Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1245Persentase potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. RungkutPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1382Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. JambanganPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1246Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. PakalPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1382Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. JambanganPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah node (simpul / persimpangan) [5396]SKT233Indeks Kebinamargaan dan Pematusan2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaJalan Kota Surabaya (sasaran) [672]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1249Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. BubutanPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1249Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. BubutanPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Panjang jalan yang dibangun [5426]SKT233Indeks Kebinamargaan dan Pematusan2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaJalan Kota Surabaya [181]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Panjang prasarana pejalan kaki yang dibangun [5427]SKT233Indeks Kebinamargaan dan Pematusan2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaTrotoar (Pedestrian) SIGIS [316]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Total panjang jalan [9517]SKT233Indeks Kebinamargaan dan Pematusan2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaIndeks Kebinamargaan [673]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Panjang saluran primer dan sekunder yang berfungsi dengan baik [7094]SKT233Indeks Kebinamargaan dan Pematusan2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaPanjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Status mutu air tercemar ringan [9506]SKT799Indeks Kualitas Air2022Dinas Lingkungan HidupStatus Mutu Air [599]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Status mutu air memenuhi [9505]SKT799Indeks Kualitas Air2022Dinas Lingkungan HidupStatus Mutu Air [599]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Status mutu air tercemar berat [9508]SKT799Indeks Kualitas Air2022Dinas Lingkungan HidupStatus Mutu Air [599]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Status mutu air tercemar sedang [9507]SKT799Indeks Kualitas Air2022Dinas Lingkungan HidupStatus Mutu Air [599]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Status mutu air tercemar ringan [9506]SKT799Indeks Kualitas Air2022Dinas Lingkungan HidupStatus Mutu Air [599]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah Luas Ruang Terbuka Hijau [9598]SKT798Indeks Kualitas Lahan2022Dinas Lingkungan HidupIndeks Kualitas Lahan [656]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Luas Wilayah Kota Surabaya [9600]SKT798Indeks Kualitas Lahan2022Dinas Lingkungan HidupIndeks Kualitas Lahan [656]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Nilai IEU [9504]SKT800Indeks Kualitas Udara2022Dinas Lingkungan HidupUdara Ambien dalam Baku Mutu [598]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Nilai IPG (Indeks Pembangunan Gender) [6252]SKT640Indeks Pembangunan Gender2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaMaster Data Angka [998]PERENCANAAN [5.01] Persentase pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik fungsi dari sistem proteksi kebakaran [9804]SKT717Indeks Penanggulangan Bencana2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi [9805]SKT717Indeks Penanggulangan Bencana2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit [9806]SKT717Indeks Penanggulangan Bencana2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase pelaksanaan tugas operasional dengan SDM secara baik [9807]SKT717Indeks Penanggulangan Bencana2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase sarana prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik [9808]SKT717Indeks Penanggulangan Bencana2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk dan Aktif [9809]SKT717Indeks Penanggulangan Bencana2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase Pelatihan Pencegahan dan pengurangan resiko bencana [9810]SKT717Indeks Penanggulangan Bencana2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase Sarana Penanggulangan Bencana yang diadakan [9811]SKT717Indeks Penanggulangan Bencana2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase Penanggulangan kejadian bencana [9812]SKT717Indeks Penanggulangan Bencana2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase Penanganan Korban Bencana [9813]SKT717Indeks Penanggulangan Bencana2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik fungsi dari sistem proteksi kebakaran [9804]SKT236Indeks Penanggulangan Bencana2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi [9805]SKT236Indeks Penanggulangan Bencana2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit [9806]SKT236Indeks Penanggulangan Bencana2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase pelaksanaan tugas operasional dengan SDM secara baik [9807]SKT236Indeks Penanggulangan Bencana2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase sarana prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik [9808]SKT236Indeks Penanggulangan Bencana2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk dan Aktif [9809]SKT236Indeks Penanggulangan Bencana2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase Pelatihan Pencegahan dan pengurangan resiko bencana [9810]SKT236Indeks Penanggulangan Bencana2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase Sarana Penanggulangan Bencana yang diadakan [9811]SKT236Indeks Penanggulangan Bencana2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1205Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. BulakPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Persentase Penanggulangan kejadian bencana [9812]SKT236Indeks Penanggulangan Bencana2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase Penanganan Korban Bencana [9813]SKT236Indeks Penanggulangan Bencana2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Harapan Lama Sekolah (HLS) [6234]SKT238Indeks Pendidikan2022Dinas PendidikanMaster Data Angka [998]PERENCANAAN [5.01] Rata-rata Lama Sekolah (RLS) [6235]SKT238Indeks Pendidikan2022Dinas PendidikanMaster Data Angka [998]PERENCANAAN [5.01] Rata-rata load factor Suroboyo Bus [7129]SKT253Indeks Penyelenggaraan Transportasi2022Dinas PerhubunganAngkutan Umum Kota Surabaya [451]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Rata-rata load factor Bus Pelajar [7130]SKT253Indeks Penyelenggaraan Transportasi2022Dinas PerhubunganAngkutan Umum Kota Surabaya [451]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Jumlah jalan kewenangan kota tertentu yang memiliki V/C ratio <= 0.90 [7100]SKT253Indeks Penyelenggaraan Transportasi2022Dinas PerhubunganKecepatan rata-rata kendaraan [128]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Jumlah jalan kewenangan kota tertentu [5231]SKT253Indeks Penyelenggaraan Transportasi2022Dinas PerhubunganKecepatan rata-rata kendaraan [128]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Jumlah jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi [9212]SKT253Indeks Penyelenggaraan Transportasi2022Dinas PerhubunganTransportasi Multimoda [511]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Jumlah Target jaringan transportasi Multimoda yang ditentukan [9213]SKT253Indeks Penyelenggaraan Transportasi2022Dinas PerhubunganTransportasi Multimoda [511]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Jumlah penduduk [5487]SKT801Indeks Persampahan2022Dinas Lingkungan HidupData Penduduk Kota Surabaya [237]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Laju Timbulan Sampah [9586]SKT801Indeks Persampahan2022Dinas Lingkungan HidupIndeks Persampahan [655]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah penduduk [5487]SKT801Indeks Persampahan2022Dinas Lingkungan HidupData Penduduk Kota Surabaya [237]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Laju Timbulan Sampah [9586]SKT801Indeks Persampahan2022Dinas Lingkungan HidupIndeks Persampahan [655]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Reduksi TPS 3R [9587]SKT801Indeks Persampahan2022Dinas Lingkungan HidupIndeks Persampahan [655]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Reduksi Berbasis Masyarakat [9588]SKT801Indeks Persampahan2022Dinas Lingkungan HidupIndeks Persampahan [655]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Reduksi Termal Treatment [9589]SKT801Indeks Persampahan2022Dinas Lingkungan HidupIndeks Persampahan [655]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Reduksi Lain-lain [9590]SKT801Indeks Persampahan2022Dinas Lingkungan HidupIndeks Persampahan [655]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah penduduk [5487]SKT801Indeks Persampahan2022Dinas Lingkungan HidupData Penduduk Kota Surabaya [237]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Laju Timbulan Sampah [9586]SKT801Indeks Persampahan2022Dinas Lingkungan HidupIndeks Persampahan [655]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Tingkat Pelayanan Sampah [9591]SKT801Indeks Persampahan2022Dinas Lingkungan HidupIndeks Persampahan [655]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Lahan Urug Terkendali [9592]SKT801Indeks Persampahan2022Dinas Lingkungan HidupIndeks Persampahan [655]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] IPL TPA [9593]SKT801Indeks Persampahan2022Dinas Lingkungan HidupIndeks Persampahan [655]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Buffer TPA [9594]SKT801Indeks Persampahan2022Dinas Lingkungan HidupIndeks Persampahan [655]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] GRK [9595]SKT801Indeks Persampahan2022Dinas Lingkungan HidupIndeks Persampahan [655]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Nilai indeks SPBE [9554]SKT224Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik2022Dinas Komunikasi dan InformatikaNilai Indeks SPBE [647]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] Opini BPK [6309]SKT524Opini BPK2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahMaster Data Angka [998]PERENCANAAN [5.01] Total arus barang tanjung perak [9333]SKT754Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganArus Barang Tanjung Perak [566]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Total arus barang tanjung perak [9333]SKT754Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganArus Barang Tanjung Perak [566]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Total arus barang tanjung perak [9333]SKT754Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganArus Barang Tanjung Perak [566]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [5046]SKT540Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPerusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [5046]SKT540Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPerusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [5046]SKT540Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPerusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] Nilai PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum [6182]SKT749Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPDRB Kota Surabaya [344]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Nilai PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum [6182]SKT749Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPDRB Kota Surabaya [344]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Nilai PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum [6182]SKT749Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPDRB Kota Surabaya [344]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Nilai PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor [6181]SKT752Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganPDRB Kota Surabaya [344]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Nilai PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor [6181]SKT752Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganPDRB Kota Surabaya [344]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Nilai PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor [6181]SKT752Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganPDRB Kota Surabaya [344]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Jumlah volume usaha koperasi [5238]SKT855Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganKoperasi [132]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Jumlah volume usaha koperasi [5238]SKT855Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganKoperasi [132]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Jumlah volume usaha koperasi [5238]SKT855Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganKoperasi [132]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Total omzet usaha mikro binaan [5246]SKT855Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganUsaha Mikro [136]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Total omzet usaha mikro binaan [5246]SKT855Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganUsaha Mikro [136]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Total omzet usaha mikro binaan [5246]SKT855Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganUsaha Mikro [136]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Jumlah PMKS [5456]SKT456Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk2022Dinas SosialPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah penduduk [5487]SKT456Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk2022Dinas SosialData Penduduk Kota Surabaya [237]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah pencari kerja yang ditempatkan [5465]SKT491Persentase tenaga kerja yang terserap2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaAngkatan Kerja dan pencari kerja [219]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] Jumlah pencari kerja yang terdaftar [5466]SKT491Persentase tenaga kerja yang terserap2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaAngkatan Kerja dan pencari kerja [219]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] Skor Pola Pangan Harapan [5490]SKT721Skor Pola Pangan Harapan2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPola Pangan Harapan [233]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] Total jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang diberikan kepada PD [9196]TPD872Indeks kualitas pengawasan2022InspektoratPengawasan [426]INSPEKTORAT DAERAH [6.01] Indeks Bangga Kencana [9581]TPD636Indeks Bangga Kencana2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaMaster Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] Capaian persentase terkait keolahragaan [9216]TPD755Indeks daya saing keolahragaan dan kepemudaan2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataIndeks Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan [512]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] Capaian persentase terkait kepemudaan [9217]TPD755Indeks daya saing keolahragaan dan kepemudaan2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataIndeks Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan [512]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] Jumlah unit Rusunawa yang dibangun/rehab [9557]TPD694Indeks Keciptakaryaan2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPenyediaan rumah layak huni [620]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] Target unit Rusunawa yang dibangun/rehab [9559]TPD694Indeks Keciptakaryaan2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPenyediaan rumah layak huni [620]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] Jumlah Rumah tidak layak huni yang dibangun/rehab [9556]TPD694Indeks Keciptakaryaan2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPenyediaan rumah layak huni [620]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] Target Rumah tidak layak huni yang dibangun/rehab [9558]TPD694Indeks Keciptakaryaan2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPenyediaan rumah layak huni [620]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah [9768]TPD694Indeks Keciptakaryaan2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanBangunan Gedung Daerah [612]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah penyerahan PSU secara administrasi dan fisik yang selesai ditangani [9487]TPD694Indeks Keciptakaryaan2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanDokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] jumlah perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan PSU yang telah ditetapkan [9498]TPD694Indeks Keciptakaryaan2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanRencana Penyerahan PSU [629]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah aparatur yang nilai kinerjanya minimal Baik [6080]TPD549Indeks Kualitas Pegawai2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]KEPEGAWAIAN [5.03] Jumlah pegawai aktif [7103]TPD549Indeks Kualitas Pegawai2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]KEPEGAWAIAN [5.03] Jumlah aparatur yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin [6081]TPD549Indeks Kualitas Pegawai2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]KEPEGAWAIAN [5.03] Jumlah pegawai aktif [7103]TPD549Indeks Kualitas Pegawai2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]KEPEGAWAIAN [5.03] Jumlah pegawai aktif yang telah mengikuti asesmen sd tahun (t) [9267]TPD549Indeks Kualitas Pegawai2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]KEPEGAWAIAN [5.03] Jumlah pegawai aktif [7103]TPD549Indeks Kualitas Pegawai2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]KEPEGAWAIAN [5.03] jumlah pegawai aktif yang penempatannya sesuai ABK [9272]TPD549Indeks Kualitas Pegawai2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]KEPEGAWAIAN [5.03] Jumlah pegawai aktif [7103]TPD549Indeks Kualitas Pegawai2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]KEPEGAWAIAN [5.03] jumlah pegawai aktif yg telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya [9459]TPD549Indeks Kualitas Pegawai2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]KEPEGAWAIAN [5.03] Jumlah pegawai aktif [7103]TPD549Indeks Kualitas Pegawai2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]KEPEGAWAIAN [5.03] Jumlah Laporan Hasil Laporan Pengawasan internal yang diselesaikan [9205]TPD872Indeks kualitas pengawasan2022InspektoratPengawasan [426]INSPEKTORAT DAERAH [6.01] Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan [9206]TPD872Indeks kualitas pengawasan2022InspektoratPengawasan [426]INSPEKTORAT DAERAH [6.01] Jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti [9198]TPD872Indeks kualitas pengawasan2022InspektoratPengawasan [426]INSPEKTORAT DAERAH [6.01] Total jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi [9199]TPD872Indeks kualitas pengawasan2022InspektoratPengawasan [426]INSPEKTORAT DAERAH [6.01] Jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti oleh PD [9195]TPD872Indeks kualitas pengawasan2022InspektoratPengawasan [426]INSPEKTORAT DAERAH [6.01] Jumlah PD yang dilakukan pendampingan tidak mengalami kasus berulang [9197]TPD872Indeks kualitas pengawasan2022InspektoratPendampingan [427]INSPEKTORAT DAERAH [6.01] Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan RSUD [9441]TPD872Indeks kualitas pengawasan2022InspektoratProfil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah [7042]TPD872Indeks kualitas pengawasan2022InspektoratPenilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Realisasi Dokumen Rencana Tata Ruang [9544]TPD695Indeks Penataan Ruang2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPelayanan Penataan Ruang [618]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Target Dokumen Rencana Tata Ruang [9546]TPD695Indeks Penataan Ruang2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPelayanan Penataan Ruang [618]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Realisasi Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang [9547]TPD695Indeks Penataan Ruang2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPelayanan Penataan Ruang [618]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Target Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang [9548]TPD695Indeks Penataan Ruang2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPelayanan Penataan Ruang [618]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Realisasi Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [9549]TPD695Indeks Penataan Ruang2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPelayanan Penataan Ruang [618]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Target Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [9550]TPD695Indeks Penataan Ruang2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPelayanan Penataan Ruang [618]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah bangunan ber IMB sampai dengan tahun t [9803]TPD695Indeks Penataan Ruang2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanData Bangunan yang memiliki izin [641]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah keseluruhan bangunan yang telah ditetapkan [9542]TPD695Indeks Penataan Ruang2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanData Bangunan yang memiliki izin [641]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Luas tanah yang dibebaskan [9552]TPD781Indeks Pertanahan2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPenyediaan tanah/lahan [646]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Luas tanah rencana [9553]TPD781Indeks Pertanahan2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPenyediaan tanah/lahan [646]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Nilai Indeks Inovasi Daerah [9250]TPD637Nilai Indeks Inovasi Daerah2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganMaster Data Angka [998]PERENCANAAN [5.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD702Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD669Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. WonokromoSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD657Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. BubutanSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD672Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. Pabean CantianSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD667Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. SawahanSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD665Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. Dukuh PakisSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD686Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. TandesSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD714Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. SimokertoSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD664Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. TegalsariSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD692Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. WiyungSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD674Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. SemampirSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD701Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. SukomanunggalSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD675Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. AsemrowoSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD698Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. BenowoSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD703Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. Tenggilis MejoyoSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD693Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. TambaksariSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD711Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. MulyorejoSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD706Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. KenjeranSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD700Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. PakalSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD666Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. SambikerepSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD709Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. KrembanganSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD661Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. LakarsantriSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD697Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. GubengSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD659Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. GentengSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD670Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. GayunganSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD658Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. BulakSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD684Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. Gunung AnyarSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD668Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. WonocoloSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD713Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. RungkutSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD685Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. SukoliloSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD671Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. KarangpilangSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD660Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan2022Kec. JambanganSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Nilai kepuasan masyarakat unit layanan admindukcapil [6328]TPD683Nilai Kepuasan Masyarakat pada Layanan Administrasi Kependudukan2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD773Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan2022RSUD dr. Mohamad SoewandhieSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD775Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan2022Dinas KesehatanSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]TPD774Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan2022RSUD Bhakti Dharma HusadaSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah pelaku usaha industri yang patuh [9380]TPD741Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan usaha2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaData Pelaku Usaha Industri [573]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] Jumlah pelaku usaha industri [9381]TPD741Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan usaha2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaData Pelaku Usaha Industri [573]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] Realisasi pendapatan daerah yang dihitung [9241]TPD779Persentase kontribusi Pendapatan terhadap APBD2022Badan Pendapatan DaerahPendapatan Daerah Kota Surabaya [63]KEUANGAN [5.02] Realisasi APBD [9242]TPD779Persentase kontribusi Pendapatan terhadap APBD2022Badan Pendapatan DaerahPendapatan Daerah Kota Surabaya [63]KEUANGAN [5.02] Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup [6782]TPD555Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanTertib Sistem Tata Kearsipan [30]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD) [5101]TPD555Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanProfil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah BUMD keseluruhan [5123]TPD555Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanBadan Usaha Milik Daerah (BUMD) [78]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang dilaksanakan [9467]TPD867Persentase pelaksanaan fungsi DPRD2022Sekretariat DPRDFasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]SEKRETARIAT DPRD [4.02] Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang direncanakan [9468]TPD867Persentase pelaksanaan fungsi DPRD2022Sekretariat DPRDFasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]SEKRETARIAT DPRD [4.02] Pelanggaran perda yang diselesaikan [7143]TPD727Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan2022Satuan Polisi Pamong PrajaPenegakan Pelanggaran Perda [452]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Pelanggaran Perda yang ditangani [7144]TPD727Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan2022Satuan Polisi Pamong PrajaPenegakan Pelanggaran Perda [452]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Total hasil produksi perikanan budidaya [5052]TPD865Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPembudidaya Kelautan dan Perikanan [32]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] Total hasil produksi perikanan tangkap [9277]TPD865Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianNelayan perikanan tangkap [31]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] Total hasil produksi perikanan budidaya [5052]TPD865Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPembudidaya Kelautan dan Perikanan [32]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] Total hasil produksi perikanan tangkap [9277]TPD865Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianNelayan perikanan tangkap [31]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] Total hasil produksi perikanan budidaya [5052]TPD865Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPembudidaya Kelautan dan Perikanan [32]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] Total hasil produksi perikanan tangkap [9277]TPD865Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianNelayan perikanan tangkap [31]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] Total produksi sektor pertanian [5055]TPD866Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianProduktivitas Bidang Pertanian [45]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] Total produksi pertanian khusus tahun 2016 hingga 2020 [9509]TPD866Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianProduktivitas Bidang Pertanian [45]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] Total produksi pertanian khusus tahun 2016 hingga 2020 [9509]TPD866Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianProduktivitas Bidang Pertanian [45]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani [5444]TPD726Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPotensi Kejadian Anarkis [197]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang anarkis [9839]TPD726Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPotensi Kejadian Anarkis [197]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Angka Kelahiran Total (TFR) [9580]SPD430Angka Kelahiran Total (TFR)2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaMaster Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] Jumlah kematian bayi berumur <1 th [5360]SPD388Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup)2022Dinas KesehatanKematian Bayi [164]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah sasaran kelahiran hidup [5332]SPD388Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup)2022Dinas KesehatanSasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah Ibu hamil, bersalin, dan nifas yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas [5354]SPD387Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup)2022Dinas KesehatanIbu Hamil, Bersalin dan Nifas [161]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah sasaran kelahiran hidup [5332]SPD387Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup)2022Dinas KesehatanSasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah siswa PAUD [5297]SPD180APK PAUD2022Dinas PendidikanSiswa PAUD [149]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah penduduk usia 4-6 tahun [7084]SPD180APK PAUD2022Dinas PendidikanData Penduduk Kota Surabaya [237]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah siswa SD/MI [5298]SPD182APK SD/MI2022Dinas PendidikanSiswa Sekolah Dasar atau setara [151]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah penduduk usia 7-12 tahun [5506]SPD182APK SD/MI2022Dinas PendidikanData Penduduk Kota Surabaya [237]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah siswa SMP/MTs [5304]SPD185APK SMP/MTs2022Dinas PendidikanSiswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah penduduk usia 13-15 tahun [5504]SPD185APK SMP/MTs2022Dinas PendidikanData Penduduk Kota Surabaya [237]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah Pegawai yang pernah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [7076]SPD771Cakupan pegawai yang telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]KEPEGAWAIAN [5.03] Jumlah pegawai aktif [7103]SPD771Cakupan pegawai yang telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]KEPEGAWAIAN [5.03] Total hasil produksi perikanan budidaya [5052]SPD626Hasil Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPembudidaya Kelautan dan Perikanan [32]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] Total hasil produksi perikanan tangkap [9277]SPD626Hasil Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianNelayan perikanan tangkap [31]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] Capaian Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal [9324]SPD432Indeks Pelayanan Penanaman Modal2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuIndeks Pelayanan Penanaman Modal [548]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] Jumlah permohonan pemanfaatan data investasi penanaman modal yang valid [9801]SPD432Indeks Pelayanan Penanaman Modal2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPengawasan Pelaku Usaha [395]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] Jumlah permohonan pemanfaatan data investasi penanaman modal [9802]SPD432Indeks Pelayanan Penanaman Modal2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPengawasan Pelaku Usaha [395]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] Indeks pembangunan keluarga (ibangga) [9582]SPD507Indeks pembangunan keluarga (ibangga)2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaMaster Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] Nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) [6321]SPD98Indeks Pemberdayaan Gender2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaMaster Data Angka [998]PERENCANAAN [5.01] Jumlah medali yang didapatkan atlet pada event olahraga regional, nasional dan/atau internasional [6036]SPD698Indeks prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataAtlet Kota Surabaya [1]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] Jumlah atlet yang dikirim ke event olahraga regional, nasional dan/atau internasional [6049]SPD698Indeks prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataAtlet Kota Surabaya [1]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] Jumlah jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi [9212]SPD243Konektivitas jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi2022Dinas PerhubunganTransportasi Multimoda [511]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Jumlah Target jaringan transportasi Multimoda yang ditentukan [9213]SPD243Konektivitas jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi2022Dinas PerhubunganTransportasi Multimoda [511]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [5046]SPD268Nilai Investasi Daerah2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPerusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] Persentase Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk dan Aktif [9809]SPD64Penanganan Bencana yang Terintegrasi2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase Pelatihan Pencegahan dan pengurangan resiko bencana [9810]SPD64Penanganan Bencana yang Terintegrasi2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase Sarana Penanggulangan Bencana yang diadakan [9811]SPD64Penanganan Bencana yang Terintegrasi2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase Penanggulangan kejadian bencana [9812]SPD64Penanganan Bencana yang Terintegrasi2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase Penanganan Korban Bencana [9813]SPD64Penanganan Bencana yang Terintegrasi2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik fungsi dari sistem proteksi kebakaran [9804]SPD65Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi [9805]SPD65Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit [9806]SPD65Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase pelaksanaan tugas operasional dengan SDM secara baik [9807]SPD65Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Persentase sarana prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik [9808]SPD65Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanIndeks Penanggulangan Bencana [662]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD441Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. KenjeranPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD443Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. WonokromoPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD451Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. GentengPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD517Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. TandesPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD161Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. SukoliloPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD519Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. Gunung AnyarPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD176Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. KarangpilangPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD442Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. MulyorejoPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD661Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. AsemrowoPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD384Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. BubutanPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD484Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. BulakPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD139Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. SemampirPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD436Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. LakarsantriPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD373Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. Dukuh PakisPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD461Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. SawahanPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD171Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. Pabean CantianPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD489Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. PakalPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD463Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. SambikerepPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD470Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. GayunganPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD154Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. Tenggilis MejoyoPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD535Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. SukomanunggalPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD512Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. BenowoPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD440Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. GubengPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD455Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. WiyungPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD549Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. WonocoloPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD515Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. TambaksariPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD508Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. TegalsariPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD99Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. KrembanganPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD55Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. SimokertoPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD530Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. JambanganPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536]SPD479Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan2022Kec. RungkutPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah UTTP yang bertanda tera sah [9273]SPD696Persentase Alat UTTP bertanda tera sah2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganSarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Jumlah potensi UTTP yang menjadi kewenangan [9834]SPD696Persentase Alat UTTP bertanda tera sah2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganSarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Jumlah aset tanah dan/atau bangunan yang terverifikasi pada sistem pengamanan dan pengelolaan aset [5494]SPD711Persentase aset tanah dan bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan aset tanah dan bangunan2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahAset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235]KEUANGAN [5.02] Jumlah total aset tanah dan/atau bangunan yang terdata [9564]SPD711Persentase aset tanah dan bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan aset tanah dan bangunan2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahAset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235]KEUANGAN [5.02] Masyarakat yang terjangkau informasi publik [9299]SPD338Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik2022Dinas Komunikasi dan InformatikaMasyarakat yang terjangkau informasi publik [544]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] Jumlah Penduduk 13-65 Tahun [9599]SPD338Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik2022Dinas Komunikasi dan InformatikaData Penduduk Kota Surabaya [237]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah jenis seni budaya yang dikembangkan/dianggap lestari [9239]SPD689Persentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataKelompok Seni Budaya [18]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] Jumlah jenis seni budaya yang terdata [9240]SPD689Persentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataKelompok Seni Budaya [18]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] realisasi rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu [9830]SPD36Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaKeberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] target rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu [9831]SPD36Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaKeberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] realisasi rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain [9832]SPD36Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaKeberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] target rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain [9833]SPD36Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaKeberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Realisasi pendapatan daerah yang dihitung [9241]SPD287Persentase capaian realisasi pendapatan daerah2022Badan Pendapatan DaerahPendapatan Daerah Kota Surabaya [63]KEUANGAN [5.02] Target pendapatan daerah [9141]SPD287Persentase capaian realisasi pendapatan daerah2022Badan Pendapatan DaerahPendapatan Daerah Kota Surabaya [63]KEUANGAN [5.02] Jumlah guru dan kepala sekolah yang memenuhi syarat sertifikasi [9437]SPD196Persentase guru memenuhi syarat sertifikasi2022Dinas PendidikanGuru dan Tenaga Kependidikan [155]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah guru (non GTT) dan kepala sekolah yang belum bersertifikasi [9438]SPD196Persentase guru memenuhi syarat sertifikasi2022Dinas PendidikanGuru dan Tenaga Kependidikan [155]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah guru PAUD (TK) yang memperoleh nilai PKG minimal B [9439]SPD706Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik'2022Dinas PendidikanGuru dan Tenaga Kependidikan [155]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah guru SD yang memperoleh nilai PKG minimal B [6111]SPD706Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik'2022Dinas PendidikanGuru dan Tenaga Kependidikan [155]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah guru SMP yang memperoleh nilai PKG minimal B [6108]SPD706Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik'2022Dinas PendidikanGuru dan Tenaga Kependidikan [155]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah guru PAUD (TK) yang mendapat penilaian kinerja [6482]SPD706Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik'2022Dinas PendidikanGuru dan Tenaga Kependidikan [155]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah guru SD yang mendapat penilaian kinerja [9155]SPD706Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik'2022Dinas PendidikanGuru dan Tenaga Kependidikan [155]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah guru SMP yang mendapat penilaian kinerja [9154]SPD706Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik'2022Dinas PendidikanGuru dan Tenaga Kependidikan [155]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah data terpublikasi [9306]SPD656Persentase hasil analisa data yang terpublikasi2022Dinas Komunikasi dan InformatikaDokumen Statistik Sektoral [437]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20] Jumlah data statistik yang dibutuhkan untuk publikasi [9303]SPD656Persentase hasil analisa data yang terpublikasi2022Dinas Komunikasi dan InformatikaDokumen Statistik Sektoral [437]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20] Jumlah jalan kewenangan kota tertentu yang memiliki V/C ratio <= 0.90 [7100]SPD424Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio 0,902022Dinas PerhubunganKecepatan rata-rata kendaraan [128]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Jumlah jalan kewenangan kota tertentu [5231]SPD424Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio 0,902022Dinas PerhubunganKecepatan rata-rata kendaraan [128]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Jumlah kajian yang menjadi dasar dalam proses perencanaan [7075]SPD768Persentase kajian yang mendukung dalam kebijakan perencanaan2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganDokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] Jumlah dokumen penelitian yang disusun [6421]SPD768Persentase kajian yang mendukung dalam kebijakan perencanaan2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganDokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] Jumlah dokumen pengembangan inovasi yang disusun [6426]SPD768Persentase kajian yang mendukung dalam kebijakan perencanaan2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganDokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] Jumlah kawasan cagar budaya yang dikembangkan [7060]SPD688Persentase kawasan cagar budaya yang dikembangkan2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataCagar budaya [19]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] Jumlah kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan [7061]SPD688Persentase kawasan cagar budaya yang dikembangkan2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataCagar budaya [19]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan siaga aktif strata madya [9372]SPD386Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya2022Dinas KesehatanData Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan siaga aktif strata purnama [9373]SPD386Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya2022Dinas KesehatanData Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan siaga aktif strata mandiri [9374]SPD386Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya2022Dinas KesehatanData Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah Kelurahan [5560]SPD386Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya2022Dinas KesehatanKelurahan Kota Surabaya [278]KECAMATAN [7.01] Jumlah pelaku usaha perdagangan yang patuh [9257]SPD695Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganPelaku Usaha Perdagangan [465]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi [9258]SPD695Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganPelaku Usaha Perdagangan [465]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota yang disusun dan dilaporkan tepat waktu [6225]SPD372Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganDokumen Perencanaan Kota [363]PERENCANAAN [5.01] Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu [7071]SPD372Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganDokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405]PERENCANAAN [5.01] Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota [6226]SPD372Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganDokumen Perencanaan Kota [363]PERENCANAAN [5.01] Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah [7072]SPD372Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganDokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405]PERENCANAAN [5.01] Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah [9768]SPD58Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanBangunan Gedung Daerah [612]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Rencana ketersediaan sarana dan prasaranan bangunan gedung milik pemerintah [9769]SPD58Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanRencana Pembangunan Gedung Baru [668]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah kejadian anarkis [5445]SPD652Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPotensi Kejadian Anarkis [197]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD [6140]SPD652Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPotensi Kejadian Anarkis [197]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah Laporan Hasil Laporan Pengawasan internal yang diselesaikan [9205]SPD490Persentase Laporan Hasil Pengawasan internal yang diselesaikan2022InspektoratPengawasan [426]INSPEKTORAT DAERAH [6.01] Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan [9206]SPD490Persentase Laporan Hasil Pengawasan internal yang diselesaikan2022InspektoratPengawasan [426]INSPEKTORAT DAERAH [6.01] Jumlah Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP [7106]SPD289Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]KEUANGAN [5.02] Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun [9142]SPD289Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]KEUANGAN [5.02] Jumlah dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS [6430]SPD289Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]KEUANGAN [5.02] Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun [6408]SPD289Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]KEUANGAN [5.02] Jumlah PAUD (TK) yang terakreditasi [5252]SPD193Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi2022Dinas PendidikanPendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah SD/MI yang terakreditasi [5262]SPD193Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi2022Dinas PendidikanSekolah Dasar/setara [141]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi [5272]SPD193Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi2022Dinas PendidikanSekolah Menengah Pertama/setara [142]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah PAUD (TK) [5251]SPD193Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi2022Dinas PendidikanPendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah SD [5257]SPD193Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi2022Dinas PendidikanSekolah Dasar/setara [141]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah MI [5255]SPD193Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi2022Dinas PendidikanSekolah Dasar/setara [141]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah SMP [5267]SPD193Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi2022Dinas PendidikanSekolah Menengah Pertama/setara [142]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah MTs [5265]SPD193Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi2022Dinas PendidikanSekolah Menengah Pertama/setara [142]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah lokasi/wilayah bersih dari sampah [9428]SPD705Persentase lokasi/wilayah yang terjaga kebersihannya2022Dinas Lingkungan HidupWilayah Terjaga Kebersihan [600]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] jumlah lokasi yang bebas pelanggaran perda dan perkada [9431]SPD324Persentase lokasi yang bebas pelanggaran Perda dan Perkada2022Satuan Polisi Pamong PrajaPenegakan Pelanggaran Perda [452]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] seluruh lokasi bebas pelanggaran perda dan perkada yang direncanakan [9429]SPD324Persentase lokasi yang bebas pelanggaran Perda dan Perkada2022Satuan Polisi Pamong PrajaRencana Penegakan Perda/Perkada [601]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah peserta yang kesadaran lingkungan hidupnya meningkat [9415]SPD62Persentase masyarakat yang kesadaran akan upaya pelestarian lingkungan hidupnya meningkat2022Dinas Lingkungan HidupPemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti pemberian materi lingkungan hidup [6257]SPD62Persentase masyarakat yang kesadaran akan upaya pelestarian lingkungan hidupnya meningkat2022Dinas Lingkungan HidupPemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah bangunan ber IMB sampai dengan tahun t [9803]SPD721Persentase meningkatnya bangunan yang ber IMB2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanData Bangunan yang memiliki izin [641]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1205Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. BulakPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah keseluruhan bangunan yang telah ditetapkan [9542]SPD721Persentase meningkatnya bangunan yang ber IMB2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanData Bangunan yang memiliki izin [641]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah museum yang telah distandardisasi [7063]SPD690Persentase museum yang telah distandardisasi2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataMuseum Pemerintah Kota Surabaya [394]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] Jumlah museum yang dikelola [7062]SPD690Persentase museum yang telah distandardisasi2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataMuseum Pemerintah Kota Surabaya [394]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] Jumlah narasi sejarah yang dipublikasikan [9236]SPD691Persentase narasi sejarah yang dipublikasikan2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPublikasi Narasi Sejarah [516]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] Jumlah narasi sejarah yang berhubungan dengan bangunan / peristiwa tentang sejarah perjuangan kepahlawanan / 10 Nopember di Surabaya tahun dasar [9237]SPD691Persentase narasi sejarah yang dipublikasikan2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPublikasi Narasi Sejarah [516]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] Panjang jalan yang diperbaki [9840]SPD142Persentase panjang jalan kota yang diperbaiki2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaJalan Kota Surabaya [181]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Total panjang jalan [9517]SPD142Persentase panjang jalan kota yang diperbaiki2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaIndeks Kebinamargaan [673]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah kader kepemudaan yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan [9328]SPD699Persentase partisipasi kader aktif kepemudaan dalam pembangunan2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPartisipasi Kepemudaan [514]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] Jumlah kader aktif kepemudaan [9329]SPD699Persentase partisipasi kader aktif kepemudaan dalam pembangunan2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPartisipasi Kepemudaan [514]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] Jumlah PD yang dilakukan pendampingan tidak mengalami kasus berulang [9197]SPD417Persentase PD yang didampingi tidak mengalami kasus berulang2022InspektoratPendampingan [427]INSPEKTORAT DAERAH [6.01] Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan RSUD [9441]SPD417Persentase PD yang didampingi tidak mengalami kasus berulang2022InspektoratProfil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah pegawai aktif yang dapat ditingkatkan kualitasnya [9579]SPD216Persentase pegawai yang dapat ditingkatkan kualitasnya2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]KEPEGAWAIAN [5.03] Jumlah pegawai aktif [7103]SPD216Persentase pegawai yang dapat ditingkatkan kualitasnya2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]KEPEGAWAIAN [5.03] Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat [5482]SPD416Persentase peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat2022Dinas KesehatanPemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] Jumlah indikator yang ditingkatkan dan/atau dipertahankan level kematangannya [9275]SPD332Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE2022Dinas Komunikasi dan InformatikaNilai target indikator SPBE [533]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] total seluruh indikator (kebijakan, tata kelola dan manajemen) yang menjadi kewenangan [9276]SPD332Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE2022Dinas Komunikasi dan InformatikaNilai target indikator SPBE [533]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] Jumlah pelaku usaha industri yang mengurus perizinan [9382]SPD662Persentase peningkatan pelaku usaha yang mengurus perizinan2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaData Pelaku Usaha Industri [573]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] Jumlah bibit penulis dan pendongeng yang dihasilkan [6375]SPD456Persentase Penulis dan Pendongeng yang dihasilkan2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanBibit Pendongeng dan Penulis [610]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23] Tingkat kecelakaan [5234]SPD425Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas2022Dinas PerhubunganTingkat kecelakaan lalu lintas [130]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Tingkat kecelakaan [5234]SPD425Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas2022Dinas PerhubunganTingkat kecelakaan lalu lintas [130]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Tingkat kecelakaan [5234]SPD425Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas2022Dinas PerhubunganTingkat kecelakaan lalu lintas [130]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Lokasi Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur [9849]SPD710Persentase penyediaan tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan umum2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPembebasan lahan/bangunan yang disediakan untuk kepentingan umum [236]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN [2.10] Target penyediaan tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan umum [9492]SPD710Persentase penyediaan tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan umum2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPembebasan lahan/bangunan yang disediakan untuk kepentingan umum [236]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN [2.10] Jumlah penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan pada tahun t [9462]SPD723Persentase penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPerusahaan Jasa Konstruksi [608]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] Jumlah target pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi pada tahun t [9463]SPD723Persentase penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPerusahaan Jasa Konstruksi [608]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] penyelesaian permasalahan tanpa melalui jalur hukum [9551]SPD433Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPermasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] Jumlah permasalahan perempuan dan anak pada [5409]SPD433Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPermasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] jumlah permohonan yang selesai tepat waktu (pencatatan) [9314]SPD412Persentase permohonan layanan Pencatatan Sipil yang selesai tepat waktu2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPelayanan dokumen pencatatan sipil [238]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] jumlah permohonan yg diterbitkan (pencatatan) [9315]SPD412Persentase permohonan layanan Pencatatan Sipil yang selesai tepat waktu2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPelayanan dokumen pencatatan sipil [238]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah permohonan yang selesai tepat waktu (pendaftaran) [9312]SPD396Persentase permohonan layanan Pendaftaran Penduduk yang selesai tepat waktu2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah permohonan yg diterbitkan (pendaftaran) [9313]SPD396Persentase permohonan layanan Pendaftaran Penduduk yang selesai tepat waktu2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Total omzet usaha mikro binaan [5246]SPD703Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganUsaha Mikro [136]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Total omzet usaha mikro binaan [5246]SPD703Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganUsaha Mikro [136]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Total omzet usaha mikro binaan [5246]SPD703Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganUsaha Mikro [136]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Jumlah perusahaan dengan kondisi hubungan industrial yang harmonis (tidak memiliki kasus mogok kerja) [9385]SPD246Persentase perusahaan dengan kondisi hubungan industrial yang harmonis2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPerusahaan di Kota Surabaya [221]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] Jumlah perusahaan [5473]SPD246Persentase perusahaan dengan kondisi hubungan industrial yang harmonis2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPerusahaan di Kota Surabaya [221]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] Jumlah perusahaan yang memiliki syarat kerja layak [9384]SPD245Persentase perusahaan yang memiliki Syarat Kerja Layak2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPerusahaan di Kota Surabaya [221]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] Jumlah perusahaan [5473]SPD245Persentase perusahaan yang memiliki Syarat Kerja Layak2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPerusahaan di Kota Surabaya [221]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan reunifikasi [6930]SPD346Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat2022Dinas SosialReunifikasi PMKS [420]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah PMKS yang mendapat pembinaan [9601]SPD346Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat2022Dinas SosialPembinaan PMKS [657]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan reunifikasi [6930]SPD346Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat2022Dinas SosialReunifikasi PMKS [420]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah PMKS yang mendapat pembinaan [9601]SPD346Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat2022Dinas SosialPembinaan PMKS [657]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah penghuni UPTD [9772]SPD346Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat2022Dinas SosialPenghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah PSKS yang responsif dalam penanganan masalah sosial [7157]SPD347Persentase PSKS yang responsif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial2022Dinas SosialPotensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah PSKS [5463]SPD347Persentase PSKS yang responsif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial2022Dinas SosialPotensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti [9198]SPD394Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah2022InspektoratPengawasan [426]INSPEKTORAT DAERAH [6.01] Total jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi [9199]SPD394Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah2022InspektoratPengawasan [426]INSPEKTORAT DAERAH [6.01] Jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti oleh PD [9195]SPD764Persentase rekomendasi pengawasan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah2022InspektoratPengawasan [426]INSPEKTORAT DAERAH [6.01] Total jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang diberikan kepada PD [9196]SPD764Persentase rekomendasi pengawasan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah2022InspektoratPengawasan [426]INSPEKTORAT DAERAH [6.01] jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara [9426]SPD704Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara2022Dinas Lingkungan HidupTaman dan Jalur Hijau [588]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] jumlah ruang terbuka hijau keseluruhan yang dikelola [9427]SPD704Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara2022Dinas Lingkungan HidupTaman dan Jalur Hijau [588]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Panjang saluran primer dan sekunder yang berfungsi dengan baik [7094]SPD34Persentase sarana dan prasarana drainase berfungsi dengan baik dan siap operasional2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaPanjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Total Panjang saluran primer dan sekunder [7095]SPD34Persentase sarana dan prasarana drainase berfungsi dengan baik dan siap operasional2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaPanjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah Puskesmas yang terakreditasi utama [6956]SPD393Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama2022Dinas KesehatanPuskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah Puskesmas yang terakreditasi paripurna [9178]SPD393Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama2022Dinas KesehatanPuskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya yang terakreditasi minimal utama [5334]SPD393Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama2022Dinas KesehatanRumah Sakit Kota Surabaya [157]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah Puskesmas Kota Surabaya [5326]SPD393Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama2022Dinas KesehatanPuskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Rata-rata load factor Bus Pelajar [7130]SPD426Rata-rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya2022Dinas PerhubunganAngkutan Umum Kota Surabaya [451]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Jumlah waktu respon gangguan [9310]SPD398Rata-rata waktu tanggap (response time)2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilWaktu Respon Gangguan [546]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] banyaknya laporan pengaduan layanan adminduk [9311]SPD398Rata-rata waktu tanggap (response time)2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilWaktu Respon Gangguan [546]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah ketersediaan bahan pangan [6034]SPD590Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPenguatan cadangan pangan [234]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] Jumlah penduduk [5487]SPD590Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianData Penduduk Kota Surabaya [237]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah kebutuhan bahan pangan pertahun perkapita [6253]SPD590Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPenguatan cadangan pangan [234]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] Jumlah bahan pangan segar yang disampling dan aman [5480]SPD590Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] Jumlah bahan pangan segar yang disampling [5479]SPD590Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan [9562]SPD658Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikSurvei Kepedulian Sosial [652]KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai sosial, kemanusiaan, keagamaan [9563]SPD225Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai sosial, kemanusiaan, keagamaan2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikSurvei Kepedulian Sosial [652]KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD509Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. AsemrowoPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD533Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. BenowoPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD550Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. KarangpilangPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD663Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. KenjeranPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD452Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. BubutanPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD649Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. WonocoloPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD453Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. SukoliloPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD531Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. JambanganPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD523Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. TambaksariPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD643Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. SimokertoPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD472Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. Tenggilis MejoyoPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD445Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. Dukuh PakisPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD459Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. WiyungPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD522Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan Layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. TandesPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah link (jaringan jalan) [5395]SPD32Tingkat konektivitas jalan terbangun2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaJalan Kota Surabaya (sasaran) [672]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah node (simpul / persimpangan) [5396]SPD32Tingkat konektivitas jalan terbangun2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaJalan Kota Surabaya (sasaran) [672]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah volume usaha koperasi [5238]SPD701Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganKoperasi [132]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Jumlah volume usaha koperasi [5238]SPD701Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganKoperasi [132]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Jumlah volume usaha koperasi [5238]SPD701Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganKoperasi [132]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Tingkat stabilitas harga komoditas [9332]SPD693Tingkat stabilitas harga komoditas2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganTingkat Stabilitas Harga Komoditas [551]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Jumlah kejadian kebakaran bangunan [5454]PKT80Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanLokasi Kejadian Kebakaran SIGIS [318]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah penduduk [5487]PKT80Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanData Penduduk Kota Surabaya [237]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti ujian [5301]PKT223Angka Kelulusan (AL) SD/MI2022Dinas PendidikanSiswa Sekolah Dasar atau setara [151]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah siswa SMP/MTs yang lulus ujian [5306]PKT527Angka Kelulusan SMP/MTS2022Dinas PendidikanSiswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti ujian [5308]PKT527Angka Kelulusan SMP/MTS2022Dinas PendidikanSiswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah kelurahan yang memiliki bindu [5378]PKT668Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)2022Dinas KesehatanData Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah Kelurahan [5560]PKT668Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)2022Dinas KesehatanKelurahan Kota Surabaya [278]KECAMATAN [7.01] Jumlah Ibu Hamil K4 di fasilitas kesehatan [5345]PKT650Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K42022Dinas KesehatanIbu Hamil, Bersalin dan Nifas [161]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah sasaran ibu hamil [5358]PKT650Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K42022Dinas KesehatanSasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah Penduduk Terlayani Air Bersih [9775]PKT1585Cakupan layanan air minum jaringan perpipaan2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaCakupan Layanan SPAM PDAM [661]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah penduduk Kota Surabaya [9845]PKT1585Cakupan layanan air minum jaringan perpipaan2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaCakupan Layanan SPAM PDAM [661]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah usila mendapat pelayanan kesehatan [9171]PKT651Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila2022Dinas KesehatanPelayanan Lansia [166]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah sasaran usila [9172]PKT651Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila2022Dinas KesehatanSasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan [5344]PKT649Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)2022Dinas KesehatanIbu Hamil, Bersalin dan Nifas [161]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Median usia kawin pertama perempuan [9584]PKT1264Median usia kawin pertama perempuan2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaMaster Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] Nilai Peringkat Puspaga [9560]PKT102Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPeringkat Puspaga [651]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] Panjang jalan yang dibangun [5426]PKT27Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaJalan Kota Surabaya [181]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Panjang prasarana pejalan kaki yang dibangun [5427]PKT27Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaTrotoar (Pedestrian) SIGIS [316]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah fasilitasi untuk pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal [9190]PKT692Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi2022InspektoratPengawasan [426]INSPEKTORAT DAERAH [6.01] jumlah seluruh rekomendasi yang seharusnya dipenuhi [9191]PKT692Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi2022InspektoratPengawasan [426]INSPEKTORAT DAERAH [6.01] Tambahan luasan Tahura yang dikelola [9301]PKT124Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianTaman Hutan Raya (Tahura) [450]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] Jumlah Proses Tender Pengadaan Barang/Jasa dari OPD yang terselesaikan [9361]PKT1566Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa2022Sekretariat DaerahTender Pengadaan Lelang Barang/Jasa [480]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah usulan tender Pengadaan Barang/Jasa yang diproses [9363]PKT1566Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa2022Sekretariat DaerahTender Pengadaan Lelang Barang/Jasa [480]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah koperasi yang mendapatkan permohonan izin usaha simpan pinjam tahun dasar [9836]PKT1504Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganKoperasi [132]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Jumlah koperasi yang mendapatkan permohonan izin usaha simpan pinjam [6625]PKT1504Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganKoperasi [132]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Jumlah koperasi aktif RAT [5264]PKT1504Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganKoperasi [132]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Anak Terlantar yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9451]PKT1418Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial2022Dinas SosialPenghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah kendaraan angkutan umum dalam trayek yang berizin dan beroperasi [6089]PKT289Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan2022Dinas PerhubunganIzin Trayek Angkutan Umum (Program) [119]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Jumlah angkutan umum yang beroperasi [6090]PKT289Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan2022Dinas PerhubunganIzin Trayek Angkutan Umum (Program) [119]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik [9472]PKT850Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanArsip Statis [422]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik [9472]PKT850Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanArsip Statis [422]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] Jumlah arsip yang dilakukan proses penilaian dan direkomendasikan untuk dimusnahkan [9471]PKT1523Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanArsip Dinamis [421]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] Jumlah bahan pangan segar yang disampling dan aman [5480]PKT441Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] Jumlah bahan pangan segar yang disampling [5479]PKT441Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] Jumlah siswa PAUD [5297]PKT768Persentase balita yang mengikuti PAUD2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaSiswa PAUD [149]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] total jumlah balita [9254]PKT768Persentase balita yang mengikuti PAUD2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaData Penduduk Kota Surabaya [237]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah bangunan ber IMB sampai dengan [5433]PKT67Persentase bangunan yang ber IMB2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanBangunan Kota Surabaya [190]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah keseluruhan bangunan yang belum ber IMB [9539]PKT67Persentase bangunan yang ber IMB2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanData Bangunan yang memiliki izin [641]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian [9233]PKT1481Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataCagar budaya [19]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] Jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan [9232]PKT1481Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataCagar budaya [19]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] Jumlah kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani 24 jam [9375]PKT669Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani 1 x 24 Jam2022Dinas KesehatanPenanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah kelurahan yang mengalami KLB [5379]PKT669Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani 1 x 24 Jam2022Dinas KesehatanPenanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi [7065]PKT416Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPromosi Investasi [396]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi [6384]PKT416Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPromosi Investasi [396]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] Jumlah indikator program perangkat daerah mitra yang tercapai diatas 76% [7073]PKT1026Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganMonitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407]PERENCANAAN [5.01] Jumlah Indikator Program Perangkat Daerah mitra [7074]PKT1026Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganMonitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407]PERENCANAAN [5.01] Jumlah lokasi IPAL komunal yang dibangun [7092]PKT70Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) SIGIS [118]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah target pembangunan lokasi IPAL komunal [9364]PKT70Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaSistem Pengelolaan Air Limbah [561]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Data indikator RPJMD yang disediakan [6054]PKT623Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganData Perencanaan Pembangunan (Indikator RPJMD) [17]PERENCANAAN [5.01] Data indikator RPJMD yang dibutuhkan [6055]PKT623Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganData Perencanaan Pembangunan (Indikator RPJMD) [17]PERENCANAAN [5.01] Jumlah data statistik yang dibutuhkan untuk publikasi [9303]PKT1406Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi2022Dinas Komunikasi dan InformatikaDokumen Statistik Sektoral [437]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20] Jumlah data statistik dianalisa [9304]PKT1406Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi2022Dinas Komunikasi dan InformatikaDokumen Statistik Sektoral [437]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1130Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. Dukuh PakisPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1130Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. Dukuh PakisPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1130Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. Dukuh PakisPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1130Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. Dukuh PakisPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1187Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. WonocoloPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1187Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. WonocoloPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1187Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. WonocoloPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1187Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. WonocoloPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1148Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. JambanganPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1148Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. JambanganPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1148Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. JambanganPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1148Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. JambanganPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1178Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. SukomanunggalPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1178Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. SukomanunggalPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1178Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. SukomanunggalPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1178Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. SukomanunggalPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1144Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. WiyungPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1144Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. WiyungPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1144Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. WiyungPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1144Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. WiyungPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1186Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. Tenggilis MejoyoPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1186Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. Tenggilis MejoyoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1186Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. Tenggilis MejoyoPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1186Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. Tenggilis MejoyoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1185Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. TegalsariPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1185Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. TegalsariPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1185Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. TegalsariPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1185Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. TegalsariPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1241Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. TandesPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1241Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. TandesPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1241Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. TandesPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1241Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. TandesPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1181Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. TambaksariPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1181Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. TambaksariPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1181Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. TambaksariPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1181Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. TambaksariPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1191Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. WonokromoPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1191Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. WonokromoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1191Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. WonokromoPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1191Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. WonokromoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1175Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. SukoliloPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1175Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. SukoliloPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1175Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. SukoliloPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1175Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. SukoliloPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1216Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. SemampirPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1216Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. SemampirPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1216Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. SemampirPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1216Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. SemampirPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1260Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. Tenggilis MejoyoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1194Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. SawahanPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1194Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. SawahanPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1194Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. SawahanPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1194Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. SawahanPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1155Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. KenjeranPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1155Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. KenjeranPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1155Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. KenjeranPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1155Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. KenjeranPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1149Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. KarangpilangPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1149Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. KarangpilangPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT1140Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. Gunung AnyarPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT1140Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. Gunung AnyarPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT1123Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. Tenggilis MejoyoPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT1123Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. Tenggilis MejoyoPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT1160Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. Pabean CantianPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT1160Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. Pabean CantianPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT1147Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. JambanganPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT1147Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. JambanganPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT1104Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. BenowoPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT1104Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. BenowoPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT842Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. SimokertoPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT842Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. SimokertoPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT1111Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. GubengPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT1111Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. GubengPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT1157Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. KrembanganPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT1157Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. KrembanganPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT1154Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. KenjeranPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT1154Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. KenjeranPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT935Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. SemampirPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT935Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. SemampirPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT946Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. AsemrowoPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT946Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. AsemrowoPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT1184Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. TegalsariPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT1184Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. TegalsariPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT1091Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. BubutanPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT1091Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. BubutanPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT1166Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. RungkutPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT1166Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. RungkutPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT1094Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. KarangpilangPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT1094Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. KarangpilangPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT1226Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. TandesPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT1226Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. TandesPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT1152Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. MulyorejoPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT1152Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. MulyorejoPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT1122Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. LakarsantriPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT1122Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. LakarsantriPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial [7153]PKT901Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial2022Dinas SosialPotensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan [7154]PKT901Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial2022Dinas SosialPotensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah sarana prasarana bangunan gedung milik Pemerintah Kota Surabaya yang berfungsi baik [9537]PKT59Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanBangunan Gedung Milik Pemerintah [638]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah keseluruhan bangunan gedung milik Pemerintah Kota Surabaya [9538]PKT59Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanBangunan Gedung Milik Pemerintah [638]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN [6355]PKT863Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanArsip Statis [422]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] Jumlah arsip statis [9470]PKT863Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanArsip Statis [422]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] Jumlah layanan yg telah berbasis IT [9289]PKT678Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPencatatan Sipil Berbasis IT [540]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] jumlah layanan [9290]PKT678Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPencatatan Sipil Berbasis IT [540]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah PD/Lembaga yang telah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan [9287]PKT679Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPemanfaatan Data Kependudukan [287]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah PD/Lembaga yang direncanakan melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan [9288]PKT679Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPemanfaatan Data Kependudukan [287]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh [9413]PKT86Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat2022Dinas Lingkungan HidupJenis Penghargaan Lingkungan Hidup [582]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh [9413]PKT86Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat2022Dinas Lingkungan HidupJenis Penghargaan Lingkungan Hidup [582]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB [5521]PKT1294Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] Jumlah pasangan usia subur [5519]PKT1294Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] Waktu Respon dari Admin Media Center dan Admin PD di Aplikasi Wargaku [9330]PKT546Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu 24 jam2022Dinas Komunikasi dan InformatikaPengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik [550]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] Tanggapan Pengaduan dari Admin Media Center dan Admin PD di Aplikasi Wargaku [9331]PKT546Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu 24 jam2022Dinas Komunikasi dan InformatikaPengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik [550]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] Jumlah kegiatan yang serapan anggarannya lebih dari atau sama dengan 76% [5087]PKT115Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya 76%2022Sekretariat DaerahMonitoring Realisasi Belanja PD [62]PERENCANAAN [5.01] Jumlah kegiatan keseluruhan [5084]PKT115Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya 76%2022Sekretariat DaerahMonitoring Realisasi Belanja PD [62]PERENCANAAN [5.01] Jumlah spesies flora dan/atau fauna yang masih ada [9419]PKT44Persentase kelestarian keanekaragaman hayati2022Dinas Lingkungan HidupKelestarian Flora Fauna [597]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah spesies flora dan/atau fauna yang masih ada [9419]PKT44Persentase kelestarian keanekaragaman hayati2022Dinas Lingkungan HidupKelestarian Flora Fauna [597]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai [9281]PKT738Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianNelayan perikanan tangkap [31]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] Jumlah kelompok nelayan [9282]PKT738Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianNelayan perikanan tangkap [31]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] Jumlah kelompok seni yang dikatakan layak tampil [9238]PKT1483Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataKelompok Seni Budaya [18]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] Jumlah kelompok seni terdaftar [9568]PKT1483Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataKelompok Seni Budaya [18]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] Jumlah Kelurahan Ramah Anak sampai dengan [5394]PKT775Persentase Kelurahan Layak Anak2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaData Kelurahan Ramah Anak [225]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] Jumlah Kelurahan [5560]PKT775Persentase Kelurahan Layak Anak2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKelurahan Kota Surabaya [278]KECAMATAN [7.01] Jumlah peralatan dan alat besar dalam kondisi layak dan siap operasional [9828]PKT741Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaKendaraan dan Peralatan Alat Berat [567]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1346Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. GentengPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah peralatan dan alat besar keseluruhan [9829]PKT741Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaKendaraan dan Peralatan Alat Berat [567]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Nilai Rata-rata Kepuasan Masyarakat Pengguna Angkutan Umum [7128]PKT196Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya2022Dinas PerhubunganAngkutan Umum Kota Surabaya [451]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Nilai rata-rata Kepuasan Masyarakat terhadap Prasarana dan Perlengkapan Jalan [9211]PKT732Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya2022Dinas PerhubunganKepuasan Masyarakat terhadap Prasarana dan Perlengkapan Jalan [509]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi [9345]PKT98Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi2022Sekretariat DaerahKerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah kerjasama luar negeri yang berlaku [9346]PKT98Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi2022Sekretariat DaerahKerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah kerjasama luar negeri yang dievaluasi [9798]PKT105Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan2022Sekretariat DaerahKerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah kerja sama dalam negeri yang dievaluasi [9799]PKT105Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan2022Sekretariat DaerahKerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah kerjasama yang direncanakan dievaluasi [9348]PKT105Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan2022Sekretariat DaerahKerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah data penduduk kementrian bersih [9417]PKT677Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah penduduk layanan [9418]PKT677Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi ketaatan terhadap aspek pengelolaan lingkungan [5220]PKT47Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan2022Dinas Lingkungan HidupKetaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan [114]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah izin lingkup perdagangan yang tepat waktu [9334]PKT1492Persentase ketepatan waktu pelayanan2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganPelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] Jumlah izin lingkup perdagangan yang selesai [9335]PKT1492Persentase ketepatan waktu pelayanan2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganPelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] Pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu [5543]PKT69Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] Pelayanan perizinan dan non perizinan keseluruhan [5542]PKT69Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan tepat waktu [9355]PKT409Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah2022Sekretariat DaerahLaporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah [562]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan [6681]PKT409Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah2022Sekretariat DaerahLaporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah [562]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota yang dibayarkan tepat waktu [7056]PKT1072Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah2022Sekretariat DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota yang dibayarkan [7057]PKT1072Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah2022Sekretariat DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah Walikota dan Wakil Walikota yang dibayarkan dana penunjang operasional tepat waktu [9137]PKT1072Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah2022Sekretariat DaerahPenyediaan Dana Penunjang Operasional KDH [469]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1346Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. GentengPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Walikota dan Wakil Walikota yang dibayarkan dana penunjang operasional [9138]PKT1072Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah2022Sekretariat DaerahPenyediaan Dana Penunjang Operasional KDH [469]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah surat masuk tersampaikan tepat waktu [9126]PKT522Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor2022Sekretariat DaerahProses Surat Masuk [477]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah surat masuk [9127]PKT522Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor2022Sekretariat DaerahProses Surat Masuk [477]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota yang disusun dan dilaporkan tepat waktu [6225]PKT619Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganDokumen Perencanaan Kota [363]PERENCANAAN [5.01] Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota [6226]PKT619Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganDokumen Perencanaan Kota [363]PERENCANAAN [5.01] Jumlah dokumen anggaran yang selesai tepat waktu [6064]PKT1528Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]KEUANGAN [5.02] Jumlah dokumen anggaran yang disusun [6065]PKT1528Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]KEUANGAN [5.02] Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan yang selesai tepat waktu [6062]PKT1535Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya2022Badan Pendapatan DaerahDokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]KEUANGAN [5.02] Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan yang disusun [6063]PKT1535Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya2022Badan Pendapatan DaerahDokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]KEUANGAN [5.02] Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu [7071]PKT621Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganDokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405]PERENCANAAN [5.01] Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah [7072]PKT621Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganDokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405]PERENCANAAN [5.01] Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan tepat waktu [9397]PKT84Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan2022Dinas Lingkungan HidupPelayanan Perizinan Lingkungan [593]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan (program) [9793]PKT84Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan2022Dinas Lingkungan HidupPelayanan Perizinan Lingkungan [593]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah OPD yang memiliki formasi pegawai sesuai ABK [9268]PKT295Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKesesuaian ABK [674]KEPEGAWAIAN [5.03] Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD) [5101]PKT295Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaProfil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah jenis obat dan perbekalan yang disediakan Dinas Kesehatan [5365]PKT687Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan2022Dinas KesehatanKetersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sarana kesehatan [169]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah jenis obat dan perbekalan yang dibutuhkan Dinas Kesehatan [5357]PKT687Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan2022Dinas KesehatanKetersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sarana kesehatan [169]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang ditingkatkan sarana prasarananya sampai dengan [5366]PKT688Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu2022Dinas KesehatanPuskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah Puskesmas Kota Surabaya [5326]PKT688Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu2022Dinas KesehatanPuskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah Puskesmas Pembantu Kota Surabaya [5285]PKT688Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu2022Dinas KesehatanPuskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah sarana prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada yang disediakan [5368]PKT1350Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit2022RSUD Bhakti Dharma HusadaSarana dan Prasarana RSUD [168]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah pelaku usaha industri [9381]PKT1512Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaData Pelaku Usaha Industri [573]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] Jumlah sarana prasarana sesuai standar [5330]PKT1350Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit2022RSUD Bhakti Dharma HusadaSarana dan Prasarana RSUD [168]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah sarana prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang disediakan [5329]PKT1270Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit2022RSUD dr. Mohamad SoewandhieSarana dan Prasarana RSUD [168]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah sarana prasarana sesuai standar [5330]PKT1270Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit2022RSUD dr. Mohamad SoewandhieSarana dan Prasarana RSUD [168]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah ketetapan obyek pajak hotel, restoran, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah [9821]PKT608Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan2022Badan Pendapatan DaerahObjek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517]KEUANGAN [5.02] Jumlah ketetapan obyek pajak PBBP2 BPHTB [9820]PKT608Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan2022Badan Pendapatan DaerahObjek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) [665]KEUANGAN [5.02] Jumlah obyek pajak hotel, resto, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah yang terdata [9246]PKT608Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan2022Badan Pendapatan DaerahObjek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517]KEUANGAN [5.02] Jumlah obyek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) [9822]PKT608Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan2022Badan Pendapatan DaerahObjek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) [665]KEUANGAN [5.02] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT837Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. GentengPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT837Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. GentengPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT1306Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. SimokertoPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT1306Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. SimokertoPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT1359Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. Gunung AnyarPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT1359Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. Gunung AnyarPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT1319Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. WiyungPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT1319Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. WiyungPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT1403Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. GubengPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT1403Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. GubengPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT1284Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. SemampirPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT1284Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. SemampirPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT993Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. PakalPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT993Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. PakalPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT1335Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. GayunganPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT1335Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. GayunganPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT1073Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. SukomanunggalPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT1073Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. SukomanunggalPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT1330Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. Dukuh PakisPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT1330Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. Dukuh PakisPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT1301Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. SukoliloPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT1301Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. SukoliloPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT904Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. SambikerepPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT904Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. SambikerepPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT1392Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. TambaksariPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT1392Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. TambaksariPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT1069Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. TegalsariPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT1069Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. TegalsariPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT1296Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. TandesPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT1296Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. TandesPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT822Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. KrembanganPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT822Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. KrembanganPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT899Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. LakarsantriPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT899Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. LakarsantriPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT887Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. Pabean CantianPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT887Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. Pabean CantianPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT836Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. Tenggilis MejoyoPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT836Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. Tenggilis MejoyoPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT845Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. MulyorejoPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT845Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. MulyorejoPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1255Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. BenowoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT1426Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. BenowoPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT1426Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. BenowoPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT1343Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. WonokromoPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT1343Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. WonokromoPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT1414Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. AsemrowoPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT1414Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. AsemrowoPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT954Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. JambanganPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT954Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. JambanganPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT1399Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. WonocoloPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT1399Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. WonocoloPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT1371Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. BulakPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT1371Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. BulakPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT804Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. BubutanPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT804Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. BubutanPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT1325Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. SawahanPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT1325Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. SawahanPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT1088Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. KarangpilangPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT1088Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. KarangpilangPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT1326Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. RungkutPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT1326Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. RungkutPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519]PKT1202Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. KenjeranPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518]PKT1202Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan2022Kec. KenjeranPenertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]KECAMATAN [7.01] Jumlah koperasi yang mendapat pengawasan dan ber RAT [9148]PKT1505Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganKoperasi [132]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan [6624]PKT1505Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganKoperasi [132]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Lansia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9448]PKT1417Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial2022Dinas SosialPenghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Lansia Terlantar yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9449]PKT1417Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial2022Dinas SosialPenghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah lansia yang mendapatkan jaminan sosial [9603]PKT1265Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Penduduk Usia 60 ke atas [9602]PKT1265Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaData Penduduk Kota Surabaya [237]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah PAUD (TK) yang terakreditasi [5252]PKT1199Persentase lembaga PAUD berkualitas2022Dinas PendidikanPendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah PAUD (KB, PPT, TPA) yang berkualitas [9575]PKT1199Persentase lembaga PAUD berkualitas2022Dinas PendidikanPendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah PAUD [9576]PKT1199Persentase lembaga PAUD berkualitas2022Dinas PendidikanPendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah Lembaga/PKBM yang responsif [7151]PKT780Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] Jumlah lembaga/PKBM se Kota Surabaya [7152]PKT780Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] Jumlah Lembaga/PKBM yang responsif [7151]PKT774Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] Jumlah lembaga/PKBM se Kota Surabaya [7152]PKT774Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] jumlah lembaga pendidikan menengah difasilitasi pendidikan bidang politik [9457]PKT312Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605]KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] Jumlah partai politik yang mendapatkan banpol [9473]PKT312Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605]KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] Jumlah seluruh lembaga pendidikan menengah atas [9474]PKT312Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikSekolah Menengah Atas/Setara [143]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] jumlah partai politik yang mendapatkan kursi di DPR [9458]PKT312Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPartai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPR [676]KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan [6538]PKT403Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya2022Sekretariat DaerahPenataan Administrasi Pemerintahan [456]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan [6539]PKT403Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya2022Sekretariat DaerahPenataan Administrasi Pemerintahan [456]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah peserta yang paham materi lingkungan hidup [6256]PKT87Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat2022Dinas Lingkungan HidupPemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah peserta yang paham materi lingkungan hidup [6256]PKT87Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat2022Dinas Lingkungan HidupPemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] jumlah MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial [9447]PKT555Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial2022Dinas SosialMasyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1246Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. PakalPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR yang telah disahkan [6157]PKT555Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial2022Dinas SosialMasyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan [6754]PKT765Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPenyuluhan Kebijakan Pengendalian Penduduk [510]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] Jumlah sekolah setingkat SLTP / MTS, yang mendapatkan materi kependudukan sampai terbentuk SSK [6988]PKT765Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPenyuluhan Kebijakan Pengendalian Penduduk [510]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD) [5101]PKT765Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaProfil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah MTs [5265]PKT765Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaSekolah Menengah Pertama/setara [142]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah SMP [5267]PKT765Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaSekolah Menengah Pertama/setara [142]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah museum yang berhasil dikembangkan [9231]PKT1484Persentase museum yang berhasil dikembangkan2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataMuseum Pemerintah Kota Surabaya [394]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] Jumlah museum yang dikelola [7062]PKT1484Persentase museum yang berhasil dikembangkan2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataMuseum Pemerintah Kota Surabaya [394]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] Jumlah naskah kerjasama dalam negeri yang direalisasikan [9349]PKT99Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan2022Sekretariat DaerahKerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah naskah kerjasama dalam negeri [9350]PKT99Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan2022Sekretariat DaerahKerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan [6774]PKT325Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikOrganisasi Masyarakat (Ormas) [354]KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] Jumlah organisasi kemasyarakatan [9480]PKT325Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikOrganisasi Masyarakat (Ormas) [354]KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan capacity building di bidang ipoleksosbud [9540]PKT1295Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPemberdayaan Perempuan Bidang IPOLEKSOSBUD [631]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] Jumlah organisasi perempuan di kota surabaya [9541]PKT1295Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaOrganisasi Perempuan Kota Surabaya [643]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan 30 Hari Kerja [9338]PKT114Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses 30 Hari Kerja2022Sekretariat DaerahPengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [553]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah pengadaan barang milik daerah yang diadakan 30 Hari Kerja [9339]PKT114Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses 30 Hari Kerja2022Sekretariat DaerahPengadaan Barang Milik Daerah [554]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan [6775]PKT114Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses 30 Hari Kerja2022Sekretariat DaerahPengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [553]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah barang milik daerah yang diadakan [6361]PKT114Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses 30 Hari Kerja2022Sekretariat DaerahPengadaan Barang Milik Daerah [554]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah partisipan yang meningkat wawasan kebangsaannya [9475]PKT308Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPembinaan Potensi Masyarakat [604]KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] Jumlah partisipan yang dinilai wawasan kebangsaannya [9851]PKT308Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPembinaan Potensi Masyarakat [604]KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] Jumlah pelaku usaha industri yang mendapat pemberdayaan [6816]PKT1512Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaData Pelaku Usaha Industri [573]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] Jumlah peserta KB aktif [5523]PKT1293Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] Jumlah pasangan usia subur [5519]PKT1293Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] Jumlah PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi [9185]PKT1583Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi2022InspektoratPendampingan [427]INSPEKTORAT DAERAH [6.01] Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan RSUD [9441]PKT1583Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi2022InspektoratProfil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah [6880]PKT695Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah2022InspektoratPendampingan [427]INSPEKTORAT DAERAH [6.01] Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan RSUD [9441]PKT695Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah2022InspektoratProfil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah aparatur yang nilai kinerjanya minimal Baik [6080]PKT297Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]KEPEGAWAIAN [5.03] Jumlah aparatur yang difasilitasi penilaian kinerja [6040]PKT297Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]KEPEGAWAIAN [5.03] Jumlah aparatur yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin [6081]PKT1266Persentase pegawai yang disiplin2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]KEPEGAWAIAN [5.03] Jumlah pegawai aktif [7103]PKT1266Persentase pegawai yang disiplin2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]KEPEGAWAIAN [5.03] Jumlah pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [9260]PKT1277Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [416]PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [5.04] Jumlah orang yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis [6769]PKT1277Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [416]PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [5.04] Jumlah pegawai aktif yang telah mengikuti asesmen sd tahun (t) [9267]PKT1584Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]KEPEGAWAIAN [5.03] Jumlah pegawai aktif [7103]PKT1584Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]KEPEGAWAIAN [5.03] Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang dilaksanakan [9467]PKT607Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi2022Sekretariat DPRDFasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]SEKRETARIAT DPRD [4.02] Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang direncanakan [9468]PKT607Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi2022Sekretariat DPRDFasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]SEKRETARIAT DPRD [4.02] Jumlah pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang produktif [7169]PKT593Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPemasaran Hasil Perikanan [474]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] Jumlah pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan [7170]PKT593Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPemasaran Hasil Perikanan [474]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] Jumlah pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi [9264]PKT1488Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganDistributor Perdagangan [367]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Jumlah pelaku usaha distribusi perdagangan [9265]PKT1488Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganDistributor Perdagangan [367]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Jumlah pelaku usaha industri yang diawasi perizinannya [6814]PKT1416Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaData Pelaku Usaha Industri [573]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] Jumlah pelaku usaha industri [9381]PKT1416Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaData Pelaku Usaha Industri [573]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani [7146]PKT596Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani2022Satuan Polisi Pamong PrajaPenegakan Pelanggaran Perda [452]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] jumlah pelanggaran Perda yang ditemukan dan/atau dilaporkan (Tibum) [7142]PKT596Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani2022Satuan Polisi Pamong PrajaPenegakan Pelanggaran Perda [452]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti [7141]PKT654Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti2022Satuan Polisi Pamong PrajaPenegakan Pelanggaran Perda [452]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] jumlah pelanggaran Perda yang ditemukan dan/atau dilaporkan (Gakda) [9440]PKT654Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti2022Satuan Polisi Pamong PrajaPenegakan Pelanggaran Perda [452]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah pelayanan non perizinan yang diterbitkan [9476]PKT43Persentase pelayanan penataan ruang2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPelayanan Penataan Ruang [618]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah permohonan pelayanan non perizinan [9477]PKT43Persentase pelayanan penataan ruang2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPelayanan Penataan Ruang [618]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah peraturan di bidang penataan ruang yang disahkan [9478]PKT43Persentase pelayanan penataan ruang2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPelayanan Penataan Ruang [618]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah target peraturan di bidang penataan ruang yang disahkan [9479]PKT43Persentase pelayanan penataan ruang2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPelayanan Penataan Ruang [618]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Luas Wilayah yang di update [9481]PKT43Persentase pelayanan penataan ruang2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPelayanan Penataan Ruang [618]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Luas Kota Surabaya [9482]PKT43Persentase pelayanan penataan ruang2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPelayanan Penataan Ruang [618]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah pelayanan tera yang tepat waktu [9270]PKT1493Persentase pelayanan tera yang tepat waktu2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganSarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang [6348]PKT1493Persentase pelayanan tera yang tepat waktu2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganSarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Jumlah lokasi sarana dan prasarana drainase yang dibangun (program) [9760]PKT28Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaPembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah lokasi prasarana drainase yang direhabilitasi (program) [9761]PKT28Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaPembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah lokasi pengerukan saluran (program) [9762]PKT28Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaPembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah lokasi drainase lingkungan yang dibangun (program) [9763]PKT28Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaPembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah target sarana dan prasarana drainase yang dibangun [9764]PKT28Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaPembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah target prasarana drainase yang direhabilitasi [9765]PKT28Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaPembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah target lokasi pengerukan saluran [9766]PKT28Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaPembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah target drainase lingkungan yang dibangun [9767]PKT28Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaPembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah perusahaan jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya pada tahun t [9461]PKT1539Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPerusahaan Jasa Konstruksi [608]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] Jumlah target perusahaan jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya [9460]PKT1539Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPerusahaan Jasa Konstruksi [608]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] Jumlah koleksi bahan pustaka yang diadakan [6617]PKT301Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanPengadaan Buku Layanan Baca [27]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23] Jumlah gangguan jaringan yang tertangani tepat waktu (Program) [9794]PKT543Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.2022Dinas Komunikasi dan InformatikaGangguan terkait TIK [399]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] Jumlah gangguan aplikasi yang tertangani tepat waktu (Program) [9795]PKT543Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.2022Dinas Komunikasi dan InformatikaGangguan terkait TIK [399]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] Jumlah laporan gangguan jaringan yang masuk (Program) [9796]PKT543Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.2022Dinas Komunikasi dan InformatikaGangguan terkait TIK [399]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] Jumlah laporan gangguan aplikasi yang masuk (Program) [9797]PKT543Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.2022Dinas Komunikasi dan InformatikaGangguan terkait TIK [399]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] Jumlah pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja [9221]PKT1500Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPartisipasi Kepemudaan [514]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] Jumlah pemuda yang aktif sebagai pemuda pelopor [9226]PKT1500Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPartisipasi Kepemudaan [514]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] Jumlah pemuda yang mendapat pembinaan kader anti kenakalan remaja [9227]PKT1500Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPartisipasi Kepemudaan [514]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] Jumlah pemuda yang mendapat pembinaan pemuda pelopor [9228]PKT1500Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPartisipasi Kepemudaan [514]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] Jumlah pemuda wirausahawan mandiri [9230]PKT1501Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPartisipasi Kepemudaan [514]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] Jumlah pemuda binaan wirausaha mandiri [9229]PKT1501Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPartisipasi Kepemudaan [514]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata [9189]PKT1477Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataKunjungan Wisatawan di Objek Wisata [286]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata [9189]PKT1477Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataKunjungan Wisatawan di Objek Wisata [286]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata [9189]PKT1477Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataKunjungan Wisatawan di Objek Wisata [286]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] Jumlah fasilitas olahraga yang dibangun baru dan/atau ditingkatkan [9218]PKT1498Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPrasarana Olahraga [3]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] Jumlah kasus pengawasan tujuan tertentu yang ditangani [9187]PKT693Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu2022InspektoratPengawasan [426]INSPEKTORAT DAERAH [6.01] Jumlah seluruh kasus pengawasan tujuan tertentu yang dilaporkan [9188]PKT693Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu2022InspektoratPengawasan [426]INSPEKTORAT DAERAH [6.01] Jumlah penyerahan PSU secara fisik yang selesai ditangani [9488]PKT73Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanDokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan PSU secara fisik yang telah ditetapkan [9497]PKT73Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanRencana Penyerahan PSU [629]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT888Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. Pabean CantianPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT888Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. Pabean CantianPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT1195Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. TegalsariPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT1195Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. TegalsariPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT1092Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. KarangpilangPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT1092Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. KarangpilangPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT1303Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. SimokertoPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT1303Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. SimokertoPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT1211Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. KenjeranPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT1211Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. KenjeranPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT1329Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. SawahanPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT1329Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. SawahanPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT1074Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. SukomanunggalPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT1074Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. SukomanunggalPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT962Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. JambanganPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT962Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. JambanganPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT1516Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. BenowoPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT1516Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. BenowoPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT896Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. Tenggilis MejoyoPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT896Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. Tenggilis MejoyoPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT914Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. SambikerepPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT914Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. SambikerepPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT806Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. BubutanPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT806Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. BubutanPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT995Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. PakalPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT995Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. PakalPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT1372Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. BulakPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT1372Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. BulakPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT1360Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. Gunung AnyarPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT1360Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. Gunung AnyarPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT1404Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. GubengPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT1404Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. GubengPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT1336Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. GayunganPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT1336Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. GayunganPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT846Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. MulyorejoPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT846Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. MulyorejoPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT840Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. GentengPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT840Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. GentengPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT1297Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. TandesPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT1297Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. TandesPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT1393Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. TambaksariPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT1393Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. TambaksariPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT1321Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. WiyungPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT1321Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. WiyungPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT833Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. KrembanganPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT833Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. KrembanganPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT1344Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. WonokromoPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT1344Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. WonokromoPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT1337Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. RungkutPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT1337Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. RungkutPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT1302Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. SukoliloPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT1302Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. SukoliloPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT1285Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. SemampirPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT1285Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. SemampirPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT919Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. LakarsantriPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT919Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. LakarsantriPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT1400Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. WonocoloPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT1400Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. WonocoloPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT1415Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. AsemrowoPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT1415Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. AsemrowoPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932]PKT1358Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. Dukuh PakisPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931]PKT1358Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan2022Kec. Dukuh PakisPotensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]KECAMATAN [7.01] Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap <= 15 menit [5452]PKT81Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanLokasi Kejadian Kebakaran SIGIS [318]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah total kejadian kebakaran tahun (t) [9208]PKT81Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanLokasi Kejadian Kebakaran SIGIS [318]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan batas wilayah [6168]PKT341Persentase pendataan batas wilayah kecamatan2022Sekretariat DaerahKecamatan Kota Surabaya [277]KECAMATAN [7.01] Jumlah kecamatan [5125]PKT341Persentase pendataan batas wilayah kecamatan2022Sekretariat DaerahKecamatan Kota Surabaya [277]KECAMATAN [7.01] Jumlah lembaga pendidikan nonformal/kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan [9596]PKT244Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan2022Dinas PendidikanPusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) [146]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah lembaga pendidikan nonformal/kesetaraan yang mengajukan izin penyelenggaraan [9597]PKT244Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan2022Dinas PendidikanPusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) [146]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah obyek pajak hotel, resto, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah yang terdaftar di sistem online [9245]PKT740Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir2022Badan Pendapatan DaerahObjek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517]KEUANGAN [5.02] Jumlah obyek pajak hotel, resto, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah yang terdata [9246]PKT740Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir2022Badan Pendapatan DaerahObjek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517]KEUANGAN [5.02] Jumlah pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit [9158]PKT481Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahData Bencana Alam Non Kebakaran [209]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah Pengaduan Kedaruratan pada Command Center [9159]PKT481Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahData Bencana Alam Non Kebakaran [209]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah lokasi pengangkutan sampah 1 hari [5213]PKT494Persentase pengangkutan sampah ke TPA 1 hari2022Dinas Lingkungan HidupTempat Penampungan Sementara SIGIS [317]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah lokasi pengangkutan sampah [5187]PKT494Persentase pengangkutan sampah ke TPA 1 hari2022Dinas Lingkungan HidupTempat Penampungan Sementara SIGIS [317]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah penghuni rusun yang sesuai dengan kriteria pada tahun (t) [9843]PKT37Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanRumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya (Program) [678]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] total penghuni rusun pada tahun (t) [9844]PKT37Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanRumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya (Program) [678]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] Jumlah sampah yang diolah di TPS 3R [7101]PKT496Persentase pengolahan sampah di TPS 3R2022Dinas Lingkungan HidupTempat Penampungan Sementara SIGIS [317]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah sampah yang masuk TPS 3R [7102]PKT496Persentase pengolahan sampah di TPS 3R2022Dinas Lingkungan HidupTempat Penampungan Sementara SIGIS [317]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah lokasi penanganan limbah B3/spesifik [9465]PKT1518Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik2022Dinas Lingkungan HidupPenanganan Limbah B3/Sampah Spesifik [611]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah satgas tangguh bencana mandiri yang terbentuk [9156]PKT1207Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahPembinaan Mitigasi Bencana [386]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah lembaga yang mendapat sosialisasi tentang mitigasi [9157]PKT1207Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahPembinaan Mitigasi Bencana [386]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah pelaku usaha mikro yang diukur kinerja usahanya [9255]PKT1511Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganUsaha Mikro [136]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Jumlah lokasi rumah susun sederhana sewa yang dibangun/direhabilitasi [7097]PKT42Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanRumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya (Program) [678]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] Jumlah Lokasi Rumah susun [7098]PKT42Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanRumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya (Program) [678]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] Jumlah lingkungan yang dibina [9414]PKT1519Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan2022Dinas Lingkungan HidupPembinaan Kader Lingkungan [583]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah lingkungan yang dibina [9414]PKT1519Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan2022Dinas Lingkungan HidupPembinaan Kader Lingkungan [583]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah hasil analisa yang memenuhi mutu kelas air [9424]PKT41Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik2022Dinas Lingkungan HidupStatus Mutu Air [599]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah seluruh analisa dalam 1 tahun [9425]PKT41Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik2022Dinas Lingkungan HidupStatus Mutu Air [599]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] jumlah hasil monitoring udara ambien dalam waktu tertentu yang memenuhi baku mutu [9422]PKT183Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu2022Dinas Lingkungan HidupUdara Ambien dalam Baku Mutu [598]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah seluruh hari monitoring dalam 1 tahun [9423]PKT183Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu2022Dinas Lingkungan HidupUdara Ambien dalam Baku Mutu [598]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9453]PKT1420Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial2022Dinas SosialPenghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diproses [7163]PKT338Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] Penyandang Disabilitas yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9454]PKT1420Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial2022Dinas SosialPenghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perkeretaapian [6570]PKT395Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian2022Dinas PerhubunganPengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Jumlah target Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perkeretaapian [9420]PKT395Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian2022Dinas PerhubunganPengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan [6569]PKT392Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan2022Dinas PerhubunganPengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Jumlah Target Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan [9421]PKT392Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan2022Dinas PerhubunganPengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Jumlah permasalahan guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang ditangani [9573]PKT1525Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan2022Dinas PendidikanGuru dan Tenaga Kependidikan [155]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah permasalahan guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang diterima [9574]PKT1525Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan2022Dinas PendidikanGuru dan Tenaga Kependidikan [155]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah penyuluh pertanian yang memenuhi standar kualifikasi [7134]PKT505Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPenyuluh pertanian [48]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] Jumlah total penyuluh pertanian [7135]PKT505Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPenyuluh pertanian [48]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] Jumlah PD yang memiliki kesesuaian analisis jabatan dengan review kelembagaan [9342]PKT713Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan2022Sekretariat DaerahPendampingan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan [556]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah PD yang dilakukan review kelembagaan [9343]PKT713Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan2022Sekretariat DaerahPendampingan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan [556]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah instansi yang memiliki nilai akuntabilitas kinerjanya minimal A [6183]PKT711Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A2022Sekretariat DaerahPenilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintahan [346]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah seluruh instansi yang dinilai akuntabilitas kinerjanya [6184]PKT711Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A2022Sekretariat DaerahPenilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintahan [346]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi [9527]PKT1031Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi2022Dinas Komunikasi dan InformatikaPerangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi [722]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD) [5101]PKT1031Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi2022Dinas Komunikasi dan InformatikaProfil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] perangkat daerah yang data gender dan anak yang tersedia [9545]PKT103Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPenyusunan Data Terpilah [482]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD) [5101]PKT103Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaProfil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah perangkat daerah yang responsif gender [6885]PKT101Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPerangkat Daerah Responsif Gender [361]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD) [5101]PKT101Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaProfil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah sasaran rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki [5212]PKT1534Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanRumah tapak tidak layak huni (Program RSDK dan Sanitasi) [195]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] Jumlah perbaikan rumah tapak tidak layak huni yang direncanakan [9490]PKT1534Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanRencana Rumah Tidak Layak Huni [677]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diajukan [7164]PKT338Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] Jumlah permasalahan hukum yang selesai ditindaklanjuti [9356]PKT310Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti2022Sekretariat DaerahPermasalahan Hukum yang Masuk dan Ditindaklanjuti [74]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah permasalahan hukum keseluruhan [5109]PKT310Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti2022Sekretariat DaerahPermasalahan Hukum yang Masuk dan Ditindaklanjuti [74]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah yang terakreditasi [9444]PKT276Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanLayanan Baca Pemerintah Kota Surabaya [26]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23] Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi [6621]PKT1507Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganKoperasi [132]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Jumlah koperasi aktif RAT [5264]PKT1507Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganKoperasi [132]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi [9149]PKT1506Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganPengurus Koperasi Aktif [488]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Jumlah pengurus/pengelola koperasi yang berRAT [9150]PKT1506Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganPengurus Koperasi Aktif [488]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Jumlah kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [5471]PKT160Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKesempatan kerja yang dapat diinformasikan [220]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] Jumlah kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [5471]PKT160Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKesempatan kerja yang dapat diinformasikan [220]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] Jumlah kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [5471]PKT160Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKesempatan kerja yang dapat diinformasikan [220]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] Jumlah pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha [9253]PKT1510Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganUsaha Mikro [136]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Jumlah pelaku usaha mikro di Surabaya [9464]PKT1510Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganUsaha Mikro [136]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan [5474]PKT354Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPerusahaan di Kota Surabaya [221]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] Jumlah perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) [6317]PKT354Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPerusahaan di Kota Surabaya [221]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] Jumlah perusahaan [5473]PKT354Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPerusahaan di Kota Surabaya [221]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] Jumlah perusahaan yang menyampaikan data ketenagakerjaan [9386]PKT748Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPerusahaan di Kota Surabaya [221]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] Jumlah perusahaan [5473]PKT748Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPerusahaan di Kota Surabaya [221]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek dan menyampaikan LKPM [9841]PKT516Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPerusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] Jumlah Perusahaan yang mengikuti Bimbingan Teknis [7064]PKT516Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPerusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus sertifikasi kompetensi [9389]PKT746Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaAngkatan Kerja dan pencari kerja [219]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensI [5470]PKT746Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaAngkatan Kerja dan pencari kerja [219]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan [5467]PKT206Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaAngkatan Kerja dan pencari kerja [219]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensI [5470]PKT206Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaAngkatan Kerja dan pencari kerja [219]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] Jumlah peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata [7058]PKT1479Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPengembangan SDM Kepariwisataan [508]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] Jumlah peserta pelatihan kepariwisataan [7059]PKT1479Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPengembangan SDM Kepariwisataan [508]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] Peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya [9522]PKT1347Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaMasyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya (dp5a) [721]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] jumlah peserta UPPKA [9523]PKT1347Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaMasyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya (dp5a) [721]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan [5059]PKT314Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianData Pengobatan Hewan [51]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] Jumlah populasi hewan ternak [9778]PKT314Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianData Pengobatan Hewan [51]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditangani [9483]PKT1396Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPotensi Kejadian Anarkis [197]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD [6140]PKT1396Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPotensi Kejadian Anarkis [197]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah potensi konflik umat beragama yang difasilitasi [9484]PKT327Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPotensi Kejadian Anarkis [197]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah potensi konflik umat beragama [9491]PKT327Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPotensi Kejadian Anarkis [197]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] jumlah lembaga dan atau wilayah rawan narkoba yang mendapatkan pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba [9837]PKT327Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPotensi Kejadian Anarkis [197]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] jumlah lembaga dan atau wilayah rawan narkoba yang mendapatkan pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang di rekomendasikan oleh BNN [9838]PKT327Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikLembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang direkomendasikan oleh BNN [675]KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi [7155]PKT900Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial2022Dinas SosialPotensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang seharusnya dibina dan berpartisipasi [7156]PKT900Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial2022Dinas SosialPotensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1252Persentase potensi usaha yang difasilitasi2022Kec. GubengPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1252Persentase potensi usaha yang difasilitasi2022Kec. GubengPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1245Persentase potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. RungkutPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1219Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. Pabean CantianPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1219Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. Pabean CantianPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1300Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. TegalsariPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1300Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. TegalsariPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1003Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. TandesPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1003Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. TandesPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1581Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. TambaksariPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1581Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. TambaksariPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1256Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. GayunganPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1256Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. GayunganPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1394Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. SukoliloPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1394Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. SukoliloPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1305Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. Gunung AnyarPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1305Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. Gunung AnyarPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1308Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. SimokertoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1308Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. SimokertoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1579Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. MulyorejoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1579Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. MulyorejoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1250Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. Dukuh PakisPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1250Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. Dukuh PakisPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1322Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. SawahanPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1322Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. SawahanPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1253Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. KenjeranPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1253Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. KenjeranPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1580Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. SukomanunggalPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1580Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. SukomanunggalPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1243Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. KarangpilangPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1243Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. KarangpilangPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1529Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. KrembanganPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1529Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. KrembanganPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1255Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. BenowoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1230Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. SambikerepPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1230Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. SambikerepPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1413Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. AsemrowoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1413Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. AsemrowoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1370Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. SemampirPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1370Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. SemampirPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1342Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. WonokromoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1342Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. WonokromoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1132Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. LakarsantriPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1132Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. LakarsantriPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT1398Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. WonocoloPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1398Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. WonocoloPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas [6935]PKT1150Persentase PPNS yang dibina2022Satuan Polisi Pamong PrajaPenyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) [454]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah PPNS seluruh Kota Surabaya [7140]PKT1150Persentase PPNS yang dibina2022Satuan Polisi Pamong PrajaPenyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) [454]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah produk hukum yang dipublikasi [6943]PKT311Persentase produk hukum yang disebarluaskan2022Sekretariat DaerahPenetapan, Penyebarluasan dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah [72]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah produk hukum yang ditetapkan [9359]PKT311Persentase produk hukum yang disebarluaskan2022Sekretariat DaerahPenetapan, Penyebarluasan dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah [72]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah Puskesmas Kota Surabaya yang memiliki izin operasional [5327]PKT667Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional2022Dinas KesehatanPuskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah Puskesmas Kota Surabaya [5326]PKT667Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional2022Dinas KesehatanPuskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah Puskesmas yang terakreditasi utama [6956]PKT666Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama2022Dinas KesehatanPuskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah Puskesmas yang terakreditasi paripurna [9178]PKT666Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama2022Dinas KesehatanPuskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah Puskesmas Kota Surabaya [5326]PKT666Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama2022Dinas KesehatanPuskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan [9357]PKT306Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan2022Sekretariat DaerahPenetapan, Penyebarluasan dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah [72]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun [6963]PKT306Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan2022Sekretariat DaerahPenetapan, Penyebarluasan dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah [72]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan [6071]PKT758Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan2022Sekretariat DaerahRekomendasi kajian/evaluasi di sektor kesejahteraan rakyat [79]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah rekomendasi kajian/evaluasi keseluruhan yang dihasilkan [5130]PKT758Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan2022Sekretariat DaerahRekomendasi kajian/evaluasi di sektor kesejahteraan rakyat [79]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah rekomendasi jalan dan saluran yang dimanfaatkan oleh pihak lain [9370]PKT1530Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaSurat Nilai Sewa Tanah (Program) [663]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah aset yang tercatat dalam SIMBADA Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (Program) [9800]PKT1530Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaSurat Nilai Sewa Tanah (Program) [663]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti [6231]PKT614Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganDokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] Jumlah rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang dihasilkan [6232]PKT614Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganDokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] Jumlah rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh PD [9192]PKT691Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah2022InspektoratPengawasan [426]INSPEKTORAT DAERAH [6.01] total jumlah rekomendasi pengawasan internal yang diberikan kepada PD [9193]PKT691Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah2022InspektoratPengawasan [426]INSPEKTORAT DAERAH [6.01] Jumlah permohonan rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu [7093]PKT33Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaPelayanan Rekomendasi Teknis Lainnya [376]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah permohonan rekomendasi teknis yang diproses [6270]PKT33Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaPelayanan Rekomendasi Teknis Lainnya [376]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah rumah pompa yang dioperasikan tahun t [7091]PKT36Persentase rumah pompa yang beroperasi2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaRumah pompa [185]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] total rumah pompa di Kota Surabaya t [7090]PKT36Persentase rumah pompa yang beroperasi2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaRumah pompa [185]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah rumah sehat [5381]PKT653Persentase Rumah Sehat2022Dinas KesehatanData Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah rumah [5434]PKT653Persentase Rumah Sehat2022Dinas KesehatanData Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah rumusan kebijakan di bidang pengawasan yang ditindaklanjuti [9186]PKT694Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti2022InspektoratKebijakan [428]INSPEKTORAT DAERAH [6.01] Jumlah rumusan kebijakan Bidang Pengawasan yang diusulkan [9200]PKT694Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti2022InspektoratKebijakan [428]INSPEKTORAT DAERAH [6.01] Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat [5482]PKT709Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan2022Dinas KesehatanPemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] Jumlah sampel makanan yang diperiksa [5481]PKT709Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan2022Dinas KesehatanPemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169]PKT1473Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik2022Sekretariat DaerahAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168]PKT1473Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik2022Sekretariat DaerahAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah penerima beasiswa dari keluarga MBR [6206]PKT1502Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPenerima Beasiswa Pendidikan [357]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah penerima beasiswa [6207]PKT1502Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPenerima Beasiswa Pendidikan [357]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah petugas satpol PP yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM [6927]PKT1143Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya2022Satuan Polisi Pamong PrajaPeningkatan Kapasitas Petugas Satpol PP [201]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah seluruh aparatur Satpol PP [6147]PKT1143Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya2022Satuan Polisi Pamong PrajaPetugas Satpol PP [666]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah SD yang terakreditasi A [9512]PKT217Persentase SD terakreditasi minimal B2022Dinas PendidikanSekolah Dasar/setara [141]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah SD yang terakreditasi B [9513]PKT217Persentase SD terakreditasi minimal B2022Dinas PendidikanSekolah Dasar/setara [141]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah SD [5257]PKT217Persentase SD terakreditasi minimal B2022Dinas PendidikanSekolah Dasar/setara [141]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah sentra wisata kuliner yang beroperasi secara optimal [5240]PKT1509Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganSentra wisata kuliner Pemerintah Kota Surabaya [135]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Jumlah sentra wisata kuliner [5245]PKT1509Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganSentra wisata kuliner Pemerintah Kota Surabaya [135]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi [9179]PKT689Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi2022Dinas KesehatanSistem Informasi Kesehatan [423]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah Sistem Informasi Kesehatan [9180]PKT689Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi2022Dinas KesehatanSistem Informasi Kesehatan [423]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pembinaan sejarah lokal yang memahami materi [9234]PKT1485Persentase siswa yang memahami materi sejarah2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPemahaman Sejarah [515]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pembinaan sejarah lokal [9235]PKT1485Persentase siswa yang memahami materi sejarah2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPemahaman Sejarah [515]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] Jumlah SMP yang terakreditasi A [9514]PKT231Persentase SMP terakreditasi minimal B2022Dinas PendidikanSekolah Menengah Pertama/setara [142]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah SMP yang terakreditasi B [9515]PKT231Persentase SMP terakreditasi minimal B2022Dinas PendidikanSekolah Menengah Pertama/setara [142]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah SMP [5267]PKT231Persentase SMP terakreditasi minimal B2022Dinas PendidikanSekolah Menengah Pertama/setara [142]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Realisasi penerimaan pajak daerah yang ditagih [5090]PKT436Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar2022Badan Pendapatan DaerahPendapatan Daerah Kota Surabaya [63]KEUANGAN [5.02] Ketetapan pajak daerah yang ditagih [6058]PKT436Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar2022Badan Pendapatan DaerahPendapatan Daerah Kota Surabaya [63]KEUANGAN [5.02] Piutang pajak daerah yang ditagih [6059]PKT436Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar2022Badan Pendapatan DaerahPendapatan Daerah Kota Surabaya [63]KEUANGAN [5.02] Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik [7147]PKT1520Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik2022Dinas SosialTaman Makam Pahlawan [417]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola [7148]PKT1520Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik2022Dinas SosialTaman Makam Pahlawan [417]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah tanah aset yang diproses sertifikasI [7107]PKT195Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahAset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235]KEUANGAN [5.02] Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan [7020]PKT708Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas2022Dinas KesehatanSDM Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya [464]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah tenaga kesehatan Pemerintah Kota Surabaya [9278]PKT708Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas2022Dinas KesehatanSDM Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya [464]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah BUMD yang berhasil dibina [6070]PKT29Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD2022Sekretariat DaerahBadan Usaha Milik Daerah (BUMD) [78]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi [6380]PKT29Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD2022Sekretariat DaerahBadan Usaha Milik Daerah (BUMD) [78]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD (Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah) yang dilaksanakan [9402]PKT29Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD2022Sekretariat DaerahLaporan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian [563]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah [6632]PKT29Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD2022Sekretariat DaerahLaporan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian [563]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD (pelaksanaan kebijakan perekonomian) yang dilaksanakan [9403]PKT29Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD2022Sekretariat DaerahLaporan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian [563]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian [6649]PKT29Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD2022Sekretariat DaerahLaporan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian [563]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlaksana sesuai standar [5135]PKT1096Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.2022Sekretariat DaerahFasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang teragendakan [5134]PKT1096Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.2022Sekretariat DaerahFasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]PKT1475Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN2022Sekretariat DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]PKT1475Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN2022Sekretariat DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]PKT1475Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN2022Sekretariat DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]PKT1475Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN2022Sekretariat DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9455]PKT1419Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial2022Dinas SosialPenghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9456]PKT1419Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial2022Dinas SosialPenghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah unit penyelenggara pelayanan yang disurvei dan minimal mutu pelayanannya kategori baik [6209]PKT710Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik2022Sekretariat DaerahSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah unit penyelenggara pelayanan yang disurvei [6210]PKT710Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik2022Sekretariat DaerahSurvei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) Aktif [9379]PKT645Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif2022Dinas KesehatanData Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) [9378]PKT645Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif2022Dinas KesehatanData Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran [7033]PKT1491Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganUsaha Mikro [136]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Jumlah pelaku usaha mikro di Surabaya [9464]PKT1491Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganUsaha Mikro [136]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT791Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. KrembanganUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT791Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. KrembanganUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT884Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. Pabean CantianUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT884Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. Pabean CantianUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT1054Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. KarangpilangUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT1054Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. KarangpilangUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT777Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. Dukuh PakisUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT777Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. Dukuh PakisUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT944Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. AsemrowoUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT944Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. AsemrowoUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT849Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. SawahanUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT849Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. SawahanUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT1138Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. Gunung AnyarUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT1138Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. Gunung AnyarUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT1021Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. GayunganUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT1021Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. GayunganUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT1145Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. JambanganUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT1145Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. JambanganUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT898Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. BulakUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT898Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. BulakUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT1057Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. SukomanunggalUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT1057Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. SukomanunggalUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT788Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. GubengUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT788Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. GubengUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT1224Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. TandesUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT1224Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. TandesUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT969Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. TegalsariUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT969Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. TegalsariUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT960Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. BubutanUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT960Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. BubutanUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT861Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. SambikerepUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT861Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. SambikerepUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT801Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. KenjeranUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT801Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. KenjeranUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT1214Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. PakalUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT1214Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. PakalUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT835Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. SimokertoUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT835Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. SimokertoUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT785Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. LakarsantriUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT785Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. LakarsantriUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT838Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. WiyungUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT838Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. WiyungUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT938Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. WonokromoUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT938Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. WonokromoUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT851Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. MulyorejoUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT851Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. MulyorejoUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT897Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. SemampirUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT897Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. SemampirUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT797Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. SukoliloUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT797Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. SukoliloUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT1017Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. BenowoUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT1017Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. BenowoUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT983Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. TambaksariUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT983Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. TambaksariUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT1097Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. WonocoloUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT1097Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. WonocoloUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT1167Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. RungkutUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT1167Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. RungkutUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT853Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. Tenggilis MejoyoUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT853Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. Tenggilis MejoyoUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604]PKT817Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. GentengUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605]PKT817Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan2022Kec. GentengUsulan Musrenbang [653]PERENCANAAN [5.01] Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada pada tahun berjalan (t) [7138]PKT1405Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada2022Satuan Polisi Pamong PrajaLayanan Akibat Penegakan Perda/Perkada [455]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah Warga Negara yang seharusnya memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada pada tahun berjalan (t) [7139]PKT1405Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada2022Satuan Polisi Pamong PrajaLayanan Akibat Penegakan Perda/Perkada [455]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah balita dengan status gizi buruk [5347]PKT652Prevalensi Balita Gizi Buruk2022Dinas KesehatanBalita [165]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah balita ditimbang [5361]PKT652Prevalensi Balita Gizi Buruk2022Dinas KesehatanBalita [165]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah guru SD [5312]PKT257Rasio Guru/ Murid jenjang SD2022Dinas PendidikanGuru dan Tenaga Kependidikan [155]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah peserta didik SD [6302]PKT257Rasio Guru/ Murid jenjang SD2022Dinas PendidikanSiswa Sekolah Dasar atau setara [151]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah guru SMP [5315]PKT258Rasio Guru/ Murid jenjang SMP2022Dinas PendidikanGuru dan Tenaga Kependidikan [155]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah peserta didik SMP [9511]PKT258Rasio Guru/ Murid jenjang SMP2022Dinas PendidikanSiswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata [9209]PKT1478Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataKesepakatan dengan stakeholder pariwisata [39]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT523Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran2022Sekretariat DaerahData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT523Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran2022Sekretariat DaerahData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT523Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran2022Sekretariat DaerahData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT715Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022InspektoratData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT715Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022InspektoratData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT715Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022InspektoratData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT761Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Satuan Polisi Pamong PrajaData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT761Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Satuan Polisi Pamong PrajaData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT761Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Satuan Polisi Pamong PrajaData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT429Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT429Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT429Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT615Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas SosialData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT615Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas SosialData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT615Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas SosialData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1582Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas PendidikanData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Luas panen khusus padi [5054]PKT126Tingkat Produktivitas Pertanian2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianProduktivitas Bidang Pertanian [45]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1582Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas PendidikanData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1582Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas PendidikanData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1410Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. AsemrowoData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1410Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. AsemrowoData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1410Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. AsemrowoData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT756Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT756Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT756Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1422Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. BenowoData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1422Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. BenowoData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1422Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. BenowoData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1389Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. BubutanData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1389Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. BubutanData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1389Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. BubutanData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1364Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. BulakData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1364Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. BulakData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1364Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. BulakData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT760Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT760Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT760Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1377Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. Dukuh PakisData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1377Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. Dukuh PakisData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1377Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. Dukuh PakisData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK2609Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. GubengGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1311Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. GayunganData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1311Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. GayunganData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1311Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. GayunganData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1331Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. GentengData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1331Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. GentengData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1331Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. GentengData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1572Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. PakalData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1572Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. PakalData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1572Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. PakalData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1401Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. GubengData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1401Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. GubengData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1401Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. GubengData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1318Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. Pabean CantianData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1318Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. Pabean CantianData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1318Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. Pabean CantianData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1568Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. Gunung AnyarData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1568Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. Gunung AnyarData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1568Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. Gunung AnyarData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1508Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1508Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1508Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT609Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Sekretariat DPRDData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT609Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Sekretariat DPRDData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT609Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Sekretariat DPRDData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1385Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. SambikerepData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1385Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. SambikerepData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1385Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. SambikerepData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT727Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT727Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT727Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1380Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. JambanganData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1380Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. JambanganData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1380Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. JambanganData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT698Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. KarangpilangData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT698Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. KarangpilangData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT698Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. KarangpilangData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1570Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. KenjeranData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1570Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. KenjeranData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1570Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. KenjeranData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1315Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. SawahanData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1315Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. SawahanData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1315Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. SawahanData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1281Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. SemampirData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1281Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. SemampirData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1281Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. SemampirData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT371Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. SimokertoData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT371Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. SimokertoData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT371Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. SimokertoData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK2233Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. MulyorejoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1313Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. SukoliloData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1313Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. SukoliloData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1313Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. SukoliloData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1361Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. WonocoloData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1361Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. WonocoloData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1361Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. WonocoloData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1340Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. WonokromoData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1340Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. WonokromoData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1340Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. WonokromoData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT701Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT701Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT701Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1387Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. TambaksariData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1387Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. TambaksariData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1387Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. TambaksariData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1487Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1487Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1487Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1275Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. TandesData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1275Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. TandesData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1275Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. TandesData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1323Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. TegalsariData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1323Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. TegalsariData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1323Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. TegalsariData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1327Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. WiyungData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1327Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. WiyungData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1327Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. WiyungData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT514Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022RSUD dr. Mohamad SoewandhieData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT514Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022RSUD dr. Mohamad SoewandhieData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT514Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022RSUD dr. Mohamad SoewandhieData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1332Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. LakarsantriData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1332Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. LakarsantriData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1332Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. LakarsantriData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1338Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. RungkutData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1338Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. RungkutData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1338Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. RungkutData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT592Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. KrembanganData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT592Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. KrembanganData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT592Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. KrembanganData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1208Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1208Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1208Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT707Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas KesehatanData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT707Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas KesehatanData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT707Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas KesehatanData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT478Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022RSUD Bhakti Dharma HusadaData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT478Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022RSUD Bhakti Dharma HusadaData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT478Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022RSUD Bhakti Dharma HusadaData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT644Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT644Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT644Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1567Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Badan Pendapatan DaerahData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1567Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Badan Pendapatan DaerahData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1567Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Badan Pendapatan DaerahData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1574Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. Tenggilis MejoyoData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1574Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. Tenggilis MejoyoData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1574Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. Tenggilis MejoyoData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT560Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT560Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT560Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT1576Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. SukomanunggalData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT1576Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. SukomanunggalData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT1576Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. SukomanunggalData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT528Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT528Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT528Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT881Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT881Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT881Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT783Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. MulyorejoData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT783Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. MulyorejoData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK980Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SemampirGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT783Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan2022Kec. MulyorejoData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT641Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT641Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT641Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT736Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan2022Dinas Lingkungan HidupData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT736Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan2022Dinas Lingkungan HidupData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT736Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan2022Dinas Lingkungan HidupData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT551Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan2022Dinas Komunikasi dan InformatikaData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT551Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan2022Dinas Komunikasi dan InformatikaData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT551Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan2022Dinas Komunikasi dan InformatikaData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT116Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan2022Dinas PerhubunganData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT116Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan2022Dinas PerhubunganData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT116Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan2022Dinas PerhubunganData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT117Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT117Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT117Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT385Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT385Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT385Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]PKT93Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]PKT93Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]PKT93Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanData Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]KEUANGAN [5.02] Total produksi sektor pertanian khusus padi [9776]PKT126Tingkat Produktivitas Pertanian2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianProduktivitas Bidang Pertanian [45]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] Kapasitas operasional IPAL (Sentra Wisata Kuliner, Rumah Susun, Puskesmas, IPLT) [6088]PKT1522Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) SIGIS [118]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah koridor pelayanan angkutan umum penumpang [7127]K126Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya2022Dinas PerhubunganAngkutan Umum Kota Surabaya [451]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Jumlah dokumen penelitian yang disusun [6421]K728Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi yang disusun2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganDokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] Jumlah dokumen pengembangan inovasi yang disusun [6426]K728Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi yang disusun2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganDokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] Jumlah dokumen perencanaan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun [6437]K170Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaDokumen Perencanaan dan Pengawasan Jalan [658]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah dokumen pengawasan teknis jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun [6424]K170Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaDokumen Perencanaan dan Pengawasan Jalan [658]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah dokumen perencanaan sistem drainase perkotaan yang disusun [6445]K181Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaDokumen Perencanaan dan Pengawasan Drainase [557]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah dokumen pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun [6453]K181Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaDokumen Perencanaan dan Pengawasan Drainase [557]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun [6438]K1205Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganDokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]PERENCANAAN [5.01] Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun [6439]K1205Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganDokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]PERENCANAAN [5.01] Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun [6440]K744Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang disusun2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganDokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]PERENCANAAN [5.01] Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun [6441]K744Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang disusun2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganDokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]PERENCANAAN [5.01] Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun [6442]K1377Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganDokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]PERENCANAAN [5.01] Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang disusun [6443]K1377Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganDokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]PERENCANAAN [5.01] Jumlah dokumen sengketa bangunan aset yang ditangani [7115]K1866Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKasus tanah dan bangunan yang ditangani [520]KEUANGAN [5.02] Jumlah dokumen sengketa tanah aset yang ditangani [7116]K1866Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKasus tanah dan bangunan yang ditangani [520]KEUANGAN [5.02] Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Rumah Sakit) [6457]K830Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau2022Dinas KesehatanRumah Sakit Kota Surabaya [157]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Puskesmas) [9430]K830Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau2022Dinas KesehatanPuskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah kegiatan penanganan sampah yang dilakukan [9406]K1719Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan2022Dinas Lingkungan HidupPenanganan Sampah [594]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah jenis kegiatan terkait peningkatan pemuda pelopor [9224]K1846Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor dan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPartisipasi Kepemudaan [514]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] Jumlah jenis kegiatan terkait peningkatan pemuda kader anti kenakalan remaja [9225]K1846Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor dan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPartisipasi Kepemudaan [514]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] Jumlah kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata [6574]K1816Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dilaksanakan2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPengembangan SDM Kepariwisataan [508]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] Jumlah pelatihan dasar SDM kepariwisataan [6817]K1816Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dilaksanakan2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPengembangan SDM Kepariwisataan [508]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun [9142]K655Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]KEUANGAN [5.02] Jumlah dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS [6430]K655Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]KEUANGAN [5.02] Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD [6647]K655Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]KEUANGAN [5.02] Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD [6619]K655Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]KEUANGAN [5.02] jumlah lembaga pendidikan menengah difasilitasi pendidikan bidang politik [9457]K358Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605]KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] Jumlah partai politik yang mendapatkan banpol [9473]K358Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605]KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] Jumlah data yang dikonsolidasi [6857]K1957Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah data yang diidentifikasi status kependudukannya [9416]K1957Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan pelayanan antar kerja [6921]K203Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaBimbingan Teknis Pelayanan Antarkerja [571]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis penyuluhan dan bimbingan jabatan [6922]K203Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaBimbingan Teknis Pelayanan Antarkerja [571]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi perluasan kesempatan kerja [6923]K203Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaBimbingan Teknis Pelayanan Antarkerja [571]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] Jumlah sarana kedinasan pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang direalisasikan [9291]K1906jumlah sarana kedinasan pengadaan peralatan dan mesin lainnya2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [541]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana kedinasan pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang direncanakan [9292]K1906jumlah sarana kedinasan pengadaan peralatan dan mesin lainnya2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [541]KEUANGAN [5.02] Jumlah sektor usaha di sektor toko swalayan yang difasilitasi [6998]K1831Jumlah sektor usaha di sektor pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganPelaku Usaha Perdagangan [465]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169]K377Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah sektor usaha di sektor pasar rakyat yang difasilitasi [7175]K1831Jumlah sektor usaha di sektor pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganPelaku Usaha Perdagangan [465]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Jumlah sektor usaha di sektor pusat perbelanjaan yang difasilitasi [7176]K1831Jumlah sektor usaha di sektor pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganPelaku Usaha Perdagangan [465]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan [7137]K2143Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan2022Satuan Polisi Pamong PrajaLayanan Akibat Penegakan Perda/Perkada [455]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah jawaban terhadap permohonan informasi publik ke PPID Kota Surabaya 17 hari kerja [7120]K1265Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID 17 hari kerja2022Dinas Komunikasi dan InformatikaPelayanan PPID [439]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] Jumlah permohonan informasi publik ke PPID Kota Surabaya [7121]K1265Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID 17 hari kerja2022Dinas Komunikasi dan InformatikaPelayanan PPID [439]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] Jumlah kegiatan pelatihan dengan memberdayakan masyarakat di wilayah Kota Surabaya [9202]K73Kegiatan pelatihan dengan memberdayakan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanSosialisasi, dan Pelatihan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan [408]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan yang selesai tepat waktu (jenjang SD/setara) [9163]K1911Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan2022Dinas PendidikanIzin Operasional Sekolah [435]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan (jenjang SD/setara) [9165]K1911Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan2022Dinas PendidikanIzin Operasional Sekolah [435]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan yang selesai tepat waktu (jenjang SMP/setara) [9164]K1912Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan2022Dinas PendidikanIzin Operasional Sekolah [435]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan (jenjang SMP/setara) [9166]K1912Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan2022Dinas PendidikanIzin Operasional Sekolah [435]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Total luas pembebasan lahan/ tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur [9369]K169Luas lahan/tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan infrastruktur2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaPembebasan Lahan/Tanah [570]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah PD, Unit Kerja, dan BUMD yang sistem kearsipannya dievaluasi [9445]K1046PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanTertib Sistem Tata Kearsipan [30]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] Rata-rata lama penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah [9134]K1913Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah2022Dinas PendidikanAnak Tidak Sekolah [659]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah tenaga operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan terlatih [7081]K66Pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanPetugas Pemadam Kebakaran [218]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda yang mendapatkan Jaminan Kesehatan [6781]K1440Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda2022Dinas KesehatanJaminan Kesehatan [159]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda yang mendapatkan Jaminan Kesehatan [6781]K1440Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda2022Dinas KesehatanJaminan Kesehatan [159]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah lokasi untuk penyelenggaraan prasarana jalan [9201]K614Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya2022Dinas PerhubunganPerlengkapan Jalan dan Prasarana Jalan [122]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Jumlah aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola [6362]K243Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahAset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235]KEUANGAN [5.02] Total aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola [7159]K243Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahAset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235]KEUANGAN [5.02] Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan [6423]K1918Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan2022Sekretariat DaerahTender Pengadaan Lelang Barang/Jasa [480]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang masuk [9128]K1918Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan2022Sekretariat DaerahTender Pengadaan Lelang Barang/Jasa [480]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168]K377Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah hewan sehat [9305]K369Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianData Pengobatan Hewan [51]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] Jumlah populasi hewan [5058]K369Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianData Pengobatan Hewan [51]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] Jumlah jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan yang terbangun [6254]K1910Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan2022Dinas Lingkungan HidupRumah tapak tidak layak huni (Program RSDK dan Sanitasi) [195]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] Jumlah target jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan [6255]K1910Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan2022Dinas Lingkungan HidupRumah tapak tidak layak huni (Program RSDK dan Sanitasi) [195]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi [6502]K1663Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi2022RSUD Bhakti Dharma HusadaOperasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di RS yang direncanakan [7149]K1663Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi2022RSUD Bhakti Dharma HusadaOperasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi [6502]K1579Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi2022RSUD dr. Mohamad SoewandhieOperasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di RS yang direncanakan [7149]K1579Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi2022RSUD dr. Mohamad SoewandhieOperasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan gaji dan/atau tunjangan [6610]K631Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah2022Sekretariat DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan dana penunjang operasional [6609]K631Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah2022Sekretariat DaerahPenyediaan Dana Penunjang Operasional KDH [469]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang direncanakan mendapatkan gaji dan/atau tunjangan [7161]K631Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah2022Sekretariat DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang direncanakan mendapatkan dana penunjang operasional [7162]K631Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah2022Sekretariat DaerahPenyediaan Dana Penunjang Operasional KDH [469]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlaksana sesuai standar [5135]K90Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah2022Sekretariat DaerahFasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang teragendakan [5134]K90Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah2022Sekretariat DaerahFasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah Usaha yang Sesuai dengan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Surabaya [9167]K537Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPeta Potensi dan Peluang Usaha [499]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] Total jumlah usaha yang berpeluang investasi [9168]K537Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPeta Potensi dan Peluang Usaha [499]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K155Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022RSUD dr. Mohamad SoewandhieGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K155Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022RSUD dr. Mohamad SoewandhieGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K155Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022RSUD dr. Mohamad SoewandhieGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1218Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. TambaksariGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K824Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas KesehatanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K824Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas KesehatanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K824Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas KesehatanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K809Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K809Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K809Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1850Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1850Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1850Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K850Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K850Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K850Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K751Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K751Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K751Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1887Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Pendapatan DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1887Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Pendapatan DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1887Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Pendapatan DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K285Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas PerhubunganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K285Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas PerhubunganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K285Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas PerhubunganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K289Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K289Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K289Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K630Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Sekretariat DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K630Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Sekretariat DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K630Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Sekretariat DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K914Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Satuan Polisi Pamong PrajaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K914Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Satuan Polisi Pamong PrajaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K914Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Satuan Polisi Pamong PrajaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K768Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K768Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K768Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1142Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. WonokromoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1142Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. WonokromoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1142Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. WonokromoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1094Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. WiyungGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1094Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. WiyungGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1094Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. WiyungGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K609Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Tenggilis MejoyoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K609Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Tenggilis MejoyoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K609Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Tenggilis MejoyoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1228Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. TegalsariGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1228Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. TegalsariGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1228Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. TegalsariGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1218Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. TambaksariGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1218Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. TambaksariGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K601Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SukomanunggalGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K601Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SukomanunggalGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K601Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SukomanunggalGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1378Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. LakarsantriGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1378Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. LakarsantriGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1378Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. LakarsantriGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K573Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SukoliloGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K573Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SukoliloGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K573Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SukoliloGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K163Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SimokertoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K163Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SimokertoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K163Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SimokertoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K697Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SemampirGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K697Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SemampirGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K697Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SemampirGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1196Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. TandesGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1196Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. TandesGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1196Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. TandesGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1236Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SawahanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1236Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SawahanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1236Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SawahanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1253Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SambikerepGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1253Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SambikerepGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1253Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SambikerepGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K775Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. RungkutGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K775Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. RungkutGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K775Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. RungkutGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1288Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. PakalGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1288Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. PakalGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1288Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. PakalGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K346Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Pabean CantianGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K346Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Pabean CantianGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K346Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Pabean CantianGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1292Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. MulyorejoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1292Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. MulyorejoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1292Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. MulyorejoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1574Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. KrembanganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1574Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. KrembanganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1574Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. KrembanganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1417Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. KenjeranGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1417Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. KenjeranGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1417Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. KenjeranGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K805Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. KarangpilangGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K805Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. KarangpilangGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K805Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. KarangpilangGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1362Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. WonocoloGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1362Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. WonocoloGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1362Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. WonocoloGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1415Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. JambanganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1415Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. JambanganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1415Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. JambanganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K9Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022RSUD Bhakti Dharma HusadaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K9Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022RSUD Bhakti Dharma HusadaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K9Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022RSUD Bhakti Dharma HusadaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1297Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Gunung AnyarGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1297Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Gunung AnyarGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1297Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Gunung AnyarGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1449Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. GubengGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1449Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. GubengGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1449Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. GubengGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1233Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. GentengGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1233Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. GentengGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1233Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. GentengGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1248Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. GayunganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1248Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. GayunganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1248Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. GayunganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1212Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Dukuh PakisGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1212Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Dukuh PakisGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1212Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Dukuh PakisGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1416Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. BulakGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1416Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. BulakGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1416Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. BulakGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1114Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. BubutanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1114Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. BubutanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1114Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. BubutanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K388Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K388Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K388Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1252Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. BenowoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1252Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. BenowoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1252Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. BenowoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K502Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. AsemrowoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K502Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. AsemrowoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K502Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. AsemrowoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K819Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022InspektoratGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K819Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022InspektoratGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K819Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022InspektoratGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K858Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K858Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K858Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K909Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K909Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K909Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K490Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K490Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K490Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K870Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Komunikasi dan InformatikaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K870Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Komunikasi dan InformatikaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K870Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Komunikasi dan InformatikaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1219Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas SosialGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1219Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas SosialGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1219Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas SosialGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1838Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1838Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1838Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K757Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K757Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K757Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1409Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Lingkungan HidupGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1409Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Lingkungan HidupGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1409Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Lingkungan HidupGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K75Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K75Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K75Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K1179Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K1179Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K1179Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K325Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K325Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K325Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K531Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K531Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K531Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K449Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas PendidikanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K449Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas PendidikanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K449Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas PendidikanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]K895Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Sekretariat DPRDGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]K895Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Sekretariat DPRDGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]K895Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Sekretariat DPRDGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah berkas perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu [7165]K386Persentase ketepatan waktu penerbitan berkas perizinan dan non perizinan lingkup pertanian yang diproses2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] Jumlah berkas perizinan dan non perizinan yang diterbitkan [7168]K386Persentase ketepatan waktu penerbitan berkas perizinan dan non perizinan lingkup pertanian yang diproses2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] Jumlah dokumen evaluasi PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu [6056]K332Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaKualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah [60]PERENCANAAN [5.01] Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun [6432]K332Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaKualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah [60]PERENCANAAN [5.01] Jumlah persetujuan lingkungan yang diterbitkan tepat waktu [7136]K1919Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan2022Dinas Lingkungan HidupPelayanan Perizinan Lingkungan [593]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah persetujuan lingkungan yang diterbitkan [6899]K1919Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan2022Dinas Lingkungan HidupPelayanan Perizinan Lingkungan [593]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169]K1885Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran2022Badan Pendapatan DaerahAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168]K1885Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran2022Badan Pendapatan DaerahAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah surat masuk tersampaikan tepat waktu [9126]K913Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran2022Sekretariat DaerahProses Surat Masuk [477]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah surat masuk [9127]K913Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran2022Sekretariat DaerahProses Surat Masuk [477]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran [9815]K913Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran2022Sekretariat DaerahPengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan DPRD yang dibayarkan tepat waktu [7054]K899Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD2022Sekretariat DPRDGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan DPRD yang dibayarkan [7055]K899Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD2022Sekretariat DPRDGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169]K851Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168]K851Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang diadakan [6589]K10Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit2022RSUD Bhakti Dharma HusadaAlat Kesehatan (Alkes), Penunjang Medik, dan Sarana Kesehatan Lainnya [457]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang diadakan dari DBHCHT [6590]K10Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit2022RSUD Bhakti Dharma HusadaAlat Kesehatan (Alkes), Penunjang Medik, dan Sarana Kesehatan Lainnya [457]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang direncanakan [7150]K10Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit2022RSUD Bhakti Dharma HusadaAlat Kesehatan (Alkes), Penunjang Medik, dan Sarana Kesehatan Lainnya [457]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang diadakan [6589]K1587Persentase pemenuhan sarana fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD dr. Mohamad Soewandhie2022RSUD dr. Mohamad SoewandhieAlat Kesehatan (Alkes), Penunjang Medik, dan Sarana Kesehatan Lainnya [457]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang direncanakan [7150]K1587Persentase pemenuhan sarana fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD dr. Mohamad Soewandhie2022RSUD dr. Mohamad SoewandhieAlat Kesehatan (Alkes), Penunjang Medik, dan Sarana Kesehatan Lainnya [457]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah gangguan jaringan yang tertangani tepat waktu [7066]K1267Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO 1 x 24 jam b. Jaringan FO 3 x 24 jam2022Dinas Komunikasi dan InformatikaGangguan terkait TIK [399]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] Jumlah laporan gangguan jaringan yang masuk [7067]K1267Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO 1 x 24 jam b. Jaringan FO 3 x 24 jam2022Dinas Komunikasi dan InformatikaGangguan terkait TIK [399]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] Jumlah gangguan aplikasi yang tertangani tepat waktu [7068]K1266Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi 1 x 24 jam2022Dinas Komunikasi dan InformatikaGangguan terkait TIK [399]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] Jumlah laporan gangguan aplikasi yang masuk [7069]K1266Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi 1 x 24 jam2022Dinas Komunikasi dan InformatikaGangguan terkait TIK [399]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] jumlah pengaduan permasalahan lingkungan hidup [9394]K180Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup2022Dinas Lingkungan HidupPermasalahan Lingkungan Hidup [585]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani [6891]K180Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup2022Dinas Lingkungan HidupPermasalahan Lingkungan Hidup [585]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah materi peningkatan kapasitas SDM adminduk yang diberikan [9531]K813Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilAdministrasi Kependudukan Melalui Media Cetak dan Elektronik [636]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah materi peningkatan kapasitas SDM adminduk yang direncanakan [9532]K813Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilAdministrasi Kependudukan Melalui Media Cetak dan Elektronik [636]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah realisasi bantuan keuangan yang dicairkan [7112]K1383Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja Transfer dan Dana Darurat [429]KEUANGAN [5.02] Jumlah bantuan keuangan yang diajukan [7111]K1383Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja Transfer dan Dana Darurat [429]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169]K426Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik2022Dinas PerhubunganAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168]K426Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik2022Dinas PerhubunganAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169]K1413Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik2022Satuan Polisi Pamong PrajaAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168]K1413Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik2022Satuan Polisi Pamong PrajaAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169]K670Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK2877Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. AsemrowoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168]K670Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169]K769Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168]K769Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Realisasi bagi hasil retribusi [9247]K1388Persentase realisasi bagi hasil retribusi2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja Transfer dan Dana Darurat [429]KEUANGAN [5.02] Anggaran bagi hasil retribusi [9248]K1388Persentase realisasi bagi hasil retribusi2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja Transfer dan Dana Darurat [429]KEUANGAN [5.02] Realisasi dana darurat dan mendesak [7113]K1387Persentase realisasi dana darurat dan mendesak2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja Transfer dan Dana Darurat [429]KEUANGAN [5.02] Anggaran dana darurat dan mendesak [7114]K1387Persentase realisasi dana darurat dan mendesak2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja Transfer dan Dana Darurat [429]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169]K433Persentase sarana dan prasarana pendukung perkantoran dalam kondisi baik dan ketepatan waktu dalam pemenuhannya2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168]K433Persentase sarana dan prasarana pendukung perkantoran dalam kondisi baik dan ketepatan waktu dalam pemenuhannya2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169]K844Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168]K844Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169]K444Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168]K444Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Akumulasi luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi [9399]K2146Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi2022Dinas Lingkungan HidupTaman dan Jalur Hijau [588]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah formasi yang terpenuhi pada Pengadaan ASN [7045]K750Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaFormasi kebutuhan ASN [387]KEPEGAWAIAN [5.03] Jumlah kebutuhan yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI [9266]K750Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaFormasi kebutuhan ASN [387]KEPEGAWAIAN [5.03] Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang dibina dan diawasi (Rumah Sakit) [6458]SK1358Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang dibina dan diawasi2022Dinas KesehatanRumah Sakit Kota Surabaya [157]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang dibina dan diawasi (Klinik Utama) [9283]SK1358Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang dibina dan diawasi2022Dinas KesehatanPrasarana Kesehatan Lainnya [158]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK2742Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. SimokertoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK2742Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. SimokertoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK2634Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. SambikerepPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK2634Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. SambikerepPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK2877Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. AsemrowoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK2883Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. BenowoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK2883Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. BenowoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK2834Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. BulakPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK2834Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. BulakPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK1513Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. BubutanPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK1513Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. BubutanPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK2829Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. GentengPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK2829Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. GentengPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK1617Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. Dukuh PakisPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK1617Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. Dukuh PakisPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK2793Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. GayunganPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK2793Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. GayunganPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK2870Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. GubengPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK2870Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. GubengPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK2751Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. Gunung AnyarPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK2751Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. Gunung AnyarPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK2285Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. JambanganPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK2285Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. JambanganPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK2477Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. KarangpilangPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK2477Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. KarangpilangPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK3088Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. KenjeranPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK3088Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. KenjeranPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK2848Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. KrembanganPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK2848Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. KrembanganPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK1689Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. LakarsantriPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK1689Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. LakarsantriPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK3086Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. MulyorejoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK3086Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. MulyorejoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK2761Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. Pabean CantianPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK2761Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. Pabean CantianPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK3087Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. PakalPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK3087Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. PakalPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK2780Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. RungkutPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK2780Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. RungkutPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK2783Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. SawahanPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK2783Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. SawahanPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK2803Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. WonokromoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK2803Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. WonokromoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK2866Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. WonocoloPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK2866Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. WonocoloPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK2764Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. WiyungPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK2764Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. WiyungPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK3084Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. Tenggilis MejoyoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK3084Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. Tenggilis MejoyoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK2728Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. TegalsariPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK2728Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. TegalsariPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK2694Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. TandesPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK2694Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. TandesPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK2847Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. TambaksariPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK2847Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. TambaksariPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK3083Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. SukomanunggalPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK3083Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. SukomanunggalPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK2723Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. SukoliloPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK2723Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. SukoliloPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773]SK2827Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. SemampirPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464]SK2827Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat2022Kec. SemampirPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang dilaksanakan [6548]SK2981Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang dilaksanakan2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataMonitoring Daya Tarik Wisata [549]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] Jumlah kegiatan program publik yang dilaksanakan di Museum 10 November [6579]SK2993Jumlah kegiatan program publik yang dilaksanakan di Museum 10 November dan dr. Soetomo2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataMuseum Pemerintah Kota Surabaya [394]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] Jumlah kegiatan program publik yang dilaksanakan di Museum dr Sutomo [9875]SK2993Jumlah kegiatan program publik yang dilaksanakan di Museum 10 November dan dr. Soetomo2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataMuseum Pemerintah Kota Surabaya [394]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] Jumlah konten informasi yang diupload di media sosial Bangga Surabaya yang dikelola oleh Dinkominfo per tahun [6618]SK913Jumlah konten informasi yang diupload di media sosial yang dikelola oleh Dinkominfo per tahun2022Dinas Komunikasi dan InformatikaKomunikasi Publikasi [537]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] Jumlah konten informasi yang diupload di media sosial Sapawarga yang dikelola oleh Dinkominfo per tahun [9293]SK913Jumlah konten informasi yang diupload di media sosial yang dikelola oleh Dinkominfo per tahun2022Dinas Komunikasi dan InformatikaKomunikasi Publikasi [537]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD [6647]SK801Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]KEUANGAN [5.02] Jumlah lembaga pendidikan kesetaraan yang dibina [6692]SK440jumlah Lembaga nonformal/kesetaraan yang dibina2022Dinas PendidikanPusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) [146]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang dibina [9570]SK440jumlah Lembaga nonformal/kesetaraan yang dibina2022Dinas PendidikanLembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) [145]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah jenjang SD/setara [6696]SK1453jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah2022Dinas PendidikanSekolah Dasar/setara [141]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah jenjang SMP/setara [9569]SK1453jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah2022Dinas PendidikanSekolah Menengah Pertama/setara [142]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah objek pajak yang dilakukan pengendalian (penagihan dan pengawasan) dan pemeriksaan [6764]SK734Jumlah Objek Pajak Penagihan, Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan serta pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, PPJ dan Pajak Parkir yang dilayani2022Badan Pendapatan DaerahObjek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517]KEUANGAN [5.02] Jumlah pasar rakyat yang mendapatkan persetujuan teknis dan pengawasan [9261]SK3005Jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganPelaku Usaha Perdagangan [465]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Jumlah pusat perbelanjaan yang mendapatkan persetujuan teknis dan pengawasan [9262]SK3005Jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganPelaku Usaha Perdagangan [465]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Jumlah toko swalayan yang mendapatkan persetujuan teknis dan pengawasan [9263]SK3005Jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganPelaku Usaha Perdagangan [465]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Bidang Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah [6795]SK654Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikOrganisasi Masyarakat (Ormas) [354]KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang teragendakan [5134]SK160Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar2022Sekretariat DaerahFasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Bidang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Daerah [9489]SK654Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikOrganisasi Masyarakat (Ormas) [354]KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] Jumlah data yang dikonsolidasi [6857]SK3162Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah data yang diidentifikasi status kependudukannya [9416]SK3162Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] jumlah murid dan atau guru yang difasilitasi pendidikan bidang politik [9442]SK475Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605]KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] jumlah perwakilan partai politik [9443]SK475Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605]KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] Jumlah sarana dan prasarana sistem persandian perkotaan yang dikelola [7124]SK924Jumlah sarana dan prasarana sistem persandian perkotaan yang dikelola2022Dinas Komunikasi dan InformatikaSarana Prasarana Sistem Persandian Perkotaan [446]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN [2.21] Jumlah kasus bangunan aset yang ditangani [7117]SK335Jumlah sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKasus tanah dan bangunan yang ditangani [520]KEUANGAN [5.02] Jumlah kasus tanah aset yang ditangani [9249]SK335Jumlah sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKasus tanah dan bangunan yang ditangani [520]KEUANGAN [5.02] Jumlah wilayah updating peta Informasi Penataan Ruang [9543]SK137Jumlah wilayah updating peta Informasi Penataan Ruang2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPeta Informasi Penataan Ruang [644]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Kelurahan layak anak yang dibina dan dikembangkan [9174]SK1464Kelurahan layak anak yang dibina dan dikembangkan2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaData Kelurahan Ramah Anak [225]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] Jumlah monitoring penyediaan benih/bibit ternak [9298]SK891Monitoring penyediaan benih/bibit ternak2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianKebutuhan dan Penyediaan Sarana Budidaya Peternakan [42]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] Jumlah instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan [9446]SK1658PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanTertib Sistem Tata Kearsipan [30]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Selama 12 Bulan [7087]SK209Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Selama 12 Bulan2022Dinas PerhubunganPengawasan dan Pengendalian lalu Lintas [414]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Jumlah bangunan gedung yang terperiksa sistem proteksi kebakaran berita acara pemeriksaan dan/atau rekomendasi [9203]SK142Pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik fungsi dari sistem proteksi kebakaran2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanPemeriksaan Sistem Proteksi Kebakaran [409]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah peningkatan kompetensi aparatur Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan [7078]SK140Peningkatan kompetensi aparatur2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanSosialisasi, dan Pelatihan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan [408]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Perizinan Angkutan Umum Perkotaan yang diselenggarakan selama 12 bulan [9162]SK210Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Umum Perkotaan2022Dinas PerhubunganPerizinan Angkutan Umum (Sub Kegiatan) [497]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Penyelenggaraan Perparkiran di Wilayah Kota Surabaya (Baik Lokasi Parkir TJU maupun PTK) [7085]SK1396Penyelenggaraan Perparkiran di Wilayah Kota Surabaya (Baik Lokasi Parkir TJU maupun PTK)2022Dinas PerhubunganPerijinan Penyelenggaraan dan Pembangunan Parkir [411]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Jumlah Dokumen Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang disusun setiap tahun [9160]SK414Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang Dilaksanakan2022Dinas PerhubunganPerencanaan Angkutan [486]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlaksana sesuai standar [5135]SK160Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar2022Sekretariat DaerahFasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah berkas perizinan dan non perizinan yang mendapatkan penilaian kelayakan dan pertimbangan teknis yang terbit tepat waktu [7167]SK508Persentase ketepatan waktu pemberian penilaian kelayakan dan pemberian petimbangan teknis izin usaha lingkup pertanian2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] Jumlah berkas perizinan dan non perizinan yang mendapatkan penilaian kelayakan dan pertimbangan teknis yang diterbitkan [7166]SK508Persentase ketepatan waktu pemberian penilaian kelayakan dan pemberian petimbangan teknis izin usaha lingkup pertanian2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169]SK613Persentase ketersediian sarana dan prasarana pendukung perkantoran dan yang terpelihara2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168]SK613Persentase ketersediian sarana dan prasarana pendukung perkantoran dan yang terpelihara2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan DPRD yang dibayarkan tepat waktu [7054]SK1048Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD2022Sekretariat DPRDGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji dan tunjangan DPRD yang dibayarkan [7055]SK1048Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD2022Sekretariat DPRDGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK1233Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK1233Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK1233Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK1233Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK1433Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK1433Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK1433Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK1433Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK199Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas PerhubunganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK199Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas PerhubunganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK199Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas PerhubunganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK199Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas PerhubunganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK645Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas PendidikanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK645Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas PendidikanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK645Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas PendidikanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK645Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas PendidikanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK144Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK144Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK144Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK144Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK724Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Lingkungan HidupGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK724Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Lingkungan HidupGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK724Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Lingkungan HidupGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK724Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Lingkungan HidupGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK748Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK748Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK748Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK748Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK422Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK422Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK422Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK422Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK1187Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK1187Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK1187Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK1187Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK2062Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas SosialGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK2062Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas SosialGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK2062Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas SosialGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK2062Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas SosialGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK3150Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK3150Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK3150Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK3150Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK678Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK678Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK678Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK678Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK1327Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022InspektoratGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK1327Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022InspektoratGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK1327Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022InspektoratGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK1327Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022InspektoratGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK916Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Komunikasi dan InformatikaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK916Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Komunikasi dan InformatikaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK916Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Komunikasi dan InformatikaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK916Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Komunikasi dan InformatikaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK711Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. AsemrowoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK711Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. AsemrowoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK711Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. AsemrowoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK711Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. AsemrowoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK2158Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. BenowoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK2158Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. BenowoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK2158Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. BenowoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK2158Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. BenowoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK1825Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. BubutanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK1825Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. BubutanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK1825Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. BubutanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK1825Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. BubutanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK1390Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK1390Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK1390Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK1390Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK2571Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. BulakGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK2571Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. BulakGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK2571Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. BulakGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK2571Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. BulakGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK2102Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. GentengGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK2102Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. GentengGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK2102Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. GentengGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK2102Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. GentengGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK2098Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Dukuh PakisGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK2098Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Dukuh PakisGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK2098Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Dukuh PakisGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK2098Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Dukuh PakisGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK1333Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas KesehatanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK1333Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas KesehatanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK1333Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas KesehatanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK1333Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas KesehatanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK2137Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. GayunganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK2137Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. GayunganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK2137Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. GayunganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK2137Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. GayunganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK2609Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. GubengGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK2609Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. GubengGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK2609Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. GubengGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK1854Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Gunung AnyarGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK1854Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Gunung AnyarGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK1854Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Gunung AnyarGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK1854Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Gunung AnyarGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK2588Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. JambanganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK2588Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. JambanganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK2588Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. JambanganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK2588Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. JambanganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK2474Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. KarangpilangGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK2474Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. KarangpilangGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK2474Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. KarangpilangGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK2474Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. KarangpilangGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK2587Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. KenjeranGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK2587Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. KenjeranGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK2587Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. KenjeranGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK2587Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. KenjeranGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK2665Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. KrembanganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK2665Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. KrembanganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK2665Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. KrembanganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK2665Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. KrembanganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK2472Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. LakarsantriGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK2472Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. LakarsantriGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK2472Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. LakarsantriGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK2472Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. LakarsantriGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK2233Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. MulyorejoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK2233Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. MulyorejoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK2233Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. MulyorejoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK458Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Pabean CantianGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK458Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Pabean CantianGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK458Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Pabean CantianGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK458Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Pabean CantianGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK2227Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. PakalGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK2227Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. PakalGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK2227Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. PakalGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK2227Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. PakalGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK1258Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. RungkutGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK1258Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. RungkutGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK1258Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. RungkutGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK1258Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. RungkutGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK2654Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SambikerepGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK2654Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SambikerepGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK2654Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SambikerepGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK2654Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SambikerepGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK1044Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Sekretariat DPRDGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK1044Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Sekretariat DPRDGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK1044Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Sekretariat DPRDGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK1044Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Sekretariat DPRDGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK1316Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK1316Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK1316Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK1316Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK980Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SemampirGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK980Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SemampirGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK980Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SemampirGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK875Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Sekretariat DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK875Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Sekretariat DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK875Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Sekretariat DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK875Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Sekretariat DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK3092Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK3092Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK3092Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK3092Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK1426Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Satuan Polisi Pamong PrajaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK1426Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Satuan Polisi Pamong PrajaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK1426Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Satuan Polisi Pamong PrajaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK1426Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Satuan Polisi Pamong PrajaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK241Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022RSUD dr. Mohamad SoewandhieGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK241Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022RSUD dr. Mohamad SoewandhieGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK241Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022RSUD dr. Mohamad SoewandhieGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK241Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022RSUD dr. Mohamad SoewandhieGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK1231Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. WonokromoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK1231Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. WonokromoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK1231Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. WonokromoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK1231Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. WonokromoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK2424Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SawahanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK2424Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SawahanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK2424Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SawahanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK2424Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SawahanGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK2526Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. WonocoloGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK2526Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. WonocoloGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK2526Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. WonocoloGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK2526Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. WonocoloGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK1377Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK1377Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK1377Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK1377Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK772Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK772Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK772Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK772Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK2096Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. WiyungGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK2096Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. WiyungGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK2096Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. WiyungGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK2096Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. WiyungGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK3080Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Pendapatan DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK3080Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Pendapatan DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK3080Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Pendapatan DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK3080Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Pendapatan DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK1155Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Tenggilis MejoyoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK1155Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Tenggilis MejoyoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK1155Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Tenggilis MejoyoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK1155Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. Tenggilis MejoyoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK211Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK211Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK211Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK211Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Penanggulangan Bencana DaerahGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK2097Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. TegalsariGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK2097Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. TegalsariGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK2097Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. TegalsariGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK2097Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. TegalsariGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK511Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK511Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK511Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK511Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK2002Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. TandesGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK2002Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. TandesGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK2002Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. TandesGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK2002Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. TandesGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK2068Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. TambaksariGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK2068Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. TambaksariGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK2068Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. TambaksariGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK2068Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. TambaksariGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK250Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SimokertoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK250Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SimokertoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK250Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SimokertoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK250Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SimokertoGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK2111Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022RSUD Bhakti Dharma HusadaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK2111Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022RSUD Bhakti Dharma HusadaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK2111Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022RSUD Bhakti Dharma HusadaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK2111Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022RSUD Bhakti Dharma HusadaGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK827Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SukomanunggalGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK827Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SukomanunggalGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK827Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SukomanunggalGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK827Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SukomanunggalGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK803Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SukoliloGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK803Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SukoliloGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK803Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SukoliloGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK803Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Kec. SukoliloGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]SK1561Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]SK1561Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran gaji ASN [7048]SK1561Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049]SK1561Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuGaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169]SK3034Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168]SK3034Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169]SK1379Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168]SK1379Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran2022Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169]SK79Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran2022Sekretariat DaerahAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168]SK79Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran2022Sekretariat DaerahAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169]SK1189Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi baik2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168]SK1189Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi baik2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah realisasi bantuan keuangan yang dicairkan [7112]SK808Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja Transfer dan Dana Darurat [429]KEUANGAN [5.02] Jumlah bantuan keuangan yang diajukan [7111]SK808Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja Transfer dan Dana Darurat [429]KEUANGAN [5.02] Realisasi bagi hasil retribusi [9247]SK932Persentase realisasi bagi hasil retribusi2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja Transfer dan Dana Darurat [429]KEUANGAN [5.02] Anggaran bagi hasil retribusi [9248]SK932Persentase realisasi bagi hasil retribusi2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja Transfer dan Dana Darurat [429]KEUANGAN [5.02] Realisasi dana darurat dan mendesak [7113]SK830Persentase realisasi dana darurat dan mendesak2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja Transfer dan Dana Darurat [429]KEUANGAN [5.02] Anggaran dana darurat dan mendesak [7114]SK830Persentase realisasi dana darurat dan mendesak2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja Transfer dan Dana Darurat [429]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169]SK616Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168]SK616Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik2022Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaAset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]KEUANGAN [5.02] Sosialisasi administasi kependudukan yang dilaksanakan [9529]SK1319Persentase sosialisasi administasi kependudukan melalui media cetak dan elektronik2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilAdministrasi Kependudukan Melalui Media Cetak dan Elektronik [636]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Target sosialisasi administasi kependudukan [9530]SK1319Persentase sosialisasi administasi kependudukan melalui media cetak dan elektronik2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilAdministrasi Kependudukan Melalui Media Cetak dan Elektronik [636]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah surat masuk tersampaikan tepat waktu [9126]SK2339Persentase surat masuk yang tersampaikan tepat waktu2022Sekretariat DaerahProses Surat Masuk [477]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah surat masuk [9127]SK2339Persentase surat masuk yang tersampaikan tepat waktu2022Sekretariat DaerahProses Surat Masuk [477]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan yang terpelihara dan berfungsi selayaknya (tahun t) [7079]SK138Sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan yang terpelihara dan berfungsi selayaknya2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanData Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran [207]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Jumlah sosialisasi dan simulasi yang dilaksanakan kepada instansi pemeritah, swasta dan masyarakat umum. (tahun t) [7077]SK143Sosialisasi dan simulasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang dilaksanakan2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanSosialisasi, dan Pelatihan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan [408]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Transportasi Pelajar yang Diselenggarakan [7086]SK345Transportasi Pelajar yang Diselenggarakan2022Dinas PerhubunganAngkutan Umum Kota Surabaya [451]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Jumlah unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan Penyelamatan yang dilakukan pengadaan (tahun t) [7080]SK139Unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan Penyelamatan yang dilakukan pengadaan sesuai dengan kebutuhan2022Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanData Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran [207]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] Indeks Budaya Lokal [6244]SKT750Indeks Budaya Lokal2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataMaster Data Angka [998]PERENCANAAN [5.01] Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang diusulkan pd tahun t [9392]SKT432Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan2022Dinas Lingkungan HidupJenis Penghargaan Lingkungan Hidup [582]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah lingkungan yang dibina [9414]SKT432Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan2022Dinas Lingkungan HidupPembinaan Kader Lingkungan [583]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah peserta yang paham materi lingkungan hidup [6256]SKT432Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan2022Dinas Lingkungan HidupPemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah rumah [5434]SKT432Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan2022Dinas Lingkungan HidupData Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah rumah sehat [5381]SKT432Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan2022Dinas Lingkungan HidupData Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Panjang Jalan dalam Kondisi Baik [7089]SKT233Indeks Kebinamargaan dan Pematusan2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaIndeks Kebinamargaan [673]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Total panjang jalan [9517]SKT233Indeks Kebinamargaan dan Pematusan2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaIndeks Kebinamargaan [673]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah link (jaringan jalan) [5395]SKT233Indeks Kebinamargaan dan Pematusan2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaJalan Kota Surabaya (sasaran) [672]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Realisasi Dokumen Rencana Tata Ruang [9544]SPD54Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPelayanan Penataan Ruang [618]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Target Dokumen Rencana Tata Ruang [9546]SPD54Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPelayanan Penataan Ruang [618]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Realisasi Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang [9547]SPD54Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPelayanan Penataan Ruang [618]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Target Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang [9548]SPD54Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPelayanan Penataan Ruang [618]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Realisasi Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [9549]SPD54Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPelayanan Penataan Ruang [618]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Target Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [9550]SPD54Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPelayanan Penataan Ruang [618]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang dilaksanakan tepat waktu [9469]SPD374Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi tepat waktu2022Sekretariat DPRDFasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]SEKRETARIAT DPRD [4.02] Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang direncanakan [9468]SPD374Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi tepat waktu2022Sekretariat DPRDFasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]SEKRETARIAT DPRD [4.02] Jumlah usaha yang memenuhi syarat ketaatan terhadap kondisi baku mutu udara dalam pengelolaan lingkungan [9412]SPD719Persentase pelaku kegiatan usaha yang memenuhi kondisi baku mutu udara terhadap pengelolaan lingkungan2022Dinas Lingkungan HidupKetaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan [114]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah berkas yang diselesaikan [9410]SPD44Persentase pelayanan persetujuan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan2022Dinas Lingkungan HidupPelayanan Perizinan Lingkungan [593]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] jumlah berkas yang masuk [9411]SPD44Persentase pelayanan persetujuan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan2022Dinas Lingkungan HidupPelayanan Perizinan Lingkungan [593]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Kota Surabaya [9183]SPD687Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di Kota Surabaya2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataKunjungan Wisatawan di Kota Surabaya [293]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Kota Surabaya [9183]SPD687Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di Kota Surabaya2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataKunjungan Wisatawan di Kota Surabaya [293]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] Jumlah penyerahan PSU secara administrasi dan fisik yang selesai ditangani [9487]SPD712Persentase penanganan penyerahan PSU2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanDokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] jumlah perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan PSU yang telah ditetapkan [9498]SPD712Persentase penanganan penyerahan PSU2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanRencana Penyerahan PSU [629]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja [9388]SPD380Persentase Pencari Kerja Yang mendapatkan peningkatan Kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaAngkatan Kerja dan pencari kerja [219]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] Jumlah pencari kerja yang telah meningkat kompetensinya [9852]SPD427Persentase Pencari kerja Yang Telah Meningkat Kompetensinya2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaAngkatan Kerja dan pencari kerja [219]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial [9452]SPD329Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial2022Dinas SosialMasyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah data MBR yang telah disahkan [6157]SPD329Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial2022Dinas SosialMasyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat [5482]SPD416Persentase peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat2022Dinas KesehatanPemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat [5482]SPD416Persentase peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat2022Dinas KesehatanPemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya [5333]SPD393Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama2022Dinas KesehatanRumah Sakit Kota Surabaya [157]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah penanganan serangan [9300]SPD654Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani2022Dinas Komunikasi dan InformatikaSistem Keamanan Informasi [545]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] Jumlah serangan [9302]SPD654Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani2022Dinas Komunikasi dan InformatikaSistem Keamanan Informasi [545]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] Jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada pasar kerja formal [9377]SPD132Persentase tenaga kerja yang terserap pada Pasar Kerja Formal2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaAngkatan Kerja dan pencari kerja [219]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] Jumlah pencari kerja yang terdaftar [5466]SPD132Persentase tenaga kerja yang terserap pada Pasar Kerja Formal2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaAngkatan Kerja dan pencari kerja [219]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] Realisasi capaian pendapatan asli daerah dari retribusi IMB [9495]SPD720Persentase tercapainya pendapatan asli daerah dari retribusi IMB2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPendapatan Asli Daerah dari Retribusi IMB [624]KEUANGAN [5.02] Target pendapatan asli daerah dari retribusi IMB [9496]SPD720Persentase tercapainya pendapatan asli daerah dari retribusi IMB2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPendapatan Asli Daerah dari Retribusi IMB [624]KEUANGAN [5.02] Jumlah rumah layak huni yang dibangun/direhabilitasi [9485]SPD50Persentase tercapainya penyediaan rumah layak huni2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPenyediaan rumah layak huni [620]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] Kebutuhan rumah layak huni yang telah ditetapkan [9486]SPD50Persentase tercapainya penyediaan rumah layak huni2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPenyediaan rumah layak huni [620]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] Jumlah usaha yang memenuhi syarat ketaatan terhadap kondisi baku mutu air dalam pengelolaan lingkungan [9404]SPD43Persentase tingkat pemenuhan ketaatan pelaku kegiatan usaha terhadap kondisi baku mutu air dalam pengelolaan lingkungan2022Dinas Lingkungan HidupKetaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan [114]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omzetnya [9256]SPD694Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganUsaha Mikro [136]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran [7033]SPD694Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganUsaha Mikro [136]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] Jumlah peserta didik kesetaraan hasil outreach yang aktif di sekolah nonformal [9578]SPD632Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan2022Dinas PendidikanAnak Tidak Sekolah [659]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah penduduk tidak sekolah yang terdata dari hasil outreach [9771]SPD632Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan2022Dinas PendidikanAnak Tidak Sekolah [659]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah indikator program Sekretariat Daerah yang memiliki capaian lebih dari atau sama dengan 85% [9336]SPD92Presentase keberhasilan penyelenggaraan program lingkup sekretariat daerah2022Sekretariat DaerahMonitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407]PERENCANAAN [5.01] Jumlah indikator program Sekretariat Daerah [9337]SPD92Presentase keberhasilan penyelenggaraan program lingkup sekretariat daerah2022Sekretariat DaerahMonitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407]PERENCANAAN [5.01] Jumlah balita dengan status gizi stunting [6120]SPD389Prevalensi Balita Stunting2022Dinas KesehatanBalita [165]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah balita ditimbang [5361]SPD389Prevalensi Balita Stunting2022Dinas KesehatanBalita [165]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] ASFR [9583]SPD637Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaMaster Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] Rata-rata load factor Angkutan Trunk [7131]SPD91Rata-rata Load Factor Angkutan Trunk dan Feeder2022Dinas PerhubunganAngkutan Umum Kota Surabaya [451]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Rata-rata load factor Angkutan Feeder [7132]SPD91Rata-rata Load Factor Angkutan Trunk dan Feeder2022Dinas PerhubunganAngkutan Umum Kota Surabaya [451]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Rata-rata load factor Suroboyo Bus [7129]SPD426Rata-rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya2022Dinas PerhubunganAngkutan Umum Kota Surabaya [451]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD487Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. BulakPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD488Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. SemampirPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD610Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. SawahanPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD492Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. RungkutPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD613Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. SambikerepPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD537Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. MulyorejoPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD471Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. LakarsantriPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD513Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. PakalPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD172Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. Pabean CantianPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah siswa SD/MI yang lulus ujian [5300]PKT223Angka Kelulusan (AL) SD/MI2022Dinas PendidikanSiswa Sekolah Dasar atau setara [151]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD475Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. GayunganPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD478Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. KrembanganPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD540Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. SukomanunggalPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD641Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. Gunung AnyarPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD491Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. WonokromoPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD605Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. GubengPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD603Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. GentengPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535]SPD640Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum2022Kec. TegalsariPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah sasaran ibu bersalin/nifas [5359]PKT649Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)2022Dinas KesehatanSasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah ketersediaan bahan pangan [6034]PKT706Indeks Kecukupan Pangan Pokok2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPenguatan cadangan pangan [234]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] Jumlah penduduk [5487]PKT706Indeks Kecukupan Pangan Pokok2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianData Penduduk Kota Surabaya [237]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah kebutuhan bahan pangan pertahun perkapita [6253]PKT706Indeks Kecukupan Pangan Pokok2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPenguatan cadangan pangan [234]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] Total lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat [6630]PKT1379Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianLahan Aset untuk Pertanian [472]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] Total lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat tahun dasar [9777]PKT1379Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat2022Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianLahan Aset untuk Pertanian [472]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] Kecepatan rata- rata per ruas jalan [5233]PKT733Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota2022Dinas PerhubunganKecepatan rata-rata kendaraan [128]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] jumlah respon terhadap permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking 1 x 24 [9175]PKT988Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking 1 x 24 jam2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPermasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] Jumlah pengaduan yang diterima [6850]PKT988Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking 1 x 24 jam2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPermasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] jumlah respon terhadap permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking 1 x 24 jam [9176]PKT1263Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking 1 x 24 jam2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPermasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9450]PKT1418Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial2022Dinas SosialPenghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking yang dilaporkan [9177]PKT1263Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking 1 x 24 jam2022Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPermasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan yang selesai tepat waktu (jenjang SD/setara) [9163]PKT1262Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan2022Dinas PendidikanIzin Operasional Sekolah [435]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan yang selesai tepat waktu (jenjang SMP/setara) [9164]PKT1262Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan2022Dinas PendidikanIzin Operasional Sekolah [435]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan (jenjang SD/setara) [9165]PKT1262Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan2022Dinas PendidikanIzin Operasional Sekolah [435]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan (jenjang SMP/setara) [9166]PKT1262Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan2022Dinas PendidikanIzin Operasional Sekolah [435]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang tepat waktu [9326]PKT486Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang selesai [9327]PKT486Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal2022Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] Luas Jalan yang diperbaiki [7088]PKT26Luas jalan yang diperbaiki2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaJalan Kota Surabaya [181]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur [5499]PKT184Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum2022Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanPembebasan lahan/bangunan yang disediakan untuk kepentingan umum [236]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN [2.10] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1149Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. KarangpilangPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1149Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. KarangpilangPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1174Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. SimokertoPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1174Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. SimokertoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1174Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. SimokertoPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1174Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. SimokertoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1218Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. PakalPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1218Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. PakalPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1218Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. PakalPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1218Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. PakalPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1137Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. GubengPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1137Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. GubengPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1137Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. GubengPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1137Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. GubengPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1153Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. MulyorejoPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1153Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. MulyorejoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1260Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. Tenggilis MejoyoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1153Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. MulyorejoPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1153Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. MulyorejoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1136Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. GentengPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1136Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. GentengPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1136Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. GentengPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1136Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. GentengPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1131Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. GayunganPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1131Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. GayunganPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1131Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. GayunganPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1131Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. GayunganPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1170Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. SambikerepPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1170Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. SambikerepPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1170Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. SambikerepPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1170Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. SambikerepPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1120Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. BulakPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1120Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. BulakPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1120Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. BulakPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1120Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. BulakPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1125Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. BubutanPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1125Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. BubutanPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1125Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. BubutanPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1125Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. BubutanPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1161Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. Pabean CantianPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1161Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. Pabean CantianPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1161Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. Pabean CantianPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1161Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. Pabean CantianPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934]PKT971Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. WiyungPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1119Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. BenowoPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1119Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. BenowoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1119Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. BenowoPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1119Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. BenowoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1118Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. AsemrowoPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1118Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. AsemrowoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1118Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. AsemrowoPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1118Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. AsemrowoPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1141Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. Gunung AnyarPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1141Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. Gunung AnyarPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1141Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. Gunung AnyarPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1141Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. Gunung AnyarPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1158Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. KrembanganPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1158Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. KrembanganPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1158Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. KrembanganPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1158Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. KrembanganPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT913Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. RungkutPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT913Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. RungkutPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT913Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. RungkutPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT913Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. RungkutPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524]PKT1124Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. LakarsantriPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528]PKT1124Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. LakarsantriPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525]PKT1124Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. LakarsantriPemutakhiran data PMKS dan MBR [606]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT1124Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah2022Kec. LakarsantriPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah daya tarik dan destinasi wisata yang dikembangkan [6389]PKT1476Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataObjek dan daya tarik wisata (ODTW) [37]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] Jumlah daya tarik dan destinasi wisata yang dikembangkan [6389]PKT1476Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataObjek dan daya tarik wisata (ODTW) [37]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] Jumlah daya tarik dan destinasi wisata [7053]PKT1476Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataObjek dan daya tarik wisata (ODTW) [37]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] Jumlah daya tarik dan destinasi wisata [7053]PKT1476Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataObjek dan daya tarik wisata (ODTW) [37]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] Jumlah dokumen yang menjadi dasar dalam proses perencanaan industri [9387]PKT1513Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaDokumen Perencanaan Perindustrian [576]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] Jumlah dokumen data pelaku usaha sektor industri, kawasan industri dan analisisnya [6394]PKT1513Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri2022Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaDokumen Perencanaan Perindustrian [576]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan [6419]PKT674Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPelayanan dokumen pencatatan sipil [238]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] jumlah permohonan Dokumen Pencatatan Sipil yang masuk [9296]PKT674Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPelayanan dokumen pencatatan sipil [238]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan [9308]PKT671Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] jumlah permohonan dokumen pendaftaran penduduk yang masuk [9309]PKT671Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah event literasi yang diselenggarakan [5552]PKT270Persentase event literasi yang diselenggarakan2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanEvent Literasi [272]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23] Jumlah puskesmas dengan nilai ASPAK lebih dari 70 [9434]PKT670Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar2022Dinas KesehatanPuskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah Puskesmas Kota Surabaya [5326]PKT670Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar2022Dinas KesehatanPuskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Puskesmas) [9430]PKT690Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu2022Dinas KesehatanPuskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Rumah Sakit) [6457]PKT690Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu2022Dinas KesehatanRumah Sakit Kota Surabaya [157]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah Puskesmas Kota Surabaya [5326]PKT690Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu2022Dinas KesehatanPuskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah rumah sakit yang memiliki izin [5335]PKT690Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu2022Dinas KesehatanRumah Sakit Kota Surabaya [157]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi tepat guna yang dibangun [9408]PKT1425Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik2022Dinas Lingkungan HidupFasilitas Penampungan dan Pengelolaan Sampah Sementara [443]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi tepat guna [9409]PKT1425Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik2022Dinas Lingkungan HidupFasilitas Penampungan dan Pengelolaan Sampah Sementara [443]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Jumlah guru PAUD (TK) yang kompeten [6001]PKT242Persentase guru PAUD yang kompeten2022Dinas PendidikanGuru dan Tenaga Kependidikan [155]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah guru PAUD (KB) yang kompeten [5311]PKT242Persentase guru PAUD yang kompeten2022Dinas PendidikanGuru dan Tenaga Kependidikan [155]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah guru PAUD (PPT) yang kompeten [6014]PKT242Persentase guru PAUD yang kompeten2022Dinas PendidikanGuru dan Tenaga Kependidikan [155]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah guru PAUD (TPA) yang kompeten [6022]PKT242Persentase guru PAUD yang kompeten2022Dinas PendidikanGuru dan Tenaga Kependidikan [155]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah guru PAUD [5310]PKT242Persentase guru PAUD yang kompeten2022Dinas PendidikanGuru dan Tenaga Kependidikan [155]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah guru SD yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir [9577]PKT950Persentase guru yang mendapat pengembangan karir2022Dinas PendidikanGuru dan Tenaga Kependidikan [155]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah guru SMP yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir [6481]PKT950Persentase guru yang mendapat pengembangan karir2022Dinas PendidikanGuru dan Tenaga Kependidikan [155]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah guru SD [5312]PKT950Persentase guru yang mendapat pengembangan karir2022Dinas PendidikanGuru dan Tenaga Kependidikan [155]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah guru SMP [5315]PKT950Persentase guru yang mendapat pengembangan karir2022Dinas PendidikanGuru dan Tenaga Kependidikan [155]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah produk ekonomi kreatif yang bisa ditampilkan [9194]PKT1480Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPengembangan SDM Pelaku Ekonomi Kreatif [506]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan [6942]PKT1480Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataPengembangan SDM Pelaku Ekonomi Kreatif [506]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] Jumlah hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti [9279]PKT428Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPemantauan Orang Asing [475]KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] jumlah total hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang dilaporkan/ditemukan [9280]PKT428Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPemantauan Orang Asing [475]KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] Jumlah hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal [5013]PKT1482Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal2022Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta PariwisataHotel, restoran dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal [20]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] Jumlah indikator SPM yang dicapai [5356]PKT1352Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target2022RSUD Bhakti Dharma HusadaPencapaian SPM Kesehatan [173]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah seluruh indikator SPM [5375]PKT1352Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target2022RSUD Bhakti Dharma HusadaPencapaian SPM Kesehatan [173]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah indikator SPM yang dicapai [5356]PKT1261Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target2022RSUD dr. Mohamad SoewandhiePencapaian SPM Kesehatan [173]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah seluruh indikator SPM [5375]PKT1261Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target2022RSUD dr. Mohamad SoewandhiePencapaian SPM Kesehatan [173]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan [9446]PKT864Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanTertib Sistem Tata Kearsipan [30]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] Jumlah instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan [9446]PKT864Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanTertib Sistem Tata Kearsipan [30]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD) [5101]PKT864Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanProfil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah BUMD keseluruhan [5123]PKT864Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanBadan Usaha Milik Daerah (BUMD) [78]SEKRETARIAT DAERAH [4.01] Jumlah SD Negeri [5258]PKT864Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanSekolah Dasar/setara [141]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah SMP Negeri [5268]PKT864Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanSekolah Menengah Pertama/setara [142]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] Jumlah Kelurahan [5560]PKT864Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanKelurahan Kota Surabaya [278]KECAMATAN [7.01] Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya [5333]PKT864Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan2022Dinas Perpustakaan dan KearsipanRumah Sakit Kota Surabaya [157]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah intervensi ketersediaan komoditas [5068]PKT1489Persentase intervensi ketersediaan komoditas2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganOperasi Pasar [529]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Jumlah kejadian gejolak harga [5069]PKT1489Persentase intervensi ketersediaan komoditas2022Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganOperasi Pasar [529]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan [9376]PKT648Persentase Jaminan Kesehatan2022Dinas KesehatanJaminan Kesehatan [159]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] Jumlah penduduk [5487]PKT648Persentase Jaminan Kesehatan2022Dinas KesehatanData Penduduk Kota Surabaya [237]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jenis informasi yang dimutakhirkan [9284]PKT721Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilProfil Kependudukan [538]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah keseluruhan jenis informasi yang seharusnya dimutakhirkan [9285]PKT721Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan2022Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilProfil Kependudukan [538]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT825Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. SukoliloPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT825Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. SukoliloPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT1127Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. BulakPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT1127Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. BulakPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT980Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. GentengPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT980Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. GentengPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT1177Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. SukomanunggalPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT1177Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. SukomanunggalPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT1180Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. TambaksariPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT1180Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. TambaksariPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT1193Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. SawahanPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT1193Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. SawahanPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT1217Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. PakalPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT1217Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. PakalPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT1112Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. GayunganPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT1112Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. GayunganPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT1190Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. WonokromoPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT1190Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. WonokromoPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT1129Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. Dukuh PakisPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT1129Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. Dukuh PakisPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT1169Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. SambikerepPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]PKT971Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi2022Kec. WiyungPotensi Usaha Masyarakat [623]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT1169Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. SambikerepPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT1099Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. WonocoloPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT1099Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. WonocoloPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533]PKT966Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. WiyungPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534]PKT966Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat2022Kec. WiyungPenilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]KECAMATAN [7.01] Total Panjang saluran primer dan sekunder [7095]SKT233Indeks Kebinamargaan dan Pematusan2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaPanjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Jumlah rumah pompa yang dioperasikan tahun t [7091]SKT233Indeks Kebinamargaan dan Pematusan2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaRumah pompa [185]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] total rumah pompa di Kota Surabaya t [7090]SKT233Indeks Kebinamargaan dan Pematusan2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaRumah pompa [185]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Penurunan Luas Genangan [9565]SKT233Indeks Kebinamargaan dan Pematusan2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaPenurunan Luas Genangan [649]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Penurunan Luas Genangan [9565]SKT233Indeks Kebinamargaan dan Pematusan2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaPenurunan Luas Genangan [649]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Total Pengurangan Genangan 5 Tahun [9566]SKT233Indeks Kebinamargaan dan Pematusan2022Dinas Sumber Daya Air dan Bina MargaPenurunan Luas Genangan [649]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] Indeks Kedalaman Kemiskinan [9585]SKT484Indeks Kedalaman Kemiskinan2022Dinas SosialMaster Data Angka [998]PERENCANAAN [5.01] Indeks Kepedulian Sosial [9561]SKT646Indeks Kepedulian Sosial2022Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikSurvei Kepedulian Sosial [652]KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] Status mutu air memenuhi [9505]SKT799Indeks Kualitas Air2022Dinas Lingkungan HidupStatus Mutu Air [599]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Status mutu air memenuhi [9505]SKT799Indeks Kualitas Air2022Dinas Lingkungan HidupStatus Mutu Air [599]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Status mutu air tercemar berat [9508]SKT799Indeks Kualitas Air2022Dinas Lingkungan HidupStatus Mutu Air [599]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Status mutu air tercemar sedang [9507]SKT799Indeks Kualitas Air2022Dinas Lingkungan HidupStatus Mutu Air [599]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Status mutu air tercemar ringan [9506]SKT799Indeks Kualitas Air2022Dinas Lingkungan HidupStatus Mutu Air [599]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Status mutu air tercemar berat [9508]SKT799Indeks Kualitas Air2022Dinas Lingkungan HidupStatus Mutu Air [599]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Status mutu air memenuhi [9505]SKT799Indeks Kualitas Air2022Dinas Lingkungan HidupStatus Mutu Air [599]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Status mutu air tercemar berat [9508]SKT799Indeks Kualitas Air2022Dinas Lingkungan HidupStatus Mutu Air [599]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Status mutu air tercemar sedang [9507]SKT799Indeks Kualitas Air2022Dinas Lingkungan HidupStatus Mutu Air [599]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Status mutu air tercemar ringan [9506]SKT799Indeks Kualitas Air2022Dinas Lingkungan HidupStatus Mutu Air [599]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Status mutu air tercemar sedang [9507]SKT799Indeks Kualitas Air2022Dinas Lingkungan HidupStatus Mutu Air [599]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Status mutu air memenuhi [9505]SKT799Indeks Kualitas Air2022Dinas Lingkungan HidupStatus Mutu Air [599]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Status mutu air tercemar berat [9508]SKT799Indeks Kualitas Air2022Dinas Lingkungan HidupStatus Mutu Air [599]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Status mutu air tercemar sedang [9507]SKT799Indeks Kualitas Air2022Dinas Lingkungan HidupStatus Mutu Air [599]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] Status mutu air tercemar ringan [9506]SKT799Indeks Kualitas Air2022Dinas Lingkungan HidupStatus Mutu Air [599]URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]