{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Nomor produk hukum","type":"text"},{"id":"Tahun produk hukum","type":"text"},{"id":"Judul produk hukum","type":"text"},{"id":"Tahun rencana dievaluasi","type":"numeric"},{"id":"Alasan dilakukan evaluasi","type":"text"},{"id":"Tanggal dokumen evaluasi produk hukum","type":"text"},{"id":"Instansi pendamping evaluasi produk hukum","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"15","2014","Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Hutan Kota",2021,"Kewenangan hutan Kota dalam Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf d dan Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah","Januari","Bagian Hukum"],
    [2,"25","2016","Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2017",2021,"Adamya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah","Pebruari","Bagian Hukum"],
    [3,"1; 2; 41; 1","2010;2016; 2019; 2021","Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perdagangan dan Perindustrian; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Koperasi; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.",2021,"Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","Maret","Bagian Hukum"],
    [4,"12","2006","Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas",2021,"Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan","April","Bagian Hukum"],
    [5,"7","2009","Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan",2021,"Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan, bertentangan dengan materi muatan peraturan perundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi. Oleh karena itu, Pemerintahan Daerah Kota Surabaya, baik Wali Kota Surabaya atau DPRD Kota Surabaya segera mencabut dan mengganti Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan.","Mei","Akademisi (Dr. Rusdianto Sesung, SH.,MH.)"],
    [6,"45","2017","Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan",2021,"ANDALALIN merupakan upaya strategis untuk meminimalisir dan bahkan menghilangkan dampak, seperti kemaceten atau polusi, yang dapat menimbulkan dampak berantai berupa kerugian materiil. Secara yuridis, proses penyesuaian Perwali Kota Surabaya No. 45 Tahun 2017, merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan sebagai bagian dari dinamika hukum. PP No. 30 Tahun 2021, mempunyai kedudukan hirarkis yang lebih tinggi, sehingga pada tingkat produk hukum daerah harus segera disesuaikan, guna menghindari adanya konflik peraturan perundang-undangan secara vertikal. Setidaknya terdapat sembilan komponen, mulai dari peruntukan, prasyarat, pengajuan, lingkup kewenangan, persetujuan, tim penilai hingga pada sanksi","Juni","Ardhiwinda Kusumaputra, SH., MH."],
    [7,"11","2021","JAMINAN KESEHATAN SEMESTA (UNIVERSAL HEALTH COVERAGE) BAGI PENDUDUK KOTA SURABAYA",2021,"evaluasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 tahun2021 tentang  Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) bagi penduduk Kota Surabaya terhadap  peraturan perundang-undangan yang berlaku.","Juli","Achmad Hidayat, S.Sos."],
    [8,"42","2021","TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL",2021,"dalam rangka tertib pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Surabaya dan penyempurnaan pemberian hibah dan bantuan sosial di Kota Surabaya serta tertib pengelolaan keuangan terkait dengan penyusunan anggaran hibah yang telah disusun dalam DPA SKPD pada tahun sebelumnya","Agustus","Achmad Hidayat, S.Sos."],
    [9,"2","2009","PERUSAHAAN AIR MINUM",2021,"Perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggi","September","Dr. Rusdianto Sesung, SH. MH."],
    [10,"74","2016","Izin Lingkungan",2021,"Perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggi","Oktober","Dr. Rusdianto Sesung, SH. MH."],
    [11,"68","2019","Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan",2021,"Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah kepada Kecamatan","November","Ardhiwinda Kusumaputra, SH. MH."],
    [12,"104","2021","Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa",2021,"Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian beasiswa untuk Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.","Desember","Ardhiwinda Kusumaputra, SH. MH."]
]}