152014Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Hutan Kota2021Kewenangan hutan Kota dalam Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf d dan Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan DaerahJanuariBagian Hukum 252016Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 20172021Adamya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan DaerahPebruariBagian Hukum 1; 2; 41; 12010;2016; 2019; 2021Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perdagangan dan Perindustrian; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Koperasi; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.2021Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaMaretBagian Hukum 122006Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas2021Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan JalanAprilBagian Hukum 72009Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan2021Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan, bertentangan dengan materi muatan peraturan perundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi. Oleh karena itu, Pemerintahan Daerah Kota Surabaya, baik Wali Kota Surabaya atau DPRD Kota Surabaya segera mencabut dan mengganti Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan.MeiAkademisi (Dr. Rusdianto Sesung, SH.,MH.) 452017Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan2021ANDALALIN merupakan upaya strategis untuk meminimalisir dan bahkan menghilangkan dampak, seperti kemaceten atau polusi, yang dapat menimbulkan dampak berantai berupa kerugian materiil. Secara yuridis, proses penyesuaian Perwali Kota Surabaya No. 45 Tahun 2017, merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan sebagai bagian dari dinamika hukum. PP No. 30 Tahun 2021, mempunyai kedudukan hirarkis yang lebih tinggi, sehingga pada tingkat produk hukum daerah harus segera disesuaikan, guna menghindari adanya konflik peraturan perundang-undangan secara vertikal. Setidaknya terdapat sembilan komponen, mulai dari peruntukan, prasyarat, pengajuan, lingkup kewenangan, persetujuan, tim penilai hingga pada sanksiJuniArdhiwinda Kusumaputra, SH., MH. 112021JAMINAN KESEHATAN SEMESTA (UNIVERSAL HEALTH COVERAGE) BAGI PENDUDUK KOTA SURABAYA2021evaluasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 tahun2021 tentang Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) bagi penduduk Kota Surabaya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.JuliAchmad Hidayat, S.Sos. 422021TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL2021dalam rangka tertib pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Surabaya dan penyempurnaan pemberian hibah dan bantuan sosial di Kota Surabaya serta tertib pengelolaan keuangan terkait dengan penyusunan anggaran hibah yang telah disusun dalam DPA SKPD pada tahun sebelumnyaAgustusAchmad Hidayat, S.Sos. 22009PERUSAHAAN AIR MINUM2021Perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggiSeptemberDr. Rusdianto Sesung, SH. MH. 742016Izin Lingkungan2021Perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggiOktoberDr. Rusdianto Sesung, SH. MH. 682019Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan2021Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah kepada KecamatanNovemberArdhiwinda Kusumaputra, SH. MH. 1042021Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa2021Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian beasiswa untuk Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.DesemberArdhiwinda Kusumaputra, SH. MH.