_id data_penyusun kode_indikator nama_indikator metode_pengumpulan thn_terakhir_tersedia pd_pengampu nama_data_induk nama_urusan 1 Indeks Budaya Lokal [6244] SKT750 Indeks Budaya Lokal "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Master Data Angka [998] PERENCANAAN [5.01] 2 Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang diusulkan pd tahun t [9392] SKT432 Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup [582] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 3 Jumlah lingkungan yang dibina [9414] SKT432 Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pembinaan Kader Lingkungan [583] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 4 Jumlah peserta yang paham materi lingkungan hidup [6256] SKT432 Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 5 Jumlah rumah [5434] SKT432 Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 6 Jumlah rumah sehat [5381] SKT432 Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 7 Panjang Jalan dalam Kondisi Baik [7089] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Indeks Kebinamargaan [673] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 8 Total panjang jalan [9517] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Indeks Kebinamargaan [673] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 9 Jumlah link (jaringan jalan) [5395] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 10 Jumlah node (simpul / persimpangan) [5396] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 11 Panjang jalan yang dibangun [5426] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Jalan Kota Surabaya [181] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 12 Panjang prasarana pejalan kaki yang dibangun [5427] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Trotoar (Pedestrian) SIGIS [316] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 13 Total panjang jalan [9517] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Indeks Kebinamargaan [673] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 14 Panjang saluran primer dan sekunder yang berfungsi dengan baik [7094] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 15 Total Panjang saluran primer dan sekunder [7095] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 16 Jumlah rumah pompa yang dioperasikan tahun t [7091] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Rumah pompa [185] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 17 total rumah pompa di Kota Surabaya t [7090] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Rumah pompa [185] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 18 Penurunan Luas Genangan [9565] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Penurunan Luas Genangan [649] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 19 Penurunan Luas Genangan [9565] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Penurunan Luas Genangan [649] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 20 Total Pengurangan Genangan 5 Tahun [9566] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Penurunan Luas Genangan [649] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 21 Indeks Kedalaman Kemiskinan [9585] SKT484 Indeks Kedalaman Kemiskinan "" 2022 Dinas Sosial Master Data Angka [998] PERENCANAAN [5.01] 22 Indeks Kepedulian Sosial [9561] SKT646 Indeks Kepedulian Sosial "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Survei Kepedulian Sosial [652] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 23 Status mutu air tercemar berat [9508] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 24 Status mutu air tercemar sedang [9507] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 25 Status mutu air tercemar ringan [9506] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 26 Status mutu air tercemar berat [9508] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 27 Status mutu air memenuhi [9505] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 28 Status mutu air tercemar berat [9508] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 29 Status mutu air tercemar sedang [9507] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 30 Status mutu air tercemar ringan [9506] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 31 Status mutu air tercemar sedang [9507] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 32 Status mutu air memenuhi [9505] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 33 Status mutu air tercemar berat [9508] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 34 Status mutu air tercemar sedang [9507] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 35 Status mutu air tercemar ringan [9506] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 36 Status mutu air tercemar ringan [9506] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 37 Status mutu air memenuhi [9505] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 38 Status mutu air tercemar berat [9508] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 39 Status mutu air tercemar sedang [9507] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 40 Status mutu air tercemar ringan [9506] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 41 Jumlah Luas Ruang Terbuka Hijau [9598] SKT798 Indeks Kualitas Lahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lahan [656] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 42 Luas Wilayah Kota Surabaya [9600] SKT798 Indeks Kualitas Lahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lahan [656] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 43 Nilai IEU [9504] SKT800 Indeks Kualitas Udara "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Udara Ambien dalam Baku Mutu [598] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 44 Nilai IPG (Indeks Pembangunan Gender) [6252] SKT640 Indeks Pembangunan Gender "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Master Data Angka [998] PERENCANAAN [5.01] 45 Persentase pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik fungsi dari sistem proteksi kebakaran [9804] SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 46 Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi [9805] SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 47 Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit [9806] SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 48 Persentase pelaksanaan tugas operasional dengan SDM secara baik [9807] SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 49 Persentase sarana prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik [9808] SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 50 Persentase Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk dan Aktif [9809] SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 51 Persentase Pelatihan Pencegahan dan pengurangan resiko bencana [9810] SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 52 Persentase Sarana Penanggulangan Bencana yang diadakan [9811] SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 53 Persentase Penanggulangan kejadian bencana [9812] SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 54 Persentase Penanganan Korban Bencana [9813] SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 55 Persentase pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik fungsi dari sistem proteksi kebakaran [9804] SKT236 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 56 Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi [9805] SKT236 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 57 Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit [9806] SKT236 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 58 Persentase pelaksanaan tugas operasional dengan SDM secara baik [9807] SKT236 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 59 Persentase sarana prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik [9808] SKT236 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 60 Persentase Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk dan Aktif [9809] SKT236 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 61 Persentase Pelatihan Pencegahan dan pengurangan resiko bencana [9810] SKT236 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 62 Persentase Sarana Penanggulangan Bencana yang diadakan [9811] SKT236 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 63 Persentase Penanggulangan kejadian bencana [9812] SKT236 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 64 Persentase Penanganan Korban Bencana [9813] SKT236 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 65 Harapan Lama Sekolah (HLS) [6234] SKT238 Indeks Pendidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Master Data Angka [998] PERENCANAAN [5.01] 66 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) [6235] SKT238 Indeks Pendidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Master Data Angka [998] PERENCANAAN [5.01] 67 Rata-rata load factor Suroboyo Bus [7129] SKT253 Indeks Penyelenggaraan Transportasi "" 2022 Dinas Perhubungan Angkutan Umum Kota Surabaya [451] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 68 Rata-rata load factor Bus Pelajar [7130] SKT253 Indeks Penyelenggaraan Transportasi "" 2022 Dinas Perhubungan Angkutan Umum Kota Surabaya [451] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 69 Jumlah jalan kewenangan kota tertentu yang memiliki V/C ratio <= 0.90 [7100] SKT253 Indeks Penyelenggaraan Transportasi "" 2022 Dinas Perhubungan Kecepatan rata-rata kendaraan [128] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 70 Jumlah jalan kewenangan kota tertentu [5231] SKT253 Indeks Penyelenggaraan Transportasi "" 2022 Dinas Perhubungan Kecepatan rata-rata kendaraan [128] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 71 Jumlah jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi [9212] SKT253 Indeks Penyelenggaraan Transportasi "" 2022 Dinas Perhubungan Transportasi Multimoda [511] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 72 Jumlah Target jaringan transportasi Multimoda yang ditentukan [9213] SKT253 Indeks Penyelenggaraan Transportasi "" 2022 Dinas Perhubungan Transportasi Multimoda [511] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 73 Jumlah penduduk [5487] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 74 Laju Timbulan Sampah [9586] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 75 Jumlah penduduk [5487] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 76 Laju Timbulan Sampah [9586] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 77 Reduksi TPS 3R [9587] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 78 Reduksi Berbasis Masyarakat [9588] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 79 Reduksi Termal Treatment [9589] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 80 Reduksi Lain-lain [9590] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 81 Jumlah penduduk [5487] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 82 Laju Timbulan Sampah [9586] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 83 Tingkat Pelayanan Sampah [9591] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 84 Lahan Urug Terkendali [9592] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 85 IPL TPA [9593] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 86 Buffer TPA [9594] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 87 GRK [9595] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 88 Nilai indeks SPBE [9554] SKT224 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Nilai Indeks SPBE [647] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 89 Opini BPK [6309] SKT524 Opini BPK "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Master Data Angka [998] PERENCANAAN [5.01] 90 Total arus barang tanjung perak [9333] SKT754 Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Arus Barang Tanjung Perak [566] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 91 Total arus barang tanjung perak [9333] SKT754 Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Arus Barang Tanjung Perak [566] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 92 Total arus barang tanjung perak [9333] SKT754 Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Arus Barang Tanjung Perak [566] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 93 Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [5046] SKT540 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 94 Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [5046] SKT540 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 95 Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [5046] SKT540 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 96 Nilai PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum [6182] SKT749 Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata PDRB Kota Surabaya [344] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 97 Nilai PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum [6182] SKT749 Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata PDRB Kota Surabaya [344] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 98 Nilai PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum [6182] SKT749 Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata PDRB Kota Surabaya [344] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 99 Nilai PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor [6181] SKT752 Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan PDRB Kota Surabaya [344] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 100 Nilai PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor [6181] SKT752 Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan PDRB Kota Surabaya [344] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 101 Nilai PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor [6181] SKT752 Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan PDRB Kota Surabaya [344] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 102 Jumlah volume usaha koperasi [5238] SKT855 Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 103 Jumlah volume usaha koperasi [5238] SKT855 Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 104 Jumlah volume usaha koperasi [5238] SKT855 Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 105 Total omzet usaha mikro binaan [5246] SKT855 Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 106 Total omzet usaha mikro binaan [5246] SKT855 Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 107 Total omzet usaha mikro binaan [5246] SKT855 Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 108 Jumlah PMKS [5456] SKT456 Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk "" 2022 Dinas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 109 Jumlah penduduk [5487] SKT456 Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk "" 2022 Dinas Sosial Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 110 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan [5465] SKT491 Persentase tenaga kerja yang terserap "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan pencari kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 111 Jumlah pencari kerja yang terdaftar [5466] SKT491 Persentase tenaga kerja yang terserap "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan pencari kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 112 Skor Pola Pangan Harapan [5490] SKT721 Skor Pola Pangan Harapan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pola Pangan Harapan [233] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 113 Indeks Bangga Kencana [9581] TPD636 Indeks Bangga Kencana "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 114 Capaian persentase terkait keolahragaan [9216] TPD755 Indeks daya saing keolahragaan dan kepemudaan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Indeks Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan [512] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 115 Capaian persentase terkait kepemudaan [9217] TPD755 Indeks daya saing keolahragaan dan kepemudaan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Indeks Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan [512] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 116 Jumlah unit Rusunawa yang dibangun/rehab [9557] TPD694 Indeks Keciptakaryaan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan rumah layak huni [620] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 117 Target unit Rusunawa yang dibangun/rehab [9559] TPD694 Indeks Keciptakaryaan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan rumah layak huni [620] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 118 Jumlah Rumah tidak layak huni yang dibangun/rehab [9556] TPD694 Indeks Keciptakaryaan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan rumah layak huni [620] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 119 Target Rumah tidak layak huni yang dibangun/rehab [9558] TPD694 Indeks Keciptakaryaan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan rumah layak huni [620] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 120 Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah [9768] TPD694 Indeks Keciptakaryaan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Bangunan Gedung Daerah [612] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 121 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD666 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Sambikerep Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 122 Jumlah penyerahan PSU secara administrasi dan fisik yang selesai ditangani [9487] TPD694 Indeks Keciptakaryaan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 123 jumlah perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan PSU yang telah ditetapkan [9498] TPD694 Indeks Keciptakaryaan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rencana Penyerahan PSU [629] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 124 Jumlah aparatur yang nilai kinerjanya minimal Baik [6080] TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 125 Status mutu air memenuhi [9505] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 126 Jumlah pegawai aktif [7103] TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 127 Jumlah aparatur yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin [6081] TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 128 Jumlah pegawai aktif [7103] TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 129 Jumlah Laporan Hasil Laporan Pengawasan internal yang diselesaikan [9205] TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 130 Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan [9206] TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 131 Jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti [9198] TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 132 Total jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi [9199] TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 133 Jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti oleh PD [9195] TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 134 Total jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang diberikan kepada PD [9196] TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 135 Jumlah PD yang dilakukan pendampingan tidak mengalami kasus berulang [9197] TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2022 Inspektorat Pendampingan [427] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 136 Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan RSUD [9441] TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2022 Inspektorat Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 137 Rata-rata nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah [7042] TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2022 Inspektorat Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 138 Realisasi Dokumen Rencana Tata Ruang [9544] TPD695 Indeks Penataan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 139 Target Dokumen Rencana Tata Ruang [9546] TPD695 Indeks Penataan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 140 Realisasi Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang [9547] TPD695 Indeks Penataan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 141 Target Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang [9548] TPD695 Indeks Penataan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 142 Status mutu air memenuhi [9505] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 143 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD686 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Tandes Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 144 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD714 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Simokerto Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 145 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD664 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Tegalsari Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 146 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD692 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Wiyung Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 147 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD674 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Semampir Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 148 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD701 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Sukomanunggal Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 149 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD675 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Asemrowo Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 150 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD698 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Benowo Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 151 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD703 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 152 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD693 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Tambaksari Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 153 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD711 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Mulyorejo Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 154 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD706 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Kenjeran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 155 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD700 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Pakal Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 156 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD709 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Krembangan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 157 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD661 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Lakarsantri Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 158 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD697 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Gubeng Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 159 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD659 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Genteng Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 160 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD670 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Gayungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 161 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD658 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Bulak Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 162 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD684 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Gunung Anyar Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 163 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD668 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Wonocolo Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 164 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD713 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Rungkut Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 165 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD685 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Sukolilo Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 166 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD671 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Karangpilang Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 167 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD660 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Jambangan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 168 Total produksi pertanian khusus tahun 2016 hingga 2020 [9509] TPD866 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Produktivitas Bidang Pertanian [45] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 169 Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani [5444] TPD726 Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Potensi Kejadian Anarkis [197] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 170 Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang anarkis [9839] TPD726 Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Potensi Kejadian Anarkis [197] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 171 Angka Kelahiran Total (TFR) [9580] SPD430 Angka Kelahiran Total (TFR) "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 172 Jumlah kematian bayi berumur <1 th [5360] SPD388 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup) "" 2022 Dinas Kesehatan Kematian Bayi [164] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 173 Jumlah sasaran kelahiran hidup [5332] SPD388 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup) "" 2022 Dinas Kesehatan Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 174 Jumlah Ibu hamil, bersalin, dan nifas yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas [5354] SPD387 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup) "" 2022 Dinas Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas [161] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 175 Jumlah sasaran kelahiran hidup [5332] SPD387 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup) "" 2022 Dinas Kesehatan Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 176 Jumlah siswa PAUD [5297] SPD180 APK PAUD "" 2022 Dinas Pendidikan Siswa PAUD [149] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 177 Jumlah penduduk usia 4-6 tahun [7084] SPD180 APK PAUD "" 2022 Dinas Pendidikan Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 178 Jumlah siswa SD/MI [5298] SPD182 APK SD/MI "" 2022 Dinas Pendidikan Siswa Sekolah Dasar atau setara [151] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 179 Jumlah penduduk usia 7-12 tahun [5506] SPD182 APK SD/MI "" 2022 Dinas Pendidikan Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 180 Jumlah siswa SMP/MTs [5304] SPD185 APK SMP/MTs "" 2022 Dinas Pendidikan Siswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 181 Jumlah penduduk usia 13-15 tahun [5504] SPD185 APK SMP/MTs "" 2022 Dinas Pendidikan Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 182 Jumlah Pegawai yang pernah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [7076] SPD771 Cakupan pegawai yang telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 183 Jumlah pegawai aktif [7103] SPD771 Cakupan pegawai yang telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 184 Total hasil produksi perikanan budidaya [5052] SPD626 Hasil Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pembudidaya Kelautan dan Perikanan [32] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 185 Total hasil produksi perikanan tangkap [9277] SPD626 Hasil Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nelayan perikanan tangkap [31] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 186 Capaian Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal [9324] SPD432 Indeks Pelayanan Penanaman Modal "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Indeks Pelayanan Penanaman Modal [548] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 187 Jumlah permohonan pemanfaatan data investasi penanaman modal yang valid [9801] SPD432 Indeks Pelayanan Penanaman Modal "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengawasan Pelaku Usaha [395] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 188 Jumlah permohonan pemanfaatan data investasi penanaman modal [9802] SPD432 Indeks Pelayanan Penanaman Modal "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengawasan Pelaku Usaha [395] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 189 Indeks pembangunan keluarga (ibangga) [9582] SPD507 Indeks pembangunan keluarga (ibangga) "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 190 Nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) [6321] SPD98 Indeks Pemberdayaan Gender "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Master Data Angka [998] PERENCANAAN [5.01] 191 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD519 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Gunung Anyar Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 192 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD176 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Karangpilang Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 193 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD442 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Mulyorejo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 194 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD661 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Asemrowo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 195 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD384 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Bubutan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 196 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD484 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Bulak Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 197 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD139 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Semampir Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 198 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD436 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Lakarsantri Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 199 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD373 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 200 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD461 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Sawahan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 201 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD171 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Pabean Cantian Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 202 Jumlah Penduduk 13-65 Tahun [9599] SPD338 Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 203 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD489 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Pakal Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 204 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD463 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Sambikerep Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 205 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD470 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Gayungan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 206 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD154 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 207 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD535 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Sukomanunggal Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 208 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD512 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Benowo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 209 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD440 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Gubeng Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 210 Realisasi pendapatan daerah yang dihitung [9241] SPD287 Persentase capaian realisasi pendapatan daerah "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63] KEUANGAN [5.02] 211 Target pendapatan daerah [9141] SPD287 Persentase capaian realisasi pendapatan daerah "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63] KEUANGAN [5.02] 212 Jumlah guru dan kepala sekolah yang memenuhi syarat sertifikasi [9437] SPD196 Persentase guru memenuhi syarat sertifikasi "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 213 Jumlah guru (non GTT) dan kepala sekolah yang belum bersertifikasi [9438] SPD196 Persentase guru memenuhi syarat sertifikasi "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 214 Jumlah guru PAUD (TK) yang memperoleh nilai PKG minimal B [9439] SPD706 Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik' "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 215 Jumlah guru SD yang memperoleh nilai PKG minimal B [6111] SPD706 Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik' "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 216 Jumlah guru SMP yang memperoleh nilai PKG minimal B [6108] SPD706 Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik' "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 217 Jumlah guru PAUD (TK) yang mendapat penilaian kinerja [6482] SPD706 Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik' "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 218 Jumlah guru SD yang mendapat penilaian kinerja [9155] SPD706 Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik' "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 219 Jumlah guru SMP yang mendapat penilaian kinerja [9154] SPD706 Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik' "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 220 Jumlah data terpublikasi [9306] SPD656 Persentase hasil analisa data yang terpublikasi "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Dokumen Statistik Sektoral [437] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20] 221 Jumlah data statistik yang dibutuhkan untuk publikasi [9303] SPD656 Persentase hasil analisa data yang terpublikasi "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Dokumen Statistik Sektoral [437] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20] 222 Jumlah jalan kewenangan kota tertentu yang memiliki V/C ratio <= 0.90 [7100] SPD424 Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio 0,90 "" 2022 Dinas Perhubungan Kecepatan rata-rata kendaraan [128] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 223 Jumlah jalan kewenangan kota tertentu [5231] SPD424 Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio 0,90 "" 2022 Dinas Perhubungan Kecepatan rata-rata kendaraan [128] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 224 Jumlah kajian yang menjadi dasar dalam proses perencanaan [7075] SPD768 Persentase kajian yang mendukung dalam kebijakan perencanaan "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] 225 Jumlah dokumen penelitian yang disusun [6421] SPD768 Persentase kajian yang mendukung dalam kebijakan perencanaan "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] 226 Jumlah dokumen pengembangan inovasi yang disusun [6426] SPD768 Persentase kajian yang mendukung dalam kebijakan perencanaan "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] 227 Jumlah kawasan cagar budaya yang dikembangkan [7060] SPD688 Persentase kawasan cagar budaya yang dikembangkan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Cagar budaya [19] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 228 Jumlah kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan [7061] SPD688 Persentase kawasan cagar budaya yang dikembangkan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Cagar budaya [19] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 229 Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan siaga aktif strata madya [9372] SPD386 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya "" 2022 Dinas Kesehatan Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 230 Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan siaga aktif strata purnama [9373] SPD386 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya "" 2022 Dinas Kesehatan Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 231 Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan siaga aktif strata mandiri [9374] SPD386 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya "" 2022 Dinas Kesehatan Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 232 Jumlah Kelurahan [5560] SPD386 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya "" 2022 Dinas Kesehatan Kelurahan Kota Surabaya [278] KECAMATAN [7.01] 233 Jumlah pelaku usaha perdagangan yang patuh [9257] SPD695 Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pelaku Usaha Perdagangan [465] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 234 Target Dokumen Rencana Tata Ruang [9546] SPD54 Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 235 Realisasi Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang [9547] SPD54 Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 236 Target Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang [9548] SPD54 Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 237 Realisasi Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [9549] SPD54 Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 238 Target Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [9550] SPD54 Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 239 Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang dilaksanakan tepat waktu [9469] SPD374 Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi tepat waktu "" 2022 Sekretariat DPRD Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81] SEKRETARIAT DPRD [4.02] 240 Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang direncanakan [9468] SPD374 Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi tepat waktu "" 2022 Sekretariat DPRD Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81] SEKRETARIAT DPRD [4.02] 241 Jumlah usaha yang memenuhi syarat ketaatan terhadap kondisi baku mutu udara dalam pengelolaan lingkungan [9412] SPD719 Persentase pelaku kegiatan usaha yang memenuhi kondisi baku mutu udara terhadap pengelolaan lingkungan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Ketaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan [114] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 242 Jumlah berkas yang diselesaikan [9410] SPD44 Persentase pelayanan persetujuan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pelayanan Perizinan Lingkungan [593] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 243 jumlah berkas yang masuk [9411] SPD44 Persentase pelayanan persetujuan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pelayanan Perizinan Lingkungan [593] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 244 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Kota Surabaya [9183] SPD687 Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di Kota Surabaya "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kunjungan Wisatawan di Kota Surabaya [293] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 245 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Kota Surabaya [9183] SPD687 Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di Kota Surabaya "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kunjungan Wisatawan di Kota Surabaya [293] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 246 Jumlah penyerahan PSU secara administrasi dan fisik yang selesai ditangani [9487] SPD712 Persentase penanganan penyerahan PSU "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 247 jumlah perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan PSU yang telah ditetapkan [9498] SPD712 Persentase penanganan penyerahan PSU "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rencana Penyerahan PSU [629] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 248 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1249 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Bubutan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 249 Jumlah pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja [9388] SPD380 Persentase Pencari Kerja Yang mendapatkan peningkatan Kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan pencari kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 250 Jumlah pencari kerja yang telah meningkat kompetensinya [9852] SPD427 Persentase Pencari kerja Yang Telah Meningkat Kompetensinya "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan pencari kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 251 Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial [9452] SPD329 Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial "" 2022 Dinas Sosial Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 252 Jumlah data MBR yang telah disahkan [6157] SPD329 Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial "" 2022 Dinas Sosial Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 253 Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat [5482] SPD416 Persentase peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat "" 2022 Dinas Kesehatan Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 254 Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat [5482] SPD416 Persentase peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat "" 2022 Dinas Kesehatan Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 255 Total omzet usaha mikro binaan [5246] SPD703 Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 256 Jumlah perusahaan dengan kondisi hubungan industrial yang harmonis (tidak memiliki kasus mogok kerja) [9385] SPD246 Persentase perusahaan dengan kondisi hubungan industrial yang harmonis "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Perusahaan di Kota Surabaya [221] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 257 Jumlah perusahaan [5473] SPD246 Persentase perusahaan dengan kondisi hubungan industrial yang harmonis "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Perusahaan di Kota Surabaya [221] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 258 Jumlah perusahaan yang memiliki syarat kerja layak [9384] SPD245 Persentase perusahaan yang memiliki Syarat Kerja Layak "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Perusahaan di Kota Surabaya [221] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 259 Jumlah perusahaan [5473] SPD245 Persentase perusahaan yang memiliki Syarat Kerja Layak "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Perusahaan di Kota Surabaya [221] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 260 Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan reunifikasi [6930] SPD346 Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat "" 2022 Dinas Sosial Reunifikasi PMKS [420] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 261 Jumlah PMKS yang mendapat pembinaan [9601] SPD346 Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat "" 2022 Dinas Sosial Pembinaan PMKS [657] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 262 Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan reunifikasi [6930] SPD346 Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat "" 2022 Dinas Sosial Reunifikasi PMKS [420] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 263 Jumlah PMKS yang mendapat pembinaan [9601] SPD346 Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat "" 2022 Dinas Sosial Pembinaan PMKS [657] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 264 Jumlah penghuni UPTD [9772] SPD346 Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat "" 2022 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 265 Jumlah PSKS yang responsif dalam penanganan masalah sosial [7157] SPD347 Persentase PSKS yang responsif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial "" 2022 Dinas Sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 266 Jumlah PSKS [5463] SPD347 Persentase PSKS yang responsif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial "" 2022 Dinas Sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 267 Jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti [9198] SPD394 Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 268 Total jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi [9199] SPD394 Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 269 Jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti oleh PD [9195] SPD764 Persentase rekomendasi pengawasan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 270 Total jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang diberikan kepada PD [9196] SPD764 Persentase rekomendasi pengawasan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 271 jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara [9426] SPD704 Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Taman dan Jalur Hijau [588] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 272 jumlah ruang terbuka hijau keseluruhan yang dikelola [9427] SPD704 Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Taman dan Jalur Hijau [588] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 273 Panjang saluran primer dan sekunder yang berfungsi dengan baik [7094] SPD34 Persentase sarana dan prasarana drainase berfungsi dengan baik dan siap operasional "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 274 Total Panjang saluran primer dan sekunder [7095] SPD34 Persentase sarana dan prasarana drainase berfungsi dengan baik dan siap operasional "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 275 Jumlah Puskesmas yang terakreditasi utama [6956] SPD393 Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 276 Jumlah Puskesmas yang terakreditasi paripurna [9178] SPD393 Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 277 Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya yang terakreditasi minimal utama [5334] SPD393 Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama "" 2022 Dinas Kesehatan Rumah Sakit Kota Surabaya [157] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 278 Rata-rata load factor Suroboyo Bus [7129] SPD426 Rata-rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya "" 2022 Dinas Perhubungan Angkutan Umum Kota Surabaya [451] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 279 Rata-rata load factor Bus Pelajar [7130] SPD426 Rata-rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya "" 2022 Dinas Perhubungan Angkutan Umum Kota Surabaya [451] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 280 Jumlah waktu respon gangguan [9310] SPD398 Rata-rata waktu tanggap (response time) "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Waktu Respon Gangguan [546] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 281 banyaknya laporan pengaduan layanan adminduk [9311] SPD398 Rata-rata waktu tanggap (response time) "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Waktu Respon Gangguan [546] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 282 Jumlah ketersediaan bahan pangan [6034] SPD590 Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penguatan cadangan pangan [234] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 283 Jumlah penduduk [5487] SPD590 Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 284 Jumlah kebutuhan bahan pangan pertahun perkapita [6253] SPD590 Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penguatan cadangan pangan [234] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 285 Jumlah bahan pangan segar yang disampling dan aman [5480] SPD590 Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 286 Jumlah bahan pangan segar yang disampling [5479] SPD590 Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 287 Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan [9562] SPD658 Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Survei Kepedulian Sosial [652] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 288 Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai sosial, kemanusiaan, keagamaan [9563] SPD225 Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai sosial, kemanusiaan, keagamaan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Survei Kepedulian Sosial [652] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 289 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD509 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Asemrowo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 290 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD533 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Benowo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 291 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD550 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Karangpilang Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 292 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD663 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Kenjeran Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 293 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD452 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Bubutan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 294 Jumlah Penduduk Terlayani Air Bersih [9775] PKT1585 Cakupan layanan air minum jaringan perpipaan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Cakupan Layanan SPAM PDAM [661] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 295 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD649 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Wonocolo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 296 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD453 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Sukolilo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 297 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD531 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Jambangan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 298 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD523 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Tambaksari Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 299 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD640 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Tegalsari Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 300 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD472 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 301 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD445 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 302 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD459 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Wiyung Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 303 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD522 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan Layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Tandes Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 304 Jumlah link (jaringan jalan) [5395] SPD32 Tingkat konektivitas jalan terbangun "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 305 Jumlah node (simpul / persimpangan) [5396] SPD32 Tingkat konektivitas jalan terbangun "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 306 Jumlah volume usaha koperasi [5238] SPD701 Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 307 Jumlah volume usaha koperasi [5238] SPD701 Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 308 Jumlah volume usaha koperasi [5238] SPD701 Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 309 Tingkat stabilitas harga komoditas [9332] SPD693 Tingkat stabilitas harga komoditas "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tingkat Stabilitas Harga Komoditas [551] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 310 Jumlah kejadian kebakaran bangunan [5454] PKT80 Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lokasi Kejadian Kebakaran SIGIS [318] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 311 Jumlah penduduk [5487] PKT80 Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 312 Jumlah siswa SD/MI yang lulus ujian [5300] PKT223 Angka Kelulusan (AL) SD/MI "" 2022 Dinas Pendidikan Siswa Sekolah Dasar atau setara [151] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 313 Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti ujian [5301] PKT223 Angka Kelulusan (AL) SD/MI "" 2022 Dinas Pendidikan Siswa Sekolah Dasar atau setara [151] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 314 Jumlah siswa SMP/MTs yang lulus ujian [5306] PKT527 Angka Kelulusan SMP/MTS "" 2022 Dinas Pendidikan Siswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 315 Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti ujian [5308] PKT527 Angka Kelulusan SMP/MTS "" 2022 Dinas Pendidikan Siswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 316 Jumlah kelurahan yang memiliki bindu [5378] PKT668 Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) "" 2022 Dinas Kesehatan Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 317 Jumlah Kelurahan [5560] PKT668 Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) "" 2022 Dinas Kesehatan Kelurahan Kota Surabaya [278] KECAMATAN [7.01] 318 Jumlah penduduk Kota Surabaya [9845] PKT1585 Cakupan layanan air minum jaringan perpipaan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Cakupan Layanan SPAM PDAM [661] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 319 Jumlah usila mendapat pelayanan kesehatan [9171] PKT651 Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila "" 2022 Dinas Kesehatan Pelayanan Lansia [166] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 320 Jumlah sasaran usila [9172] PKT651 Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila "" 2022 Dinas Kesehatan Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 321 Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan [5344] PKT649 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes) "" 2022 Dinas Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas [161] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 322 Median usia kawin pertama perempuan [9584] PKT1264 Median usia kawin pertama perempuan "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 323 Nilai Peringkat Puspaga [9560] PKT102 Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Peringkat Puspaga [651] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 324 Panjang jalan yang dibangun [5426] PKT27 Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Jalan Kota Surabaya [181] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 325 Panjang prasarana pejalan kaki yang dibangun [5427] PKT27 Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Trotoar (Pedestrian) SIGIS [316] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 326 Jumlah fasilitasi untuk pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal [9190] PKT692 Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 327 jumlah seluruh rekomendasi yang seharusnya dipenuhi [9191] PKT692 Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 328 Tambahan luasan Tahura yang dikelola [9301] PKT124 Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Taman Hutan Raya (Tahura) [450] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 329 Jumlah Proses Tender Pengadaan Barang/Jasa dari OPD yang terselesaikan [9361] PKT1566 Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa "" 2022 Sekretariat Daerah Tender Pengadaan Lelang Barang/Jasa [480] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 330 Jumlah usulan tender Pengadaan Barang/Jasa yang diproses [9363] PKT1566 Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa "" 2022 Sekretariat Daerah Tender Pengadaan Lelang Barang/Jasa [480] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 331 Jumlah koperasi yang mendapatkan permohonan izin usaha simpan pinjam tahun dasar [9836] PKT1504 Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 332 Jumlah koperasi yang mendapatkan permohonan izin usaha simpan pinjam [6625] PKT1504 Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 333 Jumlah koperasi aktif RAT [5264] PKT1504 Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 334 Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9450] PKT1418 Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2022 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 335 Anak Terlantar yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9451] PKT1418 Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2022 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 336 Jumlah kendaraan angkutan umum dalam trayek yang berizin dan beroperasi [6089] PKT289 Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan "" 2022 Dinas Perhubungan Izin Trayek Angkutan Umum (Program) [119] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 337 Jumlah angkutan umum yang beroperasi [6090] PKT289 Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan "" 2022 Dinas Perhubungan Izin Trayek Angkutan Umum (Program) [119] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 338 Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik [9472] PKT850 Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arsip Statis [422] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 339 Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik [9472] PKT850 Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arsip Statis [422] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 340 Jumlah arsip yang dilakukan proses penilaian dan direkomendasikan untuk dimusnahkan [9471] PKT1523 Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arsip Dinamis [421] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 341 Jumlah bahan pangan segar yang disampling [5479] PKT441 Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 342 Jumlah siswa PAUD [5297] PKT768 Persentase balita yang mengikuti PAUD "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Siswa PAUD [149] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 343 total jumlah balita [9254] PKT768 Persentase balita yang mengikuti PAUD "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 344 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1187 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Wonocolo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 345 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1187 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Wonocolo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 346 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1148 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Jambangan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 347 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1148 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Jambangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 348 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1148 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Jambangan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 349 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1148 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Jambangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 350 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1178 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sukomanunggal Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 351 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1178 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sukomanunggal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 352 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1178 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sukomanunggal Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 353 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1178 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sukomanunggal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 354 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1144 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Wiyung Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 355 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1144 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Wiyung Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 356 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1144 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Wiyung Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 357 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1144 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Wiyung Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 358 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1186 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 359 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1186 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 360 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1186 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 361 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1186 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 362 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1185 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tegalsari Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 363 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1185 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tegalsari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 364 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1185 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tegalsari Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 365 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1185 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tegalsari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 366 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1241 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tandes Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 367 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1241 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tandes Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 368 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1241 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tandes Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 369 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1241 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tandes Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 370 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1181 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tambaksari Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 371 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1181 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tambaksari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 372 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1181 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tambaksari Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 373 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1181 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tambaksari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 374 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1191 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Wonokromo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 375 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1191 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Wonokromo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 376 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1191 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Wonokromo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 377 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1191 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Wonokromo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 378 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1175 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sukolilo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 379 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1175 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sukolilo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 380 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1175 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sukolilo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 381 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1175 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sukolilo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 382 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1216 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Semampir Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 383 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1216 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Semampir Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 384 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1216 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Semampir Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 385 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1216 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Semampir Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 386 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1194 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sawahan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 387 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1194 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sawahan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 388 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1194 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sawahan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 389 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1194 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sawahan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 390 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1155 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Kenjeran Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 391 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1155 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Kenjeran Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 392 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1155 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Kenjeran Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 393 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1155 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Kenjeran Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 394 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1149 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Karangpilang Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 395 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1149 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Karangpilang Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 396 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1149 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Karangpilang Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 397 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1149 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Karangpilang Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 398 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1174 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Simokerto Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 399 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1174 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Simokerto Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 400 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1174 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Simokerto Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 401 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1174 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Simokerto Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 402 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1218 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Pakal Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 403 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1218 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Pakal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 404 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1218 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Pakal Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 405 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1218 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Pakal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 406 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1137 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Gubeng Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 407 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1137 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Gubeng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 408 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1137 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Gubeng Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 409 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1137 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Gubeng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 410 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1153 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Mulyorejo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 411 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1153 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Mulyorejo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 412 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1153 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Mulyorejo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 413 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1153 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Mulyorejo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 414 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1136 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Genteng Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 415 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1136 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Genteng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 416 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1136 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Genteng Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 417 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1136 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Genteng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 418 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1131 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Gayungan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 419 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1131 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Gayungan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 420 Jumlah SD [5257] PKT217 Persentase SD terakreditasi minimal B "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Dasar/setara [141] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 421 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1131 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Gayungan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 422 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1131 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Gayungan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 423 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1170 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sambikerep Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 424 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1170 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sambikerep Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 425 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1170 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sambikerep Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 426 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1170 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sambikerep Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 427 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1120 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Bulak Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 428 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1120 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Bulak Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 429 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1120 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Bulak Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 430 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1120 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Bulak Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 431 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1125 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Bubutan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 432 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1125 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Bubutan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 433 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1125 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Bubutan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 434 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1125 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Bubutan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 435 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1161 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Pabean Cantian Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 436 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1161 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Pabean Cantian Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 437 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1161 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Pabean Cantian Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 438 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1161 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Pabean Cantian Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 439 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1119 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Benowo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 440 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1119 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Benowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 441 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1119 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Benowo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 442 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1119 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Benowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 443 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1118 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Asemrowo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 444 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1118 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Asemrowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 445 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1118 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Asemrowo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 446 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1118 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Asemrowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 447 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1219 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Pabean Cantian Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 448 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1141 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Gunung Anyar Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 449 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1141 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Gunung Anyar Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 450 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1141 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Gunung Anyar Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 451 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1141 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Gunung Anyar Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 452 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1158 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Krembangan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 453 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1158 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Krembangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 454 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1158 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Krembangan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 455 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1158 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Krembangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 456 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT913 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Rungkut Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 457 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT913 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Rungkut Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 458 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT913 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Rungkut Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 459 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT913 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Rungkut Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 460 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1124 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Lakarsantri Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 461 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1124 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Lakarsantri Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 462 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1124 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Lakarsantri Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 463 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1124 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Lakarsantri Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 464 Jumlah daya tarik dan destinasi wisata yang dikembangkan [6389] PKT1476 Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Objek dan daya tarik wisata (ODTW) [37] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 465 Jumlah daya tarik dan destinasi wisata yang dikembangkan [6389] PKT1476 Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Objek dan daya tarik wisata (ODTW) [37] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 466 Jumlah daya tarik dan destinasi wisata [7053] PKT1476 Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Objek dan daya tarik wisata (ODTW) [37] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 467 Jumlah daya tarik dan destinasi wisata [7053] PKT1476 Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Objek dan daya tarik wisata (ODTW) [37] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 468 Jumlah dokumen yang menjadi dasar dalam proses perencanaan industri [9387] PKT1513 Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dokumen Perencanaan Perindustrian [576] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 469 Jumlah dokumen data pelaku usaha sektor industri, kawasan industri dan analisisnya [6394] PKT1513 Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dokumen Perencanaan Perindustrian [576] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 470 Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan [6419] PKT674 Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 471 jumlah permohonan Dokumen Pencatatan Sipil yang masuk [9296] PKT674 Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 472 Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan [9308] PKT671 Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 473 jumlah permohonan dokumen pendaftaran penduduk yang masuk [9309] PKT671 Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 474 Jumlah event literasi yang diselenggarakan [5552] PKT270 Persentase event literasi yang diselenggarakan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Event Literasi [272] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23] 475 Jumlah puskesmas dengan nilai ASPAK lebih dari 70 [9434] PKT670 Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 476 Jumlah Puskesmas Kota Surabaya [5326] PKT670 Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 477 Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Puskesmas) [9430] PKT690 Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 478 Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Rumah Sakit) [6457] PKT690 Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu "" 2022 Dinas Kesehatan Rumah Sakit Kota Surabaya [157] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 479 Jumlah Puskesmas Kota Surabaya [5326] PKT690 Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 480 Jumlah rumah sakit yang memiliki izin [5335] PKT690 Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu "" 2022 Dinas Kesehatan Rumah Sakit Kota Surabaya [157] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 481 Jumlah fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi tepat guna yang dibangun [9408] PKT1425 Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Fasilitas Penampungan dan Pengelolaan Sampah Sementara [443] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 482 Jumlah fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi tepat guna [9409] PKT1425 Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Fasilitas Penampungan dan Pengelolaan Sampah Sementara [443] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 483 Jumlah guru PAUD (TK) yang kompeten [6001] PKT242 Persentase guru PAUD yang kompeten "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 484 Jumlah guru PAUD (KB) yang kompeten [5311] PKT242 Persentase guru PAUD yang kompeten "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 485 Jumlah guru PAUD (PPT) yang kompeten [6014] PKT242 Persentase guru PAUD yang kompeten "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 486 Jumlah guru PAUD (TPA) yang kompeten [6022] PKT242 Persentase guru PAUD yang kompeten "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 487 Jumlah guru PAUD [5310] PKT242 Persentase guru PAUD yang kompeten "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 488 Jumlah guru SD yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir [9577] PKT950 Persentase guru yang mendapat pengembangan karir "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 489 Jumlah guru SMP yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir [6481] PKT950 Persentase guru yang mendapat pengembangan karir "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 490 Jumlah guru SD [5312] PKT950 Persentase guru yang mendapat pengembangan karir "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 491 Jumlah guru SMP [5315] PKT950 Persentase guru yang mendapat pengembangan karir "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 492 Jumlah produk ekonomi kreatif yang bisa ditampilkan [9194] PKT1480 Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Pengembangan SDM Pelaku Ekonomi Kreatif [506] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 493 Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan [6942] PKT1480 Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Pengembangan SDM Pelaku Ekonomi Kreatif [506] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 494 Jumlah hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti [9279] PKT428 Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemantauan Orang Asing [475] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 495 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1127 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Bulak Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 496 jumlah total hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang dilaporkan/ditemukan [9280] PKT428 Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemantauan Orang Asing [475] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 497 Jumlah hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal [5013] PKT1482 Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Hotel, restoran dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal [20] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 498 Jumlah indikator SPM yang dicapai [5356] PKT1352 Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target "" 2022 RSUD Bhakti Dharma Husada Pencapaian SPM Kesehatan [173] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 499 Jumlah seluruh indikator SPM [5375] PKT1352 Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target "" 2022 RSUD Bhakti Dharma Husada Pencapaian SPM Kesehatan [173] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 500 Jumlah indikator SPM yang dicapai [5356] PKT1261 Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target "" 2022 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Pencapaian SPM Kesehatan [173] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 501 Jumlah seluruh indikator SPM [5375] PKT1261 Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target "" 2022 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Pencapaian SPM Kesehatan [173] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 502 Jumlah instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan [9446] PKT864 Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tertib Sistem Tata Kearsipan [30] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 503 Jumlah instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan [9446] PKT864 Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tertib Sistem Tata Kearsipan [30] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 504 Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD) [5101] PKT864 Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 505 Jumlah BUMD keseluruhan [5123] PKT864 Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) [78] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 506 Jumlah SD Negeri [5258] PKT864 Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sekolah Dasar/setara [141] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 507 Jumlah SMP Negeri [5268] PKT864 Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 508 Jumlah Kelurahan [5560] PKT864 Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kelurahan Kota Surabaya [278] KECAMATAN [7.01] 509 Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya [5333] PKT864 Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rumah Sakit Kota Surabaya [157] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 510 Jumlah intervensi ketersediaan komoditas [5068] PKT1489 Persentase intervensi ketersediaan komoditas "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Operasi Pasar [529] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 511 Jumlah kejadian gejolak harga [5069] PKT1489 Persentase intervensi ketersediaan komoditas "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Operasi Pasar [529] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 512 Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan [9376] PKT648 Persentase Jaminan Kesehatan "" 2022 Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan [159] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 513 Jumlah penduduk [5487] PKT648 Persentase Jaminan Kesehatan "" 2022 Dinas Kesehatan Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 514 Jenis informasi yang dimutakhirkan [9284] PKT721 Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Profil Kependudukan [538] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 515 Jumlah keseluruhan jenis informasi yang seharusnya dimutakhirkan [9285] PKT721 Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Profil Kependudukan [538] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 516 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT825 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Sukolilo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 517 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT825 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Sukolilo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 518 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1127 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Bulak Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 519 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1219 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Pabean Cantian Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 520 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT980 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Genteng Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 521 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT980 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Genteng Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 522 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1177 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Sukomanunggal Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 523 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1177 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Sukomanunggal Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 524 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1180 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Tambaksari Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 525 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1180 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Tambaksari Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 526 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1193 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Sawahan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 527 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1193 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Sawahan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 528 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1217 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Pakal Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 529 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1217 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Pakal Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 530 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1112 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Gayungan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 531 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1112 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Gayungan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 532 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1190 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Wonokromo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 533 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1190 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Wonokromo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 534 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1129 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 535 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1129 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 536 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1169 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Sambikerep Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 537 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1169 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Sambikerep Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 538 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1099 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Wonocolo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 539 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1099 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Wonocolo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 540 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT966 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Wiyung Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 541 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT966 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Wiyung Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 542 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1140 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Gunung Anyar Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 543 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1140 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Gunung Anyar Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 544 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1123 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 545 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1123 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 546 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1160 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Pabean Cantian Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 547 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1160 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Pabean Cantian Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 548 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1147 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Jambangan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 549 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1147 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Jambangan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 550 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1104 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Benowo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 551 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1104 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Benowo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 552 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT842 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Simokerto Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 553 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT842 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Simokerto Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 554 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1111 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Gubeng Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 555 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1111 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Gubeng Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 556 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1157 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Krembangan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 557 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1157 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Krembangan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 558 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1154 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Kenjeran Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 559 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1154 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Kenjeran Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 560 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT935 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Semampir Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 561 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT935 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Semampir Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 562 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT946 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Asemrowo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 563 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT946 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Asemrowo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 564 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1184 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Tegalsari Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 565 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1184 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Tegalsari Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 566 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1091 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Bubutan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 567 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1091 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Bubutan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 568 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1166 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Rungkut Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 569 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1166 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Rungkut Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 570 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1094 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Karangpilang Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 571 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1094 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Karangpilang Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 572 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1226 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Tandes Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 573 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1226 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Tandes Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 574 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1152 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Mulyorejo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 575 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1152 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Mulyorejo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 576 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1122 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Lakarsantri Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 577 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1122 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Lakarsantri Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 578 Jumlah jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial [7153] PKT901 Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial "" 2022 Dinas Sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 579 Jumlah jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan [7154] PKT901 Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial "" 2022 Dinas Sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 580 Jumlah sarana prasarana bangunan gedung milik Pemerintah Kota Surabaya yang berfungsi baik [9537] PKT59 Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Bangunan Gedung Milik Pemerintah [638] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 581 Jumlah keseluruhan bangunan gedung milik Pemerintah Kota Surabaya [9538] PKT59 Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Bangunan Gedung Milik Pemerintah [638] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 582 Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN [6355] PKT863 Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arsip Statis [422] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 583 Jumlah arsip statis [9470] PKT863 Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arsip Statis [422] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 584 Jumlah layanan yg telah berbasis IT [9289] PKT678 Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil Berbasis IT [540] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 585 jumlah layanan [9290] PKT678 Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil Berbasis IT [540] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 586 Jumlah PD/Lembaga yang telah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan [9287] PKT679 Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemanfaatan Data Kependudukan [287] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 587 Jumlah PD/Lembaga yang direncanakan melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan [9288] PKT679 Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemanfaatan Data Kependudukan [287] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 588 Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh [9413] PKT86 Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup [582] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 589 Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh [9413] PKT86 Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup [582] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 590 Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB [5521] PKT1294 Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 591 Jumlah pasangan usia subur [5519] PKT1294 Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 592 Waktu Respon dari Admin Media Center dan Admin PD di Aplikasi Wargaku [9330] PKT546 Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu 24 jam "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik [550] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 593 Tanggapan Pengaduan dari Admin Media Center dan Admin PD di Aplikasi Wargaku [9331] PKT546 Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu 24 jam "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik [550] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 594 Jumlah kegiatan yang serapan anggarannya lebih dari atau sama dengan 76% [5087] PKT115 Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya 76% "" 2022 Sekretariat Daerah Monitoring Realisasi Belanja PD [62] PERENCANAAN [5.01] 595 Jumlah kegiatan keseluruhan [5084] PKT115 Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya 76% "" 2022 Sekretariat Daerah Monitoring Realisasi Belanja PD [62] PERENCANAAN [5.01] 596 Jumlah spesies flora dan/atau fauna yang masih ada [9419] PKT44 Persentase kelestarian keanekaragaman hayati "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kelestarian Flora Fauna [597] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 597 Jumlah spesies flora dan/atau fauna yang masih ada [9419] PKT44 Persentase kelestarian keanekaragaman hayati "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kelestarian Flora Fauna [597] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 598 Jumlah kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai [9281] PKT738 Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nelayan perikanan tangkap [31] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 599 Jumlah kelompok nelayan [9282] PKT738 Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nelayan perikanan tangkap [31] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 600 Jumlah kelompok seni yang dikatakan layak tampil [9238] PKT1483 Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kelompok Seni Budaya [18] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 601 Jumlah kelompok seni terdaftar [9568] PKT1483 Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kelompok Seni Budaya [18] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 602 Jumlah Kelurahan Ramah Anak sampai dengan [5394] PKT775 Persentase Kelurahan Layak Anak "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Data Kelurahan Ramah Anak [225] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 603 Jumlah Kelurahan [5560] PKT775 Persentase Kelurahan Layak Anak "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kelurahan Kota Surabaya [278] KECAMATAN [7.01] 604 Jumlah peralatan dan alat besar dalam kondisi layak dan siap operasional [9828] PKT741 Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kendaraan dan Peralatan Alat Berat [567] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 605 Jumlah peralatan dan alat besar keseluruhan [9829] PKT741 Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kendaraan dan Peralatan Alat Berat [567] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 606 Nilai Rata-rata Kepuasan Masyarakat Pengguna Angkutan Umum [7128] PKT196 Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya "" 2022 Dinas Perhubungan Angkutan Umum Kota Surabaya [451] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 607 Nilai rata-rata Kepuasan Masyarakat terhadap Prasarana dan Perlengkapan Jalan [9211] PKT732 Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya "" 2022 Dinas Perhubungan Kepuasan Masyarakat terhadap Prasarana dan Perlengkapan Jalan [509] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 608 Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi [9345] PKT98 Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi "" 2022 Sekretariat Daerah Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 609 Jumlah kerjasama luar negeri yang berlaku [9346] PKT98 Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi "" 2022 Sekretariat Daerah Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 610 Jumlah kerjasama luar negeri yang dievaluasi [9798] PKT105 Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan "" 2022 Sekretariat Daerah Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 611 Jumlah kerja sama dalam negeri yang dievaluasi [9799] PKT105 Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan "" 2022 Sekretariat Daerah Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 612 Jumlah kerjasama yang direncanakan dievaluasi [9348] PKT105 Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan "" 2022 Sekretariat Daerah Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 613 Jumlah data penduduk kementrian bersih [9417] PKT677 Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 614 Jumlah penduduk layanan [9418] PKT677 Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 615 Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi ketaatan terhadap aspek pengelolaan lingkungan [5220] PKT47 Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Ketaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan [114] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 616 Jumlah izin lingkup perdagangan yang tepat waktu [9334] PKT1492 Persentase ketepatan waktu pelayanan "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 617 Jumlah izin lingkup perdagangan yang selesai [9335] PKT1492 Persentase ketepatan waktu pelayanan "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 618 Pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu [5543] PKT69 Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 619 Pelayanan perizinan dan non perizinan keseluruhan [5542] PKT69 Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 620 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan tepat waktu [9355] PKT409 Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah [562] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 621 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan [6681] PKT409 Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah [562] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 622 Jumlah gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota yang dibayarkan tepat waktu [7056] PKT1072 Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 623 Jumlah gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota yang dibayarkan [7057] PKT1072 Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 624 Jumlah Walikota dan Wakil Walikota yang dibayarkan dana penunjang operasional tepat waktu [9137] PKT1072 Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH [469] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 625 Jumlah Walikota dan Wakil Walikota yang dibayarkan dana penunjang operasional [9138] PKT1072 Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH [469] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 626 Jumlah surat masuk tersampaikan tepat waktu [9126] PKT522 Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor "" 2022 Sekretariat Daerah Proses Surat Masuk [477] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 627 Jumlah surat masuk [9127] PKT522 Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor "" 2022 Sekretariat Daerah Proses Surat Masuk [477] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 628 Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota yang disusun dan dilaporkan tepat waktu [6225] PKT619 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Kota [363] PERENCANAAN [5.01] 629 Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota [6226] PKT619 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Kota [363] PERENCANAAN [5.01] 630 Jumlah dokumen anggaran yang selesai tepat waktu [6064] PKT1528 Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 631 Jumlah dokumen anggaran yang disusun [6065] PKT1528 Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 632 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1300 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Tegalsari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 633 Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan yang selesai tepat waktu [6062] PKT1535 Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 634 Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan yang disusun [6063] PKT1535 Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 635 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu [7071] PKT621 Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405] PERENCANAAN [5.01] 636 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah [7072] PKT621 Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405] PERENCANAAN [5.01] 637 Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan tepat waktu [9397] PKT84 Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pelayanan Perizinan Lingkungan [593] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 638 Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan (program) [9793] PKT84 Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pelayanan Perizinan Lingkungan [593] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 639 Jumlah OPD yang memiliki formasi pegawai sesuai ABK [9268] PKT295 Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesesuaian ABK [674] KEPEGAWAIAN [5.03] 640 Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD) [5101] PKT295 Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 641 Jumlah jenis obat dan perbekalan yang disediakan Dinas Kesehatan [5365] PKT687 Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan "" 2022 Dinas Kesehatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sarana kesehatan [169] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 642 Jumlah jenis obat dan perbekalan yang dibutuhkan Dinas Kesehatan [5357] PKT687 Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan "" 2022 Dinas Kesehatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sarana kesehatan [169] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 643 Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang ditingkatkan sarana prasarananya sampai dengan [5366] PKT688 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 644 Jumlah Puskesmas Kota Surabaya [5326] PKT688 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 645 Jumlah Puskesmas Pembantu Kota Surabaya [5285] PKT688 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 646 Jumlah sarana prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada yang disediakan [5368] PKT1350 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit "" 2022 RSUD Bhakti Dharma Husada Sarana dan Prasarana RSUD [168] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 647 Jumlah sarana prasarana sesuai standar [5330] PKT1350 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit "" 2022 RSUD Bhakti Dharma Husada Sarana dan Prasarana RSUD [168] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 648 Jumlah sarana prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang disediakan [5329] PKT1270 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit "" 2022 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Sarana dan Prasarana RSUD [168] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 649 Jumlah sarana prasarana sesuai standar [5330] PKT1270 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit "" 2022 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Sarana dan Prasarana RSUD [168] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 650 Jumlah ketetapan obyek pajak hotel, restoran, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah [9821] PKT608 Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517] KEUANGAN [5.02] 651 Jumlah ketetapan obyek pajak PBBP2 BPHTB [9820] PKT608 Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) [665] KEUANGAN [5.02] 652 Jumlah obyek pajak hotel, resto, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah yang terdata [9246] PKT608 Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517] KEUANGAN [5.02] 653 Jumlah obyek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) [9822] PKT608 Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) [665] KEUANGAN [5.02] 654 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT837 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Genteng Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 655 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT837 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Genteng Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 656 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1306 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Simokerto Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 657 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1306 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Simokerto Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 658 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1359 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Gunung Anyar Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 659 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1359 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Gunung Anyar Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 660 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1319 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Wiyung Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 661 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1319 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Wiyung Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 662 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1403 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Gubeng Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 663 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1403 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Gubeng Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 664 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1284 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Semampir Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 665 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1284 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Semampir Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 666 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT993 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Pakal Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 667 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT993 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Pakal Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 668 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1335 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Gayungan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 669 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1335 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Gayungan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 670 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1073 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Sukomanunggal Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 671 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1073 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Sukomanunggal Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 672 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1330 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 673 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1330 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 674 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1301 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Sukolilo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 675 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1301 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Sukolilo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 676 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT904 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Sambikerep Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 677 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT904 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Sambikerep Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 678 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1300 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Tegalsari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 679 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1392 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Tambaksari Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 680 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1392 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Tambaksari Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 681 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1069 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Tegalsari Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 682 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1069 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Tegalsari Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 683 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1296 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Tandes Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 684 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1296 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Tandes Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 685 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT822 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Krembangan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 686 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT822 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Krembangan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 687 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT899 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Lakarsantri Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 688 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT899 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Lakarsantri Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 689 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT887 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Pabean Cantian Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 690 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT887 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Pabean Cantian Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 691 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT836 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 692 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT836 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 693 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT845 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Mulyorejo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 694 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT845 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Mulyorejo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 695 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1426 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Benowo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 696 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1426 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Benowo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 697 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1343 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Wonokromo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 698 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1343 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Wonokromo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 699 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1414 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Asemrowo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 700 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1414 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Asemrowo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 701 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT954 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Jambangan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 702 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT954 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Jambangan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 703 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1003 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Tandes Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 704 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1399 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Wonocolo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 705 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1399 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Wonocolo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 706 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1371 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Bulak Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 707 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1371 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Bulak Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 708 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT804 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Bubutan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 709 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT804 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Bubutan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 710 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1325 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Sawahan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 711 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1325 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Sawahan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 712 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1088 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Karangpilang Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 713 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1088 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Karangpilang Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 714 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1326 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Rungkut Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 715 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1326 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Rungkut Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 716 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1202 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Kenjeran Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 717 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1202 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Kenjeran Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 718 Jumlah koperasi yang mendapat pengawasan dan ber RAT [9148] PKT1505 Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT) "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 719 Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan [6624] PKT1505 Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT) "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 720 Lansia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9448] PKT1417 Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2022 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 721 Lansia Terlantar yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9449] PKT1417 Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2022 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 722 Jumlah lansia yang mendapatkan jaminan sosial [9603] PKT1265 Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 723 Jumlah Penduduk Usia 60 ke atas [9602] PKT1265 Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 724 Jumlah PAUD (TK) yang terakreditasi [5252] PKT1199 Persentase lembaga PAUD berkualitas "" 2022 Dinas Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 725 Jumlah PAUD (KB, PPT, TPA) yang berkualitas [9575] PKT1199 Persentase lembaga PAUD berkualitas "" 2022 Dinas Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 726 Jumlah PAUD [9576] PKT1199 Persentase lembaga PAUD berkualitas "" 2022 Dinas Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 727 Jumlah museum yang berhasil dikembangkan [9231] PKT1484 Persentase museum yang berhasil dikembangkan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Museum Pemerintah Kota Surabaya [394] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 728 Jumlah Lembaga/PKBM yang responsif [7151] PKT780 Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 729 Jumlah lembaga/PKBM se Kota Surabaya [7152] PKT780 Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 730 Jumlah Lembaga/PKBM yang responsif [7151] PKT774 Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 731 Jumlah lembaga/PKBM se Kota Surabaya [7152] PKT774 Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 732 jumlah lembaga pendidikan menengah difasilitasi pendidikan bidang politik [9457] PKT312 Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 733 Jumlah partai politik yang mendapatkan banpol [9473] PKT312 Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 734 Jumlah seluruh lembaga pendidikan menengah atas [9474] PKT312 Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekolah Menengah Atas/Setara [143] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 735 jumlah partai politik yang mendapatkan kursi di DPR [9458] PKT312 Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPR [676] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 736 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan [6538] PKT403 Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya "" 2022 Sekretariat Daerah Penataan Administrasi Pemerintahan [456] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 737 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan [6539] PKT403 Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya "" 2022 Sekretariat Daerah Penataan Administrasi Pemerintahan [456] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 738 Jumlah peserta yang paham materi lingkungan hidup [6256] PKT87 Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 739 Jumlah peserta yang paham materi lingkungan hidup [6256] PKT87 Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 740 jumlah MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial [9447] PKT555 Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial "" 2022 Dinas Sosial Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 741 Jumlah data MBR yang telah disahkan [6157] PKT555 Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial "" 2022 Dinas Sosial Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 742 Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan [6754] PKT765 Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyuluhan Kebijakan Pengendalian Penduduk [510] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 743 Jumlah sekolah setingkat SLTP / MTS, yang mendapatkan materi kependudukan sampai terbentuk SSK [6988] PKT765 Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyuluhan Kebijakan Pengendalian Penduduk [510] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 744 Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD) [5101] PKT765 Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 745 Jumlah MTs [5265] PKT765 Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 746 Jumlah SMP [5267] PKT765 Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 747 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1003 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Tandes Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 748 Jumlah museum yang dikelola [7062] PKT1484 Persentase museum yang berhasil dikembangkan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Museum Pemerintah Kota Surabaya [394] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 749 Jumlah naskah kerjasama dalam negeri yang direalisasikan [9349] PKT99 Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan "" 2022 Sekretariat Daerah Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 750 Jumlah naskah kerjasama dalam negeri [9350] PKT99 Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan "" 2022 Sekretariat Daerah Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 751 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan [6774] PKT325 Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Organisasi Masyarakat (Ormas) [354] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 752 Jumlah organisasi kemasyarakatan [9480] PKT325 Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Organisasi Masyarakat (Ormas) [354] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 753 Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan capacity building di bidang ipoleksosbud [9540] PKT1295 Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Bidang IPOLEKSOSBUD [631] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 754 Jumlah organisasi perempuan di kota surabaya [9541] PKT1295 Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Organisasi Perempuan Kota Surabaya [643] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 755 Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan 30 Hari Kerja [9338] PKT114 Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses 30 Hari Kerja "" 2022 Sekretariat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [553] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 756 Jumlah pengadaan barang milik daerah yang diadakan 30 Hari Kerja [9339] PKT114 Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses 30 Hari Kerja "" 2022 Sekretariat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah [554] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 757 Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan [6775] PKT114 Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses 30 Hari Kerja "" 2022 Sekretariat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [553] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 758 Jumlah barang milik daerah yang diadakan [6361] PKT114 Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses 30 Hari Kerja "" 2022 Sekretariat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah [554] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 759 Jumlah partisipan yang meningkat wawasan kebangsaannya [9475] PKT308 Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pembinaan Potensi Masyarakat [604] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 760 Jumlah partisipan yang dinilai wawasan kebangsaannya [9851] PKT308 Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pembinaan Potensi Masyarakat [604] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 761 Jumlah peserta KB aktif [5523] PKT1293 Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 762 Jumlah pasangan usia subur [5519] PKT1293 Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 763 Jumlah PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi [9185] PKT1583 Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi "" 2022 Inspektorat Pendampingan [427] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 764 Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan RSUD [9441] PKT1583 Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi "" 2022 Inspektorat Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 765 Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah [6880] PKT695 Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah "" 2022 Inspektorat Pendampingan [427] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 766 Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan RSUD [9441] PKT695 Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah "" 2022 Inspektorat Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 767 Jumlah aparatur yang nilai kinerjanya minimal Baik [6080] PKT297 Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 768 Jumlah aparatur yang difasilitasi penilaian kinerja [6040] PKT297 Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 769 Jumlah aparatur yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin [6081] PKT1266 Persentase pegawai yang disiplin "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 770 Jumlah pegawai aktif [7103] PKT1266 Persentase pegawai yang disiplin "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 771 Jumlah pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [9260] PKT1277 Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [416] PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [5.04] 772 Jumlah orang yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis [6769] PKT1277 Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [416] PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [5.04] 773 Jumlah pegawai aktif yang telah mengikuti asesmen sd tahun (t) [9267] PKT1584 Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 774 Jumlah pegawai aktif [7103] PKT1584 Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 775 Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang dilaksanakan [9467] PKT607 Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi "" 2022 Sekretariat DPRD Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81] SEKRETARIAT DPRD [4.02] 776 Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang direncanakan [9468] PKT607 Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi "" 2022 Sekretariat DPRD Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81] SEKRETARIAT DPRD [4.02] 777 Jumlah pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang produktif [7169] PKT593 Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemasaran Hasil Perikanan [474] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 778 Jumlah pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan [7170] PKT593 Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemasaran Hasil Perikanan [474] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 779 Jumlah pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi [9264] PKT1488 Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Distributor Perdagangan [367] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 780 Jumlah pelaku usaha distribusi perdagangan [9265] PKT1488 Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Distributor Perdagangan [367] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 781 Jumlah pelaku usaha industri yang diawasi perizinannya [6814] PKT1416 Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Pelaku Usaha Industri [573] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 782 Jumlah pelaku usaha industri [9381] PKT1416 Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Pelaku Usaha Industri [573] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 783 Jumlah pelaku usaha industri yang mendapat pemberdayaan [6816] PKT1512 Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Pelaku Usaha Industri [573] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 784 Jumlah pelaku usaha industri [9381] PKT1512 Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Pelaku Usaha Industri [573] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 785 Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani [7146] PKT596 Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Pelanggaran Perda [452] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 786 jumlah pelanggaran Perda yang ditemukan dan/atau dilaporkan (Tibum) [7142] PKT596 Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Pelanggaran Perda [452] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 787 Jumlah pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti [7141] PKT654 Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Pelanggaran Perda [452] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 788 jumlah pelanggaran Perda yang ditemukan dan/atau dilaporkan (Gakda) [9440] PKT654 Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Pelanggaran Perda [452] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 789 Jumlah pelayanan non perizinan yang diterbitkan [9476] PKT43 Persentase pelayanan penataan ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 790 Jumlah permohonan pelayanan non perizinan [9477] PKT43 Persentase pelayanan penataan ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 791 Jumlah peraturan di bidang penataan ruang yang disahkan [9478] PKT43 Persentase pelayanan penataan ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 792 Jumlah target peraturan di bidang penataan ruang yang disahkan [9479] PKT43 Persentase pelayanan penataan ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 793 Luas Wilayah yang di update [9481] PKT43 Persentase pelayanan penataan ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 794 Luas Kota Surabaya [9482] PKT43 Persentase pelayanan penataan ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 795 Jumlah pelayanan tera yang tepat waktu [9270] PKT1493 Persentase pelayanan tera yang tepat waktu "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 796 Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang [6348] PKT1493 Persentase pelayanan tera yang tepat waktu "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 797 Jumlah lokasi sarana dan prasarana drainase yang dibangun (program) [9760] PKT28 Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 798 Jumlah lokasi prasarana drainase yang direhabilitasi (program) [9761] PKT28 Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 799 Jumlah lokasi pengerukan saluran (program) [9762] PKT28 Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 800 Jumlah lokasi drainase lingkungan yang dibangun (program) [9763] PKT28 Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 801 Jumlah target sarana dan prasarana drainase yang dibangun [9764] PKT28 Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 802 Jumlah target prasarana drainase yang direhabilitasi [9765] PKT28 Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 803 Jumlah target lokasi pengerukan saluran [9766] PKT28 Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 804 Jumlah target drainase lingkungan yang dibangun [9767] PKT28 Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 805 Jumlah perusahaan jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya pada tahun t [9461] PKT1539 Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Perusahaan Jasa Konstruksi [608] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 806 Jumlah target perusahaan jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya [9460] PKT1539 Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Perusahaan Jasa Konstruksi [608] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 807 Jumlah koleksi bahan pustaka yang diadakan [6617] PKT301 Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pengadaan Buku Layanan Baca [27] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23] 808 Jumlah gangguan jaringan yang tertangani tepat waktu (Program) [9794] PKT543 Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani. "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gangguan terkait TIK [399] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 809 Jumlah gangguan aplikasi yang tertangani tepat waktu (Program) [9795] PKT543 Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani. "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gangguan terkait TIK [399] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 810 Jumlah laporan gangguan jaringan yang masuk (Program) [9796] PKT543 Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani. "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gangguan terkait TIK [399] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 811 Jumlah laporan gangguan aplikasi yang masuk (Program) [9797] PKT543 Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani. "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gangguan terkait TIK [399] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 812 Jumlah pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja [9221] PKT1500 Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 813 Jumlah pemuda yang aktif sebagai pemuda pelopor [9226] PKT1500 Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 814 Jumlah pemuda yang mendapat pembinaan kader anti kenakalan remaja [9227] PKT1500 Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 815 Jumlah pemuda yang mendapat pembinaan pemuda pelopor [9228] PKT1500 Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 816 Jumlah pemuda wirausahawan mandiri [9230] PKT1501 Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 817 Jumlah pemuda binaan wirausaha mandiri [9229] PKT1501 Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 818 Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata [9189] PKT1477 Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kunjungan Wisatawan di Objek Wisata [286] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 819 Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata [9189] PKT1477 Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kunjungan Wisatawan di Objek Wisata [286] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 820 Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata [9189] PKT1477 Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kunjungan Wisatawan di Objek Wisata [286] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 821 Jumlah fasilitas olahraga yang dibangun baru dan/atau ditingkatkan [9218] PKT1498 Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Prasarana Olahraga [3] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 822 Jumlah kasus pengawasan tujuan tertentu yang ditangani [9187] PKT693 Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 823 Jumlah seluruh kasus pengawasan tujuan tertentu yang dilaporkan [9188] PKT693 Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 824 Jumlah penyerahan PSU secara fisik yang selesai ditangani [9488] PKT73 Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 825 Jumlah perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan PSU secara fisik yang telah ditetapkan [9497] PKT73 Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rencana Penyerahan PSU [629] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 826 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT888 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Pabean Cantian Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 827 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT888 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Pabean Cantian Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 828 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1195 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Tegalsari Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 829 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1195 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Tegalsari Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 830 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1092 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Karangpilang Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 831 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1092 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Karangpilang Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 832 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1303 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Simokerto Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 833 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1303 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Simokerto Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 834 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1211 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Kenjeran Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 835 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1211 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Kenjeran Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 836 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1329 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Sawahan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 837 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1329 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Sawahan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 838 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1074 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Sukomanunggal Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 839 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1074 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Sukomanunggal Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 840 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT962 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Jambangan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 841 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT962 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Jambangan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 842 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1516 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Benowo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 843 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1516 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Benowo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 844 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT896 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 845 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT896 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 846 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT914 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Sambikerep Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 847 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT914 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Sambikerep Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 848 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT806 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Bubutan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 849 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT806 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Bubutan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 850 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT995 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Pakal Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 851 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT995 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Pakal Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 852 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1372 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Bulak Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 853 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1372 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Bulak Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 854 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1360 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Gunung Anyar Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 855 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1360 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Gunung Anyar Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 856 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1404 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Gubeng Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 857 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1404 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Gubeng Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 858 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1336 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Gayungan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 859 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1336 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Gayungan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 860 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT846 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Mulyorejo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 861 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT846 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Mulyorejo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 862 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT840 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Genteng Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 863 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT840 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Genteng Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 864 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1297 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Tandes Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 865 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1297 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Tandes Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 866 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1393 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Tambaksari Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 867 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1393 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Tambaksari Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 868 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1321 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Wiyung Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 869 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1321 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Wiyung Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 870 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT833 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Krembangan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 871 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT833 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Krembangan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 872 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1344 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Wonokromo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 873 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1344 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Wonokromo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 874 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1337 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Rungkut Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 875 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1337 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Rungkut Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 876 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1302 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Sukolilo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 877 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1302 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Sukolilo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 878 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1285 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Semampir Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 879 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1285 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Semampir Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 880 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT919 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Lakarsantri Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 881 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT919 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Lakarsantri Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 882 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1400 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Wonocolo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 883 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1400 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Wonocolo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 884 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1415 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Asemrowo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 885 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1415 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Asemrowo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 886 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1358 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 887 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1358 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 888 Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap <= 15 menit [5452] PKT81 Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lokasi Kejadian Kebakaran SIGIS [318] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 889 Jumlah total kejadian kebakaran tahun (t) [9208] PKT81 Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lokasi Kejadian Kebakaran SIGIS [318] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 890 Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan batas wilayah [6168] PKT341 Persentase pendataan batas wilayah kecamatan "" 2022 Sekretariat Daerah Kecamatan Kota Surabaya [277] KECAMATAN [7.01] 891 Jumlah kecamatan [5125] PKT341 Persentase pendataan batas wilayah kecamatan "" 2022 Sekretariat Daerah Kecamatan Kota Surabaya [277] KECAMATAN [7.01] 892 Jumlah lembaga pendidikan nonformal/kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan [9596] PKT244 Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) [146] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 893 Jumlah lembaga pendidikan nonformal/kesetaraan yang mengajukan izin penyelenggaraan [9597] PKT244 Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) [146] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 894 Jumlah obyek pajak hotel, resto, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah yang terdaftar di sistem online [9245] PKT740 Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517] KEUANGAN [5.02] 895 Jumlah obyek pajak hotel, resto, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah yang terdata [9246] PKT740 Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517] KEUANGAN [5.02] 896 Jumlah pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit [9158] PKT481 Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Data Bencana Alam Non Kebakaran [209] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 897 Jumlah Pengaduan Kedaruratan pada Command Center [9159] PKT481 Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Data Bencana Alam Non Kebakaran [209] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 898 Jumlah lokasi pengangkutan sampah 1 hari [5213] PKT494 Persentase pengangkutan sampah ke TPA 1 hari "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Tempat Penampungan Sementara SIGIS [317] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 899 Jumlah lokasi pengangkutan sampah [5187] PKT494 Persentase pengangkutan sampah ke TPA 1 hari "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Tempat Penampungan Sementara SIGIS [317] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 900 Jumlah penghuni rusun yang sesuai dengan kriteria pada tahun (t) [9843] PKT37 Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya (Program) [678] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 901 Jumlah permasalahan guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang ditangani [9573] PKT1525 Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 902 total penghuni rusun pada tahun (t) [9844] PKT37 Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya (Program) [678] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 903 Jumlah sampah yang diolah di TPS 3R [7101] PKT496 Persentase pengolahan sampah di TPS 3R "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Tempat Penampungan Sementara SIGIS [317] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 904 Jumlah sampah yang masuk TPS 3R [7102] PKT496 Persentase pengolahan sampah di TPS 3R "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Tempat Penampungan Sementara SIGIS [317] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 905 Jumlah lokasi penanganan limbah B3/spesifik [9465] PKT1518 Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Penanganan Limbah B3/Sampah Spesifik [611] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 906 Jumlah satgas tangguh bencana mandiri yang terbentuk [9156] PKT1207 Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pembinaan Mitigasi Bencana [386] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 907 Jumlah lembaga yang mendapat sosialisasi tentang mitigasi [9157] PKT1207 Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pembinaan Mitigasi Bencana [386] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 908 Jumlah pelaku usaha mikro yang diukur kinerja usahanya [9255] PKT1511 Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 909 Jumlah lokasi rumah susun sederhana sewa yang dibangun/direhabilitasi [7097] PKT42 Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya (Program) [678] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 910 Jumlah Lokasi Rumah susun [7098] PKT42 Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya (Program) [678] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 911 Jumlah lingkungan yang dibina [9414] PKT1519 Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pembinaan Kader Lingkungan [583] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 912 Jumlah lingkungan yang dibina [9414] PKT1519 Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pembinaan Kader Lingkungan [583] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 913 Jumlah hasil analisa yang memenuhi mutu kelas air [9424] PKT41 Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 914 Jumlah seluruh analisa dalam 1 tahun [9425] PKT41 Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 915 jumlah hasil monitoring udara ambien dalam waktu tertentu yang memenuhi baku mutu [9422] PKT183 Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Udara Ambien dalam Baku Mutu [598] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 916 Jumlah seluruh hari monitoring dalam 1 tahun [9423] PKT183 Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Udara Ambien dalam Baku Mutu [598] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 917 Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9453] PKT1420 Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2022 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 918 Penyandang Disabilitas yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9454] PKT1420 Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2022 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 919 Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perkeretaapian [6570] PKT395 Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian "" 2022 Dinas Perhubungan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 920 Jumlah target Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perkeretaapian [9420] PKT395 Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian "" 2022 Dinas Perhubungan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 921 Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan [6569] PKT392 Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan "" 2022 Dinas Perhubungan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 922 Jumlah Target Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan [9421] PKT392 Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan "" 2022 Dinas Perhubungan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 923 Jumlah permasalahan guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang diterima [9574] PKT1525 Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 924 Jumlah penyuluh pertanian yang memenuhi standar kualifikasi [7134] PKT505 Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyuluh pertanian [48] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 925 Jumlah total penyuluh pertanian [7135] PKT505 Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyuluh pertanian [48] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 926 Jumlah PD yang memiliki kesesuaian analisis jabatan dengan review kelembagaan [9342] PKT713 Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan "" 2022 Sekretariat Daerah Pendampingan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan [556] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 927 Jumlah PD yang dilakukan review kelembagaan [9343] PKT713 Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan "" 2022 Sekretariat Daerah Pendampingan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan [556] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 928 Jumlah instansi yang memiliki nilai akuntabilitas kinerjanya minimal A [6183] PKT711 Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A "" 2022 Sekretariat Daerah Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintahan [346] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 929 Jumlah seluruh instansi yang dinilai akuntabilitas kinerjanya [6184] PKT711 Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A "" 2022 Sekretariat Daerah Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintahan [346] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 930 Jumlah perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi [9527] PKT1031 Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi [722] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 931 Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD) [5101] PKT1031 Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 932 perangkat daerah yang data gender dan anak yang tersedia [9545] PKT103 Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyusunan Data Terpilah [482] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 933 Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD) [5101] PKT103 Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 934 Jumlah perangkat daerah yang responsif gender [6885] PKT101 Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perangkat Daerah Responsif Gender [361] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 935 Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD) [5101] PKT101 Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 936 Jumlah sasaran rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki [5212] PKT1534 Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rumah tapak tidak layak huni (Program RSDK dan Sanitasi) [195] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 937 Jumlah perbaikan rumah tapak tidak layak huni yang direncanakan [9490] PKT1534 Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rencana Rumah Tidak Layak Huni [677] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 938 Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diproses [7163] PKT338 Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 939 Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diajukan [7164] PKT338 Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 940 Jumlah permasalahan hukum yang selesai ditindaklanjuti [9356] PKT310 Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti "" 2022 Sekretariat Daerah Permasalahan Hukum yang Masuk dan Ditindaklanjuti [74] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 941 Jumlah permasalahan hukum keseluruhan [5109] PKT310 Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti "" 2022 Sekretariat Daerah Permasalahan Hukum yang Masuk dan Ditindaklanjuti [74] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 942 Jumlah perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah yang terakreditasi [9444] PKT276 Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Layanan Baca Pemerintah Kota Surabaya [26] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23] 943 Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi [6621] PKT1507 Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 944 Jumlah koperasi aktif RAT [5264] PKT1507 Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 945 Jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi [9149] PKT1506 Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi. "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pengurus Koperasi Aktif [488] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 946 Jumlah pengurus/pengelola koperasi yang berRAT [9150] PKT1506 Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi. "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pengurus Koperasi Aktif [488] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 947 Jumlah kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [5471] PKT160 Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [220] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 948 Jumlah kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [5471] PKT160 Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [220] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 949 Jumlah kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [5471] PKT160 Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [220] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 950 Jumlah pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha [9253] PKT1510 Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 951 Jumlah pelaku usaha mikro di Surabaya [9464] PKT1510 Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 952 Jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan [5474] PKT354 Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Perusahaan di Kota Surabaya [221] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 953 Jumlah perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) [6317] PKT354 Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Perusahaan di Kota Surabaya [221] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 954 Jumlah perusahaan [5473] PKT354 Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Perusahaan di Kota Surabaya [221] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 955 Jumlah perusahaan yang menyampaikan data ketenagakerjaan [9386] PKT748 Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Perusahaan di Kota Surabaya [221] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 956 Jumlah perusahaan [5473] PKT748 Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Perusahaan di Kota Surabaya [221] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 957 Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek dan menyampaikan LKPM [9841] PKT516 Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 958 Jumlah Perusahaan yang mengikuti Bimbingan Teknis [7064] PKT516 Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 959 Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus sertifikasi kompetensi [9389] PKT746 Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan pencari kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 960 Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensI [5470] PKT746 Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan pencari kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 961 Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan [5467] PKT206 Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan pencari kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 962 Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensI [5470] PKT206 Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan pencari kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 963 Jumlah peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata [7058] PKT1479 Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Pengembangan SDM Kepariwisataan [508] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 964 Jumlah peserta pelatihan kepariwisataan [7059] PKT1479 Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Pengembangan SDM Kepariwisataan [508] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 965 Peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya [9522] PKT1347 Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya (dp5a) [721] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 966 jumlah peserta UPPKA [9523] PKT1347 Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya (dp5a) [721] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 967 Jumlah populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan [5059] PKT314 Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Data Pengobatan Hewan [51] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 968 Jumlah populasi hewan ternak [9778] PKT314 Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Data Pengobatan Hewan [51] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 969 Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditangani [9483] PKT1396 Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Potensi Kejadian Anarkis [197] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 970 Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD [6140] PKT1396 Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Potensi Kejadian Anarkis [197] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 971 Jumlah potensi konflik umat beragama yang difasilitasi [9484] PKT327 Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Potensi Kejadian Anarkis [197] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 972 Jumlah potensi konflik umat beragama [9491] PKT327 Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Potensi Kejadian Anarkis [197] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 973 jumlah lembaga dan atau wilayah rawan narkoba yang mendapatkan pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba [9837] PKT327 Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Potensi Kejadian Anarkis [197] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 974 jumlah lembaga dan atau wilayah rawan narkoba yang mendapatkan pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang di rekomendasikan oleh BNN [9838] PKT327 Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang direkomendasikan oleh BNN [675] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 975 Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi [7155] PKT900 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial "" 2022 Dinas Sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 976 Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang seharusnya dibina dan berpartisipasi [7156] PKT900 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial "" 2022 Dinas Sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 977 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1252 Persentase potensi usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Gubeng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 978 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1252 Persentase potensi usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Gubeng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 979 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1245 Persentase potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Rungkut Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 980 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1245 Persentase potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Rungkut Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 981 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1260 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 982 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1260 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 983 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT971 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Wiyung Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 984 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT971 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Wiyung Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 985 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1346 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Genteng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 986 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1346 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Genteng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 987 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1581 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Tambaksari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 988 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1581 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Tambaksari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 989 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1256 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Gayungan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 990 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1256 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Gayungan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 991 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1394 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Sukolilo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 992 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1394 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Sukolilo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 993 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1305 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Gunung Anyar Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 994 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1305 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Gunung Anyar Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 995 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1308 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Simokerto Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 996 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1308 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Simokerto Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 997 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1579 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Mulyorejo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 998 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1579 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Mulyorejo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 999 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1250 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1000 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1250 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1001 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1322 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Sawahan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1002 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1322 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Sawahan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1003 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1253 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Kenjeran Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1004 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1253 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Kenjeran Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1005 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1580 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Sukomanunggal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1006 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1580 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Sukomanunggal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1007 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1243 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Karangpilang Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1008 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1243 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Karangpilang Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1009 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1529 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Krembangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1010 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1529 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Krembangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1011 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1255 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Benowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1012 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1255 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Benowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1013 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1246 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Pakal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1014 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1246 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Pakal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1015 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1382 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Jambangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1016 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1382 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Jambangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1017 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1249 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Bubutan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1018 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1230 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Sambikerep Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1019 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1230 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Sambikerep Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1020 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1413 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Asemrowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1021 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1413 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Asemrowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1022 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1370 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Semampir Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1023 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1370 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Semampir Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1024 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1342 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Wonokromo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1025 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1342 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Wonokromo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1026 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1132 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Lakarsantri Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1027 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1132 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Lakarsantri Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1028 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1398 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Wonocolo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1029 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1398 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Wonocolo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1030 Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas [6935] PKT1150 Persentase PPNS yang dibina "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) [454] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1031 Jumlah PPNS seluruh Kota Surabaya [7140] PKT1150 Persentase PPNS yang dibina "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) [454] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1032 Jumlah produk hukum yang dipublikasi [6943] PKT311 Persentase produk hukum yang disebarluaskan "" 2022 Sekretariat Daerah Penetapan, Penyebarluasan dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah [72] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1033 Jumlah produk hukum yang ditetapkan [9359] PKT311 Persentase produk hukum yang disebarluaskan "" 2022 Sekretariat Daerah Penetapan, Penyebarluasan dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah [72] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1034 Jumlah Puskesmas Kota Surabaya yang memiliki izin operasional [5327] PKT667 Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1035 Jumlah Puskesmas Kota Surabaya [5326] PKT667 Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1036 Jumlah Puskesmas yang terakreditasi utama [6956] PKT666 Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1037 Jumlah Puskesmas yang terakreditasi paripurna [9178] PKT666 Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1038 Jumlah Puskesmas Kota Surabaya [5326] PKT666 Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1039 Jumlah rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan [9357] PKT306 Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan "" 2022 Sekretariat Daerah Penetapan, Penyebarluasan dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah [72] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1040 Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun [6963] PKT306 Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan "" 2022 Sekretariat Daerah Penetapan, Penyebarluasan dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah [72] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1041 Jumlah rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan [6071] PKT758 Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan "" 2022 Sekretariat Daerah Rekomendasi kajian/evaluasi di sektor kesejahteraan rakyat [79] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1042 Jumlah rekomendasi kajian/evaluasi keseluruhan yang dihasilkan [5130] PKT758 Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan "" 2022 Sekretariat Daerah Rekomendasi kajian/evaluasi di sektor kesejahteraan rakyat [79] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1043 Jumlah rekomendasi jalan dan saluran yang dimanfaatkan oleh pihak lain [9370] PKT1530 Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surat Nilai Sewa Tanah (Program) [663] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1044 Jumlah aset yang tercatat dalam SIMBADA Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (Program) [9800] PKT1530 Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surat Nilai Sewa Tanah (Program) [663] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1045 Jumlah rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti [6231] PKT614 Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] 1046 Jumlah rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang dihasilkan [6232] PKT614 Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] 1047 Jumlah rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh PD [9192] PKT691 Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 1048 total jumlah rekomendasi pengawasan internal yang diberikan kepada PD [9193] PKT691 Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 1049 Jumlah permohonan rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu [7093] PKT33 Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pelayanan Rekomendasi Teknis Lainnya [376] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1050 Jumlah permohonan rekomendasi teknis yang diproses [6270] PKT33 Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pelayanan Rekomendasi Teknis Lainnya [376] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1051 Jumlah rumah pompa yang dioperasikan tahun t [7091] PKT36 Persentase rumah pompa yang beroperasi "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Rumah pompa [185] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1052 total rumah pompa di Kota Surabaya t [7090] PKT36 Persentase rumah pompa yang beroperasi "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Rumah pompa [185] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1053 Jumlah rumah sehat [5381] PKT653 Persentase Rumah Sehat "" 2022 Dinas Kesehatan Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1054 Jumlah rumah [5434] PKT653 Persentase Rumah Sehat "" 2022 Dinas Kesehatan Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1055 Jumlah rumusan kebijakan di bidang pengawasan yang ditindaklanjuti [9186] PKT694 Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti "" 2022 Inspektorat Kebijakan [428] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 1056 Jumlah rumusan kebijakan Bidang Pengawasan yang diusulkan [9200] PKT694 Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti "" 2022 Inspektorat Kebijakan [428] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 1057 Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat [5482] PKT709 Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan "" 2022 Dinas Kesehatan Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 1058 Jumlah sampel makanan yang diperiksa [5481] PKT709 Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan "" 2022 Dinas Kesehatan Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 1059 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] PKT1473 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Sekretariat Daerah Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1060 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] PKT1473 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Sekretariat Daerah Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1061 Jumlah penerima beasiswa dari keluarga MBR [6206] PKT1502 Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Penerima Beasiswa Pendidikan [357] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1062 Jumlah penerima beasiswa [6207] PKT1502 Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Penerima Beasiswa Pendidikan [357] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1063 Jumlah petugas satpol PP yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM [6927] PKT1143 Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Peningkatan Kapasitas Petugas Satpol PP [201] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1064 Jumlah seluruh aparatur Satpol PP [6147] PKT1143 Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Petugas Satpol PP [666] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1065 Jumlah SD yang terakreditasi A [9512] PKT217 Persentase SD terakreditasi minimal B "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Dasar/setara [141] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1066 Jumlah SD yang terakreditasi B [9513] PKT217 Persentase SD terakreditasi minimal B "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Dasar/setara [141] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1067 Jumlah sentra wisata kuliner yang beroperasi secara optimal [5240] PKT1509 Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Sentra wisata kuliner Pemerintah Kota Surabaya [135] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1068 Jumlah sentra wisata kuliner [5245] PKT1509 Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Sentra wisata kuliner Pemerintah Kota Surabaya [135] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1069 Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi [9179] PKT689 Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi "" 2022 Dinas Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan [423] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1070 Jumlah Sistem Informasi Kesehatan [9180] PKT689 Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi "" 2022 Dinas Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan [423] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1071 Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pembinaan sejarah lokal yang memahami materi [9234] PKT1485 Persentase siswa yang memahami materi sejarah "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Pemahaman Sejarah [515] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 1072 Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pembinaan sejarah lokal [9235] PKT1485 Persentase siswa yang memahami materi sejarah "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Pemahaman Sejarah [515] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 1073 Jumlah SMP yang terakreditasi A [9514] PKT231 Persentase SMP terakreditasi minimal B "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1074 Jumlah SMP yang terakreditasi B [9515] PKT231 Persentase SMP terakreditasi minimal B "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1075 Jumlah SMP [5267] PKT231 Persentase SMP terakreditasi minimal B "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1076 Realisasi penerimaan pajak daerah yang ditagih [5090] PKT436 Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63] KEUANGAN [5.02] 1077 Ketetapan pajak daerah yang ditagih [6058] PKT436 Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63] KEUANGAN [5.02] 1078 Piutang pajak daerah yang ditagih [6059] PKT436 Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63] KEUANGAN [5.02] 1079 Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik [7147] PKT1520 Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik "" 2022 Dinas Sosial Taman Makam Pahlawan [417] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1080 Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola [7148] PKT1520 Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik "" 2022 Dinas Sosial Taman Makam Pahlawan [417] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1081 Jumlah tanah aset yang diproses sertifikasI [7107] PKT195 Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235] KEUANGAN [5.02] 1082 Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan [7020] PKT708 Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas "" 2022 Dinas Kesehatan SDM Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya [464] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1083 Jumlah tenaga kesehatan Pemerintah Kota Surabaya [9278] PKT708 Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas "" 2022 Dinas Kesehatan SDM Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya [464] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1084 Jumlah BUMD yang berhasil dibina [6070] PKT29 Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD "" 2022 Sekretariat Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) [78] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1085 Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi [6380] PKT29 Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD "" 2022 Sekretariat Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) [78] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1086 Jumlah siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD (Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah) yang dilaksanakan [9402] PKT29 Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD "" 2022 Sekretariat Daerah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian [563] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1087 Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah [6632] PKT29 Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD "" 2022 Sekretariat Daerah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian [563] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1088 Jumlah siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD (pelaksanaan kebijakan perekonomian) yang dilaksanakan [9403] PKT29 Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD "" 2022 Sekretariat Daerah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian [563] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1089 Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian [6649] PKT29 Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD "" 2022 Sekretariat Daerah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian [563] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1090 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT944 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Asemrowo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1091 Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlaksana sesuai standar [5135] PKT1096 Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar. "" 2022 Sekretariat Daerah Fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1092 Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang teragendakan [5134] PKT1096 Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar. "" 2022 Sekretariat Daerah Fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1093 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] PKT1475 Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1094 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] PKT1475 Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1095 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] PKT1475 Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1096 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] PKT1475 Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1097 Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9455] PKT1419 Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2022 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1098 Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9456] PKT1419 Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2022 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1099 Jumlah unit penyelenggara pelayanan yang disurvei dan minimal mutu pelayanannya kategori baik [6209] PKT710 Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik "" 2022 Sekretariat Daerah Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1100 Jumlah unit penyelenggara pelayanan yang disurvei [6210] PKT710 Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik "" 2022 Sekretariat Daerah Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1101 Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) Aktif [9379] PKT645 Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif "" 2022 Dinas Kesehatan Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1102 Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) [9378] PKT645 Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif "" 2022 Dinas Kesehatan Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1103 Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran [7033] PKT1491 Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1104 Jumlah pelaku usaha mikro di Surabaya [9464] PKT1491 Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1105 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT791 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Krembangan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1106 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT791 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Krembangan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1107 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT884 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Pabean Cantian Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1108 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT884 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Pabean Cantian Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1109 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT1054 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Karangpilang Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1110 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT1054 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Karangpilang Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1111 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT777 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1112 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT777 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1113 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT944 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Asemrowo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1114 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT849 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Sawahan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1115 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT849 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Sawahan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1116 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT1138 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Gunung Anyar Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1117 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT1138 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Gunung Anyar Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1118 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT1021 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Gayungan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1119 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT1021 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Gayungan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1120 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT1145 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Jambangan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1121 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT1145 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Jambangan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1122 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT898 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Bulak Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1123 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT898 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Bulak Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1124 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT1057 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Sukomanunggal Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1125 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT1057 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Sukomanunggal Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1126 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT788 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Gubeng Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1127 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT788 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Gubeng Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1128 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT1224 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Tandes Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1129 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT1224 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Tandes Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1130 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT969 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Tegalsari Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1131 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT969 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Tegalsari Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1132 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT960 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Bubutan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1133 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT960 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Bubutan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1134 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT861 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Sambikerep Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1135 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT861 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Sambikerep Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1136 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT801 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Kenjeran Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1137 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT801 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Kenjeran Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1138 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT1214 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Pakal Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1139 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT1214 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Pakal Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1140 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT835 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Simokerto Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1141 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT835 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Simokerto Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1142 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT785 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Lakarsantri Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1143 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT785 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Lakarsantri Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1144 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT838 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Wiyung Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1145 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT838 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Wiyung Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1146 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT938 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Wonokromo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1147 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT938 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Wonokromo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1148 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT851 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Mulyorejo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1149 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT851 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Mulyorejo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1150 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT897 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Semampir Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1151 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT897 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Semampir Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1152 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT797 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Sukolilo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1153 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT797 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Sukolilo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1154 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT1017 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Benowo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1155 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT1017 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Benowo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1156 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT983 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Tambaksari Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1157 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT983 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Tambaksari Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1158 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT1097 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Wonocolo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1159 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT1097 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Wonocolo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1160 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT1167 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Rungkut Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1161 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT1167 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Rungkut Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1162 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT853 Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1163 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT853 Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1164 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT817 Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Genteng Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1165 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT817 Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Genteng Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1166 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada pada tahun berjalan (t) [7138] PKT1405 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Layanan Akibat Penegakan Perda/Perkada [455] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1167 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1582 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Pendidikan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1168 Jumlah Warga Negara yang seharusnya memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada pada tahun berjalan (t) [7139] PKT1405 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Layanan Akibat Penegakan Perda/Perkada [455] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1169 Jumlah balita dengan status gizi buruk [5347] PKT652 Prevalensi Balita Gizi Buruk "" 2022 Dinas Kesehatan Balita [165] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1170 Jumlah balita ditimbang [5361] PKT652 Prevalensi Balita Gizi Buruk "" 2022 Dinas Kesehatan Balita [165] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1171 Jumlah guru SD [5312] PKT257 Rasio Guru/ Murid jenjang SD "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1172 Jumlah peserta didik SD [6302] PKT257 Rasio Guru/ Murid jenjang SD "" 2022 Dinas Pendidikan Siswa Sekolah Dasar atau setara [151] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1173 Jumlah guru SMP [5315] PKT258 Rasio Guru/ Murid jenjang SMP "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1174 Jumlah peserta didik SMP [9511] PKT258 Rasio Guru/ Murid jenjang SMP "" 2022 Dinas Pendidikan Siswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1175 Jumlah kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata [9209] PKT1478 Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kesepakatan dengan stakeholder pariwisata [39] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 1176 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT523 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran "" 2022 Sekretariat Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1177 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT523 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran "" 2022 Sekretariat Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1178 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT523 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran "" 2022 Sekretariat Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1179 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT715 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Inspektorat Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1180 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT715 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Inspektorat Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1181 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT715 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Inspektorat Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1182 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT761 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1183 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT761 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1184 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT761 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1185 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT429 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1186 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT429 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1187 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT429 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1188 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT615 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Sosial Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1189 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT615 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Sosial Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1190 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT615 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Sosial Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1191 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1582 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Pendidikan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1192 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2609 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gubeng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1193 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1582 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Pendidikan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1194 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1410 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Asemrowo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1195 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1410 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Asemrowo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1196 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1410 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Asemrowo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1197 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT756 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1198 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT756 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1199 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT756 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1200 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1422 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Benowo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1201 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1422 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Benowo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1202 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1422 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Benowo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1203 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1389 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Bubutan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1204 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1389 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Bubutan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1205 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1389 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Bubutan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1206 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1364 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Bulak Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1207 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1364 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Bulak Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1208 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1364 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Bulak Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1209 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT760 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1210 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT760 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1211 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT760 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1212 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1377 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1213 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1377 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1214 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1377 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1215 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1311 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Gayungan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1216 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2233 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Mulyorejo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1217 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1311 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Gayungan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1218 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1311 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Gayungan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1219 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1331 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Genteng Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1220 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1331 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Genteng Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1221 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1331 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Genteng Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1222 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1572 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Pakal Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1223 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1572 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Pakal Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1224 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1572 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Pakal Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1225 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1401 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Gubeng Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1226 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1401 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Gubeng Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1227 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1401 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Gubeng Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1228 Realisasi Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [9549] TPD695 Indeks Penataan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1229 Target Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [9550] TPD695 Indeks Penataan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1230 Jumlah bangunan ber IMB sampai dengan tahun t [9803] TPD695 Indeks Penataan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Data Bangunan yang memiliki izin [641] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1231 Jumlah keseluruhan bangunan yang telah ditetapkan [9542] TPD695 Indeks Penataan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Data Bangunan yang memiliki izin [641] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1232 Luas tanah yang dibebaskan [9552] TPD781 Indeks Pertanahan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan tanah/lahan [646] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1233 Luas tanah rencana [9553] TPD781 Indeks Pertanahan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan tanah/lahan [646] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1234 Nilai Indeks Inovasi Daerah [9250] TPD637 Nilai Indeks Inovasi Daerah "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Master Data Angka [998] PERENCANAAN [5.01] 1235 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD702 Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1236 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD669 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Wonokromo Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1237 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD657 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Bubutan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1238 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD672 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Pabean Cantian Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1239 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD667 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Sawahan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1240 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD665 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1241 Nilai kepuasan masyarakat unit layanan admindukcapil [6328] TPD683 Nilai Kepuasan Masyarakat pada Layanan Administrasi Kependudukan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1242 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD773 Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan "" 2022 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1243 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD775 Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan "" 2022 Dinas Kesehatan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1244 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD774 Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan "" 2022 RSUD Bhakti Dharma Husada Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1245 Jumlah pelaku usaha industri yang patuh [9380] TPD741 Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan usaha "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Pelaku Usaha Industri [573] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 1246 Jumlah pelaku usaha industri [9381] TPD741 Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan usaha "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Pelaku Usaha Industri [573] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 1247 Realisasi pendapatan daerah yang dihitung [9241] TPD779 Persentase kontribusi Pendapatan terhadap APBD "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63] KEUANGAN [5.02] 1248 Realisasi APBD [9242] TPD779 Persentase kontribusi Pendapatan terhadap APBD "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63] KEUANGAN [5.02] 1249 Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup [6782] TPD555 Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tertib Sistem Tata Kearsipan [30] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 1250 Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD) [5101] TPD555 Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1251 Jumlah BUMD keseluruhan [5123] TPD555 Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) [78] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1252 Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang dilaksanakan [9467] TPD867 Persentase pelaksanaan fungsi DPRD "" 2022 Sekretariat DPRD Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81] SEKRETARIAT DPRD [4.02] 1253 Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang direncanakan [9468] TPD867 Persentase pelaksanaan fungsi DPRD "" 2022 Sekretariat DPRD Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81] SEKRETARIAT DPRD [4.02] 1254 Pelanggaran perda yang diselesaikan [7143] TPD727 Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Pelanggaran Perda [452] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1255 Pelanggaran Perda yang ditangani [7144] TPD727 Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Pelanggaran Perda [452] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1256 Total hasil produksi perikanan budidaya [5052] TPD865 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pembudidaya Kelautan dan Perikanan [32] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 1257 Total hasil produksi perikanan tangkap [9277] TPD865 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nelayan perikanan tangkap [31] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 1258 Total hasil produksi perikanan budidaya [5052] TPD865 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pembudidaya Kelautan dan Perikanan [32] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 1259 Total hasil produksi perikanan tangkap [9277] TPD865 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nelayan perikanan tangkap [31] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 1260 Total hasil produksi perikanan budidaya [5052] TPD865 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pembudidaya Kelautan dan Perikanan [32] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 1261 Total hasil produksi perikanan tangkap [9277] TPD865 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nelayan perikanan tangkap [31] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 1262 Total produksi sektor pertanian [5055] TPD866 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Produktivitas Bidang Pertanian [45] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1263 Total produksi pertanian khusus tahun 2016 hingga 2020 [9509] TPD866 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Produktivitas Bidang Pertanian [45] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1264 Jumlah medali yang didapatkan atlet pada event olahraga regional, nasional dan/atau internasional [6036] SPD698 Indeks prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Atlet Kota Surabaya [1] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 1265 Jumlah atlet yang dikirim ke event olahraga regional, nasional dan/atau internasional [6049] SPD698 Indeks prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Atlet Kota Surabaya [1] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 1266 Jumlah jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi [9212] SPD243 Konektivitas jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi "" 2022 Dinas Perhubungan Transportasi Multimoda [511] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1267 Jumlah Target jaringan transportasi Multimoda yang ditentukan [9213] SPD243 Konektivitas jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi "" 2022 Dinas Perhubungan Transportasi Multimoda [511] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1268 Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [5046] SPD268 Nilai Investasi Daerah "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 1269 Persentase Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk dan Aktif [9809] SPD64 Penanganan Bencana yang Terintegrasi "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1270 Persentase Pelatihan Pencegahan dan pengurangan resiko bencana [9810] SPD64 Penanganan Bencana yang Terintegrasi "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1271 Persentase Sarana Penanggulangan Bencana yang diadakan [9811] SPD64 Penanganan Bencana yang Terintegrasi "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1272 Persentase Penanggulangan kejadian bencana [9812] SPD64 Penanganan Bencana yang Terintegrasi "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1273 Persentase Penanganan Korban Bencana [9813] SPD64 Penanganan Bencana yang Terintegrasi "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1274 Persentase pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik fungsi dari sistem proteksi kebakaran [9804] SPD65 Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1275 Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi [9805] SPD65 Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1276 Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit [9806] SPD65 Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1277 Persentase pelaksanaan tugas operasional dengan SDM secara baik [9807] SPD65 Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1278 Persentase sarana prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik [9808] SPD65 Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1279 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD441 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Kenjeran Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1280 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD443 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Wonokromo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1281 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD451 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Genteng Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1282 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD517 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Tandes Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1283 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD161 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Sukolilo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1284 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD455 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Wiyung Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1285 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD549 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Wonocolo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1286 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD515 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Tambaksari Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1287 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD508 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Tegalsari Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1288 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD99 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Krembangan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1289 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD55 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Simokerto Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1290 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD530 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Jambangan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1291 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD479 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Rungkut Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1292 Jumlah UTTP yang bertanda tera sah [9273] SPD696 Persentase Alat UTTP bertanda tera sah "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 1293 Jumlah potensi UTTP yang menjadi kewenangan [9834] SPD696 Persentase Alat UTTP bertanda tera sah "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 1294 Jumlah aset tanah dan/atau bangunan yang terverifikasi pada sistem pengamanan dan pengelolaan aset [5494] SPD711 Persentase aset tanah dan bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan aset tanah dan bangunan "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235] KEUANGAN [5.02] 1295 Jumlah total aset tanah dan/atau bangunan yang terdata [9564] SPD711 Persentase aset tanah dan bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan aset tanah dan bangunan "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235] KEUANGAN [5.02] 1296 Masyarakat yang terjangkau informasi publik [9299] SPD338 Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Masyarakat yang terjangkau informasi publik [544] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1297 Jumlah jenis seni budaya yang dikembangkan/dianggap lestari [9239] SPD689 Persentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kelompok Seni Budaya [18] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 1298 Jumlah jenis seni budaya yang terdata [9240] SPD689 Persentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kelompok Seni Budaya [18] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 1299 realisasi rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu [9830] SPD36 Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1300 target rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu [9831] SPD36 Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1301 realisasi rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain [9832] SPD36 Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1302 target rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain [9833] SPD36 Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1303 Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi [9258] SPD695 Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pelaku Usaha Perdagangan [465] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 1304 Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota yang disusun dan dilaporkan tepat waktu [6225] SPD372 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Kota [363] PERENCANAAN [5.01] 1305 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu [7071] SPD372 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405] PERENCANAAN [5.01] 1306 Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota [6226] SPD372 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Kota [363] PERENCANAAN [5.01] 1307 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah [7072] SPD372 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405] PERENCANAAN [5.01] 1308 Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah [9768] SPD58 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Bangunan Gedung Daerah [612] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1309 Rencana ketersediaan sarana dan prasaranan bangunan gedung milik pemerintah [9769] SPD58 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rencana Pembangunan Gedung Baru [668] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1310 Jumlah kejadian anarkis [5445] SPD652 Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Potensi Kejadian Anarkis [197] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1311 Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD [6140] SPD652 Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Potensi Kejadian Anarkis [197] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1312 Jumlah Laporan Hasil Laporan Pengawasan internal yang diselesaikan [9205] SPD490 Persentase Laporan Hasil Pengawasan internal yang diselesaikan "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 1313 Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan [9206] SPD490 Persentase Laporan Hasil Pengawasan internal yang diselesaikan "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 1314 Jumlah Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP [7106] SPD289 Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 1315 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun [9142] SPD289 Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 1316 Jumlah Ibu Hamil K4 di fasilitas kesehatan [5345] PKT650 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 "" 2022 Dinas Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas [161] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1317 Jumlah dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS [6430] SPD289 Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 1318 Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun [6408] SPD289 Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 1319 Jumlah PAUD (TK) yang terakreditasi [5252] SPD193 Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi "" 2022 Dinas Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1320 Jumlah SD/MI yang terakreditasi [5262] SPD193 Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Dasar/setara [141] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1321 Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi [5272] SPD193 Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1322 Jumlah PAUD (TK) [5251] SPD193 Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi "" 2022 Dinas Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1323 Jumlah SD [5257] SPD193 Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Dasar/setara [141] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1324 Jumlah MI [5255] SPD193 Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Dasar/setara [141] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1325 Jumlah SMP [5267] SPD193 Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1326 Jumlah MTs [5265] SPD193 Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1327 Jumlah lokasi/wilayah bersih dari sampah [9428] SPD705 Persentase lokasi/wilayah yang terjaga kebersihannya "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Terjaga Kebersihan [600] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1328 jumlah lokasi yang bebas pelanggaran perda dan perkada [9431] SPD324 Persentase lokasi yang bebas pelanggaran Perda dan Perkada "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Pelanggaran Perda [452] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1329 seluruh lokasi bebas pelanggaran perda dan perkada yang direncanakan [9429] SPD324 Persentase lokasi yang bebas pelanggaran Perda dan Perkada "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Rencana Penegakan Perda/Perkada [601] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1330 Jumlah peserta yang kesadaran lingkungan hidupnya meningkat [9415] SPD62 Persentase masyarakat yang kesadaran akan upaya pelestarian lingkungan hidupnya meningkat "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1331 Jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti pemberian materi lingkungan hidup [6257] SPD62 Persentase masyarakat yang kesadaran akan upaya pelestarian lingkungan hidupnya meningkat "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1332 Jumlah bangunan ber IMB sampai dengan tahun t [9803] SPD721 Persentase meningkatnya bangunan yang ber IMB "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Data Bangunan yang memiliki izin [641] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1333 Jumlah keseluruhan bangunan yang telah ditetapkan [9542] SPD721 Persentase meningkatnya bangunan yang ber IMB "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Data Bangunan yang memiliki izin [641] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1334 Jumlah museum yang telah distandardisasi [7063] SPD690 Persentase museum yang telah distandardisasi "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Museum Pemerintah Kota Surabaya [394] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 1335 Jumlah museum yang dikelola [7062] SPD690 Persentase museum yang telah distandardisasi "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Museum Pemerintah Kota Surabaya [394] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 1336 Jumlah narasi sejarah yang dipublikasikan [9236] SPD691 Persentase narasi sejarah yang dipublikasikan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Publikasi Narasi Sejarah [516] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 1337 Jumlah narasi sejarah yang berhubungan dengan bangunan / peristiwa tentang sejarah perjuangan kepahlawanan / 10 Nopember di Surabaya tahun dasar [9237] SPD691 Persentase narasi sejarah yang dipublikasikan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Publikasi Narasi Sejarah [516] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 1338 Panjang jalan yang diperbaki [9840] SPD142 Persentase panjang jalan kota yang diperbaiki "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Jalan Kota Surabaya [181] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1339 Total panjang jalan [9517] SPD142 Persentase panjang jalan kota yang diperbaiki "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Indeks Kebinamargaan [673] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1340 Jumlah kader kepemudaan yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan [9328] SPD699 Persentase partisipasi kader aktif kepemudaan dalam pembangunan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 1341 Jumlah kader aktif kepemudaan [9329] SPD699 Persentase partisipasi kader aktif kepemudaan dalam pembangunan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 1342 Jumlah PD yang dilakukan pendampingan tidak mengalami kasus berulang [9197] SPD417 Persentase PD yang didampingi tidak mengalami kasus berulang "" 2022 Inspektorat Pendampingan [427] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 1343 Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan RSUD [9441] SPD417 Persentase PD yang didampingi tidak mengalami kasus berulang "" 2022 Inspektorat Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1344 Jumlah pegawai aktif yang dapat ditingkatkan kualitasnya [9579] SPD216 Persentase pegawai yang dapat ditingkatkan kualitasnya "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 1345 Jumlah pegawai aktif [7103] SPD216 Persentase pegawai yang dapat ditingkatkan kualitasnya "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 1346 Realisasi Dokumen Rencana Tata Ruang [9544] SPD54 Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1347 Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat [5482] SPD416 Persentase peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat "" 2022 Dinas Kesehatan Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 1348 Jumlah indikator yang ditingkatkan dan/atau dipertahankan level kematangannya [9275] SPD332 Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Nilai target indikator SPBE [533] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1349 total seluruh indikator (kebijakan, tata kelola dan manajemen) yang menjadi kewenangan [9276] SPD332 Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Nilai target indikator SPBE [533] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1350 Jumlah pelaku usaha industri yang mengurus perizinan [9382] SPD662 Persentase peningkatan pelaku usaha yang mengurus perizinan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Pelaku Usaha Industri [573] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 1351 Jumlah bibit penulis dan pendongeng yang dihasilkan [6375] SPD456 Persentase Penulis dan Pendongeng yang dihasilkan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bibit Pendongeng dan Penulis [610] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23] 1352 Tingkat kecelakaan [5234] SPD425 Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas "" 2022 Dinas Perhubungan Tingkat kecelakaan lalu lintas [130] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1353 Tingkat kecelakaan [5234] SPD425 Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas "" 2022 Dinas Perhubungan Tingkat kecelakaan lalu lintas [130] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1354 Tingkat kecelakaan [5234] SPD425 Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas "" 2022 Dinas Perhubungan Tingkat kecelakaan lalu lintas [130] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1355 Lokasi Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur [9849] SPD710 Persentase penyediaan tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan umum "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pembebasan lahan/bangunan yang disediakan untuk kepentingan umum [236] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN [2.10] 1356 Target penyediaan tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan umum [9492] SPD710 Persentase penyediaan tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan umum "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pembebasan lahan/bangunan yang disediakan untuk kepentingan umum [236] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN [2.10] 1357 Jumlah penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan pada tahun t [9462] SPD723 Persentase penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Perusahaan Jasa Konstruksi [608] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 1358 Jumlah target pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi pada tahun t [9463] SPD723 Persentase penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Perusahaan Jasa Konstruksi [608] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 1359 penyelesaian permasalahan tanpa melalui jalur hukum [9551] SPD433 Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 1360 Jumlah permasalahan perempuan dan anak pada [5409] SPD433 Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 1361 jumlah permohonan yang selesai tepat waktu (pencatatan) [9314] SPD412 Persentase permohonan layanan Pencatatan Sipil yang selesai tepat waktu "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 1362 Jumlah sasaran ibu hamil [5358] PKT650 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 "" 2022 Dinas Kesehatan Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1363 jumlah permohonan yg diterbitkan (pencatatan) [9315] SPD412 Persentase permohonan layanan Pencatatan Sipil yang selesai tepat waktu "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 1364 Jumlah permohonan yang selesai tepat waktu (pendaftaran) [9312] SPD396 Persentase permohonan layanan Pendaftaran Penduduk yang selesai tepat waktu "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 1365 Jumlah permohonan yg diterbitkan (pendaftaran) [9313] SPD396 Persentase permohonan layanan Pendaftaran Penduduk yang selesai tepat waktu "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 1366 Total omzet usaha mikro binaan [5246] SPD703 Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1367 Total omzet usaha mikro binaan [5246] SPD703 Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1368 Jumlah Puskesmas Kota Surabaya [5326] SPD393 Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1369 Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya [5333] SPD393 Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama "" 2022 Dinas Kesehatan Rumah Sakit Kota Surabaya [157] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1370 Jumlah penanganan serangan [9300] SPD654 Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Sistem Keamanan Informasi [545] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1371 Jumlah serangan [9302] SPD654 Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Sistem Keamanan Informasi [545] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1372 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada pasar kerja formal [9377] SPD132 Persentase tenaga kerja yang terserap pada Pasar Kerja Formal "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan pencari kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 1373 Jumlah pencari kerja yang terdaftar [5466] SPD132 Persentase tenaga kerja yang terserap pada Pasar Kerja Formal "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan pencari kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 1374 Realisasi capaian pendapatan asli daerah dari retribusi IMB [9495] SPD720 Persentase tercapainya pendapatan asli daerah dari retribusi IMB "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi IMB [624] KEUANGAN [5.02] 1375 Target pendapatan asli daerah dari retribusi IMB [9496] SPD720 Persentase tercapainya pendapatan asli daerah dari retribusi IMB "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi IMB [624] KEUANGAN [5.02] 1376 Jumlah rumah layak huni yang dibangun/direhabilitasi [9485] SPD50 Persentase tercapainya penyediaan rumah layak huni "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan rumah layak huni [620] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 1377 Kebutuhan rumah layak huni yang telah ditetapkan [9486] SPD50 Persentase tercapainya penyediaan rumah layak huni "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan rumah layak huni [620] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 1378 Jumlah usaha yang memenuhi syarat ketaatan terhadap kondisi baku mutu air dalam pengelolaan lingkungan [9404] SPD43 Persentase tingkat pemenuhan ketaatan pelaku kegiatan usaha terhadap kondisi baku mutu air dalam pengelolaan lingkungan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Ketaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan [114] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1379 Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omzetnya [9256] SPD694 Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1380 Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran [7033] SPD694 Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1381 Jumlah peserta didik kesetaraan hasil outreach yang aktif di sekolah nonformal [9578] SPD632 Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan "" 2022 Dinas Pendidikan Anak Tidak Sekolah [659] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1382 Jumlah penduduk tidak sekolah yang terdata dari hasil outreach [9771] SPD632 Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan "" 2022 Dinas Pendidikan Anak Tidak Sekolah [659] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1383 Jumlah indikator program Sekretariat Daerah yang memiliki capaian lebih dari atau sama dengan 85% [9336] SPD92 Presentase keberhasilan penyelenggaraan program lingkup sekretariat daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407] PERENCANAAN [5.01] 1384 Jumlah indikator program Sekretariat Daerah [9337] SPD92 Presentase keberhasilan penyelenggaraan program lingkup sekretariat daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407] PERENCANAAN [5.01] 1385 Jumlah balita dengan status gizi stunting [6120] SPD389 Prevalensi Balita Stunting "" 2022 Dinas Kesehatan Balita [165] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1386 Jumlah balita ditimbang [5361] SPD389 Prevalensi Balita Stunting "" 2022 Dinas Kesehatan Balita [165] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1387 ASFR [9583] SPD637 Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 1388 Rata-rata load factor Angkutan Trunk [7131] SPD91 Rata-rata Load Factor Angkutan Trunk dan Feeder "" 2022 Dinas Perhubungan Angkutan Umum Kota Surabaya [451] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1389 Rata-rata load factor Angkutan Feeder [7132] SPD91 Rata-rata Load Factor Angkutan Trunk dan Feeder "" 2022 Dinas Perhubungan Angkutan Umum Kota Surabaya [451] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1390 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD643 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Simokerto Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1391 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD487 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Bulak Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1392 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD488 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Semampir Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1393 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD610 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Sawahan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1394 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD492 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Rungkut Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1395 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD613 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Sambikerep Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1396 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD537 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Mulyorejo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1397 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD471 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Lakarsantri Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1398 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD513 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Pakal Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1399 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD172 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Pabean Cantian Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1400 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD475 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Gayungan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1401 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD478 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Krembangan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1402 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD540 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Sukomanunggal Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1403 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD641 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Gunung Anyar Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1404 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1205 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Bulak Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1405 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD491 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Wonokromo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1406 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD605 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Gubeng Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1407 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD603 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Genteng Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1408 Jumlah sasaran ibu bersalin/nifas [5359] PKT649 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes) "" 2022 Dinas Kesehatan Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1409 Jumlah ketersediaan bahan pangan [6034] PKT706 Indeks Kecukupan Pangan Pokok "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penguatan cadangan pangan [234] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 1410 Jumlah penduduk [5487] PKT706 Indeks Kecukupan Pangan Pokok "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 1411 Jumlah kebutuhan bahan pangan pertahun perkapita [6253] PKT706 Indeks Kecukupan Pangan Pokok "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penguatan cadangan pangan [234] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 1412 Total lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat [6630] PKT1379 Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lahan Aset untuk Pertanian [472] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1413 Total lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat tahun dasar [9777] PKT1379 Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lahan Aset untuk Pertanian [472] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1414 Kecepatan rata- rata per ruas jalan [5233] PKT733 Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota "" 2022 Dinas Perhubungan Kecepatan rata-rata kendaraan [128] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1415 jumlah respon terhadap permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking 1 x 24 [9175] PKT988 Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking 1 x 24 jam "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 1416 Jumlah pengaduan yang diterima [6850] PKT988 Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking 1 x 24 jam "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 1417 jumlah respon terhadap permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking 1 x 24 jam [9176] PKT1263 Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking 1 x 24 jam "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 1418 Jumlah permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking yang dilaporkan [9177] PKT1263 Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking 1 x 24 jam "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 1419 Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan yang selesai tepat waktu (jenjang SD/setara) [9163] PKT1262 Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Izin Operasional Sekolah [435] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1420 Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan yang selesai tepat waktu (jenjang SMP/setara) [9164] PKT1262 Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Izin Operasional Sekolah [435] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1421 Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan (jenjang SD/setara) [9165] PKT1262 Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Izin Operasional Sekolah [435] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1422 Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan (jenjang SMP/setara) [9166] PKT1262 Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Izin Operasional Sekolah [435] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1423 Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang tepat waktu [9326] PKT486 Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 1424 Jumlah bahan pangan segar yang disampling dan aman [5480] PKT441 Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 1425 Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang selesai [9327] PKT486 Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 1426 Luas Jalan yang diperbaiki [7088] PKT26 Luas jalan yang diperbaiki "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Jalan Kota Surabaya [181] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1427 Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur [5499] PKT184 Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pembebasan lahan/bangunan yang disediakan untuk kepentingan umum [236] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN [2.10] 1428 Jumlah bangunan ber IMB sampai dengan [5433] PKT67 Persentase bangunan yang ber IMB "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Bangunan Kota Surabaya [190] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1429 Jumlah keseluruhan bangunan yang belum ber IMB [9539] PKT67 Persentase bangunan yang ber IMB "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Data Bangunan yang memiliki izin [641] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1430 Jumlah cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian [9233] PKT1481 Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Cagar budaya [19] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 1431 Jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan [9232] PKT1481 Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Cagar budaya [19] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 1432 Jumlah kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani 24 jam [9375] PKT669 Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani 1 x 24 Jam "" 2022 Dinas Kesehatan Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1433 Jumlah kelurahan yang mengalami KLB [5379] PKT669 Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani 1 x 24 Jam "" 2022 Dinas Kesehatan Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1434 Jumlah Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi [7065] PKT416 Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Promosi Investasi [396] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 1435 Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi [6384] PKT416 Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Promosi Investasi [396] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 1436 Jumlah indikator program perangkat daerah mitra yang tercapai diatas 76% [7073] PKT1026 Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76% "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407] PERENCANAAN [5.01] 1437 Jumlah Indikator Program Perangkat Daerah mitra [7074] PKT1026 Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76% "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407] PERENCANAAN [5.01] 1438 Jumlah lokasi IPAL komunal yang dibangun [7092] PKT70 Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) SIGIS [118] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1439 Jumlah target pembangunan lokasi IPAL komunal [9364] PKT70 Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sistem Pengelolaan Air Limbah [561] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1440 Data indikator RPJMD yang disediakan [6054] PKT623 Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Data Perencanaan Pembangunan (Indikator RPJMD) [17] PERENCANAAN [5.01] 1441 Data indikator RPJMD yang dibutuhkan [6055] PKT623 Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Data Perencanaan Pembangunan (Indikator RPJMD) [17] PERENCANAAN [5.01] 1442 Jumlah data statistik yang dibutuhkan untuk publikasi [9303] PKT1406 Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Dokumen Statistik Sektoral [437] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20] 1443 Jumlah data statistik dianalisa [9304] PKT1406 Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Dokumen Statistik Sektoral [437] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20] 1444 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1130 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1445 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1130 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1446 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1130 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1447 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1205 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Bulak Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1448 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1130 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1449 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1187 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Wonocolo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1450 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1187 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Wonocolo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1451 Jumlah dokumen perencanaan sistem drainase perkotaan yang disusun [6445] K181 Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Drainase [557] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1452 Jumlah dokumen pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun [6453] K181 Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Drainase [557] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1453 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun [6438] K1205 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490] PERENCANAAN [5.01] 1454 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun [6439] K1205 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490] PERENCANAAN [5.01] 1455 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun [6440] K744 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang disusun "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490] PERENCANAAN [5.01] 1456 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun [6441] K744 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang disusun "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490] PERENCANAAN [5.01] 1457 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun [6442] K1377 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490] PERENCANAAN [5.01] 1458 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang disusun [6443] K1377 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490] PERENCANAAN [5.01] 1459 Jumlah dokumen sengketa bangunan aset yang ditangani [7115] K1866 Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kasus tanah dan bangunan yang ditangani [520] KEUANGAN [5.02] 1460 Jumlah dokumen sengketa tanah aset yang ditangani [7116] K1866 Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kasus tanah dan bangunan yang ditangani [520] KEUANGAN [5.02] 1461 Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Rumah Sakit) [6457] K830 Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau "" 2022 Dinas Kesehatan Rumah Sakit Kota Surabaya [157] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1462 Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Puskesmas) [9430] K830 Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1463 Jumlah kegiatan penanganan sampah yang dilakukan [9406] K1719 Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Penanganan Sampah [594] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1464 Jumlah jenis kegiatan terkait peningkatan pemuda pelopor [9224] K1846 Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor dan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 1465 Jumlah jenis kegiatan terkait peningkatan pemuda kader anti kenakalan remaja [9225] K1846 Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor dan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 1466 Jumlah kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata [6574] K1816 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dilaksanakan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Pengembangan SDM Kepariwisataan [508] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 1467 Jumlah pelatihan dasar SDM kepariwisataan [6817] K1816 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dilaksanakan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Pengembangan SDM Kepariwisataan [508] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 1468 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun [9142] K655 Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 1469 Jumlah jawaban terhadap permohonan informasi publik ke PPID Kota Surabaya 17 hari kerja [7120] K1265 Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID 17 hari kerja "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Pelayanan PPID [439] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1470 Jumlah permohonan informasi publik ke PPID Kota Surabaya [7121] K1265 Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID 17 hari kerja "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Pelayanan PPID [439] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1471 Jumlah kegiatan pelatihan dengan memberdayakan masyarakat di wilayah Kota Surabaya [9202] K73 Kegiatan pelatihan dengan memberdayakan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sosialisasi, dan Pelatihan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan [408] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1472 Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan yang selesai tepat waktu (jenjang SD/setara) [9163] K1911 Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Izin Operasional Sekolah [435] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1473 Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan (jenjang SD/setara) [9165] K1911 Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Izin Operasional Sekolah [435] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1474 Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan yang selesai tepat waktu (jenjang SMP/setara) [9164] K1912 Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Izin Operasional Sekolah [435] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1475 Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan (jenjang SMP/setara) [9166] K1912 Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Izin Operasional Sekolah [435] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1476 Total luas pembebasan lahan/ tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur [9369] K169 Luas lahan/tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan infrastruktur "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pembebasan Lahan/Tanah [570] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1477 Jumlah PD, Unit Kerja, dan BUMD yang sistem kearsipannya dievaluasi [9445] K1046 PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tertib Sistem Tata Kearsipan [30] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 1478 Rata-rata lama penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah [9134] K1913 Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah "" 2022 Dinas Pendidikan Anak Tidak Sekolah [659] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1479 Jumlah tenaga operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan terlatih [7081] K66 Pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Petugas Pemadam Kebakaran [218] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1480 Jumlah PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda yang mendapatkan Jaminan Kesehatan [6781] K1440 Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda "" 2022 Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan [159] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1481 Jumlah PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda yang mendapatkan Jaminan Kesehatan [6781] K1440 Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda "" 2022 Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan [159] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1482 Jumlah lokasi untuk penyelenggaraan prasarana jalan [9201] K614 Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya "" 2022 Dinas Perhubungan Perlengkapan Jalan dan Prasarana Jalan [122] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1483 Jumlah aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola [6362] K243 Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235] KEUANGAN [5.02] 1484 Total aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola [7159] K243 Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235] KEUANGAN [5.02] 1485 Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan [6423] K1918 Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan "" 2022 Sekretariat Daerah Tender Pengadaan Lelang Barang/Jasa [480] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1486 Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang masuk [9128] K1918 Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan "" 2022 Sekretariat Daerah Tender Pengadaan Lelang Barang/Jasa [480] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1487 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] K377 Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1488 Jumlah hewan sehat [9305] K369 Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Data Pengobatan Hewan [51] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1489 Jumlah populasi hewan [5058] K369 Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Data Pengobatan Hewan [51] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1490 Jumlah jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan yang terbangun [6254] K1910 Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Rumah tapak tidak layak huni (Program RSDK dan Sanitasi) [195] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 1491 Jumlah target jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan [6255] K1910 Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Rumah tapak tidak layak huni (Program RSDK dan Sanitasi) [195] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 1492 Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi [6502] K1663 Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi "" 2022 RSUD Bhakti Dharma Husada Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1493 Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di RS yang direncanakan [7149] K1663 Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi "" 2022 RSUD Bhakti Dharma Husada Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1494 Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi [6502] K1579 Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi "" 2022 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1495 Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di RS yang direncanakan [7149] K1579 Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi "" 2022 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1496 Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan gaji dan/atau tunjangan [6610] K631 Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1497 Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan dana penunjang operasional [6609] K631 Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH [469] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1498 Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang direncanakan mendapatkan gaji dan/atau tunjangan [7161] K631 Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1499 Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang direncanakan mendapatkan dana penunjang operasional [7162] K631 Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH [469] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1500 Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlaksana sesuai standar [5135] K90 Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1501 Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang teragendakan [5134] K90 Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1502 Jumlah Usaha yang Sesuai dengan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Surabaya [9167] K537 Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peta Potensi dan Peluang Usaha [499] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 1503 Total jumlah usaha yang berpeluang investasi [9168] K537 Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peta Potensi dan Peluang Usaha [499] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 1504 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K155 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1505 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K155 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1506 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K155 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1507 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1218 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tambaksari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1508 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K824 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kesehatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1509 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K824 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kesehatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1510 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K824 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kesehatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1511 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K630 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1512 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K914 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1513 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K914 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1514 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K914 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1515 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K768 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1516 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K768 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1517 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K768 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1518 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1142 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonokromo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1519 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1142 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonokromo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1520 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1142 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonokromo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1521 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1094 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wiyung Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1522 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1094 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wiyung Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1523 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1094 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wiyung Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1524 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K609 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1525 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K609 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1526 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K609 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1527 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1228 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tegalsari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1528 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1228 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tegalsari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1529 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1228 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tegalsari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1530 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1218 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tambaksari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1531 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1218 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tambaksari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1532 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K601 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukomanunggal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1533 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K601 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukomanunggal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1534 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1288 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pakal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1535 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1288 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pakal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1536 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1288 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pakal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1537 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K346 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pabean Cantian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1538 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K346 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pabean Cantian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1539 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K346 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pabean Cantian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1540 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1292 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Mulyorejo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1541 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1292 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Mulyorejo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1542 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1292 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Mulyorejo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1543 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1574 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Krembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1544 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1574 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Krembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1545 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1574 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Krembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1546 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1417 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Kenjeran Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1547 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1417 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Kenjeran Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1548 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1417 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Kenjeran Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1549 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K805 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Karangpilang Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1550 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K805 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Karangpilang Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1551 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K805 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Karangpilang Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1552 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1362 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonocolo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1553 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1362 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonocolo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1554 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1362 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonocolo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1555 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1415 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Jambangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1556 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1415 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Jambangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1557 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1415 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Jambangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1558 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K9 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 RSUD Bhakti Dharma Husada Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1559 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K388 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1560 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K388 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1561 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1252 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Benowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1562 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1252 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Benowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1563 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1252 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Benowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1564 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K502 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Asemrowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1565 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K502 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Asemrowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1566 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K502 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Asemrowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1567 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K819 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Inspektorat Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1568 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K819 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Inspektorat Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1569 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K819 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Inspektorat Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1570 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K858 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1571 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K858 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1572 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K858 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1573 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K909 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1574 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K909 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1575 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K909 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1576 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K490 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1577 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K490 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1578 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K490 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1579 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K870 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1580 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K870 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1581 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K870 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1582 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1219 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sosial Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1583 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1219 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sosial Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1584 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1219 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sosial Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1585 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1838 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1586 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1838 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1587 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1838 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1588 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K757 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1589 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K757 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1590 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K757 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1591 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1409 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1592 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1409 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1593 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1409 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1594 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K75 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1595 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K75 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1596 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K75 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1597 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1179 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1598 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1179 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1599 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1179 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1600 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K325 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1601 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K325 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1602 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K325 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1603 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K531 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1604 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K531 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1605 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K531 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1606 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K449 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pendidikan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1607 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K449 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pendidikan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1608 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K449 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pendidikan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1609 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K895 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1610 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K895 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1611 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K895 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1612 Jumlah berkas perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu [7165] K386 Persentase ketepatan waktu penerbitan berkas perizinan dan non perizinan lingkup pertanian yang diproses "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1613 Jumlah berkas perizinan dan non perizinan yang diterbitkan [7168] K386 Persentase ketepatan waktu penerbitan berkas perizinan dan non perizinan lingkup pertanian yang diproses "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1614 Jumlah dokumen evaluasi PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu [6056] K332 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah [60] PERENCANAAN [5.01] 1615 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun [6432] K332 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah [60] PERENCANAAN [5.01] 1616 Jumlah persetujuan lingkungan yang diterbitkan tepat waktu [7136] K1919 Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pelayanan Perizinan Lingkungan [593] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1617 Jumlah persetujuan lingkungan yang diterbitkan [6899] K1919 Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pelayanan Perizinan Lingkungan [593] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1618 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] K1885 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1619 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] K1885 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1620 Jumlah surat masuk tersampaikan tepat waktu [9126] K913 Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran "" 2022 Sekretariat Daerah Proses Surat Masuk [477] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1621 Jumlah surat masuk [9127] K913 Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran "" 2022 Sekretariat Daerah Proses Surat Masuk [477] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1622 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran [9815] K913 Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran "" 2022 Sekretariat Daerah Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1623 Jumlah gaji dan tunjangan DPRD yang dibayarkan tepat waktu [7054] K899 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD "" 2022 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1624 Jumlah gaji dan tunjangan DPRD yang dibayarkan [7055] K899 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD "" 2022 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1625 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] K851 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1626 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] K851 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1627 Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang diadakan [6589] K10 Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit "" 2022 RSUD Bhakti Dharma Husada Alat Kesehatan (Alkes), Penunjang Medik, dan Sarana Kesehatan Lainnya [457] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1628 Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang diadakan dari DBHCHT [6590] K10 Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit "" 2022 RSUD Bhakti Dharma Husada Alat Kesehatan (Alkes), Penunjang Medik, dan Sarana Kesehatan Lainnya [457] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1629 Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang direncanakan [7150] K10 Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit "" 2022 RSUD Bhakti Dharma Husada Alat Kesehatan (Alkes), Penunjang Medik, dan Sarana Kesehatan Lainnya [457] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1630 Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang diadakan [6589] K1587 Persentase pemenuhan sarana fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD dr. Mohamad Soewandhie "" 2022 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Alat Kesehatan (Alkes), Penunjang Medik, dan Sarana Kesehatan Lainnya [457] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1631 Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang direncanakan [7150] K1587 Persentase pemenuhan sarana fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD dr. Mohamad Soewandhie "" 2022 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Alat Kesehatan (Alkes), Penunjang Medik, dan Sarana Kesehatan Lainnya [457] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1632 Jumlah gangguan jaringan yang tertangani tepat waktu [7066] K1267 Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO 1 x 24 jam b. Jaringan FO 3 x 24 jam "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gangguan terkait TIK [399] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1633 Jumlah laporan gangguan jaringan yang masuk [7067] K1267 Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO 1 x 24 jam b. Jaringan FO 3 x 24 jam "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gangguan terkait TIK [399] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1634 Jumlah gangguan aplikasi yang tertangani tepat waktu [7068] K1266 Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi 1 x 24 jam "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gangguan terkait TIK [399] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1635 Jumlah laporan gangguan aplikasi yang masuk [7069] K1266 Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi 1 x 24 jam "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gangguan terkait TIK [399] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1636 jumlah pengaduan permasalahan lingkungan hidup [9394] K180 Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Permasalahan Lingkungan Hidup [585] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1637 Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani [6891] K180 Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Permasalahan Lingkungan Hidup [585] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1638 Jumlah materi peningkatan kapasitas SDM adminduk yang diberikan [9531] K813 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan Melalui Media Cetak dan Elektronik [636] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 1639 Jumlah materi peningkatan kapasitas SDM adminduk yang direncanakan [9532] K813 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan Melalui Media Cetak dan Elektronik [636] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 1640 Jumlah realisasi bantuan keuangan yang dicairkan [7112] K1383 Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer dan Dana Darurat [429] KEUANGAN [5.02] 1641 Jumlah bantuan keuangan yang diajukan [7111] K1383 Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer dan Dana Darurat [429] KEUANGAN [5.02] 1642 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] K426 Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik "" 2022 Dinas Perhubungan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1643 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] K426 Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik "" 2022 Dinas Perhubungan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1644 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] K1413 Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1645 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] K1413 Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1646 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] K670 Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1647 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2877 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Asemrowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1648 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] K670 Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1649 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] K769 Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1650 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] K769 Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1651 Realisasi bagi hasil retribusi [9247] K1388 Persentase realisasi bagi hasil retribusi "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer dan Dana Darurat [429] KEUANGAN [5.02] 1652 Anggaran bagi hasil retribusi [9248] K1388 Persentase realisasi bagi hasil retribusi "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer dan Dana Darurat [429] KEUANGAN [5.02] 1653 Realisasi dana darurat dan mendesak [7113] K1387 Persentase realisasi dana darurat dan mendesak "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer dan Dana Darurat [429] KEUANGAN [5.02] 1654 Anggaran dana darurat dan mendesak [7114] K1387 Persentase realisasi dana darurat dan mendesak "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer dan Dana Darurat [429] KEUANGAN [5.02] 1655 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] K433 Persentase sarana dan prasarana pendukung perkantoran dalam kondisi baik dan ketepatan waktu dalam pemenuhannya "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1656 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] K433 Persentase sarana dan prasarana pendukung perkantoran dalam kondisi baik dan ketepatan waktu dalam pemenuhannya "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1657 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] K844 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1658 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] K844 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1659 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] K444 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1660 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] K444 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1661 Akumulasi luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi [9399] K2146 Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Taman dan Jalur Hijau [588] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1662 Jumlah formasi yang terpenuhi pada Pengadaan ASN [7045] K750 Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Formasi kebutuhan ASN [387] KEPEGAWAIAN [5.03] 1663 Jumlah kebutuhan yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI [9266] K750 Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Formasi kebutuhan ASN [387] KEPEGAWAIAN [5.03] 1664 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang dibina dan diawasi (Rumah Sakit) [6458] SK1358 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang dibina dan diawasi "" 2022 Dinas Kesehatan Rumah Sakit Kota Surabaya [157] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1665 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang dibina dan diawasi (Klinik Utama) [9283] SK1358 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang dibina dan diawasi "" 2022 Dinas Kesehatan Prasarana Kesehatan Lainnya [158] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1666 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2742 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Simokerto Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1667 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2742 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Simokerto Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1668 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2634 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Sambikerep Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1669 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2634 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Sambikerep Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1670 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2877 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Asemrowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1671 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2883 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Benowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1672 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2883 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Benowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1673 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2834 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Bulak Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1674 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2834 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Bulak Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1675 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK1513 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Bubutan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1676 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK1513 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Bubutan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1677 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2829 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Genteng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1678 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2829 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Genteng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1679 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK1617 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1680 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK1617 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1681 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2793 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Gayungan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1682 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2793 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Gayungan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1683 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2870 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Gubeng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1684 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2870 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Gubeng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1685 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2751 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Gunung Anyar Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1686 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2751 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Gunung Anyar Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1687 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2285 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Jambangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1688 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2285 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Jambangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1689 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2477 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Karangpilang Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1690 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2477 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Karangpilang Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1691 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK3088 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Kenjeran Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1692 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK3088 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Kenjeran Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1693 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2848 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Krembangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1694 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2848 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Krembangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1695 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK1689 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Lakarsantri Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1696 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK1689 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Lakarsantri Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1697 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK3086 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Mulyorejo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1698 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK3086 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Mulyorejo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1699 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2761 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Pabean Cantian Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1700 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2761 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Pabean Cantian Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1701 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK3087 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Pakal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1702 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK3087 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Pakal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1703 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2780 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Rungkut Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1704 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2780 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Rungkut Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1705 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2783 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Sawahan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1706 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2783 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Sawahan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1707 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2803 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Wonokromo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1708 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2803 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Wonokromo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1709 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2866 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Wonocolo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1710 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2866 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Wonocolo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1711 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2764 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Wiyung Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1712 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2764 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Wiyung Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1713 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK3084 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1714 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK3084 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1715 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2728 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Tegalsari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1716 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2728 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Tegalsari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1717 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2694 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Tandes Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1718 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2694 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Tandes Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1719 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2847 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Tambaksari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1720 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2847 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Tambaksari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1721 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK3083 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Sukomanunggal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1722 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK3083 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Sukomanunggal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1723 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2723 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Sukolilo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1724 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2723 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Sukolilo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1725 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2827 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Semampir Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1726 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2827 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Semampir Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1727 Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang dilaksanakan [6548] SK2981 Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang dilaksanakan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Monitoring Daya Tarik Wisata [549] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 1728 Jumlah kegiatan program publik yang dilaksanakan di Museum 10 November [6579] SK2993 Jumlah kegiatan program publik yang dilaksanakan di Museum 10 November dan dr. Soetomo "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Museum Pemerintah Kota Surabaya [394] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 1729 Jumlah kegiatan program publik yang dilaksanakan di Museum dr Sutomo [9875] SK2993 Jumlah kegiatan program publik yang dilaksanakan di Museum 10 November dan dr. Soetomo "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Museum Pemerintah Kota Surabaya [394] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 1730 Jumlah konten informasi yang diupload di media sosial Bangga Surabaya yang dikelola oleh Dinkominfo per tahun [6618] SK913 Jumlah konten informasi yang diupload di media sosial yang dikelola oleh Dinkominfo per tahun "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Komunikasi Publikasi [537] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1731 Jumlah konten informasi yang diupload di media sosial Sapawarga yang dikelola oleh Dinkominfo per tahun [9293] SK913 Jumlah konten informasi yang diupload di media sosial yang dikelola oleh Dinkominfo per tahun "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Komunikasi Publikasi [537] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1732 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD [6647] SK801 Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 1733 Jumlah lembaga pendidikan kesetaraan yang dibina [6692] SK440 jumlah Lembaga nonformal/kesetaraan yang dibina "" 2022 Dinas Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) [146] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1734 Jumlah lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang dibina [9570] SK440 jumlah Lembaga nonformal/kesetaraan yang dibina "" 2022 Dinas Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) [145] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1735 Jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah jenjang SD/setara [6696] SK1453 jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Dasar/setara [141] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1736 Jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah jenjang SMP/setara [9569] SK1453 jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1737 Jumlah objek pajak yang dilakukan pengendalian (penagihan dan pengawasan) dan pemeriksaan [6764] SK734 Jumlah Objek Pajak Penagihan, Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan serta pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, PPJ dan Pajak Parkir yang dilayani "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517] KEUANGAN [5.02] 1738 Jumlah pasar rakyat yang mendapatkan persetujuan teknis dan pengawasan [9261] SK3005 Jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pelaku Usaha Perdagangan [465] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 1739 Jumlah pusat perbelanjaan yang mendapatkan persetujuan teknis dan pengawasan [9262] SK3005 Jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pelaku Usaha Perdagangan [465] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 1740 Jumlah toko swalayan yang mendapatkan persetujuan teknis dan pengawasan [9263] SK3005 Jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pelaku Usaha Perdagangan [465] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 1741 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Bidang Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah [6795] SK654 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Organisasi Masyarakat (Ormas) [354] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 1742 Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang teragendakan [5134] SK160 Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar "" 2022 Sekretariat Daerah Fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1743 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Bidang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Daerah [9489] SK654 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Organisasi Masyarakat (Ormas) [354] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 1744 Jumlah data yang dikonsolidasi [6857] SK3162 Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 1745 Jumlah data yang diidentifikasi status kependudukannya [9416] SK3162 Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 1746 jumlah murid dan atau guru yang difasilitasi pendidikan bidang politik [9442] SK475 Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 1747 jumlah perwakilan partai politik [9443] SK475 Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 1748 Jumlah sarana dan prasarana sistem persandian perkotaan yang dikelola [7124] SK924 Jumlah sarana dan prasarana sistem persandian perkotaan yang dikelola "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Sarana Prasarana Sistem Persandian Perkotaan [446] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN [2.21] 1749 Jumlah kasus bangunan aset yang ditangani [7117] SK335 Jumlah sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kasus tanah dan bangunan yang ditangani [520] KEUANGAN [5.02] 1750 Jumlah kasus tanah aset yang ditangani [9249] SK335 Jumlah sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kasus tanah dan bangunan yang ditangani [520] KEUANGAN [5.02] 1751 Jumlah wilayah updating peta Informasi Penataan Ruang [9543] SK137 Jumlah wilayah updating peta Informasi Penataan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Peta Informasi Penataan Ruang [644] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1752 Kelurahan layak anak yang dibina dan dikembangkan [9174] SK1464 Kelurahan layak anak yang dibina dan dikembangkan "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Data Kelurahan Ramah Anak [225] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 1753 Jumlah monitoring penyediaan benih/bibit ternak [9298] SK891 Monitoring penyediaan benih/bibit ternak "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kebutuhan dan Penyediaan Sarana Budidaya Peternakan [42] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1754 Jumlah instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan [9446] SK1658 PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tertib Sistem Tata Kearsipan [30] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 1755 Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Selama 12 Bulan [7087] SK209 Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Selama 12 Bulan "" 2022 Dinas Perhubungan Pengawasan dan Pengendalian lalu Lintas [414] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1756 Jumlah bangunan gedung yang terperiksa sistem proteksi kebakaran berita acara pemeriksaan dan/atau rekomendasi [9203] SK142 Pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik fungsi dari sistem proteksi kebakaran "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemeriksaan Sistem Proteksi Kebakaran [409] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1757 Jumlah peningkatan kompetensi aparatur Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan [7078] SK140 Peningkatan kompetensi aparatur "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sosialisasi, dan Pelatihan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan [408] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1758 Perizinan Angkutan Umum Perkotaan yang diselenggarakan selama 12 bulan [9162] SK210 Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Umum Perkotaan "" 2022 Dinas Perhubungan Perizinan Angkutan Umum (Sub Kegiatan) [497] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1759 Penyelenggaraan Perparkiran di Wilayah Kota Surabaya (Baik Lokasi Parkir TJU maupun PTK) [7085] SK1396 Penyelenggaraan Perparkiran di Wilayah Kota Surabaya (Baik Lokasi Parkir TJU maupun PTK) "" 2022 Dinas Perhubungan Perijinan Penyelenggaraan dan Pembangunan Parkir [411] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1760 Jumlah Dokumen Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang disusun setiap tahun [9160] SK414 Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang Dilaksanakan "" 2022 Dinas Perhubungan Perencanaan Angkutan [486] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1761 Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlaksana sesuai standar [5135] SK160 Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar "" 2022 Sekretariat Daerah Fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1762 Jumlah berkas perizinan dan non perizinan yang mendapatkan penilaian kelayakan dan pertimbangan teknis yang terbit tepat waktu [7167] SK508 Persentase ketepatan waktu pemberian penilaian kelayakan dan pemberian petimbangan teknis izin usaha lingkup pertanian "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1763 Jumlah berkas perizinan dan non perizinan yang mendapatkan penilaian kelayakan dan pertimbangan teknis yang diterbitkan [7166] SK508 Persentase ketepatan waktu pemberian penilaian kelayakan dan pemberian petimbangan teknis izin usaha lingkup pertanian "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1764 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] SK613 Persentase ketersediian sarana dan prasarana pendukung perkantoran dan yang terpelihara "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1765 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] SK613 Persentase ketersediian sarana dan prasarana pendukung perkantoran dan yang terpelihara "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1766 Jumlah gaji dan tunjangan DPRD yang dibayarkan tepat waktu [7054] SK1048 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD "" 2022 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1767 Jumlah gaji dan tunjangan DPRD yang dibayarkan [7055] SK1048 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD "" 2022 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1768 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1233 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1769 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1233 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1770 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1233 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1771 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1233 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1772 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1433 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1773 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1433 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1774 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1433 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1775 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1433 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1776 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK199 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perhubungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1777 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK199 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perhubungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1778 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK199 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perhubungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1779 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK199 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perhubungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1780 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK645 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pendidikan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1781 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK645 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pendidikan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1782 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK645 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pendidikan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1783 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK645 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pendidikan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1784 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK144 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1785 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK144 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1786 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK144 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1787 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK144 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1788 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK724 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1789 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK724 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1790 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK724 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1791 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK724 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1792 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK748 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1793 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK748 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1794 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK748 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1795 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK748 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1796 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK422 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1797 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK422 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1798 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK422 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1799 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK422 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1800 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1187 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1801 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1187 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1802 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1187 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1803 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1187 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1804 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2062 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sosial Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1805 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2062 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sosial Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1806 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2062 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sosial Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1807 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2062 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sosial Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1808 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK3150 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1809 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK3150 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1810 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK3150 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1811 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK3150 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1812 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK678 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1813 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK678 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1814 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK678 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1815 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK678 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1816 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1327 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Inspektorat Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1817 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1327 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Inspektorat Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1818 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1327 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Inspektorat Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1819 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1327 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Inspektorat Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1820 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK916 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1821 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK916 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1822 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK916 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1823 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK916 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1824 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK711 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Asemrowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1825 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK711 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Asemrowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1826 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK711 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Asemrowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1827 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK711 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Asemrowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1828 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2158 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Benowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1829 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2158 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Benowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1830 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2158 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Benowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1831 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2158 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Benowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1832 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1825 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bubutan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1833 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1825 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bubutan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1834 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1825 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bubutan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1835 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1825 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bubutan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1836 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1390 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1837 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1390 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1838 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1390 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1839 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1390 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1840 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2571 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bulak Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1841 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2571 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bulak Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1842 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2571 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bulak Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1843 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2571 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bulak Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1844 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2102 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Genteng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1845 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2102 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Genteng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1846 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2102 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Genteng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1847 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2102 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Genteng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1848 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2098 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1849 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2098 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1850 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2098 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1851 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2098 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1852 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1333 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kesehatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1853 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1333 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kesehatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1854 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1333 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kesehatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1855 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1333 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kesehatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1856 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2137 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gayungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1857 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2137 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gayungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1858 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2137 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gayungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1859 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2137 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gayungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1860 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2609 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gubeng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1861 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2609 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gubeng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1862 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2609 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gubeng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1863 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1854 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gunung Anyar Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1864 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1854 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gunung Anyar Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1865 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1854 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gunung Anyar Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1866 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1854 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gunung Anyar Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1867 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2588 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Jambangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1868 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2588 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Jambangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1869 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2588 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Jambangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1870 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2588 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Jambangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1871 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2474 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Karangpilang Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1872 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2474 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Karangpilang Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1873 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2474 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Karangpilang Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1874 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2474 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Karangpilang Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1875 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2587 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Kenjeran Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1876 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2587 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Kenjeran Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1877 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2587 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Kenjeran Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1878 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2587 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Kenjeran Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1879 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2665 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Krembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1880 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2665 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Krembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1881 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2665 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Krembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1882 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2665 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Krembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1883 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2472 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Lakarsantri Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1884 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2472 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Lakarsantri Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1885 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2472 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Lakarsantri Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1886 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2472 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Lakarsantri Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1887 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2233 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Mulyorejo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1888 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2233 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Mulyorejo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1889 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2233 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Mulyorejo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1890 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK458 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pabean Cantian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1891 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK458 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pabean Cantian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1892 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK458 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pabean Cantian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1893 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK458 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pabean Cantian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1894 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2227 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pakal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1895 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2227 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pakal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1896 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2227 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pakal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1897 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2227 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pakal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1898 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1258 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Rungkut Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1899 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1258 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Rungkut Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1900 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1258 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Rungkut Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1901 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1258 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Rungkut Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1902 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2654 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sambikerep Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1903 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2654 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sambikerep Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1904 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2654 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sambikerep Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1905 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2654 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sambikerep Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1906 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1044 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1907 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1044 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1908 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1044 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1909 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1044 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1910 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1316 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1911 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1316 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1912 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1316 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1913 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1316 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1914 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK980 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Semampir Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1915 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK980 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Semampir Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1916 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK980 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Semampir Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1917 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK875 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1918 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK875 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1919 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK875 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1920 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK875 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1921 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK3092 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1922 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK3092 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1923 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK3092 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1924 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK3092 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1925 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1426 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1926 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1426 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1927 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1426 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1928 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1426 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1929 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK241 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1930 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK241 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1931 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK241 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1932 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK241 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1933 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1231 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonokromo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1934 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1231 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonokromo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1935 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1231 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonokromo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1936 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1231 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonokromo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1937 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2424 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sawahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1938 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2424 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sawahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1939 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2424 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sawahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1940 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2424 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sawahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1941 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2526 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonocolo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1942 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2526 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonocolo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1943 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1377 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1944 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1377 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1945 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1377 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1946 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1377 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1947 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK772 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1948 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK772 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1949 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK772 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1950 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK772 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1951 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2096 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wiyung Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1952 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2096 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wiyung Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1953 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2096 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wiyung Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1954 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2096 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wiyung Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1955 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK3080 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1956 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK3080 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1957 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK3080 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1958 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK3080 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1959 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1155 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1960 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1155 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1961 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1155 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1962 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1155 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1963 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK211 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1964 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK211 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1965 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK211 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1966 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK211 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1967 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2097 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tegalsari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1968 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2097 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tegalsari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1969 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2097 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tegalsari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1970 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2097 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tegalsari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1971 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK511 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1972 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK511 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1973 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK511 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1974 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK511 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1975 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2002 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tandes Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1976 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2002 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tandes Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1977 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2002 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tandes Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1978 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2002 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tandes Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1979 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2068 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tambaksari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1980 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2068 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tambaksari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1981 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2068 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tambaksari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1982 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2068 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tambaksari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1983 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK250 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Simokerto Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1984 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK250 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Simokerto Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1985 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK250 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Simokerto Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1986 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK250 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Simokerto Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1987 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2111 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 RSUD Bhakti Dharma Husada Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1988 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2111 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 RSUD Bhakti Dharma Husada Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1989 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2111 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 RSUD Bhakti Dharma Husada Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1990 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2111 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 RSUD Bhakti Dharma Husada Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1991 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK827 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukomanunggal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1992 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK827 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukomanunggal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1993 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK827 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukomanunggal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1994 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK827 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukomanunggal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1995 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK803 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukolilo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1996 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK803 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukolilo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1997 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK803 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukolilo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1998 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK803 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukolilo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1999 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1561 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2000 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1561 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2001 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1561 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2002 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1561 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2003 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] SK3034 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 2004 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] SK3034 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 2005 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] SK1379 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 2006 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] SK1379 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 2007 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] SK79 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran "" 2022 Sekretariat Daerah Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 2008 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] SK79 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran "" 2022 Sekretariat Daerah Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 2009 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] SK1189 Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi baik "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 2010 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] SK1189 Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi baik "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 2011 Jumlah realisasi bantuan keuangan yang dicairkan [7112] SK808 Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer dan Dana Darurat [429] KEUANGAN [5.02] 2012 Jumlah bantuan keuangan yang diajukan [7111] SK808 Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer dan Dana Darurat [429] KEUANGAN [5.02] 2013 Realisasi bagi hasil retribusi [9247] SK932 Persentase realisasi bagi hasil retribusi "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer dan Dana Darurat [429] KEUANGAN [5.02] 2014 Anggaran bagi hasil retribusi [9248] SK932 Persentase realisasi bagi hasil retribusi "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer dan Dana Darurat [429] KEUANGAN [5.02] 2015 Realisasi dana darurat dan mendesak [7113] SK830 Persentase realisasi dana darurat dan mendesak "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer dan Dana Darurat [429] KEUANGAN [5.02] 2016 Anggaran dana darurat dan mendesak [7114] SK830 Persentase realisasi dana darurat dan mendesak "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer dan Dana Darurat [429] KEUANGAN [5.02] 2017 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] SK616 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 2018 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] SK616 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 2019 Sosialisasi administasi kependudukan yang dilaksanakan [9529] SK1319 Persentase sosialisasi administasi kependudukan melalui media cetak dan elektronik "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan Melalui Media Cetak dan Elektronik [636] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 2020 Target sosialisasi administasi kependudukan [9530] SK1319 Persentase sosialisasi administasi kependudukan melalui media cetak dan elektronik "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan Melalui Media Cetak dan Elektronik [636] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 2021 Jumlah surat masuk tersampaikan tepat waktu [9126] SK2339 Persentase surat masuk yang tersampaikan tepat waktu "" 2022 Sekretariat Daerah Proses Surat Masuk [477] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 2022 Jumlah surat masuk [9127] SK2339 Persentase surat masuk yang tersampaikan tepat waktu "" 2022 Sekretariat Daerah Proses Surat Masuk [477] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 2023 Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan yang terpelihara dan berfungsi selayaknya (tahun t) [7079] SK138 Sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan yang terpelihara dan berfungsi selayaknya "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Data Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran [207] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 2024 Jumlah sosialisasi dan simulasi yang dilaksanakan kepada instansi pemeritah, swasta dan masyarakat umum. (tahun t) [7077] SK143 Sosialisasi dan simulasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang dilaksanakan "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sosialisasi, dan Pelatihan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan [408] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 2025 Transportasi Pelajar yang Diselenggarakan [7086] SK345 Transportasi Pelajar yang Diselenggarakan "" 2022 Dinas Perhubungan Angkutan Umum Kota Surabaya [451] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 2026 Jumlah unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan Penyelamatan yang dilakukan pengadaan (tahun t) [7080] SK139 Unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan Penyelamatan yang dilakukan pengadaan sesuai dengan kebutuhan "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Data Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran [207] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 2027 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1318 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Pabean Cantian Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2028 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1318 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Pabean Cantian Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2029 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1318 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Pabean Cantian Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2030 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1568 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Gunung Anyar Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2031 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1568 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Gunung Anyar Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2032 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1568 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Gunung Anyar Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2033 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1508 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2034 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1508 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2035 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1508 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2036 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT609 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Sekretariat DPRD Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2037 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT609 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Sekretariat DPRD Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2038 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT609 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Sekretariat DPRD Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2039 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1385 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Sambikerep Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2040 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1385 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Sambikerep Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2041 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1385 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Sambikerep Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2042 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT727 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2043 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT727 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2044 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT727 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2045 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1380 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Jambangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2046 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1380 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Jambangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2047 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1380 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Jambangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2048 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT698 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Karangpilang Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2049 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT698 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Karangpilang Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2050 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT698 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Karangpilang Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2051 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1570 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Kenjeran Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2052 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1570 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Kenjeran Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2053 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1570 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Kenjeran Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2054 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1315 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Sawahan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2055 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1315 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Sawahan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2056 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1315 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Sawahan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2057 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1281 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Semampir Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2058 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1281 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Semampir Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2059 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1281 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Semampir Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2060 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT371 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Simokerto Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2061 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT371 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Simokerto Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2062 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT371 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Simokerto Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2063 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1313 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Sukolilo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2064 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK980 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Semampir Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2065 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1313 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Sukolilo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2066 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1313 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Sukolilo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2067 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1361 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Wonocolo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2068 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1361 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Wonocolo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2069 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1361 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Wonocolo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2070 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1340 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Wonokromo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2071 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1340 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Wonokromo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2072 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1340 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Wonokromo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2073 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT701 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2074 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT701 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2075 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT701 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2076 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1387 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Tambaksari Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2077 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1387 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Tambaksari Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2078 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1387 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Tambaksari Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2079 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1487 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2080 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1487 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2081 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1487 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2082 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1275 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Tandes Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2083 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1275 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Tandes Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2084 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1275 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Tandes Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2085 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1323 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Tegalsari Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2086 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1323 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Tegalsari Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2087 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1323 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Tegalsari Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2088 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1327 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Wiyung Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2089 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1327 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Wiyung Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2090 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1327 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Wiyung Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2091 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT514 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2092 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT514 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2093 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT514 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2094 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1332 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Lakarsantri Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2095 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1332 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Lakarsantri Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2096 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1332 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Lakarsantri Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2097 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1338 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Rungkut Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2098 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1338 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Rungkut Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2099 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1338 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Rungkut Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2100 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT592 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Krembangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2101 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT592 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Krembangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2102 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT592 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Krembangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2103 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1208 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2104 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1208 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2105 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1208 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2106 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT707 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Kesehatan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2107 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT707 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Kesehatan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2108 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT707 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Kesehatan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2109 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT478 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 RSUD Bhakti Dharma Husada Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2110 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT478 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 RSUD Bhakti Dharma Husada Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2111 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT478 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 RSUD Bhakti Dharma Husada Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2112 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT644 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2113 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT644 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2114 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT644 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2115 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1567 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2116 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1567 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2117 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1567 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2118 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1574 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2119 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1574 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2120 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1574 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2121 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT560 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2122 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT560 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2123 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT560 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2124 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1576 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Sukomanunggal Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2125 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1576 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Sukomanunggal Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2126 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1576 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Sukomanunggal Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2127 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT528 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2128 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT528 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2129 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT528 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2130 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT881 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2131 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT881 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2132 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT881 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2133 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT783 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Mulyorejo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2134 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT783 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Mulyorejo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2135 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT783 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Mulyorejo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2136 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2526 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonocolo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2137 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT641 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2138 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT641 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2139 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT641 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2140 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT736 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2141 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT736 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2142 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT736 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2143 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT551 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2144 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT551 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2145 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT551 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2146 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT116 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Perhubungan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2147 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT116 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Perhubungan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2148 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT116 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Perhubungan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2149 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT117 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2150 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT117 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2151 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT117 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2152 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT385 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2153 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT385 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2154 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT385 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2155 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT93 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2156 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT93 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2157 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT93 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 2158 Total produksi sektor pertanian khusus padi [9776] PKT126 Tingkat Produktivitas Pertanian "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Produktivitas Bidang Pertanian [45] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 2159 Luas panen khusus padi [5054] PKT126 Tingkat Produktivitas Pertanian "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Produktivitas Bidang Pertanian [45] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 2160 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2526 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonocolo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2161 Kapasitas operasional IPAL (Sentra Wisata Kuliner, Rumah Susun, Puskesmas, IPLT) [6088] PKT1522 Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) SIGIS [118] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 2162 Jumlah koridor pelayanan angkutan umum penumpang [7127] K126 Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya "" 2022 Dinas Perhubungan Angkutan Umum Kota Surabaya [451] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 2163 Jumlah dokumen penelitian yang disusun [6421] K728 Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi yang disusun "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] 2164 Jumlah dokumen pengembangan inovasi yang disusun [6426] K728 Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi yang disusun "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] 2165 Jumlah dokumen perencanaan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun [6437] K170 Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Jalan [658] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 2166 Jumlah dokumen pengawasan teknis jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun [6424] K170 Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Jalan [658] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 2167 Jumlah dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS [6430] K655 Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 2168 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD [6647] K655 Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 2169 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD [6619] K655 Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 2170 jumlah lembaga pendidikan menengah difasilitasi pendidikan bidang politik [9457] K358 Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 2171 Jumlah partai politik yang mendapatkan banpol [9473] K358 Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 2172 Jumlah data yang dikonsolidasi [6857] K1957 Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 2173 Jumlah data yang diidentifikasi status kependudukannya [9416] K1957 Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 2174 Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan pelayanan antar kerja [6921] K203 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bimbingan Teknis Pelayanan Antarkerja [571] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 2175 Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis penyuluhan dan bimbingan jabatan [6922] K203 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bimbingan Teknis Pelayanan Antarkerja [571] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 2176 Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi perluasan kesempatan kerja [6923] K203 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bimbingan Teknis Pelayanan Antarkerja [571] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 2177 Jumlah sarana kedinasan pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang direalisasikan [9291] K1906 jumlah sarana kedinasan pengadaan peralatan dan mesin lainnya "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [541] KEUANGAN [5.02] 2178 Jumlah sarana kedinasan pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang direncanakan [9292] K1906 jumlah sarana kedinasan pengadaan peralatan dan mesin lainnya "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [541] KEUANGAN [5.02] 2179 Jumlah sektor usaha di sektor toko swalayan yang difasilitasi [6998] K1831 Jumlah sektor usaha di sektor pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pelaku Usaha Perdagangan [465] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 2180 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] K377 Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 2181 Jumlah sektor usaha di sektor pasar rakyat yang difasilitasi [7175] K1831 Jumlah sektor usaha di sektor pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pelaku Usaha Perdagangan [465] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 2182 Jumlah sektor usaha di sektor pusat perbelanjaan yang difasilitasi [7176] K1831 Jumlah sektor usaha di sektor pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pelaku Usaha Perdagangan [465] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 2183 Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan [7137] K2143 Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Layanan Akibat Penegakan Perda/Perkada [455] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 2184 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K809 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2185 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K809 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2186 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K809 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2187 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1850 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2188 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1850 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2189 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1850 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2190 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K850 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2191 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K850 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2192 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K850 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2193 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K751 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2194 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K751 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2195 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K751 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2196 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1887 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2197 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1887 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2198 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1887 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2199 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K285 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perhubungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2200 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K285 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perhubungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2201 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K285 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perhubungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2202 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K289 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2203 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K289 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2204 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K289 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2205 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K630 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2206 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K630 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2207 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K601 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukomanunggal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2208 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1378 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Lakarsantri Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2209 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1378 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Lakarsantri Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2210 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1378 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Lakarsantri Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2211 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K573 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukolilo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2212 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K573 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukolilo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2213 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K573 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukolilo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2214 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K163 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Simokerto Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2215 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K163 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Simokerto Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2216 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K163 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Simokerto Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2217 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K697 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Semampir Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2218 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K697 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Semampir Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2219 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K697 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Semampir Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2220 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1196 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tandes Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2221 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1196 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tandes Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2222 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1196 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tandes Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2223 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1236 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sawahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2224 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1236 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sawahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2225 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1236 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sawahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2226 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1253 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sambikerep Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2227 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1253 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sambikerep Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2228 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1253 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sambikerep Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2229 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K775 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Rungkut Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2230 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K775 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Rungkut Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2231 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K775 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Rungkut Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2232 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K9 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 RSUD Bhakti Dharma Husada Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2233 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K9 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 RSUD Bhakti Dharma Husada Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2234 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1297 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gunung Anyar Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2235 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1297 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gunung Anyar Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2236 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1297 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gunung Anyar Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2237 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1449 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gubeng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2238 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1449 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gubeng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2239 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1449 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gubeng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2240 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1233 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Genteng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2241 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1233 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Genteng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2242 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1233 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Genteng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2243 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1248 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gayungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2244 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1248 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gayungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2245 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1248 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gayungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2246 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1212 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2247 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1212 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2248 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1212 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2249 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1416 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bulak Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2250 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1416 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bulak Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2251 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1416 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bulak Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2252 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1114 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bubutan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2253 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1114 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bubutan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2254 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1114 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bubutan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2255 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K388 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2256 Jumlah pegawai aktif yang telah mengikuti asesmen sd tahun (t) [9267] TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 2257 Jumlah pegawai aktif [7103] TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 2258 jumlah pegawai aktif yang penempatannya sesuai ABK [9272] TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 2259 Jumlah pegawai aktif [7103] TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 2260 jumlah pegawai aktif yg telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya [9459] TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 2261 Jumlah pegawai aktif [7103] TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03]