_id	judul_dokumen	data_penyusun	kode_indikator	nama_indikator	metode_pengumpulan	thn_terakhir_tersedia	pd_pengampu	nama_data_induk	nama_urusan
1	""	Tingkat Pelayanan Sampah [9591]	SKT801	Indeks Persampahan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
2	""	Lahan Urug Terkendali [9592]	SKT801	Indeks Persampahan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
3	""	Jumlah aparatur yang nilai kinerjanya minimal Baik [6080]	TPD549	Indeks Kualitas Pegawai	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
4	""	Jumlah pegawai aktif [7103]	TPD549	Indeks Kualitas Pegawai	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
5	""	Jumlah aparatur yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin [6081]	TPD549	Indeks Kualitas Pegawai	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
6	""	Jumlah pegawai aktif yang telah mengikuti asesmen sd tahun (t) [9267]	TPD549	Indeks Kualitas Pegawai	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
7	""	jumlah pegawai aktif yang penempatannya sesuai ABK [9272]	TPD549	Indeks Kualitas Pegawai	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
8	""	jumlah pegawai aktif yg telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya [9459]	TPD549	Indeks Kualitas Pegawai	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
9	""	Jumlah pegawai aktif yang dapat ditingkatkan kualitasnya [9579]	SPD216	Persentase pegawai yang dapat ditingkatkan kualitasnya	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
10	""	Jumlah pegawai aktif [7103]	SPD216	Persentase pegawai yang dapat ditingkatkan kualitasnya	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
11	""	Nilai SAKIP PD [7040]	SPD769	Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Diklat	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
12	""	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran [9815]	K770	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
13	""	Jumlah Pegawai yang pernah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [7076]	SPD771	Cakupan pegawai yang telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
14	""	Jumlah pegawai aktif [7103]	SPD771	Cakupan pegawai yang telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
15	""	Jumlah OPD yang memiliki formasi pegawai sesuai ABK [9268]	PKT295	Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kesesuaian ABK [674]	KEPEGAWAIAN [5.03]
16	""	Jumlah aparatur yang nilai kinerjanya minimal Baik [6080]	PKT297	Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
17	""	Jumlah aparatur yang difasilitasi penilaian kinerja [6040]	PKT297	Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
18	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]	PKT528	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
19	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]	PKT528	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
20	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]	PKT528	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
21	""	Jumlah aparatur yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin [6081]	PKT1266	Persentase pegawai yang disiplin	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
22	""	Jumlah pegawai aktif [7103]	PKT1266	Persentase pegawai yang disiplin	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
23	""	Jumlah pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [9260]	PKT1277	Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [416]	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [5.04]
24	""	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [11577]	PKT1277	Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [416]	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [5.04]
25	""	Jumlah pegawai aktif yang telah mengikuti asesmen sd tahun (t) [9267]	PKT1584	Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
26	""	Jumlah pegawai aktif [7103]	PKT1584	Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
27	""	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran [9815]	K387	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
28	""	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]	K388	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
29	""	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]	K388	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
30	""	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]	K388	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
31	""	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis [6769]	K390	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [416]	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [5.04]
32	""	Jumlah orang yang mendapatkan Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional [6770]	K391	Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [416]	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [5.04]
33	""	Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian [6364]	K410	Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Kepegawaian [432]	KEPEGAWAIAN [5.03]
34	""	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169]	K444	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
35	""	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168]	K444	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
36	""	Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur [6489]	K644	Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kinerja Disiplin ASN [433]	KEPEGAWAIAN [5.03]
37	""	Jumlah formasi yang terpenuhi pada Pengadaan ASN [7045]	K750	Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Formasi kebutuhan ASN [387]	KEPEGAWAIAN [5.03]
38	""	Jumlah kebutuhan yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI [9266]	K750	Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Formasi kebutuhan ASN [387]	KEPEGAWAIAN [5.03]
39	""	Jumlah Jenis intervensi Disiplin [6499]	K2158	Jumlah Jenis intervensi Disiplin	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kinerja Disiplin ASN [433]	KEPEGAWAIAN [5.03]
40	""	Jumlah jenis intervensi asesmen pegawai [6498]	K2159	Jumlah jenis intervensi asesmen pegawai	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kinerja Disiplin ASN [433]	KEPEGAWAIAN [5.03]
41	""	Jumlah Dokumen Laporan Mutasi ASN dalam 1 tahun [10829]	SK4537	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Kepegawaian [432]	KEPEGAWAIAN [5.03]
42	""	Jumlah Dokumen Laporan Kenaikan Pangkat ASN dalam 1 tahun [11578]	SK4538	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Kepegawaian [432]	KEPEGAWAIAN [5.03]
43	""	Jumlah Dokumen Laporan Promosi ASN dalam 1 tahun [10833]	SK4539	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Kepegawaian [432]	KEPEGAWAIAN [5.03]
44	""	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN [6451]	SK4540	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Formasi kebutuhan ASN [387]	KEPEGAWAIAN [5.03]
45	""	Dokumen Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan PNS dan PPPK [10826]	SK4541	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seleksi ASN [425]	KEPEGAWAIAN [5.03]
46	""	Dokumen Laporan Hasil Pengelolaan Data Pegawai selama 1 tahun [10827]	SK4542	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Kepegawaian [432]	KEPEGAWAIAN [5.03]
47	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang diterbitkan [11456]	SK4544	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penilaian Kinerja ASN [679]	KEPEGAWAIAN [5.03]
48	""	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan yang disusun [11462]	SK4545	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [416]	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [5.04]
49	""	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis [6769]	SK4546	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [416]	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [5.04]
50	""	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [10633]	SK4547	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
51	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [10645]	SK4548	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
52	""	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan [10757]	SK4549	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
53	""	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang disusun [11458]	SK4550	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Asesmen Pegawai Negeri Sipil [616]	KEPEGAWAIAN [5.03]
54	""	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN yang disusun [11460]	SK5777	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	""	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kinerja Disiplin ASN [433]	KEPEGAWAIAN [5.03]
55	""	Indeks Kepedulian Sosial [9561]	TKT23	Indeks Harmoni Sosial	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Survei Kepedulian Sosial [652]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
56	""	Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani [5444]	TKT27	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Potensi Kejadian Anarkis [197]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
57	""	Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang anarkis [9839]	TKT27	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Potensi Kejadian Anarkis [197]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
58	""	Indeks Kepedulian Sosial [9561]	SKT646	Indeks Kepedulian Sosial	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Survei Kepedulian Sosial [652]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
59	""	Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani [5444]	TPD726	Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Potensi Kejadian Anarkis [197]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
60	""	Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang anarkis [9839]	TPD726	Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Potensi Kejadian Anarkis [197]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
61	""	Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai sosial, kemanusiaan, keagamaan [9563]	SPD225	Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai sosial, kemanusiaan, keagamaan	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Survei Kepedulian Sosial [652]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
62	""	Jumlah kejadian anarkis [5445]	SPD652	Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Potensi Kejadian Anarkis [197]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
63	""	Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD [6140]	SPD652	Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Potensi Kejadian Anarkis [197]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
64	""	Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan [9562]	SPD658	Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Survei Kepedulian Sosial [652]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
65	""	Nilai SAKIP PD [7040]	SPD731	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
66	""	Jumlah partisipan yang meningkat wawasan kebangsaannya [9475]	PKT308	Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembinaan Potensi Masyarakat [604]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
67	""	Jumlah partisipan yang dinilai wawasan kebangsaannya [9851]	PKT308	Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembinaan Potensi Masyarakat [604]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
68	""	jumlah lembaga pendidikan menengah difasilitasi pendidikan bidang politik [9457]	PKT312	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
69	""	Jumlah partai politik yang mendapatkan banpol [9473]	PKT312	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
70	""	Jumlah seluruh lembaga pendidikan menengah atas [9474]	PKT312	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekolah Menengah Atas/Setara [143]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
71	""	jumlah partai politik yang mendapatkan kursi di DPR [9458]	PKT312	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPR [676]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
72	""	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan sampai periode berjalan [11601]	PKT325	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan [762]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
73	""	Jumlah organisasi kemasyarakatan sampai periode berjalan [11602]	PKT325	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan [762]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
74	""	Jumlah potensi konflik umat beragama yang difasilitasi [9484]	PKT327	Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Potensi Kejadian Anarkis [197]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
75	""	Jumlah potensi konflik umat beragama [9491]	PKT327	Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Potensi Kejadian Anarkis [197]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
76	""	jumlah lembaga dan atau wilayah rawan narkoba yang mendapatkan pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba [9837]	PKT327	Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Potensi Kejadian Anarkis [197]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
77	""	jumlah lembaga dan atau wilayah rawan narkoba yang mendapatkan pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang di rekomendasikan oleh BNN [9838]	PKT327	Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang direkomendasikan oleh BNN [675]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
78	""	Jumlah hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti [9279]	PKT428	Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemantauan Orang Asing [475]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
79	""	jumlah total hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang dilaporkan/ditemukan [9280]	PKT428	Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemantauan Orang Asing [475]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
80	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]	PKT644	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
81	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]	PKT644	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
82	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]	PKT644	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
83	""	Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditangani [9483]	PKT1396	Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Potensi Kejadian Anarkis [197]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
84	""	Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD [6140]	PKT1396	Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Potensi Kejadian Anarkis [197]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
85	""	Jumlah peserta Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan [6913]	K348	Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembinaan Potensi Masyarakat [604]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
86	""	jumlah lembaga pendidikan menengah difasilitasi pendidikan bidang politik [9457]	K358	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
87	""	Jumlah partai politik yang mendapatkan banpol [9473]	K358	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
88	""	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan [6774]	K360	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Organisasi Masyarakat (Ormas) [354]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
89	""	Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya [6706]	K368	Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Organisasi Masyarakat (Ormas) [354]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
90	""	Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial [6705]	K474	Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemantauan Orang Asing [475]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
91	""	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]	K768	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
92	""	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]	K768	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
93	""	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]	K768	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
94	""	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169]	K769	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
95	""	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168]	K769	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
96	""	Jumlah rumah [5434]	TKT23	Indeks Harmoni Sosial	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
97	""	Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional [6704]	K2141	Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Potensi Kejadian Anarkis [197]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
98	""	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah [10596]	SK4555	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemantauan Orang Asing [475]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
99	""	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah [11555]	SK4556	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Potensi Kejadian Anarkis [197]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
100	""	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [10633]	SK4557	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
101	""	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan [10757]	SK4558	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
102	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [10645]	SK4559	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
103	""	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan [10595]	SK5849	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembinaan Potensi Masyarakat [604]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
104	""	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah [11554]	SK5850	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Organisasi Masyarakat (Ormas) [354]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
105	""	jumlah murid dan atau guru yang difasilitasi pendidikan bidang politik [9442]	SK5851	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
106	""	jumlah perwakilan partai politik [9443]	SK5851	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
107	""	Jumlah frekuensi pengawasan dan/atau pemberdayaan organisasi kemasyarakatan [6475]	SK5852	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	""	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Organisasi Masyarakat (Ormas) [354]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
108	""	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk dan Aktif [9809]	TKT27	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
109	""	Persentase Pelatihan Pencegahan dan pengurangan resiko bencana [9810]	TKT27	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
110	""	Persentase Sarana Penanggulangan Bencana yang diadakan [9811]	TKT27	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
111	""	Persentase Penanggulangan kejadian bencana [9812]	TKT27	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
112	""	Persentase Penanganan Korban Bencana [9813]	TKT27	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
113	""	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk dan Aktif [9809]	SKT236	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
114	""	Persentase Pelatihan Pencegahan dan pengurangan resiko bencana [9810]	SKT236	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
115	""	Persentase Sarana Penanggulangan Bencana yang diadakan [9811]	SKT236	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
116	""	Persentase Penanggulangan kejadian bencana [9812]	SKT236	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
117	""	Persentase Penanganan Korban Bencana [9813]	SKT236	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
118	""	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk dan Aktif [9809]	SPD64	Penanganan Bencana yang Terintegrasi	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
119	""	Persentase Pelatihan Pencegahan dan pengurangan resiko bencana [9810]	SPD64	Penanganan Bencana yang Terintegrasi	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
120	""	Persentase Sarana Penanggulangan Bencana yang diadakan [9811]	SPD64	Penanganan Bencana yang Terintegrasi	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
121	""	Persentase Penanggulangan kejadian bencana [9812]	SPD64	Penanganan Bencana yang Terintegrasi	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
122	""	Persentase Penanganan Korban Bencana [9813]	SPD64	Penanganan Bencana yang Terintegrasi	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
123	""	Nilai SAKIP PD [7040]	SPD119	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
124	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]	PKT117	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
125	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]	PKT117	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
126	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]	PKT117	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
127	""	Jumlah pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit [9158]	PKT481	Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data Bencana Alam Non Kebakaran [209]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
128	""	Jumlah Pengaduan Kedaruratan pada Command Center [9159]	PKT481	Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data Bencana Alam Non Kebakaran [209]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
129	""	Jumlah satgas tangguh bencana mandiri yang terbentuk [9156]	PKT1207	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembinaan Mitigasi Bencana [386]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
130	""	Jumlah lembaga yang mendapat sosialisasi tentang mitigasi [9157]	PKT1207	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembinaan Mitigasi Bencana [386]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
131	""	Jenis kejadian bencana yang ditangani dengan cepat [6342]	K104	Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data Bencana Alam Non Kebakaran [209]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
132	""	Jumlah kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan [10740]	K105	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kelurahan Tangguh Bencana [210]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
133	""	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]	K289	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
134	""	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]	K289	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
135	""	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]	K289	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
136	""	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran [9815]	K528	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
137	""	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169]	K670	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
138	""	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168]	K670	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
139	""	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi [10738]	SK4561	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data Bencana Alam Non Kebakaran [209]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
140	""	Jumlah Unit sarana perlindungan yang direalisasikan [10762]	SK4562	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengadaan Sarana Perlindungan [735]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
141	""	Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana [6912]	SK4563	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembinaan Mitigasi Bencana [386]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
142	""	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [10633]	SK4564	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
143	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [10645]	SK4565	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
144	""	Jumlah kawasan yang dilakukan penguatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan bencana [6536]	SK4566	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kelurahan Tangguh Bencana [210]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
145	""	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan [10757]	SK4567	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
146	""	Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana [6753]	SK5765	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	""	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data Bencana Alam Non Kebakaran [209]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
147	""	Realisasi pendapatan daerah yang dihitung [9241]	TPD779	Persentase kontribusi Pendapatan terhadap APBD	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63]	KEUANGAN [5.02]
148	""	Realisasi APBD [9242]	TPD779	Persentase kontribusi Pendapatan terhadap APBD	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63]	KEUANGAN [5.02]
149	""	Realisasi pendapatan daerah yang dihitung [9241]	SPD287	Persentase capaian realisasi pendapatan daerah	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63]	KEUANGAN [5.02]
150	""	Target pendapatan daerah [9141]	SPD287	Persentase capaian realisasi pendapatan daerah	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63]	KEUANGAN [5.02]
151	""	Nilai SAKIP PD [7040]	SPD725	Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
152	""	Realisasi penerimaan pajak daerah yang ditagih [5090]	PKT436	Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63]	KEUANGAN [5.02]
153	""	Ketetapan pajak daerah yang ditagih [6058]	PKT436	Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63]	KEUANGAN [5.02]
154	""	Piutang pajak daerah yang ditagih [6059]	PKT436	Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63]	KEUANGAN [5.02]
155	""	Jumlah ketetapan obyek pajak hotel, restoran, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah [9821]	PKT608	Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517]	KEUANGAN [5.02]
156	""	Jumlah rumah sehat [5381]	SKT432	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
157	""	Jumlah ketetapan obyek pajak PBBP2 BPHTB [9820]	PKT608	Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) [665]	KEUANGAN [5.02]
158	""	Jumlah obyek pajak hotel, resto, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah yang terdata [9246]	PKT608	Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517]	KEUANGAN [5.02]
159	""	Jumlah obyek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) [9822]	PKT608	Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) [665]	KEUANGAN [5.02]
160	""	Jumlah obyek pajak hotel, resto, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah yang terdaftar di sistem online [9245]	PKT740	Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Sistem Online Pajak [753]	KEUANGAN [5.02]
161	""	Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir [11559]	PKT740	Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Sistem Online Pajak [753]	KEUANGAN [5.02]
162	""	Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan yang selesai tepat waktu [6062]	PKT1535	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
163	""	Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan yang disusun [6063]	PKT1535	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
164	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]	PKT1567	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
165	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]	PKT1567	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
166	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]	PKT1567	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
167	""	Jumlah laporan dana transfer yang disusun tepat waktu pada Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monnitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya [6409]	K656	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
168	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah [10722]	K663	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) [665]	KEUANGAN [5.02]
169	""	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah [10714]	K664	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517]	KEUANGAN [5.02]
170	""	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah [10716]	K665	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517]	KEUANGAN [5.02]
171	""	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169]	K1885	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
172	""	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168]	K1885	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
173	""	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]	K1887	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
174	""	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]	K1887	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
175	""	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]	K1887	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
176	""	Jumlah Dokumen Hasil Retribusi Daerah [6395]	K1889	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Dokumen Retribusi Daerah [632]	KEUANGAN [5.02]
177	""	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya [10724]	K2145	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) [665]	KEUANGAN [5.02]
178	""	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah [10723]	K2174	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [754]	KEUANGAN [5.02]
179	""	Jumlah laporan dana transfer yang disusun tepat waktu pada Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monnitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya [6409]	SK4572	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
180	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [10644]	SK4573	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
181	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [10645]	SK4574	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
182	""	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [10633]	SK4575	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
183	""	Jumlah Dokumen Hasil Retribusi Daerah [6395]	SK4577	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	""	2024	Badan Pendapatan Daerah	Dokumen Retribusi Daerah [632]	KEUANGAN [5.02]
184	""	Jumlah Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP [7106]	SPD289	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
185	""	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun [9142]	SPD289	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
186	""	Jumlah dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS [6430]	SPD289	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
187	""	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun [6408]	SPD289	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
188	""	Jumlah aset tanah dan/atau bangunan yang terverifikasi pada sistem pengamanan dan pengelolaan aset [5494]	SPD711	Persentase aset tanah dan bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan aset tanah dan bangunan	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235]	KEUANGAN [5.02]
189	""	Jumlah total aset tanah dan/atau bangunan yang terdata [9564]	SPD711	Persentase aset tanah dan bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan aset tanah dan bangunan	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235]	KEUANGAN [5.02]
190	""	Nilai SAKIP PD [7040]	SPD724	Nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
191	""	Jumlah tanah aset yang diproses sertifikasI [7107]	PKT195	Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235]	KEUANGAN [5.02]
192	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]	PKT560	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
193	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]	PKT560	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
194	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]	PKT560	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
195	""	Jumlah dokumen anggaran yang selesai tepat waktu [6064]	PKT1528	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
196	""	Jumlah dokumen anggaran yang disusun [6065]	PKT1528	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
197	""	Jumlah aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola [6362]	K243	Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235]	KEUANGAN [5.02]
198	""	Total aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola [7159]	K243	Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235]	KEUANGAN [5.02]
199	""	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun [6408]	K551	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
200	""	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun [9142]	K655	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
201	""	Jumlah dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS [6430]	K655	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
202	""	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD [6647]	K655	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
203	""	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD [6619]	K655	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
204	""	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran [9815]	K660	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
205	""	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]	K751	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
206	""	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]	K751	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
207	""	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]	K751	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
208	""	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran [9814]	K963	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
209	""	Persentase penyaluran bantuan keuangan [7111]	K1383	Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Transfer dan Dana Darurat [429]	KEUANGAN [5.02]
210	""	Persentase realisasi dana darurat dan mendesak [10763]	K1387	Persentase realisasi dana darurat dan mendesak	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Transfer dan Dana Darurat [429]	KEUANGAN [5.02]
211	""	Jumlah dokumen sengketa bangunan aset yang ditangani [7115]	K1866	Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kasus tanah dan bangunan yang ditangani [520]	KEUANGAN [5.02]
212	""	Jumlah dokumen sengketa tanah aset yang ditangani [7116]	K1866	Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kasus tanah dan bangunan yang ditangani [520]	KEUANGAN [5.02]
213	""	Persentase ketepatan pemenuhan pemeliharaan/rehabilitasi kendaraan [11500]	K1905	Persentase ketepatan pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Kendaraan Pemerintah Kota Surabaya [98]	KEUANGAN [5.02]
214	""	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran (eKios) [9825]	K1906	Persentase pemenuhan unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pemeliharaan eKios [667]	KEUANGAN [5.02]
215	""	Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani [6367]	K1908	Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
216	""	Jumlah dokumen Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola [6422]	K2166	Jumlah Dokumen Laporan dan Perhitungan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Penerimaan Serta Pengeluaran Daerah [519]	KEUANGAN [5.02]
217	""	Jumlah sarpras yang dipelihara dan sarpras yang disediakan (eKios) [10768]	SK4578	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pemeliharaan eKios [667]	KEUANGAN [5.02]
218	""	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan diurus administrasinya [6608]	SK4579	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Kendaraan Pemerintah Kota Surabaya [98]	KEUANGAN [5.02]
219	""	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah [10759]	SK4580	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235]	KEUANGAN [5.02]
220	""	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah [10758]	SK4581	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235]	KEUANGAN [5.02]
221	""	Jumlah dokumen sengketa bangunan aset yang ditangani [7115]	SK4582	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kasus tanah dan bangunan yang ditangani [520]	KEUANGAN [5.02]
222	""	Jumlah dokumen sengketa tanah aset yang ditangani [7116]	SK4582	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kasus tanah dan bangunan yang ditangani [520]	KEUANGAN [5.02]
223	""	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [10633]	SK4583	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
224	""	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun [6408]	SK4584	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
225	""	Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani [6367]	SK4585	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
226	""	Jumlah dokumen Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola [6422]	SK4586	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Penerimaan Serta Pengeluaran Daerah [519]	KEUANGAN [5.02]
227	""	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD [6647]	SK4587	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
228	""	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD [6619]	SK4588	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
229	""	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan [10764]	SK4589	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Transfer dan Dana Darurat [429]	KEUANGAN [5.02]
230	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [10644]	SK4591	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
231	""	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak [10765]	SK4592	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Transfer dan Dana Darurat [429]	KEUANGAN [5.02]
232	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [10645]	SK4593	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
233	""	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun [9142]	SK4594	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
234	""	Jumlah dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS [6430]	SK4595	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
235	""	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota [10767]	SK4596	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	""	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Monitoring Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [521]	KEUANGAN [5.02]
236	""	Nilai Indeks Inovasi Daerah [9250]	TPD637	Nilai Indeks Inovasi Daerah	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Master Data Angka [998]	PERENCANAAN [5.01]
237	""	Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP [7043]	TPD655	Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Master Data Angka [998]	PERENCANAAN [5.01]
238	""	Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota yang disusun dan dilaporkan tepat waktu [6225]	SPD372	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Kota [363]	PERENCANAAN [5.01]
239	""	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu [7071]	SPD372	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405]	PERENCANAAN [5.01]
240	""	Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota [6226]	SPD372	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Kota [363]	PERENCANAAN [5.01]
241	""	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah [7072]	SPD372	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405]	PERENCANAAN [5.01]
242	""	Nilai SAKIP PD [7040]	SPD596	Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
243	""	Jumlah kajian yang menjadi dasar dalam proses perencanaan [7075]	SPD768	Persentase kajian yang mendukung dalam kebijakan perencanaan	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05]
244	""	Jumlah dokumen penelitian yang disusun [6421]	SPD768	Persentase kajian yang mendukung dalam kebijakan perencanaan	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05]
245	""	Jumlah dokumen pengembangan inovasi yang disusun [6426]	SPD768	Persentase kajian yang mendukung dalam kebijakan perencanaan	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05]
246	""	Jumlah rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti [6231]	PKT614	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05]
247	""	Jumlah rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang dihasilkan [6232]	PKT614	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05]
248	""	Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota yang disusun dan dilaporkan tepat waktu [6225]	PKT619	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Kota [363]	PERENCANAAN [5.01]
249	""	Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota [6226]	PKT619	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Kota [363]	PERENCANAAN [5.01]
250	""	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu [7071]	PKT621	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405]	PERENCANAAN [5.01]
251	""	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah [7072]	PKT621	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405]	PERENCANAAN [5.01]
252	""	Data indikator RPJMD yang disediakan [6054]	PKT623	Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Data Perencanaan Pembangunan (Indikator RPJMD) [17]	PERENCANAAN [5.01]
253	""	Data indikator RPJMD yang dibutuhkan [6055]	PKT623	Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Data Perencanaan Pembangunan (Indikator RPJMD) [17]	PERENCANAAN [5.01]
254	""	Jumlah indikator program perangkat daerah mitra yang tercapai diatas 76% [7073]	PKT1026	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407]	PERENCANAAN [5.01]
255	""	Jumlah Indikator Program Perangkat Daerah mitra [7074]	PKT1026	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407]	PERENCANAAN [5.01]
256	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]	PKT1208	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
257	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]	PKT1208	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
258	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]	PKT1208	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
259	""	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun [6433]	K724	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Kota [363]	PERENCANAAN [5.01]
260	""	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi Bappedalitbang yang disusun [9251]	K726	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappedalitbang [496]	PERENCANAAN [5.01]
261	""	Jumlah dokumen penelitian yang disusun [6421]	K728	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05]
262	""	Jumlah dokumen pengembangan inovasi yang disusun [6426]	K728	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05]
263	""	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah [6882]	K731	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407]	PERENCANAAN [5.01]
264	""	Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan [6875]	K732	Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Data Perencanaan Pembangunan (Indikator RPJMD) [17]	PERENCANAAN [5.01]
265	""	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun [6440]	K744	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]	PERENCANAAN [5.01]
266	""	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun [6441]	K744	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]	PERENCANAAN [5.01]
267	""	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]	K850	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
268	""	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]	K850	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
269	""	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]	K850	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
270	""	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169]	K851	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
271	""	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168]	K851	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
272	""	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun [6438]	K1205	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]	PERENCANAAN [5.01]
273	""	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun [6439]	K1205	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]	PERENCANAAN [5.01]
274	""	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun [6442]	K1377	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]	PERENCANAAN [5.01]
275	""	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang disusun [6443]	K1377	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]	PERENCANAAN [5.01]
276	""	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [10633]	SK4597	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
277	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [10645]	SK4598	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
278	""	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disahkan menjadi produk hukum daerah [6444]	SK4599	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Kota [363]	PERENCANAAN [5.01]
279	""	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Bappedalitbang yang disusun [9252]	SK4600	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappedalitbang [496]	PERENCANAAN [5.01]
280	""	Jumlah rumah [5434]	SKT432	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
281	""	Jumlah dokumen penelitian yang disusun [6421]	SK4601	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05]
282	""	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah [7072]	SK4602	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405]	PERENCANAAN [5.01]
283	""	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah [11630]	SK4603	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Data Perencanaan Pembangunan (Indikator RPJMD) [17]	PERENCANAAN [5.01]
284	""	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun [6440]	SK4604	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]	PERENCANAAN [5.01]
285	""	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun [6441]	SK4605	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]	PERENCANAAN [5.01]
286	""	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun [6442]	SK4606	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]	PERENCANAAN [5.01]
287	""	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang disusun [6443]	SK4607	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]	PERENCANAAN [5.01]
288	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [10644]	SK4608	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
289	""	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun [6438]	SK4609	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]	PERENCANAAN [5.01]
290	""	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun [6439]	SK4610	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]	PERENCANAAN [5.01]
291	""	Jumlah dokumen pengembangan inovasi yang disusun [6426]	SK4611	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	""	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05]
292	""	Indeks Budaya Lokal [6244]	TKT23	Indeks Harmoni Sosial	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Master Data Angka [998]	PERENCANAAN [5.01]
293	""	Indeks Budaya Lokal [6244]	SKT750	Indeks Budaya Lokal	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Master Data Angka [998]	PERENCANAAN [5.01]
294	""	Jumlah medali yang didapatkan atlit pada event olahraga regional, nasional dan/atau internasional [6036]	TPD755	Indeks daya saing keolahragaan dan kepemudaan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Atlit Kota Surabaya [1]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
295	""	Jumlah atlit yang dikirim ke event olahraga regional, nasional dan/atau internasional [6049]	TPD755	Indeks daya saing keolahragaan dan kepemudaan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Atlit Kota Surabaya [1]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
296	""	Jumlah pemuda pelopor yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan [9328]	TPD755	Indeks daya saing keolahragaan dan kepemudaan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Pemuda Pelopor [514]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
297	""	Jumlah kader anti kenakalan remaja yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan [11632]	TPD755	Indeks daya saing keolahragaan dan kepemudaan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Kader Anti Kenakalan Remaja [781]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
298	""	Jumlah wirausaha muda yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan [11633]	TPD755	Indeks daya saing keolahragaan dan kepemudaan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Wirausaha Muda [782]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
299	""	Jumlah pemuda pelopor yang menjadi kader aktif kepemudaan [9329]	TPD755	Indeks daya saing keolahragaan dan kepemudaan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Pemuda Pelopor [514]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
300	""	Jumlah kader anti kenakalan remaja yang menjadi kader aktif kepemudaan [11634]	TPD755	Indeks daya saing keolahragaan dan kepemudaan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Kader Anti Kenakalan Remaja [781]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
301	""	Jumlah wirausaha muda yang menjadi kader aktif kepemudaan [11635]	TPD755	Indeks daya saing keolahragaan dan kepemudaan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Wirausaha Muda [782]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
302	""	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Kota Surabaya [9183]	SPD687	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di Kota Surabaya	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Kunjungan Wisatawan di Kota Surabaya [293]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
303	""	Jumlah kawasan cagar budaya yang dikembangkan [7060]	SPD688	Persentase kawasan cagar budaya yang dikembangkan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Cagar budaya [19]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
304	""	Jumlah kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan [7061]	SPD688	Persentase kawasan cagar budaya yang dikembangkan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Cagar budaya [19]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
305	""	Jumlah jenis seni budaya yang dikembangkan/dianggap lestari [9239]	SPD689	Persentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Kelompok Seni Budaya [18]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
306	""	Jumlah jenis seni budaya yang terdata [9240]	SPD689	Persentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Kelompok Seni Budaya [18]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
307	""	Jumlah museum yang telah distandardisasi [7063]	SPD690	Persentase museum yang telah distandardisasi	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Museum Pemerintah Kota Surabaya [394]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
308	""	Jumlah museum yang dikelola [7062]	SPD690	Persentase museum yang telah distandardisasi	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Museum Pemerintah Kota Surabaya [394]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
309	""	Jumlah narasi sejarah yang dipublikasikan [9236]	SPD691	Persentase narasi sejarah yang dipublikasikan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Publikasi Narasi Sejarah [516]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
310	""	Jumlah narasi sejarah yang berhubungan dengan bangunan / peristiwa tentang sejarah perjuangan kepahlawanan / 10 Nopember di Surabaya tahun dasar [9237]	SPD691	Persentase narasi sejarah yang dipublikasikan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Publikasi Narasi Sejarah [516]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
311	""	Jumlah medali yang didapatkan atlit pada event olahraga regional, nasional dan/atau internasional [6036]	SPD698	Indeks prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Atlit Kota Surabaya [1]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
312	""	Jumlah atlit yang dikirim ke event olahraga regional, nasional dan/atau internasional [6049]	SPD698	Indeks prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Atlit Kota Surabaya [1]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
313	""	Jumlah pemuda pelopor yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan [9328]	SPD699	Persentase partisipasi kader aktif kepemudaan dalam pembangunan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Pemuda Pelopor [514]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
314	""	Jumlah kader anti kenakalan remaja yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan [11632]	SPD699	Persentase partisipasi kader aktif kepemudaan dalam pembangunan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Kader Anti Kenakalan Remaja [781]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
315	""	Jumlah wirausaha muda yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan [11633]	SPD699	Persentase partisipasi kader aktif kepemudaan dalam pembangunan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Wirausaha Muda [782]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
316	""	Jumlah pemuda pelopor yang menjadi kader aktif kepemudaan [9329]	SPD699	Persentase partisipasi kader aktif kepemudaan dalam pembangunan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Pemuda Pelopor [514]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
317	""	Jumlah kader anti kenakalan remaja yang menjadi kader aktif kepemudaan [11634]	SPD699	Persentase partisipasi kader aktif kepemudaan dalam pembangunan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Kader Anti Kenakalan Remaja [781]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
318	""	Jumlah wirausaha muda yang menjadi kader aktif kepemudaan [11635]	SPD699	Persentase partisipasi kader aktif kepemudaan dalam pembangunan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Wirausaha Muda [782]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
319	""	Nilai SAKIP PD [7040]	SPD700	Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
320	""	Jumlah daya tarik dan destinasi wisata yang dikembangkan [6389]	PKT1476	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Objek dan daya tarik wisata (ODTW) [37]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
321	""	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata [9189]	PKT1477	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Kunjungan Wisatawan di Objek Wisata [286]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
322	""	Jumlah kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata [9209]	PKT1478	Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Kesepakatan dengan stakeholder pariwisata [39]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
323	""	Jumlah peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata [7058]	PKT1479	Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pengembangan SDM Kepariwisataan [508]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
324	""	Jumlah peserta pelatihan kepariwisataan [7059]	PKT1479	Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pengembangan SDM Kepariwisataan [508]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
325	""	Jumlah produk ekonomi kreatif yang bisa ditampilkan [9194]	PKT1480	Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pengembangan SDM Pelaku Ekonomi Kreatif [506]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
326	""	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan [6942]	PKT1480	Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pengembangan SDM Pelaku Ekonomi Kreatif [506]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
327	""	Jumlah cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian [9233]	PKT1481	Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Cagar budaya [19]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
328	""	Jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan [9232]	PKT1481	Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Cagar budaya [19]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
329	""	Jumlah hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal [5013]	PKT1482	Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Hotel, restoran dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal [20]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
330	""	Jumlah kelompok seni yang dikatakan layak tampil [9238]	PKT1483	Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Kelompok Seni Budaya [18]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
331	""	Jumlah kelompok seni terdaftar [9568]	PKT1483	Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Kelompok Seni Budaya [18]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
332	""	Jumlah museum yang berhasil dikembangkan [9231]	PKT1484	Persentase museum yang berhasil dikembangkan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Museum Pemerintah Kota Surabaya [394]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
333	""	Jumlah museum yang dikelola [7062]	PKT1484	Persentase museum yang berhasil dikembangkan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Museum Pemerintah Kota Surabaya [394]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
334	""	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pembinaan sejarah lokal yang memahami materi [9234]	PKT1485	Persentase siswa yang memahami materi sejarah	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pemahaman Sejarah [515]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
335	""	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pembinaan sejarah lokal [9235]	PKT1485	Persentase siswa yang memahami materi sejarah	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pemahaman Sejarah [515]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
336	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]	PKT1487	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
337	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]	PKT1487	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
338	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]	PKT1487	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
339	""	Jumlah fasilitas olahraga yang dibangun dan/atau ditingkatkan [9218]	PKT1498	Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Prasarana Olahraga [3]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
340	""	Jumlah prestasi atlit di regional, nasional dan/atau internasional [11610]	PKT1499	Jumlah prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Atlit Kota Surabaya [1]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
341	""	Jumlah pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja [9221]	PKT1500	Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Kader Anti Kenakalan Remaja [781]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
342	""	Jumlah pemuda yang aktif sebagai pemuda pelopor [9226]	PKT1500	Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Pemuda Pelopor [514]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
343	""	IPL TPA [9593]	SKT801	Indeks Persampahan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
344	""	Jumlah pemuda yang mendapat pembinaan kader anti kenakalan remaja [9227]	PKT1500	Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Kader Anti Kenakalan Remaja [781]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
345	""	Jumlah pemuda yang mendapat pembinaan pemuda pelopor [9228]	PKT1500	Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Pemuda Pelopor [514]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
346	""	Jumlah pemuda wirausahawan mandiri [9230]	PKT1501	Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Wirausaha Muda [782]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
347	""	Jumlah pemuda binaan wirausaha mandiri [9229]	PKT1501	Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Wirausaha Muda [782]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
348	""	Jumlah penerima beasiswa dari keluarga miskin [6206]	PKT1502	Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Penerima Beasiswa Pendidikan [357]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
349	""	Jumlah penerima beasiswa [6207]	PKT1502	Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Penerima Beasiswa Pendidikan [357]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
350	""	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola [9173]	K1812	Jumlah lokasi daya tarik wisata yang dikelola	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Objek dan daya tarik wisata (ODTW) [37]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
351	""	Jumlah kampung wisata yang dikembangkan [11603]	K1813	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Objek dan daya tarik wisata (ODTW) [37]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
352	""	Jumlah jenis kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri [10652]	K1815	Jumlah jenis kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Promosi Pariwisata [389]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
353	""	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian (dilindungi) [6382]	K1818	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Cagar budaya [19]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
354	""	Jumlah pemanfaatan budaya daerah [6823]	K1819	Jumlah pelaksanaan tampilan pemanfaatan budaya daerah	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Tampilan Budaya Daerah [391]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
355	""	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian tradisional [10654]	K1821	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian tradisional	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pembinaan SDM Kesenian [393]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
356	""	Jumlah museum yang dikembangkan, dipelihara dan disediakan sarana penunjang [6758]	K1822	Jumlah museum dan bangunan sejarah yang dikelola	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Museum Pemerintah Kota Surabaya [394]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
357	""	Jumlah pelaksanaan event yang bertema sejarah dan kepahlawanan [6789]	K1823	Jumlah Pelaksanaan Event yang bertema sejarah dan kepahlawanan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pemahaman Sejarah [515]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
358	""	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran [9814]	K1825	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
359	""	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran [9815]	K1826	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran.	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
360	""	Jumlah wilayah yang memperoleh penambahan prasarana olahraga [7036]	K1842	Jumlah wilayah yang memperoleh penambahan prasarana olahraga	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Prasarana Olahraga [3]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
361	""	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina [6381]	K1843	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Atlit Kota Surabaya [1]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
362	""	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi [10683]	K1844	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dokumen Pembinaan dan Pengembangan SDM Olahraga [729]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
363	""	Jumlah prasarana olahraga yang difasilitasi dan dipelihara [6939]	K1845	Jumlah Prasarana Olahraga yang Difasilitasi dan Dipelihara	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Prasarana Olahraga [3]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
364	""	Jumlah jenis kegiatan terkait peningkatan pemuda pelopor [9224]	K1846	Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor, Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja dan Pemuda Pasukan Pengibar Bendera	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Pemuda Pelopor [514]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
365	""	Jumlah jenis kegiatan terkait peningkatan pemuda kader anti kenakalan remaja [9225]	K1846	Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor, Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja dan Pemuda Pasukan Pengibar Bendera	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Kader Anti Kenakalan Remaja [781]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
366	""	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa/Mahasiswi Berprestasi [10648]	K1848	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Siswi SMA/SMK Sederajat dan Mahasiswa/Mahasiswi Berprestasi	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Penerima Beasiswa Pendidikan [357]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
367	""	Jumlah jenis kegiatan peningkatan daya saing wira usaha pemula [6509]	K1849	Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Daya Saing Wira Usaha Pemula	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Wirausaha Muda [782]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
368	""	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]	K1850	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
369	""	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]	K1850	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
370	""	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]	K1850	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
371	""	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan [6942]	K1960	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pengembangan SDM Pelaku Ekonomi Kreatif [506]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
372	""	Jumlah jenis pemangku kepentingan pariwisata yang dilakukan penjajakan kerjasama [6824]	K2126	Jumlah jenis kelompok pemangku kepentingan pariwisata yang dilakukan penjajakan kerjasama	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Kesepakatan dengan stakeholder pariwisata [39]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
373	""	Jumlah laporan pelaksanaan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat [10662]	K2207	Jumlah laporan pelaksanaan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pengembangan SDM Kepariwisataan [508]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
374	""	Jumlah jenis kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri [10652]	SK4612	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Promosi Pariwisata [389]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
375	""	Jumlah kampung wisata yang dikembangkan [11603]	SK4613	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Objek dan daya tarik wisata (ODTW) [37]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
376	""	Jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata [10663]	SK4614	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pengembangan SDM Kepariwisataan [508]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
377	""	Jumlah SDM pariwisata yang dikembangkan kapasitasnya berdasarkan pada SKKNI [10664]	SK4615	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pengembangan SDM Kepariwisataan [508]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
378	""	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan [6390]	SK4617	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Objek dan daya tarik wisata (ODTW) [37]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
379	""	Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata [6436]	SK4618	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata [602]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
380	""	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, bimtek dan pendampingan ekonomi kreatif [10659]	SK4619	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pengembangan SDM Pelaku Ekonomi Kreatif [506]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
381	""	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian (dilindungi) [6382]	SK4620	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Cagar budaya [19]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
382	""	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan [10687]	SK4621	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pemajuan Kebudayaan [730]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
383	""	Jumlah SDM kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan [10655]	SK4623	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pembinaan SDM Kesenian [393]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
384	""	Jumlah usila mendapat pelayanan kesehatan [9171]	PKT651	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	""	2024	Dinas Kesehatan	Pelayanan Lansia [166]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
385	""	Jumlah museum yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang [6759]	SK4624	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Museum Pemerintah Kota Surabaya [394]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
386	""	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu (di Museum 10 Nopember dan Museum dr. Sutomo) [10657]	SK4625	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Museum Pemerintah Kota Surabaya [394]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
387	""	Jumlah kegiatan program publik yang dilaksanakan di Museum 10 November dan dr. Sutomo [6579]	SK4626	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Museum Pemerintah Kota Surabaya [394]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
388	""	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat [10673]	SK4627	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Publikasi Narasi Sejarah [516]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
389	""	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [10633]	SK4628	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
390	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [10644]	SK4629	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
391	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [10645]	SK4630	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
392	""	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan [10665]	SK4631	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pembinaan dan Pengembangan SDM Olahraga [513]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
393	""	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi [10684]	SK4632	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dokumen Pembinaan dan Pengembangan SDM Olahraga [729]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
394	""	Jumlah sarana prasarana olahraga yang tersedia, terpelihara dan termanfaatkan [10646]	SK4633	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Prasarana Olahraga [3]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
395	""	Jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan kader kepemudaan [9964]	SK4634	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Kader Anti Kenakalan Remaja [781]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
396	""	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan dan pemberian kerja magang kewirausahaan [9963]	SK4635	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Wirausaha Muda [782]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
397	""	Jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan kepemimpinan dan kepeloporan [9965]	SK4636	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Pemuda Pelopor [514]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
398	""	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan [10649]	SK4637	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Penerima Beasiswa Pendidikan [357]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
399	""	Jumlah museum yang ditingkatkan sarana dan prasarananya [6760]	SK4638	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Museum Pemerintah Kota Surabaya [394]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
400	""	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang tersedia dan termanfaatkan [6938]	SK4639	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Prasarana Olahraga [3]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
401	""	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota [10676]	SK6800	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Monitoring Daya Tarik Wisata [549]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
402	""	Jumlah penduduk [5487]	TKT25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
403	""	Jumlah penduduk [5487]	SKT456	Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
404	""	Jumlah penduduk [5487]	SKT801	Indeks Persampahan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
405	""	Nilai kepuasan masyarakat unit layanan admindukcapil [6328]	TPD683	Nilai Kepuasan Masyarakat pada Layanan Administrasi Kependudukan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
406	""	Jumlah penduduk usia 4-6 tahun [7084]	SPD180	APK PAUD	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
407	""	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun [5506]	SPD182	APK SD/MI	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
408	""	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun [5504]	SPD185	APK SMP/MTs	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
409	""	Jumlah Penduduk 13-65 Tahun [9599]	SPD338	Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
410	""	Jumlah permohonan yang selesai tepat waktu (pendaftaran) [9312]	SPD396	Persentase permohonan layanan Pendaftaran Penduduk yang selesai tepat waktu	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
411	""	Jumlah permohonan yg diterbitkan (pendaftaran) [9313]	SPD396	Persentase permohonan layanan Pendaftaran Penduduk yang selesai tepat waktu	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
412	""	Jumlah waktu respon gangguan [9310]	SPD398	Rata-rata waktu tanggap (response time)	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Waktu Respon Gangguan [546]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
413	""	banyaknya laporan pengaduan layanan adminduk [9311]	SPD398	Rata-rata waktu tanggap (response time)	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Waktu Respon Gangguan [546]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
414	""	Nilai SAKIP PD [7040]	SPD400	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
415	""	jumlah permohonan yang selesai tepat waktu (pencatatan) [9314]	SPD412	Persentase permohonan layanan Pencatatan Sipil yang selesai tepat waktu	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
416	""	jumlah permohonan yg diterbitkan (pencatatan) [9315]	SPD412	Persentase permohonan layanan Pencatatan Sipil yang selesai tepat waktu	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
417	""	Jumlah penduduk [5487]	SPD590	Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
418	""	Jumlah penduduk [5487]	PKT80	Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
419	""	Jumlah penduduk [5487]	PKT648	Persentase Jaminan Kesehatan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
420	""	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan [9308]	PKT671	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
421	""	jumlah permohonan dokumen pendaftaran penduduk yang masuk [9309]	PKT671	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
422	""	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan [6419]	PKT674	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
423	""	jumlah permohonan Dokumen Pencatatan Sipil yang masuk [9296]	PKT674	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
424	""	Jumlah data penduduk kementrian bersih [9417]	PKT677	Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
425	""	Jumlah penduduk layanan [9418]	PKT677	Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
426	""	Jumlah layanan yg telah berbasis IT [9289]	PKT678	Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pencatatan Sipil Berbasis IT [540]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
427	""	jumlah layanan [9290]	PKT678	Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pencatatan Sipil Berbasis IT [540]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
428	""	Jumlah PD/Lembaga yang telah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan [9287]	PKT679	Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan Data Kependudukan [287]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
429	""	Jumlah PD/Lembaga yang direncanakan melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan [9288]	PKT679	Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan Data Kependudukan [287]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
430	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]	PKT701	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
431	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]	PKT701	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
432	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]	PKT701	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
433	""	Jumlah penduduk [5487]	PKT706	Indeks Kecukupan Pangan Pokok	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
434	""	Jenis informasi yang dimutakhirkan [9284]	PKT721	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Profil Kependudukan [538]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
435	""	Jumlah keseluruhan jenis informasi yang seharusnya dimutakhirkan [9285]	PKT721	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Profil Kependudukan [538]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
436	""	Jumlah Penduduk Usia 60 ke atas [9602]	PKT1265	Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
437	""	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan melalui pelayanan pendaftaran penduduk yang berasal dari Inisiatif Pemohon [9307]	K808	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
438	""	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]	K809	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
439	""	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]	K809	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
440	""	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]	K809	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
441	""	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun [6497]	K810	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah [60]	PERENCANAAN [5.01]
442	""	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran [9815]	K843	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
443	""	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169]	K844	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
444	""	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168]	K844	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
445	""	Jumlah berkas permohonan pencatatan sipil yang diterbitkan melalui permohonan pencatatan sipil yang berasal dari Inisiatif Pemohon [9295]	K846	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
446	""	Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan [11496]	K848	Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Profil Kependudukan [538]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
447	""	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208]	TPD775	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
448	""	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk melalui Pelayanan secara aktif yang dilakukan dengan mendekatkan kepada masyarakat, atau melalui Kerjasama dengan Insitusi Lainnya yang diterbitkan [9297]	K1954	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
449	""	Jumlah berkas permohonan pencatatan sipil melalui Pelayanan secara aktif yang dilakukan dengan mendekatkan kepada masyarakat, atau melalui Kerjasama dengan Insitusi Lainnya yang diterbitkan [9294]	K1955	Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
450	""	Jumlah Lembaga yang bekerjasama dan atau memanfaatkan data kependudukan [9286]	K1956	Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan Data Kependudukan [287]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
451	""	Jumlah data yang dikonsolidasi [6857]	K1957	Jumlah Data Penduduk yang diidentifikasi	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
452	""	Jumlah unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan [7119]	K1958	Jumlah unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemeliharaan Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan [436]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
453	""	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [10633]	SK4640	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
454	""	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk [11519]	SK4641	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pendaftaran Penduduk [747]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
455	""	Jumlah Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting [11516]	SK4642	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil [743]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
456	""	Jumlah penyusunan dokumen profil perkembangan kependudukan [6871]	SK4643	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Profil Kependudukan [538]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
457	""	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [11521]	SK4647	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah [60]	PERENCANAAN [5.01]
458	""	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan [10757]	SK4648	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
459	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [10645]	SK4649	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
460	""	Jumlah Dokumen Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting [11518]	SK4652	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pendaftaran Penduduk [747]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
461	""	Jumlah Laporan Pencatatan Sipil [11514]	SK4653	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil [743]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
462	""	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi [11504]	SK4654	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan Data Kependudukan [287]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
463	""	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan [11511]	SK4655	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengelolaan Informasi Adminduk [741]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
464	""	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan [11499]	SK4656	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengelolaan Informasi Adminduk [741]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
465	""	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan [11508]	SK4657	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	""	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan [742]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
466	""	Jumlah rumah sehat [5381]	TKT23	Indeks Harmoni Sosial	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
467	""	Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan siaga aktif strata madya [9372]	SPD386	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
468	""	Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan siaga aktif strata purnama [9373]	SPD386	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
469	""	Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan siaga aktif strata mandiri [9374]	SPD386	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
470	""	Jumlah Ibu hamil, bersalin, dan nifas yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas [5354]	SPD387	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup)	""	2024	Dinas Kesehatan	Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas [161]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
471	""	Jumlah sasaran kelahiran hidup [5332]	SPD387	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup)	""	2024	Dinas Kesehatan	Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
472	""	Jumlah kematian bayi berumur <1 th [5360]	SPD388	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup)	""	2024	Dinas Kesehatan	Kematian Bayi [164]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
473	""	Jumlah sasaran kelahiran hidup [5332]	SPD388	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup)	""	2024	Dinas Kesehatan	Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
474	""	Jumlah balita dengan status gizi stunting [6120]	SPD389	Prevalensi Balita Stunting	""	2024	Dinas Kesehatan	Balita [165]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
475	""	Jumlah balita ditimbang [5361]	SPD389	Prevalensi Balita Stunting	""	2024	Dinas Kesehatan	Balita [165]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
476	""	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi utama [6956]	SPD393	Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama	""	2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
477	""	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi paripurna [9178]	SPD393	Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama	""	2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
478	""	Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya yang terakreditasi minimal utama [5334]	SPD393	Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama	""	2024	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Kota Surabaya [157]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
479	""	Jumlah Puskesmas Kota Surabaya [5326]	SPD393	Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama	""	2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
480	""	Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya [5333]	SPD393	Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama	""	2024	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Kota Surabaya [157]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
481	""	Nilai SAKIP PD [7040]	SPD413	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
482	""	Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat [5482]	SPD416	Persentase peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
483	""	Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) Aktif [9379]	PKT645	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
484	""	Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) [9378]	PKT645	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
485	""	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan [9376]	PKT648	Persentase Jaminan Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Jaminan Kesehatan [159]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
486	""	Jumlah Jaminan Kesehatan Kepesertaan [11624]	PKT648	Persentase Jaminan Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Jaminan Kesehatan Kepesertaan [765]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
487	""	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan [5344]	PKT649	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	""	2024	Dinas Kesehatan	Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas [161]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
488	""	Jumlah sasaran ibu bersalin/nifas [5359]	PKT649	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	""	2024	Dinas Kesehatan	Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
489	""	Jumlah Ibu Hamil K4 di fasilitas kesehatan [5345]	PKT650	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	""	2024	Dinas Kesehatan	Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas [161]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
490	""	Jumlah sasaran ibu hamil [5358]	PKT650	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	""	2024	Dinas Kesehatan	Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
491	""	Jumlah sasaran usila [9172]	PKT651	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	""	2024	Dinas Kesehatan	Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
492	""	Jumlah balita dengan status gizi buruk [5347]	PKT652	Prevalensi Balita Gizi Buruk	""	2024	Dinas Kesehatan	Balita [165]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
493	""	Jumlah balita ditimbang [5361]	PKT652	Prevalensi Balita Gizi Buruk	""	2024	Dinas Kesehatan	Balita [165]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
494	""	Jumlah rumah sehat [5381]	PKT653	Persentase Rumah Sehat	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
495	""	Jumlah rumah [5434]	PKT653	Persentase Rumah Sehat	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
496	""	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi utama [6956]	PKT666	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	""	2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
497	""	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi paripurna [9178]	PKT666	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	""	2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
498	""	Jumlah Puskesmas Kota Surabaya [5326]	PKT666	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	""	2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
499	""	Jumlah Puskesmas Kota Surabaya yang memiliki izin operasional [5327]	PKT667	Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	""	2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
500	""	Jumlah Puskesmas Kota Surabaya [5326]	PKT667	Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	""	2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
501	""	Jumlah kelurahan yang memiliki bindu [5378]	PKT668	Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
502	""	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani  24 jam [9375]	PKT669	Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani  1 x 24 Jam	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
503	""	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB [5379]	PKT669	Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani  1 x 24 Jam	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
504	""	Jumlah puskesmas dengan nilai ASPAK lebih dari 70 [9434]	PKT670	Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
505	""	Jumlah Puskesmas Kota Surabaya [5326]	PKT670	Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
506	""	Jumlah jenis obat dan perbekalan yang disediakan Dinas Kesehatan [5365]	PKT687	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sarana kesehatan [169]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
507	""	Jumlah jenis obat dan perbekalan yang dibutuhkan Dinas Kesehatan [5357]	PKT687	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sarana kesehatan [169]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
508	""	Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang ditingkatkan sarana prasarananya sampai dengan [5366]	PKT688	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	""	2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
509	""	Jumlah Puskesmas Kota Surabaya [5326]	PKT688	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	""	2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
510	""	Jumlah Puskesmas Pembantu Kota Surabaya [5285]	PKT688	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	""	2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
511	""	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi [9179]	PKT689	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	""	2024	Dinas Kesehatan	Sistem Informasi Kesehatan [423]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
512	""	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan [9180]	PKT689	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	""	2024	Dinas Kesehatan	Sistem Informasi Kesehatan [423]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
513	""	Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Puskesmas) [9430]	PKT690	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	""	2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
514	""	Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Rumah Sakit) [6457]	PKT690	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	""	2024	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Kota Surabaya [157]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
515	""	Jumlah Puskesmas Kota Surabaya [5326]	PKT690	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	""	2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
516	""	Jumlah rumah sakit yang memiliki izin [5335]	PKT690	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	""	2024	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Kota Surabaya [157]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
517	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]	PKT707	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
518	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]	PKT707	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
519	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]	PKT707	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
520	""	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan [7020]	PKT708	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	""	2024	Dinas Kesehatan	SDM Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya [464]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
521	""	Jumlah tenaga kesehatan Pemerintah Kota Surabaya [9278]	PKT708	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	""	2024	Dinas Kesehatan	SDM Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya [464]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
522	""	Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat [5482]	PKT709	Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
523	""	Jumlah sampel makanan yang diperiksa [5481]	PKT709	Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
524	""	Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya [5333]	PKT864	Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	""	2024	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Kota Surabaya [157]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
525	""	Jumlah usila mendapat pelayanan kesehatan [9171]	PKT1265	Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	""	2024	Dinas Kesehatan	Pelayanan Lansia [166]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
526	""	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) [10667]	K772	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
527	""	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK) [6598]	K818	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
528	""	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]	K824	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Kesehatan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
529	""	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]	K824	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Kesehatan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
530	""	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]	K824	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Kesehatan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
531	""	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran [9815]	K826	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	""	2024	Dinas Kesehatan	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
532	""	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran [9814]	K827	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	""	2024	Dinas Kesehatan	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
533	""	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan [6352]	K829	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan	""	2024	Dinas Kesehatan	Sistem Informasi Kesehatan [423]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
534	""	Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Rumah Sakit) [6457]	K830	Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau	""	2024	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Kota Surabaya [157]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
535	""	Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Puskesmas) [9430]	K830	Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau	""	2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
536	""	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan [7020]	K831	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	SDM Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya [464]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
537	""	Jumlah PIRT yang dibina [6929]	K832	Jumlah PIRT yang dibina	""	2024	Dinas Kesehatan	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) [177]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
538	""	Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut [6958]	K2296	Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
539	""	Jumlah unit layanan yang terpenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan [10677]	K1429	Jumlah unit layanan yang terpenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sarana kesehatan [169]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
540	""	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir [6950]	K1430	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas, dan bayi baru lahir	""	2024	Dinas Kesehatan	Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas [161]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
541	""	Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM) [6709]	K1431	Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
542	""	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat [6955]	K1434	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Balita [165]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
543	""	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan [6952]	K1435	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
544	""	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi [6957]	K1437	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
545	""	Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan pada posko terpadu yang dilayani [10703]	K1438	Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani	""	2024	Dinas Kesehatan	Layanan Kegawatdaruratan [527]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
546	""	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular [6954]	K1439	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
547	""	Jumlah PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda yang mendapatkan Jaminan Kesehatan [6781]	K1440	Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda	""	2024	Dinas Kesehatan	Jaminan Kesehatan [159]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
548	""	Jumlah gedung rumah sakit, puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun dan dipelihara (Induk) [10675]	K2125	Jumlah Gedung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun dan dipelihara	""	2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
549	""	Jumlah gedung rumah sakit, puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun dan dipelihara (Labkesda) [11561]	K2125	Jumlah Gedung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun dan dipelihara	""	2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
550	""	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi (jaspel) [10750]	K2186	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
551	""	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi (Belanja BLUD Puskesmas lainnya) [10751]	K2186	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
552	""	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi (Penyediaan Sarana Pendukung) [10752]	K2186	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
553	""	Jumlah dokumen pelaporan akreditasi puskesmas yang disusun [6412]	K2191	Jumlah dokumen pelaporan akreditasi puskesmas yang disusun	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
554	""	Jumlah kegiatan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) di Puskesmas [10661]	K2194	Jumlah kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilakukan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) [476]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
555	""	Jumlah dokumen peningkatan fasilitas kesehatan [10674]	K2197	Jumlah dokumen peningkatan Fasilitas Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Perencanaan Fasilitas Kesehatan [528]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
556	""	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas [10695]	K2198	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) [476]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
557	""	Jumlah Puskesmas yang terpenuhi pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan [6962]	K2295	Jumlah Puskesmas yang terpenuhi pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
558	""	Jumlah Laboratorium yang terpenuhi pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan [11563]	K2295	Jumlah Puskesmas yang terpenuhi pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
559	""	Jumlah Luas Ruang Terbuka Hijau [9598]	SKT798	Indeks Kualitas Lahan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan [656]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
560	""	Jumlah kegiatan penyediaan jaminan persalinan [10702]	K2297	Jumlah kegiatan penyediaan jaminan persalinan pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir	""	2024	Dinas Kesehatan	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) [476]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
561	""	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas [10696]	K2298	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) [476]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
562	""	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat [10698]	K2300	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat di puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) [476]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
563	""	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif di puskesmas [11916]	K2302	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif di puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) [476]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
564	""	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di puskesmas [10700]	K2303	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) [476]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
565	""	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi [6553]	K2304	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi di puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) [476]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
566	""	Jumlah kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan [11656]	K2309	Jumlah kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	SDM Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya [464]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
567	""	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [10633]	SK4658	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Kesehatan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
568	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dinas Kesehatan) [11567]	SK4659	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
569	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat [10732]	SK4660	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
570	""	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat [10660]	SK4663	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
571	""	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Dinas Kesehatan) [11562]	SK4664	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
572	""	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [10709]	SK4665	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
573	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Dinas Kesehatan [11570]	SK4666	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
574	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan [11569]	SK4667	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
575	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya [10729]	SK4669	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
576	""	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [10708]	SK4672	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
577	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dinas Kesehatan) [11566]	SK4673	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
578	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Dinas Kesehatan [11568]	SK4674	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
579	""	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [11536]	SK4675	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	""	2024	Dinas Kesehatan	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
580	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [10644]	SK4676	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Kesehatan	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
581	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Dr. Soetomo [10894]	SK5785	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
582	""	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar [10692]	SK4677	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Alat Kesehatan (Alkes), Penunjang Medik, dan Sarana Kesehatan Lainnya [457]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
583	""	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan [10688]	SK4678	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	""	2024	Dinas Kesehatan	Alat Kesehatan (Alkes), Penunjang Medik, dan Sarana Kesehatan Lainnya [457]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
584	""	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar [10680]	SK4679	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Perencanaan Fasilitas Kesehatan [528]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
585	""	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan [10690]	SK4681	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	""	2024	Dinas Kesehatan	Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sarana kesehatan [169]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
586	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan [10736]	SK4684	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
587	""	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan [10737]	SK4685	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
588	""	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan [10748]	SK4687	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
589	""	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan [10658]	SK4688	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	""	2024	Dinas Kesehatan	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) [177]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
590	""	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas [10682]	SK4689	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
591	""	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 [10678]	SK4690	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	""	2024	Dinas Kesehatan	Perencanaan Fasilitas Kesehatan [528]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
592	""	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun [11917]	SK4691	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	""	2024	Dinas Kesehatan	Perencanaan Fasilitas Kesehatan [528]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
593	""	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya [10685]	SK4692	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
594	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Asemrowo [10753]	SK5778	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
595	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Balas Klumprik [10834]	SK5779	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
596	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Balongsari [10844]	SK5780	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
597	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Bangkingan [10854]	SK5781	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
598	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Banyu Urip [10864]	SK5782	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
599	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Benowo [10874]	SK5783	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
600	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Bulak Banteng [10884]	SK5784	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
601	""	Luas Wilayah Kota Surabaya [9600]	SKT798	Indeks Kualitas Lahan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan [656]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
602	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Dukuh Kupang [10904]	SK5786	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
603	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Dupak [10914]	SK5787	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
604	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Gading [10924]	SK5788	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
605	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Gayungan [10934]	SK5789	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
606	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Gundih [10944]	SK5790	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
607	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Gunung Anyar [10954]	SK5791	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
608	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Jagir [10964]	SK5792	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
609	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Jemursari [10974]	SK5793	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
610	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Jeruk [10984]	SK5794	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
611	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kalijudan [10994]	SK5795	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
612	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kalirungkut [11004]	SK5796	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
613	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kebonsari [11014]	SK5797	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
614	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kedungdoro [11024]	SK5798	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
615	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kedurus [11034]	SK5799	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
616	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kenjeran [11044]	SK5800	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
617	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Keputih [11054]	SK5801	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
618	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Ketabang [11064]	SK5802	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
619	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Klampis Ngasem [11074]	SK5803	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
620	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Krembangan Selatan [11084]	SK5804	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
621	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Lidah Kulon [11094]	SK5805	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
622	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Lontar [11104]	SK5806	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
623	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Made [11114]	SK5807	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
624	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Manukan Kulon [11124]	SK5808	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
625	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Medokan Ayu [11134]	SK5809	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
626	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Menur [11144]	SK5810	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
627	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Mojo [11154]	SK5811	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
628	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Moro Krembangan [11164]	SK5812	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
629	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Mulyorejo [11174]	SK5813	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
630	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Ngagel Rejo [11184]	SK5814	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
631	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Pacar Keling [11194]	SK5815	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
632	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Pakis [11204]	SK5816	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
633	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Pegirian [11214]	SK5817	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
634	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Peneleh [11224]	SK5818	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
635	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Perak Timur [11234]	SK5819	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
636	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Pucangsewu [11244]	SK5820	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
637	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Putat Jaya [11254]	SK5821	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
638	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Rangkah [11264]	SK5822	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
639	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Sawahan [11284]	SK5823	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
640	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Sawah Pulo [11274]	SK5824	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
641	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Sememi [11294]	SK5825	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
642	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Sidosermo [11304]	SK5826	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
643	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Sidotopo [11314]	SK5827	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
644	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Sidotopo Wetan [11324]	SK5828	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
645	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Simolawang [11334]	SK5829	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
646	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Simomulyo [11344]	SK5830	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
647	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Siwalankerto [11354]	SK5831	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
648	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Tambakrejo [11374]	SK5832	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
649	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Tambak Wedi [11364]	SK5833	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
650	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Tanah Kali Kedinding [11384]	SK5834	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
651	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Tanjungsari [11394]	SK5835	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
652	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Tembok Dukuh [11404]	SK5836	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
653	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Tenggilis [11414]	SK5837	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
654	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Wiyung [11424]	SK5838	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
655	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Wonokromo [11434]	SK5839	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
656	""	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Wonokusumo [11444]	SK5840	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Kesehatan	Operasional Kesehatan RSUD, Dinkes dan Puskesmas [459]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
657	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar [10718]	SK5845	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
658	""	Jumlah orang terduga HIV yang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Asemrowo [10788]	SK5847	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
659	""	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Dinas Kesehatan) [11565]	SK5848	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
660	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Wiyung [11425]	SK5853	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
661	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Wonokromo [11435]	SK5854	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
662	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Wonokusumo [11445]	SK5855	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
663	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Gading [10930]	SK6048	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
664	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Tenggilis [11415]	SK5856	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
665	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Asemrowo [10785]	SK5857	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
666	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Balas Klumprik [10835]	SK5858	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
667	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Balongsari [10845]	SK5859	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
668	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Bangkingan [10855]	SK5860	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
669	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Banyu Urip [10865]	SK5861	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
670	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Benowo [10875]	SK5862	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
671	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Bulak Banteng [10885]	SK5863	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
672	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Dr. Soetomo [10895]	SK5864	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
673	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Dukuh Kupang [10905]	SK5865	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
674	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Dupak [10915]	SK5866	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
675	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Gading [10925]	SK5867	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
676	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Gayungan [10935]	SK5868	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
677	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Gundih [10945]	SK5869	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
678	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Gunung Anyar [10955]	SK5870	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
679	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Jagir [10965]	SK5871	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
680	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Jemursari [10975]	SK5872	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
681	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Jeruk [10985]	SK5873	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
682	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Kalijudan [10995]	SK5874	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
683	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Kalirungkut [11005]	SK5875	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
684	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Kebonsari [11015]	SK5876	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
685	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Kedungdoro [11025]	SK5877	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
686	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Kedurus [11035]	SK5878	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
687	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Kenjeran [11045]	SK5879	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
688	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Keputih [11055]	SK5880	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
689	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Ketabang [11065]	SK5881	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
690	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Klampis Ngasem [11075]	SK5882	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
691	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Krembangan Selatan [11085]	SK5883	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
692	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Lidah Kulon [11095]	SK5884	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
693	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Lontar [11105]	SK5885	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
694	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Made [11115]	SK5886	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
695	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Manukan Kulon [11125]	SK5887	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
696	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Medokan Ayu [11135]	SK5888	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
697	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Menur [11145]	SK5889	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
698	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Mojo [11155]	SK5890	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
699	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Moro Krembangan [11165]	SK5891	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
700	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Mulyorejo [11175]	SK5892	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
701	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Ngagel Rejo [11185]	SK5893	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
702	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Pacar Keling [11195]	SK5894	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
703	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Pakis [11205]	SK5895	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
704	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Pegirian [11215]	SK5897	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
705	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Peneleh [11225]	SK5898	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
706	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Tambak Wedi [11365]	SK5899	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
707	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Tanah Kali Kedinding [11385]	SK5900	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
708	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Tanjungsari [11395]	SK5901	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
709	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Tembok Dukuh [11405]	SK5902	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
710	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Perak Timur [11235]	SK5903	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
711	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Pucangsewu [11245]	SK5904	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
712	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Putat Jaya [11255]	SK5905	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
713	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Rangkah [11265]	SK5906	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
714	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Gayungan [10940]	SK6049	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
715	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Sawahan [11285]	SK5907	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
716	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Sawah Pulo [11275]	SK5908	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
717	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Sememi [11295]	SK5909	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
718	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Sidosermo [11305]	SK5910	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
719	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Sidotopo [11315]	SK5911	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
720	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Sidotopo Wetan [11325]	SK5912	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
721	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Simolawang [11335]	SK5913	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
722	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Simomulyo [11345]	SK5914	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
723	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Siwalankerto [11355]	SK5915	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
724	""	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Tambakrejo [11375]	SK5916	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
725	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Asemrowo [10794]	SK5987	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
726	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Balas Klumprik [10840]	SK5988	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
727	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Balongsari [10850]	SK5998	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
728	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Bangkingan [10860]	SK6015	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
729	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Banyu Urip [10870]	SK6016	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
730	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Benowo [10880]	SK6024	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
731	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Bulak Banteng [10890]	SK6025	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
732	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dr. Soetomo [10900]	SK6043	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
733	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dukuh Kupang [10910]	SK6046	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
734	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dupak [10920]	SK6047	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
735	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Gundih [10950]	SK6050	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
736	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Gunung Anyar [10960]	SK6051	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
737	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jagir [10970]	SK6052	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
738	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jemursari [10980]	SK6053	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
739	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jeruk [10990]	SK6054	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
740	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Kalijudan [11000]	SK6055	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
741	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Kalirungkut [11010]	SK6056	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
742	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Kebonsari [11020]	SK6057	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
743	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Kedungdoro [11030]	SK6058	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
744	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Kedurus [11040]	SK6059	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
745	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Kenjeran [11050]	SK6060	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
746	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Keputih [11060]	SK6062	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
747	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Ketabang [11070]	SK6063	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
748	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Klampis Ngasem [11080]	SK6064	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
749	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Krembangan Selatan [11090]	SK6065	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
750	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Lidah Kulon [11100]	SK6066	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
751	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Lontar [11110]	SK6067	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
752	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Made [11120]	SK6068	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
753	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Manukan Kulon [11130]	SK6069	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
754	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Medokan Ayu [11140]	SK6070	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
755	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Menur [11150]	SK6071	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
756	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Mojo [11160]	SK6072	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
757	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Moro Krembangan [11170]	SK6073	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
758	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Mulyorejo [11180]	SK6074	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
759	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Ngagel Rejo [11190]	SK6075	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
760	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Pacar Keling [11200]	SK6076	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
761	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Pakis [11210]	SK6077	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
762	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Pegirian [11220]	SK6080	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
763	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Peneleh [11230]	SK6081	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
764	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Perak Timur [11240]	SK6082	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
765	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Pucangsewu [11250]	SK6083	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
766	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Putat Jaya [11260]	SK6084	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
767	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Rangkah [11270]	SK6085	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
768	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Sawahan [11290]	SK6086	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
769	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Sawah Pulo [11280]	SK6089	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
770	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Sememi [11300]	SK6090	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
771	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Sidosermo [11310]	SK6091	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
772	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Sidotopo [11320]	SK6092	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
773	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Sidotopo Wetan [11330]	SK6093	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
774	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Simolawang [11340]	SK6094	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
775	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Simomulyo [11350]	SK6095	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
776	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Siwalankerto [11360]	SK6096	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
777	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Tambakrejo [11380]	SK6097	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
778	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Tambak Wedi [11370]	SK6098	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
779	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Tanah Kali Kedinding [11390]	SK6099	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
780	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Tanjungsari [11400]	SK6100	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
781	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Tembok Dukuh [11410]	SK6101	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
782	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Tenggilis [11420]	SK6102	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
783	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Wiyung [11430]	SK6103	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
784	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Wonokromo [11440]	SK6104	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
785	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Wonokusumo [11450]	SK6105	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
786	""	Status mutu air memenuhi [9505]	SKT799	Indeks Kualitas Air	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
787	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Wonokusumo [11446]	SK6106	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
788	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Asemrowo [10793]	SK6107	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
789	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Balas Klumprik [10836]	SK6108	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
790	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Balongsari [10846]	SK6109	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
791	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Bangkingan [10856]	SK6110	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
792	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Banyu Urip [10866]	SK6111	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
793	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Benowo [10876]	SK6112	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
794	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Bulak Banteng [10886]	SK6113	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
795	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Dr. Soetomo [10896]	SK6114	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
796	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Dukuh Kupang [10906]	SK6115	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
797	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Dupak [10916]	SK6116	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
798	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Gading [10926]	SK6117	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
799	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Gayungan [10936]	SK6118	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
800	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Gundih [10946]	SK6119	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
801	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Gunung Anyar [10956]	SK6120	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
802	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Jagir [10966]	SK6121	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
803	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Jemursari [10976]	SK6122	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
804	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Jeruk [10986]	SK6123	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
805	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Kalijudan [10996]	SK6124	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
806	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Kalirungkut [11006]	SK6125	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
807	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Kebonsari [11016]	SK6126	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
808	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Kedungdoro [11026]	SK6127	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
809	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Kedurus [11036]	SK6128	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
810	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Kenjeran [11046]	SK6129	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
811	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Keputih [11056]	SK6130	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
812	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Ketabang [11066]	SK6131	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
813	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Klampis Ngasem [11076]	SK6132	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
814	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Krembangan Selatan [11086]	SK6133	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
815	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Lidah Kulon [11096]	SK6134	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
816	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Lontar [11106]	SK6135	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
817	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Made [11116]	SK6136	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
818	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Manukan Kulon [11126]	SK6137	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
819	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Medokan Ayu [11136]	SK6138	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
820	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Menur [11146]	SK6139	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
821	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Mojo [11156]	SK6140	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
822	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Moro Krembangan [11166]	SK6141	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
823	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Mulyorejo [11176]	SK6142	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
824	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Ngagel Rejo [11186]	SK6143	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
825	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Pacar Keling [11196]	SK6144	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
826	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Pakis [11206]	SK6145	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
827	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Pegirian [11216]	SK6146	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
828	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Peneleh [11226]	SK6147	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
829	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Perak Timur [11236]	SK6148	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
830	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Pucangsewu [11246]	SK6149	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
831	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Putat Jaya [11256]	SK6150	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
832	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Rangkah [11266]	SK6151	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
833	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Sawahan [11286]	SK6152	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
834	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Sawah Pulo [11276]	SK6153	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
835	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Sememi [11296]	SK6154	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
836	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Sidosermo [11306]	SK6155	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
837	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Sidotopo [11316]	SK6156	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
838	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Sidotopo Wetan [11326]	SK6157	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
839	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Simolawang [11336]	SK6158	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
840	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Simomulyo [11346]	SK6159	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
841	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Siwalankerto [11356]	SK6160	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
842	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Tambakrejo [11376]	SK6161	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
843	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Tambak Wedi [11366]	SK6162	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
844	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Tanah Kali Kedinding [11386]	SK6163	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
845	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Tanjungsari [11396]	SK6164	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
846	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Tembok Dukuh [11406]	SK6165	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
847	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Tenggilis [11416]	SK6166	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
848	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Wiyung [11426]	SK6167	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
849	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Puskesmas Wonokromo [11436]	SK6168	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
850	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Asemrowo [10789]	SK6169	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
851	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Balas Klumprik [10837]	SK6170	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
852	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Balongsari [10847]	SK6171	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
853	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Bangkingan [10857]	SK6172	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
854	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Banyu Urip [10867]	SK6173	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
855	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Benowo [10877]	SK6174	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
856	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Bulak Banteng [10887]	SK6175	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
857	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Dr. Soetomo [10897]	SK6176	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
858	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Dukuh Kupang [10907]	SK6177	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
859	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Dupak [10917]	SK6178	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
860	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Gading [10927]	SK6179	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
861	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Gayungan [10937]	SK6180	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
862	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Gundih [10947]	SK6181	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
863	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Gunung Anyar [10957]	SK6182	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
864	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Jagir [10967]	SK6183	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
865	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Jemursari [10977]	SK6184	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
866	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Jeruk [10987]	SK6185	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
867	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Kalijudan [10997]	SK6186	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
868	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Kalirungkut [11007]	SK6187	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
869	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Kebonsari [11017]	SK6188	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
870	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Kedungdoro [11027]	SK6189	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
871	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Kedurus [11037]	SK6190	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
872	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Kenjeran [11047]	SK6191	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
873	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Keputih [11057]	SK6192	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
874	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Ketabang [11067]	SK6193	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
875	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Klampis Ngasem [11077]	SK6194	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
876	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Krembangan Selatan [11087]	SK6195	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
877	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Lidah Kulon [11097]	SK6196	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
878	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Lontar [11107]	SK6197	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
879	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Made [11117]	SK6198	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
880	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Manukan Kulon [11127]	SK6199	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
881	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Medokan Ayu [11137]	SK6200	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
882	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Menur [11147]	SK6201	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
883	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Mojo [11157]	SK6202	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
884	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Moro Krembangan [11167]	SK6203	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
885	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Mulyorejo [11177]	SK6204	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
886	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Ngagel Rejo [11187]	SK6205	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
887	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Pacar Keling [11197]	SK6206	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
888	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Pakis [11207]	SK6207	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
889	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Pegirian [11217]	SK6208	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
890	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Peneleh [11227]	SK6209	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
891	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Perak Timur [11237]	SK6210	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
892	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Pucangsewu [11247]	SK6211	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
893	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Putat Jaya [11257]	SK6212	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
894	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Rangkah [11267]	SK6213	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
895	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Sawahan [11287]	SK6214	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
896	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Sawah Pulo [11277]	SK6215	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
897	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Sememi [11297]	SK6216	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
898	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Sidosermo [11307]	SK6217	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
899	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Sidotopo [11317]	SK6218	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
900	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Sidotopo Wetan [11327]	SK6219	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
901	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Simolawang [11337]	SK6220	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
902	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Simomulyo [11347]	SK6221	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
903	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Siwalankerto [11357]	SK6222	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
904	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Tambakrejo [11377]	SK6223	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
905	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Tambak Wedi [11367]	SK6224	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
906	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Tanah Kali Kedinding [11387]	SK6225	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
907	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Tanjungsari [11397]	SK6226	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
908	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Tembok Dukuh [11407]	SK6227	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
909	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Tenggilis [11417]	SK6228	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
910	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Wiyung [11427]	SK6229	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
911	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Wonokromo [11437]	SK6230	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
912	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas Wonokusumo [11447]	SK6231	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
913	""	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Asemrowo [10786]	SK6232	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
914	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Balas Klumprik [10841]	SK6233	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
915	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Gading [10929]	SK6684	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
916	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Balongsari [10851]	SK6234	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
917	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Bangkingan [10861]	SK6235	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
918	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Banyu Urip [10871]	SK6236	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
919	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Benowo [10881]	SK6237	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
920	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Bulak Banteng [10891]	SK6238	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
921	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Dr. Soetomo [10901]	SK6239	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
922	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Dukuh Kupang [10911]	SK6240	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
923	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Dupak [10921]	SK6241	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
924	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Gading [10931]	SK6242	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
925	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Gayungan [10941]	SK6243	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
926	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Gundih [10951]	SK6244	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
927	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Gunung Anyar [10961]	SK6245	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
928	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Jagir [10971]	SK6246	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
929	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Jemursari [10981]	SK6247	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
930	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Jeruk [10991]	SK6248	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
931	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Kalijudan [11001]	SK6249	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
932	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Kalirungkut [11011]	SK6250	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
933	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Kebonsari [11021]	SK6251	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
934	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Kedungdoro [11031]	SK6252	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
935	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Kedurus [11041]	SK6253	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
936	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Kenjeran [11051]	SK6254	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
937	""	Buffer TPA [9594]	SKT801	Indeks Persampahan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
938	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Keputih [11061]	SK6255	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
939	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Ketabang [11071]	SK6256	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
940	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Klampis Ngasem [11081]	SK6257	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
941	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Krembangan Selatan [11091]	SK6258	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
942	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Lidah Kulon [11101]	SK6259	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
943	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Lontar [11111]	SK6260	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
944	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Made [11121]	SK6261	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
945	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Manukan Kulon [11131]	SK6262	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
946	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Medokan Ayu [11141]	SK6263	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
947	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Menur [11151]	SK6264	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
948	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Mojo [11161]	SK6265	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
949	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Moro Krembangan [11171]	SK6266	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
950	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Mulyorejo [11181]	SK6267	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
951	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Ngagel Rejo [11191]	SK6268	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
952	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Pacar Keling [11201]	SK6269	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
953	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Pakis [11211]	SK6270	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
954	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Pegirian [11221]	SK6271	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
955	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Peneleh [11231]	SK6272	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
956	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Perak Timur [11241]	SK6273	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
957	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Pucangsewu [11251]	SK6274	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
958	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Putat Jaya [11261]	SK6275	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
959	""	GRK [9595]	SKT801	Indeks Persampahan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
960	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Rangkah [11271]	SK6276	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
961	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Sawahan [11291]	SK6277	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
962	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Sawah Pulo [11281]	SK6278	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
963	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Sememi [11301]	SK6279	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
964	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Sidosermo [11311]	SK6280	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
965	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Sidotopo [11321]	SK6281	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
966	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Sidotopo Wetan [11331]	SK6282	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
967	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Simolawang [11341]	SK6283	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
968	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Simomulyo [11351]	SK6284	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
969	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Siwalankerto [11361]	SK6285	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
970	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Tambakrejo [11381]	SK6286	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
971	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Tambak Wedi [11371]	SK6287	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
972	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Tanah Kali Kedinding [11391]	SK6288	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
973	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Tanjungsari [11401]	SK6289	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
974	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Tembok Dukuh [11411]	SK6290	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
975	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Tenggilis [11421]	SK6291	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
976	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Wiyung [11431]	SK6292	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
977	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Wonokromo [11441]	SK6293	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
978	""	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Wonokusumo [11451]	SK6294	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
979	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Balas Klumprik [10842]	SK6358	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
980	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Balongsari [10852]	SK6359	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
981	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Bangkingan [10862]	SK6360	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
982	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Banyu Urip [10872]	SK6361	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
983	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Benowo [10882]	SK6362	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
984	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Bulak Banteng [10892]	SK6363	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
985	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Dr. Soetomo [10902]	SK6364	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
986	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Dukuh Kupang [10912]	SK6365	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
987	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Dupak [10922]	SK6366	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
988	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Gading [10932]	SK6367	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
989	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Gayungan [10942]	SK6368	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
990	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Gundih [10952]	SK6369	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
991	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Gunung Anyar [10962]	SK6370	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
992	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Jagir [10972]	SK6371	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
993	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Jemursari [10982]	SK6372	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
994	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Jeruk [10992]	SK6373	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
995	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Kalijudan [11002]	SK6374	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
996	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Kalirungkut [11012]	SK6375	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
997	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Kebonsari [11022]	SK6376	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
998	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Kedungdoro [11032]	SK6377	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
999	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Kedurus [11042]	SK6378	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1000	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Gayungan [10939]	SK6685	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1001	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Kenjeran [11052]	SK6379	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1002	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Keputih [11062]	SK6380	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1003	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Ketabang [11072]	SK6381	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1004	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Klampis Ngasem [11082]	SK6382	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1005	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Krembangan Selatan [11092]	SK6383	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1006	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Lidah Kulon [11102]	SK6384	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1007	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Lontar [11112]	SK6385	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1008	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Made [11122]	SK6386	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1009	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Manukan Kulon [11132]	SK6387	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1010	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Medokan Ayu [11142]	SK6388	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1011	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Menur [11152]	SK6389	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1012	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Mojo [11162]	SK6390	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1013	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Moro Krembangan [11172]	SK6391	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1014	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Mulyorejo [11182]	SK6392	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1015	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Ngagel Rejo [11192]	SK6393	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1016	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Pacar Keling [11202]	SK6394	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1017	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Pakis [11212]	SK6395	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1018	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Pegirian [11222]	SK6396	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1019	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Peneleh [11232]	SK6397	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1020	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Gundih [10949]	SK6686	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1021	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Perak Timur [11242]	SK6398	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1022	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Pucangsewu [11252]	SK6399	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1023	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Putat Jaya [11262]	SK6400	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1024	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Rangkah [11272]	SK6401	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1025	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Sawahan [11292]	SK6402	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1026	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Sawah Pulo [11282]	SK6403	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1027	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Sememi [11302]	SK6404	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1028	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Sidosermo [11312]	SK6405	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1029	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Sidotopo [11322]	SK6406	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1030	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Sidotopo Wetan [11332]	SK6407	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1031	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Simolawang [11342]	SK6408	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1032	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Simomulyo [11352]	SK6409	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1033	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Siwalankerto [11362]	SK6410	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1034	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Tambakrejo [11382]	SK6411	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1035	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Tambak Wedi [11372]	SK6412	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1036	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Tanah Kali Kedinding [11392]	SK6413	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1037	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Tanjungsari [11402]	SK6414	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1038	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Tembok Dukuh [11412]	SK6415	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1039	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Tenggilis [11422]	SK6416	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1040	""	Status mutu air tercemar berat [9508]	SKT799	Indeks Kualitas Air	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1041	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Wiyung [11432]	SK6417	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1042	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Wonokromo [11442]	SK6418	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1043	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Wonokusumo [11452]	SK6419	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1044	""	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (Dinas Kesehatan) [11558]	SK6420	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1045	""	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Asemrowo [10787]	SK6421	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1046	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Balas Klumprik [10843]	SK6422	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1047	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Balongsari [10853]	SK6423	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1048	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Bangkingan [10863]	SK6424	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1049	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Banyu Urip [10873]	SK6425	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1050	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Benowo [10883]	SK6426	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1051	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Bulak Banteng [10893]	SK6427	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1052	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Dr. Soetomo [10903]	SK6428	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1053	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Dukuh Kupang [10913]	SK6429	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1054	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Dupak [10923]	SK6430	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1055	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Gading [10933]	SK6431	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1056	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Gayungan [10943]	SK6432	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1057	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Gundih [10953]	SK6433	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1058	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Gunung Anyar [10963]	SK6434	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1059	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Jagir [10973]	SK6435	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1060	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Gunung Anyar [10959]	SK6687	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1061	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Jemursari [10983]	SK6436	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1062	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Jeruk [10993]	SK6437	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1063	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Kalijudan [11003]	SK6438	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1064	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Kalirungkut [11013]	SK6439	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1065	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Kebonsari [11023]	SK6440	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1066	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Kedungdoro [11033]	SK6441	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1067	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Kedurus [11043]	SK6442	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1068	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Kenjeran [11053]	SK6443	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1069	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Keputih [11063]	SK6444	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1070	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Ketabang [11073]	SK6445	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1071	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Klampis Ngasem [11083]	SK6446	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1072	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Krembangan Selatan [11093]	SK6447	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1073	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Lidah Kulon [11103]	SK6448	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1074	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Lontar [11113]	SK6449	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1075	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Made [11123]	SK6450	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1076	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Manukan Kulon [11133]	SK6451	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1077	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Medokan Ayu [11143]	SK6452	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1078	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Menur [11153]	SK6453	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1079	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Mojo [11163]	SK6454	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1080	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Jagir [10969]	SK6688	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1081	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Moro Krembangan [11173]	SK6455	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1082	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Mulyorejo [11183]	SK6456	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1083	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Ngagel Rejo [11193]	SK6457	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1084	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Pacar Keling [11203]	SK6458	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1085	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Pakis [11213]	SK6459	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1086	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Pegirian [11223]	SK6460	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1087	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Peneleh [11233]	SK6461	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1088	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Perak Timur [11243]	SK6462	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1089	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Pucangsewu [11253]	SK6463	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1090	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Putat Jaya [11263]	SK6464	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1091	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Rangkah [11273]	SK6465	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1092	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Sawahan [11293]	SK6466	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1093	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Sawah Pulo [11283]	SK6467	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1094	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Sememi [11303]	SK6468	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1095	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Sidosermo [11313]	SK6469	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1096	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Sidotopo [11323]	SK6470	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1097	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Sidotopo Wetan [11333]	SK6471	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1098	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Simolawang [11343]	SK6472	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1099	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Simomulyo [11353]	SK6473	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1100	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Jemursari [10979]	SK6689	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1101	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Siwalankerto [11363]	SK6474	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1102	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Tambakrejo [11383]	SK6475	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1103	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Tambak Wedi [11373]	SK6476	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1104	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Tanah Kali Kedinding [11393]	SK6477	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1105	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Tanjungsari [11403]	SK6478	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1106	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Tembok Dukuh [11413]	SK6479	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1107	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Tenggilis [11423]	SK6480	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1108	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Wiyung [11433]	SK6481	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1109	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Wonokromo [11443]	SK6482	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1110	""	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Puskesmas Wonokusumo [11453]	SK6483	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1111	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Wonokusumo [11449]	SK6673	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1112	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Asemrowo [10791]	SK6674	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1113	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Balas Klumprik [10839]	SK6675	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1114	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Balongsari [10849]	SK6676	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1115	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Bangkingan [10859]	SK6677	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1116	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Banyu Urip [10869]	SK6678	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1117	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Benowo [10879]	SK6679	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1118	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Bulak Banteng [10889]	SK6680	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1119	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Dr. Soetomo [10899]	SK6681	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1120	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Dukuh Kupang [10909]	SK6682	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1121	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Dupak [10919]	SK6683	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1122	""	Status mutu air tercemar sedang [9507]	SKT799	Indeks Kualitas Air	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1123	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Jeruk [10989]	SK6690	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1124	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Kalijudan [10999]	SK6691	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1125	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Kalirungkut [11009]	SK6692	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1126	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Kebonsari [11019]	SK6693	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1127	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Kedungdoro [11029]	SK6694	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1128	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Kedurus [11039]	SK6695	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1129	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Kenjeran [11049]	SK6696	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1130	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Keputih [11059]	SK6697	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1131	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Ketabang [11069]	SK6698	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1132	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Klampis Ngasem [11079]	SK6699	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1133	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Krembangan Selatan [11089]	SK6700	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1134	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Lidah Kulon [11099]	SK6701	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1135	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Lontar [11109]	SK6702	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1136	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Made [11119]	SK6703	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1137	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Manukan Kulon [11129]	SK6704	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1138	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Medokan Ayu [11139]	SK6705	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1139	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Menur [11149]	SK6706	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1140	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Mojo [11159]	SK6707	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1141	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Moro Krembangan [11169]	SK6708	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1142	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Mulyorejo [11179]	SK6709	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1143	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Ngagel Rejo [11189]	SK6710	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1144	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Pacar Keling [11199]	SK6711	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1145	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Pakis [11209]	SK6712	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1146	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Pegirian [11219]	SK6713	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1147	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Peneleh [11229]	SK6714	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1148	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Perak Timur [11239]	SK6715	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1149	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Pucangsewu [11249]	SK6716	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1150	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Putat Jaya [11259]	SK6717	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1151	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Rangkah [11269]	SK6718	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1152	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Sawahan [11289]	SK6719	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1153	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Sawah Pulo [11279]	SK6720	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1154	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Sememi [11299]	SK6721	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1155	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Sidosermo [11309]	SK6722	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1156	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Sidotopo [11319]	SK6723	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1157	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Sidotopo Wetan [11329]	SK6724	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1158	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Simolawang [11339]	SK6725	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1159	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Simomulyo [11349]	SK6726	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1160	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Siwalankerto [11359]	SK6727	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1161	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Tambakrejo [11379]	SK6728	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1162	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Tambak Wedi [11369]	SK6729	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1163	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Tanah Kali Kedinding [11389]	SK6730	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1164	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Tanjungsari [11399]	SK6731	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1165	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Tembok Dukuh [11409]	SK6732	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1166	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Tenggilis [11419]	SK6733	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1167	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Wiyung [11429]	SK6734	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1168	""	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan di Puskesmas Wonokromo [11439]	SK6735	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1169	""	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [10710]	SK6816	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1170	""	Status mutu air tercemar ringan [9506]	SKT799	Indeks Kualitas Air	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1171	""	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan [10739]	SK6876	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1172	""	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [11537]	SK6880	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1173	""	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [11539]	SK6881	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1174	""	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria [11541]	SK6882	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1175	""	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Labkesda) [11662]	SK7010	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1176	""	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya (IFK) [11663]	SK7011	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1177	""	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [11659]	SK7824	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1178	""	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar [11660]	SK7825	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1179	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Asemrowo [11664]	SK7826	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1180	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Balas Klumprik [11665]	SK7827	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1181	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Balongsari [11666]	SK7828	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1182	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Bangkingan [11667]	SK7829	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1183	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Banyu Urip [11668]	SK7830	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1184	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Benowo [11669]	SK7831	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1185	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Bulak Banteng [11670]	SK7832	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1186	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Dr. Soetomo [11671]	SK7833	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1187	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Dukuh Kupang [11672]	SK7834	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1188	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Dupak [11673]	SK7835	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1189	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Gading [11674]	SK7836	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1190	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Gayungan [11675]	SK7837	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1191	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Gundih [11676]	SK7838	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1192	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Gunung Anyar [11677]	SK7839	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1193	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Jagir [11678]	SK7840	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1194	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Jemursari [11679]	SK7841	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1195	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Jeruk [11680]	SK7842	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1196	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Kalijudan [11681]	SK7843	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1197	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Kalirungkut [11682]	SK7844	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1198	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Kebonsari [11683]	SK7845	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1199	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Kedungdoro [11684]	SK7846	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1200	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Kedurus [11685]	SK7847	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1201	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Kenjeran [11686]	SK7848	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1202	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Keputih [11687]	SK7849	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1203	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Ketabang [11688]	SK7850	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1204	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Klampis Ngasem [11689]	SK7851	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1205	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Krembangan Selatan [11690]	SK7852	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1206	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Lidah Kulon [11691]	SK7853	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1207	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Lontar [11692]	SK7854	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1208	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Made [11693]	SK7855	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1209	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Manukan Kulon [11694]	SK7856	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1210	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Medokan Ayu [11695]	SK7857	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1211	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Menur [11696]	SK7858	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1212	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Mojo [11697]	SK7859	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1213	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Moro Krembangan [11698]	SK7860	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1214	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Mulyorejo [11699]	SK7861	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1215	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Ngagel Rejo [11700]	SK7862	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1216	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Pacar Keling [11701]	SK7863	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1217	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Pakis [11702]	SK7864	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1218	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Pegirian [11703]	SK7865	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1219	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Peneleh [11704]	SK7866	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1220	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Perak Timur [11705]	SK7867	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1221	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Pucangsewu [11706]	SK7868	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1222	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Putat Jaya [11707]	SK7869	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1223	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Rangkah [11708]	SK7870	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1224	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Sawah Pulo [11709]	SK7871	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1225	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Sawahan [11710]	SK7872	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1226	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Sememi [11711]	SK7873	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1227	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Sidosermo [11712]	SK7874	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1228	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Sidotopo [11713]	SK7875	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1229	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Sidotopo Wetan [11714]	SK7876	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1230	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Simolawang [11715]	SK7877	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1231	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Simomulyo [11716]	SK7878	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1232	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Siwalankerto [11717]	SK7879	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1233	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Tambak Wedi [11718]	SK7880	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1234	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Tambakrejo [11719]	SK7881	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1235	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Tanah Kali Kedinding [11720]	SK7882	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1236	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Tanjungsari [11721]	SK7883	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1237	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Tembok Dukuh [11722]	SK7884	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1238	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Tenggilis [11723]	SK7885	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1239	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Wiyung [11724]	SK7886	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1240	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Wonokromo [11725]	SK7887	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1241	""	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Wonokusumo [11726]	SK7888	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1242	""	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat dan NAPZA sesuai standar [11658]	SK7889	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1243	""	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan [7020]	SK7953	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	""	2024	Dinas Kesehatan	SDM Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya [464]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1244	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Asemrowo [11727]	SK7954	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1245	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Balas Klumprik [11728]	SK7955	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1246	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Balongsari [11729]	SK7956	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1247	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Bangkingan [11730]	SK7957	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1248	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Banyu Urip [11731]	SK7958	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1249	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Benowo [11732]	SK7959	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1250	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Bulak Banteng [11733]	SK7960	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1251	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Dr. Soetomo [11734]	SK7961	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1252	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Dukuh Kupang [11735]	SK7962	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1253	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Dupak [11736]	SK7963	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1254	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Gading [11737]	SK7964	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1255	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Gayungan [11738]	SK7965	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1256	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Gundih [11739]	SK7966	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1257	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Gunung Anyar [11740]	SK7967	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1258	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Jagir [11741]	SK7968	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1259	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Jemursari [11742]	SK7969	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1260	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Jeruk [11743]	SK7970	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1261	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Kalijudan [11744]	SK7971	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1262	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Kalirungkut [11745]	SK7972	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1263	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Kebonsari [11746]	SK7973	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1264	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Kedungdoro [11747]	SK7974	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1265	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Kedurus [11748]	SK7975	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1266	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Kenjeran [11749]	SK7976	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1267	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Keputih [11750]	SK7977	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1268	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Ketabang [11751]	SK7978	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1269	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Klampis Ngasem [11752]	SK7979	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1270	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Krembangan Selatan [11753]	SK7980	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1271	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Lidah Kulon [11754]	SK7981	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1272	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Lontar [11755]	SK7982	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1273	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Made [11756]	SK7983	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1274	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Manukan Kulon [11757]	SK7984	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1275	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Medokan Ayu [11758]	SK7985	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1276	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Menur [11759]	SK7986	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1277	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Mojo [11760]	SK7987	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1278	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Moro Krembangan [11761]	SK7988	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1279	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Mulyorejo [11762]	SK7989	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1280	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Ngagel Rejo [11763]	SK7990	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1281	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Pacar Keling [11764]	SK7991	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1282	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Pakis [11765]	SK7992	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1283	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Pegirian [11766]	SK7993	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1284	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Peneleh [11767]	SK7994	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1285	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Perak Timur [11768]	SK7995	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1286	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Pucangsewu [11769]	SK7996	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1287	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Putat Jaya [11770]	SK7997	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1288	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Rangkah [11771]	SK7998	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1289	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Sawah Pulo [11772]	SK7999	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1290	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Sawahan [11773]	SK8000	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1291	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Sememi [11774]	SK8001	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1292	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Sidosermo [11775]	SK8002	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1293	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Sidotopo [11776]	SK8003	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1294	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Sidotopo Wetan [11777]	SK8004	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1295	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Simolawang [11778]	SK8005	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1296	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Simomulyo [11779]	SK8006	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1297	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Siwalankerto [11780]	SK8007	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1298	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Tambak Wedi [11781]	SK8008	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1299	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Tambakrejo [11782]	SK8009	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1300	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Tanah Kali Kedinding [11783]	SK8010	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1301	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Tanjungsari [11784]	SK8011	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1302	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Tembok Dukuh [11785]	SK8012	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1303	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Tenggilis [11786]	SK8013	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1304	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Wiyung [11787]	SK8014	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1305	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Wonokromo [11788]	SK8015	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1306	""	Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Wonokusumo [11789]	SK8016	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1307	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Asemrowo [11853]	SK8017	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1308	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Balas Klumprik [11854]	SK8018	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1309	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Balongsari [11855]	SK8019	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1310	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Bangkingan [11856]	SK8020	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1311	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Banyu Urip [11857]	SK8021	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1312	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Benowo [11858]	SK8022	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1313	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Bulak Banteng [11859]	SK8023	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1314	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Dr. Soetomo [11860]	SK8024	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1315	""	Jumlah kebutuhan bahan pangan pertahun perkapita [6253]	SPD590	Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penguatan cadangan pangan [234]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
1316	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Dukuh Kupang [11861]	SK8025	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1317	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Dupak [11862]	SK8026	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1318	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Gading [11863]	SK8027	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1319	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Gayungan [11864]	SK8028	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1320	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Gundih [11865]	SK8029	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1321	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Gunung Anyar [11866]	SK8030	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1322	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Jagir [11867]	SK8031	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1323	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Jemursari [11868]	SK8032	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1324	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Jeruk [11869]	SK8033	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1325	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Kalijudan [11870]	SK8034	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1326	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Kalirungkut [11871]	SK8035	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1327	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Kebonsari [11872]	SK8036	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1328	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Kedungdoro [11873]	SK8037	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1329	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Kedurus [11874]	SK8038	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1330	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Kenjeran [11875]	SK8039	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1331	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Keputih [11876]	SK8040	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1332	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Ketabang [11877]	SK8041	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1333	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Klampis Ngasem [11878]	SK8042	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1334	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Krembangan Selatan [11879]	SK8043	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1335	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Lidah Kulon [11880]	SK8044	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1336	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Lontar [11881]	SK8045	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1337	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Made [11882]	SK8046	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1338	""	Nilai IEU [9504]	SKT800	Indeks Kualitas Udara	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Udara Ambien dalam Baku Mutu [598]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1339	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Manukan Kulon [11883]	SK8047	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1340	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Medokan Ayu [11884]	SK8048	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1341	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Menur [11885]	SK8049	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1342	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Mojo [11886]	SK8050	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1343	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Moro Krembangan [11887]	SK8051	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1344	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Mulyorejo [11888]	SK8052	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1345	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Ngagel Rejo [11889]	SK8053	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1346	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Pacar Keling [11890]	SK8054	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1347	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Pakis [11891]	SK8055	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1348	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Pegirian [11892]	SK8056	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1349	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Peneleh [11893]	SK8057	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1350	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Perak Timur [11894]	SK8058	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1351	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Pucangsewu [11895]	SK8059	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1352	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Putat Jaya [11896]	SK8060	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1353	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Rangkah [11897]	SK8061	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1354	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Sawah Pulo [11898]	SK8062	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1355	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Sawahan [11899]	SK8063	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1356	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Sememi [11900]	SK8064	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1357	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Sidosermo [11901]	SK8065	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1358	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Sidotopo [11902]	SK8066	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1359	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Sidotopo Wetan [11903]	SK8067	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1360	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Simolawang [11904]	SK8068	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1361	""	Laju Timbulan Sampah [9586]	SKT801	Indeks Persampahan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1362	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Simomulyo [11905]	SK8069	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1363	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Siwalankerto [11906]	SK8070	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1364	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Tambak Wedi [11907]	SK8071	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1365	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Tambakrejo [11908]	SK8072	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1366	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Tanah Kali Kedinding [11909]	SK8073	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1367	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Tanjungsari [11910]	SK8074	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1368	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Tembok Dukuh [11911]	SK8075	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1369	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Tenggilis [11912]	SK8076	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1370	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Wiyung [11913]	SK8077	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1371	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Wonokromo [11914]	SK8078	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1372	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Wonokusumo [11915]	SK8079	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	""	2024	Dinas Kesehatan	Dokumen Dinas Kesehatan [731]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1373	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Asemrowo [11790]	SK8080	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1374	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Balas Klumprik [11791]	SK8081	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1375	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Balongsari [11792]	SK8082	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1376	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Bangkingan [11793]	SK8083	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1377	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Banyu Urip [11794]	SK8084	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1378	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Benowo [11795]	SK8085	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1379	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Bulak Banteng [11796]	SK8086	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1380	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Dr. Soetomo [11797]	SK8087	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1381	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Dukuh Kupang [11798]	SK8088	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1382	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Dupak [11799]	SK8089	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1383	""	Reduksi TPS 3R [9587]	SKT801	Indeks Persampahan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1384	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Gading [11800]	SK8090	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1385	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Gayungan [11801]	SK8091	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1386	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Gundih [11802]	SK8092	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1387	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Gunung Anyar [11803]	SK8093	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1388	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Jagir [11804]	SK8094	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1389	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Jemursari [11805]	SK8095	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1390	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Jeruk [11806]	SK8096	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1391	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Kalijudan [11807]	SK8097	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1392	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Kalirungkut [11808]	SK8098	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1393	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Kebonsari [11809]	SK8099	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1394	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Kedungdoro [11810]	SK8100	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1395	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Kedurus [11811]	SK8101	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1396	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Kenjeran [11812]	SK8102	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1397	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Keputih [11813]	SK8103	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1398	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Ketabang [11814]	SK8104	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1399	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Klampis Ngasem [11815]	SK8105	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1400	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Krembangan Selatan [11816]	SK8106	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1401	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Lidah Kulon [11817]	SK8107	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1402	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Lontar [11818]	SK8108	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1403	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Made [11819]	SK8109	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1404	""	Reduksi Berbasis Masyarakat [9588]	SKT801	Indeks Persampahan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1405	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Manukan Kulon [11820]	SK8110	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1406	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Medokan Ayu [11821]	SK8111	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1407	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Menur [11822]	SK8112	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1408	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Mojo [11823]	SK8113	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1409	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Moro Krembangan [11824]	SK8114	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1410	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Mulyorejo [11825]	SK8115	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1411	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Ngagel Rejo [11826]	SK8116	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1412	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Pacar Keling [11827]	SK8117	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1413	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Pakis [11828]	SK8118	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1414	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Pegirian [11829]	SK8119	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1415	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Peneleh [11830]	SK8120	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1416	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Perak Timur [11831]	SK8121	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1417	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Pucangsewu [11832]	SK8122	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1418	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Putat Jaya [11833]	SK8123	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1419	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Rangkah [11834]	SK8124	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1420	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Sawah Pulo [11835]	SK8125	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1421	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Sawahan [11836]	SK8126	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1422	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Sememi [11837]	SK8127	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1423	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Sidosermo [11838]	SK8128	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1424	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Sidotopo [11839]	SK8129	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1425	""	Reduksi Termal Treatment [9589]	SKT801	Indeks Persampahan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1426	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Sidotopo Wetan [11840]	SK8130	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1427	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Simolawang [11841]	SK8131	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1428	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Simomulyo [11842]	SK8132	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1429	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Siwalankerto [11843]	SK8133	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1430	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Tambak Wedi [11844]	SK8134	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1431	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Tambakrejo [11845]	SK8135	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1432	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Tanah Kali Kedinding [11846]	SK8136	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1433	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Tanjungsari [11847]	SK8137	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1434	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Tembok Dukuh [11848]	SK8138	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1435	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Tenggilis [11849]	SK8139	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1436	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Wiyung [11850]	SK8140	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1437	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Wonokromo [11851]	SK8141	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1438	""	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar di Puskesmas Wonokusumo [11852]	SK8142	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	""	2024	Dinas Kesehatan	Penerima Intervensi Kesehatan [461]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1439	""	Jumlah paket spesimen yang diambil atau dikirim ke Labkesda Kota Surabaya [11661]	SK8143	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	""	2024	Dinas Kesehatan	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) [476]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1440	""	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan [11657]	SK8144	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	""	2024	Dinas Kesehatan	Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1441	""	Skor Pola Pangan Harapan [5490]	SKT721	Skor Pola Pangan Harapan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pola Pangan Harapan [233]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
1442	""	Total hasil produksi perikanan budidaya [5052]	TPD865	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembudidaya Kelautan dan Perikanan [32]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
1443	""	Total hasil produksi perikanan tangkap [9277]	TPD865	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nelayan perikanan tangkap [31]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
1444	""	Total produksi sektor pertanian [5055]	TPD866	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Produktivitas Bidang Pertanian [45]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1445	""	Total produksi pertanian khusus tahun 2016 hingga 2020 [9509]	TPD866	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Produktivitas Bidang Pertanian [45]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1446	""	Nilai SAKIP PD [7040]	SPD423	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1447	""	Jumlah ketersediaan bahan pangan [6034]	SPD590	Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penguatan cadangan pangan [234]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
1448	""	Jumlah bahan pangan segar yang disampling dan aman [5480]	SPD590	Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
1449	""	Jumlah bahan pangan segar yang disampling [5479]	SPD590	Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
1450	""	Total produksi sektor pertanian [5055]	SPD625	Jumlah hasil produksi sektor pertanian	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Produktivitas Bidang Pertanian [45]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1451	""	Total hasil produksi perikanan budidaya [5052]	SPD626	Hasil Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembudidaya Kelautan dan Perikanan [32]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
1452	""	Total hasil produksi perikanan tangkap [9277]	SPD626	Hasil Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nelayan perikanan tangkap [31]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
1453	""	Tambahan luasan Tahura yang dikelola [9301]	PKT124	Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	THR (Kebun Raya Mangrove) [450]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1454	""	Total produksi sektor pertanian khusus padi [9776]	PKT126	Tingkat Produktivitas Pertanian	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Produktivitas Bidang Pertanian [45]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1455	""	Luas panen khusus padi [5054]	PKT126	Tingkat Produktivitas Pertanian	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Produktivitas Bidang Pertanian [45]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1456	""	Jumlah populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan [5059]	PKT314	Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Pengobatan Hewan [51]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1457	""	Jumlah populasi hewan ternak [9778]	PKT314	Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Pengobatan Hewan [51]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1458	""	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diproses [7163]	PKT338	Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1459	""	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diajukan [7164]	PKT338	Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1460	""	Jumlah bahan pangan segar yang disampling dan aman [5480]	PKT441	Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
1461	""	Jumlah bahan pangan segar yang disampling [5479]	PKT441	Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
1462	""	Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan [6827]	PKT442	Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembudidaya Kelautan dan Perikanan [32]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
1463	""	Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan [6535]	PKT450	Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan [536]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
1464	""	Jumlah penyuluh pertanian yang memenuhi standar kualifikasi [7134]	PKT505	Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyuluh pertanian [48]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1465	""	Jumlah total penyuluh pertanian [7135]	PKT505	Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyuluh pertanian [48]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1466	""	Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan [6828]	PKT535	Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembudidaya Peternakan [49]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1467	""	Jumlah pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang produktif [7169]	PKT593	Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemasaran Hasil Perikanan [474]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
1468	""	Jumlah pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan [7170]	PKT593	Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemasaran Hasil Perikanan [474]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
1469	""	Jumlah ketersediaan bahan pangan [6034]	PKT706	Indeks Kecukupan Pangan Pokok	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penguatan cadangan pangan [234]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
1470	""	Jumlah kebutuhan bahan pangan pertahun perkapita [6253]	PKT706	Indeks Kecukupan Pangan Pokok	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penguatan cadangan pangan [234]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
1471	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]	PKT727	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1472	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]	PKT727	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1473	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]	PKT727	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1474	""	Jumlah kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai [9281]	PKT738	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nelayan perikanan tangkap [31]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
1475	""	Jumlah kelompok nelayan [9282]	PKT738	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nelayan perikanan tangkap [31]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
1476	""	Total lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat tahun dasar [9777]	PKT1379	Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Lahan Aset untuk Pertanian [472]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1477	""	Total lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat [6630]	PKT1379	Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Lahan Aset untuk Pertanian [472]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1478	""	Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan [6826]	PKT1383	Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembudidaya Pekarangan [542]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1479	""	Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian [6640]	K137	Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	THR (Kebun Raya Mangrove) [450]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1480	""	Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani [6800]	K139	Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok tani Pembudidaya Pertanian [46]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1481	""	Jumlah hewan sehat [9305]	K369	Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Pengobatan Hewan [51]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1482	""	Jumlah populasi hewan [5058]	K369	Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Pengobatan Hewan [51]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1483	""	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu [7165]	K386	Persentase ketepatan waktu penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha sektor pertanian dan perikanan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1484	""	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan yang diterbitkan [7168]	K386	Persentase ketepatan waktu penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha sektor pertanian dan perikanan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1485	""	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar [6636]	K470	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Laporan pengawasan keamanan pangan segar [532]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
1486	""	Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap [6679]	K472	Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan Sarana Perikanan [534]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
1487	""	Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan [6678]	K484	Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan Sarana Perikanan [534]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
1488	""	Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan [6798]	K491	Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemberdayaan Pembudidaya Perikanan [535]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
1489	""	Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan [10631]	K495	Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Monitoring harga komoditas pangan [231]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1490	""	Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap [6803]	K503	Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan [536]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
1491	""	Jumlah jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal [10640]	K515	Jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Diversifikasi Pangan [531]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
1492	""	Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti bimtek/pelatihan [6870]	K602	Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyuluh pertanian [48]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1493	""	Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan [6802]	K642	Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembudidaya Peternakan [49]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1494	""	Jumlah sentra ikan yang dikelola [7171]	K706	Jumlah sentra ikan yang dikelola	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemasaran Hasil Perikanan [474]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
1495	""	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]	K858	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1496	""	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]	K858	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1497	""	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]	K858	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1498	""	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran [9815]	K1256	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1499	""	Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pengelola lahan aset untuk budidaya pertanian [6531]	K1682	Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pengelola lahan aset untuk budidaya pertanian	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Lahan Aset untuk Pertanian [472]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1500	""	Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pembudidaya Pekarangan [6530]	K1686	Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pembudidaya Pekarangan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Sarana Pertanian Yang Disediakan [603]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1501	""	Jumlah Jenis Sarana Budidaya Peternakan yang disediakan [6526]	K2163	Jumlah Jenis Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kebutuhan dan Penyediaan Sarana Budidaya Peternakan [42]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1502	""	Jumlah laporan hasil pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian [10643]	SK4693	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembudidaya Pekarangan [542]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1503	""	Jumlah lokasi taman hutan raya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara [6750]	SK4694	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	THR (Kebun Raya Mangrove) [450]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1504	""	Jumlah kelompok tani yang mendapat intervensi dalam rangka pengembangan kapasitas [6591]	SK4695	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok tani Pembudidaya Pertanian [46]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1505	""	Jumlah laporan pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis [10639]	SK4696	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Pengobatan Hewan [51]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1506	""	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan yang mendapatkan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis [10636]	SK4697	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1507	""	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian [10635]	SK4698	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Lahan Aset untuk Pertanian [472]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1508	""	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang diberikan kepada kelompok pelaku usaha perikanan tangkap [6985]	SK4699	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan Sarana Perikanan [534]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
1509	""	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan stok, Pasokan dan Harga Pangan [6651]	SK4700	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Monitoring harga komoditas pangan [231]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1510	""	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar per komoditi [10641]	SK4701	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Laporan pengawasan keamanan pangan segar [532]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
1511	""	Jumlah laporan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal [6641]	SK4702	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Diversifikasi Pangan [531]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
1512	""	Jumlah sarana budidaya ikan yang diadakan [6978]	SK4703	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan Sarana Perikanan [534]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
1513	""	Jumlah peserta yang paham materi lingkungan hidup [6256]	SKT432	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1514	""	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan [10642]	SK4704	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemberdayaan Pembudidaya Perikanan [535]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
1515	""	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap [6659]	SK4705	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan [536]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
1516	""	Jumlah unit kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kota Surabaya [10637]	SK4706	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyuluh pertanian [48]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1517	""	Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan [6802]	SK4707	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembudidaya Peternakan [49]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1518	""	Jumlah pelaku usaha perikanan yang diberikan fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan [6812]	SK4709	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemasaran Hasil Perikanan [474]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
1519	""	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [10633]	SK4710	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1520	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [10645]	SK4711	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
1521	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [10644]	SK4712	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
1522	""	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil [10634]	SK5759	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kebutuhan dan Penyediaan Sarana Budidaya Peternakan [42]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1523	""	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian [11614]	SK7000	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	""	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Sarana Pertanian Yang Disediakan [603]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1524	""	Nilai indeks SPBE [9554]	SKT224	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai Indeks SPBE [647]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1525	""	Jumlah indikator yang ditingkatkan dan/atau dipertahankan level kematangannya [9275]	SPD332	Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai target indikator SPBE [533]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1526	""	total seluruh indikator (kebijakan, tata kelola dan manajemen) yang menjadi kewenangan [9276]	SPD332	Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai target indikator SPBE [533]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1527	""	Masyarakat yang terjangkau informasi publik [9299]	SPD338	Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Masyarakat yang terjangkau informasi publik [544]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1528	""	Nilai SAKIP PD [7040]	SPD340	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1529	""	Jumlah penanganan serangan [9300]	SPD654	Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sistem Keamanan Informasi [545]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1530	""	Jumlah serangan [9302]	SPD654	Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sistem Keamanan Informasi [545]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1531	""	Jumlah data terpublikasi [9306]	SPD656	Persentase hasil analisa data yang terpublikasi	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Statistik Sektoral [437]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.2]
1532	""	Jumlah data statistik yang dibutuhkan untuk publikasi [9303]	SPD656	Persentase hasil analisa data yang terpublikasi	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Statistik Sektoral [437]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.2]
1533	""	Jumlah gangguan jaringan yang tertangani tepat waktu (Program) [9794]	PKT543	Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gangguan terkait TIK [399]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1534	""	Jumlah gangguan aplikasi yang tertangani tepat waktu (Program) [9795]	PKT543	Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gangguan terkait TIK [399]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1535	""	Jumlah laporan gangguan jaringan yang masuk (Program) [9796]	PKT543	Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gangguan terkait TIK [399]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1536	""	Jumlah laporan gangguan aplikasi yang masuk (Program) [9797]	PKT543	Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gangguan terkait TIK [399]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1537	""	Waktu Respon dari Admin Media Center dan Admin PD di Aplikasi Wargaku [9330]	PKT546	Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu  24 jam	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik [550]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1538	""	Tanggapan Pengaduan dari Admin Media Center dan Admin PD di Aplikasi Wargaku [9331]	PKT546	Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu  24 jam	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik [550]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1539	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]	PKT551	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1540	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]	PKT551	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1541	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]	PKT551	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1542	""	Jumlah perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi [9527]	PKT1031	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi [722]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1543	""	Jumlah data statistik yang dibutuhkan untuk publikasi [9303]	PKT1406	Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Statistik Sektoral [437]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.2]
1544	""	Jumlah data statistik dianalisa [9304]	PKT1406	Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Statistik Sektoral [437]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.2]
1545	""	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]	K870	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1546	""	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]	K870	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1547	""	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]	K870	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1548	""	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran [9815]	K872	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1549	""	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran [9814]	K873	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1550	""	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan [6508]	K875	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi Publikasi [537]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1551	""	Jumlah sektor yang dianalisa [7004]	K880	Jumlah sektor yang dianalisa	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Statistik Sektoral [437]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.2]
1552	""	Jumlah jawaban terhadap permohonan informasi publik ke PPID Kota Surabaya  17 hari kerja [7120]	K1265	Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID  17 hari kerja	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelayanan PPID [439]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1553	""	Jumlah permohonan informasi publik ke PPID Kota Surabaya [7121]	K1265	Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID  17 hari kerja	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelayanan PPID [439]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1554	""	Jumlah gangguan aplikasi yang tertangani tepat waktu [7068]	K1266	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi  1 x 24 jam	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gangguan terkait TIK [399]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1555	""	Jumlah laporan gangguan aplikasi yang masuk [7069]	K1266	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi  1 x 24 jam	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gangguan terkait TIK [399]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1556	""	Jumlah gangguan jaringan yang tertangani tepat waktu [7066]	K1267	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO  1 x 24 jam b. Jaringan FO  3 x 24 jam	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gangguan terkait TIK [399]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1557	""	Jumlah laporan gangguan jaringan yang masuk [7067]	K1267	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO  1 x 24 jam b. Jaringan FO  3 x 24 jam	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gangguan terkait TIK [399]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1558	""	Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika [7122]	K1268	Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengawasan Keamanan Informasi [445]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN [2.21]
1559	""	Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan dalam satu tahun [9555]	K1269	Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinasi komunikasi sandi [648]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN [2.21]
1560	""	jumlah pusat data yang dikelola dan dimonitor [11493]	K1271	Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pusat Data [398]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1561	""	Jumlah pusat data yang telah ada [11494]	K1271	Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pusat Data [398]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1562	""	Jumlah dokumen Peningkatan Kompetensi SDM TIK [11467]	SK4713	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelatihan Sumber Daya TIK [403]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1563	""	Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan e-government [11471]	SK4714	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan TIK [402]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1564	""	Jumlah layanan yang dikelola/dikembangkan oleh Dinkominfo [11468]	SK4715	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sarana TIK Pendukung Pelayanan Publik [248]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1565	""	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika [11470]	SK4716	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pusat Data [398]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1566	""	Jumlah unit sistem jaringan intra pemerintah daerah yang dibangun dan/atau dipelihara [11475]	SK4717	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sistem Jaringan Intra Pemerintah [400]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1567	""	Jumlah PD yang menggunakan Sarana prasarana persandian komunikasi [11489]	SK4718	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sarana Prasarana Sistem Persandian Perkotaan [446]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN [2.21]
1568	""	Jumlah PD mandiri [11490]	SK4719	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengawasan Keamanan Informasi [445]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN [2.21]
1569	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik [11484]	SK4720	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik [740]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1570	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan [11483]	SK4721	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik [740]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1571	""	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik [11485]	SK4722	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik [740]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1572	""	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral [11492]	SK4723	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Statistik Sektoral [437]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.2]
1573	""	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [10633]	SK4724	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1574	""	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan [10757]	SK4725	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
1575	""	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara [11491]	SK4726	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	""	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
1576	""	Total arus barang tanjung perak [9333]	SKT754	Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Arus Barang Tanjung Perak [566]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1577	""	Jumlah volume usaha koperasi [5238]	SKT855	Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koperasi [132]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1578	""	Total omzet usaha mikro binaan [5246]	SKT855	Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Mikro [136]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1579	""	Tingkat stabilitas harga komoditas [9332]	SPD693	Tingkat stabilitas harga komoditas	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Tingkat Stabilitas Harga Komoditas [551]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1580	""	Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omzetnya [9256]	SPD694	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Mikro [136]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1581	""	Jumlah usaha mikro yang ditingkatkan aksesibilitas pemasarannya [10273]	SPD694	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Mikro [136]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1582	""	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang patuh [9257]	SPD695	Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pelaku Usaha Perdagangan [465]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1583	""	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang dipantau [9258]	SPD695	Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pelaku Usaha Perdagangan [465]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1584	""	Jumlah UTTP yang bertanda tera sah [9273]	SPD696	Persentase Alat UTTP bertanda tera sah	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1585	""	Jumlah potensi UTTP yang menjadi kewenangan [9834]	SPD696	Persentase Alat UTTP bertanda tera sah	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1586	""	Jumlah volume usaha koperasi [5238]	SPD701	Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koperasi [132]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1587	""	Nilai SAKIP PD [7040]	SPD702	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1588	""	Total omzet usaha mikro binaan [5246]	SPD703	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Mikro [136]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1589	""	Jumlah pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi [9264]	PKT1488	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Distributor Perdagangan [367]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1590	""	Jumlah pelaku usaha distribusi perdagangan [9265]	PKT1488	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Distributor Perdagangan [367]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1591	""	Jumlah intervensi ketersediaan komoditas [5068]	PKT1489	Persentase intervensi ketersediaan komoditas	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Operasi Pasar [529]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1592	""	Jumlah kejadian gejolak harga [5069]	PKT1489	Persentase intervensi ketersediaan komoditas	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Operasi Pasar [529]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1593	""	Jumlah usaha mikro yang mendapat peningkatan aksesibilitas pemasaran [7033]	PKT1491	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Mikro [136]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1594	""	Jumlah pelaku usaha mikro di Surabaya [9464]	PKT1491	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Mikro [136]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1595	""	Jumlah izin lingkup perdagangan yang tepat waktu [9334]	PKT1492	Persentase ketepatan waktu pelayanan	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Perizinan Perdagangan [760]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1596	""	Jumlah izin lingkup perdagangan yang selesai [9335]	PKT1492	Persentase ketepatan waktu pelayanan	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Perizinan Perdagangan [760]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1597	""	Jumlah pelayanan tera yang tepat waktu [9270]	PKT1493	Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1598	""	Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang [6348]	PKT1493	Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1599	""	Jumlah koperasi yang mendapatkan permohonan izin usaha simpan pinjam tahun dasar [9836]	PKT1504	Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koperasi [132]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1600	""	Reduksi Lain-lain [9590]	SKT801	Indeks Persampahan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1601	""	Jumlah koperasi yang mendapatkan permohonan izin usaha simpan pinjam [6625]	PKT1504	Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pengajuan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi [783]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1602	""	Jumlah koperasi aktif RAT [5264]	PKT1504	Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koperasi [132]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1603	""	Jumlah koperasi yang mendapat pengawasan dan ber RAT [9148]	PKT1505	Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pengawasan Koperasi [784]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1604	""	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan [6624]	PKT1505	Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pengawasan Koperasi [784]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1605	""	Jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi [9149]	PKT1506	Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pengurus Koperasi Aktif [488]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1606	""	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan [11463]	PKT1506	Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pengembangan Koperasi [785]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1607	""	Jumlah pengurus/pengelola koperasi yang berRAT [9150]	PKT1506	Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pengurus Koperasi Aktif [488]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1608	""	Jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha koperasi [6621]	PKT1507	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pengembangan Koperasi [785]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1609	""	Jumlah koperasi aktif RAT [5264]	PKT1507	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koperasi [132]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1610	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]	PKT1508	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1611	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]	PKT1508	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1612	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]	PKT1508	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1613	""	Jumlah sentra wisata kuliner yang beroperasi secara optimal [5240]	PKT1509	Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Sentra wisata kuliner Pemerintah Kota Surabaya [135]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1614	""	Jumlah sentra wisata kuliner [5245]	PKT1509	Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Sentra wisata kuliner Pemerintah Kota Surabaya [135]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1615	""	Jumlah pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha [9253]	PKT1510	Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pendampingan Kemitraan Usaha Mikro [786]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1616	""	Jumlah pelaku usaha mikro di Surabaya [9464]	PKT1510	Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Mikro [136]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1617	""	Jumlah pelaku usaha mikro yang meningkat skala kinerja usahanya [9255]	PKT1511	Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Mikro [136]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1618	""	Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan [6663]	K1827	Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Laporan Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan [526]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1619	""	Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang [6634]	K1828	Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Monitoring harga komoditas pangan [231]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1620	""	Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat pembinaan pemasaran [6683]	K1830	Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Laporan Pembinaan Usaha Mikro [524]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1621	""	Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [11472]	K1831	Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pelaku Usaha Perdagangan [465]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1622	""	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri [11477]	K1833	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pelaku Usaha Perdagangan [465]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1623	""	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri [11479]	K1834	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pelaku Usaha Perdagangan [465]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1624	""	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal [6650]	K1837	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Laporan Kegiatan Metrologi Legal [530]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1625	""	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]	K1838	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1626	""	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]	K1838	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1627	""	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]	K1838	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1628	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [10644]	K1840	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
1629	""	Jumlah koperasi yang mendapatkan permohonan izin usaha simpan pinjam [6625]	K1853	Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pengajuan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi [783]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1630	""	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan [6624]	K1854	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pengawasan Koperasi [784]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1631	""	Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat [7019]	K1855	Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pengurus Koperasi Aktif [488]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1632	""	Jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha koperasi [6621]	K1856	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pengembangan Koperasi [785]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1633	""	Jumlah SWK yang pelaku usaha mikronya mendapatkan pembinaan [7007]	K1860	Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Sentra wisata kuliner Pemerintah Kota Surabaya [135]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1634	""	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan [6811]	K1861	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pendampingan Kemitraan Usaha Mikro [786]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1635	""	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha [6809]	K1862	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pembinaan Usaha Mikro [787]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1636	""	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar [6655]	K2134	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Operasi Pasar [529]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1637	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [10645]	K2136	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
1638	""	Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang [11474]	K2177	Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pelaku Usaha Perdagangan [465]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1639	""	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang diusulkan pd tahun t [9392]	SKT432	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup [582]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1640	""	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat [11481]	K2181	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pelaku Usaha Perdagangan [465]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1641	""	Jumlah Pelaku Usaha Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina [6813]	SK4727	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Distributor Perdagangan [367]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1642	""	Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang [6634]	SK4728	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Monitoring harga komoditas pangan [231]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1643	""	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar [6655]	SK4729	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Operasi Pasar [529]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1644	""	Jumlah usaha mikro yang mendapat peningkatan aksesibilitas pemasaran [7033]	SK4730	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Mikro [136]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1645	""	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [11482]	SK4735	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pelaku Usaha Perdagangan [465]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1646	""	Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang [6348]	SK4737	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1647	""	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina [11495]	SK4738	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1648	""	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [10633]	SK4739	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1649	""	Jumlah koperasi yang mendapatkan permohonan izin usaha simpan pinjam [6625]	SK4740	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pengajuan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi [783]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1650	""	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan [6624]	SK4741	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pengawasan Koperasi [784]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1651	""	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian [6859]	SK4742	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pengurus Koperasi Aktif [488]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1652	""	Jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha koperasi [6621]	SK4743	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pengembangan Koperasi [785]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1653	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [10644]	SK4744	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
1654	""	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan [6811]	SK4746	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pendampingan Kemitraan Usaha Mikro [786]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1655	""	Jumlah SWK yang pelaku usaha mikronya mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas produk [7008]	SK4747	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Sentra wisata kuliner Pemerintah Kota Surabaya [135]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1656	""	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan manajemen usaha [6808]	SK4748	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pembinaan Usaha Mikro [787]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1657	""	Jumlah lingkungan yang dibina [9414]	SKT432	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Pembinaan Kader Lingkungan [583]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1658	""	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri [11478]	SK5756	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pelaku Usaha Perdagangan [465]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1659	""	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri [11480]	SK5757	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pelaku Usaha Perdagangan [465]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1660	""	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [11473]	SK5760	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pelaku Usaha Perdagangan [465]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1661	""	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang [11476]	SK5761	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	""	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pelaku Usaha Perdagangan [465]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.3]
1662	""	Jumlah peserta yang paham materi lingkungan hidup [6256]	TKT23	Indeks Harmoni Sosial	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1663	""	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang diusulkan pd tahun t [9392]	TKT23	Indeks Harmoni Sosial	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup [582]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1664	""	Jumlah lingkungan yang dibina [9414]	TKT23	Indeks Harmoni Sosial	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Pembinaan Kader Lingkungan [583]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1665	""	Status mutu air memenuhi [9505]	TKT25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1666	""	Status mutu air tercemar berat [9508]	TKT25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1667	""	Status mutu air tercemar sedang [9507]	TKT25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1668	""	Status mutu air tercemar ringan [9506]	TKT25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1669	""	Nilai IEU [9504]	TKT25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Udara Ambien dalam Baku Mutu [598]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1670	""	Jumlah Luas Ruang Terbuka Hijau [9598]	TKT25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan [656]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1671	""	Luas Wilayah Kota Surabaya [9600]	TKT25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan [656]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1672	""	Laju Timbulan Sampah [9586]	TKT25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1673	""	Reduksi TPS 3R [9587]	TKT25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1674	""	Reduksi Berbasis Masyarakat [9588]	TKT25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1675	""	Reduksi Termal Treatment [9589]	TKT25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1676	""	Reduksi Lain-lain [9590]	TKT25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1677	""	Tingkat Pelayanan Sampah [9591]	TKT25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1678	""	Lahan Urug Terkendali [9592]	TKT25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1679	""	IPL TPA [9593]	TKT25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1680	""	Buffer TPA [9594]	TKT25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1681	""	GRK [9595]	TKT25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1682	""	Jumlah usaha yang memenuhi syarat ketaatan terhadap kondisi baku mutu air dalam pengelolaan lingkungan [9404]	SPD43	Persentase tingkat pemenuhan ketaatan pelaku kegiatan usaha terhadap kondisi baku mutu air dalam pengelolaan lingkungan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Ketaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan [114]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1683	""	Jumlah berkas yang diselesaikan [9410]	SPD44	Persentase pelayanan persetujuan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Pelayanan Perizinan Lingkungan [593]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1684	""	jumlah berkas yang masuk [9411]	SPD44	Persentase pelayanan persetujuan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Pelayanan Perizinan Lingkungan [593]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1685	""	Jumlah peserta yang kesadaran lingkungan hidupnya meningkat [9415]	SPD62	Persentase masyarakat yang kesadaran akan upaya pelestarian lingkungan hidupnya meningkat	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1686	""	Jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti pemberian materi lingkungan hidup [6257]	SPD62	Persentase masyarakat yang kesadaran akan upaya pelestarian lingkungan hidupnya meningkat	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1687	""	Nilai SAKIP PD [7040]	SPD254	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1688	""	jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara [9426]	SPD704	Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Taman dan Jalur Hijau [588]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1689	""	jumlah ruang terbuka hijau keseluruhan yang dikelola [9427]	SPD704	Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Taman dan Jalur Hijau [588]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1690	""	Jumlah lokasi/wilayah bersih dari sampah [9428]	SPD705	Persentase lokasi/wilayah yang terjaga kebersihannya	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Wilayah Terjaga Kebersihan [600]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1691	""	Jumlah usaha yang memenuhi syarat ketaatan terhadap kondisi baku mutu udara dalam pengelolaan lingkungan [9412]	SPD719	Persentase pelaku kegiatan usaha yang memenuhi kondisi baku mutu udara terhadap pengelolaan lingkungan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Ketaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan [114]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1692	""	Jumlah hasil analisa yang memenuhi mutu kelas air [9424]	PKT41	Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1693	""	Jumlah seluruh analisa dalam 1 tahun [9425]	PKT41	Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1694	""	Jumlah spesies flora dan/atau fauna yang masih ada [9419]	PKT44	Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Kelestarian Flora Fauna [597]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1695	""	Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi ketaatan terhadap aspek pengelolaan lingkungan [5220]	PKT47	Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Ketaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan [114]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1696	""	jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi [9395]	PKT50	Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Permasalahan Lingkungan Hidup [585]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1697	""	Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan tepat waktu [9397]	PKT84	Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Pelayanan Perizinan Lingkungan [593]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1698	""	Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan (program) [9793]	PKT84	Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Pelayanan Perizinan Lingkungan [593]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1699	""	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh [9413]	PKT86	Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup [582]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1700	""	Jumlah peserta yang paham materi lingkungan hidup [6256]	PKT87	Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1701	""	jumlah hasil monitoring udara ambien dalam waktu tertentu yang memenuhi baku mutu [9422]	PKT183	Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Udara Ambien dalam Baku Mutu [598]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1702	""	Jumlah seluruh hari monitoring dalam 1 tahun [9423]	PKT183	Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Udara Ambien dalam Baku Mutu [598]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1703	""	Jumlah lokasi pengangkutan sampah  1 hari [5213]	PKT494	Persentase pengangkutan sampah ke TPA  1 hari	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Tempat Penampungan Sementara SIGIS [317]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1704	""	Jumlah lokasi pengangkutan sampah [5187]	PKT494	Persentase pengangkutan sampah ke TPA  1 hari	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Tempat Penampungan Sementara SIGIS [317]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1705	""	Jumlah sampah yang diolah di TPS 3R [7101]	PKT496	Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Tempat Penampungan Sementara SIGIS [317]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1706	""	Jumlah sampah yang masuk TPS 3R [7102]	PKT496	Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Tempat Penampungan Sementara SIGIS [317]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1707	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]	PKT736	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1708	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]	PKT736	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1709	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]	PKT736	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1710	""	Jumlah fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi tepat guna yang dibangun [9408]	PKT1425	Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitas Penampungan dan Pengelolaan Sampah Sementara [443]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1711	""	Jumlah fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi tepat guna [9409]	PKT1425	Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitas Penampungan dan Pengelolaan Sampah Sementara [443]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1712	""	Jumlah lokasi penanganan limbah B3/spesifik [9465]	PKT1518	Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Penanganan Limbah B3/Sampah Spesifik [611]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1713	""	Jumlah lingkungan yang dibina [9414]	PKT1519	Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Pembinaan Kader Lingkungan [583]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1714	""	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun [6403]	K94	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen Kajian Pemeliharaan Lingkungan Hidup [589]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1715	""	jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim [6967]	K103	jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim [113]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1716	""	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang diusulkan pd tahun t [9392]	K159	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang di usulkan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup [582]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1717	""	Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun [6343]	K160	Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Kualitas Air dan Kualitas Udara Ambien Sesaat [592]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1718	""	Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun [7014]	K164	Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Kualitas udara [111]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1719	""	Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan [6968]	K173	Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Pelayanan Perizinan Lingkungan [593]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1720	""	Jumlah obyek kegiatan usaha yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya [9774]	K178	Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Ketaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan [114]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1721	""	jumlah pengaduan permasalahan lingkungan hidup [9394]	K180	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Permasalahan Lingkungan Hidup [585]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1722	""	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani [6891]	K180	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Permasalahan Lingkungan Hidup [585]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1723	""	Jumlah kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan [6504]	K561	Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitas Penampungan dan Pengelolaan Sampah Sementara [443]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1724	""	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran [9814]	K867	Persentase pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1725	""	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]	K1409	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1726	""	Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502]	PKT1003	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2024	Kec. Tandes	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1727	""	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]	K1409	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1728	""	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]	K1409	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1729	""	Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang disediakan dan dikelola [9407]	K1718	Jumlah jenis sarana dan prasarana persampahan yang disediakan dan dikelola	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Sarana Prasarana Persampahan [595]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1730	""	Jumlah kegiatan penanganan sampah yang dilakukan [9406]	K1719	Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Penanganan Sampah [594]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1731	""	Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan [6563]	K1871	Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitas Penampungan dan Pengelolaan Sampah Sementara [443]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1732	""	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran [9815]	K1873	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1733	""	Jumlah persetujuan lingkungan yang diterbitkan tepat waktu [7136]	K1919	Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Pelayanan Perizinan Lingkungan [593]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1734	""	Jumlah persetujuan lingkungan yang diterbitkan [6899]	K1919	Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Pelayanan Perizinan Lingkungan [593]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1735	""	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dibutuhkan [6542]	K1920	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dibutuhkan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Edukasi dan Komunikasi Bidang Lingkungan [584]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1736	""	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam satuan jenis [6505]	K1921	Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1737	""	Akumulasi luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi [9399]	K2146	Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Taman dan Jalur Hijau [588]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1738	""	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan [10782]	SK4749	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Edukasi dan Komunikasi Bidang Lingkungan [584]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1739	""	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya [10775]	SK4750	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Lokasi Penghargaan Lingkungan Hidup [580]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1740	""	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup [10809]	SK4751	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca [737]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1741	""	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca [10807]	SK4752	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca [737]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1742	""	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat [10804]	SK4753	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Kualitas udara [111]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1743	""	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota [10798]	SK4754	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	RTH Taman, Jalur Hijau, dan Makam [440]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1744	""	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan [11560]	SK4755	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Pelayanan Perizinan Lingkungan [593]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1745	""	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi [10784]	SK4756	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Ketaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan [114]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1746	""	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup [10783]	SK4757	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Permasalahan Lingkungan Hidup [585]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1747	""	Jumlah siswa SMP/MTs yang lulus ujian [5306]	PKT527	Angka Kelulusan SMP/MTS	""	2024	Dinas Pendidikan	Siswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1748	""	Jumlah fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang diproses [10795]	SK4758	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Pelayanan Perizinan Lingkungan [593]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1749	""	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA [10812]	SK4759	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitas Penampungan dan Pengelolaan Sampah Sementara [443]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1750	""	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan [11655]	SK4760	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitas Penampungan dan Pengelolaan Sampah Sementara [443]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1751	""	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 [10792]	SK4761	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitas Penampungan dan Pengelolaan Sampah Sementara [443]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1752	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [10645]	SK4762	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
1753	""	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi [10760]	SK4763	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
1754	""	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [10633]	SK4764	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1755	""	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah [10810]	SK4766	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitas Penampungan dan Pengelolaan Sampah Sementara [443]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1756	""	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola [10796]	SK4767	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Dekorasi Kota [441]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1757	""	Jumlah Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota [11648]	SK4768	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	RTH Taman, Jalur Hijau, dan Makam [440]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1758	""	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan KEHATI yang Disusun [10799]	SK4769	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen Rencana Induk Pengelolaan KEHATI [736]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1759	""	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat [10781]	SK6879	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	""	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1760	""	Persentase pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik fungsi dari sistem proteksi kebakaran [9804]	TKT27	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1761	""	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi [9805]	TKT27	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1762	""	Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit [9806]	TKT27	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1763	""	Persentase pelaksanaan tugas operasional dengan SDM secara baik [9807]	TKT27	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1764	""	Persentase sarana prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik [9808]	TKT27	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1765	""	Persentase pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik fungsi dari sistem proteksi kebakaran [9804]	SKT236	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1766	""	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi [9805]	SKT236	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1767	""	Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit [9806]	SKT236	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1768	""	Persentase pelaksanaan tugas operasional dengan SDM secara baik [9807]	SKT236	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1769	""	Persentase sarana prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik [9808]	SKT236	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1770	""	Persentase pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik fungsi dari sistem proteksi kebakaran [9804]	SPD65	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1771	""	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi [9805]	SPD65	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1772	""	Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit [9806]	SPD65	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1773	""	Persentase pelaksanaan tugas operasional dengan SDM secara baik [9807]	SPD65	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1774	""	Persentase sarana prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik [9808]	SPD65	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1775	""	Nilai SAKIP PD [7040]	SPD66	Nilai SAKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1776	""	Jumlah kejadian kebakaran bangunan [5454]	PKT80	Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Lokasi Kejadian Kebakaran SIGIS [318]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1777	""	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap <= 15 menit [5452]	PKT81	Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Lokasi Kejadian Kebakaran SIGIS [318]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1778	""	Jumlah total kejadian kebakaran tahun (t) [9208]	PKT81	Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Lokasi Kejadian Kebakaran SIGIS [318]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1779	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]	PKT93	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1780	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]	PKT93	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1781	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]	PKT93	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1782	""	Jumlah tenaga operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan terlatih [7081]	K66	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Petugas Pemadam Kebakaran [218]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1783	""	Jumlah surat rekomendasi pemeriksaan sistem proteksi kebakaran telah terperiksa dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan [9204]	K71	Jumlah berkas pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan/gedung	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Pemeriksaan Sistem Proteksi Kebakaran [409]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1784	""	Jumlah kegiatan pelatihan dengan memberdayakan masyarakat di wilayah Kota Surabaya [9202]	K73	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sosialisasi, dan Pelatihan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan [408]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1785	""	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]	K75	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1786	""	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]	K75	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1787	""	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]	K75	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1788	""	Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan [11461]	K413	Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
1789	""	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor [11464]	K433	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
1790	""	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan yang terpelihara dan berfungsi selayaknya (tahun t) [7079]	K2175	Persentase sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang berfungsi baik	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Data Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran [207]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1791	""	Jumlah sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan total [11459]	K2175	Persentase sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang berfungsi baik	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Data Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran [207]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1792	""	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran [11455]	SK4770	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana [738]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1793	""	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis [10828]	SK4771	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sosialisasi, dan Pelatihan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan [408]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1794	""	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran [11454]	SK4772	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana [738]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1795	""	Jumlah unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan Penyelamatan yang dilakukan pengadaan (tahun t) [7080]	SK4773	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Data Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran [207]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1796	""	Jumlah sosialisasi dan simulasi yang dilaksanakan kepada instansi pemeritah, swasta dan masyarakat umum. (tahun t) [7077]	SK4774	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sosialisasi, dan Pelatihan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan [408]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1797	""	Jumlah dokumen kelaikan standar sarana prasarana proteksi kebakaran bangunan/gedung yang disusun [10825]	SK4775	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Pemeriksaan Sistem Proteksi Kebakaran [409]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1798	""	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [10633]	SK4776	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1799	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [10645]	SK4777	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
1800	""	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan [10757]	SK4778	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
1801	""	Indeks Kedalaman Kemiskinan [9585]	SKT484	Indeks Kedalaman Kemiskinan	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Master Data Angka [998]	PERENCANAAN [5.01]
1802	""	Nilai IPG (Indeks Pembangunan Gender) [6252]	SKT640	Indeks Pembangunan Gender	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Master Data Angka [998]	PERENCANAAN [5.01]
1803	""	Indeks Bangga Kencana [9581]	TPD636	Indeks Bangga Kencana	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1804	""	Nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) [6321]	SPD98	Indeks Pemberdayaan Gender	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Master Data Angka [998]	PERENCANAAN [5.01]
1805	""	Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti ujian [5308]	PKT527	Angka Kelulusan SMP/MTS	""	2024	Dinas Pendidikan	Siswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1806	""	Angka Kelahiran Total (TFR) [9580]	SPD430	Angka Kelahiran Total (TFR)	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1807	""	penyelesaian permasalahan tanpa melalui jalur hukum [9551]	SPD433	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1808	""	Jumlah permasalahan perempuan dan anak pada [5409]	SPD433	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1809	""	Indeks pembangunan keluarga (ibangga) [9582]	SPD507	Indeks pembangunan keluarga (ibangga)	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1810	""	ASFR [9583]	SPD637	Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1811	""	Nilai SAKIP PD [7040]	SPD728	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1812	""	Jumlah perangkat daerah yang responsif gender [6885]	PKT101	Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah Responsif Gender [361]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1813	""	Nilai Peringkat Puspaga [9560]	PKT102	Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peringkat Puspaga [651]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1814	""	perangkat daerah yang data gender dan anak yang tersedia [9545]	PKT103	Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyusunan Data Terpilah [482]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1815	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]	PKT760	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1816	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]	PKT760	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1817	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]	PKT760	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1818	""	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan [6754]	PKT765	Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyuluhan Kebijakan Pengendalian Penduduk [510]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1819	""	Jumlah sekolah setingkat SLTP / MTS, yang mendapatkan materi kependudukan sampai terbentuk SSK [6988]	PKT765	Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyuluhan Kebijakan Pengendalian Penduduk [510]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1820	""	Jumlah Penduduk Usia 1-5 tahun [11645]	PKT768	Persentase balita yang mengikuti PAUD	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
1821	""	Jumlah Lembaga/PKBM yang responsif [7151]	PKT774	Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1822	""	Jumlah lembaga/PKBM se Kota Surabaya [7152]	PKT774	Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1823	""	Jumlah Kelurahan Ramah Anak sampai dengan [5394]	PKT775	Persentase Kelurahan Layak Anak	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Kelurahan Ramah Anak [225]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1824	""	Jumlah MTs [5265]	PKT765	Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama/setara [142]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1825	""	Jumlah Lembaga/PKBM yang responsif [7151]	PKT780	Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1826	""	Jumlah lembaga/PKBM se Kota Surabaya [7152]	PKT780	Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1827	""	jumlah respon terhadap permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking  1 x 24 [9175]	PKT988	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking  1 x 24 jam	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1828	""	Jumlah pengaduan anak yang diterima [6850]	PKT988	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking  1 x 24 jam	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1829	""	jumlah respon terhadap permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking  1 x 24 jam [9176]	PKT1263	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking  1 x 24 jam	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1830	""	Jumlah permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking yang dilaporkan [9177]	PKT1263	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking  1 x 24 jam	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1831	""	Median usia kawin pertama perempuan [9584]	PKT1264	Median usia kawin pertama perempuan	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1832	""	Jumlah peserta KB aktif [5523]	PKT1293	Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1833	""	Jumlah pasangan usia subur [5519]	PKT1293	Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1834	""	Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB [5521]	PKT1294	Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1835	""	Jumlah pasangan usia subur [5519]	PKT1294	Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1836	""	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan capacity building di bidang ipoleksosbud [9540]	PKT1295	Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan Bidang IPOLEKSOSBUD [631]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1837	""	Jumlah organisasi perempuan di kota surabaya [9541]	PKT1295	Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Organisasi Perempuan Kota Surabaya [643]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1838	""	Peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya [9522]	PKT1347	Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya (dp5a) [721]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1839	""	jumlah peserta UPPKA [9523]	PKT1347	Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya (dp5a) [721]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1840	""	Jumlah Realisasi Implementasi Program Pokok PKK [11547]	PKT1586	Persentase Implementasi Program Pokok PKK dimasyarakat	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) [751]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA [2.13]
1841	""	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota [6413]	SK4809	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peta Potensi dan Peluang Usaha [499]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1842	""	Jumlah Program Pokok PKK [11548]	PKT1586	Persentase Implementasi Program Pokok PKK dimasyarakat	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) [751]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA [2.13]
1843	""	Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah [6341]	K95	Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah Responsif Gender [361]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1844	""	Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota [6910]	K96	Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan Bidang IPOLEKSOSBUD [631]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1845	""	perangkat daerah yang data gender dan anak yang tersedia [9545]	K98	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyusunan Data Terpilah [482]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1846	""	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan [6754]	K923	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyuluhan Kebijakan Pengendalian Penduduk [510]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1847	""	Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan [6849]	K933	Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1848	""	Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan [6540]	K936	Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1849	""	Jumlah kegiatan tindak lanjut yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak [9846]	K937	Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemenuhan Indikator Kota Layak Anak (KLA) [227]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1850	""	Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak [6588]	K938	Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemenuhan Indikator Kota Layak Anak (KLA) [227]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1851	""	Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus [6848]	K942	Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1852	""	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran [9814]	K975	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1853	""	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran [9815]	K980	Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1854	""	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]	K1179	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1855	""	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]	K1179	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1856	""	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]	K1179	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1857	""	Jumlah Peserta KB aktif (kegiatan) [9848]	K1610	Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1858	""	Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP [6902]	K1612	Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kader KB (Keluarga Berencana) [448]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1859	""	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota [6571]	K1619	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan [483]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1860	""	Jumlah Lembaga/PKBM yang responsif [7151]	K2129	Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1861	""	Jumlah laporan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga [11501]	K2164	Jumlah laporan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga [522]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1862	""	Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan [6918]	K2165	Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyuluhan Kebijakan Pengendalian Penduduk [510]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1863	""	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB melalui DAK [6658]	K2167	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembinaan Kampung KB [642]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1864	""	Jumlah laporan Pengadaan Sarana Kelompok BKB dan PIK-R [11503]	K2187	Jumlah laporan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sarana Kelompok BIna Keluarga [523]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1865	""	Jumlah laporan kegiatan penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK) [11498]	K2188	Jumlah laporan kegiatan penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kelompok Bina Keluarga [240]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1866	""	Jumlah Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang didampingi [11497]	K2189	Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya (dp5a) [721]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1867	""	Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) [6677]	K2190	Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Lembaga Penyedia Layanan Keluarga [462]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1868	""	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya [9869]	K2205	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB [684]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1869	""	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK [11546]	K2305	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) [751]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA [2.13]
1870	""	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan [10757]	SK4779	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
1871	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [10644]	SK4780	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
1872	""	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [10633]	SK4781	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1873	""	Jumlah lembaga penyedia layanan keluarga yang dikelola selama 12 bulan [6697]	SK4782	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Lembaga Penyedia Layanan Keluarga [462]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1874	""	Jumlah Organisasi Perempuan yang mendapatkan pendampingan terkait pemberdayaan perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi [11528]	SK4783	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan Bidang IPOLEKSOSBUD [631]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1875	""	Jumlah perangkat daerah yang responsif gender [6885]	SK4784	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah Responsif Gender [361]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1876	""	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk [11505]	SK4785	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga [522]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1877	""	jumlah dokumen data gender yang telah disusun Perangkat Daerah berupa Profil Gender Kota Surabaya [11529]	SK4786	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyusunan Data Terpilah [482]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1878	""	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga [11513]	SK4787	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya (dp5a) [721]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1879	""	Jumlah sarana kelompok BKB dan PIK-R yang disediakan (DAK) [11506]	SK4788	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sarana Kelompok BIna Keluarga [523]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1880	""	Jumlah Kader, Tenaga Kesehatan/Bidan dan TP PKK sebagai Tim Pendamping Keluarga dalam penanganan/pencegahan stunting [11510]	SK4789	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kelompok Bina Keluarga [240]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1881	""	Jumlah sekolah setingkat SLTP / MTS, yang mendapatkan materi kependudukan sampai terbentuk SSK [6988]	SK4790	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyuluhan Kebijakan Pengendalian Penduduk [510]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1882	""	Jumlah dokumen pemetaan dalam rangka pengendalian penduduk, selanjutnya disosialisasikan kepada mitra kerja agar memiliki pengetahuan kependudukan [6416]	SK4791	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemetaan Pengendalian Penduduk [635]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1883	""	Jumlah pengaduan permasalahan perempuan yang diterima [6851]	SK4792	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1884	""	Jumlah Dokumen Kegiatan Capacity Building) bagi relawan PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) yang tersebar di 31 Kecamatan Kota Surabaya [11531]	SK4794	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1885	""	Kelurahan layak anak yang dibina dan dikembangkan [9174]	SK4795	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Kelurahan Ramah Anak [225]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1886	""	Jumlah dokumen KIE terkait pemenuhan Hak Anak berupa Profil Anak Kota Surabaya [11535]	SK4796	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemenuhan Indikator Kota Layak Anak (KLA) [227]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1887	""	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup di shelter ABH dan Shelter Perempuan [11534]	SK4797	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Shelter Anak [463]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1888	""	Jumlah guru SMP [5315]	PKT258	Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1889	""	Jumlah pengaduan permasalahan anak yang diterima [11919]	SK4798	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1890	""	Jumlah pengaduan permasalahan anak yang mendapat layanan lanjutan [11918]	SK4799	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1891	""	Jumlah keluarga BKB, BKR dan BKL yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga [11509]	SK4800	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga [522]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1892	""	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya [11523]	SK4801	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen Program KKBPK [685]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1893	""	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) [11520]	SK4802	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kader KB (Keluarga Berencana) [448]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1894	""	Jumlah IMP yang berperan serta dalam pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) [6486]	SK4803	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kader KB (Keluarga Berencana) [448]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1895	""	Jumlah sarana dan prasarana KB yang disediakan melalui DAK [6979]	SK4804	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sarana dan Prasarana KB [639]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1896	""	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui DAK [6777]	SK4805	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1897	""	jumlah peserta kegiatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan [6909]	SK4807	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan [483]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1898	""	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB [6533]	SK6840	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kampung KB (Keluarga Berkualitas) [449]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1899	""	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) [9872]	SK6843	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen Program KKBPK [685]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1900	""	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK [9871]	SK6845	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen Program KKBPK [685]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1901	""	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK [11545]	SK6884	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) [751]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA [2.13]
1902	""	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga [11616]	SK7012	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen Program KKBPK [685]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1903	""	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya [11615]	SK7013	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen Program KKBPK [685]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1904	""	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang [11617]	SK7014	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen Program KKBPK [685]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1905	""	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga [11619]	SK7016	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen Program KKBPK [685]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1906	""	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja [11620]	SK7017	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kader KB (Keluarga Berencana) [448]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1907	""	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB [11618]	SK7018	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	""	2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen Program KKBPK [685]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1908	""	Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [5046]	SKT540	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Realisasi Investasi [758]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1909	""	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat bidang perizinan [11574]	TPD702	Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Master Data Angka [998]	PERENCANAAN [5.01]
1910	""	Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [5046]	SPD268	Nilai Investasi Daerah	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Realisasi Investasi [758]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1911	""	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang tepat waktu [9326]	SPD432	Indeks Pelayanan Penanaman Modal	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1912	""	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang selesai [9327]	SPD432	Indeks Pelayanan Penanaman Modal	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1913	""	Jumlah permohonan pemanfaatan data investasi penanaman modal yang valid [9801]	SPD432	Indeks Pelayanan Penanaman Modal	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengawasan Pelaku Usaha [395]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1914	""	Jumlah permohonan pemanfaatan data investasi penanaman modal [9802]	SPD432	Indeks Pelayanan Penanaman Modal	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengawasan Pelaku Usaha [395]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1915	""	Nilai SAKIP PD [7040]	SPD770	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1916	""	Jumlah Investor PMA/PMDN [6490]	PKT410	Jumlah Investor PMA/PMDN	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1917	""	Jumlah Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi [7065]	PKT416	Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Promosi Investasi [396]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1918	""	Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi [6384]	PKT416	Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Promosi Investasi [396]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1919	""	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang tepat waktu [9326]	PKT486	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1920	""	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang selesai [9327]	PKT486	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1921	""	Jumlah lembaga yang mengajukan permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal [6894]	PKT508	jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Informasi Investasi Penanaman Modal [502]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1922	""	Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek dan menyampaikan LKPM [9841]	PKT516	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1923	""	Jumlah Perusahaan yang mengikuti Bimbingan Teknis [7064]	PKT516	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1924	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]	PKT756	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1925	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]	PKT756	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1926	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]	PKT756	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1927	""	Jumlah Usaha yang Sesuai dengan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Surabaya [9167]	K537	Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peta Potensi dan Peluang Usaha [499]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1928	""	Total jumlah usaha yang berpeluang investasi [9168]	K537	Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peta Potensi dan Peluang Usaha [499]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1929	""	Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi [6384]	K555	Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Promosi Investasi [396]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1930	""	Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal [6904]	K566	Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Informasi Investasi Penanaman Modal [502]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1931	""	jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan [6365]	K570	jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1932	""	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum ikut bimtek [9169]	K616	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1933	""	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]	K909	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1934	""	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]	K909	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1935	""	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]	K909	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1936	""	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran [9814]	K934	Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1937	""	Jumlah kegiatan usaha yang ijin usahanya diawasi [6815]	K2138	Jumlah kegiatan usaha yang ijin usahanya dilakukan pemantauan	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengawasan Pelaku Usaha [395]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1938	""	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran [9815]	K2140	Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1939	""	Jumlah kegiatan usaha yang ijin usahanya diawasi [6815]	SK4808	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengawasan Pelaku Usaha [395]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1940	""	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [10701]	SK4810	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Promosi Investasi [396]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1941	""	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik [10694]	SK4811	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1942	""	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [10705]	SK4812	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Informasi Investasi Penanaman Modal [502]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1943	""	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha [6905]	SK4814	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1944	""	Jumlah Perusahaan yang mengikuti Bimbingan Teknis [7064]	SK4815	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1945	""	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [10633]	SK4816	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1946	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [10644]	SK4817	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
1947	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [10645]	SK4818	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
1948	""	Jumlah siswa PAUD [5297]	SPD180	APK PAUD	""	2024	Dinas Pendidikan	Siswa PAUD [149]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1949	""	Jumlah siswa SD/MI [5298]	SPD182	APK SD/MI	""	2024	Dinas Pendidikan	Siswa Sekolah Dasar atau setara [151]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1950	""	Jumlah siswa SMP/MTs [5304]	SPD185	APK SMP/MTs	""	2024	Dinas Pendidikan	Siswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1951	""	Jumlah PAUD (TK) yang terakreditasi [5252]	SPD193	Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi	""	2024	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1952	""	Jumlah SD/MI yang terakreditasi [5262]	SPD193	Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Dasar/setara [141]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1953	""	Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi [5272]	SPD193	Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama/setara [142]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1954	""	Jumlah PAUD (TK) [5251]	SPD193	Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi	""	2024	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1955	""	Jumlah SD [5257]	SPD193	Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Dasar/setara [141]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1956	""	Jumlah MI [5255]	SPD193	Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Dasar/setara [141]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1957	""	Jumlah SMP [5267]	SPD193	Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama/setara [142]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1958	""	Jumlah MTs [5265]	SPD193	Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama/setara [142]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1959	""	Jumlah guru dan kepala sekolah yang memenuhi syarat sertifikasi [9437]	SPD196	Persentase guru memenuhi syarat sertifikasi	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1960	""	Jumlah guru (non GTT) dan kepala sekolah yang belum bersertifikasi [9438]	SPD196	Persentase guru memenuhi syarat sertifikasi	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1961	""	Jumlah peserta didik SMP [9511]	PKT258	Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	""	2024	Dinas Pendidikan	Siswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1962	""	Jumlah peserta didik kesetaraan hasil outreach yang aktif di sekolah nonformal [9578]	SPD632	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	""	2024	Dinas Pendidikan	Anak Tidak Sekolah [659]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1963	""	Jumlah penduduk tidak sekolah yang terdata dari hasil outreach [9771]	SPD632	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	""	2024	Dinas Pendidikan	Anak Tidak Sekolah [659]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1964	""	Jumlah guru PAUD (TK) yang memperoleh nilai PKG minimal B [9439]	SPD706	Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik'	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1965	""	Jumlah guru SD yang memperoleh nilai PKG minimal B [6111]	SPD706	Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik'	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1966	""	Jumlah guru SMP yang memperoleh nilai PKG minimal B [6108]	SPD706	Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik'	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1967	""	Jumlah guru PAUD (TK) yang mendapat penilaian kinerja [6482]	SPD706	Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik'	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1968	""	Jumlah guru SD yang mendapat penilaian kinerja [9155]	SPD706	Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik'	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1969	""	Jumlah guru SMP yang mendapat penilaian kinerja [9154]	SPD706	Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik'	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1970	""	Nilai SAKIP PD [7040]	SPD726	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	""	2024	Dinas Pendidikan	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1971	""	Jumlah SD yang terakreditasi A [9512]	PKT217	Persentase SD terakreditasi minimal B	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Dasar/setara [141]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1972	""	Jumlah SD yang terakreditasi B [9513]	PKT217	Persentase SD terakreditasi minimal B	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Dasar/setara [141]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1973	""	Jumlah SD [5257]	PKT217	Persentase SD terakreditasi minimal B	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Dasar/setara [141]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1974	""	Jumlah siswa SD/MI yang lulus ujian [5300]	PKT223	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	""	2024	Dinas Pendidikan	Siswa Sekolah Dasar atau setara [151]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1975	""	Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti ujian [5301]	PKT223	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	""	2024	Dinas Pendidikan	Siswa Sekolah Dasar atau setara [151]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1976	""	Jumlah SMP yang terakreditasi A [9514]	PKT231	Persentase SMP terakreditasi minimal B	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama/setara [142]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1977	""	Jumlah SMP yang terakreditasi B [9515]	PKT231	Persentase SMP terakreditasi minimal B	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama/setara [142]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1978	""	Jumlah SMP [5267]	PKT231	Persentase SMP terakreditasi minimal B	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama/setara [142]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1979	""	Jumlah guru PAUD (TK) yang kompeten [6001]	PKT242	Persentase guru PAUD yang kompeten	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1980	""	Jumlah guru PAUD (KB) yang kompeten [5311]	PKT242	Persentase guru PAUD yang kompeten	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1981	""	Jumlah guru PAUD (PPT) yang kompeten [6014]	PKT242	Persentase guru PAUD yang kompeten	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1982	""	Jumlah guru PAUD (TPA) yang kompeten [6022]	PKT242	Persentase guru PAUD yang kompeten	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1983	""	Jumlah guru PAUD [5310]	PKT242	Persentase guru PAUD yang kompeten	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1984	""	Jumlah lembaga pendidikan nonformal/kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan [9596]	PKT244	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	""	2024	Dinas Pendidikan	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) [146]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1985	""	Jumlah lembaga pendidikan nonformal/kesetaraan yang mengajukan izin penyelenggaraan [9597]	PKT244	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	""	2024	Dinas Pendidikan	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) [146]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1986	""	Jumlah guru SD [5312]	PKT257	Rasio Guru/ Murid jenjang SD	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1987	""	Jumlah peserta didik SD [6302]	PKT257	Rasio Guru/ Murid jenjang SD	""	2024	Dinas Pendidikan	Siswa Sekolah Dasar atau setara [151]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1988	""	Jumlah SMP [5267]	PKT765	Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama/setara [142]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1989	""	Jumlah siswa PAUD [5297]	PKT768	Persentase balita yang mengikuti PAUD	""	2024	Dinas Pendidikan	Siswa PAUD [149]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1990	""	Jumlah SD Negeri [5258]	PKT864	Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Dasar/setara [141]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1991	""	Jumlah SMP Negeri [5268]	PKT864	Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama/setara [142]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1992	""	Jumlah guru SD yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir [9577]	PKT950	Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1993	""	Jumlah guru SMP yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir [6481]	PKT950	Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1994	""	Jumlah guru SD [5312]	PKT950	Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1995	""	Jumlah guru SMP [5315]	PKT950	Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1996	""	Jumlah PAUD (TK) yang terakreditasi [5252]	PKT1199	Persentase lembaga PAUD berkualitas	""	2024	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1997	""	Jumlah PAUD (KB, PPT, TPA) yang berkualitas [9575]	PKT1199	Persentase lembaga PAUD berkualitas	""	2024	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1998	""	Jumlah PAUD [9576]	PKT1199	Persentase lembaga PAUD berkualitas	""	2024	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1999	""	Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan yang selesai tepat waktu (jenjang SD/setara) [9163]	PKT1262	Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	""	2024	Dinas Pendidikan	Izin Operasional Sekolah [435]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2000	""	Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan yang selesai tepat waktu (jenjang SMP/setara) [9164]	PKT1262	Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	""	2024	Dinas Pendidikan	Izin Operasional Sekolah [435]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2001	""	Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan (jenjang SD/setara) [9165]	PKT1262	Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	""	2024	Dinas Pendidikan	Izin Operasional Sekolah [435]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2002	""	Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan (jenjang SMP/setara) [9166]	PKT1262	Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	""	2024	Dinas Pendidikan	Izin Operasional Sekolah [435]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2003	""	Jumlah permasalahan guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang ditangani [9573]	PKT1525	Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2004	""	Jumlah permasalahan guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang diterima [9574]	PKT1525	Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2005	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]	PKT1582	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Pendidikan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
2006	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]	PKT1582	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Pendidikan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
2007	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]	PKT1582	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Pendidikan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
2008	""	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran [9814]	K280	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	""	2024	Dinas Pendidikan	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2009	""	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]	K449	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Pendidikan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2010	""	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]	K449	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Pendidikan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2011	""	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]	K449	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Pendidikan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2012	""	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor [9816]	K917	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	""	2024	Dinas Pendidikan	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2013	""	Persentase Penyediaan Konsumsi, Peralatan dan Perlengkapan Kantor [9818]	K920	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	""	2024	Dinas Pendidikan	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2014	""	Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar [6667]	K1577	Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar	""	2024	Dinas Pendidikan	Laporan Penyelenggaraan Pendidikan [485]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2015	""	Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu [9144]	K1580	Pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu	""	2024	Dinas Pendidikan	Laporan Penyelenggaraan Pendidikan [485]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2016	""	Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD [6669]	K1583	Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD	""	2024	Dinas Pendidikan	Laporan Penyelenggaraan Pendidikan [485]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2017	""	Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik kesetaraan [6668]	K1584	Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik kesetaraan	""	2024	Dinas Pendidikan	Laporan Penyelenggaraan Pendidikan [485]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2018	""	Jumlah guru mata pelajaran pada jenjang sekolah dasar [6615]	K1598	Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2019	""	Jumlah guru mata pelajaran pada jenjang sekolah menengah [6616]	K1600	Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2020	""	Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu [6694]	K1893	Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Dasar/setara [141]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2021	""	Jumlah lembaga pendidikan menengah yang mendapatkan peningkatan mutu [6695]	K1895	Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama/setara [142]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2022	""	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir (SD) [6639]	K1903	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	""	2024	Dinas Pendidikan	Laporan Penyelenggaraan Pendidikan [485]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2023	""	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir (SMP) [9151]	K1904	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	""	2024	Dinas Pendidikan	Laporan Penyelenggaraan Pendidikan [485]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2024	""	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir (PAUD) [9152]	K1909	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	""	2024	Dinas Pendidikan	Laporan Penyelenggaraan Pendidikan [485]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2025	""	Rata-rata lama penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah [9134]	K1913	Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah	""	2024	Dinas Pendidikan	Anak Tidak Sekolah [659]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2026	""	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir (PKBM) [9153]	K2131	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	""	2024	Dinas Pendidikan	Laporan Penyelenggaraan Pendidikan [485]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2027	""	Jumlah laporan penilaian kinerja yang disusun (guru SMP) [9146]	K2132	Laporan penilaian kinerja yang disusun	""	2024	Dinas Pendidikan	Laporan Penyelenggaraan Pendidikan [485]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2028	""	Jumlah laporan penilaian kinerja yang disusun (guru SD) [9145]	K2133	Laporan penilaian kinerja yang disusun	""	2024	Dinas Pendidikan	Laporan Penyelenggaraan Pendidikan [485]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2029	""	Jumlah laporan penilaian kinerja yang disusun (guru PAUD) [9147]	K2135	Laporan penilaian kinerja yang disusun	""	2024	Dinas Pendidikan	Laporan Penyelenggaraan Pendidikan [485]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2030	""	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [10630]	K2170	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	""	2024	Dinas Pendidikan	Laporan Penyelenggaraan Pendidikan [485]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2031	""	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan [6446]	SK4819	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	""	2024	Dinas Pendidikan	Laporan Penyelenggaraan Pendidikan [485]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2032	""	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [10633]	SK4820	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Pendidikan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2033	""	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [10811]	SK4821	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	""	2024	Dinas Pendidikan	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
2034	""	Jumlah Perlengkapan SD yang Tersedia [10601]	SK4822	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Dasar/setara [141]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2035	""	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik [10599]	SK4823	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	""	2024	Dinas Pendidikan	Siswa Sekolah Dasar atau setara [151]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2036	""	Jumlah Kelurahan [5560]	PKT668	Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	""	2024	Sekretariat Daerah	Kelurahan Kota Surabaya [278]	KECAMATAN [7.01]
2037	""	Jumlah lembaga SD yang dibina dalam Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik [6699]	SK4824	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Dasar/setara [141]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2038	""	Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik [10602]	SK4825	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Berprestasi [148]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2039	""	Jumlah guru SD yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir [9577]	SK4826	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2040	""	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar [6721]	SK4827	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Dasar/setara [141]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2041	""	Jumlah Lembaga SD Penerima BOS [6698]	SK4828	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Dasar/setara [141]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2042	""	Jumlah Perlengkapan SMP yang Tersedia [10603]	SK4829	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama/setara [142]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2043	""	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik [10600]	SK4830	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	""	2024	Dinas Pendidikan	Siswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2044	""	Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti ujian [5308]	SK4831	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	""	2024	Dinas Pendidikan	Siswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2045	""	Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik [10604]	SK4832	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Berprestasi [148]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2046	""	Jumlah guru SMP yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir [6481]	SK4833	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2047	""	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan terkait kelembagaan dan manajemen sekolah [6720]	SK4834	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama/setara [142]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2048	""	Jumlah Lembaga SMP Penerima BOS [6700]	SK4835	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama/setara [142]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2049	""	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik [10598]	SK4836	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	""	2024	Dinas Pendidikan	Siswa PAUD [149]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2050	""	Jumlah siswa PAUD [5297]	SK4837	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	""	2024	Dinas Pendidikan	Siswa PAUD [149]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2051	""	Jumlah guru PAUD yang mendapatkan pengembangan karir [6841]	SK4838	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2052	""	Jumlah lembaga yang mendapatkan penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik [6722]	SK4839	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	""	2024	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2053	""	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik [10606]	SK4840	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	""	2024	Dinas Pendidikan	Peserta mengikuti pendidikan kesetaraan [147]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2054	""	Jumlah Peserta Didik Kesetaraan yang Mengikuti Proses Belajar [10607]	SK4841	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	""	2024	Dinas Pendidikan	Peserta mengikuti pendidikan kesetaraan [147]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2055	""	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan non formal yang mendapatkan pelatihan [6840]	SK4842	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	""	2024	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2056	""	Jumlah lembaga pendidikan kesetaraan yang dibina [6692]	SK4843	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	""	2024	Dinas Pendidikan	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) [146]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2057	""	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang dibina [9570]	SK4843	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	""	2024	Dinas Pendidikan	Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) [145]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2058	""	jumlah lembaga yang mendapatkan BOP [6717]	SK4844	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	""	2024	Dinas Pendidikan	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) [146]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2059	""	Jumlah dokumen perhitungan dan pemetaan guru dan tenaga kependidikan yang disusun [9210]	SK4845	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	""	2024	Dinas Pendidikan	Laporan Penyelenggaraan Pendidikan [485]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2060	""	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan [10757]	SK4846	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Pendidikan	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
2061	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [10813]	SK4847	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	""	2024	Dinas Pendidikan	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
2062	""	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa SD yang Tersedia [11628]	SK4848	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Dasar/setara [141]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2063	""	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan [10605]	SK4850	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	""	2024	Dinas Pendidikan	Laporan Penyelenggaraan Pendidikan [485]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2064	""	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen PAUD [6719]	SK4851	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	""	2024	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2065	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [10645]	SK4852	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Pendidikan	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
2066	""	Jumlah sekolah dasar yang direhabilitasi [6991]	SK4855	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Dasar/setara [141]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2067	""	Jumlah sekolah menengah yang dibangun [6990]	SK4856	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama/setara [142]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2068	""	Jumlah sekolah menengah yang direhabilitasi [6992]	SK4857	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama/setara [142]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2069	""	Jumlah Lembaga yang mendapatkan bantuan Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan [6715]	SK4858	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	""	2024	Dinas Pendidikan	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) [146]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2070	""	Jumlah Lembaga yang mendapatkan bantuan Pengadaan Perlengkapan PAUD [6714]	SK5762	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	""	2024	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2071	""	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat [10597]	SK5764	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	""	2024	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2072	""	Jumlah sekolah dasar yang dibangun [6989]	SK5767	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	""	2024	Dinas Pendidikan	Sekolah Dasar/setara [141]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2073	""	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun [11626]	SK7822	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	""	2024	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2074	""	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia [11627]	SK7823	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	""	2024	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
2075	""	Rata-rata load factor Suroboyo Bus [7129]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Perhubungan	Angkutan Umum Kota Surabaya [451]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2076	""	Rata-rata load factor Bus Pelajar [7130]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Perhubungan	Angkutan Umum Kota Surabaya [451]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2077	""	Rata-rata load factor Angkutan Trunk [7131]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Perhubungan	Angkutan Umum Kota Surabaya [451]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2078	""	Rata-rata load factor Angkutan Feeder [7132]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Perhubungan	Angkutan Umum Kota Surabaya [451]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2079	""	Jumlah jalan kewenangan kota tertentu yang memiliki V/C ratio <= 0.90 [7100]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Perhubungan	Kecepatan rata-rata kendaraan [128]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2080	""	Jumlah jalan kewenangan kota tertentu [5231]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Perhubungan	Kecepatan rata-rata kendaraan [128]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2081	""	Jumlah jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi [9212]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Perhubungan	Transportasi Multimoda [511]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2082	""	Jumlah Target jaringan transportasi Multimoda yang ditentukan [9213]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Perhubungan	Transportasi Multimoda [511]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2083	""	Rata-rata load factor Suroboyo Bus [7129]	SKT253	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	""	2024	Dinas Perhubungan	Angkutan Umum Kota Surabaya [451]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2084	""	Rata-rata load factor Bus Pelajar [7130]	SKT253	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	""	2024	Dinas Perhubungan	Angkutan Umum Kota Surabaya [451]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2085	""	Rata-rata load factor Angkutan Trunk [7131]	SKT253	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	""	2024	Dinas Perhubungan	Angkutan Umum Kota Surabaya [451]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2086	""	Rata-rata load factor Angkutan Feeder [7132]	SKT253	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	""	2024	Dinas Perhubungan	Angkutan Umum Kota Surabaya [451]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2087	""	Jumlah jalan kewenangan kota tertentu yang memiliki V/C ratio <= 0.90 [7100]	SKT253	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	""	2024	Dinas Perhubungan	Kecepatan rata-rata kendaraan [128]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2088	""	Jumlah jalan kewenangan kota tertentu [5231]	SKT253	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	""	2024	Dinas Perhubungan	Kecepatan rata-rata kendaraan [128]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2089	""	Jumlah jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi [9212]	SKT253	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	""	2024	Dinas Perhubungan	Transportasi Multimoda [511]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2090	""	Jumlah Target jaringan transportasi Multimoda yang ditentukan [9213]	SKT253	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	""	2024	Dinas Perhubungan	Transportasi Multimoda [511]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2091	""	Rata-rata load factor Angkutan Trunk [7131]	SPD91	Rata-rata Load Factor Angkutan Trunk dan Feeder	""	2024	Dinas Perhubungan	Angkutan Umum Kota Surabaya [451]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2092	""	Rata-rata load factor Angkutan Feeder [7132]	SPD91	Rata-rata Load Factor Angkutan Trunk dan Feeder	""	2024	Dinas Perhubungan	Angkutan Umum Kota Surabaya [451]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2093	""	Nilai SAKIP PD [7040]	SPD115	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	""	2024	Dinas Perhubungan	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
2094	""	Jumlah jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi [9212]	SPD243	Konektivitas jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi	""	2024	Dinas Perhubungan	Transportasi Multimoda [511]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2095	""	Jumlah Target jaringan transportasi Multimoda yang ditentukan [9213]	SPD243	Konektivitas jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi	""	2024	Dinas Perhubungan	Transportasi Multimoda [511]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2096	""	Jumlah jalan kewenangan kota tertentu yang memiliki V/C ratio <= 0.90 [7100]	SPD424	Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio  0,90	""	2024	Dinas Perhubungan	Kecepatan rata-rata kendaraan [128]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2097	""	Jumlah jalan kewenangan kota tertentu [5231]	SPD424	Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio  0,90	""	2024	Dinas Perhubungan	Kecepatan rata-rata kendaraan [128]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2098	""	Tingkat kecelakaan [5234]	SPD425	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	""	2024	Dinas Perhubungan	Tingkat kecelakaan lalu lintas [130]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2099	""	Rata-rata load factor Suroboyo Bus [7129]	SPD426	Rata-rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya	""	2024	Dinas Perhubungan	Angkutan Umum Kota Surabaya [451]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2100	""	Rata-rata load factor Bus Pelajar [7130]	SPD426	Rata-rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya	""	2024	Dinas Perhubungan	Angkutan Umum Kota Surabaya [451]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2101	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]	PKT116	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2024	Dinas Perhubungan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
2102	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]	PKT116	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2024	Dinas Perhubungan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
2103	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]	PKT116	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2024	Dinas Perhubungan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
2104	""	Nilai Rata-rata Kepuasan Masyarakat Pengguna Angkutan Umum [7128]	PKT196	Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	""	2024	Dinas Perhubungan	Angkutan Umum Kota Surabaya [451]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2105	""	Jumlah kendaraan angkutan umum dalam trayek yang berizin dan beroperasi [6089]	PKT289	Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	""	2024	Dinas Perhubungan	Izin Trayek Angkutan Umum (Program) [119]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2106	""	Jumlah angkutan umum yang beroperasi [6090]	PKT289	Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	""	2024	Dinas Perhubungan	Izin Trayek Angkutan Umum (Program) [119]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2107	""	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan [6569]	PKT392	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	""	2024	Dinas Perhubungan	Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2108	""	Kecepatan waktu pelaporan outreach [7037]	PKT1409	Kecepatan waktu pelaporan outreach	""	2024	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Outreach [558]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
2109	""	Jumlah Target Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan [9421]	PKT392	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	""	2024	Dinas Perhubungan	Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2110	""	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perkeretaapian [6570]	PKT395	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	""	2024	Dinas Perhubungan	Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2111	""	Jumlah target Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perkeretaapian [9420]	PKT395	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	""	2024	Dinas Perhubungan	Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2112	""	Nilai rata-rata Kepuasan Masyarakat terhadap Prasarana dan Perlengkapan Jalan [9211]	PKT732	Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	""	2024	Dinas Perhubungan	Kepuasan Masyarakat terhadap Prasarana dan Perlengkapan Jalan [509]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2113	""	Kecepatan rata- rata per ruas jalan [5233]	PKT733	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	""	2024	Dinas Perhubungan	Kecepatan rata-rata kendaraan [128]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2114	""	Jumlah koridor pelayanan angkutan umum penumpang [7127]	K126	Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	""	2024	Dinas Perhubungan	Angkutan Umum Kota Surabaya [451]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2115	""	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR [6605]	K127	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	""	2024	Dinas Perhubungan	Pengujian KIR [127]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2116	""	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]	K285	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Perhubungan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2117	""	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]	K285	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Perhubungan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2118	""	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]	K285	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Perhubungan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2119	""	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan [6773]	K317	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	""	2024	Dinas Perhubungan	pelaksanaan Abdi Yasa Teladan [498]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2120	""	Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan [6846]	K320	Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	""	2024	Dinas Perhubungan	Perencanaan Angkutan [486]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2121	""	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran [9815]	K398	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	""	2024	Dinas Perhubungan	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2122	""	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169]	K426	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	""	2024	Dinas Perhubungan	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
2123	""	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168]	K426	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	""	2024	Dinas Perhubungan	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
2124	""	Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas [6487]	K437	Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	""	2024	Dinas Perhubungan	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas [413]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2125	""	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan [6569]	K455	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	""	2024	Dinas Perhubungan	Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2126	""	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perkeretaapian [6570]	K456	Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta Rencana Induk Perkeretaapian	""	2024	Dinas Perhubungan	Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2127	""	Jumlah lokasi untuk penyelenggaraan prasarana jalan [9201]	K614	Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	""	2024	Dinas Perhubungan	Perlengkapan Jalan dan Prasarana Jalan [122]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2128	""	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan [7023]	K615	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	""	2024	Dinas Perhubungan	Terminal [126]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2129	""	Jumlah Berkas Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang dikeluarkan [10720]	K871	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	""	2024	Dinas Perhubungan	Laporan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir [733]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2130	""	Jumlah kawasan penyelenggaraan perlengkapan jalan [7125]	K1693	Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	""	2024	Dinas Perhubungan	Perlengkapan Jalan dan Prasarana Jalan [122]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2131	""	Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasai dan Dikendalikan [6347]	K1863	Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasai dan Dikendalikan	""	2024	Dinas Perhubungan	Pengawasan dan Pengendalian lalu Lintas [414]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2132	""	Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Parkir Tepi Jalan Umum [11639]	K2306	Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Parkir Tepi Jalan Umum	""	2024	Dinas Perhubungan	Pelayanan BLUD [766]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2133	""	Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum [11640]	K2307	Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum	""	2024	Dinas Perhubungan	Pelayanan BLUD [766]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2134	""	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum yang disusun [10706]	SK4860	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Perhubungan	Pengendalian Sistem Jaringan Transportasi [732]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2135	""	Jumlah Dokumen Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang disusun setiap tahun [9160]	SK4861	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Perhubungan	Perencanaan Angkutan [486]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2136	""	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dikembangkan [10721]	SK4862	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	""	2024	Dinas Perhubungan	Terminal [126]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2137	""	Jumlah Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Kabupaten/ Kota [10712]	SK4863	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	""	2024	Dinas Perhubungan	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas [413]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2138	""	Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas [10711]	SK4864	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Perhubungan	Pengawasan dan Pengendalian lalu Lintas [414]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2139	""	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau [10697]	SK4865	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Perhubungan	Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2140	""	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian yang disusun [10693]	SK4866	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	""	2024	Dinas Perhubungan	Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2141	""	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [10633]	SK4867	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Perhubungan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2142	""	Jumlah unit angkutan umum yang diselenggarakan [10707]	SK4868	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	""	2024	Dinas Perhubungan	Angkutan Umum Kota Surabaya [451]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2143	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [10645]	SK4869	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Perhubungan	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
2144	""	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan [10757]	SK4870	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Perhubungan	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
2145	""	Jumlah prasarana jalan yang dibangun selama 12 bulan [10728]	SK4871	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	""	2024	Dinas Perhubungan	PJU (Penerangan Jalan Umum) [447]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2146	""	Jumlah prasarana jalan yang direhabilitasi dan terpelihara selama 12 bulan [10726]	SK4872	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	""	2024	Dinas Perhubungan	PJU (Penerangan Jalan Umum) [447]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2147	""	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Diadakan dan Dipasang [6889]	SK4873	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	""	2024	Dinas Perhubungan	Perlengkapan Jalan dan Prasarana Jalan [122]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2148	""	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara [10725]	SK4874	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	""	2024	Dinas Perhubungan	Perlengkapan Jalan dan Prasarana Jalan [122]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2149	""	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir [10717]	SK4875	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Perhubungan	Laporan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir [733]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2150	""	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia [10713]	SK4876	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	""	2024	Dinas Perhubungan	Pengujian KIR [127]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2151	""	Jumlah layanan angkutan umum yang diselenggarakan dalam satu tahun [11637]	SK7819	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Perhubungan	Pelayanan BLUD [766]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2152	""	Jumlah BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan [11638]	SK7820	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	""	2024	Dinas Perhubungan	Pelayanan BLUD [766]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2153	""	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan [5465]	SKT491	Persentase tenaga kerja yang terserap	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2154	""	Jumlah pencari kerja yang terdaftar [5466]	SKT491	Persentase tenaga kerja yang terserap	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2155	""	Jumlah pelaku usaha industri yang patuh [9380]	TPD741	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan usaha	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Data Pelaku Usaha Industri [573]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2156	""	Jumlah pelaku usaha industri [9381]	TPD741	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan usaha	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Data Pelaku Usaha Industri [573]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2157	""	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada pasar kerja formal [9377]	SPD132	Persentase tenaga kerja yang terserap pada Pasar Kerja Formal	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2158	""	Jumlah pencari kerja yang terdaftar [5466]	SPD132	Persentase tenaga kerja yang terserap pada Pasar Kerja Formal	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2159	""	Jumlah perusahaan yang memiliki syarat kerja layak [9384]	SPD245	Persentase perusahaan yang memiliki Syarat Kerja Layak	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Perusahaan di Kota Surabaya [221]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2160	""	Jumlah perusahaan [5473]	SPD245	Persentase perusahaan yang memiliki Syarat Kerja Layak	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Perusahaan di Kota Surabaya [221]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2161	""	Jumlah perusahaan dengan kondisi hubungan industrial yang harmonis (tidak memiliki kasus mogok kerja) [9385]	SPD246	Persentase perusahaan dengan kondisi hubungan industrial yang harmonis	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Perusahaan di Kota Surabaya [221]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2162	""	Jumlah perusahaan [5473]	SPD246	Persentase perusahaan dengan kondisi hubungan industrial yang harmonis	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Perusahaan di Kota Surabaya [221]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2163	""	Nilai SAKIP PD [7040]	SPD281	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
2164	""	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja [9388]	SPD380	Persentase Pencari Kerja Yang mendapatkan peningkatan Kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2165	""	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja tahun dasar [10271]	SPD380	Persentase Pencari Kerja Yang mendapatkan peningkatan Kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Kompetensi Tenaga Kerja [723]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2166	""	Jumlah pencari kerja yang terdaftar [5466]	SPD380	Persentase Pencari Kerja Yang mendapatkan peningkatan Kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2167	""	Jumlah pencari kerja yang telah meningkat kompetensinya [9852]	SPD427	Persentase Pencari kerja Yang Telah Meningkat Kompetensinya	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2168	""	Jumlah pencari kerja yang telah meningkat kompetensinya tahun dasar [10272]	SPD427	Persentase Pencari kerja Yang Telah Meningkat Kompetensinya	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Kompetensi Tenaga Kerja [723]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2169	""	Jumlah pencari kerja yang terdaftar [5466]	SPD427	Persentase Pencari kerja Yang Telah Meningkat Kompetensinya	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2170	""	Jumlah pelaku usaha industri yang mengurus perizinan [9382]	SPD662	Persentase peningkatan pelaku usaha yang mengurus perizinan	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Data Pelaku Usaha Industri [573]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2171	""	Jumlah kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [5471]	PKT160	Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [220]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2172	""	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan [5467]	PKT206	Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2173	""	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi [5470]	PKT206	Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2174	""	Jumlah perusahaan yang memiliki PP/PKB [10803]	PKT354	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Perusahaan di Kota Surabaya [221]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2175	""	Jumlah perusahaan [5473]	PKT354	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Perusahaan di Kota Surabaya [221]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2176	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]	PKT429	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
2177	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]	PKT429	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
2178	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]	PKT429	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
2179	""	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus sertifikasi kompetensi [9389]	PKT746	Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2180	""	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi [5470]	PKT746	Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2181	""	Jumlah perusahaan yang menyampaikan data ketenagakerjaan [9386]	PKT748	Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Perusahaan di Kota Surabaya [221]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2182	""	Jumlah perusahaan [5473]	PKT748	Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Perusahaan di Kota Surabaya [221]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2183	""	Jumlah pelaku usaha industri yang diawasi perizinannya [6814]	PKT1416	Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Data Pelaku Usaha Industri [573]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2184	""	Jumlah pelaku usaha industri [9381]	PKT1416	Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Data Pelaku Usaha Industri [573]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2185	""	Jumlah pelaku usaha industri yang mendapat pemberdayaan [6816]	PKT1512	Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Data Pelaku Usaha Industri [573]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2186	""	Jumlah pelaku usaha industri [9381]	PKT1512	Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Data Pelaku Usaha Industri [573]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2187	""	Jumlah dokumen yang menjadi dasar dalam proses perencanaan industri [9387]	PKT1513	Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Perencanaan Perindustrian [576]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2188	""	Jumlah dokumen data pelaku usaha sektor industri, kawasan industri dan analisisnya [6394]	PKT1513	Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Perencanaan Perindustrian [576]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2189	""	Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis [10820]	K203	Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Penta latas [756]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2190	""	Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi [10816]	K259	Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Penta latas [756]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2191	""	Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI [6642]	K268	Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI [579]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2192	""	Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi [10818]	K276	Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Penta latas [756]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2193	""	Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja [6680]	K423	Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [220]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2194	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [10644]	K513	Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
2195	""	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]	K531	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2196	""	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]	K531	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2197	""	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]	K531	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2198	""	Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan [10817]	K676	Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Penta latas [756]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2199	""	Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan [6673]	K888	Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Hubinsyaker [755]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2200	""	Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota [6670]	K905	Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Hubinsyaker [755]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2201	""	Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun [6427]	K935	Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Penta latas [756]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2202	""	Jumlah laporan hasil pengawasan izin usaha [6635]	K1716	Jumlah laporan hasil pengawasan izin usaha	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Industri [575]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2203	""	Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha [6661]	K1864	Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Industri [575]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2204	""	Laporan penyusunan dokumen data pelaku usaha dan analisis sektor industri, yang berlokasi di Kota Surabaya [10823]	K1865	Laporan penyusunan dokumen data pelaku usaha dan analisis sektor industri, yang berlokasi di Kota surabaya	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Industri [575]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2205	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [10645]	K2130	Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
2206	""	Jumlah Laporan terkait Data dan Informasi Sarana HI yang memuat informasi mengenai PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan [10815]	SK4877	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Hubinsyaker [755]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2207	""	Jumlah Perselisihan yang Dicegah [10832]	SK4878	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Perselisihan Hubungan Industrial [578]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2208	""	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis penyuluhan dan bimbingan jabatan [6922]	SK4879	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Bimbingan Teknis Pelayanan Antarkerja [571]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2209	""	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi [5470]	SK4880	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2210	""	Jumlah lembaga pelatihan kerja/sektor usaha swasta yang menerima peserta magang [11457]	SK4881	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Lembaga Penerima Magang Kerja [739]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2211	""	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah [10819]	SK4882	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Penta latas [756]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2212	""	Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI [6924]	SK4883	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI [579]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2213	""	Jumlah perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) [6898]	SK4884	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Perselisihan Hubungan Industrial [578]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2214	""	Jumlah tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL pada pelayanan antar kerja [10805]	SK4885	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Bimbingan Teknis Pelayanan Antarkerja [571]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2215	""	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja [10806]	SK4886	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Bimbingan Teknis Pelayanan Antarkerja [571]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2216	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [10644]	SK4887	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
2217	""	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [10633]	SK4888	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2218	""	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja [10802]	SK4889	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2219	""	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Pengesahan Peraturan Perusahaan atau Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama [10824]	SK4890	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Permohonan Peraturan untuk Perusahaan [577]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2220	""	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas [10808]	SK4891	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil [757]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2221	""	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri [10822]	SK4892	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Industri [575]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2222	""	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat [10821]	SK4893	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Industri [575]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2223	""	Jumlah dokumen data pelaku usaha sektor industri, kawasan industri dan analisisnya [6394]	SK4894	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Perencanaan Perindustrian [576]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2224	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [10645]	SK4895	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
2225	""	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri [9864]	SK6885	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	""	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Industri [575]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2226	""	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat [9500]	TPD553	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hasil Survey Bidang Perpustakaan dan Kearsipan [628]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
2227	""	Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup [6782]	TPD555	Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tertib Sistem Tata Kearsipan [30]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
2228	""	Jumlah BUMD yang diawasi [10269]	TPD555	Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) [78]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
2229	""	Nilai SAKIP PD [7040]	SPD218	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
2230	""	Jumlah bibit penulis dan pendongeng yang dihasilkan [6375]	SPD456	Persentase Penulis dan Pendongeng yang dihasilkan	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bibit Pendongeng dan Penulis [610]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
2231	""	Nilai indeks pelayanan kearsipan [9499]	SPD458	indeks pelayanan kearsipan	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hasil Survey Bidang Perpustakaan dan Kearsipan [628]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
2232	""	Jumlah pengunjung/pemustaka yang memanfaatkan layanan baca/literasi [6858]	SPD586	Jumlah pengunjung/pemustaka yang memanfaatkan layanan baca/literasi	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Baca Pemerintah Kota Surabaya [26]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
2233	""	Jumlah event literasi yang diselenggarakan [5552]	PKT270	Persentase event literasi yang diselenggarakan	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Event Literasi [272]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
2234	""	Jumlah perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah yang terakreditasi [9444]	PKT276	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Baca Pemerintah Kota Surabaya [26]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
2235	""	Jumlah koleksi bahan pustaka yang diadakan [6617]	PKT301	Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengadaan Buku Layanan Baca [27]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
2236	""	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik [9472]	PKT850	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Statis [422]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
2237	""	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN [6355]	PKT863	Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Statis [422]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
2238	""	Jumlah arsip statis [9470]	PKT863	Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Statis [422]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
2239	""	Jumlah instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan [9446]	PKT864	Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tertib Sistem Tata Kearsipan [30]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
2240	""	Jumlah BUMD yang diawasi [10269]	PKT864	Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) [78]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
2241	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]	PKT881	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
2242	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]	PKT881	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
2243	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]	PKT881	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
2244	""	Jumlah arsip yang dilakukan proses penilaian dan direkomendasikan untuk dimusnahkan [9471]	PKT1523	Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Dinamis [421]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
2245	""	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]	K325	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2246	""	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]	K325	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2247	""	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]	K325	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2248	""	Jumlah jenis buku yang disediakan [6340]	K1005	Jenis buku yang disediakan	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengadaan Buku Layanan Baca [27]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
2249	""	Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya [6353]	K1027	Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Dinamis [421]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
2250	""	Jumlah bibit penulis dan pendongeng yang dihasilkan [6375]	K1028	Jumlah bibit penulis dan pendongeng	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bibit Pendongeng dan Penulis [610]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
2251	""	Jumlah arsip yang dialihmediakan [6329]	K1030	Arsip yang dialih mediakan	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Statis [422]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
2252	""	Nilai tingkat kepuasan pemustaka [9501]	K1031	Tingkat Kepuasan Pemustaka	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hasil Survey Bidang Perpustakaan dan Kearsipan [628]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
2253	""	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN [6355]	K1044	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Statis [422]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
2254	""	Jumlah PD, Unit Kerja, dan BUMD yang sistem kearsipannya dievaluasi [9445]	K1046	PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tertib Sistem Tata Kearsipan [30]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
2255	""	Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina [6896]	K1052	Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Baca Pemerintah Kota Surabaya [26]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
2256	""	Persentase Penyediaan Konsumsi, Peralatan dan Perlengkapan Kantor [9818]	K1070	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2257	""	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran [9814]	K1071	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2258	""	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor [9816]	K1072	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2259	""	Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup [6782]	K1613	Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tertib Sistem Tata Kearsipan [30]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
2260	""	Target Rumah tidak layak huni yang dibangun/rehab [9558]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan rumah layak huni [620]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
2261	""	Jumlah dokumen proses penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang disusun [6333]	K1884	Dokumen proses penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang disusun	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Dinamis [421]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
2262	""	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan [6686]	SK4896	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Baca Pemerintah Kota Surabaya [26]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
2263	""	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar sesuai kewenangannya yang dibina [6897]	SK4897	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Baca Pemerintah Kota Surabaya [26]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
2264	""	Jumlah layanan baca yang dibina [6685]	SK4898	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Baca Pemerintah Kota Surabaya [26]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
2265	""	Jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan yang dibina [7022]	SK4899	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Baca Pemerintah Kota Surabaya [26]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
2266	""	Jumlah koleksi bahan pustaka yang diadakan [6617]	SK4900	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengadaan Buku Layanan Baca [27]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
2267	""	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan [6557]	SK4901	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Baca Pemerintah Kota Surabaya [26]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
2268	""	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [10633]	SK4902	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2269	""	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [10811]	SK4903	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
2270	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [10645]	SK4904	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
2271	""	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan [10757]	SK4905	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
2272	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [10813]	SK4906	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
2273	""	Jumlah berkas yang akan dilakukan restorasi arsip [10776]	SK4907	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Dinamis [421]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
2274	""	Jumlah Arsip Statis yang dibuatkan daftar inventarisasi arsip statis [10778]	SK4908	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Statis [422]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
2275	""	Jumlah Pengguna Layanan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN [10779]	SK4909	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pendataan, Penataan, Pendampingan, dan Pelayanan Informasi Kearsipan [609]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
2276	""	Jumlah Laporan PD/ Unit Kerja/BUMD yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan [10780]	SK4910	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tertib Sistem Tata Kearsipan [30]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
2277	""	Jumlah laporan pengawasan kearsipan internal perangkat Daerah dan BUMD Kota Surabaya yang dilakukan [10777]	SK4911	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Dinamis [421]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
2278	""	Jumlah arsip yang dilakukan proses penilaian, penetapan dalam rangka pelaksanaan pemusnahan arsip [6354]	SK4912	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	""	2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Dinamis [421]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
2279	""	Jumlah unit Rusunawa yang dibangun/rehab [9557]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan rumah layak huni [620]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
2280	""	Target unit Rusunawa yang dibangun/rehab [9559]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan rumah layak huni [620]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
2281	""	Jumlah Rumah tidak layak huni yang dibangun/rehab [9556]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan rumah layak huni [620]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
2282	""	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah [9768]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Bangunan Gedung Daerah [612]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2283	""	Jumlah penyerahan PSU secara administrasi dan fisik yang selesai ditangani [9487]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2284	""	jumlah perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan PSU yang telah ditetapkan [9498]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rencana Penyerahan PSU [629]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2285	""	Realisasi Dokumen Rencana Tata Ruang [9544]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2286	""	Target Dokumen Rencana Tata Ruang [9546]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2287	""	Realisasi Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang [9547]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2288	""	Target Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang [9548]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2289	""	Realisasi Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [9549]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2290	""	Target Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [9550]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2291	""	Jumlah bangunan ber IMB sampai dengan tahun t [9803]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Data Bangunan yang memiliki izin [641]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2292	""	Jumlah keseluruhan bangunan yang telah ditetapkan [9542]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Data Bangunan yang memiliki izin [641]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2293	""	Luas tanah yang dibebaskan [9552]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan tanah/lahan [646]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
2294	""	Luas tanah rencana [9553]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan tanah/lahan [646]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
2295	""	Jumlah unit Rusunawa yang dibangun/rehab [9557]	TPD694	Indeks Keciptakaryaan	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan rumah layak huni [620]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
2296	""	Target unit Rusunawa yang dibangun/rehab [9559]	TPD694	Indeks Keciptakaryaan	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan rumah layak huni [620]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
2297	""	Jumlah Rumah tidak layak huni yang dibangun/rehab [9556]	TPD694	Indeks Keciptakaryaan	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan rumah layak huni [620]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
2298	""	Target Rumah tidak layak huni yang dibangun/rehab [9558]	TPD694	Indeks Keciptakaryaan	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan rumah layak huni [620]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
2299	""	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah [9768]	TPD694	Indeks Keciptakaryaan	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Bangunan Gedung Daerah [612]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2300	""	Jumlah penyerahan PSU secara administrasi dan fisik yang selesai ditangani [9487]	TPD694	Indeks Keciptakaryaan	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2301	""	jumlah perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan PSU yang telah ditetapkan [9498]	TPD694	Indeks Keciptakaryaan	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rencana Penyerahan PSU [629]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2302	""	Realisasi Dokumen Rencana Tata Ruang [9544]	TPD695	Indeks Penataan Ruang	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2303	""	Target Dokumen Rencana Tata Ruang [9546]	TPD695	Indeks Penataan Ruang	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2304	""	Realisasi Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang [9547]	TPD695	Indeks Penataan Ruang	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2305	""	Target Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang [9548]	TPD695	Indeks Penataan Ruang	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2306	""	Realisasi Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [9549]	TPD695	Indeks Penataan Ruang	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2307	""	Target Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [9550]	TPD695	Indeks Penataan Ruang	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2308	""	Jumlah bangunan ber IMB sampai dengan tahun t [9803]	TPD695	Indeks Penataan Ruang	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Data Bangunan yang memiliki izin [641]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2309	""	Jumlah keseluruhan bangunan yang telah ditetapkan [9542]	TPD695	Indeks Penataan Ruang	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Data Bangunan yang memiliki izin [641]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2310	""	Luas tanah yang dibebaskan [9552]	TPD781	Indeks Pertanahan	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan tanah/lahan [646]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
2311	""	Luas tanah rencana [9553]	TPD781	Indeks Pertanahan	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan tanah/lahan [646]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
2312	""	Jumlah rumah layak huni yang dibangun/direhabilitasi [9485]	SPD50	Persentase tercapainya penyediaan rumah layak huni	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan rumah layak huni [620]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
2313	""	Kebutuhan rumah layak huni yang telah ditetapkan [9486]	SPD50	Persentase tercapainya penyediaan rumah layak huni	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan rumah layak huni [620]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
2314	""	Realisasi Dokumen Rencana Tata Ruang [9544]	SPD54	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2315	""	Target Dokumen Rencana Tata Ruang [9546]	SPD54	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2316	""	Realisasi Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang [9547]	SPD54	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2317	""	Target Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang [9548]	SPD54	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2318	""	Realisasi Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [9549]	SPD54	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2319	""	Target Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [9550]	SPD54	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2320	""	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah [9768]	SPD58	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Bangunan Gedung Daerah [612]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2321	""	Rencana ketersediaan sarana dan prasaranan bangunan gedung milik pemerintah [9769]	SPD58	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rencana Pembangunan Gedung Baru [668]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2322	""	Nilai SAKIP PD [7040]	SPD383	Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
2323	""	Lokasi Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur [9849]	SPD710	Persentase penyediaan tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan umum	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pembebasan lahan/bangunan yang disediakan untuk kepentingan umum [236]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN [2.1]
2324	""	Target penyediaan tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan umum [9492]	SPD710	Persentase penyediaan tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan umum	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pembebasan lahan/bangunan yang disediakan untuk kepentingan umum [236]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN [2.1]
2325	""	Jumlah penyerahan PSU secara administrasi dan fisik yang selesai ditangani [9487]	SPD712	Persentase penanganan penyerahan PSU	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2326	""	jumlah perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan PSU yang telah ditetapkan [9498]	SPD712	Persentase penanganan penyerahan PSU	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rencana Penyerahan PSU [629]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2327	""	Realisasi capaian pendapatan asli daerah dari retribusi IMB [9495]	SPD720	Persentase tercapainya pendapatan asli daerah dari retribusi IMB	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi IMB [624]	KEUANGAN [5.02]
2328	""	Target pendapatan asli daerah dari retribusi IMB [9496]	SPD720	Persentase tercapainya pendapatan asli daerah dari retribusi IMB	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi IMB [624]	KEUANGAN [5.02]
2329	""	Jumlah bangunan ber IMB sampai dengan tahun t [9803]	SPD721	Persentase meningkatnya bangunan yang ber IMB	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Data Bangunan yang memiliki izin [641]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2330	""	Jumlah keseluruhan bangunan yang telah ditetapkan [9542]	SPD721	Persentase meningkatnya bangunan yang ber IMB	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Data Bangunan yang memiliki izin [641]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2331	""	Jumlah penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan pada tahun t [9462]	SPD723	Persentase penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Perusahaan Jasa Konstruksi [608]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2332	""	Jumlah target pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi pada tahun t [9463]	SPD723	Persentase penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Perusahaan Jasa Konstruksi [608]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2333	""	Jumlah penghuni rusun yang sesuai dengan kriteria pada tahun (t) [9843]	PKT37	Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya (Program) [678]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
2334	""	total penghuni rusun pada tahun (t) [9844]	PKT37	Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya (Program) [678]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
2335	""	Jumlah lokasi rumah susun sederhana sewa yang dibangun/direhabilitasi [7097]	PKT42	Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya (Program) [678]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
2336	""	Jumlah Lokasi Rumah susun [7098]	PKT42	Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya (Program) [678]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
2337	""	Jumlah pelayanan non perizinan yang diterbitkan [9476]	PKT43	Persentase pelayanan penataan ruang	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2338	""	Jumlah permohonan pelayanan non perizinan [9477]	PKT43	Persentase pelayanan penataan ruang	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2339	""	Jumlah peraturan di bidang penataan ruang yang disahkan [9478]	PKT43	Persentase pelayanan penataan ruang	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2340	""	Jumlah target peraturan di bidang penataan ruang yang disahkan [9479]	PKT43	Persentase pelayanan penataan ruang	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2341	""	Luas Wilayah yang di update [9481]	PKT43	Persentase pelayanan penataan ruang	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2342	""	Luas Kota Surabaya [9482]	PKT43	Persentase pelayanan penataan ruang	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2343	""	Jumlah sarana prasarana bangunan gedung milik Pemerintah Kota Surabaya yang berfungsi baik [9537]	PKT59	Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Bangunan Gedung Milik Pemerintah [638]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2344	""	Jumlah keseluruhan bangunan gedung milik Pemerintah Kota Surabaya [9538]	PKT59	Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Bangunan Gedung Milik Pemerintah [638]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2345	""	Jumlah bangunan ber IMB sampai dengan [5433]	PKT67	Persentase bangunan yang ber IMB	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Bangunan Kota Surabaya [190]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2346	""	Jumlah keseluruhan bangunan yang belum ber IMB [9539]	PKT67	Persentase bangunan yang ber IMB	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Data Bangunan yang memiliki izin [641]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2347	""	Pelayanan Perizinan Bangunan DPRKPP Tepat waktu [11575]	PKT69	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan Bangunan DPRKPP [759]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2348	""	Pelayanan Perizinan Bangunan DPRKPP yang terbit [11576]	PKT69	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan Bangunan DPRKPP [759]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2349	""	Jumlah penyerahan PSU secara fisik yang selesai ditangani [9488]	PKT73	Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2350	""	Jumlah perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan PSU secara fisik yang telah ditetapkan [9497]	PKT73	Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rencana Penyerahan PSU [629]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2351	""	Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur [5499]	PKT184	Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pembebasan lahan/bangunan yang disediakan untuk kepentingan umum [236]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN [2.1]
2352	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]	PKT641	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
2353	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]	PKT641	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
2354	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]	PKT641	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
2355	""	Jumlah sasaran rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki [5212]	PKT1534	Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rumah tapak tidak layak huni (Program RSDK dan Sanitasi) [195]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
2356	""	Jumlah perbaikan rumah tapak tidak layak huni yang direncanakan [9490]	PKT1534	Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rencana Rumah Tidak Layak Huni [677]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
2357	""	Jumlah perusahaan jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya pada tahun t [9461]	PKT1539	Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Perusahaan Jasa Konstruksi [608]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2358	""	Jumlah target perusahaan jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya [9460]	PKT1539	Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Perusahaan Jasa Konstruksi [608]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2359	""	Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh [6731]	K28	Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya [194]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
2360	""	Jumlah ijin/sewa rumah susun dan rumah aset Pemerintah Kota Surabaya [6485]	K35	Jumlah Unit Hunian rumah susun Pemerintah Kota Surabaya	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Unit Rumah Susun [460]	KEUANGAN [5.02]
2361	""	Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan [6359]	K39	Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Bangunan Gedung Daerah [612]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2362	""	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan [6887]	K46	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [617]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2363	""	Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses [10656]	K55	Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Permohonan SLF [614]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2364	""	Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan telah disahkan [6418]	K57	Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan disahkan	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Penataan Bangunan [625]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2365	""	Jumlah pendataan dan penyelenggaraan bangunan yang dimasukkan ke dalam peta [6838]	K58	Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan dan pengawasan bangunan yang dilaksanakan	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pendataan dan Pengawasan Bangunan [613]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2366	""	jumlah lokasi pengawasan bangunan yang di tindak lanjuti [6740]	K58	Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan dan pengawasan bangunan yang dilaksanakan	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pendataan dan Pengawasan Bangunan [613]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2367	""	Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun [6415]	K63	Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [617]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2368	""	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses [6428]	K64	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2369	""	Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan yang tertuang dalam dokumen tahapan pengadaan tanah dan/atau bangunan [6739]	K234	Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Pengadaan Tanah [621]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2370	""	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun [6497]	K756	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah [60]	PERENCANAAN [5.01]
2371	""	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]	K757	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2372	""	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]	K757	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2373	""	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]	K757	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2374	""	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor [6521]	K758	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [458]	KEUANGAN [5.02]
2375	""	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah [6514]	K759	Jumlah jenis pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [458]	KEUANGAN [5.02]
2376	""	Jenis perusahaan jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya [6346]	K1914	Jenis kelembagaan konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Perusahaan Jasa Konstruksi [608]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2377	""	Jenis perbaikan rumah tapak tidak layak huni [6344]	K1915	Jenis perbaikan rumah tapak tidak layak huni	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rumah tapak tidak layak huni (Program RSDK dan Sanitasi) [195]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
2378	""	Jumlah dokumen laporan pengelolaan rumah susun sederhana sewa [10679]	SK4913	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Pengelolaan Rumah Susun [728]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
2379	""	Jumlah rumah susun sederhana sewa yang dibangun dan direhabilitasi [6972]	SK4914	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya [194]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
2380	""	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau kajian teknis pendukung penataan ruang daerah yang disusun [6886]	SK4915	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [617]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2381	""	Jumlah dokumen informasi penataan ruang kota [10666]	SK4916	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Peta Informasi Penataan Ruang [644]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2382	""	Jumlah Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung Daerah yang Disusun [6431]	SK4917	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung Daerah [627]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2383	""	Jumlah penghuni UPTD [9772]	SPD346	Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat	""	2024	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2384	""	Jumlah Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah [6829]	SK4918	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Bangunan Gedung Daerah [612]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2385	""	jumlah lokasi pengawasan bangunan yang di tindak lanjuti [6740]	SK4919	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pendataan dan Pengawasan Bangunan [613]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2386	""	Jumlah pendataan dan penyelenggaraan bangunan yang dimasukkan ke dalam peta [6838]	SK4919	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pendataan dan Pengawasan Bangunan [613]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2387	""	Jumlah dokumen Perizinan Tata Bangunan [10653]	SK4920	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [617]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2388	""	Jumlah dokumen penataan bangunan yang disusun [6417]	SK4921	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Penataan Bangunan [625]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2389	""	Jumlah laporan kegiatan verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [10669]	SK4922	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Laporan Penyerahan PSU [727]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
2390	""	Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota [6414]	SK4923	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [617]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2391	""	Jumlah dokumen tahap pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur [6454]	SK4924	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Pengadaan Tanah [621]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2392	""	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun [10689]	SK4925	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah [60]	PERENCANAAN [5.01]
2393	""	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [10633]	SK4926	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2394	""	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan [10757]	SK4927	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
2395	""	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi baik [11525]	SK4928	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
2396	""	Jumlah peserta yang dibina dan ditingkatan kapasitasnya [10647]	SK4929	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Perusahaan Jasa Konstruksi [608]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2397	""	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki [6973]	SK4930	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rumah tapak tidak layak huni (Program RSDK dan Sanitasi) [195]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
2398	""	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun/direhablitasi/direnovasi/diubahsuai pada tahun berjalan [10651]	SK5768	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	""	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Bangunan Gedung Daerah [612]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2399	""	Jumlah PMKS [5456]	SKT456	Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk	""	2024	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2400	""	Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial [9452]	SPD329	Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial	""	2024	Dinas Sosial	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2401	""	Jumlah data MBR yang telah disahkan [6157]	SPD329	Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial	""	2024	Dinas Sosial	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2402	""	Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan reunifikasi [6930]	SPD346	Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat	""	2024	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2403	""	Jumlah PMKS yang mendapat pembinaan [9601]	SPD346	Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat	""	2024	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2404	""	Jumlah PSKS yang responsif dalam penanganan masalah sosial [7157]	SPD347	Persentase PSKS yang responsif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	""	2024	Dinas Sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2405	""	Jumlah PSKS [5463]	SPD347	Persentase PSKS yang responsif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	""	2024	Dinas Sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2406	""	Nilai SAKIP PD [7040]	SPD727	Nilai SAKIP Dinas Sosial	""	2024	Dinas Sosial	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
2407	""	jumlah Keluarga Miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial [9447]	PKT555	Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	""	2024	Dinas Sosial	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2408	""	Jumlah Keluarga Miskin seluruhnya [11646]	PKT555	Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	""	2024	Dinas Sosial	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2409	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165]	PKT615	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Sosial	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
2410	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163]	PKT615	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Sosial	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
2411	""	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164]	PKT615	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2024	Dinas Sosial	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
2412	""	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi [7155]	PKT900	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	""	2024	Dinas Sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2413	""	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang seharusnya dibina dan berpartisipasi [7156]	PKT900	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	""	2024	Dinas Sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2414	""	Jumlah jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial [7153]	PKT901	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	""	2024	Dinas Sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2415	""	Jumlah jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan [7154]	PKT901	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	""	2024	Dinas Sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2416	""	Lansia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9448]	PKT1417	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	""	2024	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2417	""	Lansia Terlantar yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9449]	PKT1417	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	""	2024	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2418	""	Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial (Kalijudan dan KANRI) [11642]	PKT1418	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	""	2024	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2419	""	Anak Terlantar yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial (Kalijudan dan KANRI) [11641]	PKT1418	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	""	2024	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2420	""	Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9455]	PKT1419	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	""	2024	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2421	""	Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9456]	PKT1419	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	""	2024	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2422	""	Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9453]	PKT1420	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	""	2024	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2423	""	Penyandang Disabilitas yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9454]	PKT1420	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	""	2024	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2424	""	Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik [7147]	PKT1520	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	""	2024	Dinas Sosial	Taman Makam Pahlawan [417]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2425	""	Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola [7148]	PKT1520	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	""	2024	Dinas Sosial	Taman Makam Pahlawan [417]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2426	""	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran [9815]	K730	Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	""	2024	Dinas Sosial	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2427	""	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran [9814]	K735	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	""	2024	Dinas Sosial	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2428	""	Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR [6665]	K1143	Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR	""	2024	Dinas Sosial	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2429	""	Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial [6646]	K1144	Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	""	2024	Dinas Sosial	Koordinasi dan Monitoring Intervensi Sosial [607]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2430	""	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050]	K1219	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Sosial	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2431	""	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051]	K1219	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Sosial	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2432	""	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052]	K1219	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Sosial	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2433	""	Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan [6506]	K1876	Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	""	2024	Dinas Sosial	Taman Makam Pahlawan [417]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2434	""	Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS [6556]	K1888	Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS	""	2024	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2435	""	Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan [6662]	K1890	Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan	""	2024	Dinas Sosial	Pemberian bantuan ambulance gratis [419]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2436	""	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak (KANRI dan Kalijudan) [11643]	K2038	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak	""	2024	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2437	""	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia [6582]	K2040	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia	""	2024	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2438	""	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas [6583]	K2041	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas	""	2024	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2439	""	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial [6580]	K2057	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	""	2024	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2440	""	Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina [6525]	K2058	Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina	""	2024	Dinas Sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2441	""	Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan [6915]	K2185	Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan	""	2024	Dinas Sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2442	""	Jumlah keluarga MBR yang mendapatkan intervensi [11486]	SK4931	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Sosial	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2443	""	Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan reunifikasi [6930]	SK4932	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2444	""	Jumlah tuna sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial [7027]	SK4933	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2445	""	Jumlah fasilitasi layanan kedaruratan [6462]	SK4934	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Sosial	Pemberian bantuan ambulance gratis [419]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2446	""	Jumlah jenis PSKS kelembagaan dan lembaga kepahlawanan yang dibina [6524]	SK4935	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2447	""	Jumlah keluarga penerima bantuan sosial kesejahteraan keluarga (Bansos) [11644]	SK4936	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Sosial	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2448	""	jumlah seluruh rekomendasi yang seharusnya dipenuhi [9191]	PKT692	Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	""	2024	Inspektorat	Pengawasan [426]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
2449	""	Jumlah Lanjut Usia yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial [6631]	SK4937	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2450	""	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [10645]	SK4938	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Sosial	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
2451	""	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan [10757]	SK4939	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	""	2024	Dinas Sosial	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
2452	""	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [10633]	SK4940	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	""	2024	Dinas Sosial	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2453	""	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara [7017]	SK4941	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Sosial	Taman Makam Pahlawan [417]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2454	""	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata [11553]	SK4942	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	""	2024	Dinas Sosial	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2455	""	Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS perorangan [6916]	SK4943	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2456	""	Jumlah Anak yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial [6350]	SK5843	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2457	""	Jumlah Penyandang Disabilitas yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial [6862]	SK5844	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2458	""	Jumlah Penerima Bantuan Pengembangan Ekonomi [11488]	SK6850	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Sosial	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2459	""	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota [11552]	SK6888	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	""	2024	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2460	""	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik [7089]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Indeks Kebinamargaan [673]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2461	""	Total panjang jalan [9517]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Indeks Kebinamargaan [673]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2462	""	Jumlah link (jaringan jalan) [5395]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2463	""	Jumlah node (simpul / persimpangan) [5396]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2464	""	Panjang prasarana pejalan kaki yang dibangun [5427]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Trotoar (Pedestrian) SIGIS [316]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2465	""	Panjang saluran primer dan sekunder yang berfungsi dengan baik [7094]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2466	""	Total Panjang saluran primer dan sekunder [7095]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2467	""	Jumlah rumah pompa yang dioperasikan tahun t [7091]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Rumah pompa [185]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2468	""	total rumah pompa di Kota Surabaya t [7090]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Rumah pompa [185]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2469	""	Penurunan Luas Genangan [9565]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Penurunan Luas Genangan [649]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2470	""	Total Pengurangan Genangan 5 Tahun [9566]	TKT24	Indeks Infrastruktur Kota	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Penurunan Luas Genangan [649]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2471	""	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik [7089]	SKT233	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Indeks Kebinamargaan [673]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2472	""	Total panjang jalan [9517]	SKT233	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Indeks Kebinamargaan [673]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2473	""	Jumlah link (jaringan jalan) [5395]	SKT233	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2474	""	Jumlah node (simpul / persimpangan) [5396]	SKT233	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2475	""	Panjang prasarana pejalan kaki yang dibangun [5427]	SKT233	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Trotoar (Pedestrian) SIGIS [316]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2476	""	Panjang saluran primer dan sekunder yang berfungsi dengan baik [7094]	SKT233	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2477	""	Total Panjang saluran primer dan sekunder [7095]	SKT233	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2478	""	Jumlah rumah pompa yang dioperasikan tahun t [7091]	SKT233	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Rumah pompa [185]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2479	""	total rumah pompa di Kota Surabaya t [7090]	SKT233	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Rumah pompa [185]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2480	""	Penurunan Luas Genangan [9565]	SKT233	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Penurunan Luas Genangan [649]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2481	""	Total Pengurangan Genangan 5 Tahun [9566]	SKT233	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Penurunan Luas Genangan [649]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2482	""	Jumlah link (jaringan jalan) [5395]	SPD32	Tingkat konektivitas jalan terbangun	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2483	""	Jumlah node (simpul / persimpangan) [5396]	SPD32	Tingkat konektivitas jalan terbangun	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2484	""	Panjang saluran primer dan sekunder yang berfungsi dengan baik [7094]	SPD34	Persentase sarana dan prasarana drainase berfungsi dengan baik dan siap operasional	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2485	""	Total Panjang saluran primer dan sekunder [7095]	SPD34	Persentase sarana dan prasarana drainase berfungsi dengan baik dan siap operasional	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2486	""	realisasi rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu [9830]	SPD36	Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2487	""	target rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu [9831]	SPD36	Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2488	""	realisasi rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain [9832]	SPD36	Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2489	""	target rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain [9833]	SPD36	Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2490	""	Panjang jalan yang diperbaki [9840]	SPD142	Persentase panjang jalan kota yang diperbaiki	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jalan Kota Surabaya [181]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2491	""	Total panjang jalan [9517]	SPD142	Persentase panjang jalan kota yang diperbaiki	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Indeks Kebinamargaan [673]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2492	""	Nilai SAKIP PD [7040]	SPD604	Nilai SAKIP Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
2493	""	Luas Jalan yang diperbaiki [7088]	PKT26	Luas jalan yang diperbaiki	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jalan Kota Surabaya [181]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2494	""	Panjang jalan yang dibangun [5426]	PKT27	Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jalan Kota Surabaya [181]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2495	""	Jumlah lokasi sarana dan prasarana drainase yang dibangun (program) [9760]	PKT28	Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2496	""	Jumlah lokasi prasarana drainase yang direhabilitasi (program) [9761]	PKT28	Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2497	""	Jumlah lokasi pengerukan saluran (program) [9762]	PKT28	Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2498	""	Jumlah lokasi drainase lingkungan yang dibangun (program) [9763]	PKT28	Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2499	""	Jumlah target sarana dan prasarana drainase yang dibangun [9764]	PKT28	Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
2500	""	Jumlah target prasarana drainase yang direhabilitasi [9765]	PKT28	Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	""	2024	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]