﻿_id	Nomor produk hukum	Tahun produk hukum	Judul produk hukum	Tahun rencana dievaluasi	Alasan dilakukan evaluasi	Tanggal dokumen evaluasi produk hukum	Instansi pendamping evaluasi produk hukum
1	15	2014	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Hutan Kota	2021	Kewenangan hutan Kota dalam Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf d dan Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Januari	Bagian Hukum
2	25	2016	Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2017	2021	Adamya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Pebruari	Bagian Hukum
3	1; 2; 41; 1	2010;2016; 2019; 2021	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perdagangan dan Perindustrian; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Koperasi; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.	2021	Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Maret	Bagian Hukum
4	12	2006	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas	2021	Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	April	Bagian Hukum
5	7	2009	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan	2021	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan, bertentangan dengan materi muatan peraturan perundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi. Oleh karena itu, Pemerintahan Daerah Kota Surabaya, baik Wali Kota Surabaya atau DPRD Kota Surabaya segera mencabut dan mengganti Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan.	Mei	Akademisi (Dr. Rusdianto Sesung, SH.,MH.)
6	45	2017	Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan	2021	ANDALALIN merupakan upaya strategis untuk meminimalisir dan bahkan menghilangkan dampak, seperti kemaceten atau polusi, yang dapat menimbulkan dampak berantai berupa kerugian materiil. Secara yuridis, proses penyesuaian Perwali Kota Surabaya No. 45 Tahun 2017, merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan sebagai bagian dari dinamika hukum. PP No. 30 Tahun 2021, mempunyai kedudukan hirarkis yang lebih tinggi, sehingga pada tingkat produk hukum daerah harus segera disesuaikan, guna menghindari adanya konflik peraturan perundang-undangan secara vertikal. Setidaknya terdapat sembilan komponen, mulai dari peruntukan, prasyarat, pengajuan, lingkup kewenangan, persetujuan, tim penilai hingga pada sanksi	Juni	Ardhiwinda Kusumaputra, SH., MH.
7	11	2021	JAMINAN KESEHATAN SEMESTA (UNIVERSAL HEALTH COVERAGE) BAGI PENDUDUK KOTA SURABAYA	2021	evaluasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 tahun2021 tentang  Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) bagi penduduk Kota Surabaya terhadap  peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Juli	Achmad Hidayat, S.Sos.
8	42	2021	TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	2021	dalam rangka tertib pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Surabaya dan penyempurnaan pemberian hibah dan bantuan sosial di Kota Surabaya serta tertib pengelolaan keuangan terkait dengan penyusunan anggaran hibah yang telah disusun dalam DPA SKPD pada tahun sebelumnya	Agustus	Achmad Hidayat, S.Sos.
9	2	2009	PERUSAHAAN AIR MINUM	2021	Perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggi	September	Dr. Rusdianto Sesung, SH. MH.
10	74	2016	Izin Lingkungan	2021	Perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggi	Oktober	Dr. Rusdianto Sesung, SH. MH.
11	68	2019	Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2021	Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah kepada Kecamatan	November	Ardhiwinda Kusumaputra, SH. MH.
12	104	2021	Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa	2021	Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian beasiswa untuk Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Desember	Ardhiwinda Kusumaputra, SH. MH.
