_id	data_penyusun	kode_indikator	nama_indikator	metode_pengumpulan	thn_terakhir_tersedia	pd_pengampu	nama_data_induk	nama_urusan
1	Nilai SAKIP Kota Surabaya dari hasil evaluasi KemenPAN dan RB	SKT199	Nilai SAKIP	""	2023	Sekretariat Daerah	Master Data Angka [998]	PERENCANAAN [5.01]
2	Nilai indeks SPBE	SKT224	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai Indeks SPBE [647]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
3	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	SKT233	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Indeks Kebinamargaan [673]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
4	Total panjang jalan	SKT233	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Indeks Kebinamargaan [673]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
5	Jumlah link (jaringan jalan)	SKT233	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
6	Jumlah node (simpul / persimpangan)	SKT233	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
7	Panjang prasarana pejalan kaki yang dibangun	SKT233	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Trotoar (Pedestrian) SIGIS [316]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
8	Panjang prasarana pejalan kaki yang dibangun	SKT233	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Trotoar (Pedestrian) SIGIS [316]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
9	Panjang saluran primer dan sekunder yang berfungsi dengan baik	SKT233	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
10	Total Panjang saluran primer dan sekunder	SKT233	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
11	Jumlah rumah pompa yang dioperasikan tahun t	SKT233	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Rumah pompa [185]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
12	total rumah pompa di Kota Surabaya t	SKT233	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Rumah pompa [185]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
13	Penurunan Luas Genangan	SKT233	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Penurunan Luas Genangan [649]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
14	Penurunan Luas Genangan	SKT233	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Penurunan Luas Genangan [649]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
15	Total Pengurangan Genangan 5 Tahun	SKT233	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Penurunan Luas Genangan [649]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
16	Persentase pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik fungsi dari sistem proteksi kebakaran	SKT236	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
17	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	SKT236	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
18	Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	SKT236	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
19	Persentase pelaksanaan tugas operasional dengan SDM secara baik	SKT236	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
20	Persentase sarana prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik	SKT236	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
21	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk dan Aktif	SKT236	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
22	Persentase Pelatihan Pencegahan dan pengurangan resiko bencana	SKT236	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
23	Persentase Sarana Penanggulangan Bencana yang diadakan	SKT236	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
24	Persentase Penanggulangan kejadian bencana	SKT236	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
25	Persentase Penanganan Korban Bencana	SKT236	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
26	Harapan Lama Sekolah (HLS)	SKT238	Indeks Pendidikan	""	2023	Dinas Pendidikan	Master Data Angka [998]	PERENCANAAN [5.01]
27	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	SKT238	Indeks Pendidikan	""	2023	Dinas Pendidikan	Master Data Angka [998]	PERENCANAAN [5.01]
28	Rata-rata load factor Suroboyo Bus	SKT253	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	""	2023	Dinas Perhubungan	Angkutan Umum Kota Surabaya [451]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
29	Rata-rata load factor Bus Pelajar	SKT253	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	""	2023	Dinas Perhubungan	Angkutan Umum Kota Surabaya [451]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
30	Rata-rata load factor Angkutan Trunk	SKT253	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	""	2023	Dinas Perhubungan	Angkutan Umum Kota Surabaya [451]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
31	Rata-rata load factor Angkutan Feeder	SKT253	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	""	2023	Dinas Perhubungan	Angkutan Umum Kota Surabaya [451]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
32	Jumlah jalan kewenangan kota tertentu yang memiliki V/C ratio <= 0.90	SKT253	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	""	2023	Dinas Perhubungan	Kecepatan rata-rata kendaraan [128]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
33	Jumlah jalan kewenangan kota tertentu	SKT253	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	""	2023	Dinas Perhubungan	Kecepatan rata-rata kendaraan [128]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
34	Jumlah jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi	SKT253	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	""	2023	Dinas Perhubungan	Transportasi Multimoda [511]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
35	Jumlah Target jaringan transportasi Multimoda yang ditentukan	SKT253	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	""	2023	Dinas Perhubungan	Transportasi Multimoda [511]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
36	Angka Harapan Hidup (AHH)	SKT303	Angka Harapan Hidup	""	2023	RSUD Bhakti Dharma Husada	Master Data Angka [998]	PERENCANAAN [5.01]
37	Angka Harapan Hidup (AHH)	SKT305	Angka Harapan Hidup	""	2023	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Master Data Angka [998]	PERENCANAAN [5.01]
38	Angka Harapan Hidup (AHH)	SKT425	Angka Harapan Hidup	""	2023	Dinas Kesehatan	Master Data Angka [998]	PERENCANAAN [5.01]
39	Jumlah peserta yang paham materi lingkungan hidup	SKT432	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
40	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang diusulkan pd tahun t	SKT432	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup [582]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
41	Jumlah lingkungan yang dibina	SKT432	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Pembinaan Kader Lingkungan [583]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
42	Jumlah rumah sehat	SKT432	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
43	Jumlah rumah	SKT432	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
44	Jumlah PMKS	SKT456	Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk	""	2023	Dinas Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
45	Jumlah penduduk	SKT456	Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk	""	2023	Dinas Sosial	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
46	Indeks Kedalaman Kemiskinan	SKT484	Indeks Kedalaman Kemiskinan	""	2023	Dinas Sosial	Master Data Angka [998]	PERENCANAAN [5.01]
47	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	SKT491	Persentase tenaga kerja yang terserap	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
48	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	SKT491	Persentase tenaga kerja yang terserap	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
49	Opini BPK	SKT524	Opini BPK	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Master Data Angka [998]	PERENCANAAN [5.01]
50	Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	SKT540	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Realisasi Investasi [758]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
51	Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	SKT540	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Realisasi Investasi [758]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
52	Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	SKT540	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Realisasi Investasi [758]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
53	Nilai IPG (Indeks Pembangunan Gender)	SKT640	Indeks Pembangunan Gender	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Master Data Angka [998]	PERENCANAAN [5.01]
54	Indeks Kepedulian Sosial	SKT646	Indeks Kepedulian Sosial	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Survei Kepedulian Sosial [652]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
55	Persentase pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik fungsi dari sistem proteksi kebakaran	SKT717	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
56	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	SKT717	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
57	Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	SKT717	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
58	Persentase pelaksanaan tugas operasional dengan SDM secara baik	SKT717	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
59	Persentase sarana prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik	SKT717	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
60	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk dan Aktif	SKT717	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
61	Persentase Pelatihan Pencegahan dan pengurangan resiko bencana	SKT717	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
62	Persentase Sarana Penanggulangan Bencana yang diadakan	SKT717	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
63	Persentase Penanggulangan kejadian bencana	SKT717	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
64	Persentase Penanganan Korban Bencana	SKT717	Indeks Penanggulangan Bencana	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
65	Skor Pola Pangan Harapan	SKT721	Skor Pola Pangan Harapan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pola Pangan Harapan [233]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
66	Nilai PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	SKT749	Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	PDRB Kota Surabaya [344]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]
67	Nilai PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	SKT749	Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	PDRB Kota Surabaya [344]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]
68	Nilai PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	SKT749	Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	PDRB Kota Surabaya [344]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]
69	Indeks Budaya Lokal	SKT750	Indeks Budaya Lokal	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Master Data Angka [998]	PERENCANAAN [5.01]
70	Nilai PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	SKT752	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	PDRB Kota Surabaya [344]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]
71	Nilai PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	SKT752	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	PDRB Kota Surabaya [344]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]
72	Nilai PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	SKT752	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	PDRB Kota Surabaya [344]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]
73	Total arus barang tanjung perak	SKT754	Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Arus Barang Tanjung Perak [566]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]
74	Total arus barang tanjung perak	SKT754	Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Arus Barang Tanjung Perak [566]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]
75	Total arus barang tanjung perak	SKT754	Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Arus Barang Tanjung Perak [566]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]
76	Jumlah Luas Ruang Terbuka Hijau	SKT798	Indeks Kualitas Lahan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan [656]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
77	Luas Wilayah Kota Surabaya	SKT798	Indeks Kualitas Lahan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan [656]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
78	Status mutu air memenuhi	SKT799	Indeks Kualitas Air	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
79	Status mutu air memenuhi	SKT799	Indeks Kualitas Air	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
80	Status mutu air tercemar berat	SKT799	Indeks Kualitas Air	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
81	Status mutu air tercemar sedang	SKT799	Indeks Kualitas Air	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
82	Status mutu air tercemar ringan	SKT799	Indeks Kualitas Air	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
83	Status mutu air tercemar berat	SKT799	Indeks Kualitas Air	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
84	Status mutu air memenuhi	SKT799	Indeks Kualitas Air	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
85	Status mutu air tercemar berat	SKT799	Indeks Kualitas Air	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
86	Status mutu air tercemar sedang	SKT799	Indeks Kualitas Air	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
87	Status mutu air tercemar ringan	SKT799	Indeks Kualitas Air	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
88	Status mutu air tercemar sedang	SKT799	Indeks Kualitas Air	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
89	Status mutu air memenuhi	SKT799	Indeks Kualitas Air	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
90	Status mutu air tercemar berat	SKT799	Indeks Kualitas Air	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
91	Status mutu air tercemar sedang	SKT799	Indeks Kualitas Air	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
92	Status mutu air tercemar ringan	SKT799	Indeks Kualitas Air	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
93	Status mutu air tercemar ringan	SKT799	Indeks Kualitas Air	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
94	Status mutu air memenuhi	SKT799	Indeks Kualitas Air	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
95	Status mutu air tercemar berat	SKT799	Indeks Kualitas Air	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
96	Status mutu air tercemar sedang	SKT799	Indeks Kualitas Air	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
97	Status mutu air tercemar ringan	SKT799	Indeks Kualitas Air	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
98	Nilai IEU	SKT800	Indeks Kualitas Udara	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Udara Ambien dalam Baku Mutu [598]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
99	Jumlah penduduk	SKT801	Indeks Persampahan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
100	Laju Timbulan Sampah	SKT801	Indeks Persampahan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
101	Jumlah penduduk	SKT801	Indeks Persampahan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
102	Laju Timbulan Sampah	SKT801	Indeks Persampahan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
103	Reduksi TPS 3R	SKT801	Indeks Persampahan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
104	Reduksi Berbasis Masyarakat	SKT801	Indeks Persampahan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
105	Reduksi Termal Treatment	SKT801	Indeks Persampahan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
106	Reduksi Lain-lain	SKT801	Indeks Persampahan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
107	Jumlah penduduk	SKT801	Indeks Persampahan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
108	Laju Timbulan Sampah	SKT801	Indeks Persampahan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
109	Tingkat Pelayanan Sampah	SKT801	Indeks Persampahan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
110	Lahan Urug Terkendali	SKT801	Indeks Persampahan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
111	IPL TPA	SKT801	Indeks Persampahan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
112	Buffer TPA	SKT801	Indeks Persampahan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
113	GRK	SKT801	Indeks Persampahan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Persampahan [655]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
114	Jumlah volume usaha koperasi	SKT855	Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koperasi [132]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
115	Jumlah volume usaha koperasi	SKT855	Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koperasi [132]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
116	Jumlah volume usaha koperasi	SKT855	Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koperasi [132]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
117	Total omzet usaha mikro binaan	SKT855	Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Mikro [136]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
118	Total omzet usaha mikro binaan	SKT855	Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Mikro [136]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
119	Total omzet usaha mikro binaan	SKT855	Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Mikro [136]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
120	Jumlah aparatur yang nilai kinerjanya minimal Baik	TPD549	Indeks Kualitas Pegawai	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
121	Jumlah pegawai aktif	TPD549	Indeks Kualitas Pegawai	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
122	Jumlah aparatur yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin	TPD549	Indeks Kualitas Pegawai	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
123	Jumlah pegawai aktif	TPD549	Indeks Kualitas Pegawai	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
124	Jumlah pegawai aktif yang telah mengikuti asesmen sd tahun (t)	TPD549	Indeks Kualitas Pegawai	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
125	Jumlah pegawai aktif	TPD549	Indeks Kualitas Pegawai	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
126	jumlah pegawai aktif yang penempatannya sesuai ABK	TPD549	Indeks Kualitas Pegawai	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
127	Jumlah pegawai aktif	TPD549	Indeks Kualitas Pegawai	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
128	jumlah pegawai aktif yg telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya	TPD549	Indeks Kualitas Pegawai	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
129	Jumlah pegawai aktif	TPD549	Indeks Kualitas Pegawai	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
130	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	TPD553	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hasil Survey Bidang Perpustakaan dan Kearsipan [628]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
131	Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	TPD555	Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tertib Sistem Tata Kearsipan [30]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
132	Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD)	TPD555	Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
133	Jumlah BUMD yang diawasi	TPD555	Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) [78]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
134	Indeks Bangga Kencana	TPD636	Indeks Bangga Kencana	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
135	Nilai Indeks Inovasi Daerah	TPD637	Nilai Indeks Inovasi Daerah	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Master Data Angka [998]	PERENCANAAN [5.01]
136	Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP	TPD655	Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Master Data Angka [998]	PERENCANAAN [5.01]
137	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD657	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Bubutan	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
138	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD658	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Bulak	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
139	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD659	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Genteng	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
140	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD660	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Jambangan	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
141	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD661	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Lakarsantri	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
142	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD664	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Tegalsari	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
143	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD665	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
144	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD666	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Sambikerep	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
145	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD667	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Sawahan	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
146	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD668	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Wonocolo	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
147	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD669	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Wonokromo	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
148	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD670	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Gayungan	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
149	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD671	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Karangpilang	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
150	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD672	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
151	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD674	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Semampir	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
152	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD675	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Asemrowo	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
153	Nilai kepuasan masyarakat unit layanan admindukcapil	TPD683	Nilai Kepuasan Masyarakat pada Layanan Administrasi Kependudukan	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
154	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD684	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Gunung Anyar	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
155	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD685	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Sukolilo	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
156	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD686	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Tandes	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
157	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD692	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Wiyung	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
158	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD693	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Tambaksari	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
159	Jumlah unit Rusunawa yang dibangun/rehab	TPD694	Indeks Keciptakaryaan	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan rumah layak huni [620]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
160	Jumlah unit Rusunawa yang dibangun/rehab	TPD694	Indeks Keciptakaryaan	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan rumah layak huni [620]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
161	Target unit Rusunawa yang dibangun/rehab	TPD694	Indeks Keciptakaryaan	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan rumah layak huni [620]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
162	Jumlah Rumah tidak layak huni yang dibangun/rehab	TPD694	Indeks Keciptakaryaan	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan rumah layak huni [620]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
163	Jumlah Rumah tidak layak huni yang dibangun/rehab	TPD694	Indeks Keciptakaryaan	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan rumah layak huni [620]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
164	Target Rumah tidak layak huni yang dibangun/rehab	TPD694	Indeks Keciptakaryaan	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan rumah layak huni [620]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
165	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah	TPD694	Indeks Keciptakaryaan	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Bangunan Gedung Daerah [612]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
166	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah	TPD694	Indeks Keciptakaryaan	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Bangunan Gedung Daerah [612]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
167	Jumlah penyerahan PSU secara administrasi dan fisik yang selesai ditangani	TPD694	Indeks Keciptakaryaan	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
168	Jumlah penyerahan PSU secara administrasi dan fisik yang selesai ditangani	TPD694	Indeks Keciptakaryaan	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
169	jumlah perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan PSU yang telah ditetapkan	TPD694	Indeks Keciptakaryaan	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rencana Penyerahan PSU [629]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
170	Realisasi Dokumen Rencana Tata Ruang	TPD695	Indeks Penataan Ruang	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
171	Target Dokumen Rencana Tata Ruang	TPD695	Indeks Penataan Ruang	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
172	Realisasi Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang	TPD695	Indeks Penataan Ruang	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
173	Target Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang	TPD695	Indeks Penataan Ruang	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
174	Realisasi Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	TPD695	Indeks Penataan Ruang	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
175	Target Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	TPD695	Indeks Penataan Ruang	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
176	Jumlah bangunan ber IMB sampai dengan tahun t	TPD695	Indeks Penataan Ruang	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Data Bangunan yang memiliki izin [641]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
177	Jumlah keseluruhan bangunan yang telah ditetapkan	TPD695	Indeks Penataan Ruang	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Data Bangunan yang memiliki izin [641]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
178	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD697	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Gubeng	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
179	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD698	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Benowo	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
180	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD700	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Pakal	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
181	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD701	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
182	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat bidang perizinan	TPD702	Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Master Data Angka [998]	PERENCANAAN [5.01]
183	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD703	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
184	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD706	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Kenjeran	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
185	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD709	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Krembangan	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
186	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD711	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Mulyorejo	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
187	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD713	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Rungkut	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
188	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD714	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	""	2023	Kec. Simokerto	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
189	Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	TPD726	Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Potensi Kejadian Anarkis [197]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
190	Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang anarkis	TPD726	Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Potensi Kejadian Anarkis [197]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
191	Pelanggaran perda yang diselesaikan	TPD727	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	""	2023	Satuan Polisi Pamong Praja	Penegakan Pelanggaran Perda [452]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
192	Pelanggaran Perda yang ditangani	TPD727	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	""	2023	Satuan Polisi Pamong Praja	Penegakan Pelanggaran Perda [452]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
193	Jumlah pelaku usaha industri yang patuh	TPD741	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan usaha	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Data Pelaku Usaha Industri [573]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
194	Jumlah pelaku usaha industri	TPD741	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan usaha	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Data Pelaku Usaha Industri [573]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
195	Capaian persentase terkait keolahragaan	TPD755	Indeks daya saing keolahragaan dan kepemudaan	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Indeks Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan [512]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
196	Capaian persentase terkait kepemudaan	TPD755	Indeks daya saing keolahragaan dan kepemudaan	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Indeks Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan [512]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
197	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD773	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	""	2023	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
198	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD774	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	""	2023	RSUD Bhakti Dharma Husada	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
199	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	TPD775	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	""	2023	Dinas Kesehatan	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
200	Realisasi pendapatan daerah yang dihitung	TPD779	Persentase kontribusi Pendapatan terhadap APBD	""	2023	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63]	KEUANGAN [5.02]
201	Realisasi APBD	TPD779	Persentase kontribusi Pendapatan terhadap APBD	""	2023	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63]	KEUANGAN [5.02]
202	Luas tanah yang dibebaskan	TPD781	Indeks Pertanahan	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan tanah/lahan [646]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
203	Luas tanah yang dibebaskan	TPD781	Indeks Pertanahan	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan tanah/lahan [646]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
204	Luas tanah rencana	TPD781	Indeks Pertanahan	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan tanah/lahan [646]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
205	Total hasil produksi perikanan budidaya	TPD865	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembudidaya Kelautan dan Perikanan [32]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
206	Total hasil produksi perikanan tangkap	TPD865	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nelayan perikanan tangkap [31]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
207	Total hasil produksi perikanan budidaya	TPD865	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembudidaya Kelautan dan Perikanan [32]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
208	Total hasil produksi perikanan tangkap	TPD865	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nelayan perikanan tangkap [31]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
209	Total hasil produksi perikanan budidaya	TPD865	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembudidaya Kelautan dan Perikanan [32]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
210	Total hasil produksi perikanan tangkap	TPD865	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nelayan perikanan tangkap [31]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
211	Total produksi sektor pertanian	TPD866	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Produktivitas Bidang Pertanian [45]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
212	Total produksi pertanian khusus tahun 2016 hingga 2020	TPD866	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Produktivitas Bidang Pertanian [45]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
213	Total produksi pertanian khusus tahun 2016 hingga 2020	TPD866	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Produktivitas Bidang Pertanian [45]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
214	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang dilaksanakan	TPD867	Persentase pelaksanaan fungsi DPRD	""	2023	Sekretariat DPRD	Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]	SEKRETARIAT DPRD [4.02]
215	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang direncanakan	TPD867	Persentase pelaksanaan fungsi DPRD	""	2023	Sekretariat DPRD	Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]	SEKRETARIAT DPRD [4.02]
216	Jumlah Laporan Hasil Laporan Pengawasan internal yang diselesaikan	TPD872	Indeks kualitas pengawasan	""	2023	Inspektorat	Pengawasan [426]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
217	Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan	TPD872	Indeks kualitas pengawasan	""	2023	Inspektorat	Pengawasan [426]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
218	Jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	TPD872	Indeks kualitas pengawasan	""	2023	Inspektorat	Pengawasan [426]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
219	Total jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	TPD872	Indeks kualitas pengawasan	""	2023	Inspektorat	Pengawasan [426]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
220	Jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti oleh PD	TPD872	Indeks kualitas pengawasan	""	2023	Inspektorat	Pengawasan [426]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
221	Total jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang diberikan kepada PD	TPD872	Indeks kualitas pengawasan	""	2023	Inspektorat	Pengawasan [426]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
222	Jumlah PD yang dilakukan pendampingan tidak mengalami kasus berulang	TPD872	Indeks kualitas pengawasan	""	2023	Inspektorat	Pendampingan [427]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
223	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan RSUD	TPD872	Indeks kualitas pengawasan	""	2023	Inspektorat	Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
224	Rata-rata nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	TPD872	Indeks kualitas pengawasan	""	2023	Inspektorat	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
225	Jumlah link (jaringan jalan)	SPD32	Tingkat konektivitas jalan terbangun	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
226	Jumlah node (simpul / persimpangan)	SPD32	Tingkat konektivitas jalan terbangun	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
227	Panjang saluran primer dan sekunder yang berfungsi dengan baik	SPD34	Persentase sarana dan prasarana drainase berfungsi dengan baik dan siap operasional	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
228	Total Panjang saluran primer dan sekunder	SPD34	Persentase sarana dan prasarana drainase berfungsi dengan baik dan siap operasional	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
229	realisasi rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	SPD36	Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
230	target rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	SPD36	Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
231	realisasi rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	SPD36	Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
232	target rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	SPD36	Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
233	Jumlah usaha yang memenuhi syarat ketaatan terhadap kondisi baku mutu air dalam pengelolaan lingkungan	SPD43	Persentase tingkat pemenuhan ketaatan pelaku kegiatan usaha terhadap kondisi baku mutu air dalam pengelolaan lingkungan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Ketaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan [114]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
234	Jumlah berkas yang diselesaikan	SPD44	Persentase pelayanan persetujuan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Pelayanan Perizinan Lingkungan [593]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
235	jumlah berkas yang masuk	SPD44	Persentase pelayanan persetujuan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Pelayanan Perizinan Lingkungan [593]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
236	Jumlah rumah layak huni yang dibangun/direhabilitasi	SPD50	Persentase tercapainya penyediaan rumah layak huni	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan rumah layak huni [620]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
237	Jumlah rumah layak huni yang dibangun/direhabilitasi	SPD50	Persentase tercapainya penyediaan rumah layak huni	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan rumah layak huni [620]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
238	Kebutuhan rumah layak huni yang telah ditetapkan	SPD50	Persentase tercapainya penyediaan rumah layak huni	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan rumah layak huni [620]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
239	Realisasi Dokumen Rencana Tata Ruang	SPD54	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
240	Target Dokumen Rencana Tata Ruang	SPD54	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
241	Realisasi Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang	SPD54	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
242	Target Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang	SPD54	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
243	Realisasi Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	SPD54	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
244	Target Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	SPD54	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
245	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD55	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Simokerto	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
246	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah	SPD58	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Bangunan Gedung Daerah [612]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
247	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah	SPD58	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Bangunan Gedung Daerah [612]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
248	Rencana ketersediaan sarana dan prasaranan bangunan gedung milik pemerintah	SPD58	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rencana Pembangunan Gedung Baru [668]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
249	Rencana ketersediaan sarana dan prasaranan bangunan gedung milik pemerintah	SPD58	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rencana Pembangunan Gedung Baru [668]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
250	Jumlah peserta yang kesadaran lingkungan hidupnya meningkat	SPD62	Persentase masyarakat yang kesadaran akan upaya pelestarian lingkungan hidupnya meningkat	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
251	Jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti pemberian materi lingkungan hidup	SPD62	Persentase masyarakat yang kesadaran akan upaya pelestarian lingkungan hidupnya meningkat	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
252	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk dan Aktif	SPD64	Penanganan Bencana yang Terintegrasi	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
253	Persentase Pelatihan Pencegahan dan pengurangan resiko bencana	SPD64	Penanganan Bencana yang Terintegrasi	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
254	Persentase Sarana Penanggulangan Bencana yang diadakan	SPD64	Penanganan Bencana yang Terintegrasi	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
255	Persentase Penanggulangan kejadian bencana	SPD64	Penanganan Bencana yang Terintegrasi	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
256	Persentase Penanganan Korban Bencana	SPD64	Penanganan Bencana yang Terintegrasi	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
257	Persentase pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik fungsi dari sistem proteksi kebakaran	SPD65	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
258	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	SPD65	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
259	Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	SPD65	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
260	Persentase pelaksanaan tugas operasional dengan SDM secara baik	SPD65	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
261	Persentase sarana prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik	SPD65	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Penanggulangan Bencana [662]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
262	Nilai SAKIP PD	SPD66	Nilai SAKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
263	Rata-rata load factor Angkutan Trunk	SPD91	Rata-rata Load Factor Angkutan Trunk dan Feeder	""	2023	Dinas Perhubungan	Angkutan Umum Kota Surabaya [451]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
264	Rata-rata load factor Angkutan Feeder	SPD91	Rata-rata Load Factor Angkutan Trunk dan Feeder	""	2023	Dinas Perhubungan	Angkutan Umum Kota Surabaya [451]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
265	Jumlah indikator program Sekretariat Daerah yang memiliki capaian lebih dari atau sama dengan 85%	SPD92	Presentase keberhasilan penyelenggaraan program lingkup sekretariat daerah	""	2023	Sekretariat Daerah	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407]	PERENCANAAN [5.01]
266	Jumlah indikator program Sekretariat Daerah	SPD92	Presentase keberhasilan penyelenggaraan program lingkup sekretariat daerah	""	2023	Sekretariat Daerah	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407]	PERENCANAAN [5.01]
267	Nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	SPD98	Indeks Pemberdayaan Gender	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Master Data Angka [998]	PERENCANAAN [5.01]
268	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD99	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Krembangan	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
269	Nilai SAKIP PD	SPD115	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	""	2023	Dinas Perhubungan	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
270	Nilai SAKIP PD	SPD119	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
271	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada pasar kerja formal	SPD132	Persentase tenaga kerja yang terserap pada Pasar Kerja Formal	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
272	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	SPD132	Persentase tenaga kerja yang terserap pada Pasar Kerja Formal	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
273	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD139	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Semampir	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
274	Panjang jalan yang diperbaki	SPD142	Persentase panjang jalan kota yang diperbaiki	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jalan Kota Surabaya [181]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
275	Total panjang jalan	SPD142	Persentase panjang jalan kota yang diperbaiki	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Indeks Kebinamargaan [673]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
276	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD154	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
277	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD161	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Sukolilo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
278	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD171	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
279	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD172	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
280	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD176	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Karangpilang	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
281	Jumlah siswa PAUD	SPD180	APK PAUD	""	2023	Dinas Pendidikan	Siswa PAUD [149]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
282	Jumlah penduduk usia 4-6 tahun	SPD180	APK PAUD	""	2023	Dinas Pendidikan	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
283	Jumlah siswa SD/MI	SPD182	APK SD/MI	""	2023	Dinas Pendidikan	Siswa Sekolah Dasar atau setara [151]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
284	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	SPD182	APK SD/MI	""	2023	Dinas Pendidikan	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
285	Jumlah siswa SMP/MTs	SPD185	APK SMP/MTs	""	2023	Dinas Pendidikan	Siswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
286	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	SPD185	APK SMP/MTs	""	2023	Dinas Pendidikan	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
287	Jumlah PAUD (TK) yang terakreditasi	SPD193	Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi	""	2023	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
288	Jumlah SD/MI yang terakreditasi	SPD193	Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi	""	2023	Dinas Pendidikan	Sekolah Dasar/setara [141]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
289	Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi	SPD193	Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi	""	2023	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama/setara [142]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
290	Jumlah PAUD (TK)	SPD193	Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi	""	2023	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
291	Jumlah SD	SPD193	Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi	""	2023	Dinas Pendidikan	Sekolah Dasar/setara [141]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
292	Jumlah MI	SPD193	Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi	""	2023	Dinas Pendidikan	Sekolah Dasar/setara [141]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
293	Jumlah SMP	SPD193	Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi	""	2023	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama/setara [142]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
294	Jumlah MTs	SPD193	Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi	""	2023	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama/setara [142]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
295	Jumlah guru dan kepala sekolah yang memenuhi syarat sertifikasi	SPD196	Persentase guru memenuhi syarat sertifikasi	""	2023	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
296	Jumlah guru (non GTT) dan kepala sekolah yang belum bersertifikasi	SPD196	Persentase guru memenuhi syarat sertifikasi	""	2023	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
297	Jumlah pegawai aktif yang dapat ditingkatkan kualitasnya	SPD216	Persentase pegawai yang dapat ditingkatkan kualitasnya	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
298	Jumlah pegawai aktif	SPD216	Persentase pegawai yang dapat ditingkatkan kualitasnya	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
299	Nilai SAKIP PD	SPD218	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
300	Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai sosial, kemanusiaan, keagamaan	SPD225	Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai sosial, kemanusiaan, keagamaan	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Survei Kepedulian Sosial [652]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
301	Jumlah jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi	SPD243	Konektivitas jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi	""	2023	Dinas Perhubungan	Transportasi Multimoda [511]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
302	Jumlah Target jaringan transportasi Multimoda yang ditentukan	SPD243	Konektivitas jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi	""	2023	Dinas Perhubungan	Transportasi Multimoda [511]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
303	Jumlah perusahaan yang memiliki syarat kerja layak	SPD245	Persentase perusahaan yang memiliki Syarat Kerja Layak	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Perusahaan di Kota Surabaya [221]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
304	Jumlah perusahaan	SPD245	Persentase perusahaan yang memiliki Syarat Kerja Layak	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Perusahaan di Kota Surabaya [221]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
305	Jumlah perusahaan dengan kondisi hubungan industrial yang harmonis (tidak memiliki kasus mogok kerja)	SPD246	Persentase perusahaan dengan kondisi hubungan industrial yang harmonis	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Perusahaan di Kota Surabaya [221]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
306	Jumlah perusahaan	SPD246	Persentase perusahaan dengan kondisi hubungan industrial yang harmonis	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Perusahaan di Kota Surabaya [221]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
307	Nilai SAKIP PD	SPD254	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
308	Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	SPD268	Nilai Investasi Daerah	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Realisasi Investasi [758]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
309	Nilai SAKIP PD	SPD281	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
310	Realisasi pendapatan daerah yang dihitung	SPD287	Persentase capaian realisasi pendapatan daerah	""	2023	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63]	KEUANGAN [5.02]
311	Target pendapatan daerah	SPD287	Persentase capaian realisasi pendapatan daerah	""	2023	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63]	KEUANGAN [5.02]
312	Jumlah Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	SPD289	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
313	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	SPD289	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
314	Jumlah dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	SPD289	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
315	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	SPD289	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
316	Hasil Penilaian Akreditasi RSUD dr. Mohamad Soewandhie	SPD304	Hasil Penilaian Akreditasi RSUD dr. Mohamad Soewandhie	""	2023	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Rumah Sakit Kota Surabaya [157]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
317	jumlah lokasi yang bebas pelanggaran perda dan perkada	SPD324	Persentase lokasi yang bebas pelanggaran Perda dan Perkada	""	2023	Satuan Polisi Pamong Praja	Penegakan Pelanggaran Perda [452]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
318	seluruh lokasi bebas pelanggaran perda dan perkada yang direncanakan	SPD324	Persentase lokasi yang bebas pelanggaran Perda dan Perkada	""	2023	Satuan Polisi Pamong Praja	Rencana Penegakan Perda/Perkada [601]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
319	Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial	SPD329	Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial	""	2023	Dinas Sosial	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
320	Jumlah data MBR yang telah disahkan	SPD329	Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial	""	2023	Dinas Sosial	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
321	Jumlah indikator yang ditingkatkan dan/atau dipertahankan level kematangannya	SPD332	Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai target indikator SPBE [533]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
322	total seluruh indikator (kebijakan, tata kelola dan manajemen) yang menjadi kewenangan	SPD332	Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai target indikator SPBE [533]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
323	Masyarakat yang terjangkau informasi publik	SPD338	Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Masyarakat yang terjangkau informasi publik [544]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
324	Jumlah Penduduk 13-65 Tahun	SPD338	Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
325	Nilai SAKIP PD	SPD340	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
326	Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan reunifikasi	SPD346	Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat	""	2023	Dinas Sosial	Reunifikasi PMKS [420]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
327	Jumlah PMKS yang mendapat pembinaan	SPD346	Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat	""	2023	Dinas Sosial	Pembinaan PMKS [657]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
328	Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan reunifikasi	SPD346	Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat	""	2023	Dinas Sosial	Reunifikasi PMKS [420]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
329	Jumlah PMKS yang mendapat pembinaan	SPD346	Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat	""	2023	Dinas Sosial	Pembinaan PMKS [657]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
330	Jumlah penghuni UPTD	SPD346	Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat	""	2023	Dinas Sosial	Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
331	Jumlah PSKS yang responsif dalam penanganan masalah sosial	SPD347	Persentase PSKS yang responsif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	""	2023	Dinas Sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
332	Jumlah PSKS	SPD347	Persentase PSKS yang responsif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	""	2023	Dinas Sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
333	Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	SPD372	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Kota [363]	PERENCANAAN [5.01]
334	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	SPD372	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405]	PERENCANAAN [5.01]
335	Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota	SPD372	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Kota [363]	PERENCANAAN [5.01]
336	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	SPD372	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405]	PERENCANAAN [5.01]
337	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD373	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
338	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang dilaksanakan tepat waktu	SPD374	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi tepat waktu	""	2023	Sekretariat DPRD	Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]	SEKRETARIAT DPRD [4.02]
339	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang direncanakan	SPD374	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi tepat waktu	""	2023	Sekretariat DPRD	Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]	SEKRETARIAT DPRD [4.02]
340	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja	SPD380	Persentase Pencari Kerja Yang mendapatkan peningkatan Kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
341	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja	SPD380	Persentase Pencari Kerja Yang mendapatkan peningkatan Kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
342	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja tahun dasar	SPD380	Persentase Pencari Kerja Yang mendapatkan peningkatan Kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Kompetensi Tenaga Kerja [723]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
343	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	SPD380	Persentase Pencari Kerja Yang mendapatkan peningkatan Kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
344	Nilai SAKIP PD	SPD383	Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
345	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD384	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Bubutan	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
346	Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan siaga aktif strata madya	SPD386	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya	""	2023	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
347	Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan siaga aktif strata purnama	SPD386	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya	""	2023	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
348	Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan siaga aktif strata mandiri	SPD386	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya	""	2023	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
349	Jumlah Kelurahan	SPD386	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya	""	2023	Dinas Kesehatan	Kelurahan Kota Surabaya [278]	KECAMATAN [7.01]
350	Jumlah Ibu hamil, bersalin, dan nifas yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas	SPD387	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup)	""	2023	Dinas Kesehatan	Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas [161]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
351	Jumlah sasaran kelahiran hidup	SPD387	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup)	""	2023	Dinas Kesehatan	Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
352	Jumlah kematian bayi berumur <1 th	SPD388	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup)	""	2023	Dinas Kesehatan	Kematian Bayi [164]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
353	Jumlah sasaran kelahiran hidup	SPD388	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup)	""	2023	Dinas Kesehatan	Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
354	Jumlah balita dengan status gizi stunting	SPD389	Prevalensi Balita Stunting	""	2023	Dinas Kesehatan	Balita [165]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
355	Jumlah balita ditimbang	SPD389	Prevalensi Balita Stunting	""	2023	Dinas Kesehatan	Balita [165]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
356	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi utama	SPD393	Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama	""	2023	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
357	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi paripurna	SPD393	Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama	""	2023	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
358	Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya yang terakreditasi minimal utama	SPD393	Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama	""	2023	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Kota Surabaya [157]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
359	Jumlah Puskesmas Kota Surabaya	SPD393	Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama	""	2023	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
360	Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya	SPD393	Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama	""	2023	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Kota Surabaya [157]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
361	Jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	SPD394	Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	""	2023	Inspektorat	Pengawasan [426]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
362	Total jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	SPD394	Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	""	2023	Inspektorat	Pengawasan [426]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
363	Jumlah permohonan yang selesai tepat waktu (pendaftaran)	SPD396	Persentase permohonan layanan Pendaftaran Penduduk yang selesai tepat waktu	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
364	Jumlah permohonan yg diterbitkan (pendaftaran)	SPD396	Persentase permohonan layanan Pendaftaran Penduduk yang selesai tepat waktu	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
365	Jumlah waktu respon gangguan	SPD398	Rata-rata waktu tanggap (response time)	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Waktu Respon Gangguan [546]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
366	banyaknya laporan pengaduan layanan adminduk	SPD398	Rata-rata waktu tanggap (response time)	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Waktu Respon Gangguan [546]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
367	Nilai SAKIP PD	SPD400	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
368	jumlah permohonan yang selesai tepat waktu (pencatatan)	SPD412	Persentase permohonan layanan Pencatatan Sipil yang selesai tepat waktu	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
369	jumlah permohonan yg diterbitkan (pencatatan)	SPD412	Persentase permohonan layanan Pencatatan Sipil yang selesai tepat waktu	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
370	Nilai SAKIP PD	SPD413	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	""	2023	Dinas Kesehatan	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
371	Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat	SPD416	Persentase peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat	""	2023	Dinas Kesehatan	Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
372	Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat	SPD416	Persentase peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat	""	2023	Dinas Kesehatan	Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
373	Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat	SPD416	Persentase peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat	""	2023	Dinas Kesehatan	Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
374	Jumlah PD yang dilakukan pendampingan tidak mengalami kasus berulang	SPD417	Persentase PD yang didampingi tidak mengalami kasus berulang	""	2023	Inspektorat	Pendampingan [427]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
375	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan RSUD	SPD417	Persentase PD yang didampingi tidak mengalami kasus berulang	""	2023	Inspektorat	Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
376	Nilai SAKIP PD	SPD423	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
377	Jumlah jalan kewenangan kota tertentu yang memiliki V/C ratio <= 0.90	SPD424	Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio  0,90	""	2023	Dinas Perhubungan	Kecepatan rata-rata kendaraan [128]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
378	Jumlah jalan kewenangan kota tertentu	SPD424	Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio  0,90	""	2023	Dinas Perhubungan	Kecepatan rata-rata kendaraan [128]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
379	Tingkat kecelakaan	SPD425	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	""	2023	Dinas Perhubungan	Tingkat kecelakaan lalu lintas [130]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
380	Tingkat kecelakaan	SPD425	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	""	2023	Dinas Perhubungan	Tingkat kecelakaan lalu lintas [130]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
381	Tingkat kecelakaan	SPD425	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	""	2023	Dinas Perhubungan	Tingkat kecelakaan lalu lintas [130]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
382	Rata-rata load factor Suroboyo Bus	SPD426	Rata-rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya	""	2023	Dinas Perhubungan	Angkutan Umum Kota Surabaya [451]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
383	Rata-rata load factor Bus Pelajar	SPD426	Rata-rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya	""	2023	Dinas Perhubungan	Angkutan Umum Kota Surabaya [451]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
384	Jumlah pencari kerja yang telah meningkat kompetensinya	SPD427	Persentase Pencari kerja Yang Telah Meningkat Kompetensinya	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
385	Jumlah pencari kerja yang telah meningkat kompetensinya	SPD427	Persentase Pencari kerja Yang Telah Meningkat Kompetensinya	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
386	Jumlah pencari kerja yang telah meningkat kompetensinya tahun dasar	SPD427	Persentase Pencari kerja Yang Telah Meningkat Kompetensinya	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Kompetensi Tenaga Kerja [723]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
387	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	SPD427	Persentase Pencari kerja Yang Telah Meningkat Kompetensinya	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
388	Angka Kelahiran Total (TFR)	SPD430	Angka Kelahiran Total (TFR)	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
389	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang tepat waktu	SPD432	Indeks Pelayanan Penanaman Modal	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
390	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang selesai	SPD432	Indeks Pelayanan Penanaman Modal	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
391	Jumlah permohonan pemanfaatan data investasi penanaman modal yang valid	SPD432	Indeks Pelayanan Penanaman Modal	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengawasan Pelaku Usaha [395]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
392	Jumlah permohonan pemanfaatan data investasi penanaman modal	SPD432	Indeks Pelayanan Penanaman Modal	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengawasan Pelaku Usaha [395]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
393	penyelesaian permasalahan tanpa melalui jalur hukum	SPD433	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
394	Jumlah permasalahan perempuan dan anak pada	SPD433	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
395	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD436	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Lakarsantri	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
396	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD440	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Gubeng	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
397	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD441	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Kenjeran	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
398	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD442	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Mulyorejo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
399	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD443	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Wonokromo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
400	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD445	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
401	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD451	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Genteng	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
402	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD452	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Bubutan	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
403	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD453	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Sukolilo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
404	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD455	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Wiyung	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
405	Jumlah bibit penulis dan pendongeng yang dihasilkan	SPD456	Persentase Penulis dan Pendongeng yang dihasilkan	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bibit Pendongeng dan Penulis [610]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
406	Nilai indeks pelayanan kearsipan	SPD458	indeks pelayanan kearsipan	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hasil Survey Bidang Perpustakaan dan Kearsipan [628]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
407	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD459	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Wiyung	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
408	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD461	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Sawahan	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
409	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD463	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Sambikerep	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
410	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD470	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Gayungan	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
411	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD471	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Lakarsantri	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
412	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD472	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
413	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD475	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Gayungan	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
414	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD478	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Krembangan	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
415	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD479	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Rungkut	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
416	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD484	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Bulak	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
417	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD487	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Bulak	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
418	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD488	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Semampir	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
419	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD489	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Pakal	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
420	Jumlah Laporan Hasil Laporan Pengawasan internal yang diselesaikan	SPD490	Persentase Laporan Hasil Pengawasan internal yang diselesaikan	""	2023	Inspektorat	Pengawasan [426]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
421	Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan	SPD490	Persentase Laporan Hasil Pengawasan internal yang diselesaikan	""	2023	Inspektorat	Pengawasan [426]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
422	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD491	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Wonokromo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
423	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD492	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Rungkut	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
424	Indeks pembangunan keluarga (ibangga)	SPD507	Indeks pembangunan keluarga (ibangga)	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
425	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD508	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Tegalsari	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
426	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD509	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Asemrowo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
427	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD512	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Benowo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
428	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD513	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Pakal	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
429	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD515	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Tambaksari	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
430	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD517	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Tandes	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
431	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD519	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Gunung Anyar	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
432	Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Bhakti Dharma Husada	SPD520	Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Bhakti Dharma Husada	""	2023	RSUD Bhakti Dharma Husada	Rumah Sakit Kota Surabaya [157]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
433	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD522	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan Layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Tandes	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
434	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD523	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Tambaksari	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
435	Nilai SAKIP RSUD	SPD526	Nilai SAKIP RSUD Bhakti Dharma Husada	""	2023	RSUD Bhakti Dharma Husada	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
436	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD530	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Jambangan	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
437	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD531	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Jambangan	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
438	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD533	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Benowo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
439	Nilai SAKIP RSUD	SPD534	Nilai SAKIP RSUD dr. Mohamad Soewandhie	""	2023	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
440	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD535	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
441	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD537	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Mulyorejo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
442	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD540	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
443	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD549	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Wonocolo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
444	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD550	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Karangpilang	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
445	Jumlah pengunjung/pemustaka yang memanfaatkan layanan baca/literasi	SPD586	Jumlah pengunjung/pemustaka yang memanfaatkan layanan baca/literasi	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Baca Pemerintah Kota Surabaya [26]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
446	Jumlah ketersediaan bahan pangan	SPD590	Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penguatan cadangan pangan [234]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
447	Jumlah penduduk	SPD590	Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
448	Jumlah kebutuhan bahan pangan pertahun perkapita	SPD590	Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penguatan cadangan pangan [234]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
449	Jumlah bahan pangan segar yang disampling dan aman	SPD590	Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
450	Jumlah bahan pangan segar yang disampling	SPD590	Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
451	Nilai SAKIP PD	SPD596	Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
452	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD603	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Genteng	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
453	Nilai SAKIP PD	SPD604	Nilai SAKIP Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
454	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD605	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Gubeng	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
455	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD610	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Sawahan	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
456	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD613	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Sambikerep	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
457	Total produksi sektor pertanian	SPD625	Jumlah hasil produksi sektor pertanian	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Produktivitas Bidang Pertanian [45]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
458	Total hasil produksi perikanan budidaya	SPD626	Hasil Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembudidaya Kelautan dan Perikanan [32]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
459	Total hasil produksi perikanan tangkap	SPD626	Hasil Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nelayan perikanan tangkap [31]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
460	Jumlah peserta didik kesetaraan hasil outreach yang aktif di sekolah nonformal	SPD632	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	""	2023	Dinas Pendidikan	Anak Tidak Sekolah [659]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
461	Jumlah penduduk tidak sekolah yang terdata dari hasil outreach	SPD632	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	""	2023	Dinas Pendidikan	Anak Tidak Sekolah [659]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
462	ASFR	SPD637	Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
463	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD640	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Tegalsari	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
464	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD641	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Gunung Anyar	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
465	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD643	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Simokerto	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
466	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD649	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Wonocolo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
467	Jumlah kejadian anarkis	SPD652	Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Potensi Kejadian Anarkis [197]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
468	Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD	SPD652	Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Potensi Kejadian Anarkis [197]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
469	Jumlah penanganan serangan	SPD654	Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sistem Keamanan Informasi [545]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
470	Jumlah serangan	SPD654	Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sistem Keamanan Informasi [545]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
471	Jumlah data terpublikasi	SPD656	Persentase hasil analisa data yang terpublikasi	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Statistik Sektoral [437]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20]
472	Jumlah data statistik yang dibutuhkan untuk publikasi	SPD656	Persentase hasil analisa data yang terpublikasi	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Statistik Sektoral [437]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20]
473	Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan	SPD658	Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Survei Kepedulian Sosial [652]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
474	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan	SPD661	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	""	2023	Kec. Asemrowo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
475	Jumlah pelaku usaha industri yang mengurus perizinan	SPD662	Persentase peningkatan pelaku usaha yang mengurus perizinan	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Data Pelaku Usaha Industri [573]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
476	Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	SPD663	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	""	2023	Kec. Kenjeran	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
477	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Kota Surabaya	SPD687	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di Kota Surabaya	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Kunjungan Wisatawan di Kota Surabaya [293]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
478	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Kota Surabaya	SPD687	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di Kota Surabaya	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Kunjungan Wisatawan di Kota Surabaya [293]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
479	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Kota Surabaya	SPD687	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di Kota Surabaya	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Kunjungan Wisatawan di Kota Surabaya [293]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
480	Jumlah kawasan cagar budaya yang dikembangkan	SPD688	Persentase kawasan cagar budaya yang dikembangkan	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Cagar budaya [19]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
481	Jumlah kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan	SPD688	Persentase kawasan cagar budaya yang dikembangkan	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Cagar budaya [19]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
482	Jumlah jenis seni budaya yang dikembangkan/dianggap lestari	SPD689	Persentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Kelompok Seni Budaya [18]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
483	Jumlah jenis seni budaya yang terdata	SPD689	Persentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Kelompok Seni Budaya [18]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
484	Jumlah museum yang telah distandardisasi	SPD690	Persentase museum yang telah distandardisasi	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Museum Pemerintah Kota Surabaya [394]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
485	Jumlah museum yang dikelola	SPD690	Persentase museum yang telah distandardisasi	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Museum Pemerintah Kota Surabaya [394]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
486	Jumlah narasi sejarah yang dipublikasikan	SPD691	Persentase narasi sejarah yang dipublikasikan	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Publikasi Narasi Sejarah [516]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
487	Jumlah narasi sejarah yang dipublikasikan	SPD691	Persentase narasi sejarah yang dipublikasikan	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Publikasi Narasi Sejarah [516]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
488	Jumlah narasi sejarah yang berhubungan dengan bangunan / peristiwa tentang sejarah perjuangan kepahlawanan / 10 Nopember di Surabaya tahun dasar	SPD691	Persentase narasi sejarah yang dipublikasikan	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Publikasi Narasi Sejarah [516]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
489	Tingkat stabilitas harga komoditas	SPD693	Tingkat stabilitas harga komoditas	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Tingkat Stabilitas Harga Komoditas [551]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]
490	Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omzetnya	SPD694	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Mikro [136]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
491	Jumlah usaha mikro yang ditingkatkan aksesibilitas pemasarannya	SPD694	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Mikro [136]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
492	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang patuh	SPD695	Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pelaku Usaha Perdagangan [465]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]
493	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi	SPD695	Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pelaku Usaha Perdagangan [465]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]
494	Jumlah UTTP yang bertanda tera sah	SPD696	Persentase Alat UTTP bertanda tera sah	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]
495	Jumlah potensi UTTP yang menjadi kewenangan	SPD696	Persentase Alat UTTP bertanda tera sah	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]
496	Jumlah medali yang didapatkan atlet pada event olahraga regional, nasional dan/atau internasional	SPD698	Indeks prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Atlet Kota Surabaya [1]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
497	Jumlah atlet yang dikirim ke event olahraga regional, nasional dan/atau internasional	SPD698	Indeks prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Atlet Kota Surabaya [1]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
498	Jumlah kader kepemudaan yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan	SPD699	Persentase partisipasi kader aktif kepemudaan dalam pembangunan	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Kepemudaan [514]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
499	Jumlah kader aktif kepemudaan	SPD699	Persentase partisipasi kader aktif kepemudaan dalam pembangunan	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Kepemudaan [514]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
500	Nilai SAKIP PD	SPD700	Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
501	Jumlah volume usaha koperasi	SPD701	Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koperasi [132]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
502	Jumlah volume usaha koperasi	SPD701	Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koperasi [132]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
503	Jumlah volume usaha koperasi	SPD701	Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koperasi [132]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
504	Nilai SAKIP PD	SPD702	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
505	Total omzet usaha mikro binaan	SPD703	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Mikro [136]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
506	Total omzet usaha mikro binaan	SPD703	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Mikro [136]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
507	Total omzet usaha mikro binaan	SPD703	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Mikro [136]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
508	jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara	SPD704	Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Taman dan Jalur Hijau [588]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
509	jumlah ruang terbuka hijau keseluruhan yang dikelola	SPD704	Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Taman dan Jalur Hijau [588]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
510	Jumlah lokasi/wilayah bersih dari sampah	SPD705	Persentase lokasi/wilayah yang terjaga kebersihannya	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Wilayah Terjaga Kebersihan [600]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
511	Jumlah guru PAUD (TK) yang memperoleh nilai PKG minimal B	SPD706	Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik'	""	2023	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
512	Jumlah guru SD yang memperoleh nilai PKG minimal B	SPD706	Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik'	""	2023	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
513	Jumlah guru SMP yang memperoleh nilai PKG minimal B	SPD706	Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik'	""	2023	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
514	Jumlah guru PAUD (TK) yang mendapat penilaian kinerja	SPD706	Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik'	""	2023	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
515	Jumlah guru SD yang mendapat penilaian kinerja	SPD706	Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik'	""	2023	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
516	Jumlah guru SMP yang mendapat penilaian kinerja	SPD706	Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik'	""	2023	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
517	Nilai BOR (Bed Occupancy Rate)	SPD707	Bed Occupancy Rate (BOR)	""	2023	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Pencapaian SPM Kesehatan [173]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
518	Lokasi Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur	SPD710	Persentase penyediaan tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan umum	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pembebasan lahan/bangunan yang disediakan untuk kepentingan umum [236]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN [2.10]
519	Target penyediaan tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan umum	SPD710	Persentase penyediaan tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan umum	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pembebasan lahan/bangunan yang disediakan untuk kepentingan umum [236]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN [2.10]
520	Jumlah aset tanah dan/atau bangunan yang terverifikasi pada sistem pengamanan dan pengelolaan aset	SPD711	Persentase aset tanah dan bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan aset tanah dan bangunan	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235]	KEUANGAN [5.02]
521	Jumlah total aset tanah dan/atau bangunan yang terdata	SPD711	Persentase aset tanah dan bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan aset tanah dan bangunan	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235]	KEUANGAN [5.02]
522	Jumlah penyerahan PSU secara administrasi dan fisik yang selesai ditangani	SPD712	Persentase penanganan penyerahan PSU	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
523	Jumlah penyerahan PSU secara administrasi dan fisik yang selesai ditangani	SPD712	Persentase penanganan penyerahan PSU	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
524	jumlah perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan PSU yang telah ditetapkan	SPD712	Persentase penanganan penyerahan PSU	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rencana Penyerahan PSU [629]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
525	Jumlah usaha yang memenuhi syarat ketaatan terhadap kondisi baku mutu udara dalam pengelolaan lingkungan	SPD719	Persentase pelaku kegiatan usaha yang memenuhi kondisi baku mutu udara terhadap pengelolaan lingkungan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Ketaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan [114]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
526	Realisasi capaian pendapatan asli daerah dari retribusi IMB	SPD720	Persentase tercapainya pendapatan asli daerah dari retribusi IMB	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi IMB [624]	KEUANGAN [5.02]
527	Target pendapatan asli daerah dari retribusi IMB	SPD720	Persentase tercapainya pendapatan asli daerah dari retribusi IMB	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi IMB [624]	KEUANGAN [5.02]
528	Jumlah bangunan ber IMB sampai dengan tahun t	SPD721	Persentase meningkatnya bangunan yang ber IMB	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Data Bangunan yang memiliki izin [641]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
529	Jumlah keseluruhan bangunan yang telah ditetapkan	SPD721	Persentase meningkatnya bangunan yang ber IMB	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Data Bangunan yang memiliki izin [641]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
530	Jumlah penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan pada tahun t	SPD723	Persentase penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Perusahaan Jasa Konstruksi [608]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
531	Jumlah target pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi pada tahun t	SPD723	Persentase penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Perusahaan Jasa Konstruksi [608]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
532	Nilai SAKIP PD	SPD724	Nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
533	Nilai SAKIP PD	SPD725	Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	""	2023	Badan Pendapatan Daerah	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
534	Nilai SAKIP PD	SPD726	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	""	2023	Dinas Pendidikan	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
535	Nilai SAKIP PD	SPD727	Nilai SAKIP Dinas Sosial	""	2023	Dinas Sosial	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
536	Nilai SAKIP PD	SPD728	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
537	Nilai SAKIP PD	SPD729	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	""	2023	Satuan Polisi Pamong Praja	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
538	Nilai SAKIP PD	SPD731	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
539	Nilai SAKIP PD	SPD732	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	""	2023	Sekretariat DPRD	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
540	Nilai SAKIP PD	SPD733	Nilai SAKIP Kecamatan Bubutan	""	2023	Kec. Bubutan	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
541	Nilai SAKIP PD	SPD734	Nilai SAKIP Kecamatan Bulak	""	2023	Kec. Bulak	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
542	Nilai SAKIP PD	SPD735	Nilai SAKIP Kecamatan Dukuh Pakis	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
543	Nilai SAKIP PD	SPD736	Nilai SAKIP Kecamatan Asemrowo	""	2023	Kec. Asemrowo	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
544	Nilai SAKIP PD	SPD737	Nilai SAKIP Kecamatan Benowo	""	2023	Kec. Benowo	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
545	Nilai SAKIP PD	SPD738	Nilai SAKIP Kecamatan Gubeng	""	2023	Kec. Gubeng	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
546	Nilai SAKIP PD	SPD739	Nilai SAKIP Kecamatan Gunung Anyar	""	2023	Kec. Gunung Anyar	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
547	Nilai SAKIP PD	SPD740	Nilai SAKIP Kecamatan Kenjeran	""	2023	Kec. Kenjeran	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
548	Nilai SAKIP PD	SPD741	Nilai SAKIP Kecamatan Krembangan	""	2023	Kec. Krembangan	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
549	Nilai SAKIP PD	SPD742	Nilai SAKIP Kecamatan Mulyorejo	""	2023	Kec. Mulyorejo	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
550	Nilai SAKIP PD	SPD743	Nilai SAKIP Kecamatan Rungkut	""	2023	Kec. Rungkut	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
551	Nilai SAKIP PD	SPD744	Nilai SAKIP Kecamatan Pakal	""	2023	Kec. Pakal	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
552	Nilai SAKIP PD	SPD745	Nilai SAKIP Kecamatan Gayungan	""	2023	Kec. Gayungan	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
553	Nilai SAKIP PD	SPD746	Nilai SAKIP Kecamatan Sukolilo	""	2023	Kec. Sukolilo	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
554	Nilai SAKIP PD	SPD747	Nilai SAKIP Kecamatan Genteng	""	2023	Kec. Genteng	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
555	Nilai SAKIP PD	SPD748	Nilai SAKIP Kecamatan Sukomanunggal	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
556	Nilai SAKIP PD	SPD749	Nilai SAKIP Kecamatan Tambaksari	""	2023	Kec. Tambaksari	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
557	Nilai SAKIP PD	SPD750	Nilai SAKIP Kecamatan Jambangan	""	2023	Kec. Jambangan	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
558	Nilai SAKIP PD	SPD751	Nilai SAKIP Kecamatan Karangpilang	""	2023	Kec. Karangpilang	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
559	Nilai SAKIP PD	SPD752	Nilai SAKIP Kecamatan Tandes	""	2023	Kec. Tandes	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
560	Nilai SAKIP PD	SPD753	Nilai SAKIP Kecamatan Lakarsantri	""	2023	Kec. Lakarsantri	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
561	Nilai SAKIP PD	SPD754	Nilai SAKIP Kecamatan Tenggilis Mejoyo	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
562	Nilai SAKIP PD	SPD755	Nilai SAKIP Kecamatan Pabean Cantian	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
563	Nilai SAKIP PD	SPD756	Nilai SAKIP Kecamatan Wiyung	""	2023	Kec. Wiyung	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
564	Nilai SAKIP PD	SPD757	Nilai SAKIP Kecamatan Sambikerep	""	2023	Kec. Sambikerep	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
565	Nilai SAKIP PD	SPD758	Nilai SAKIP Kecamatan Sawahan	""	2023	Kec. Sawahan	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
566	Nilai SAKIP PD	SPD759	Nilai SAKIP Kecamatan Semampir	""	2023	Kec. Semampir	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
567	Nilai SAKIP PD	SPD760	Nilai SAKIP Kecamatan Simokerto	""	2023	Kec. Simokerto	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
568	Nilai SAKIP PD	SPD761	Nilai SAKIP Kecamatan Tegalsari	""	2023	Kec. Tegalsari	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
569	Nilai SAKIP PD	SPD762	Nilai SAKIP Kecamatan Wonocolo	""	2023	Kec. Wonocolo	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
570	Nilai SAKIP PD	SPD763	Nilai SAKIP Kecamatan Wonokromo	""	2023	Kec. Wonokromo	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
571	Jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti oleh PD	SPD764	Persentase rekomendasi pengawasan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	""	2023	Inspektorat	Pengawasan [426]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
572	Total jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang diberikan kepada PD	SPD764	Persentase rekomendasi pengawasan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	""	2023	Inspektorat	Pengawasan [426]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
573	Rata-rata nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	SPD765	Rata-rata nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	""	2023	Inspektorat	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
574	Nilai SAKIP PD	SPD766	Nilai SAKIP Inspektorat	""	2023	Inspektorat	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
575	Jumlah kajian yang menjadi dasar dalam proses perencanaan	SPD768	Persentase kajian yang mendukung dalam kebijakan perencanaan	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05]
576	Jumlah dokumen penelitian yang disusun	SPD768	Persentase kajian yang mendukung dalam kebijakan perencanaan	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05]
577	Jumlah dokumen pengembangan inovasi yang disusun	SPD768	Persentase kajian yang mendukung dalam kebijakan perencanaan	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05]
578	Nilai SAKIP PD	SPD769	Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Diklat	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
579	Nilai SAKIP PD	SPD770	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
580	Jumlah Pegawai yang pernah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	SPD771	Cakupan pegawai yang telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
581	Jumlah pegawai aktif	SPD771	Cakupan pegawai yang telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
582	Luas Jalan yang diperbaiki	PKT26	Luas jalan yang diperbaiki	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jalan Kota Surabaya [181]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
583	Panjang jalan yang dibangun	PKT27	Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jalan Kota Surabaya [181]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
584	Panjang prasarana pejalan kaki yang dibangun	PKT27	Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Trotoar (Pedestrian) SIGIS [316]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
585	Jumlah lokasi sarana dan prasarana drainase yang dibangun (program)	PKT28	Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
586	Jumlah lokasi prasarana drainase yang direhabilitasi (program)	PKT28	Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
587	Jumlah lokasi pengerukan saluran (program)	PKT28	Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
588	Jumlah lokasi drainase lingkungan yang dibangun (program)	PKT28	Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
589	Jumlah target sarana dan prasarana drainase yang dibangun	PKT28	Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
590	Jumlah target prasarana drainase yang direhabilitasi	PKT28	Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
591	Jumlah target lokasi pengerukan saluran	PKT28	Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
592	Jumlah target drainase lingkungan yang dibangun	PKT28	Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
593	Jumlah BUMD yang berhasil dibina	PKT29	Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	""	2023	Sekretariat Daerah	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) [78]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
594	Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi	PKT29	Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	""	2023	Sekretariat Daerah	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) [78]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
595	Jumlah siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD (Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah) yang dilaksanakan	PKT29	Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	""	2023	Sekretariat Daerah	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian [563]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
596	Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	PKT29	Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	""	2023	Sekretariat Daerah	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian [563]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
597	Jumlah siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD (Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil) yang dilaksanakan	PKT29	Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	""	2023	Sekretariat Daerah	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil [564]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
598	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	PKT29	Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	""	2023	Sekretariat Daerah	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil [564]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
599	Jumlah permohonan rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	PKT33	Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pelayanan Rekomendasi Teknis Lainnya [376]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
600	Jumlah permohonan rekomendasi teknis yang diproses	PKT33	Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pelayanan Rekomendasi Teknis Lainnya [376]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
601	Jumlah rumah pompa yang dioperasikan	PKT36	Persentase rumah pompa yang beroperasi	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Rumah pompa [185]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
602	total rumah pompa di Kota Surabaya t	PKT36	Persentase rumah pompa yang beroperasi	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Rumah pompa [185]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
603	Jumlah penghuni rusun yang sesuai dengan kriteria pada tahun (t)	PKT37	Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya (Program) [678]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
604	total penghuni rusun pada tahun (t)	PKT37	Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya (Program) [678]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
605	Jumlah hasil analisa yang memenuhi mutu kelas air	PKT41	Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
606	Jumlah seluruh analisa dalam 1 tahun	PKT41	Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Status Mutu Air [599]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
607	Jumlah lokasi rumah susun sederhana sewa yang dibangun/direhabilitasi	PKT42	Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya (Program) [678]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
608	Jumlah Lokasi Rumah susun	PKT42	Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya (Program) [678]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
609	Jumlah pelayanan non perizinan yang diterbitkan	PKT43	Persentase pelayanan penataan ruang	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
610	Jumlah permohonan pelayanan non perizinan	PKT43	Persentase pelayanan penataan ruang	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
611	Jumlah peraturan di bidang penataan ruang yang disahkan	PKT43	Persentase pelayanan penataan ruang	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
612	Jumlah target peraturan di bidang penataan ruang yang disahkan	PKT43	Persentase pelayanan penataan ruang	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
613	Luas Wilayah yang di update	PKT43	Persentase pelayanan penataan ruang	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
614	Luas Kota Surabaya	PKT43	Persentase pelayanan penataan ruang	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pelayanan Penataan Ruang [618]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
615	Jumlah spesies flora dan/atau fauna yang masih ada	PKT44	Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Kelestarian Flora Fauna [597]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
616	Jumlah spesies flora dan/atau fauna yang masih ada	PKT44	Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Kelestarian Flora Fauna [597]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
617	Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi ketaatan terhadap aspek pengelolaan lingkungan	PKT47	Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Ketaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan [114]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
618	jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	PKT50	Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Permasalahan Lingkungan Hidup [585]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
619	Jumlah sarana prasarana bangunan gedung milik Pemerintah Kota Surabaya yang berfungsi baik	PKT59	Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Bangunan Gedung Milik Pemerintah [638]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
620	Jumlah keseluruhan bangunan gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	PKT59	Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Bangunan Gedung Milik Pemerintah [638]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
621	Jumlah bangunan ber IMB sampai dengan	PKT67	Persentase bangunan yang ber IMB	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Bangunan Kota Surabaya [190]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
622	Jumlah keseluruhan bangunan yang belum ber IMB	PKT67	Persentase bangunan yang ber IMB	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Data Bangunan yang memiliki izin [641]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
623	Pelayanan Perizinan Bangunan DPRKPP Tepat waktu	PKT69	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan Bangunan DPRKPP [759]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
624	Pelayanan Perizinan Bangunan DPRKPP yang terbit	PKT69	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan Bangunan DPRKPP [759]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
625	Jumlah lokasi IPAL komunal yang dibangun	PKT70	Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Sistem Pengelolaan Air Limbah [561]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
626	Jumlah target pembangunan lokasi IPAL komunal	PKT70	Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Sistem Pengelolaan Air Limbah [561]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
627	Jumlah penyerahan PSU secara fisik yang selesai ditangani	PKT73	Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
628	Jumlah penyerahan PSU secara fisik yang selesai ditangani	PKT73	Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
629	Jumlah perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan PSU secara fisik yang telah ditetapkan	PKT73	Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rencana Penyerahan PSU [629]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
630	Jumlah kejadian kebakaran bangunan	PKT80	Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Lokasi Kejadian Kebakaran SIGIS [318]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
631	Jumlah penduduk	PKT80	Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
632	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap <= 15 menit	PKT81	Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Lokasi Kejadian Kebakaran SIGIS [318]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
633	Jumlah total kejadian kebakaran tahun (t)	PKT81	Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Lokasi Kejadian Kebakaran SIGIS [318]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
634	Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan tepat waktu	PKT84	Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Pelayanan Perizinan Lingkungan [593]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
635	Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan (program)	PKT84	Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Pelayanan Perizinan Lingkungan [593]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
636	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh	PKT86	Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup [582]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
637	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh	PKT86	Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup [582]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
638	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh	PKT86	Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup [582]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
639	Jumlah peserta yang paham materi lingkungan hidup	PKT87	Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
640	Jumlah peserta yang paham materi lingkungan hidup	PKT87	Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
641	Jumlah peserta yang paham materi lingkungan hidup	PKT87	Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
642	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT93	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
643	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT93	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
644	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT93	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
645	Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi	PKT98	Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	""	2023	Sekretariat Daerah	Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
646	Jumlah kerjasama luar negeri yang berlaku	PKT98	Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	""	2023	Sekretariat Daerah	Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
647	Jumlah naskah kerjasama dalam negeri yang direalisasikan	PKT99	Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	""	2023	Sekretariat Daerah	Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
648	Jumlah naskah kerjasama dalam negeri	PKT99	Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	""	2023	Sekretariat Daerah	Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
649	Jumlah perangkat daerah yang responsif gender	PKT101	Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah Responsif Gender [361]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
650	Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD)	PKT101	Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
651	Nilai Peringkat Puspaga	PKT102	Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peringkat Puspaga [651]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
652	perangkat daerah yang data gender dan anak yang tersedia	PKT103	Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyusunan Data Terpilah [482]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
653	Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD)	PKT103	Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
654	Jumlah kerjasama luar negeri yang dievaluasi	PKT105	Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	""	2023	Sekretariat Daerah	Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
655	Jumlah kerja sama dalam negeri yang dievaluasi	PKT105	Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	""	2023	Sekretariat Daerah	Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
656	Jumlah kerjasama yang direncanakan dievaluasi	PKT105	Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	""	2023	Sekretariat Daerah	Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
657	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan  30 Hari Kerja	PKT114	Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses  30 Hari Kerja	""	2023	Sekretariat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [553]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
658	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	PKT114	Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses  30 Hari Kerja	""	2023	Sekretariat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [553]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
659	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang diadakan  30 Hari Kerja	PKT114	Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses  30 Hari Kerja	""	2023	Sekretariat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah [554]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
660	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	PKT114	Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses  30 Hari Kerja	""	2023	Sekretariat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah [554]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
661	Jumlah kegiatan yang serapan anggarannya lebih dari atau sama dengan 76%	PKT115	Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya  76%	""	2023	Sekretariat Daerah	Monitoring Realisasi Belanja PD [62]	PERENCANAAN [5.01]
662	Jumlah kegiatan keseluruhan	PKT115	Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya  76%	""	2023	Sekretariat Daerah	Monitoring Realisasi Belanja PD [62]	PERENCANAAN [5.01]
663	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT116	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2023	Dinas Perhubungan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
664	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT116	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2023	Dinas Perhubungan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
665	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT116	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2023	Dinas Perhubungan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
666	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT117	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
667	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT117	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
668	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT117	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
669	Tambahan luasan Tahura yang dikelola	PKT124	Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	THR (Kebun Raya Mangrove) [450]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
670	Total produksi sektor pertanian khusus padi	PKT126	Tingkat Produktivitas Pertanian	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Produktivitas Bidang Pertanian [45]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
671	Luas panen khusus padi	PKT126	Tingkat Produktivitas Pertanian	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Produktivitas Bidang Pertanian [45]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
672	Jumlah kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	PKT160	Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [220]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
673	Jumlah kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	PKT160	Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [220]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
674	Jumlah kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	PKT160	Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [220]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
675	jumlah hasil monitoring udara ambien dalam waktu tertentu yang memenuhi baku mutu	PKT183	Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Udara Ambien dalam Baku Mutu [598]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
676	Jumlah seluruh hari monitoring dalam 1 tahun	PKT183	Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Udara Ambien dalam Baku Mutu [598]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
677	Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur	PKT184	Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pembebasan lahan/bangunan yang disediakan untuk kepentingan umum [236]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN [2.10]
678	Jumlah tanah aset yang diproses sertifikasI	PKT195	Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235]	KEUANGAN [5.02]
679	Nilai Rata-rata Kepuasan Masyarakat Pengguna Angkutan Umum	PKT196	Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	""	2023	Dinas Perhubungan	Angkutan Umum Kota Surabaya [451]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
680	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	PKT206	Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
681	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	PKT206	Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
682	Jumlah SD yang terakreditasi A	PKT217	Persentase SD terakreditasi minimal B	""	2023	Dinas Pendidikan	Sekolah Dasar/setara [141]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
683	Jumlah SD yang terakreditasi B	PKT217	Persentase SD terakreditasi minimal B	""	2023	Dinas Pendidikan	Sekolah Dasar/setara [141]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
684	Jumlah SD	PKT217	Persentase SD terakreditasi minimal B	""	2023	Dinas Pendidikan	Sekolah Dasar/setara [141]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
685	Jumlah siswa SD/MI yang lulus ujian	PKT223	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	""	2023	Dinas Pendidikan	Siswa Sekolah Dasar atau setara [151]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
686	Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti ujian	PKT223	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	""	2023	Dinas Pendidikan	Siswa Sekolah Dasar atau setara [151]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
687	Jumlah SMP yang terakreditasi A	PKT231	Persentase SMP terakreditasi minimal B	""	2023	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama/setara [142]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
688	Jumlah SMP yang terakreditasi B	PKT231	Persentase SMP terakreditasi minimal B	""	2023	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama/setara [142]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
689	Jumlah SMP	PKT231	Persentase SMP terakreditasi minimal B	""	2023	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama/setara [142]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
690	Jumlah guru PAUD (TK) yang kompeten	PKT242	Persentase guru PAUD yang kompeten	""	2023	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
691	Jumlah guru PAUD (KB) yang kompeten	PKT242	Persentase guru PAUD yang kompeten	""	2023	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
692	Jumlah guru PAUD (PPT) yang kompeten	PKT242	Persentase guru PAUD yang kompeten	""	2023	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
693	Jumlah guru PAUD (TPA) yang kompeten	PKT242	Persentase guru PAUD yang kompeten	""	2023	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
694	Jumlah guru PAUD	PKT242	Persentase guru PAUD yang kompeten	""	2023	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
695	Jumlah lembaga pendidikan nonformal/kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	PKT244	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	""	2023	Dinas Pendidikan	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) [146]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
696	Jumlah lembaga pendidikan nonformal/kesetaraan yang mengajukan izin penyelenggaraan	PKT244	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	""	2023	Dinas Pendidikan	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) [146]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
697	Jumlah guru SD	PKT257	Rasio Guru/ Murid jenjang SD	""	2023	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
698	Jumlah peserta didik SD	PKT257	Rasio Guru/ Murid jenjang SD	""	2023	Dinas Pendidikan	Siswa Sekolah Dasar atau setara [151]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
699	Jumlah guru SMP	PKT258	Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	""	2023	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
700	Jumlah peserta didik SMP	PKT258	Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	""	2023	Dinas Pendidikan	Siswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
701	Jumlah event literasi yang diselenggarakan	PKT270	Persentase event literasi yang diselenggarakan	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Event Literasi [272]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
702	Jumlah perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah yang terakreditasi	PKT276	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Baca Pemerintah Kota Surabaya [26]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
703	Jumlah kendaraan angkutan umum dalam trayek yang berizin dan beroperasi	PKT289	Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	""	2023	Dinas Perhubungan	Izin Trayek Angkutan Umum (Program) [119]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
704	Jumlah angkutan umum yang beroperasi	PKT289	Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	""	2023	Dinas Perhubungan	Izin Trayek Angkutan Umum (Program) [119]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
705	Jumlah OPD yang memiliki formasi pegawai sesuai ABK	PKT295	Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kesesuaian ABK [674]	KEPEGAWAIAN [5.03]
706	Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD)	PKT295	Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
707	Jumlah aparatur yang nilai kinerjanya minimal Baik	PKT297	Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
708	Jumlah aparatur yang difasilitasi penilaian kinerja	PKT297	Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
709	Jumlah koleksi bahan pustaka yang diadakan	PKT301	Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengadaan Buku Layanan Baca [27]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
710	Jumlah koleksi bahan pustaka yang diadakan	PKT301	Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengadaan Buku Layanan Baca [27]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
711	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan	PKT306	Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	""	2023	Sekretariat Daerah	Penetapan, Penyebarluasan dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah [72]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
712	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	PKT306	Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	""	2023	Sekretariat Daerah	Penetapan, Penyebarluasan dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah [72]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
713	Jumlah partisipan yang meningkat wawasan kebangsaannya	PKT308	Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembinaan Potensi Masyarakat [604]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
714	Jumlah partisipan yang dinilai wawasan kebangsaannya	PKT308	Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembinaan Potensi Masyarakat [604]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
715	Jumlah permasalahan hukum yang selesai ditindaklanjuti	PKT310	Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	""	2023	Sekretariat Daerah	Permasalahan Hukum yang Masuk dan Ditindaklanjuti [74]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
716	Jumlah permasalahan hukum keseluruhan	PKT310	Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	""	2023	Sekretariat Daerah	Permasalahan Hukum yang Masuk dan Ditindaklanjuti [74]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
717	Jumlah produk hukum yang dipublikasi	PKT311	Persentase produk hukum yang disebarluaskan	""	2023	Sekretariat Daerah	Penetapan, Penyebarluasan dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah [72]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
718	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	PKT311	Persentase produk hukum yang disebarluaskan	""	2023	Sekretariat Daerah	Penetapan, Penyebarluasan dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah [72]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
719	jumlah lembaga pendidikan menengah difasilitasi pendidikan bidang politik	PKT312	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
720	jumlah lembaga pendidikan menengah difasilitasi pendidikan bidang politik	PKT312	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
721	Jumlah partai politik yang mendapatkan banpol	PKT312	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
722	Jumlah seluruh lembaga pendidikan menengah atas	PKT312	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekolah Menengah Atas/Setara [143]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
723	jumlah partai politik yang mendapatkan kursi di DPR	PKT312	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPR [676]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
724	Jumlah populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	PKT314	Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Pengobatan Hewan [51]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
725	Jumlah populasi hewan ternak	PKT314	Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Pengobatan Hewan [51]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
726	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan sampai periode berjalan	PKT325	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan [762]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
727	Jumlah organisasi kemasyarakatan sampai periode berjalan	PKT325	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan [762]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
728	Jumlah potensi konflik umat beragama yang difasilitasi	PKT327	Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Potensi Kejadian Anarkis [197]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
729	Jumlah potensi konflik umat beragama	PKT327	Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Potensi Kejadian Anarkis [197]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
730	jumlah lembaga dan atau wilayah rawan narkoba yang mendapatkan pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba	PKT327	Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Potensi Kejadian Anarkis [197]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
731	jumlah lembaga dan atau wilayah rawan narkoba yang mendapatkan pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang di rekomendasikan oleh BNN	PKT327	Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang direkomendasikan oleh BNN [675]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
732	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diproses	PKT338	Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
733	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diajukan	PKT338	Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
734	Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan batas wilayah	PKT341	Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	""	2023	Sekretariat Daerah	Kecamatan Kota Surabaya [277]	KECAMATAN [7.01]
735	Jumlah kecamatan	PKT341	Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	""	2023	Sekretariat Daerah	Kecamatan Kota Surabaya [277]	KECAMATAN [7.01]
736	Jumlah perusahaan yang memiliki PP/PKB	PKT354	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Perusahaan di Kota Surabaya [221]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
737	Jumlah perusahaan	PKT354	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Perusahaan di Kota Surabaya [221]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
738	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT371	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Simokerto	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
739	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT371	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Simokerto	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
740	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT371	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Simokerto	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
741	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT385	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
742	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT385	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
743	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT385	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
744	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	PKT392	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	""	2023	Dinas Perhubungan	Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
745	Jumlah Target Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	PKT392	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	""	2023	Dinas Perhubungan	Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
746	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perkeretaapian	PKT395	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	""	2023	Dinas Perhubungan	Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
747	Jumlah target Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perkeretaapian	PKT395	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	""	2023	Dinas Perhubungan	Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
748	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	PKT403	Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	""	2023	Sekretariat Daerah	Penataan Administrasi Pemerintahan [456]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
749	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan	PKT403	Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	""	2023	Sekretariat Daerah	Penataan Administrasi Pemerintahan [456]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
750	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan tepat waktu	PKT409	Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	""	2023	Sekretariat Daerah	Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah [562]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
751	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	PKT409	Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	""	2023	Sekretariat Daerah	Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah [562]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
752	Jumlah Investor PMA/PMDN	PKT410	Jumlah Investor PMA/PMDN	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
753	Jumlah Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	PKT416	Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Promosi Investasi [396]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
754	Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	PKT416	Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Promosi Investasi [396]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
755	Jumlah hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	PKT428	Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemantauan Orang Asing [475]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
756	jumlah total hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang dilaporkan/ditemukan	PKT428	Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemantauan Orang Asing [475]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
757	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT429	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
758	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT429	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
759	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT429	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
760	Realisasi penerimaan pajak daerah yang ditagih	PKT436	Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	""	2023	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63]	KEUANGAN [5.02]
761	Ketetapan pajak daerah yang ditagih	PKT436	Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	""	2023	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63]	KEUANGAN [5.02]
762	Piutang pajak daerah yang ditagih	PKT436	Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	""	2023	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63]	KEUANGAN [5.02]
763	Jumlah bahan pangan segar yang disampling dan aman	PKT441	Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
764	Jumlah bahan pangan segar yang disampling	PKT441	Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
765	Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	PKT442	Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembudidaya Kelautan dan Perikanan [32]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
766	Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	PKT450	Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan [536]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
767	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT478	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	RSUD Bhakti Dharma Husada	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
768	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT478	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	RSUD Bhakti Dharma Husada	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
769	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT478	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	RSUD Bhakti Dharma Husada	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
770	Jumlah pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	PKT481	Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data Bencana Alam Non Kebakaran [209]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
771	Jumlah Pengaduan Kedaruratan pada Command Center	PKT481	Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data Bencana Alam Non Kebakaran [209]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
772	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang tepat waktu	PKT486	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
773	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang selesai	PKT486	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
774	Jumlah lokasi pengangkutan sampah  1 hari	PKT494	Persentase pengangkutan sampah ke TPA  1 hari	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Tempat Penampungan Sementara SIGIS [317]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
775	Jumlah lokasi pengangkutan sampah	PKT494	Persentase pengangkutan sampah ke TPA  1 hari	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Tempat Penampungan Sementara SIGIS [317]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
776	Jumlah sampah yang diolah di TPS 3R	PKT496	Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Tempat Penampungan Sementara SIGIS [317]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
777	Jumlah sampah yang masuk TPS 3R	PKT496	Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Tempat Penampungan Sementara SIGIS [317]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
778	Jumlah penyuluh pertanian yang memenuhi standar kualifikasi	PKT505	Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyuluh pertanian [48]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
779	Jumlah total penyuluh pertanian	PKT505	Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyuluh pertanian [48]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
780	Jumlah lembaga yang mengajukan permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	PKT508	jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Informasi Investasi Penanaman Modal [502]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
781	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT514	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
782	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT514	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
783	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT514	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
784	Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek dan menyampaikan LKPM	PKT516	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
785	Jumlah Perusahaan yang mengikuti Bimbingan Teknis	PKT516	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
786	Jumlah surat masuk tersampaikan tepat waktu	PKT522	Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	""	2023	Sekretariat Daerah	Proses Surat Masuk [477]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
787	Jumlah surat masuk	PKT522	Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	""	2023	Sekretariat Daerah	Proses Surat Masuk [477]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
788	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT523	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	""	2023	Sekretariat Daerah	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
789	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT523	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	""	2023	Sekretariat Daerah	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
790	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT523	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	""	2023	Sekretariat Daerah	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
791	Jumlah siswa SMP/MTs yang lulus ujian	PKT527	Angka Kelulusan SMP/MTS	""	2023	Dinas Pendidikan	Siswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
792	Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti ujian	PKT527	Angka Kelulusan SMP/MTS	""	2023	Dinas Pendidikan	Siswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
793	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT528	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
794	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT528	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
795	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT528	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
796	Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	PKT535	Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembudidaya Peternakan [49]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
797	Jumlah gangguan jaringan yang tertangani tepat waktu (Program)	PKT543	Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gangguan terkait TIK [399]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
798	Jumlah gangguan aplikasi yang tertangani tepat waktu (Program)	PKT543	Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gangguan terkait TIK [399]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
799	Jumlah laporan gangguan jaringan yang masuk (Program)	PKT543	Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gangguan terkait TIK [399]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
800	Jumlah laporan gangguan aplikasi yang masuk (Program)	PKT543	Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gangguan terkait TIK [399]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
801	Waktu Respon dari Admin Media Center dan Admin PD di Aplikasi Wargaku	PKT546	Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu  24 jam	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik [550]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
802	Tanggapan Pengaduan dari Admin Media Center dan Admin PD di Aplikasi Wargaku	PKT546	Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu  24 jam	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik [550]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
803	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT551	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
804	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT551	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
805	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT551	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
806	jumlah MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	PKT555	Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	""	2023	Dinas Sosial	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
807	Jumlah data MBR yang telah disahkan	PKT555	Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	""	2023	Dinas Sosial	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
808	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT560	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
809	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT560	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
810	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT560	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
811	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT592	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Krembangan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
812	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT592	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Krembangan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
813	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT592	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Krembangan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
814	Jumlah pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang produktif	PKT593	Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemasaran Hasil Perikanan [474]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
815	Jumlah pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	PKT593	Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemasaran Hasil Perikanan [474]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
816	Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	PKT596	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	""	2023	Satuan Polisi Pamong Praja	Penegakan Pelanggaran Perda [452]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
817	jumlah pelanggaran Perda yang ditemukan dan/atau dilaporkan (Tibum)	PKT596	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	""	2023	Satuan Polisi Pamong Praja	Penegakan Pelanggaran Perda [452]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
818	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang dilaksanakan	PKT607	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	""	2023	Sekretariat DPRD	Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]	SEKRETARIAT DPRD [4.02]
819	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang direncanakan	PKT607	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	""	2023	Sekretariat DPRD	Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]	SEKRETARIAT DPRD [4.02]
820	Jumlah ketetapan obyek pajak hotel, restoran, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah	PKT608	Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	""	2023	Badan Pendapatan Daerah	Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517]	KEUANGAN [5.02]
821	Jumlah ketetapan obyek pajak PBBP2 BPHTB	PKT608	Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	""	2023	Badan Pendapatan Daerah	Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) [665]	KEUANGAN [5.02]
822	Jumlah obyek pajak hotel, resto, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah yang terdata	PKT608	Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	""	2023	Badan Pendapatan Daerah	Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517]	KEUANGAN [5.02]
823	Jumlah obyek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	PKT608	Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	""	2023	Badan Pendapatan Daerah	Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) [665]	KEUANGAN [5.02]
824	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT609	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Sekretariat DPRD	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
825	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT609	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Sekretariat DPRD	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
826	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT609	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Sekretariat DPRD	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
827	Jumlah rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	PKT614	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05]
828	Jumlah rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang dihasilkan	PKT614	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05]
829	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT615	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Sosial	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
830	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT615	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Sosial	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
831	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT615	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Sosial	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
832	Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	PKT619	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Kota [363]	PERENCANAAN [5.01]
833	Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota	PKT619	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Kota [363]	PERENCANAAN [5.01]
834	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	PKT621	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405]	PERENCANAAN [5.01]
835	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	PKT621	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405]	PERENCANAAN [5.01]
836	Data indikator RPJMD yang disediakan	PKT623	Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Data Perencanaan Pembangunan (Indikator RPJMD) [17]	PERENCANAAN [5.01]
837	Data indikator RPJMD yang dibutuhkan	PKT623	Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Data Perencanaan Pembangunan (Indikator RPJMD) [17]	PERENCANAAN [5.01]
838	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT641	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
839	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT641	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
840	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT641	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
841	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT644	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
842	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT644	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
843	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT644	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
844	Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) Aktif	PKT645	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif	""	2023	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
845	Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat)	PKT645	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif	""	2023	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
846	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	PKT648	Persentase Jaminan Kesehatan	""	2023	Dinas Kesehatan	Jaminan Kesehatan [159]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
847	Jumlah penduduk	PKT648	Persentase Jaminan Kesehatan	""	2023	Dinas Kesehatan	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
848	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	PKT649	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	""	2023	Dinas Kesehatan	Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas [161]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
849	Jumlah sasaran ibu bersalin/nifas	PKT649	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	""	2023	Dinas Kesehatan	Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
850	Jumlah Ibu Hamil K4 di fasilitas kesehatan	PKT650	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	""	2023	Dinas Kesehatan	Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas [161]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
851	Jumlah sasaran ibu hamil	PKT650	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	""	2023	Dinas Kesehatan	Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
852	Jumlah usila mendapat pelayanan kesehatan	PKT651	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	""	2023	Dinas Kesehatan	Pelayanan Lansia [166]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
853	Jumlah sasaran usila	PKT651	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	""	2023	Dinas Kesehatan	Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
854	Jumlah balita dengan status gizi buruk	PKT652	Prevalensi Balita Gizi Buruk	""	2023	Dinas Kesehatan	Balita [165]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
855	Jumlah balita ditimbang	PKT652	Prevalensi Balita Gizi Buruk	""	2023	Dinas Kesehatan	Balita [165]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
856	Jumlah rumah sehat	PKT653	Persentase Rumah Sehat	""	2023	Dinas Kesehatan	Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
857	Jumlah rumah	PKT653	Persentase Rumah Sehat	""	2023	Dinas Kesehatan	Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
858	Jumlah pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	PKT654	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	""	2023	Satuan Polisi Pamong Praja	Penegakan Pelanggaran Perda [452]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
859	jumlah pelanggaran Perda yang ditemukan dan/atau dilaporkan (Gakda)	PKT654	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	""	2023	Satuan Polisi Pamong Praja	Penegakan Pelanggaran Perda [452]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
860	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi utama	PKT666	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	""	2023	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
861	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi paripurna	PKT666	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	""	2023	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
862	Jumlah Puskesmas Kota Surabaya	PKT666	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	""	2023	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
863	Jumlah Puskesmas Kota Surabaya yang memiliki izin operasional	PKT667	Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	""	2023	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
864	Jumlah Puskesmas Kota Surabaya	PKT667	Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	""	2023	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
865	Jumlah kelurahan yang memiliki bindu	PKT668	Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	""	2023	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
866	Jumlah Kelurahan	PKT668	Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	""	2023	Dinas Kesehatan	Kelurahan Kota Surabaya [278]	KECAMATAN [7.01]
867	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani  24 jam	PKT669	Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani  1 x 24 Jam	""	2023	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
868	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB	PKT669	Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani  1 x 24 Jam	""	2023	Dinas Kesehatan	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
869	Jumlah puskesmas dengan nilai ASPAK lebih dari 70	PKT670	Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	""	2023	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
870	Jumlah Puskesmas Kota Surabaya	PKT670	Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	""	2023	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
871	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan	PKT671	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
872	jumlah permohonan dokumen pendaftaran penduduk yang masuk	PKT671	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
873	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	PKT674	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
874	jumlah permohonan Dokumen Pencatatan Sipil yang masuk	PKT674	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
875	Jumlah data penduduk kementrian bersih	PKT677	Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
876	Jumlah penduduk layanan	PKT677	Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
877	Jumlah layanan yg telah berbasis IT	PKT678	Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pencatatan Sipil Berbasis IT [540]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
878	jumlah layanan	PKT678	Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pencatatan Sipil Berbasis IT [540]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
879	Jumlah PD/Lembaga yang telah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	PKT679	Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan Data Kependudukan [287]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
880	Jumlah PD/Lembaga yang direncanakan melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	PKT679	Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan Data Kependudukan [287]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
881	Jumlah jenis obat dan perbekalan yang disediakan Dinas Kesehatan	PKT687	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	""	2023	Dinas Kesehatan	Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sarana kesehatan [169]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
882	Jumlah jenis obat dan perbekalan yang dibutuhkan Dinas Kesehatan	PKT687	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	""	2023	Dinas Kesehatan	Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sarana kesehatan [169]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
883	Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang ditingkatkan sarana prasarananya sampai dengan	PKT688	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	""	2023	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
884	Jumlah Puskesmas Kota Surabaya	PKT688	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	""	2023	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
885	Jumlah Puskesmas Pembantu Kota Surabaya	PKT688	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	""	2023	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
886	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	PKT689	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	""	2023	Dinas Kesehatan	Sistem Informasi Kesehatan [423]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
887	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan	PKT689	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	""	2023	Dinas Kesehatan	Sistem Informasi Kesehatan [423]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
888	Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Puskesmas)	PKT690	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	""	2023	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
889	Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Rumah Sakit)	PKT690	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	""	2023	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Kota Surabaya [157]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
890	Jumlah Puskesmas Kota Surabaya	PKT690	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	""	2023	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
891	Jumlah rumah sakit yang memiliki izin	PKT690	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	""	2023	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Kota Surabaya [157]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
892	Jumlah rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh PD	PKT691	Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	""	2023	Inspektorat	Pengawasan [426]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
893	total jumlah rekomendasi pengawasan internal yang diberikan kepada PD	PKT691	Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	""	2023	Inspektorat	Pengawasan [426]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
894	Jumlah fasilitasi untuk pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal	PKT692	Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	""	2023	Inspektorat	Pengawasan [426]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
895	jumlah seluruh rekomendasi yang seharusnya dipenuhi	PKT692	Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	""	2023	Inspektorat	Pengawasan [426]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
896	Jumlah kasus pengawasan tujuan tertentu yang ditangani	PKT693	Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu	""	2023	Inspektorat	Pengawasan [426]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
897	Jumlah seluruh kasus pengawasan tujuan tertentu yang dilaporkan	PKT693	Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu	""	2023	Inspektorat	Pengawasan [426]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
898	Jumlah rumusan kebijakan di bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	PKT694	Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	""	2023	Inspektorat	Kebijakan [428]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
899	Jumlah rumusan kebijakan Bidang Pengawasan yang diusulkan	PKT694	Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	""	2023	Inspektorat	Kebijakan [428]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
900	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	PKT695	Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah	""	2023	Inspektorat	Pendampingan [427]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
901	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan RSUD	PKT695	Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah	""	2023	Inspektorat	Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
902	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT698	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Karangpilang	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
903	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT698	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Karangpilang	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
904	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT698	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Karangpilang	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
905	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT701	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
906	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT701	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
907	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT701	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
908	Jumlah ketersediaan bahan pangan	PKT706	Indeks Kecukupan Pangan Pokok	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penguatan cadangan pangan [234]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
909	Jumlah penduduk	PKT706	Indeks Kecukupan Pangan Pokok	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
910	Jumlah kebutuhan bahan pangan pertahun perkapita	PKT706	Indeks Kecukupan Pangan Pokok	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penguatan cadangan pangan [234]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
911	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT707	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Kesehatan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
912	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT707	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Kesehatan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
913	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT707	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Kesehatan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
914	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	PKT708	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	""	2023	Dinas Kesehatan	SDM Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya [464]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
915	Jumlah tenaga kesehatan Pemerintah Kota Surabaya	PKT708	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	""	2023	Dinas Kesehatan	SDM Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya [464]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
916	Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat	PKT709	Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	""	2023	Dinas Kesehatan	Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
917	Jumlah sampel makanan yang diperiksa	PKT709	Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	""	2023	Dinas Kesehatan	Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
918	Jumlah unit penyelenggara pelayanan yang disurvei dan minimal mutu pelayanannya kategori baik	PKT710	Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	""	2023	Sekretariat Daerah	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
919	Jumlah unit penyelenggara pelayanan yang disurvei	PKT710	Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	""	2023	Sekretariat Daerah	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
920	Jumlah instansi yang memiliki nilai akuntabilitas kinerjanya minimal A	PKT711	Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	""	2023	Sekretariat Daerah	Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintahan [346]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
921	Jumlah seluruh instansi yang dinilai akuntabilitas kinerjanya	PKT711	Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	""	2023	Sekretariat Daerah	Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintahan [346]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
922	Jumlah PD yang memiliki kesesuaian analisis jabatan dengan review kelembagaan	PKT713	Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	""	2023	Sekretariat Daerah	Pendampingan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan [556]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
923	Jumlah PD yang dilakukan review kelembagaan	PKT713	Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	""	2023	Sekretariat Daerah	Pendampingan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan [556]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
924	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT715	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Inspektorat	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
925	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT715	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Inspektorat	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
926	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT715	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Inspektorat	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
927	Jenis informasi yang dimutakhirkan	PKT721	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Profil Kependudukan [538]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
928	Jumlah keseluruhan jenis informasi yang seharusnya dimutakhirkan	PKT721	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Profil Kependudukan [538]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
929	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT727	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
930	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT727	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
931	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT727	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
932	Nilai rata-rata Kepuasan Masyarakat terhadap Prasarana dan Perlengkapan Jalan	PKT732	Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	""	2023	Dinas Perhubungan	Kepuasan Masyarakat terhadap Prasarana dan Perlengkapan Jalan [509]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
933	Kecepatan rata- rata per ruas jalan	PKT733	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	""	2023	Dinas Perhubungan	Kecepatan rata-rata kendaraan [128]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
934	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT736	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
935	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT736	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
936	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT736	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
937	Jumlah kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	PKT738	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nelayan perikanan tangkap [31]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
938	Jumlah kelompok nelayan	PKT738	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nelayan perikanan tangkap [31]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
939	Jumlah obyek pajak hotel, resto, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah yang terdaftar di sistem online	PKT740	Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	""	2023	Badan Pendapatan Daerah	Sistem Online Pajak [753]	KEUANGAN [5.02]
940	Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir	PKT740	Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	""	2023	Badan Pendapatan Daerah	Sistem Online Pajak [753]	KEUANGAN [5.02]
941	Jumlah peralatan dan alat besar dalam kondisi layak dan siap operasional	PKT741	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Kendaraan dan Peralatan Alat Berat [567]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
942	Jumlah peralatan dan alat besar keseluruhan	PKT741	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Kendaraan dan Peralatan Alat Berat [567]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
943	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus sertifikasi kompetensi	PKT746	Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
944	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	PKT746	Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
945	Jumlah perusahaan yang menyampaikan data ketenagakerjaan	PKT748	Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Perusahaan di Kota Surabaya [221]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
946	Jumlah perusahaan	PKT748	Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Perusahaan di Kota Surabaya [221]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
947	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT756	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
948	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT756	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
949	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT756	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
950	Jumlah rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	PKT758	Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	""	2023	Sekretariat Daerah	Rekomendasi kajian/evaluasi Bina Mental Spiritual [79]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
951	Jumlah rekomendasi kajian/evaluasi keseluruhan yang dihasilkan	PKT758	Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	""	2023	Sekretariat Daerah	Rekomendasi kajian/evaluasi Bina Mental Spiritual [79]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
952	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT760	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
953	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT760	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
954	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT760	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
955	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT761	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Satuan Polisi Pamong Praja	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
956	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT761	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Satuan Polisi Pamong Praja	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
957	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT761	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Satuan Polisi Pamong Praja	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
958	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	PKT765	Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyuluhan Kebijakan Pengendalian Penduduk [510]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
959	Jumlah sekolah setingkat SLTP / MTS, yang mendapatkan materi kependudukan sampai terbentuk SSK	PKT765	Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyuluhan Kebijakan Pengendalian Penduduk [510]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
960	Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD)	PKT765	Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
961	Jumlah MTs	PKT765	Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekolah Menengah Pertama/setara [142]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
962	Jumlah SMP	PKT765	Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekolah Menengah Pertama/setara [142]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
963	Jumlah siswa PAUD	PKT768	Persentase balita yang mengikuti PAUD	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Siswa PAUD [149]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
964	total jumlah balita	PKT768	Persentase balita yang mengikuti PAUD	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
965	Jumlah Lembaga/PKBM yang responsif	PKT774	Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
966	Jumlah lembaga/PKBM se Kota Surabaya	PKT774	Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
967	Jumlah Kelurahan Ramah Anak sampai dengan	PKT775	Persentase Kelurahan Layak Anak	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Kelurahan Ramah Anak [225]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
968	Jumlah Kelurahan	PKT775	Persentase Kelurahan Layak Anak	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kelurahan Kota Surabaya [278]	KECAMATAN [7.01]
969	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT777	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
970	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT777	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
971	Jumlah Lembaga/PKBM yang responsif	PKT780	Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
972	Jumlah lembaga/PKBM se Kota Surabaya	PKT780	Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
973	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT783	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Mulyorejo	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
974	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT783	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Mulyorejo	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
975	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT783	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Mulyorejo	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
976	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT785	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Lakarsantri	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
977	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT785	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Lakarsantri	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
978	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT788	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Gubeng	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
979	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT788	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Gubeng	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
980	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT791	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Krembangan	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
981	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT791	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Krembangan	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
982	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT797	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Sukolilo	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
983	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT797	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Sukolilo	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
984	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT799	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Gubeng	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
985	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT800	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
986	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT801	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Kenjeran	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
987	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT801	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Kenjeran	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
988	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT804	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Bubutan	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
989	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT804	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Bubutan	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
990	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT806	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Bubutan	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
991	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT806	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Bubutan	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
992	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT807	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Bubutan	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
993	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT811	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Wonokromo	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
994	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT817	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Genteng	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
995	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT817	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Genteng	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
996	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT818	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Sukolilo	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
997	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT822	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Krembangan	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
998	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT822	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Krembangan	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
999	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT825	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Sukolilo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1000	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT825	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Sukolilo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1001	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT833	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Krembangan	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1002	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT833	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Krembangan	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1003	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT835	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Simokerto	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1004	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT835	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Simokerto	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1005	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT836	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1006	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT836	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1007	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT837	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Genteng	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1008	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT837	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Genteng	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1009	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT838	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Wiyung	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1010	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT838	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Wiyung	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1011	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT840	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Genteng	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1012	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT840	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Genteng	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1013	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT842	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Simokerto	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1014	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT842	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Simokerto	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1015	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT843	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Wiyung	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1016	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT845	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Mulyorejo	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1017	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT845	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Mulyorejo	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1018	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT846	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Mulyorejo	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1019	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT846	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Mulyorejo	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1020	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT849	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Sawahan	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1021	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT849	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Sawahan	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1022	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	PKT850	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Statis [422]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
1023	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	PKT850	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Statis [422]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
1024	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT851	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Mulyorejo	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1025	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT851	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Mulyorejo	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1026	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT853	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1027	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT853	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1028	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT857	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Sawahan	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1029	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT861	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Sambikerep	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1030	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT861	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Sambikerep	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1031	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	PKT863	Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Statis [422]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
1032	Jumlah arsip statis	PKT863	Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Statis [422]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
1033	Jumlah instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	PKT864	Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tertib Sistem Tata Kearsipan [30]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
1034	Jumlah instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	PKT864	Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tertib Sistem Tata Kearsipan [30]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
1035	Jumlah instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	PKT864	Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tertib Sistem Tata Kearsipan [30]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
1036	Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD)	PKT864	Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1037	Jumlah BUMD yang diawasi	PKT864	Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) [78]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1038	Jumlah SD Negeri	PKT864	Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekolah Dasar/setara [141]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1039	Jumlah SMP Negeri	PKT864	Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekolah Menengah Pertama/setara [142]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1040	Jumlah Kelurahan	PKT864	Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kelurahan Kota Surabaya [278]	KECAMATAN [7.01]
1041	Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya	PKT864	Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rumah Sakit Kota Surabaya [157]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1042	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT875	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Lakarsantri	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1043	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT877	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1044	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT881	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1045	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT881	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1046	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT881	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1047	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT882	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Gayungan	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1048	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT884	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1049	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT884	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1050	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT885	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1051	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT887	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1052	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT887	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1053	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT888	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1054	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT888	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1055	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT892	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Krembangan	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1056	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT896	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1057	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT896	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1058	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT897	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Semampir	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1059	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT897	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Semampir	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1060	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT898	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Bulak	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1061	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT898	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Bulak	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1062	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT899	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Lakarsantri	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1063	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT899	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Lakarsantri	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1064	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi	PKT900	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	""	2023	Dinas Sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1065	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang seharusnya dibina dan berpartisipasi	PKT900	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	""	2023	Dinas Sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1066	Jumlah jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	PKT901	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	""	2023	Dinas Sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1067	Jumlah jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan	PKT901	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	""	2023	Dinas Sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1068	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT902	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Kenjeran	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1069	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT904	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Sambikerep	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1070	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT904	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Sambikerep	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1071	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT913	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Rungkut	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1072	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT913	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Rungkut	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1073	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT913	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Rungkut	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1074	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT913	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Rungkut	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1075	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT914	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Sambikerep	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1076	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT914	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Sambikerep	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1077	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT915	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Bulak	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1078	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT916	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Genteng	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1079	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT919	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Lakarsantri	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1080	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT919	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Lakarsantri	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1081	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT920	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Rungkut	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1082	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT935	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Semampir	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1083	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT935	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Semampir	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1084	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT938	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Wonokromo	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1085	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT938	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Wonokromo	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1086	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT944	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Asemrowo	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1087	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT944	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Asemrowo	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1088	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT946	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Asemrowo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1089	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT946	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Asemrowo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1090	Jumlah guru SD yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir	PKT950	Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	""	2023	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1091	Jumlah guru SMP yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir	PKT950	Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	""	2023	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1092	Jumlah guru SD	PKT950	Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	""	2023	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1093	Jumlah guru SMP	PKT950	Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	""	2023	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1094	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT954	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Jambangan	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1095	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT954	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Jambangan	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1096	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT959	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Asemrowo	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1097	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT960	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Bubutan	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1098	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT960	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Bubutan	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1099	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT962	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Jambangan	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1100	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT962	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Jambangan	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1101	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT966	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Wiyung	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1102	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT966	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Wiyung	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1103	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT969	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Tegalsari	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1104	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT969	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Tegalsari	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1105	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT970	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Pakal	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1106	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT971	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Wiyung	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1107	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT971	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Wiyung	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1108	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT980	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Genteng	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1109	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT980	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Genteng	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1110	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT983	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Tambaksari	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1111	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT983	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Tambaksari	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1112	jumlah respon terhadap permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking  1 x 24	PKT988	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking  1 x 24 jam	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1113	Jumlah pengaduan anak yang diterima	PKT988	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking  1 x 24 jam	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1114	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT993	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Pakal	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1115	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT993	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Pakal	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1116	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT995	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Pakal	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1117	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT995	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Pakal	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1118	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT997	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Tandes	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1119	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1003	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Tandes	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1120	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1003	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Tandes	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1121	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT1017	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Benowo	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1122	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT1017	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Benowo	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1123	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT1018	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Tambaksari	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1124	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT1021	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Gayungan	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1125	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT1021	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Gayungan	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1126	Jumlah indikator program perangkat daerah mitra yang tercapai diatas 76%	PKT1026	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407]	PERENCANAAN [5.01]
1127	Jumlah Indikator Program Perangkat Daerah mitra	PKT1026	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407]	PERENCANAAN [5.01]
1128	Jumlah perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	PKT1031	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi [722]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
1129	Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD)	PKT1031	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1130	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT1043	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Mulyorejo	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1131	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT1054	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Karangpilang	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1132	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT1054	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Karangpilang	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1133	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT1057	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1134	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT1057	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1135	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT1066	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Benowo	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1136	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT1069	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Tegalsari	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1137	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT1069	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Tegalsari	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1138	Jumlah gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota yang dibayarkan tepat waktu	PKT1072	Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	""	2023	Sekretariat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1139	Jumlah gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota yang dibayarkan	PKT1072	Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	""	2023	Sekretariat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1140	Jumlah Walikota dan Wakil Walikota yang dibayarkan dana penunjang operasional tepat waktu	PKT1072	Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	""	2023	Sekretariat Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH [469]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1141	Jumlah Walikota dan Wakil Walikota yang dibayarkan dana penunjang operasional	PKT1072	Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	""	2023	Sekretariat Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH [469]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1142	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT1073	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1143	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT1073	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1144	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT1074	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1145	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT1074	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1146	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT1084	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Jambangan	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1147	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT1088	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Karangpilang	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1148	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT1088	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Karangpilang	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1149	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT1091	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Bubutan	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1150	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT1091	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Bubutan	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1151	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT1092	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Karangpilang	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1152	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT1092	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Karangpilang	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1153	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT1094	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Karangpilang	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1154	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT1094	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Karangpilang	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1155	Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlaksana sesuai standar	PKT1096	Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	""	2023	Sekretariat Daerah	Fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1156	Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang teragendakan	PKT1096	Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	""	2023	Sekretariat Daerah	Fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1157	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT1097	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Wonocolo	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1158	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT1097	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Wonocolo	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1159	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT1099	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Wonocolo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1160	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT1099	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Wonocolo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1161	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT1101	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Karangpilang	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1162	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT1104	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Benowo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1163	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT1104	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Benowo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1164	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT1111	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Gubeng	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1165	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT1111	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Gubeng	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1166	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT1112	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Gayungan	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1167	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT1112	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Gayungan	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1168	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1118	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Asemrowo	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1169	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1118	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Asemrowo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1170	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1118	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Asemrowo	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1171	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1118	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Asemrowo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1172	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1119	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Benowo	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1173	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1119	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Benowo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1174	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1119	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Benowo	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1175	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1119	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Benowo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1176	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1120	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Bulak	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1177	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1120	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Bulak	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1178	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1120	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Bulak	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1179	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1120	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Bulak	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1180	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT1122	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Lakarsantri	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1181	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT1122	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Lakarsantri	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1182	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT1123	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1183	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT1123	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1184	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1124	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Lakarsantri	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1185	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1124	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Lakarsantri	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1186	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1124	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Lakarsantri	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1187	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1124	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Lakarsantri	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1188	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1125	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Bubutan	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1189	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1125	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Bubutan	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1190	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1125	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Bubutan	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1191	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1125	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Bubutan	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1192	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT1127	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Bulak	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1193	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT1127	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Bulak	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1194	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT1129	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1195	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT1129	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1196	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1130	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1197	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1130	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1198	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1130	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1199	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1130	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1200	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1131	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Gayungan	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1201	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1131	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Gayungan	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1202	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1131	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Gayungan	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1203	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1131	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Gayungan	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1204	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1132	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Lakarsantri	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1205	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1132	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Lakarsantri	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1206	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1136	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Genteng	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1207	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1136	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Genteng	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1208	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1136	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Genteng	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1209	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1136	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Genteng	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1210	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1137	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Gubeng	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1211	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1137	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Gubeng	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1212	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1137	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Gubeng	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1213	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1137	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Gubeng	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1214	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT1138	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Gunung Anyar	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1215	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT1138	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Gunung Anyar	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1216	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT1140	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Gunung Anyar	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1217	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT1140	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Gunung Anyar	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1218	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1141	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Gunung Anyar	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1219	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1141	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Gunung Anyar	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1220	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1141	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Gunung Anyar	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1221	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1141	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Gunung Anyar	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1222	Jumlah petugas satpol PP yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM	PKT1143	Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	""	2023	Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan Kapasitas Petugas Satpol PP [201]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1223	Jumlah seluruh aparatur Satpol PP	PKT1143	Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	""	2023	Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan Kapasitas Petugas Satpol PP [201]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1224	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1144	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Wiyung	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1225	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1144	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Wiyung	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1226	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1144	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Wiyung	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1227	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1144	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Wiyung	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1228	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT1145	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Jambangan	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1229	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT1145	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Jambangan	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1230	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT1147	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Jambangan	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1231	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT1147	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Jambangan	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1232	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1148	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Jambangan	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1233	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1148	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Jambangan	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1234	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1148	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Jambangan	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1235	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1148	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Jambangan	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1236	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1149	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Karangpilang	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1237	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1149	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Karangpilang	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1238	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1149	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Karangpilang	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1239	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1149	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Karangpilang	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1240	Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas	PKT1150	Persentase PPNS yang dibina	""	2023	Satuan Polisi Pamong Praja	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) [454]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1241	Jumlah PPNS seluruh Kota Surabaya	PKT1150	Persentase PPNS yang dibina	""	2023	Satuan Polisi Pamong Praja	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) [454]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1242	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT1152	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Mulyorejo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1243	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT1152	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Mulyorejo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1244	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1153	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Mulyorejo	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1245	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1153	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Mulyorejo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1246	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1153	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Mulyorejo	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1247	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1153	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Mulyorejo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1248	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT1154	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Kenjeran	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1249	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT1154	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Kenjeran	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1250	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1155	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Kenjeran	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1251	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1155	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Kenjeran	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1252	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1155	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Kenjeran	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1253	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1155	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Kenjeran	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1254	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT1157	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Krembangan	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1255	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT1157	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Krembangan	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1256	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1158	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Krembangan	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1257	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1158	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Krembangan	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1258	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1158	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Krembangan	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1259	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1158	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Krembangan	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1260	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT1160	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1261	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT1160	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1262	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1161	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1263	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1161	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1264	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1161	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1265	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1161	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1266	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT1166	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Rungkut	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1267	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT1166	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Rungkut	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1268	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT1167	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Rungkut	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1269	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT1167	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Rungkut	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1270	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT1169	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Sambikerep	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1271	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT1169	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Sambikerep	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1272	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1170	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Sambikerep	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1273	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1170	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Sambikerep	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1274	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1170	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Sambikerep	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1275	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1170	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Sambikerep	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1276	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1174	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Simokerto	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1277	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1174	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Simokerto	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1278	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1174	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Simokerto	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1279	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1174	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Simokerto	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1280	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1175	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Sukolilo	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1281	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1175	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Sukolilo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1282	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1175	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Sukolilo	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1283	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1175	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Sukolilo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1284	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT1177	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1285	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT1177	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1286	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1178	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1287	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1178	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1288	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1178	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1289	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1178	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1290	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT1180	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Tambaksari	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1291	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT1180	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Tambaksari	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1292	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1181	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Tambaksari	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1293	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1181	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Tambaksari	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1294	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1181	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Tambaksari	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1295	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1181	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Tambaksari	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1296	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT1184	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Tegalsari	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1297	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT1184	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Tegalsari	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1298	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1185	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Tegalsari	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1299	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1185	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Tegalsari	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1300	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1185	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Tegalsari	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1301	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1185	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Tegalsari	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1302	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1186	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1303	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1186	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1304	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1186	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1305	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1186	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1306	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1187	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Wonocolo	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1307	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1187	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Wonocolo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1308	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1187	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Wonocolo	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1309	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1187	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Wonocolo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1310	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT1190	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Wonokromo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1311	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT1190	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Wonokromo	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1312	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1191	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Wonokromo	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1313	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1191	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Wonokromo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1314	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1191	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Wonokromo	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1315	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1191	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Wonokromo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1316	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT1193	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Sawahan	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1317	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT1193	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Sawahan	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1318	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1194	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Sawahan	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1319	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1194	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Sawahan	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1320	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1194	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Sawahan	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1321	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1194	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Sawahan	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1322	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT1195	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Tegalsari	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1323	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT1195	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Tegalsari	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1324	Jumlah PAUD (TK) yang terakreditasi	PKT1199	Persentase lembaga PAUD berkualitas	""	2023	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1325	Jumlah PAUD (KB, PPT, TPA) yang berkualitas	PKT1199	Persentase lembaga PAUD berkualitas	""	2023	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1326	Jumlah PAUD	PKT1199	Persentase lembaga PAUD berkualitas	""	2023	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1327	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT1202	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Kenjeran	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1328	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT1202	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Kenjeran	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1329	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1205	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Bulak	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1330	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1205	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Bulak	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1331	Jumlah satgas tangguh bencana mandiri yang terbentuk	PKT1207	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembinaan Mitigasi Bencana [386]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1332	Jumlah lembaga yang mendapat sosialisasi tentang mitigasi	PKT1207	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembinaan Mitigasi Bencana [386]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1333	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1208	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1334	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1208	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1335	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1208	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1336	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT1211	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Kenjeran	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1337	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT1211	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Kenjeran	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1338	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT1214	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Pakal	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1339	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT1214	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Pakal	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1340	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1216	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Semampir	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1341	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1216	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Semampir	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1342	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1216	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Semampir	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1343	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1216	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Semampir	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1344	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT1217	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Pakal	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1345	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT1217	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Pakal	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1346	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1218	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Pakal	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1347	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1218	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Pakal	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1348	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1218	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Pakal	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1349	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1218	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Pakal	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1350	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1219	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1351	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1219	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1352	Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD	PKT1224	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Tandes	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1353	Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan	PKT1224	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	""	2023	Kec. Tandes	Usulan Musrenbang [653]	PERENCANAAN [5.01]
1354	Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat	PKT1226	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Tandes	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1355	Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan	PKT1226	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	""	2023	Kec. Tandes	Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]	KECAMATAN [7.01]
1356	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT1229	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Sambikerep	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1357	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1230	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Sambikerep	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1358	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1230	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Sambikerep	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1359	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	PKT1241	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Tandes	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1360	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	PKT1241	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Tandes	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1361	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	PKT1241	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Tandes	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1362	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1241	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	""	2023	Kec. Tandes	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1363	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1243	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Karangpilang	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1364	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1243	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Karangpilang	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1365	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1245	Persentase potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Rungkut	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1366	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1245	Persentase potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Rungkut	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1367	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1246	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Pakal	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1368	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1246	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Pakal	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1369	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1249	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Bubutan	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1370	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1249	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Bubutan	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1371	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1250	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1372	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1250	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1373	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1252	Persentase potensi usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Gubeng	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1374	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1252	Persentase potensi usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Gubeng	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1375	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1253	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Kenjeran	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1376	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1253	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Kenjeran	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1377	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1255	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Benowo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1378	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1255	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Benowo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1379	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1256	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Gayungan	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1380	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1256	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Gayungan	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1381	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1260	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1382	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1260	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1383	Jumlah indikator SPM yang dicapai	PKT1261	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target	""	2023	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Pencapaian SPM Kesehatan [173]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1384	Jumlah seluruh indikator SPM	PKT1261	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target	""	2023	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Pencapaian SPM Kesehatan [173]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1385	Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan yang selesai tepat waktu (jenjang SD/setara)	PKT1262	Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	""	2023	Dinas Pendidikan	Izin Operasional Sekolah [435]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1386	Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan yang selesai tepat waktu (jenjang SMP/setara)	PKT1262	Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	""	2023	Dinas Pendidikan	Izin Operasional Sekolah [435]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1387	Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan (jenjang SD/setara)	PKT1262	Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	""	2023	Dinas Pendidikan	Izin Operasional Sekolah [435]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1388	Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan (jenjang SMP/setara)	PKT1262	Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	""	2023	Dinas Pendidikan	Izin Operasional Sekolah [435]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1389	jumlah respon terhadap permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking  1 x 24 jam	PKT1263	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking  1 x 24 jam	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1390	Jumlah permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking yang dilaporkan	PKT1263	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking  1 x 24 jam	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1391	Median usia kawin pertama perempuan	PKT1264	Median usia kawin pertama perempuan	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1392	Jumlah usila mendapat pelayanan kesehatan	PKT1265	Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pelayanan Lansia [166]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1393	Jumlah Penduduk Usia 60 ke atas	PKT1265	Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Penduduk Kota Surabaya [237]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
1394	Jumlah aparatur yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin	PKT1266	Persentase pegawai yang disiplin	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
1395	Jumlah pegawai aktif	PKT1266	Persentase pegawai yang disiplin	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
1396	Jumlah sarana prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang disediakan	PKT1270	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit	""	2023	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Sarana dan Prasarana RSUD [168]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1397	Jumlah sarana prasarana sesuai standar	PKT1270	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit	""	2023	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Sarana dan Prasarana RSUD [168]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1398	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1275	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Tandes	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1399	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1275	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Tandes	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1400	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1275	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Tandes	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1401	Jumlah pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	PKT1277	Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [416]	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [5.04]
1402	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	PKT1277	Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [416]	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [5.04]
1403	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1281	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Semampir	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1404	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1281	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Semampir	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1405	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1281	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Semampir	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1406	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT1284	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Semampir	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1407	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT1284	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Semampir	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1408	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT1285	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Semampir	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1409	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT1285	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Semampir	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1410	Jumlah peserta KB aktif	PKT1293	Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1411	Jumlah pasangan usia subur	PKT1293	Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1412	Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB	PKT1294	Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1413	Jumlah pasangan usia subur	PKT1294	Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
1414	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan capacity building di bidang ipoleksosbud	PKT1295	Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan Bidang IPOLEKSOSBUD [631]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1415	Jumlah organisasi perempuan di kota surabaya	PKT1295	Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Organisasi Perempuan Kota Surabaya [643]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1416	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT1296	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Tandes	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1417	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT1296	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Tandes	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1418	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT1297	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Tandes	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1419	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT1297	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Tandes	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1420	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT1299	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Tegalsari	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1421	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1300	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Tegalsari	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1422	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1300	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Tegalsari	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1423	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT1301	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Sukolilo	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1424	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT1301	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Sukolilo	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1425	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT1302	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Sukolilo	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1426	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT1302	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Sukolilo	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1427	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT1303	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Simokerto	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1428	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT1303	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Simokerto	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1429	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT1304	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Gunung Anyar	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1430	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1305	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Gunung Anyar	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1431	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1305	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Gunung Anyar	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1432	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT1306	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Simokerto	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1433	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT1306	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Simokerto	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1434	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT1307	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Simokerto	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1435	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1308	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Simokerto	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1436	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1308	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Simokerto	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1437	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1311	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Gayungan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1438	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1311	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Gayungan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1439	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1311	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Gayungan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1440	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1313	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Sukolilo	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1441	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1313	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Sukolilo	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1442	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1313	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Sukolilo	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1443	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1315	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Sawahan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1444	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1315	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Sawahan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1445	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1315	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Sawahan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1446	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1318	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1447	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1318	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1448	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1318	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1449	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT1319	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Wiyung	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1450	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT1319	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Wiyung	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1451	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT1321	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Wiyung	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1452	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT1321	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Wiyung	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1453	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1322	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Sawahan	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1454	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1322	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Sawahan	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1455	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1323	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Tegalsari	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1456	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1323	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Tegalsari	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1457	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1323	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Tegalsari	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1458	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT1325	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Sawahan	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1459	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT1325	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Sawahan	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1460	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT1326	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Rungkut	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1461	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT1326	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Rungkut	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1462	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1327	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Wiyung	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1463	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1327	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Wiyung	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1464	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1327	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Wiyung	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1465	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT1329	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Sawahan	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1466	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT1329	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Sawahan	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1467	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT1330	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1468	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT1330	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1469	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1331	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Genteng	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1470	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1331	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Genteng	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1471	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1331	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Genteng	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1472	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1332	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Lakarsantri	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1473	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1332	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Lakarsantri	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1474	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1332	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Lakarsantri	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1475	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT1335	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Gayungan	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1476	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT1335	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Gayungan	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1477	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT1336	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Gayungan	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1478	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT1336	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Gayungan	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1479	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT1337	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Rungkut	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1480	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT1337	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Rungkut	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1481	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1338	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Rungkut	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1482	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1338	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Rungkut	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1483	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1338	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Rungkut	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1484	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1340	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Wonokromo	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1485	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1340	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Wonokromo	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1486	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1340	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Wonokromo	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1487	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1342	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Wonokromo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1488	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1342	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Wonokromo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1489	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT1343	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Wonokromo	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1490	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT1343	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Wonokromo	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1491	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT1344	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Wonokromo	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1492	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT1344	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Wonokromo	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1493	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1346	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Genteng	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1494	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1346	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Genteng	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1495	Peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	PKT1347	Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya (dp5a) [721]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1496	jumlah peserta UPPKA	PKT1347	Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya (dp5a) [721]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1497	Jumlah sarana prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada yang disediakan	PKT1350	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	""	2023	RSUD Bhakti Dharma Husada	Sarana dan Prasarana RSUD [168]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1498	Jumlah sarana prasarana sesuai standar	PKT1350	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	""	2023	RSUD Bhakti Dharma Husada	Sarana dan Prasarana RSUD [168]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1499	Jumlah indikator SPM yang dicapai	PKT1352	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target	""	2023	RSUD Bhakti Dharma Husada	Pencapaian SPM Kesehatan [173]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1500	Jumlah seluruh indikator SPM	PKT1352	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target	""	2023	RSUD Bhakti Dharma Husada	Pencapaian SPM Kesehatan [173]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1501	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT1358	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1502	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT1358	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1503	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT1359	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Gunung Anyar	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1504	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT1359	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Gunung Anyar	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1505	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT1360	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Gunung Anyar	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1506	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT1360	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Gunung Anyar	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1507	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1361	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Wonocolo	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1508	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1361	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Wonocolo	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1509	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1361	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Wonocolo	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1510	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1364	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Bulak	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1511	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1364	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Bulak	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1512	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1364	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Bulak	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1513	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT1369	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Semampir	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1514	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1370	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Semampir	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1515	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1370	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Semampir	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1516	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT1371	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Bulak	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1517	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT1371	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Bulak	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1518	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT1372	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Bulak	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1519	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT1372	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Bulak	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1520	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1377	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1521	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1377	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1522	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1377	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1523	Total lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat tahun dasar	PKT1379	Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Lahan Aset untuk Pertanian [472]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1524	Total lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	PKT1379	Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Lahan Aset untuk Pertanian [472]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1525	Total lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	PKT1379	Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Lahan Aset untuk Pertanian [472]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1526	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1380	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Jambangan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1527	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1380	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Jambangan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1528	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1380	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Jambangan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1529	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1382	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Jambangan	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1530	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1382	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Jambangan	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1531	Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	PKT1383	Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembudidaya Pekarangan [542]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1532	Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	PKT1383	Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembudidaya Pekarangan [542]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1533	Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	PKT1383	Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembudidaya Pekarangan [542]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1534	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1385	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Sambikerep	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1535	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1385	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Sambikerep	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1536	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1385	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Sambikerep	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1537	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1387	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Tambaksari	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1538	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1387	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Tambaksari	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1539	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1387	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Tambaksari	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1540	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1389	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Bubutan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1541	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1389	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Bubutan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1542	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1389	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Bubutan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1543	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT1392	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Tambaksari	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1544	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT1392	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Tambaksari	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1545	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT1393	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Tambaksari	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1546	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT1393	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Tambaksari	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1547	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1394	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Sukolilo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1548	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1394	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Sukolilo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1549	Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditangani	PKT1396	Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Potensi Kejadian Anarkis [197]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1550	Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD	PKT1396	Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Potensi Kejadian Anarkis [197]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1551	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT1397	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Wonocolo	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1552	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1398	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Wonocolo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1553	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1398	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Wonocolo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1554	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT1399	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Wonocolo	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1555	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT1399	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Wonocolo	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1556	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT1400	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Wonocolo	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1557	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT1400	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Wonocolo	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1558	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1401	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Gubeng	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1559	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1401	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Gubeng	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1560	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1401	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Gubeng	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1561	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT1403	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Gubeng	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1562	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT1403	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Gubeng	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1563	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT1404	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Gubeng	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1564	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT1404	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Gubeng	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1565	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada pada tahun berjalan (t)	PKT1405	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	""	2023	Satuan Polisi Pamong Praja	Layanan Akibat Penegakan Perda/Perkada [455]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1566	Jumlah Warga Negara yang seharusnya memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada pada tahun berjalan (t)	PKT1405	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	""	2023	Satuan Polisi Pamong Praja	Layanan Akibat Penegakan Perda/Perkada [455]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1567	Jumlah data statistik yang dibutuhkan untuk publikasi	PKT1406	Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Statistik Sektoral [437]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20]
1568	Jumlah data statistik dianalisa	PKT1406	Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Statistik Sektoral [437]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20]
1569	Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan	PKT1407	Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan	""	2023	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan SIMPROLAMAS [559]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1570	Kecepatan waktu pelaporan outreach	PKT1409	Kecepatan waktu pelaporan outreach	""	2023	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Outreach [558]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1571	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1410	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Asemrowo	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1572	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1410	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Asemrowo	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1573	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1410	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Asemrowo	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1574	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1413	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Asemrowo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1575	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1413	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Asemrowo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1576	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT1414	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Asemrowo	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1577	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT1414	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Asemrowo	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1578	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT1415	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Asemrowo	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1579	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT1415	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Asemrowo	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1580	Jumlah pelaku usaha industri yang patuh	PKT1416	Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Data Pelaku Usaha Industri [573]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
1581	Jumlah pelaku usaha industri	PKT1416	Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Data Pelaku Usaha Industri [573]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
1582	Lansia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	PKT1417	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	""	2023	Dinas Sosial	Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1583	Lansia Terlantar yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	PKT1417	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	""	2023	Dinas Sosial	Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1584	Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial (Kalijudan)	PKT1418	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	""	2023	Dinas Sosial	Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1585	Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial (Kampung Anak Negeri)	PKT1418	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	""	2023	Dinas Sosial	Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1586	Anak Terlantar yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial (Kalijudan)	PKT1418	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	""	2023	Dinas Sosial	Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1587	Anak Terlantar yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial (Kampung Anak Negeri)	PKT1418	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	""	2023	Dinas Sosial	Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1588	Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	PKT1419	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	""	2023	Dinas Sosial	Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1589	Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	PKT1419	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	""	2023	Dinas Sosial	Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1590	Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	PKT1420	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	""	2023	Dinas Sosial	Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1591	Penyandang Disabilitas yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	PKT1420	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	""	2023	Dinas Sosial	Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1592	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1422	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Benowo	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1593	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1422	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Benowo	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1594	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1422	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Benowo	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1595	Jumlah fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi tepat guna yang dibangun	PKT1425	Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitas Penampungan dan Pengelolaan Sampah Sementara [443]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1596	Jumlah fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi tepat guna	PKT1425	Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitas Penampungan dan Pengelolaan Sampah Sementara [443]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1597	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	PKT1426	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Benowo	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1598	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	PKT1426	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	""	2023	Kec. Benowo	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
1599	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai	PKT1473	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	""	2023	Sekretariat Daerah	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
1600	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD	PKT1473	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	""	2023	Sekretariat Daerah	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
1601	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	PKT1475	Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	""	2023	Sekretariat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1602	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	PKT1475	Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	""	2023	Sekretariat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1603	Jumlah anggaran gaji ASN	PKT1475	Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	""	2023	Sekretariat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1604	Jumlah anggaran tunjangan ASN	PKT1475	Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	""	2023	Sekretariat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1605	Jumlah daya tarik dan destinasi wisata yang dikembangkan	PKT1476	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Objek dan daya tarik wisata (ODTW) [37]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
1606	Jumlah daya tarik dan destinasi wisata yang dikembangkan	PKT1476	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Objek dan daya tarik wisata (ODTW) [37]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
1607	Jumlah daya tarik dan destinasi wisata yang dikembangkan	PKT1476	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Objek dan daya tarik wisata (ODTW) [37]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
1608	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata	PKT1477	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Kunjungan Wisatawan di Objek Wisata [286]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
1609	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata	PKT1477	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Kunjungan Wisatawan di Objek Wisata [286]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
1610	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata	PKT1477	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Kunjungan Wisatawan di Objek Wisata [286]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
1611	Jumlah kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata	PKT1478	Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Kesepakatan dengan stakeholder pariwisata [39]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
1612	Jumlah peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	PKT1479	Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pengembangan SDM Kepariwisataan [508]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
1613	Jumlah peserta pelatihan kepariwisataan	PKT1479	Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pengembangan SDM Kepariwisataan [508]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
1614	Jumlah produk ekonomi kreatif yang bisa ditampilkan	PKT1480	Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pengembangan SDM Pelaku Ekonomi Kreatif [506]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
1615	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	PKT1480	Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pengembangan SDM Pelaku Ekonomi Kreatif [506]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]
1616	Jumlah cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian	PKT1481	Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Cagar budaya [19]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
1617	Jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan	PKT1481	Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Cagar budaya [19]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
1618	Jumlah hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal	PKT1482	Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Hotel, restoran dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal [20]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
1619	Jumlah kelompok seni yang dikatakan layak tampil	PKT1483	Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Kelompok Seni Budaya [18]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
1620	Jumlah kelompok seni terdaftar	PKT1483	Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Kelompok Seni Budaya [18]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
1621	Jumlah museum yang berhasil dikembangkan	PKT1484	Persentase museum yang berhasil dikembangkan	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Museum Pemerintah Kota Surabaya [394]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
1622	Jumlah museum yang dikelola	PKT1484	Persentase museum yang berhasil dikembangkan	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Museum Pemerintah Kota Surabaya [394]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
1623	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pembinaan sejarah lokal yang memahami materi	PKT1485	Persentase siswa yang memahami materi sejarah	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pemahaman Sejarah [515]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
1624	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pembinaan sejarah lokal	PKT1485	Persentase siswa yang memahami materi sejarah	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pemahaman Sejarah [515]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]
1625	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1487	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1626	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1487	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1627	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1487	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1628	Jumlah pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	PKT1488	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Distributor Perdagangan [367]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]
1629	Jumlah pelaku usaha distribusi perdagangan	PKT1488	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Distributor Perdagangan [367]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]
1630	Jumlah intervensi ketersediaan komoditas	PKT1489	Persentase intervensi ketersediaan komoditas	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Operasi Pasar [529]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]
1631	Jumlah kejadian gejolak harga	PKT1489	Persentase intervensi ketersediaan komoditas	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Operasi Pasar [529]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]
1632	Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	PKT1491	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Mikro [136]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1633	Jumlah pelaku usaha mikro di Surabaya	PKT1491	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Mikro [136]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1634	Jumlah izin lingkup perdagangan yang tepat waktu	PKT1492	Persentase ketepatan waktu pelayanan	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Perizinan Perdagangan [760]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]
1635	Jumlah izin lingkup perdagangan yang selesai	PKT1492	Persentase ketepatan waktu pelayanan	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Perizinan Perdagangan [760]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]
1636	Jumlah pelayanan tera yang tepat waktu	PKT1493	Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]
1637	Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	PKT1493	Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]
1638	Jumlah fasilitas olahraga yang dibangun baru dan/atau ditingkatkan	PKT1498	Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Prasarana Olahraga [3]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
1639	Jumlah prestasi atlit di regional, nasional dan/atau internasional	PKT1499	Jumlah prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Atlet Kota Surabaya [1]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
1640	Jumlah pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	PKT1500	Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Kepemudaan [514]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
1641	Jumlah pemuda yang aktif sebagai pemuda pelopor	PKT1500	Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Kepemudaan [514]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
1642	Jumlah pemuda yang mendapat pembinaan kader anti kenakalan remaja	PKT1500	Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Kepemudaan [514]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
1643	Jumlah pemuda yang mendapat pembinaan pemuda pelopor	PKT1500	Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Kepemudaan [514]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
1644	Jumlah pemuda wirausahawan mandiri	PKT1501	Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Kepemudaan [514]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
1645	Jumlah pemuda binaan wirausaha mandiri	PKT1501	Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Partisipasi Kepemudaan [514]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]
1646	Jumlah penerima beasiswa dari keluarga MBR	PKT1502	Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Penerima Beasiswa Pendidikan [357]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1647	Jumlah penerima beasiswa	PKT1502	Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	""	2023	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Penerima Beasiswa Pendidikan [357]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1648	Jumlah koperasi yang mendapatkan permohonan izin usaha simpan pinjam tahun dasar	PKT1504	Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koperasi [132]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1649	Jumlah koperasi yang mendapatkan permohonan izin usaha simpan pinjam	PKT1504	Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koperasi [132]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1650	Jumlah koperasi yang mendapatkan permohonan izin usaha simpan pinjam	PKT1504	Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koperasi [132]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1651	Jumlah koperasi aktif RAT	PKT1504	Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koperasi [132]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1652	Jumlah koperasi yang mendapat pengawasan dan ber RAT	PKT1505	Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koperasi [132]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1653	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	PKT1505	Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koperasi [132]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1654	Jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi	PKT1506	Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pengurus Koperasi Aktif [488]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1655	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	PKT1506	Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koperasi [132]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1656	Jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi	PKT1506	Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pengurus Koperasi Aktif [488]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1657	Jumlah pengurus/pengelola koperasi yang berRAT	PKT1506	Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pengurus Koperasi Aktif [488]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1658	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	PKT1507	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koperasi [132]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1659	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	PKT1507	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koperasi [132]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1660	Jumlah koperasi aktif RAT	PKT1507	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koperasi [132]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1661	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1508	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1662	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1508	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1663	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1508	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1664	Jumlah sentra wisata kuliner yang beroperasi secara optimal	PKT1509	Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Sentra wisata kuliner Pemerintah Kota Surabaya [135]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1665	Jumlah sentra wisata kuliner	PKT1509	Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Sentra wisata kuliner Pemerintah Kota Surabaya [135]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1666	Jumlah pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha	PKT1510	Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Mikro [136]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1667	Jumlah pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha	PKT1510	Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Mikro [136]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1668	Jumlah pelaku usaha mikro di Surabaya	PKT1510	Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Mikro [136]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1669	Jumlah pelaku usaha mikro yang meningkat skala kinerja usahanya	PKT1511	Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	""	2023	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Mikro [136]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]
1670	Jumlah pelaku usaha industri yang mendapat pemberdayaan	PKT1512	Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Data Pelaku Usaha Industri [573]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
1671	Jumlah pelaku usaha industri	PKT1512	Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Data Pelaku Usaha Industri [573]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
1672	Jumlah dokumen yang menjadi dasar dalam proses perencanaan industri	PKT1513	Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Perencanaan Perindustrian [576]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
1673	Jumlah dokumen data pelaku usaha sektor industri, kawasan industri dan analisisnya	PKT1513	Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Perencanaan Perindustrian [576]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
1674	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	PKT1516	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Benowo	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1675	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	PKT1516	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	""	2023	Kec. Benowo	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
1676	Jumlah lokasi penanganan limbah B3/spesifik	PKT1518	Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Penanganan Limbah B3/Sampah Spesifik [611]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1677	Jumlah lingkungan yang dibina	PKT1519	Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Pembinaan Kader Lingkungan [583]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1678	Jumlah lingkungan yang dibina	PKT1519	Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Pembinaan Kader Lingkungan [583]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1679	Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	PKT1520	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	""	2023	Dinas Sosial	Taman Makam Pahlawan [417]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1680	Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola	PKT1520	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	""	2023	Dinas Sosial	Taman Makam Pahlawan [417]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
1681	Kapasitas operasional IPAL (Sentra Wisata Kuliner, Rumah Susun, Puskesmas, IPLT)	PKT1522	Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) SIGIS [118]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1682	Jumlah arsip yang dilakukan proses penilaian dan direkomendasikan untuk dimusnahkan	PKT1523	Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Dinamis [421]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
1683	Jumlah permasalahan guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang ditangani	PKT1525	Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	""	2023	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1684	Jumlah permasalahan guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang diterima	PKT1525	Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	""	2023	Dinas Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan [155]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]
1685	Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan	PKT1526	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
1686	Jumlah dokumen anggaran yang selesai tepat waktu	PKT1528	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
1687	Jumlah dokumen anggaran yang disusun	PKT1528	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
1688	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1529	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Krembangan	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1689	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1529	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Krembangan	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1690	Jumlah rekomendasi jalan dan saluran yang dimanfaatkan oleh pihak lain	PKT1530	Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Surat Nilai Sewa Tanah (Program) [663]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
1691	Jumlah aset yang tercatat dalam SIMBADA Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (Program)	PKT1530	Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Surat Nilai Sewa Tanah (Program) [663]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
1692	Jumlah sasaran rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki	PKT1534	Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rumah tapak tidak layak huni (Program RSDK dan Sanitasi) [195]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
1693	Jumlah perbaikan rumah tapak tidak layak huni yang direncanakan	PKT1534	Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rencana Rumah Tidak Layak Huni [677]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
1694	Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan yang selesai tepat waktu	PKT1535	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	""	2023	Badan Pendapatan Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
1695	Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan yang disusun	PKT1535	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	""	2023	Badan Pendapatan Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
1696	Jumlah perusahaan jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya pada tahun t	PKT1539	Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Perusahaan Jasa Konstruksi [608]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
1697	Jumlah target perusahaan jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	PKT1539	Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Perusahaan Jasa Konstruksi [608]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
1698	Jumlah Proses Tender Pengadaan Barang/Jasa dari OPD yang terselesaikan	PKT1566	Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	""	2023	Sekretariat Daerah	Tender Pengadaan Lelang Barang/Jasa [480]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1699	Jumlah usulan tender Pengadaan Barang/Jasa yang diproses	PKT1566	Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	""	2023	Sekretariat Daerah	Tender Pengadaan Lelang Barang/Jasa [480]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1700	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1567	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Badan Pendapatan Daerah	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1701	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1567	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Badan Pendapatan Daerah	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1702	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1567	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Badan Pendapatan Daerah	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1703	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1568	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Gunung Anyar	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1704	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1568	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Gunung Anyar	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1705	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1568	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Gunung Anyar	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1706	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1570	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Kenjeran	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1707	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1570	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Kenjeran	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1708	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1570	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Kenjeran	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1709	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1572	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Pakal	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1710	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1572	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Pakal	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1711	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1572	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Pakal	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1712	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1574	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1713	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1574	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1714	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1574	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1715	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1576	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1716	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1576	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1717	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1576	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1718	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1579	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Mulyorejo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1719	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1579	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Mulyorejo	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1720	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1580	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1721	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1580	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1722	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	PKT1581	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Tambaksari	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1723	Jumlah Potensi Usaha yang didata	PKT1581	Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	""	2023	Kec. Tambaksari	Potensi Usaha Masyarakat [623]	KECAMATAN [7.01]
1724	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PKT1582	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Pendidikan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1725	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan	PKT1582	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Pendidikan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1726	Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	PKT1582	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	""	2023	Dinas Pendidikan	Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]	KEUANGAN [5.02]
1727	Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi	PKT1583	Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi	""	2023	Inspektorat	Pendampingan [427]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
1728	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan RSUD	PKT1583	Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi	""	2023	Inspektorat	Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1729	Jumlah pegawai aktif yang telah mengikuti asesmen sd tahun (t)	PKT1584	Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
1730	Jumlah pegawai aktif	PKT1584	Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]	KEPEGAWAIAN [5.03]
1731	Jumlah Realisasi Implementasi Program Pokok PKK	PKT1586	Persentase Implementasi Program Pokok PKK dimasyarakat	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) [751]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA [2.13]
1732	Jumlah Program Pokok PKK	PKT1586	Persentase Implementasi Program Pokok PKK dimasyarakat	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) [751]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA [2.13]
1733	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K9	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	RSUD Bhakti Dharma Husada	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1734	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K9	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	RSUD Bhakti Dharma Husada	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1735	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K9	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	RSUD Bhakti Dharma Husada	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1736	Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang diadakan	K10	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	""	2023	RSUD Bhakti Dharma Husada	Alat Kesehatan (Alkes), Penunjang Medik, dan Sarana Kesehatan Lainnya [457]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1737	Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang diadakan dari DBHCHT	K10	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	""	2023	RSUD Bhakti Dharma Husada	Alat Kesehatan (Alkes), Penunjang Medik, dan Sarana Kesehatan Lainnya [457]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1738	Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang direncanakan	K10	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	""	2023	RSUD Bhakti Dharma Husada	Alat Kesehatan (Alkes), Penunjang Medik, dan Sarana Kesehatan Lainnya [457]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1739	Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase perkotaan	K16	Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
1740	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	K17	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	""	2023	Sekretariat Daerah	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian [563]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1741	Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	K20	Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pelayanan Rekomendasi Teknis Lainnya [376]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
1742	Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara tahun (t)	K23	Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Rumah pompa [185]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
1743	Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun (Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota)	K25	Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jalan Kota Surabaya [181]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
1744	Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh	K28	Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Rumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya [194]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
1745	Jumlah ijin/sewa rumah susun dan rumah aset Pemerintah Kota Surabaya	K35	Jumlah Unit Hunian rumah susun Pemerintah Kota Surabaya	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Unit Rumah Susun [460]	KEUANGAN [5.02]
1746	Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan	K39	Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Bangunan Gedung Daerah [612]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
1747	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	K46	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [617]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
1748	Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	K55	Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Permohonan SLF [614]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
1749	Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan telah disahkan	K57	Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan disahkan	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Penataan Bangunan [625]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
1750	Jumlah pendataan dan penyelenggaraan bangunan yang dimasukkan ke dalam peta	K58	Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan dan pengawasan bangunan yang dilaksanakan	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pendataan dan Pengawasan Bangunan [613]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
1751	jumlah lokasi pengawasan bangunan yang di tindak lanjuti	K58	Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan dan pengawasan bangunan yang dilaksanakan	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pendataan dan Pengawasan Bangunan [613]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
1752	Jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	K60	jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Rumah Tangga yang terfasilitasi Tangki Septik [734]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]
1753	Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun	K63	Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [617]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
1754	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses	K64	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
1755	Jumlah tenaga operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan terlatih	K66	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Petugas Pemadam Kebakaran [218]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1756	Jumlah surat rekomendasi pemeriksaan sistem proteksi kebakaran telah terperiksa dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan	K71	Jumlah berkas pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan/gedung	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Pemeriksaan Sistem Proteksi Kebakaran [409]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1757	Jumlah kegiatan pelatihan dengan memberdayakan masyarakat di wilayah Kota Surabaya	K73	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sosialisasi, dan Pelatihan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan [408]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1758	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K75	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1759	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K75	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1760	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K75	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1761	Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlaksana sesuai standar	K90	Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	""	2023	Sekretariat Daerah	Fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1762	Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang teragendakan	K90	Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	""	2023	Sekretariat Daerah	Fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1763	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	K94	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen Kajian Pemeliharaan Lingkungan Hidup [589]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1764	Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	K95	Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah Responsif Gender [361]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1765	Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	K96	Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan Bidang IPOLEKSOSBUD [631]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1766	perangkat daerah yang data gender dan anak yang tersedia	K98	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyusunan Data Terpilah [482]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
1767	jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	K103	jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim [113]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1768	Jenis kejadian bencana yang ditangani dengan cepat	K104	Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data Bencana Alam Non Kebakaran [209]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1769	Jumlah kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan	K105	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kelurahan Tangguh Bencana [210]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
1770	Jumlah koridor pelayanan angkutan umum penumpang	K126	Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	""	2023	Dinas Perhubungan	Angkutan Umum Kota Surabaya [451]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
1771	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	K127	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	""	2023	Dinas Perhubungan	Pengujian KIR [127]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
1772	Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	K137	Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	THR (Kebun Raya Mangrove) [450]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1773	Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani	K139	Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok tani Pembudidaya Pertanian [46]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1774	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K155	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1775	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K155	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1776	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K155	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1777	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang diusulkan pd tahun t	K159	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang di usulkan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup [582]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1778	Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun	K160	Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Kualitas Air dan Kualitas Udara Ambien Sesaat [592]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1779	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K163	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Simokerto	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1780	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K163	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Simokerto	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1781	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K163	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Simokerto	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1782	Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun	K164	Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Kualitas udara [111]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1783	Jumlah lokasi pembebasan lahan/ tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	K169	Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pembebasan Lahan/Tanah [570]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
1784	Jumlah dokumen perencanaan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	K170	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Jalan [658]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
1785	Jumlah dokumen pengawasan teknis jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	K170	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Jalan [658]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
1786	Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	K173	Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Pelayanan Perizinan Lingkungan [593]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1787	Jumlah obyek kegiatan usaha yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	K178	Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Ketaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan [114]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1788	jumlah pengaduan permasalahan lingkungan hidup	K180	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Permasalahan Lingkungan Hidup [585]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1789	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	K180	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Permasalahan Lingkungan Hidup [585]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1790	Jumlah dokumen perencanaan sistem drainase perkotaan yang disusun	K181	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Drainase [557]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
1791	Jumlah dokumen pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	K181	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Drainase [557]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
1792	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	K184	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	""	2023	Kec. Krembangan	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1793	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	K193	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Kendaraan dan Peralatan Alat Berat [567]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
1794	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	K194	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1795	Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis	K203	Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Penta latas [756]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
1796	Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan yang tertuang dalam dokumen tahapan pengadaan tanah dan/atau bangunan	K234	Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dokumen Pengadaan Tanah [621]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]
1797	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	K235	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
1798	Jumlah aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	K243	Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235]	KEUANGAN [5.02]
1799	Total aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	K243	Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235]	KEUANGAN [5.02]
1800	Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	K259	Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Penta latas [756]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
1801	Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	K268	Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI [579]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
1802	Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi	K276	Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Penta latas [756]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
1803	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	K280	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	""	2023	Dinas Pendidikan	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1804	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K285	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Perhubungan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1805	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K285	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Perhubungan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1806	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K285	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Perhubungan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1807	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K289	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1808	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K289	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1809	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K289	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1810	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	K317	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	""	2023	Dinas Perhubungan	pelaksanaan Abdi Yasa Teladan [498]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
1811	Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	K320	Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	""	2023	Dinas Perhubungan	Perencanaan Angkutan [486]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
1812	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K325	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1813	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K325	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1814	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K325	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1815	Jumlah dokumen evaluasi PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	K332	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah [60]	PERENCANAAN [5.01]
1816	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	K332	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah [60]	PERENCANAAN [5.01]
1817	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K346	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1818	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K346	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1819	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K346	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1820	Jumlah peserta Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	K348	Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembinaan Potensi Masyarakat [604]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
1821	jumlah lembaga pendidikan menengah difasilitasi pendidikan bidang politik	K358	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
1822	Jumlah partai politik yang mendapatkan banpol	K358	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
1823	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	K359	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	""	2023	Kec. Sukolilo	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1824	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	K360	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Organisasi Masyarakat (Ormas) [354]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
1825	Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	K368	Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budayaerumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pertahanan ekonomi, sosial dan budaya	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Organisasi Masyarakat (Ormas) [354]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
1826	Jumlah hewan sehat	K369	Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Pengobatan Hewan [51]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1827	Jumlah populasi hewan	K369	Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Pengobatan Hewan [51]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1828	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai	K377	Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
1829	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD	K377	Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
1830	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K380	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	""	2023	Kec. Sukolilo	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1831	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu	K386	Persentase ketepatan waktu penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha sektor pertanian dan perikanan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1832	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	K386	Persentase ketepatan waktu penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha sektor pertanian dan perikanan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1833	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K387	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1834	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K388	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1835	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K388	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1836	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K388	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1837	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	K390	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [416]	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [5.04]
1838	Jumlah orang yang mendapatkan Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	K391	Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [416]	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [5.04]
1839	Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan batas wilayah	K393	Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	""	2023	Sekretariat Daerah	Kecamatan Kota Surabaya [277]	KECAMATAN [7.01]
1840	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K398	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	""	2023	Dinas Perhubungan	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1841	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K407	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	""	2023	Kec. Simokerto	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1842	Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian	K410	Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Kepegawaian [432]	KEPEGAWAIAN [5.03]
1843	Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	K413	Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
1844	Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	K423	Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [220]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
1845	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	K424	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
1846	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai	K426	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	""	2023	Dinas Perhubungan	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
1847	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD	K426	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	""	2023	Dinas Perhubungan	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
1848	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K428	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1849	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	K433	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	""	2023	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
1850	Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	K437	Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	""	2023	Dinas Perhubungan	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas [413]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
1851	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai	K444	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
1852	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD	K444	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
1853	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K449	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Pendidikan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1854	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K449	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Pendidikan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1855	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K449	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Pendidikan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1856	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	K453	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	""	2023	Kec. Semampir	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1857	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	K455	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	""	2023	Dinas Perhubungan	Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
1858	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perkeretaapian	K456	Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta Rencana Induk Perkeretaapian	""	2023	Dinas Perhubungan	Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
1859	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	K461	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	""	2023	Sekretariat Daerah	Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah [562]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1860	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	K470	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Laporan pengawasan keamanan pangan segar [532]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
1861	Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	K472	Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan Sarana Perikanan [534]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
1862	Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial	K474	Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemantauan Orang Asing [475]	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]
1863	Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan	K484	Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan Sarana Perikanan [534]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
1864	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K490	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1865	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K490	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1866	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K490	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1867	Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	K491	Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemberdayaan Pembudidaya Perikanan [535]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
1868	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K494	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	""	2023	Kec. Asemrowo	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1869	Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	K495	Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Monitoring harga komoditas pangan [231]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]
1870	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K500	Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	""	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1871	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K502	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Asemrowo	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1872	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K502	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Asemrowo	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1873	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K502	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Asemrowo	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1874	Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	K503	Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan [536]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
1875	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	K513	Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
1876	Jumlah jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	K515	Jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Diversifikasi Pangan [531]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]
1877	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K528	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1878	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K531	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1879	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K531	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1880	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K531	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1881	Jumlah Usaha yang Sesuai dengan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Surabaya	K537	Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peta Potensi dan Peluang Usaha [499]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1882	Total jumlah usaha yang berpeluang investasi	K537	Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peta Potensi dan Peluang Usaha [499]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1883	Jumlah kerja sama luar negeri yang difasilitasi	K538	Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi	""	2023	Sekretariat Daerah	Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1884	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	K551	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
1885	Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	K555	Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Promosi Investasi [396]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1886	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K560	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1887	Jumlah kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan	K561	Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitas Penampungan dan Pengelolaan Sampah Sementara [443]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]
1888	Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	K566	Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Informasi Investasi Penanaman Modal [502]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1889	jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	K570	jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1890	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K573	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Sukolilo	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1891	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K573	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Sukolilo	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1892	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K573	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Sukolilo	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1893	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K601	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1894	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K601	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1895	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K601	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Sukomanunggal	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1896	Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti bimtek/pelatihan	K602	Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyuluh pertanian [48]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1897	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K609	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1898	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K609	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1899	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K609	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1900	Jumlah lokasi untuk penyelenggaraan prasarana jalan	K614	Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	""	2023	Dinas Perhubungan	Perlengkapan Jalan dan Prasarana Jalan [122]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
1901	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	K615	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	""	2023	Dinas Perhubungan	Terminal [126]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
1902	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum ikut bimtek	K616	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]
1903	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	K619	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	""	2023	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1904	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K630	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Sekretariat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1905	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K630	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Sekretariat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1906	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K630	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Sekretariat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1907	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan gaji dan/atau tunjangan	K631	Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	""	2023	Sekretariat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1908	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan dana penunjang operasional	K631	Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	""	2023	Sekretariat Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH [469]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1909	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang direncanakan mendapatkan gaji dan/atau tunjangan	K631	Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	""	2023	Sekretariat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1910	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang direncanakan mendapatkan dana penunjang operasional	K631	Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	""	2023	Sekretariat Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH [469]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1911	Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan	K642	Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembudidaya Peternakan [49]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]
1912	Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur	K644	Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kinerja Disiplin ASN [433]	KEPEGAWAIAN [5.03]
1913	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	K655	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
1914	Jumlah dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	K655	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
1915	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	K655	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
1916	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	K655	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
1917	Jumlah laporan dana transfer yang disusun tepat waktu pada Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monnitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	K656	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	""	2023	Badan Pendapatan Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]	KEUANGAN [5.02]
1918	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K660	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1919	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	K663	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	""	2023	Badan Pendapatan Daerah	Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) [665]	KEUANGAN [5.02]
1920	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	K664	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	""	2023	Badan Pendapatan Daerah	Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517]	KEUANGAN [5.02]
1921	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	K665	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	""	2023	Badan Pendapatan Daerah	Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517]	KEUANGAN [5.02]
1922	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai	K670	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
1923	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD	K670	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	""	2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
1924	Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan	K676	Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Penta latas [756]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
1925	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K697	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Semampir	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1926	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K697	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Semampir	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1927	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K697	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Semampir	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1928	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K705	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	""	2023	Kec. Krembangan	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1929	Jumlah sentra ikan yang dikelola	K706	Jumlah sentra ikan yang dikelola	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemasaran Hasil Perikanan [474]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]
1930	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	K722	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	""	2023	Kec. Simokerto	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1931	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	K724	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Kota [363]	PERENCANAAN [5.01]
1932	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi Bappedalitbang yang disusun	K726	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappedalitbang [496]	PERENCANAAN [5.01]
1933	Jumlah dokumen penelitian yang disusun	K728	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05]
1934	Jumlah dokumen pengembangan inovasi yang disusun	K728	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05]
1935	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K730	Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	""	2023	Dinas Sosial	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1936	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	K731	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407]	PERENCANAAN [5.01]
1937	Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	K732	Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Data Perencanaan Pembangunan (Indikator RPJMD) [17]	PERENCANAAN [5.01]
1938	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	K735	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	""	2023	Dinas Sosial	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1939	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	K744	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]	PERENCANAAN [5.01]
1940	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	K744	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]	PERENCANAAN [5.01]
1941	Jumlah formasi yang terpenuhi pada Pengadaan ASN	K750	Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Formasi kebutuhan ASN [387]	KEPEGAWAIAN [5.03]
1942	Jumlah kebutuhan yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	K750	Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	""	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Formasi kebutuhan ASN [387]	KEPEGAWAIAN [5.03]
1943	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K751	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1944	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K751	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1945	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K751	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1946	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	K756	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah [60]	PERENCANAAN [5.01]
1947	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K757	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1948	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K757	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1949	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K757	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1950	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	K758	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [458]	KEUANGAN [5.02]
1951	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	K759	Jumlah jenis pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	""	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [458]	KEUANGAN [5.02]
1952	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K768	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1953	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K768	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1954	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K768	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1955	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai	K769	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
1956	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD	K769	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
1957	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K770	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	""	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1958	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	K772	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	""	2023	Dinas Kesehatan	Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1959	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K775	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Rungkut	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1960	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K775	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Rungkut	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1961	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K775	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Rungkut	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1962	Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal	K799	Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal	""	2023	Inspektorat	Pengawasan [426]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
1963	Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	K800	Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	""	2023	Inspektorat	Kebijakan [428]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
1964	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	K801	Jumlah laporan yang dihasilkan dalam hal pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	""	2023	Inspektorat	Pendampingan [427]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
1965	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	K802	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	""	2023	Inspektorat	Pengawasan [426]	INSPEKTORAT DAERAH [6.01]
1966	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K805	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Karangpilang	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1967	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K805	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Karangpilang	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1968	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K805	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Karangpilang	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1969	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan melalui pelayanan pendaftaran penduduk yang berasal dari Inisiatif Pemohon	K808	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
1970	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K809	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1971	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K809	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1972	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K809	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1973	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	K810	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah [60]	PERENCANAAN [5.01]
1974	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K815	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	""	2023	Kec. Karangpilang	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1975	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	K816	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	""	2023	Kec. Karangpilang	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1976	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)	K818	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)	""	2023	Dinas Kesehatan	Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1977	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K819	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Inspektorat	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1978	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K819	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Inspektorat	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1979	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K819	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Inspektorat	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1980	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	K820	Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	""	2023	Inspektorat	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1981	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K822	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	""	2023	Inspektorat	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1982	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K824	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Kesehatan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1983	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K824	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Kesehatan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1984	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K824	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Kesehatan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
1985	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K826	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	""	2023	Dinas Kesehatan	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1986	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	K827	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	""	2023	Dinas Kesehatan	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1987	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan	K829	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan	""	2023	Dinas Kesehatan	Sistem Informasi Kesehatan [423]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1988	Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Rumah Sakit)	K830	Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau	""	2023	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Kota Surabaya [157]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1989	Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Puskesmas)	K830	Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau	""	2023	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1990	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	K831	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	""	2023	Dinas Kesehatan	SDM Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya [464]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1991	Jumlah PIRT yang dibina	K832	Jumlah PIRT yang dibina	""	2023	Dinas Kesehatan	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) [177]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]
1992	Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan analisis jabatan sesuai kelembagaan yang berlaku	K833	Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku	""	2023	Sekretariat Daerah	Pendampingan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan [556]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1993	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K843	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
1994	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai	K844	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
1995	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD	K844	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
1996	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	K845	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	""	2023	Sekretariat Daerah	Penataan Administrasi Pemerintahan [456]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
1997	Jumlah berkas permohonan pencatatan sipil yang diterbitkan melalui permohonan pencatatan sipil yang berasal dari Inisiatif Pemohon	K846	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
1998	Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan	K848	Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan	""	2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Profil Kependudukan [538]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]
1999	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K850	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2000	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K850	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2001	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K850	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2002	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai	K851	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
2003	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD	K851	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]	KEUANGAN [5.02]
2004	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K858	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2005	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K858	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2006	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K858	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2007	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	K867	Persentase pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan	""	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2008	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K870	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2009	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K870	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2010	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K870	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2011	Jumlah Berkas Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang dikeluarkan	K871	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	""	2023	Dinas Perhubungan	Laporan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir [733]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]
2012	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K872	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2013	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	K873	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2014	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	K875	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi Publikasi [537]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
2015	Jumlah sektor yang dianalisa	K880	Jumlah sektor yang dianalisa	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Statistik Sektoral [437]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20]
2016	Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	K888	Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Hubinsyaker [755]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2017	Nilai Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K889	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	""	2023	Sekretariat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Barjas Bagian Umprok [764]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
2018	Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	K891	Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	""	2023	Sekretariat DPRD	Rancangan Peraturan Daerah dan Kajian Kebijakan [726]	SEKRETARIAT DPRD [4.02]
2019	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	K892	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	""	2023	Sekretariat DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD [615]	SEKRETARIAT DPRD [4.02]
2020	Jumlah dokumen pelaksanaan reses	K893	Jumlah dokumen pelaksanaan reses	""	2023	Sekretariat DPRD	Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]	SEKRETARIAT DPRD [4.02]
2021	Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat	K894	Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat	""	2023	Sekretariat DPRD	Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]	SEKRETARIAT DPRD [4.02]
2022	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K895	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Sekretariat DPRD	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2023	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K895	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Sekretariat DPRD	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2024	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K895	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Sekretariat DPRD	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2025	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K896	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	""	2023	Sekretariat DPRD	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2026	Rata-rata waktu penyiapan Kelengkapan sarana dan prasarana rapat	K897	Rata-rata waktu penyiapan Kelengkapan sarana dan prasarana rapat	""	2023	Sekretariat DPRD	Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]	SEKRETARIAT DPRD [4.02]
2027	Rata-rata waktu Penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	K898	Rata-rata waktu Penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	""	2023	Sekretariat DPRD	Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]	SEKRETARIAT DPRD [4.02]
2028	Jumlah gaji dan tunjangan DPRD yang dibayarkan tepat waktu	K899	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	""	2023	Sekretariat DPRD	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2029	Jumlah gaji dan tunjangan DPRD yang dibayarkan	K899	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	""	2023	Sekretariat DPRD	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2030	Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	K900	Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	""	2023	Sekretariat DPRD	Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]	SEKRETARIAT DPRD [4.02]
2031	Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	K905	Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Hubinsyaker [755]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]
2032	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K909	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2033	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K909	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2034	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K909	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2035	Jumlah surat masuk tersampaikan tepat waktu	K913	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	""	2023	Sekretariat Daerah	Proses Surat Masuk [477]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
2036	Jumlah surat masuk	K913	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	""	2023	Sekretariat Daerah	Proses Surat Masuk [477]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
2037	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	K913	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	""	2023	Sekretariat Daerah	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
2038	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	K913	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	""	2023	Sekretariat Daerah	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
2039	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K914	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Satuan Polisi Pamong Praja	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2040	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K914	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Satuan Polisi Pamong Praja	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2041	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K914	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Satuan Polisi Pamong Praja	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2042	Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	K916	Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	""	2023	Satuan Polisi Pamong Praja	Penegakan Pelanggaran Perda [452]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]
2043	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	K917	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	""	2023	Dinas Pendidikan	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2044	Persentase Penyediaan Konsumsi, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	K920	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	""	2023	Dinas Pendidikan	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2045	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	K923	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyuluhan Kebijakan Pengendalian Penduduk [510]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]
2046	Nilai Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K925	Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	""	2023	Sekretariat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Barjas Bagian Umprok [764]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
2047	Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	K933	Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
2048	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	K934	Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	""	2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2049	Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun	K935	Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun	""	2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Penta latas [756]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]
2050	Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	K936	Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
2051	Jumlah kegiatan tindak lanjut yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	K937	Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemenuhan Indikator Kota Layak Anak (KLA) [227]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
2052	Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	K938	Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemenuhan Indikator Kota Layak Anak (KLA) [227]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
2053	Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	K941	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]	KECAMATAN [7.01]
2054	Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	K942	Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]
2055	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	K944	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]	KECAMATAN [7.01]
2056	Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	K945	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	""	2023	Kec. Bubutan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]	KECAMATAN [7.01]
2057	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	K946	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]	KECAMATAN [7.01]
2058	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K947	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	""	2023	Kec. Mulyorejo	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2059	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	K948	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	""	2023	Kec. Mulyorejo	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2060	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	K950	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	""	2023	Kec. Bubutan	Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]	KECAMATAN [7.01]
2061	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	K953	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	""	2023	Kec. Bubutan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]	KECAMATAN [7.01]
2062	Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	K954	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	""	2023	Kec. Lakarsantri	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]	KECAMATAN [7.01]
2063	Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	K955	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	""	2023	Kec. Gubeng	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]	KECAMATAN [7.01]
2064	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	K956	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	""	2023	Kec. Gubeng	Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]	KECAMATAN [7.01]
2065	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	K957	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	""	2023	Kec. Krembangan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]	KECAMATAN [7.01]
2066	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	K959	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	""	2023	Kec. Gubeng	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]	KECAMATAN [7.01]
2067	Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	K960	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	""	2023	Kec. Mulyorejo	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]	KECAMATAN [7.01]
2068	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	K961	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	""	2023	Kec. Krembangan	Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]	KECAMATAN [7.01]
2069	Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	K962	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	""	2023	Kec. Wonokromo	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]	KECAMATAN [7.01]
2070	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	K963	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	""	2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2071	Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	K964	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	""	2023	Kec. Sukolilo	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]	KECAMATAN [7.01]
2072	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	K968	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	""	2023	Kec. Gubeng	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
2073	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	K969	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	""	2023	Kec. Kenjeran	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]	KECAMATAN [7.01]
2074	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	K970	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	""	2023	Kec. Wonokromo	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]	KECAMATAN [7.01]
2075	Jumlah lokasi berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	K971	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	""	2023	Kec. Bubutan	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
2076	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	K975	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2077	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K980	Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2078	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	K983	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	""	2023	Kec. Kenjeran	Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]	KECAMATAN [7.01]
2079	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	K984	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	""	2023	Kec. Bubutan	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
2080	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	K985	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	""	2023	Kec. Wonokromo	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
2081	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	K986	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	""	2023	Kec. Sukolilo	Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]	KECAMATAN [7.01]
2082	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	K990	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	""	2023	Kec. Sukolilo	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
2083	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	K991	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	""	2023	Kec. Krembangan	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
2084	Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	K992	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	""	2023	Kec. Genteng	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]	KECAMATAN [7.01]
2085	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	K994	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	""	2023	Kec. Lakarsantri	Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]	KECAMATAN [7.01]
2086	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	K995	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	""	2023	Kec. Genteng	Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]	KECAMATAN [7.01]
2087	Jumlah jenis buku yang disediakan	K1005	Jenis buku yang disediakan	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengadaan Buku Layanan Baca [27]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
2088	Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	K1008	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	""	2023	Kec. Wiyung	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]	KECAMATAN [7.01]
2089	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	K1009	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	""	2023	Kec. Mulyorejo	Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]	KECAMATAN [7.01]
2090	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	K1010	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	""	2023	Kec. Wiyung	Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]	KECAMATAN [7.01]
2091	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	K1011	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	""	2023	Kec. Wiyung	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]	KECAMATAN [7.01]
2092	Jumlah lokasi berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	K1014	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	""	2023	Kec. Mulyorejo	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
2093	Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	K1015	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	""	2023	Kec. Simokerto	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]	KECAMATAN [7.01]
2094	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	K1016	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	""	2023	Kec. Mulyorejo	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
2095	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	K1017	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	""	2023	Kec. Simokerto	Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]	KECAMATAN [7.01]
2096	Jumlah lokasi berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	K1018	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	""	2023	Kec. Genteng	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
2097	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	K1022	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	""	2023	Kec. Genteng	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
2098	Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	K1023	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	""	2023	Kec. Sawahan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]	KECAMATAN [7.01]
2099	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	K1025	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	""	2023	Kec. Sawahan	Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]	KECAMATAN [7.01]
2100	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	K1026	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	""	2023	Kec. Sawahan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]	KECAMATAN [7.01]
2101	Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya	K1027	Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Dinamis [421]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
2102	Jumlah bibit penulis dan pendongeng yang dihasilkan	K1028	Jumlah bibit penulis dan pendongeng	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bibit Pendongeng dan Penulis [610]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
2103	Jumlah arsip yang dialihmediakan	K1030	Arsip yang dialih mediakan	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Statis [422]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
2104	Nilai tingkat kepuasan pemustaka	K1031	Tingkat Kepuasan Pemustaka	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hasil Survey Bidang Perpustakaan dan Kearsipan [628]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
2105	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	K1033	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]	KECAMATAN [7.01]
2106	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	K1034	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
2107	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	K1039	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	""	2023	Kec. Wiyung	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
2108	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	K1041	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]	KECAMATAN [7.01]
2109	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	K1044	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Statis [422]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
2110	Jumlah PD, Unit Kerja, dan BUMD yang sistem kearsipannya dievaluasi	K1046	PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tertib Sistem Tata Kearsipan [30]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]
2111	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K1049	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	""	2023	Kec. Tandes	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2112	Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina	K1052	Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Baca Pemerintah Kota Surabaya [26]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]
2113	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	K1053	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]	KECAMATAN [7.01]
2114	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	K1058	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	""	2023	Kec. Gayungan	Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]	KECAMATAN [7.01]
2115	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	K1059	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	""	2023	Kec. Gayungan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]	KECAMATAN [7.01]
2116	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	K1060	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	""	2023	Kec. Wiyung	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2117	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	K1063	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	""	2023	Kec. Sawahan	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
2118	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	K1069	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	""	2023	Kec. Lakarsantri	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
2119	Persentase Penyediaan Konsumsi, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	K1070	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2120	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	K1071	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2121	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	K1072	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	""	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2122	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	K1075	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	""	2023	Kec. Gayungan	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
2123	Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	K1076	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]	KECAMATAN [7.01]
2124	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	K1077	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]	KECAMATAN [7.01]
2125	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	K1081	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
2126	Jumlah lokasi berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	K1082	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
2127	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	K1083	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	""	2023	Kec. Pabean Cantian	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
2128	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	K1084	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
2129	Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	K1085	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	""	2023	Kec. Rungkut	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]	KECAMATAN [7.01]
2130	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	K1087	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	""	2023	Kec. Krembangan	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
2131	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	K1089	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	""	2023	Kec. Rungkut	Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]	KECAMATAN [7.01]
2132	Jumlah lokasi berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	K1093	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
2133	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K1094	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Wiyung	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2134	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K1094	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Wiyung	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2135	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K1094	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Wiyung	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2136	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K1095	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	""	2023	Kec. Wiyung	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2137	Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	K1096	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	""	2023	Kec. Semampir	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]	KECAMATAN [7.01]
2138	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	K1097	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	""	2023	Kec. Bulak	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]	KECAMATAN [7.01]
2139	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	K1098	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	""	2023	Kec. Tenggilis Mejoyo	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
2140	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	K1100	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	""	2023	Kec. Bulak	Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]	KECAMATAN [7.01]
2141	Jumlah lokasi berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	K1101	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	""	2023	Kec. Lakarsantri	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
2142	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	K1102	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang DilaksanakanBidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	""	2023	Kec. Bulak	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]	KECAMATAN [7.01]
2143	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	K1103	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	""	2023	Kec. Semampir	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]	KECAMATAN [7.01]
2144	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	K1104	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	""	2023	Kec. Lakarsantri	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
2145	Jumlah lokasi berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	K1110	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	""	2023	Kec. Sambikerep	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
2146	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	K1112	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	""	2023	Kec. Rungkut	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]	KECAMATAN [7.01]
2147	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K1114	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Bubutan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2148	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K1114	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Bubutan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2149	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K1114	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Bubutan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2150	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	K1117	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	""	2023	Kec. Bulak	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
2151	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	K1121	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	""	2023	Kec. Sambikerep	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
2152	Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	K1129	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	""	2023	Kec. Pakal	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]	KECAMATAN [7.01]
2153	Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	K1131	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	""	2023	Kec. Sambikerep	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]	KECAMATAN [7.01]
2154	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	K1133	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	""	2023	Kec. Rungkut	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
2155	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	K1136	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	""	2023	Kec. Kenjeran	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
2156	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	K1139	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	""	2023	Kec. Sambikerep	Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]	KECAMATAN [7.01]
2157	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	K1141	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	""	2023	Kec. Pakal	Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]	KECAMATAN [7.01]
2158	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K1142	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Wonokromo	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2159	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K1142	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Wonokromo	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2160	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K1142	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Wonokromo	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2161	Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR	K1143	Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR	""	2023	Dinas Sosial	Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2162	Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	K1144	Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	""	2023	Dinas Sosial	Koordinasi dan Monitoring Intervensi Sosial [607]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]
2163	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	K1148	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	""	2023	Kec. Pakal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]	KECAMATAN [7.01]
2164	Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	K1149	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	""	2023	Kec. Asemrowo	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]	KECAMATAN [7.01]
2165	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	K1151	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	""	2023	Kec. Asemrowo	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]	KECAMATAN [7.01]
2166	Jumlah lokasi berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	K1155	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	""	2023	Kec. Jambangan	Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]	KECAMATAN [7.01]
2167	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	K1158	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	""	2023	Kec. Semampir	Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]	KECAMATAN [7.01]
2168	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	K1163	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	""	2023	Kec. Asemrowo	Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]	KECAMATAN [7.01]
2169	Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	K1169	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	""	2023	Kec. Tegalsari	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]	KECAMATAN [7.01]
2170	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K1171	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	""	2023	Kec. Bubutan	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2171	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	K1172	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	""	2023	Kec. Tegalsari	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]	KECAMATAN [7.01]
2172	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	K1173	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	""	2023	Kec. Bulak	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
2173	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	K1176	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	""	2023	Kec. Bulak	Penyediaan Barjas Sarpras [725]	KEUANGAN [5.02]
2174	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K1178	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	""	2023	Kec. Wonokromo	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2175	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K1179	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2176	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K1179	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2177	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K1179	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2178	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	K1180	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	""	2023	Kec. Pakal	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
2179	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP	K1182	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP	""	2023	Sekretariat Daerah	Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintahan [346]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
2180	Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan	K1183	Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan	""	2023	Sekretariat Daerah	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]	SEKRETARIAT DAERAH [4.01]
2181	Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	K1184	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	""	2023	Kec. Benowo	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]	KECAMATAN [7.01]
2182	Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	K1189	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	""	2023	Kec. Tambaksari	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]	KECAMATAN [7.01]
2183	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	K1191	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	""	2023	Kec. Genteng	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]	KECAMATAN [7.01]
2184	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K1196	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Tandes	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2185	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K1196	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Tandes	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2186	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K1196	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Tandes	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2187	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K1198	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	""	2023	Kec. Tegalsari	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2188	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	K1203	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	""	2023	Kec. Mulyorejo	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
2189	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	K1205	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]	PERENCANAAN [5.01]
2190	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	K1205	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun	""	2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]	PERENCANAAN [5.01]
2191	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	K1208	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	""	2023	Kec. Genteng	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
2192	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	K1211	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	""	2023	Kec. Pakal	Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]	KECAMATAN [7.01]
2193	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K1212	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2194	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K1212	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2195	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K1212	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2196	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K1218	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Tambaksari	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2197	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K1218	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Tambaksari	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2198	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K1218	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Tambaksari	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2199	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K1219	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Sosial	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2200	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K1219	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Sosial	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2201	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K1219	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Dinas Sosial	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2202	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K1220	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	""	2023	Kec. Tambaksari	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2203	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K1228	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Tegalsari	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2204	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K1228	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Tegalsari	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2205	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K1228	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Tegalsari	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2206	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K1229	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	""	2023	Kec. Dukuh Pakis	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2207	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K1233	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Genteng	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2208	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K1233	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Genteng	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2209	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K1233	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Genteng	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2210	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K1234	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	""	2023	Kec. Sawahan	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2211	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K1236	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Sawahan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2212	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K1236	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Sawahan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2213	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K1236	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Sawahan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2214	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	K1239	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	""	2023	Kec. Tambaksari	Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]	KECAMATAN [7.01]
2215	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	K1241	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	""	2023	RSUD Bhakti Dharma Husada	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2216	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	K1244	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	""	2023	Kec. Tambaksari	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
2217	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	K1246	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	""	2023	Kec. Benowo	Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]	KECAMATAN [7.01]
2218	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K1248	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Gayungan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2219	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K1248	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Gayungan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2220	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K1248	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Gayungan	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2221	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K1249	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	""	2023	Kec. Gayungan	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2222	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K1252	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Benowo	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2223	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K1252	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Benowo	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2224	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K1252	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Benowo	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2225	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K1253	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Sambikerep	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2226	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K1253	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Sambikerep	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2227	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K1253	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Sambikerep	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2228	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K1256	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	""	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2229	Jumlah jawaban terhadap permohonan informasi publik ke PPID Kota Surabaya  17 hari kerja	K1265	Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID  17 hari kerja	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelayanan PPID [439]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
2230	Jumlah permohonan informasi publik ke PPID Kota Surabaya	K1265	Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID  17 hari kerja	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelayanan PPID [439]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
2231	Jumlah gangguan aplikasi yang tertangani tepat waktu	K1266	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi  1 x 24 jam	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gangguan terkait TIK [399]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
2232	Jumlah laporan gangguan aplikasi yang masuk	K1266	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi  1 x 24 jam	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gangguan terkait TIK [399]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
2233	Jumlah gangguan jaringan yang tertangani tepat waktu	K1267	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO  1 x 24 jam b. Jaringan FO  3 x 24 jam	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gangguan terkait TIK [399]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
2234	Jumlah laporan gangguan jaringan yang masuk	K1267	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO  1 x 24 jam b. Jaringan FO  3 x 24 jam	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gangguan terkait TIK [399]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
2235	Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	K1268	Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengawasan Keamanan Informasi [445]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN [2.21]
2236	Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan dalam satu tahun	K1269	Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinasi komunikasi sandi [648]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN [2.21]
2237	jumlah pusat data yang dikelola dan dimonitor	K1271	Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pusat Data [398]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
2238	Jumlah pusat data yang telah ada	K1271	Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	""	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pusat Data [398]	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]
2239	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K1273	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	""	2023	Kec. Genteng	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2240	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	K1274	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	""	2023	Kec. Genteng	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2241	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K1276	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	""	2023	Kec. Benowo	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2242	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	K1282	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	""	2023	Kec. Tandes	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
2243	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	K1283	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	""	2023	Kec. Asemrowo	Pengembangan Inovasi Wilayah [660]	KECAMATAN [7.01]
2244	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K1285	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	""	2023	Kec. Rungkut	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2245	Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	K1287	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkaitt	""	2023	Kec. Gunung Anyar	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]	KECAMATAN [7.01]
2246	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	K1288	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Pakal	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2247	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	K1288	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Pakal	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2248	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	K1288	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	""	2023	Kec. Pakal	Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]	KEUANGAN [5.02]
2249	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	K1289	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	""	2023	Kec. Pakal	Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]	KEUANGAN [5.02]
2250	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	K1290	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	""	2023	Kec. Gunung Anyar	Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]	KECAMATAN [7.01]