{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"data_penyusun","type":"text"},{"id":"kode_indikator","type":"text"},{"id":"nama_indikator","type":"text"},{"id":"metode_pengumpulan","type":"text"},{"id":"thn_terakhir_tersedia","type":"numeric"},{"id":"pd_pengampu","type":"text"},{"id":"nama_data_induk","type":"text"},{"id":"nama_urusan","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Nilai SAKIP Kota Surabaya dari hasil evaluasi KemenPAN dan RB","SKT199","Nilai SAKIP","",2023,"Sekretariat Daerah","Master Data Angka [998]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [2,"Nilai indeks SPBE","SKT224","Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Nilai Indeks SPBE [647]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]"],
    [3,"Panjang Jalan dalam Kondisi Baik","SKT233","Indeks Kebinamargaan dan Pematusan","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Indeks Kebinamargaan [673]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [4,"Total panjang jalan","SKT233","Indeks Kebinamargaan dan Pematusan","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Indeks Kebinamargaan [673]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [5,"Jumlah link (jaringan jalan)","SKT233","Indeks Kebinamargaan dan Pematusan","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [6,"Jumlah node (simpul / persimpangan)","SKT233","Indeks Kebinamargaan dan Pematusan","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [7,"Panjang prasarana pejalan kaki yang dibangun","SKT233","Indeks Kebinamargaan dan Pematusan","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Trotoar (Pedestrian) SIGIS [316]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [8,"Panjang prasarana pejalan kaki yang dibangun","SKT233","Indeks Kebinamargaan dan Pematusan","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Trotoar (Pedestrian) SIGIS [316]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [9,"Panjang saluran primer dan sekunder yang berfungsi dengan baik","SKT233","Indeks Kebinamargaan dan Pematusan","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [10,"Total Panjang saluran primer dan sekunder","SKT233","Indeks Kebinamargaan dan Pematusan","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [11,"Jumlah rumah pompa yang dioperasikan tahun t","SKT233","Indeks Kebinamargaan dan Pematusan","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Rumah pompa [185]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [12,"total rumah pompa di Kota Surabaya t","SKT233","Indeks Kebinamargaan dan Pematusan","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Rumah pompa [185]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [13,"Penurunan Luas Genangan","SKT233","Indeks Kebinamargaan dan Pematusan","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Penurunan Luas Genangan [649]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [14,"Penurunan Luas Genangan","SKT233","Indeks Kebinamargaan dan Pematusan","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Penurunan Luas Genangan [649]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [15,"Total Pengurangan Genangan 5 Tahun","SKT233","Indeks Kebinamargaan dan Pematusan","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Penurunan Luas Genangan [649]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [16,"Persentase pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik fungsi dari sistem proteksi kebakaran","SKT236","Indeks Penanggulangan Bencana","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [17,"Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi","SKT236","Indeks Penanggulangan Bencana","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [18,"Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit","SKT236","Indeks Penanggulangan Bencana","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [19,"Persentase pelaksanaan tugas operasional dengan SDM secara baik","SKT236","Indeks Penanggulangan Bencana","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [20,"Persentase sarana prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik","SKT236","Indeks Penanggulangan Bencana","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [21,"Persentase Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk dan Aktif","SKT236","Indeks Penanggulangan Bencana","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [22,"Persentase Pelatihan Pencegahan dan pengurangan resiko bencana","SKT236","Indeks Penanggulangan Bencana","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [23,"Persentase Sarana Penanggulangan Bencana yang diadakan","SKT236","Indeks Penanggulangan Bencana","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [24,"Persentase Penanggulangan kejadian bencana","SKT236","Indeks Penanggulangan Bencana","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [25,"Persentase Penanganan Korban Bencana","SKT236","Indeks Penanggulangan Bencana","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [26,"Harapan Lama Sekolah (HLS)","SKT238","Indeks Pendidikan","",2023,"Dinas Pendidikan","Master Data Angka [998]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [27,"Rata-rata Lama Sekolah (RLS)","SKT238","Indeks Pendidikan","",2023,"Dinas Pendidikan","Master Data Angka [998]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [28,"Rata-rata load factor Suroboyo Bus","SKT253","Indeks Penyelenggaraan Transportasi","",2023,"Dinas Perhubungan","Angkutan Umum Kota Surabaya [451]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [29,"Rata-rata load factor Bus Pelajar","SKT253","Indeks Penyelenggaraan Transportasi","",2023,"Dinas Perhubungan","Angkutan Umum Kota Surabaya [451]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [30,"Rata-rata load factor Angkutan Trunk","SKT253","Indeks Penyelenggaraan Transportasi","",2023,"Dinas Perhubungan","Angkutan Umum Kota Surabaya [451]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [31,"Rata-rata load factor Angkutan Feeder","SKT253","Indeks Penyelenggaraan Transportasi","",2023,"Dinas Perhubungan","Angkutan Umum Kota Surabaya [451]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [32,"Jumlah jalan kewenangan kota tertentu yang memiliki V/C ratio <= 0.90","SKT253","Indeks Penyelenggaraan Transportasi","",2023,"Dinas Perhubungan","Kecepatan rata-rata kendaraan [128]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [33,"Jumlah jalan kewenangan kota tertentu","SKT253","Indeks Penyelenggaraan Transportasi","",2023,"Dinas Perhubungan","Kecepatan rata-rata kendaraan [128]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [34,"Jumlah jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi","SKT253","Indeks Penyelenggaraan Transportasi","",2023,"Dinas Perhubungan","Transportasi Multimoda [511]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [35,"Jumlah Target jaringan transportasi Multimoda yang ditentukan","SKT253","Indeks Penyelenggaraan Transportasi","",2023,"Dinas Perhubungan","Transportasi Multimoda [511]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [36,"Angka Harapan Hidup (AHH)","SKT303","Angka Harapan Hidup","",2023,"RSUD Bhakti Dharma Husada","Master Data Angka [998]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [37,"Angka Harapan Hidup (AHH)","SKT305","Angka Harapan Hidup","",2023,"RSUD dr. Mohamad Soewandhie","Master Data Angka [998]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [38,"Angka Harapan Hidup (AHH)","SKT425","Angka Harapan Hidup","",2023,"Dinas Kesehatan","Master Data Angka [998]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [39,"Jumlah peserta yang paham materi lingkungan hidup","SKT432","Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [40,"Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang diusulkan pd tahun t","SKT432","Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup [582]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [41,"Jumlah lingkungan yang dibina","SKT432","Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Pembinaan Kader Lingkungan [583]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [42,"Jumlah rumah sehat","SKT432","Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [43,"Jumlah rumah","SKT432","Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [44,"Jumlah PMKS","SKT456","Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk","",2023,"Dinas Sosial","Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [45,"Jumlah penduduk","SKT456","Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk","",2023,"Dinas Sosial","Data Penduduk Kota Surabaya [237]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [46,"Indeks Kedalaman Kemiskinan","SKT484","Indeks Kedalaman Kemiskinan","",2023,"Dinas Sosial","Master Data Angka [998]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [47,"Jumlah pencari kerja yang ditempatkan","SKT491","Persentase tenaga kerja yang terserap","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [48,"Jumlah pencari kerja yang terdaftar","SKT491","Persentase tenaga kerja yang terserap","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [49,"Opini BPK","SKT524","Opini BPK","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Master Data Angka [998]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [50,"Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)","SKT540","Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Realisasi Investasi [758]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]"],
    [51,"Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)","SKT540","Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Realisasi Investasi [758]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]"],
    [52,"Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)","SKT540","Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Realisasi Investasi [758]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]"],
    [53,"Nilai IPG (Indeks Pembangunan Gender)","SKT640","Indeks Pembangunan Gender","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Master Data Angka [998]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [54,"Indeks Kepedulian Sosial","SKT646","Indeks Kepedulian Sosial","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Survei Kepedulian Sosial [652]","KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]"],
    [55,"Persentase pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik fungsi dari sistem proteksi kebakaran","SKT717","Indeks Penanggulangan Bencana","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [56,"Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi","SKT717","Indeks Penanggulangan Bencana","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [57,"Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit","SKT717","Indeks Penanggulangan Bencana","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [58,"Persentase pelaksanaan tugas operasional dengan SDM secara baik","SKT717","Indeks Penanggulangan Bencana","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [59,"Persentase sarana prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik","SKT717","Indeks Penanggulangan Bencana","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [60,"Persentase Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk dan Aktif","SKT717","Indeks Penanggulangan Bencana","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [61,"Persentase Pelatihan Pencegahan dan pengurangan resiko bencana","SKT717","Indeks Penanggulangan Bencana","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [62,"Persentase Sarana Penanggulangan Bencana yang diadakan","SKT717","Indeks Penanggulangan Bencana","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [63,"Persentase Penanggulangan kejadian bencana","SKT717","Indeks Penanggulangan Bencana","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [64,"Persentase Penanganan Korban Bencana","SKT717","Indeks Penanggulangan Bencana","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [65,"Skor Pola Pangan Harapan","SKT721","Skor Pola Pangan Harapan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pola Pangan Harapan [233]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]"],
    [66,"Nilai PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum","SKT749","Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","PDRB Kota Surabaya [344]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]"],
    [67,"Nilai PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum","SKT749","Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","PDRB Kota Surabaya [344]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]"],
    [68,"Nilai PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum","SKT749","Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","PDRB Kota Surabaya [344]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]"],
    [69,"Indeks Budaya Lokal","SKT750","Indeks Budaya Lokal","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Master Data Angka [998]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [70,"Nilai PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor","SKT752","Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","PDRB Kota Surabaya [344]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]"],
    [71,"Nilai PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor","SKT752","Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","PDRB Kota Surabaya [344]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]"],
    [72,"Nilai PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor","SKT752","Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","PDRB Kota Surabaya [344]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]"],
    [73,"Total arus barang tanjung perak","SKT754","Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Arus Barang Tanjung Perak [566]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]"],
    [74,"Total arus barang tanjung perak","SKT754","Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Arus Barang Tanjung Perak [566]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]"],
    [75,"Total arus barang tanjung perak","SKT754","Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Arus Barang Tanjung Perak [566]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]"],
    [76,"Jumlah Luas Ruang Terbuka Hijau","SKT798","Indeks Kualitas Lahan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Indeks Kualitas Lahan [656]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [77,"Luas Wilayah Kota Surabaya","SKT798","Indeks Kualitas Lahan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Indeks Kualitas Lahan [656]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [78,"Status mutu air memenuhi","SKT799","Indeks Kualitas Air","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Status Mutu Air [599]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [79,"Status mutu air memenuhi","SKT799","Indeks Kualitas Air","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Status Mutu Air [599]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [80,"Status mutu air tercemar berat","SKT799","Indeks Kualitas Air","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Status Mutu Air [599]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [81,"Status mutu air tercemar sedang","SKT799","Indeks Kualitas Air","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Status Mutu Air [599]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [82,"Status mutu air tercemar ringan","SKT799","Indeks Kualitas Air","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Status Mutu Air [599]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [83,"Status mutu air tercemar berat","SKT799","Indeks Kualitas Air","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Status Mutu Air [599]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [84,"Status mutu air memenuhi","SKT799","Indeks Kualitas Air","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Status Mutu Air [599]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [85,"Status mutu air tercemar berat","SKT799","Indeks Kualitas Air","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Status Mutu Air [599]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [86,"Status mutu air tercemar sedang","SKT799","Indeks Kualitas Air","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Status Mutu Air [599]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [87,"Status mutu air tercemar ringan","SKT799","Indeks Kualitas Air","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Status Mutu Air [599]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [88,"Status mutu air tercemar sedang","SKT799","Indeks Kualitas Air","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Status Mutu Air [599]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [89,"Status mutu air memenuhi","SKT799","Indeks Kualitas Air","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Status Mutu Air [599]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [90,"Status mutu air tercemar berat","SKT799","Indeks Kualitas Air","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Status Mutu Air [599]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [91,"Status mutu air tercemar sedang","SKT799","Indeks Kualitas Air","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Status Mutu Air [599]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [92,"Status mutu air tercemar ringan","SKT799","Indeks Kualitas Air","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Status Mutu Air [599]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [93,"Status mutu air tercemar ringan","SKT799","Indeks Kualitas Air","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Status Mutu Air [599]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [94,"Status mutu air memenuhi","SKT799","Indeks Kualitas Air","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Status Mutu Air [599]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [95,"Status mutu air tercemar berat","SKT799","Indeks Kualitas Air","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Status Mutu Air [599]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [96,"Status mutu air tercemar sedang","SKT799","Indeks Kualitas Air","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Status Mutu Air [599]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [97,"Status mutu air tercemar ringan","SKT799","Indeks Kualitas Air","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Status Mutu Air [599]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [98,"Nilai IEU","SKT800","Indeks Kualitas Udara","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Udara Ambien dalam Baku Mutu [598]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [99,"Jumlah penduduk","SKT801","Indeks Persampahan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Data Penduduk Kota Surabaya [237]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [100,"Laju Timbulan Sampah","SKT801","Indeks Persampahan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Indeks Persampahan [655]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [101,"Jumlah penduduk","SKT801","Indeks Persampahan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Data Penduduk Kota Surabaya [237]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [102,"Laju Timbulan Sampah","SKT801","Indeks Persampahan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Indeks Persampahan [655]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [103,"Reduksi TPS 3R","SKT801","Indeks Persampahan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Indeks Persampahan [655]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [104,"Reduksi Berbasis Masyarakat","SKT801","Indeks Persampahan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Indeks Persampahan [655]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [105,"Reduksi Termal Treatment","SKT801","Indeks Persampahan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Indeks Persampahan [655]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [106,"Reduksi Lain-lain","SKT801","Indeks Persampahan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Indeks Persampahan [655]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [107,"Jumlah penduduk","SKT801","Indeks Persampahan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Data Penduduk Kota Surabaya [237]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [108,"Laju Timbulan Sampah","SKT801","Indeks Persampahan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Indeks Persampahan [655]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [109,"Tingkat Pelayanan Sampah","SKT801","Indeks Persampahan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Indeks Persampahan [655]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [110,"Lahan Urug Terkendali","SKT801","Indeks Persampahan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Indeks Persampahan [655]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [111,"IPL TPA","SKT801","Indeks Persampahan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Indeks Persampahan [655]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [112,"Buffer TPA","SKT801","Indeks Persampahan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Indeks Persampahan [655]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [113,"GRK","SKT801","Indeks Persampahan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Indeks Persampahan [655]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [114,"Jumlah volume usaha koperasi","SKT855","Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Koperasi [132]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [115,"Jumlah volume usaha koperasi","SKT855","Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Koperasi [132]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [116,"Jumlah volume usaha koperasi","SKT855","Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Koperasi [132]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [117,"Total omzet usaha mikro binaan","SKT855","Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Usaha Mikro [136]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [118,"Total omzet usaha mikro binaan","SKT855","Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Usaha Mikro [136]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [119,"Total omzet usaha mikro binaan","SKT855","Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Usaha Mikro [136]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [120,"Jumlah aparatur yang nilai kinerjanya minimal Baik","TPD549","Indeks Kualitas Pegawai","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]","KEPEGAWAIAN [5.03]"],
    [121,"Jumlah pegawai aktif","TPD549","Indeks Kualitas Pegawai","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]","KEPEGAWAIAN [5.03]"],
    [122,"Jumlah aparatur yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin","TPD549","Indeks Kualitas Pegawai","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]","KEPEGAWAIAN [5.03]"],
    [123,"Jumlah pegawai aktif","TPD549","Indeks Kualitas Pegawai","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]","KEPEGAWAIAN [5.03]"],
    [124,"Jumlah pegawai aktif yang telah mengikuti asesmen sd tahun (t)","TPD549","Indeks Kualitas Pegawai","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]","KEPEGAWAIAN [5.03]"],
    [125,"Jumlah pegawai aktif","TPD549","Indeks Kualitas Pegawai","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]","KEPEGAWAIAN [5.03]"],
    [126,"jumlah pegawai aktif yang penempatannya sesuai ABK","TPD549","Indeks Kualitas Pegawai","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]","KEPEGAWAIAN [5.03]"],
    [127,"Jumlah pegawai aktif","TPD549","Indeks Kualitas Pegawai","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]","KEPEGAWAIAN [5.03]"],
    [128,"jumlah pegawai aktif yg telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya","TPD549","Indeks Kualitas Pegawai","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]","KEPEGAWAIAN [5.03]"],
    [129,"Jumlah pegawai aktif","TPD549","Indeks Kualitas Pegawai","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]","KEPEGAWAIAN [5.03]"],
    [130,"Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat","TPD553","Nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Hasil Survey Bidang Perpustakaan dan Kearsipan [628]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]"],
    [131,"Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup","TPD555","Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Tertib Sistem Tata Kearsipan [30]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]"],
    [132,"Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD)","TPD555","Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [133,"Jumlah BUMD yang diawasi","TPD555","Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) [78]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [134,"Indeks Bangga Kencana","TPD636","Indeks Bangga Kencana","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]"],
    [135,"Nilai Indeks Inovasi Daerah","TPD637","Nilai Indeks Inovasi Daerah","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Master Data Angka [998]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [136,"Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP","TPD655","Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Master Data Angka [998]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [137,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD657","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Bubutan","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [138,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD658","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Bulak","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [139,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD659","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Genteng","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [140,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD660","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Jambangan","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [141,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD661","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Lakarsantri","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [142,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD664","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Tegalsari","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [143,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD665","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [144,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD666","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Sambikerep","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [145,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD667","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Sawahan","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [146,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD668","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Wonocolo","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [147,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD669","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Wonokromo","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [148,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD670","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Gayungan","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [149,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD671","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Karangpilang","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [150,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD672","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [151,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD674","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Semampir","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [152,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD675","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Asemrowo","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [153,"Nilai kepuasan masyarakat unit layanan admindukcapil","TPD683","Nilai Kepuasan Masyarakat pada Layanan Administrasi Kependudukan","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [154,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD684","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Gunung Anyar","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [155,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD685","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Sukolilo","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [156,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD686","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Tandes","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [157,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD692","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Wiyung","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [158,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD693","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Tambaksari","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [159,"Jumlah unit Rusunawa yang dibangun/rehab","TPD694","Indeks Keciptakaryaan","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Penyediaan rumah layak huni [620]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]"],
    [160,"Jumlah unit Rusunawa yang dibangun/rehab","TPD694","Indeks Keciptakaryaan","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Penyediaan rumah layak huni [620]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]"],
    [161,"Target unit Rusunawa yang dibangun/rehab","TPD694","Indeks Keciptakaryaan","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Penyediaan rumah layak huni [620]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]"],
    [162,"Jumlah Rumah tidak layak huni yang dibangun/rehab","TPD694","Indeks Keciptakaryaan","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Penyediaan rumah layak huni [620]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]"],
    [163,"Jumlah Rumah tidak layak huni yang dibangun/rehab","TPD694","Indeks Keciptakaryaan","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Penyediaan rumah layak huni [620]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]"],
    [164,"Target Rumah tidak layak huni yang dibangun/rehab","TPD694","Indeks Keciptakaryaan","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Penyediaan rumah layak huni [620]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]"],
    [165,"Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah","TPD694","Indeks Keciptakaryaan","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Bangunan Gedung Daerah [612]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [166,"Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah","TPD694","Indeks Keciptakaryaan","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Bangunan Gedung Daerah [612]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [167,"Jumlah penyerahan PSU secara administrasi dan fisik yang selesai ditangani","TPD694","Indeks Keciptakaryaan","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [168,"Jumlah penyerahan PSU secara administrasi dan fisik yang selesai ditangani","TPD694","Indeks Keciptakaryaan","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [169,"jumlah perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan PSU yang telah ditetapkan","TPD694","Indeks Keciptakaryaan","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Rencana Penyerahan PSU [629]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [170,"Realisasi Dokumen Rencana Tata Ruang","TPD695","Indeks Penataan Ruang","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Pelayanan Penataan Ruang [618]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [171,"Target Dokumen Rencana Tata Ruang","TPD695","Indeks Penataan Ruang","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Pelayanan Penataan Ruang [618]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [172,"Realisasi Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang","TPD695","Indeks Penataan Ruang","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Pelayanan Penataan Ruang [618]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [173,"Target Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang","TPD695","Indeks Penataan Ruang","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Pelayanan Penataan Ruang [618]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [174,"Realisasi Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota","TPD695","Indeks Penataan Ruang","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Pelayanan Penataan Ruang [618]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [175,"Target Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota","TPD695","Indeks Penataan Ruang","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Pelayanan Penataan Ruang [618]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [176,"Jumlah bangunan ber IMB sampai dengan tahun t","TPD695","Indeks Penataan Ruang","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Data Bangunan yang memiliki izin [641]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [177,"Jumlah keseluruhan bangunan yang telah ditetapkan","TPD695","Indeks Penataan Ruang","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Data Bangunan yang memiliki izin [641]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [178,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD697","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Gubeng","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [179,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD698","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Benowo","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [180,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD700","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Pakal","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [181,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD701","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [182,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat bidang perizinan","TPD702","Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Master Data Angka [998]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [183,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD703","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [184,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD706","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Kenjeran","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [185,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD709","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Krembangan","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [186,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD711","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Mulyorejo","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [187,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD713","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Rungkut","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [188,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD714","Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan","",2023,"Kec. Simokerto","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [189,"Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani","TPD726","Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Potensi Kejadian Anarkis [197]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [190,"Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang anarkis","TPD726","Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Potensi Kejadian Anarkis [197]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [191,"Pelanggaran perda yang diselesaikan","TPD727","Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan","",2023,"Satuan Polisi Pamong Praja","Penegakan Pelanggaran Perda [452]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [192,"Pelanggaran Perda yang ditangani","TPD727","Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan","",2023,"Satuan Polisi Pamong Praja","Penegakan Pelanggaran Perda [452]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [193,"Jumlah pelaku usaha industri yang patuh","TPD741","Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan usaha","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Data Pelaku Usaha Industri [573]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]"],
    [194,"Jumlah pelaku usaha industri","TPD741","Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan usaha","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Data Pelaku Usaha Industri [573]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]"],
    [195,"Capaian persentase terkait keolahragaan","TPD755","Indeks daya saing keolahragaan dan kepemudaan","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Indeks Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan [512]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]"],
    [196,"Capaian persentase terkait kepemudaan","TPD755","Indeks daya saing keolahragaan dan kepemudaan","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Indeks Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan [512]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]"],
    [197,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD773","Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan","",2023,"RSUD dr. Mohamad Soewandhie","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [198,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD774","Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan","",2023,"RSUD Bhakti Dharma Husada","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [199,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat","TPD775","Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan","",2023,"Dinas Kesehatan","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [200,"Realisasi pendapatan daerah yang dihitung","TPD779","Persentase kontribusi Pendapatan terhadap APBD","",2023,"Badan Pendapatan Daerah","Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63]","KEUANGAN [5.02]"],
    [201,"Realisasi APBD","TPD779","Persentase kontribusi Pendapatan terhadap APBD","",2023,"Badan Pendapatan Daerah","Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63]","KEUANGAN [5.02]"],
    [202,"Luas tanah yang dibebaskan","TPD781","Indeks Pertanahan","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Penyediaan tanah/lahan [646]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [203,"Luas tanah yang dibebaskan","TPD781","Indeks Pertanahan","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Penyediaan tanah/lahan [646]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [204,"Luas tanah rencana","TPD781","Indeks Pertanahan","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Penyediaan tanah/lahan [646]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [205,"Total hasil produksi perikanan budidaya","TPD865","Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pembudidaya Kelautan dan Perikanan [32]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]"],
    [206,"Total hasil produksi perikanan tangkap","TPD865","Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Nelayan perikanan tangkap [31]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]"],
    [207,"Total hasil produksi perikanan budidaya","TPD865","Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pembudidaya Kelautan dan Perikanan [32]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]"],
    [208,"Total hasil produksi perikanan tangkap","TPD865","Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Nelayan perikanan tangkap [31]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]"],
    [209,"Total hasil produksi perikanan budidaya","TPD865","Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pembudidaya Kelautan dan Perikanan [32]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]"],
    [210,"Total hasil produksi perikanan tangkap","TPD865","Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Nelayan perikanan tangkap [31]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]"],
    [211,"Total produksi sektor pertanian","TPD866","Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Produktivitas Bidang Pertanian [45]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [212,"Total produksi pertanian khusus tahun 2016 hingga 2020","TPD866","Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Produktivitas Bidang Pertanian [45]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [213,"Total produksi pertanian khusus tahun 2016 hingga 2020","TPD866","Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Produktivitas Bidang Pertanian [45]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [214,"Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang dilaksanakan","TPD867","Persentase pelaksanaan fungsi DPRD","",2023,"Sekretariat DPRD","Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]","SEKRETARIAT DPRD [4.02]"],
    [215,"Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang direncanakan","TPD867","Persentase pelaksanaan fungsi DPRD","",2023,"Sekretariat DPRD","Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]","SEKRETARIAT DPRD [4.02]"],
    [216,"Jumlah Laporan Hasil Laporan Pengawasan internal yang diselesaikan","TPD872","Indeks kualitas pengawasan","",2023,"Inspektorat","Pengawasan [426]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [217,"Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan","TPD872","Indeks kualitas pengawasan","",2023,"Inspektorat","Pengawasan [426]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [218,"Jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti","TPD872","Indeks kualitas pengawasan","",2023,"Inspektorat","Pengawasan [426]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [219,"Total jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi","TPD872","Indeks kualitas pengawasan","",2023,"Inspektorat","Pengawasan [426]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [220,"Jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti oleh PD","TPD872","Indeks kualitas pengawasan","",2023,"Inspektorat","Pengawasan [426]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [221,"Total jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang diberikan kepada PD","TPD872","Indeks kualitas pengawasan","",2023,"Inspektorat","Pengawasan [426]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [222,"Jumlah PD yang dilakukan pendampingan tidak mengalami kasus berulang","TPD872","Indeks kualitas pengawasan","",2023,"Inspektorat","Pendampingan [427]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [223,"Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan RSUD","TPD872","Indeks kualitas pengawasan","",2023,"Inspektorat","Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [224,"Rata-rata nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah","TPD872","Indeks kualitas pengawasan","",2023,"Inspektorat","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [225,"Jumlah link (jaringan jalan)","SPD32","Tingkat konektivitas jalan terbangun","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [226,"Jumlah node (simpul / persimpangan)","SPD32","Tingkat konektivitas jalan terbangun","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [227,"Panjang saluran primer dan sekunder yang berfungsi dengan baik","SPD34","Persentase sarana dan prasarana drainase berfungsi dengan baik dan siap operasional","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [228,"Total Panjang saluran primer dan sekunder","SPD34","Persentase sarana dan prasarana drainase berfungsi dengan baik dan siap operasional","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [229,"realisasi rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu","SPD36","Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [230,"target rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu","SPD36","Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [231,"realisasi rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain","SPD36","Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [232,"target rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain","SPD36","Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [233,"Jumlah usaha yang memenuhi syarat ketaatan terhadap kondisi baku mutu air dalam pengelolaan lingkungan","SPD43","Persentase tingkat pemenuhan ketaatan pelaku kegiatan usaha terhadap kondisi baku mutu air dalam pengelolaan lingkungan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Ketaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan [114]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [234,"Jumlah berkas yang diselesaikan","SPD44","Persentase pelayanan persetujuan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Pelayanan Perizinan Lingkungan [593]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [235,"jumlah berkas yang masuk","SPD44","Persentase pelayanan persetujuan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Pelayanan Perizinan Lingkungan [593]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [236,"Jumlah rumah layak huni yang dibangun/direhabilitasi","SPD50","Persentase tercapainya penyediaan rumah layak huni","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Penyediaan rumah layak huni [620]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]"],
    [237,"Jumlah rumah layak huni yang dibangun/direhabilitasi","SPD50","Persentase tercapainya penyediaan rumah layak huni","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Penyediaan rumah layak huni [620]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]"],
    [238,"Kebutuhan rumah layak huni yang telah ditetapkan","SPD50","Persentase tercapainya penyediaan rumah layak huni","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Penyediaan rumah layak huni [620]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]"],
    [239,"Realisasi Dokumen Rencana Tata Ruang","SPD54","Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Pelayanan Penataan Ruang [618]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [240,"Target Dokumen Rencana Tata Ruang","SPD54","Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Pelayanan Penataan Ruang [618]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [241,"Realisasi Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang","SPD54","Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Pelayanan Penataan Ruang [618]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [242,"Target Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang","SPD54","Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Pelayanan Penataan Ruang [618]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [243,"Realisasi Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota","SPD54","Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Pelayanan Penataan Ruang [618]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [244,"Target Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota","SPD54","Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Pelayanan Penataan Ruang [618]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [245,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD55","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Simokerto","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [246,"Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah","SPD58","Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Bangunan Gedung Daerah [612]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [247,"Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah","SPD58","Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Bangunan Gedung Daerah [612]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [248,"Rencana ketersediaan sarana dan prasaranan bangunan gedung milik pemerintah","SPD58","Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Rencana Pembangunan Gedung Baru [668]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [249,"Rencana ketersediaan sarana dan prasaranan bangunan gedung milik pemerintah","SPD58","Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Rencana Pembangunan Gedung Baru [668]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [250,"Jumlah peserta yang kesadaran lingkungan hidupnya meningkat","SPD62","Persentase masyarakat yang kesadaran akan upaya pelestarian lingkungan hidupnya meningkat","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [251,"Jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti pemberian materi lingkungan hidup","SPD62","Persentase masyarakat yang kesadaran akan upaya pelestarian lingkungan hidupnya meningkat","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [252,"Persentase Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk dan Aktif","SPD64","Penanganan Bencana yang Terintegrasi","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [253,"Persentase Pelatihan Pencegahan dan pengurangan resiko bencana","SPD64","Penanganan Bencana yang Terintegrasi","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [254,"Persentase Sarana Penanggulangan Bencana yang diadakan","SPD64","Penanganan Bencana yang Terintegrasi","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [255,"Persentase Penanggulangan kejadian bencana","SPD64","Penanganan Bencana yang Terintegrasi","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [256,"Persentase Penanganan Korban Bencana","SPD64","Penanganan Bencana yang Terintegrasi","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [257,"Persentase pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik fungsi dari sistem proteksi kebakaran","SPD65","Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [258,"Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi","SPD65","Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [259,"Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit","SPD65","Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [260,"Persentase pelaksanaan tugas operasional dengan SDM secara baik","SPD65","Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [261,"Persentase sarana prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik","SPD65","Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Indeks Penanggulangan Bencana [662]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [262,"Nilai SAKIP PD","SPD66","Nilai SAKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [263,"Rata-rata load factor Angkutan Trunk","SPD91","Rata-rata Load Factor Angkutan Trunk dan Feeder","",2023,"Dinas Perhubungan","Angkutan Umum Kota Surabaya [451]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [264,"Rata-rata load factor Angkutan Feeder","SPD91","Rata-rata Load Factor Angkutan Trunk dan Feeder","",2023,"Dinas Perhubungan","Angkutan Umum Kota Surabaya [451]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [265,"Jumlah indikator program Sekretariat Daerah yang memiliki capaian lebih dari atau sama dengan 85%","SPD92","Presentase keberhasilan penyelenggaraan program lingkup sekretariat daerah","",2023,"Sekretariat Daerah","Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [266,"Jumlah indikator program Sekretariat Daerah","SPD92","Presentase keberhasilan penyelenggaraan program lingkup sekretariat daerah","",2023,"Sekretariat Daerah","Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [267,"Nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)","SPD98","Indeks Pemberdayaan Gender","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Master Data Angka [998]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [268,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD99","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Krembangan","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [269,"Nilai SAKIP PD","SPD115","Nilai SAKIP Dinas Perhubungan","",2023,"Dinas Perhubungan","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [270,"Nilai SAKIP PD","SPD119","Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [271,"Jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada pasar kerja formal","SPD132","Persentase tenaga kerja yang terserap pada Pasar Kerja Formal","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [272,"Jumlah pencari kerja yang terdaftar","SPD132","Persentase tenaga kerja yang terserap pada Pasar Kerja Formal","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [273,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD139","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Semampir","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [274,"Panjang jalan yang diperbaki","SPD142","Persentase panjang jalan kota yang diperbaiki","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Jalan Kota Surabaya [181]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [275,"Total panjang jalan","SPD142","Persentase panjang jalan kota yang diperbaiki","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Indeks Kebinamargaan [673]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [276,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD154","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [277,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD161","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Sukolilo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [278,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD171","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [279,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD172","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [280,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD176","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Karangpilang","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [281,"Jumlah siswa PAUD","SPD180","APK PAUD","",2023,"Dinas Pendidikan","Siswa PAUD [149]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [282,"Jumlah penduduk usia 4-6 tahun","SPD180","APK PAUD","",2023,"Dinas Pendidikan","Data Penduduk Kota Surabaya [237]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [283,"Jumlah siswa SD/MI","SPD182","APK SD/MI","",2023,"Dinas Pendidikan","Siswa Sekolah Dasar atau setara [151]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [284,"Jumlah penduduk usia 7-12 tahun","SPD182","APK SD/MI","",2023,"Dinas Pendidikan","Data Penduduk Kota Surabaya [237]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [285,"Jumlah siswa SMP/MTs","SPD185","APK SMP/MTs","",2023,"Dinas Pendidikan","Siswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [286,"Jumlah penduduk usia 13-15 tahun","SPD185","APK SMP/MTs","",2023,"Dinas Pendidikan","Data Penduduk Kota Surabaya [237]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [287,"Jumlah PAUD (TK) yang terakreditasi","SPD193","Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi","",2023,"Dinas Pendidikan","Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [288,"Jumlah SD/MI yang terakreditasi","SPD193","Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi","",2023,"Dinas Pendidikan","Sekolah Dasar/setara [141]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [289,"Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi","SPD193","Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi","",2023,"Dinas Pendidikan","Sekolah Menengah Pertama/setara [142]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [290,"Jumlah PAUD (TK)","SPD193","Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi","",2023,"Dinas Pendidikan","Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [291,"Jumlah SD","SPD193","Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi","",2023,"Dinas Pendidikan","Sekolah Dasar/setara [141]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [292,"Jumlah MI","SPD193","Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi","",2023,"Dinas Pendidikan","Sekolah Dasar/setara [141]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [293,"Jumlah SMP","SPD193","Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi","",2023,"Dinas Pendidikan","Sekolah Menengah Pertama/setara [142]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [294,"Jumlah MTs","SPD193","Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi","",2023,"Dinas Pendidikan","Sekolah Menengah Pertama/setara [142]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [295,"Jumlah guru dan kepala sekolah yang memenuhi syarat sertifikasi","SPD196","Persentase guru memenuhi syarat sertifikasi","",2023,"Dinas Pendidikan","Guru dan Tenaga Kependidikan [155]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [296,"Jumlah guru (non GTT) dan kepala sekolah yang belum bersertifikasi","SPD196","Persentase guru memenuhi syarat sertifikasi","",2023,"Dinas Pendidikan","Guru dan Tenaga Kependidikan [155]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [297,"Jumlah pegawai aktif yang dapat ditingkatkan kualitasnya","SPD216","Persentase pegawai yang dapat ditingkatkan kualitasnya","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]","KEPEGAWAIAN [5.03]"],
    [298,"Jumlah pegawai aktif","SPD216","Persentase pegawai yang dapat ditingkatkan kualitasnya","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]","KEPEGAWAIAN [5.03]"],
    [299,"Nilai SAKIP PD","SPD218","Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [300,"Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai sosial, kemanusiaan, keagamaan","SPD225","Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai sosial, kemanusiaan, keagamaan","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Survei Kepedulian Sosial [652]","KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]"],
    [301,"Jumlah jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi","SPD243","Konektivitas jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi","",2023,"Dinas Perhubungan","Transportasi Multimoda [511]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [302,"Jumlah Target jaringan transportasi Multimoda yang ditentukan","SPD243","Konektivitas jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi","",2023,"Dinas Perhubungan","Transportasi Multimoda [511]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [303,"Jumlah perusahaan yang memiliki syarat kerja layak","SPD245","Persentase perusahaan yang memiliki Syarat Kerja Layak","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Perusahaan di Kota Surabaya [221]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]"],
    [304,"Jumlah perusahaan","SPD245","Persentase perusahaan yang memiliki Syarat Kerja Layak","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Perusahaan di Kota Surabaya [221]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]"],
    [305,"Jumlah perusahaan dengan kondisi hubungan industrial yang harmonis (tidak memiliki kasus mogok kerja)","SPD246","Persentase perusahaan dengan kondisi hubungan industrial yang harmonis","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Perusahaan di Kota Surabaya [221]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]"],
    [306,"Jumlah perusahaan","SPD246","Persentase perusahaan dengan kondisi hubungan industrial yang harmonis","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Perusahaan di Kota Surabaya [221]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]"],
    [307,"Nilai SAKIP PD","SPD254","Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [308,"Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)","SPD268","Nilai Investasi Daerah","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Realisasi Investasi [758]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]"],
    [309,"Nilai SAKIP PD","SPD281","Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [310,"Realisasi pendapatan daerah yang dihitung","SPD287","Persentase capaian realisasi pendapatan daerah","",2023,"Badan Pendapatan Daerah","Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63]","KEUANGAN [5.02]"],
    [311,"Target pendapatan daerah","SPD287","Persentase capaian realisasi pendapatan daerah","",2023,"Badan Pendapatan Daerah","Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63]","KEUANGAN [5.02]"],
    [312,"Jumlah Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP","SPD289","Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]","KEUANGAN [5.02]"],
    [313,"Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun","SPD289","Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]","KEUANGAN [5.02]"],
    [314,"Jumlah dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS","SPD289","Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]","KEUANGAN [5.02]"],
    [315,"Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun","SPD289","Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]","KEUANGAN [5.02]"],
    [316,"Hasil Penilaian Akreditasi RSUD dr. Mohamad Soewandhie","SPD304","Hasil Penilaian Akreditasi RSUD dr. Mohamad Soewandhie","",2023,"RSUD dr. Mohamad Soewandhie","Rumah Sakit Kota Surabaya [157]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [317,"jumlah lokasi yang bebas pelanggaran perda dan perkada","SPD324","Persentase lokasi yang bebas pelanggaran Perda dan Perkada","",2023,"Satuan Polisi Pamong Praja","Penegakan Pelanggaran Perda [452]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [318,"seluruh lokasi bebas pelanggaran perda dan perkada yang direncanakan","SPD324","Persentase lokasi yang bebas pelanggaran Perda dan Perkada","",2023,"Satuan Polisi Pamong Praja","Rencana Penegakan Perda/Perkada [601]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [319,"Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial","SPD329","Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial","",2023,"Dinas Sosial","Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [320,"Jumlah data MBR yang telah disahkan","SPD329","Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial","",2023,"Dinas Sosial","Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [321,"Jumlah indikator yang ditingkatkan dan/atau dipertahankan level kematangannya","SPD332","Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Nilai target indikator SPBE [533]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]"],
    [322,"total seluruh indikator (kebijakan, tata kelola dan manajemen) yang menjadi kewenangan","SPD332","Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Nilai target indikator SPBE [533]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]"],
    [323,"Masyarakat yang terjangkau informasi publik","SPD338","Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Masyarakat yang terjangkau informasi publik [544]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]"],
    [324,"Jumlah Penduduk 13-65 Tahun","SPD338","Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Data Penduduk Kota Surabaya [237]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [325,"Nilai SAKIP PD","SPD340","Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [326,"Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan reunifikasi","SPD346","Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat","",2023,"Dinas Sosial","Reunifikasi PMKS [420]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [327,"Jumlah PMKS yang mendapat pembinaan","SPD346","Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat","",2023,"Dinas Sosial","Pembinaan PMKS [657]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [328,"Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan reunifikasi","SPD346","Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat","",2023,"Dinas Sosial","Reunifikasi PMKS [420]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [329,"Jumlah PMKS yang mendapat pembinaan","SPD346","Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat","",2023,"Dinas Sosial","Pembinaan PMKS [657]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [330,"Jumlah penghuni UPTD","SPD346","Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat","",2023,"Dinas Sosial","Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [331,"Jumlah PSKS yang responsif dalam penanganan masalah sosial","SPD347","Persentase PSKS yang responsif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial","",2023,"Dinas Sosial","Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [332,"Jumlah PSKS","SPD347","Persentase PSKS yang responsif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial","",2023,"Dinas Sosial","Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [333,"Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota yang disusun dan dilaporkan tepat waktu","SPD372","Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Dokumen Perencanaan Kota [363]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [334,"Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu","SPD372","Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [335,"Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota","SPD372","Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Dokumen Perencanaan Kota [363]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [336,"Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah","SPD372","Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [337,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD373","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [338,"Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang dilaksanakan tepat waktu","SPD374","Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi tepat waktu","",2023,"Sekretariat DPRD","Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]","SEKRETARIAT DPRD [4.02]"],
    [339,"Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang direncanakan","SPD374","Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi tepat waktu","",2023,"Sekretariat DPRD","Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]","SEKRETARIAT DPRD [4.02]"],
    [340,"Jumlah pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja","SPD380","Persentase Pencari Kerja Yang mendapatkan peningkatan Kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [341,"Jumlah pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja","SPD380","Persentase Pencari Kerja Yang mendapatkan peningkatan Kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [342,"Jumlah pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja tahun dasar","SPD380","Persentase Pencari Kerja Yang mendapatkan peningkatan Kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Kompetensi Tenaga Kerja [723]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [343,"Jumlah pencari kerja yang terdaftar","SPD380","Persentase Pencari Kerja Yang mendapatkan peningkatan Kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [344,"Nilai SAKIP PD","SPD383","Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [345,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD384","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Bubutan","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [346,"Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan siaga aktif strata madya","SPD386","Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya","",2023,"Dinas Kesehatan","Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [347,"Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan siaga aktif strata purnama","SPD386","Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya","",2023,"Dinas Kesehatan","Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [348,"Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan siaga aktif strata mandiri","SPD386","Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya","",2023,"Dinas Kesehatan","Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [349,"Jumlah Kelurahan","SPD386","Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya","",2023,"Dinas Kesehatan","Kelurahan Kota Surabaya [278]","KECAMATAN [7.01]"],
    [350,"Jumlah Ibu hamil, bersalin, dan nifas yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas","SPD387","Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup)","",2023,"Dinas Kesehatan","Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas [161]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [351,"Jumlah sasaran kelahiran hidup","SPD387","Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup)","",2023,"Dinas Kesehatan","Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [352,"Jumlah kematian bayi berumur <1 th","SPD388","Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup)","",2023,"Dinas Kesehatan","Kematian Bayi [164]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [353,"Jumlah sasaran kelahiran hidup","SPD388","Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup)","",2023,"Dinas Kesehatan","Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [354,"Jumlah balita dengan status gizi stunting","SPD389","Prevalensi Balita Stunting","",2023,"Dinas Kesehatan","Balita [165]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [355,"Jumlah balita ditimbang","SPD389","Prevalensi Balita Stunting","",2023,"Dinas Kesehatan","Balita [165]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [356,"Jumlah Puskesmas yang terakreditasi utama","SPD393","Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama","",2023,"Dinas Kesehatan","Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [357,"Jumlah Puskesmas yang terakreditasi paripurna","SPD393","Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama","",2023,"Dinas Kesehatan","Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [358,"Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya yang terakreditasi minimal utama","SPD393","Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama","",2023,"Dinas Kesehatan","Rumah Sakit Kota Surabaya [157]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [359,"Jumlah Puskesmas Kota Surabaya","SPD393","Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama","",2023,"Dinas Kesehatan","Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [360,"Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya","SPD393","Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama","",2023,"Dinas Kesehatan","Rumah Sakit Kota Surabaya [157]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [361,"Jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti","SPD394","Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah","",2023,"Inspektorat","Pengawasan [426]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [362,"Total jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi","SPD394","Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah","",2023,"Inspektorat","Pengawasan [426]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [363,"Jumlah permohonan yang selesai tepat waktu (pendaftaran)","SPD396","Persentase permohonan layanan Pendaftaran Penduduk yang selesai tepat waktu","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [364,"Jumlah permohonan yg diterbitkan (pendaftaran)","SPD396","Persentase permohonan layanan Pendaftaran Penduduk yang selesai tepat waktu","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [365,"Jumlah waktu respon gangguan","SPD398","Rata-rata waktu tanggap (response time)","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Waktu Respon Gangguan [546]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [366,"banyaknya laporan pengaduan layanan adminduk","SPD398","Rata-rata waktu tanggap (response time)","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Waktu Respon Gangguan [546]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [367,"Nilai SAKIP PD","SPD400","Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [368,"jumlah permohonan yang selesai tepat waktu (pencatatan)","SPD412","Persentase permohonan layanan Pencatatan Sipil yang selesai tepat waktu","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [369,"jumlah permohonan yg diterbitkan (pencatatan)","SPD412","Persentase permohonan layanan Pencatatan Sipil yang selesai tepat waktu","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [370,"Nilai SAKIP PD","SPD413","Nilai SAKIP Dinas Kesehatan","",2023,"Dinas Kesehatan","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [371,"Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat","SPD416","Persentase peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat","",2023,"Dinas Kesehatan","Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]"],
    [372,"Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat","SPD416","Persentase peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat","",2023,"Dinas Kesehatan","Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]"],
    [373,"Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat","SPD416","Persentase peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat","",2023,"Dinas Kesehatan","Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]"],
    [374,"Jumlah PD yang dilakukan pendampingan tidak mengalami kasus berulang","SPD417","Persentase PD yang didampingi tidak mengalami kasus berulang","",2023,"Inspektorat","Pendampingan [427]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [375,"Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan RSUD","SPD417","Persentase PD yang didampingi tidak mengalami kasus berulang","",2023,"Inspektorat","Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [376,"Nilai SAKIP PD","SPD423","Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [377,"Jumlah jalan kewenangan kota tertentu yang memiliki V/C ratio <= 0.90","SPD424","Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio  0,90","",2023,"Dinas Perhubungan","Kecepatan rata-rata kendaraan [128]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [378,"Jumlah jalan kewenangan kota tertentu","SPD424","Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio  0,90","",2023,"Dinas Perhubungan","Kecepatan rata-rata kendaraan [128]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [379,"Tingkat kecelakaan","SPD425","Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas","",2023,"Dinas Perhubungan","Tingkat kecelakaan lalu lintas [130]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [380,"Tingkat kecelakaan","SPD425","Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas","",2023,"Dinas Perhubungan","Tingkat kecelakaan lalu lintas [130]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [381,"Tingkat kecelakaan","SPD425","Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas","",2023,"Dinas Perhubungan","Tingkat kecelakaan lalu lintas [130]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [382,"Rata-rata load factor Suroboyo Bus","SPD426","Rata-rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya","",2023,"Dinas Perhubungan","Angkutan Umum Kota Surabaya [451]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [383,"Rata-rata load factor Bus Pelajar","SPD426","Rata-rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya","",2023,"Dinas Perhubungan","Angkutan Umum Kota Surabaya [451]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [384,"Jumlah pencari kerja yang telah meningkat kompetensinya","SPD427","Persentase Pencari kerja Yang Telah Meningkat Kompetensinya","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [385,"Jumlah pencari kerja yang telah meningkat kompetensinya","SPD427","Persentase Pencari kerja Yang Telah Meningkat Kompetensinya","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [386,"Jumlah pencari kerja yang telah meningkat kompetensinya tahun dasar","SPD427","Persentase Pencari kerja Yang Telah Meningkat Kompetensinya","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Kompetensi Tenaga Kerja [723]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [387,"Jumlah pencari kerja yang terdaftar","SPD427","Persentase Pencari kerja Yang Telah Meningkat Kompetensinya","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [388,"Angka Kelahiran Total (TFR)","SPD430","Angka Kelahiran Total (TFR)","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]"],
    [389,"Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang tepat waktu","SPD432","Indeks Pelayanan Penanaman Modal","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]"],
    [390,"Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang selesai","SPD432","Indeks Pelayanan Penanaman Modal","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]"],
    [391,"Jumlah permohonan pemanfaatan data investasi penanaman modal yang valid","SPD432","Indeks Pelayanan Penanaman Modal","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Pengawasan Pelaku Usaha [395]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]"],
    [392,"Jumlah permohonan pemanfaatan data investasi penanaman modal","SPD432","Indeks Pelayanan Penanaman Modal","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Pengawasan Pelaku Usaha [395]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]"],
    [393,"penyelesaian permasalahan tanpa melalui jalur hukum","SPD433","Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]"],
    [394,"Jumlah permasalahan perempuan dan anak pada","SPD433","Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]"],
    [395,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD436","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Lakarsantri","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [396,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD440","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Gubeng","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [397,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD441","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Kenjeran","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [398,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD442","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Mulyorejo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [399,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD443","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Wonokromo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [400,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD445","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [401,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD451","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Genteng","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [402,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD452","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Bubutan","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [403,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD453","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Sukolilo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [404,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD455","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Wiyung","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [405,"Jumlah bibit penulis dan pendongeng yang dihasilkan","SPD456","Persentase Penulis dan Pendongeng yang dihasilkan","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Bibit Pendongeng dan Penulis [610]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]"],
    [406,"Nilai indeks pelayanan kearsipan","SPD458","indeks pelayanan kearsipan","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Hasil Survey Bidang Perpustakaan dan Kearsipan [628]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]"],
    [407,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD459","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Wiyung","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [408,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD461","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Sawahan","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [409,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD463","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Sambikerep","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [410,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD470","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Gayungan","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [411,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD471","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Lakarsantri","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [412,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD472","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [413,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD475","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Gayungan","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [414,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD478","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Krembangan","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [415,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD479","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Rungkut","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [416,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD484","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Bulak","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [417,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD487","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Bulak","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [418,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD488","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Semampir","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [419,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD489","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Pakal","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [420,"Jumlah Laporan Hasil Laporan Pengawasan internal yang diselesaikan","SPD490","Persentase Laporan Hasil Pengawasan internal yang diselesaikan","",2023,"Inspektorat","Pengawasan [426]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [421,"Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan","SPD490","Persentase Laporan Hasil Pengawasan internal yang diselesaikan","",2023,"Inspektorat","Pengawasan [426]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [422,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD491","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Wonokromo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [423,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD492","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Rungkut","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [424,"Indeks pembangunan keluarga (ibangga)","SPD507","Indeks pembangunan keluarga (ibangga)","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]"],
    [425,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD508","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Tegalsari","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [426,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD509","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Asemrowo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [427,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD512","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Benowo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [428,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD513","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Pakal","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [429,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD515","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Tambaksari","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [430,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD517","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Tandes","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [431,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD519","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Gunung Anyar","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [432,"Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Bhakti Dharma Husada","SPD520","Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Bhakti Dharma Husada","",2023,"RSUD Bhakti Dharma Husada","Rumah Sakit Kota Surabaya [157]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [433,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD522","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan Layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Tandes","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [434,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD523","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Tambaksari","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [435,"Nilai SAKIP RSUD","SPD526","Nilai SAKIP RSUD Bhakti Dharma Husada","",2023,"RSUD Bhakti Dharma Husada","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [436,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD530","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Jambangan","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [437,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD531","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Jambangan","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [438,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD533","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Benowo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [439,"Nilai SAKIP RSUD","SPD534","Nilai SAKIP RSUD dr. Mohamad Soewandhie","",2023,"RSUD dr. Mohamad Soewandhie","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [440,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD535","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [441,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD537","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Mulyorejo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [442,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD540","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [443,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD549","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Wonocolo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [444,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD550","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Karangpilang","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [445,"Jumlah pengunjung/pemustaka yang memanfaatkan layanan baca/literasi","SPD586","Jumlah pengunjung/pemustaka yang memanfaatkan layanan baca/literasi","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Layanan Baca Pemerintah Kota Surabaya [26]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]"],
    [446,"Jumlah ketersediaan bahan pangan","SPD590","Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Penguatan cadangan pangan [234]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]"],
    [447,"Jumlah penduduk","SPD590","Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Data Penduduk Kota Surabaya [237]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [448,"Jumlah kebutuhan bahan pangan pertahun perkapita","SPD590","Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Penguatan cadangan pangan [234]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]"],
    [449,"Jumlah bahan pangan segar yang disampling dan aman","SPD590","Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]"],
    [450,"Jumlah bahan pangan segar yang disampling","SPD590","Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]"],
    [451,"Nilai SAKIP PD","SPD596","Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [452,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD603","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Genteng","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [453,"Nilai SAKIP PD","SPD604","Nilai SAKIP Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [454,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD605","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Gubeng","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [455,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD610","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Sawahan","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [456,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD613","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Sambikerep","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [457,"Total produksi sektor pertanian","SPD625","Jumlah hasil produksi sektor pertanian","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Produktivitas Bidang Pertanian [45]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [458,"Total hasil produksi perikanan budidaya","SPD626","Hasil Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pembudidaya Kelautan dan Perikanan [32]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]"],
    [459,"Total hasil produksi perikanan tangkap","SPD626","Hasil Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Nelayan perikanan tangkap [31]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]"],
    [460,"Jumlah peserta didik kesetaraan hasil outreach yang aktif di sekolah nonformal","SPD632","Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan","",2023,"Dinas Pendidikan","Anak Tidak Sekolah [659]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [461,"Jumlah penduduk tidak sekolah yang terdata dari hasil outreach","SPD632","Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan","",2023,"Dinas Pendidikan","Anak Tidak Sekolah [659]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [462,"ASFR","SPD637","Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]"],
    [463,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD640","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Tegalsari","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [464,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD641","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Gunung Anyar","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [465,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD643","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Simokerto","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [466,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD649","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Wonocolo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [467,"Jumlah kejadian anarkis","SPD652","Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Potensi Kejadian Anarkis [197]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [468,"Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD","SPD652","Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Potensi Kejadian Anarkis [197]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [469,"Jumlah penanganan serangan","SPD654","Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Sistem Keamanan Informasi [545]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]"],
    [470,"Jumlah serangan","SPD654","Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Sistem Keamanan Informasi [545]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]"],
    [471,"Jumlah data terpublikasi","SPD656","Persentase hasil analisa data yang terpublikasi","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Dokumen Statistik Sektoral [437]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20]"],
    [472,"Jumlah data statistik yang dibutuhkan untuk publikasi","SPD656","Persentase hasil analisa data yang terpublikasi","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Dokumen Statistik Sektoral [437]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20]"],
    [473,"Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan","SPD658","Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Survei Kepedulian Sosial [652]","KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]"],
    [474,"Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan","SPD661","Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan","",2023,"Kec. Asemrowo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [475,"Jumlah pelaku usaha industri yang mengurus perizinan","SPD662","Persentase peningkatan pelaku usaha yang mengurus perizinan","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Data Pelaku Usaha Industri [573]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]"],
    [476,"Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","SPD663","Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum","",2023,"Kec. Kenjeran","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [477,"Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Kota Surabaya","SPD687","Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di Kota Surabaya","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Kunjungan Wisatawan di Kota Surabaya [293]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]"],
    [478,"Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Kota Surabaya","SPD687","Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di Kota Surabaya","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Kunjungan Wisatawan di Kota Surabaya [293]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]"],
    [479,"Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Kota Surabaya","SPD687","Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di Kota Surabaya","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Kunjungan Wisatawan di Kota Surabaya [293]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]"],
    [480,"Jumlah kawasan cagar budaya yang dikembangkan","SPD688","Persentase kawasan cagar budaya yang dikembangkan","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Cagar budaya [19]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]"],
    [481,"Jumlah kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan","SPD688","Persentase kawasan cagar budaya yang dikembangkan","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Cagar budaya [19]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]"],
    [482,"Jumlah jenis seni budaya yang dikembangkan/dianggap lestari","SPD689","Persentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Kelompok Seni Budaya [18]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]"],
    [483,"Jumlah jenis seni budaya yang terdata","SPD689","Persentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Kelompok Seni Budaya [18]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]"],
    [484,"Jumlah museum yang telah distandardisasi","SPD690","Persentase museum yang telah distandardisasi","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Museum Pemerintah Kota Surabaya [394]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]"],
    [485,"Jumlah museum yang dikelola","SPD690","Persentase museum yang telah distandardisasi","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Museum Pemerintah Kota Surabaya [394]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]"],
    [486,"Jumlah narasi sejarah yang dipublikasikan","SPD691","Persentase narasi sejarah yang dipublikasikan","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Publikasi Narasi Sejarah [516]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]"],
    [487,"Jumlah narasi sejarah yang dipublikasikan","SPD691","Persentase narasi sejarah yang dipublikasikan","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Publikasi Narasi Sejarah [516]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]"],
    [488,"Jumlah narasi sejarah yang berhubungan dengan bangunan / peristiwa tentang sejarah perjuangan kepahlawanan / 10 Nopember di Surabaya tahun dasar","SPD691","Persentase narasi sejarah yang dipublikasikan","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Publikasi Narasi Sejarah [516]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]"],
    [489,"Tingkat stabilitas harga komoditas","SPD693","Tingkat stabilitas harga komoditas","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Tingkat Stabilitas Harga Komoditas [551]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]"],
    [490,"Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omzetnya","SPD694","Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Usaha Mikro [136]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [491,"Jumlah usaha mikro yang ditingkatkan aksesibilitas pemasarannya","SPD694","Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Usaha Mikro [136]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [492,"Jumlah pelaku usaha perdagangan yang patuh","SPD695","Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Pelaku Usaha Perdagangan [465]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]"],
    [493,"Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi","SPD695","Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Pelaku Usaha Perdagangan [465]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]"],
    [494,"Jumlah UTTP yang bertanda tera sah","SPD696","Persentase Alat UTTP bertanda tera sah","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]"],
    [495,"Jumlah potensi UTTP yang menjadi kewenangan","SPD696","Persentase Alat UTTP bertanda tera sah","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]"],
    [496,"Jumlah medali yang didapatkan atlet pada event olahraga regional, nasional dan/atau internasional","SPD698","Indeks prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Atlet Kota Surabaya [1]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]"],
    [497,"Jumlah atlet yang dikirim ke event olahraga regional, nasional dan/atau internasional","SPD698","Indeks prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Atlet Kota Surabaya [1]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]"],
    [498,"Jumlah kader kepemudaan yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan","SPD699","Persentase partisipasi kader aktif kepemudaan dalam pembangunan","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Partisipasi Kepemudaan [514]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]"],
    [499,"Jumlah kader aktif kepemudaan","SPD699","Persentase partisipasi kader aktif kepemudaan dalam pembangunan","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Partisipasi Kepemudaan [514]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]"],
    [500,"Nilai SAKIP PD","SPD700","Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [501,"Jumlah volume usaha koperasi","SPD701","Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Koperasi [132]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [502,"Jumlah volume usaha koperasi","SPD701","Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Koperasi [132]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [503,"Jumlah volume usaha koperasi","SPD701","Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Koperasi [132]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [504,"Nilai SAKIP PD","SPD702","Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [505,"Total omzet usaha mikro binaan","SPD703","Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Usaha Mikro [136]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [506,"Total omzet usaha mikro binaan","SPD703","Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Usaha Mikro [136]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [507,"Total omzet usaha mikro binaan","SPD703","Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Usaha Mikro [136]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [508,"jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara","SPD704","Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Taman dan Jalur Hijau [588]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [509,"jumlah ruang terbuka hijau keseluruhan yang dikelola","SPD704","Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Taman dan Jalur Hijau [588]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [510,"Jumlah lokasi/wilayah bersih dari sampah","SPD705","Persentase lokasi/wilayah yang terjaga kebersihannya","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Wilayah Terjaga Kebersihan [600]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [511,"Jumlah guru PAUD (TK) yang memperoleh nilai PKG minimal B","SPD706","Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik'","",2023,"Dinas Pendidikan","Guru dan Tenaga Kependidikan [155]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [512,"Jumlah guru SD yang memperoleh nilai PKG minimal B","SPD706","Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik'","",2023,"Dinas Pendidikan","Guru dan Tenaga Kependidikan [155]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [513,"Jumlah guru SMP yang memperoleh nilai PKG minimal B","SPD706","Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik'","",2023,"Dinas Pendidikan","Guru dan Tenaga Kependidikan [155]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [514,"Jumlah guru PAUD (TK) yang mendapat penilaian kinerja","SPD706","Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik'","",2023,"Dinas Pendidikan","Guru dan Tenaga Kependidikan [155]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [515,"Jumlah guru SD yang mendapat penilaian kinerja","SPD706","Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik'","",2023,"Dinas Pendidikan","Guru dan Tenaga Kependidikan [155]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [516,"Jumlah guru SMP yang mendapat penilaian kinerja","SPD706","Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik'","",2023,"Dinas Pendidikan","Guru dan Tenaga Kependidikan [155]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [517,"Nilai BOR (Bed Occupancy Rate)","SPD707","Bed Occupancy Rate (BOR)","",2023,"RSUD dr. Mohamad Soewandhie","Pencapaian SPM Kesehatan [173]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [518,"Lokasi Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur","SPD710","Persentase penyediaan tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan umum","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Pembebasan lahan/bangunan yang disediakan untuk kepentingan umum [236]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN [2.10]"],
    [519,"Target penyediaan tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan umum","SPD710","Persentase penyediaan tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan umum","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Pembebasan lahan/bangunan yang disediakan untuk kepentingan umum [236]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN [2.10]"],
    [520,"Jumlah aset tanah dan/atau bangunan yang terverifikasi pada sistem pengamanan dan pengelolaan aset","SPD711","Persentase aset tanah dan bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan aset tanah dan bangunan","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235]","KEUANGAN [5.02]"],
    [521,"Jumlah total aset tanah dan/atau bangunan yang terdata","SPD711","Persentase aset tanah dan bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan aset tanah dan bangunan","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235]","KEUANGAN [5.02]"],
    [522,"Jumlah penyerahan PSU secara administrasi dan fisik yang selesai ditangani","SPD712","Persentase penanganan penyerahan PSU","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [523,"Jumlah penyerahan PSU secara administrasi dan fisik yang selesai ditangani","SPD712","Persentase penanganan penyerahan PSU","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [524,"jumlah perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan PSU yang telah ditetapkan","SPD712","Persentase penanganan penyerahan PSU","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Rencana Penyerahan PSU [629]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [525,"Jumlah usaha yang memenuhi syarat ketaatan terhadap kondisi baku mutu udara dalam pengelolaan lingkungan","SPD719","Persentase pelaku kegiatan usaha yang memenuhi kondisi baku mutu udara terhadap pengelolaan lingkungan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Ketaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan [114]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [526,"Realisasi capaian pendapatan asli daerah dari retribusi IMB","SPD720","Persentase tercapainya pendapatan asli daerah dari retribusi IMB","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi IMB [624]","KEUANGAN [5.02]"],
    [527,"Target pendapatan asli daerah dari retribusi IMB","SPD720","Persentase tercapainya pendapatan asli daerah dari retribusi IMB","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi IMB [624]","KEUANGAN [5.02]"],
    [528,"Jumlah bangunan ber IMB sampai dengan tahun t","SPD721","Persentase meningkatnya bangunan yang ber IMB","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Data Bangunan yang memiliki izin [641]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [529,"Jumlah keseluruhan bangunan yang telah ditetapkan","SPD721","Persentase meningkatnya bangunan yang ber IMB","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Data Bangunan yang memiliki izin [641]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [530,"Jumlah penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan pada tahun t","SPD723","Persentase penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Perusahaan Jasa Konstruksi [608]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]"],
    [531,"Jumlah target pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi pada tahun t","SPD723","Persentase penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Perusahaan Jasa Konstruksi [608]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]"],
    [532,"Nilai SAKIP PD","SPD724","Nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [533,"Nilai SAKIP PD","SPD725","Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah","",2023,"Badan Pendapatan Daerah","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [534,"Nilai SAKIP PD","SPD726","Nilai SAKIP Dinas Pendidikan","",2023,"Dinas Pendidikan","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [535,"Nilai SAKIP PD","SPD727","Nilai SAKIP Dinas Sosial","",2023,"Dinas Sosial","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [536,"Nilai SAKIP PD","SPD728","Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [537,"Nilai SAKIP PD","SPD729","Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya","",2023,"Satuan Polisi Pamong Praja","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [538,"Nilai SAKIP PD","SPD731","Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [539,"Nilai SAKIP PD","SPD732","Nilai SAKIP Sekretariat DPRD","",2023,"Sekretariat DPRD","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [540,"Nilai SAKIP PD","SPD733","Nilai SAKIP Kecamatan Bubutan","",2023,"Kec. Bubutan","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [541,"Nilai SAKIP PD","SPD734","Nilai SAKIP Kecamatan Bulak","",2023,"Kec. Bulak","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [542,"Nilai SAKIP PD","SPD735","Nilai SAKIP Kecamatan Dukuh Pakis","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [543,"Nilai SAKIP PD","SPD736","Nilai SAKIP Kecamatan Asemrowo","",2023,"Kec. Asemrowo","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [544,"Nilai SAKIP PD","SPD737","Nilai SAKIP Kecamatan Benowo","",2023,"Kec. Benowo","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [545,"Nilai SAKIP PD","SPD738","Nilai SAKIP Kecamatan Gubeng","",2023,"Kec. Gubeng","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [546,"Nilai SAKIP PD","SPD739","Nilai SAKIP Kecamatan Gunung Anyar","",2023,"Kec. Gunung Anyar","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [547,"Nilai SAKIP PD","SPD740","Nilai SAKIP Kecamatan Kenjeran","",2023,"Kec. Kenjeran","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [548,"Nilai SAKIP PD","SPD741","Nilai SAKIP Kecamatan Krembangan","",2023,"Kec. Krembangan","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [549,"Nilai SAKIP PD","SPD742","Nilai SAKIP Kecamatan Mulyorejo","",2023,"Kec. Mulyorejo","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [550,"Nilai SAKIP PD","SPD743","Nilai SAKIP Kecamatan Rungkut","",2023,"Kec. Rungkut","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [551,"Nilai SAKIP PD","SPD744","Nilai SAKIP Kecamatan Pakal","",2023,"Kec. Pakal","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [552,"Nilai SAKIP PD","SPD745","Nilai SAKIP Kecamatan Gayungan","",2023,"Kec. Gayungan","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [553,"Nilai SAKIP PD","SPD746","Nilai SAKIP Kecamatan Sukolilo","",2023,"Kec. Sukolilo","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [554,"Nilai SAKIP PD","SPD747","Nilai SAKIP Kecamatan Genteng","",2023,"Kec. Genteng","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [555,"Nilai SAKIP PD","SPD748","Nilai SAKIP Kecamatan Sukomanunggal","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [556,"Nilai SAKIP PD","SPD749","Nilai SAKIP Kecamatan Tambaksari","",2023,"Kec. Tambaksari","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [557,"Nilai SAKIP PD","SPD750","Nilai SAKIP Kecamatan Jambangan","",2023,"Kec. Jambangan","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [558,"Nilai SAKIP PD","SPD751","Nilai SAKIP Kecamatan Karangpilang","",2023,"Kec. Karangpilang","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [559,"Nilai SAKIP PD","SPD752","Nilai SAKIP Kecamatan Tandes","",2023,"Kec. Tandes","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [560,"Nilai SAKIP PD","SPD753","Nilai SAKIP Kecamatan Lakarsantri","",2023,"Kec. Lakarsantri","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [561,"Nilai SAKIP PD","SPD754","Nilai SAKIP Kecamatan Tenggilis Mejoyo","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [562,"Nilai SAKIP PD","SPD755","Nilai SAKIP Kecamatan Pabean Cantian","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [563,"Nilai SAKIP PD","SPD756","Nilai SAKIP Kecamatan Wiyung","",2023,"Kec. Wiyung","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [564,"Nilai SAKIP PD","SPD757","Nilai SAKIP Kecamatan Sambikerep","",2023,"Kec. Sambikerep","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [565,"Nilai SAKIP PD","SPD758","Nilai SAKIP Kecamatan Sawahan","",2023,"Kec. Sawahan","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [566,"Nilai SAKIP PD","SPD759","Nilai SAKIP Kecamatan Semampir","",2023,"Kec. Semampir","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [567,"Nilai SAKIP PD","SPD760","Nilai SAKIP Kecamatan Simokerto","",2023,"Kec. Simokerto","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [568,"Nilai SAKIP PD","SPD761","Nilai SAKIP Kecamatan Tegalsari","",2023,"Kec. Tegalsari","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [569,"Nilai SAKIP PD","SPD762","Nilai SAKIP Kecamatan Wonocolo","",2023,"Kec. Wonocolo","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [570,"Nilai SAKIP PD","SPD763","Nilai SAKIP Kecamatan Wonokromo","",2023,"Kec. Wonokromo","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [571,"Jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti oleh PD","SPD764","Persentase rekomendasi pengawasan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah","",2023,"Inspektorat","Pengawasan [426]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [572,"Total jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang diberikan kepada PD","SPD764","Persentase rekomendasi pengawasan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah","",2023,"Inspektorat","Pengawasan [426]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [573,"Rata-rata nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah","SPD765","Rata-rata nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah","",2023,"Inspektorat","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [574,"Nilai SAKIP PD","SPD766","Nilai SAKIP Inspektorat","",2023,"Inspektorat","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [575,"Jumlah kajian yang menjadi dasar dalam proses perencanaan","SPD768","Persentase kajian yang mendukung dalam kebijakan perencanaan","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]","PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05]"],
    [576,"Jumlah dokumen penelitian yang disusun","SPD768","Persentase kajian yang mendukung dalam kebijakan perencanaan","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]","PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05]"],
    [577,"Jumlah dokumen pengembangan inovasi yang disusun","SPD768","Persentase kajian yang mendukung dalam kebijakan perencanaan","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]","PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05]"],
    [578,"Nilai SAKIP PD","SPD769","Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Diklat","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [579,"Nilai SAKIP PD","SPD770","Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [580,"Jumlah Pegawai yang pernah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning","SPD771","Cakupan pegawai yang telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]","KEPEGAWAIAN [5.03]"],
    [581,"Jumlah pegawai aktif","SPD771","Cakupan pegawai yang telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]","KEPEGAWAIAN [5.03]"],
    [582,"Luas Jalan yang diperbaiki","PKT26","Luas jalan yang diperbaiki","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Jalan Kota Surabaya [181]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [583,"Panjang jalan yang dibangun","PKT27","Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Jalan Kota Surabaya [181]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [584,"Panjang prasarana pejalan kaki yang dibangun","PKT27","Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Trotoar (Pedestrian) SIGIS [316]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [585,"Jumlah lokasi sarana dan prasarana drainase yang dibangun (program)","PKT28","Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [586,"Jumlah lokasi prasarana drainase yang direhabilitasi (program)","PKT28","Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [587,"Jumlah lokasi pengerukan saluran (program)","PKT28","Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [588,"Jumlah lokasi drainase lingkungan yang dibangun (program)","PKT28","Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [589,"Jumlah target sarana dan prasarana drainase yang dibangun","PKT28","Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [590,"Jumlah target prasarana drainase yang direhabilitasi","PKT28","Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [591,"Jumlah target lokasi pengerukan saluran","PKT28","Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [592,"Jumlah target drainase lingkungan yang dibangun","PKT28","Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [593,"Jumlah BUMD yang berhasil dibina","PKT29","Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD","",2023,"Sekretariat Daerah","Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) [78]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [594,"Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi","PKT29","Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD","",2023,"Sekretariat Daerah","Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) [78]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [595,"Jumlah siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD (Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah) yang dilaksanakan","PKT29","Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD","",2023,"Sekretariat Daerah","Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian [563]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [596,"Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah","PKT29","Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD","",2023,"Sekretariat Daerah","Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian [563]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [597,"Jumlah siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD (Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil) yang dilaksanakan","PKT29","Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD","",2023,"Sekretariat Daerah","Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil [564]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [598,"Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil","PKT29","Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD","",2023,"Sekretariat Daerah","Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil [564]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [599,"Jumlah permohonan rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu","PKT33","Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Pelayanan Rekomendasi Teknis Lainnya [376]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [600,"Jumlah permohonan rekomendasi teknis yang diproses","PKT33","Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Pelayanan Rekomendasi Teknis Lainnya [376]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [601,"Jumlah rumah pompa yang dioperasikan","PKT36","Persentase rumah pompa yang beroperasi","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Rumah pompa [185]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [602,"total rumah pompa di Kota Surabaya t","PKT36","Persentase rumah pompa yang beroperasi","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Rumah pompa [185]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [603,"Jumlah penghuni rusun yang sesuai dengan kriteria pada tahun (t)","PKT37","Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Rumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya (Program) [678]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]"],
    [604,"total penghuni rusun pada tahun (t)","PKT37","Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Rumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya (Program) [678]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]"],
    [605,"Jumlah hasil analisa yang memenuhi mutu kelas air","PKT41","Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Status Mutu Air [599]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [606,"Jumlah seluruh analisa dalam 1 tahun","PKT41","Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Status Mutu Air [599]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [607,"Jumlah lokasi rumah susun sederhana sewa yang dibangun/direhabilitasi","PKT42","Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Rumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya (Program) [678]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]"],
    [608,"Jumlah Lokasi Rumah susun","PKT42","Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Rumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya (Program) [678]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]"],
    [609,"Jumlah pelayanan non perizinan yang diterbitkan","PKT43","Persentase pelayanan penataan ruang","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Pelayanan Penataan Ruang [618]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [610,"Jumlah permohonan pelayanan non perizinan","PKT43","Persentase pelayanan penataan ruang","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Pelayanan Penataan Ruang [618]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [611,"Jumlah peraturan di bidang penataan ruang yang disahkan","PKT43","Persentase pelayanan penataan ruang","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Pelayanan Penataan Ruang [618]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [612,"Jumlah target peraturan di bidang penataan ruang yang disahkan","PKT43","Persentase pelayanan penataan ruang","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Pelayanan Penataan Ruang [618]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [613,"Luas Wilayah yang di update","PKT43","Persentase pelayanan penataan ruang","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Pelayanan Penataan Ruang [618]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [614,"Luas Kota Surabaya","PKT43","Persentase pelayanan penataan ruang","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Pelayanan Penataan Ruang [618]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [615,"Jumlah spesies flora dan/atau fauna yang masih ada","PKT44","Persentase kelestarian keanekaragaman hayati","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Kelestarian Flora Fauna [597]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [616,"Jumlah spesies flora dan/atau fauna yang masih ada","PKT44","Persentase kelestarian keanekaragaman hayati","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Kelestarian Flora Fauna [597]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [617,"Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi ketaatan terhadap aspek pengelolaan lingkungan","PKT47","Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Ketaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan [114]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [618,"jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi","PKT50","Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Permasalahan Lingkungan Hidup [585]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [619,"Jumlah sarana prasarana bangunan gedung milik Pemerintah Kota Surabaya yang berfungsi baik","PKT59","Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Bangunan Gedung Milik Pemerintah [638]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [620,"Jumlah keseluruhan bangunan gedung milik Pemerintah Kota Surabaya","PKT59","Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Bangunan Gedung Milik Pemerintah [638]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [621,"Jumlah bangunan ber IMB sampai dengan","PKT67","Persentase bangunan yang ber IMB","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Bangunan Kota Surabaya [190]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [622,"Jumlah keseluruhan bangunan yang belum ber IMB","PKT67","Persentase bangunan yang ber IMB","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Data Bangunan yang memiliki izin [641]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [623,"Pelayanan Perizinan Bangunan DPRKPP Tepat waktu","PKT69","Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan Bangunan DPRKPP [759]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [624,"Pelayanan Perizinan Bangunan DPRKPP yang terbit","PKT69","Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan Bangunan DPRKPP [759]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [625,"Jumlah lokasi IPAL komunal yang dibangun","PKT70","Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Sistem Pengelolaan Air Limbah [561]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [626,"Jumlah target pembangunan lokasi IPAL komunal","PKT70","Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Sistem Pengelolaan Air Limbah [561]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [627,"Jumlah penyerahan PSU secara fisik yang selesai ditangani","PKT73","Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [628,"Jumlah penyerahan PSU secara fisik yang selesai ditangani","PKT73","Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [629,"Jumlah perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan PSU secara fisik yang telah ditetapkan","PKT73","Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Rencana Penyerahan PSU [629]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [630,"Jumlah kejadian kebakaran bangunan","PKT80","Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Lokasi Kejadian Kebakaran SIGIS [318]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [631,"Jumlah penduduk","PKT80","Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Data Penduduk Kota Surabaya [237]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [632,"Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap <= 15 menit","PKT81","Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Lokasi Kejadian Kebakaran SIGIS [318]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [633,"Jumlah total kejadian kebakaran tahun (t)","PKT81","Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Lokasi Kejadian Kebakaran SIGIS [318]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [634,"Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan tepat waktu","PKT84","Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Pelayanan Perizinan Lingkungan [593]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [635,"Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan (program)","PKT84","Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Pelayanan Perizinan Lingkungan [593]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [636,"Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh","PKT86","Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup [582]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [637,"Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh","PKT86","Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup [582]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [638,"Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh","PKT86","Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup [582]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [639,"Jumlah peserta yang paham materi lingkungan hidup","PKT87","Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [640,"Jumlah peserta yang paham materi lingkungan hidup","PKT87","Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [641,"Jumlah peserta yang paham materi lingkungan hidup","PKT87","Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [642,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT93","Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [643,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT93","Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [644,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT93","Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [645,"Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi","PKT98","Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi","",2023,"Sekretariat Daerah","Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [646,"Jumlah kerjasama luar negeri yang berlaku","PKT98","Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi","",2023,"Sekretariat Daerah","Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [647,"Jumlah naskah kerjasama dalam negeri yang direalisasikan","PKT99","Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan","",2023,"Sekretariat Daerah","Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [648,"Jumlah naskah kerjasama dalam negeri","PKT99","Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan","",2023,"Sekretariat Daerah","Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [649,"Jumlah perangkat daerah yang responsif gender","PKT101","Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Perangkat Daerah Responsif Gender [361]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]"],
    [650,"Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD)","PKT101","Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [651,"Nilai Peringkat Puspaga","PKT102","Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Peringkat Puspaga [651]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]"],
    [652,"perangkat daerah yang data gender dan anak yang tersedia","PKT103","Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Penyusunan Data Terpilah [482]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]"],
    [653,"Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD)","PKT103","Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [654,"Jumlah kerjasama luar negeri yang dievaluasi","PKT105","Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan","",2023,"Sekretariat Daerah","Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [655,"Jumlah kerja sama dalam negeri yang dievaluasi","PKT105","Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan","",2023,"Sekretariat Daerah","Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [656,"Jumlah kerjasama yang direncanakan dievaluasi","PKT105","Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan","",2023,"Sekretariat Daerah","Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [657,"Jumlah paket pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan  30 Hari Kerja","PKT114","Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses  30 Hari Kerja","",2023,"Sekretariat Daerah","Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [553]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [658,"Jumlah paket pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan","PKT114","Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses  30 Hari Kerja","",2023,"Sekretariat Daerah","Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [553]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [659,"Jumlah pengadaan barang milik daerah yang diadakan  30 Hari Kerja","PKT114","Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses  30 Hari Kerja","",2023,"Sekretariat Daerah","Pengadaan Barang Milik Daerah [554]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [660,"Jumlah barang milik daerah yang diadakan","PKT114","Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses  30 Hari Kerja","",2023,"Sekretariat Daerah","Pengadaan Barang Milik Daerah [554]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [661,"Jumlah kegiatan yang serapan anggarannya lebih dari atau sama dengan 76%","PKT115","Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya  76%","",2023,"Sekretariat Daerah","Monitoring Realisasi Belanja PD [62]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [662,"Jumlah kegiatan keseluruhan","PKT115","Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya  76%","",2023,"Sekretariat Daerah","Monitoring Realisasi Belanja PD [62]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [663,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT116","Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan","",2023,"Dinas Perhubungan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [664,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT116","Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan","",2023,"Dinas Perhubungan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [665,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT116","Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan","",2023,"Dinas Perhubungan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [666,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT117","Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [667,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT117","Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [668,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT117","Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [669,"Tambahan luasan Tahura yang dikelola","PKT124","Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","THR (Kebun Raya Mangrove) [450]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [670,"Total produksi sektor pertanian khusus padi","PKT126","Tingkat Produktivitas Pertanian","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Produktivitas Bidang Pertanian [45]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [671,"Luas panen khusus padi","PKT126","Tingkat Produktivitas Pertanian","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Produktivitas Bidang Pertanian [45]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [672,"Jumlah kesempatan kerja yang dapat diinformasikan","PKT160","Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [220]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [673,"Jumlah kesempatan kerja yang dapat diinformasikan","PKT160","Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [220]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [674,"Jumlah kesempatan kerja yang dapat diinformasikan","PKT160","Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [220]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [675,"jumlah hasil monitoring udara ambien dalam waktu tertentu yang memenuhi baku mutu","PKT183","Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Udara Ambien dalam Baku Mutu [598]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [676,"Jumlah seluruh hari monitoring dalam 1 tahun","PKT183","Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Udara Ambien dalam Baku Mutu [598]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [677,"Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur","PKT184","Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Pembebasan lahan/bangunan yang disediakan untuk kepentingan umum [236]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN [2.10]"],
    [678,"Jumlah tanah aset yang diproses sertifikasI","PKT195","Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235]","KEUANGAN [5.02]"],
    [679,"Nilai Rata-rata Kepuasan Masyarakat Pengguna Angkutan Umum","PKT196","Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya","",2023,"Dinas Perhubungan","Angkutan Umum Kota Surabaya [451]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [680,"Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan","PKT206","Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [681,"Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi","PKT206","Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [682,"Jumlah SD yang terakreditasi A","PKT217","Persentase SD terakreditasi minimal B","",2023,"Dinas Pendidikan","Sekolah Dasar/setara [141]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [683,"Jumlah SD yang terakreditasi B","PKT217","Persentase SD terakreditasi minimal B","",2023,"Dinas Pendidikan","Sekolah Dasar/setara [141]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [684,"Jumlah SD","PKT217","Persentase SD terakreditasi minimal B","",2023,"Dinas Pendidikan","Sekolah Dasar/setara [141]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [685,"Jumlah siswa SD/MI yang lulus ujian","PKT223","Angka Kelulusan (AL) SD/MI","",2023,"Dinas Pendidikan","Siswa Sekolah Dasar atau setara [151]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [686,"Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti ujian","PKT223","Angka Kelulusan (AL) SD/MI","",2023,"Dinas Pendidikan","Siswa Sekolah Dasar atau setara [151]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [687,"Jumlah SMP yang terakreditasi A","PKT231","Persentase SMP terakreditasi minimal B","",2023,"Dinas Pendidikan","Sekolah Menengah Pertama/setara [142]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [688,"Jumlah SMP yang terakreditasi B","PKT231","Persentase SMP terakreditasi minimal B","",2023,"Dinas Pendidikan","Sekolah Menengah Pertama/setara [142]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [689,"Jumlah SMP","PKT231","Persentase SMP terakreditasi minimal B","",2023,"Dinas Pendidikan","Sekolah Menengah Pertama/setara [142]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [690,"Jumlah guru PAUD (TK) yang kompeten","PKT242","Persentase guru PAUD yang kompeten","",2023,"Dinas Pendidikan","Guru dan Tenaga Kependidikan [155]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [691,"Jumlah guru PAUD (KB) yang kompeten","PKT242","Persentase guru PAUD yang kompeten","",2023,"Dinas Pendidikan","Guru dan Tenaga Kependidikan [155]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [692,"Jumlah guru PAUD (PPT) yang kompeten","PKT242","Persentase guru PAUD yang kompeten","",2023,"Dinas Pendidikan","Guru dan Tenaga Kependidikan [155]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [693,"Jumlah guru PAUD (TPA) yang kompeten","PKT242","Persentase guru PAUD yang kompeten","",2023,"Dinas Pendidikan","Guru dan Tenaga Kependidikan [155]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [694,"Jumlah guru PAUD","PKT242","Persentase guru PAUD yang kompeten","",2023,"Dinas Pendidikan","Guru dan Tenaga Kependidikan [155]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [695,"Jumlah lembaga pendidikan nonformal/kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan","PKT244","Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan","",2023,"Dinas Pendidikan","Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) [146]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [696,"Jumlah lembaga pendidikan nonformal/kesetaraan yang mengajukan izin penyelenggaraan","PKT244","Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan","",2023,"Dinas Pendidikan","Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) [146]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [697,"Jumlah guru SD","PKT257","Rasio Guru/ Murid jenjang SD","",2023,"Dinas Pendidikan","Guru dan Tenaga Kependidikan [155]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [698,"Jumlah peserta didik SD","PKT257","Rasio Guru/ Murid jenjang SD","",2023,"Dinas Pendidikan","Siswa Sekolah Dasar atau setara [151]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [699,"Jumlah guru SMP","PKT258","Rasio Guru/ Murid jenjang SMP","",2023,"Dinas Pendidikan","Guru dan Tenaga Kependidikan [155]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [700,"Jumlah peserta didik SMP","PKT258","Rasio Guru/ Murid jenjang SMP","",2023,"Dinas Pendidikan","Siswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [701,"Jumlah event literasi yang diselenggarakan","PKT270","Persentase event literasi yang diselenggarakan","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Event Literasi [272]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]"],
    [702,"Jumlah perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah yang terakreditasi","PKT276","Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Layanan Baca Pemerintah Kota Surabaya [26]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]"],
    [703,"Jumlah kendaraan angkutan umum dalam trayek yang berizin dan beroperasi","PKT289","Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan","",2023,"Dinas Perhubungan","Izin Trayek Angkutan Umum (Program) [119]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [704,"Jumlah angkutan umum yang beroperasi","PKT289","Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan","",2023,"Dinas Perhubungan","Izin Trayek Angkutan Umum (Program) [119]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [705,"Jumlah OPD yang memiliki formasi pegawai sesuai ABK","PKT295","Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Kesesuaian ABK [674]","KEPEGAWAIAN [5.03]"],
    [706,"Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD)","PKT295","Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [707,"Jumlah aparatur yang nilai kinerjanya minimal Baik","PKT297","Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]","KEPEGAWAIAN [5.03]"],
    [708,"Jumlah aparatur yang difasilitasi penilaian kinerja","PKT297","Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]","KEPEGAWAIAN [5.03]"],
    [709,"Jumlah koleksi bahan pustaka yang diadakan","PKT301","Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Pengadaan Buku Layanan Baca [27]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]"],
    [710,"Jumlah koleksi bahan pustaka yang diadakan","PKT301","Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Pengadaan Buku Layanan Baca [27]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]"],
    [711,"Jumlah rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan","PKT306","Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan","",2023,"Sekretariat Daerah","Penetapan, Penyebarluasan dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah [72]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [712,"Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun","PKT306","Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan","",2023,"Sekretariat Daerah","Penetapan, Penyebarluasan dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah [72]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [713,"Jumlah partisipan yang meningkat wawasan kebangsaannya","PKT308","Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Pembinaan Potensi Masyarakat [604]","KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]"],
    [714,"Jumlah partisipan yang dinilai wawasan kebangsaannya","PKT308","Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Pembinaan Potensi Masyarakat [604]","KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]"],
    [715,"Jumlah permasalahan hukum yang selesai ditindaklanjuti","PKT310","Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti","",2023,"Sekretariat Daerah","Permasalahan Hukum yang Masuk dan Ditindaklanjuti [74]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [716,"Jumlah permasalahan hukum keseluruhan","PKT310","Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti","",2023,"Sekretariat Daerah","Permasalahan Hukum yang Masuk dan Ditindaklanjuti [74]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [717,"Jumlah produk hukum yang dipublikasi","PKT311","Persentase produk hukum yang disebarluaskan","",2023,"Sekretariat Daerah","Penetapan, Penyebarluasan dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah [72]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [718,"Jumlah produk hukum yang ditetapkan","PKT311","Persentase produk hukum yang disebarluaskan","",2023,"Sekretariat Daerah","Penetapan, Penyebarluasan dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah [72]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [719,"jumlah lembaga pendidikan menengah difasilitasi pendidikan bidang politik","PKT312","Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605]","KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]"],
    [720,"jumlah lembaga pendidikan menengah difasilitasi pendidikan bidang politik","PKT312","Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605]","KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]"],
    [721,"Jumlah partai politik yang mendapatkan banpol","PKT312","Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605]","KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]"],
    [722,"Jumlah seluruh lembaga pendidikan menengah atas","PKT312","Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Sekolah Menengah Atas/Setara [143]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [723,"jumlah partai politik yang mendapatkan kursi di DPR","PKT312","Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPR [676]","KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]"],
    [724,"Jumlah populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan","PKT314","Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Data Pengobatan Hewan [51]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [725,"Jumlah populasi hewan ternak","PKT314","Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Data Pengobatan Hewan [51]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [726,"Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan sampai periode berjalan","PKT325","Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan [762]","KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]"],
    [727,"Jumlah organisasi kemasyarakatan sampai periode berjalan","PKT325","Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan [762]","KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]"],
    [728,"Jumlah potensi konflik umat beragama yang difasilitasi","PKT327","Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Potensi Kejadian Anarkis [197]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [729,"Jumlah potensi konflik umat beragama","PKT327","Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Potensi Kejadian Anarkis [197]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [730,"jumlah lembaga dan atau wilayah rawan narkoba yang mendapatkan pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba","PKT327","Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Potensi Kejadian Anarkis [197]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [731,"jumlah lembaga dan atau wilayah rawan narkoba yang mendapatkan pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang di rekomendasikan oleh BNN","PKT327","Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang direkomendasikan oleh BNN [675]","KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]"],
    [732,"Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diproses","PKT338","Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [733,"Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diajukan","PKT338","Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [734,"Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan batas wilayah","PKT341","Persentase pendataan batas wilayah kecamatan","",2023,"Sekretariat Daerah","Kecamatan Kota Surabaya [277]","KECAMATAN [7.01]"],
    [735,"Jumlah kecamatan","PKT341","Persentase pendataan batas wilayah kecamatan","",2023,"Sekretariat Daerah","Kecamatan Kota Surabaya [277]","KECAMATAN [7.01]"],
    [736,"Jumlah perusahaan yang memiliki PP/PKB","PKT354","Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Perusahaan di Kota Surabaya [221]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]"],
    [737,"Jumlah perusahaan","PKT354","Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Perusahaan di Kota Surabaya [221]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]"],
    [738,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT371","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Simokerto","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [739,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT371","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Simokerto","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [740,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT371","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Simokerto","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [741,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT385","Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [742,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT385","Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [743,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT385","Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [744,"Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan","PKT392","Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan","",2023,"Dinas Perhubungan","Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [745,"Jumlah Target Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan","PKT392","Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan","",2023,"Dinas Perhubungan","Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [746,"Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perkeretaapian","PKT395","Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian","",2023,"Dinas Perhubungan","Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [747,"Jumlah target Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perkeretaapian","PKT395","Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian","",2023,"Dinas Perhubungan","Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [748,"Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan","PKT403","Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya","",2023,"Sekretariat Daerah","Penataan Administrasi Pemerintahan [456]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [749,"Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan","PKT403","Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya","",2023,"Sekretariat Daerah","Penataan Administrasi Pemerintahan [456]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [750,"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan tepat waktu","PKT409","Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah","",2023,"Sekretariat Daerah","Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah [562]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [751,"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan","PKT409","Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah","",2023,"Sekretariat Daerah","Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah [562]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [752,"Jumlah Investor PMA/PMDN","PKT410","Jumlah Investor PMA/PMDN","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]"],
    [753,"Jumlah Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi","PKT416","Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Promosi Investasi [396]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]"],
    [754,"Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi","PKT416","Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Promosi Investasi [396]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]"],
    [755,"Jumlah hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti","PKT428","Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Pemantauan Orang Asing [475]","KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]"],
    [756,"jumlah total hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang dilaporkan/ditemukan","PKT428","Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Pemantauan Orang Asing [475]","KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]"],
    [757,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT429","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [758,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT429","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [759,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT429","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [760,"Realisasi penerimaan pajak daerah yang ditagih","PKT436","Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar","",2023,"Badan Pendapatan Daerah","Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63]","KEUANGAN [5.02]"],
    [761,"Ketetapan pajak daerah yang ditagih","PKT436","Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar","",2023,"Badan Pendapatan Daerah","Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63]","KEUANGAN [5.02]"],
    [762,"Piutang pajak daerah yang ditagih","PKT436","Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar","",2023,"Badan Pendapatan Daerah","Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63]","KEUANGAN [5.02]"],
    [763,"Jumlah bahan pangan segar yang disampling dan aman","PKT441","Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]"],
    [764,"Jumlah bahan pangan segar yang disampling","PKT441","Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]"],
    [765,"Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan","PKT442","Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pembudidaya Kelautan dan Perikanan [32]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]"],
    [766,"Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan","PKT450","Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan [536]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]"],
    [767,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT478","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"RSUD Bhakti Dharma Husada","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [768,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT478","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"RSUD Bhakti Dharma Husada","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [769,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT478","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"RSUD Bhakti Dharma Husada","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [770,"Jumlah pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit","PKT481","Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Data Bencana Alam Non Kebakaran [209]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [771,"Jumlah Pengaduan Kedaruratan pada Command Center","PKT481","Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Data Bencana Alam Non Kebakaran [209]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [772,"Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang tepat waktu","PKT486","Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]"],
    [773,"Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang selesai","PKT486","Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]"],
    [774,"Jumlah lokasi pengangkutan sampah  1 hari","PKT494","Persentase pengangkutan sampah ke TPA  1 hari","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Tempat Penampungan Sementara SIGIS [317]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [775,"Jumlah lokasi pengangkutan sampah","PKT494","Persentase pengangkutan sampah ke TPA  1 hari","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Tempat Penampungan Sementara SIGIS [317]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [776,"Jumlah sampah yang diolah di TPS 3R","PKT496","Persentase pengolahan sampah di TPS 3R","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Tempat Penampungan Sementara SIGIS [317]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [777,"Jumlah sampah yang masuk TPS 3R","PKT496","Persentase pengolahan sampah di TPS 3R","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Tempat Penampungan Sementara SIGIS [317]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [778,"Jumlah penyuluh pertanian yang memenuhi standar kualifikasi","PKT505","Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Penyuluh pertanian [48]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [779,"Jumlah total penyuluh pertanian","PKT505","Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Penyuluh pertanian [48]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [780,"Jumlah lembaga yang mengajukan permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal","PKT508","jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Data Informasi Investasi Penanaman Modal [502]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]"],
    [781,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT514","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"RSUD dr. Mohamad Soewandhie","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [782,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT514","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"RSUD dr. Mohamad Soewandhie","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [783,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT514","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"RSUD dr. Mohamad Soewandhie","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [784,"Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek dan menyampaikan LKPM","PKT516","Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]"],
    [785,"Jumlah Perusahaan yang mengikuti Bimbingan Teknis","PKT516","Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]"],
    [786,"Jumlah surat masuk tersampaikan tepat waktu","PKT522","Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor","",2023,"Sekretariat Daerah","Proses Surat Masuk [477]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [787,"Jumlah surat masuk","PKT522","Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor","",2023,"Sekretariat Daerah","Proses Surat Masuk [477]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [788,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT523","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran","",2023,"Sekretariat Daerah","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [789,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT523","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran","",2023,"Sekretariat Daerah","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [790,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT523","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran","",2023,"Sekretariat Daerah","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [791,"Jumlah siswa SMP/MTs yang lulus ujian","PKT527","Angka Kelulusan SMP/MTS","",2023,"Dinas Pendidikan","Siswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [792,"Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti ujian","PKT527","Angka Kelulusan SMP/MTS","",2023,"Dinas Pendidikan","Siswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [793,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT528","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [794,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT528","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [795,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT528","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [796,"Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan","PKT535","Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pembudidaya Peternakan [49]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [797,"Jumlah gangguan jaringan yang tertangani tepat waktu (Program)","PKT543","Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Gangguan terkait TIK [399]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]"],
    [798,"Jumlah gangguan aplikasi yang tertangani tepat waktu (Program)","PKT543","Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Gangguan terkait TIK [399]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]"],
    [799,"Jumlah laporan gangguan jaringan yang masuk (Program)","PKT543","Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Gangguan terkait TIK [399]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]"],
    [800,"Jumlah laporan gangguan aplikasi yang masuk (Program)","PKT543","Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Gangguan terkait TIK [399]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]"],
    [801,"Waktu Respon dari Admin Media Center dan Admin PD di Aplikasi Wargaku","PKT546","Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu  24 jam","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik [550]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]"],
    [802,"Tanggapan Pengaduan dari Admin Media Center dan Admin PD di Aplikasi Wargaku","PKT546","Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu  24 jam","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik [550]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]"],
    [803,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT551","Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [804,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT551","Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [805,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT551","Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [806,"jumlah MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial","PKT555","Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial","",2023,"Dinas Sosial","Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [807,"Jumlah data MBR yang telah disahkan","PKT555","Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial","",2023,"Dinas Sosial","Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [808,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT560","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [809,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT560","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [810,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT560","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [811,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT592","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Krembangan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [812,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT592","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Krembangan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [813,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT592","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Krembangan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [814,"Jumlah pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang produktif","PKT593","Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pemasaran Hasil Perikanan [474]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]"],
    [815,"Jumlah pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan","PKT593","Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pemasaran Hasil Perikanan [474]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]"],
    [816,"Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani","PKT596","Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani","",2023,"Satuan Polisi Pamong Praja","Penegakan Pelanggaran Perda [452]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [817,"jumlah pelanggaran Perda yang ditemukan dan/atau dilaporkan (Tibum)","PKT596","Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani","",2023,"Satuan Polisi Pamong Praja","Penegakan Pelanggaran Perda [452]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [818,"Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang dilaksanakan","PKT607","Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi","",2023,"Sekretariat DPRD","Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]","SEKRETARIAT DPRD [4.02]"],
    [819,"Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang direncanakan","PKT607","Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi","",2023,"Sekretariat DPRD","Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]","SEKRETARIAT DPRD [4.02]"],
    [820,"Jumlah ketetapan obyek pajak hotel, restoran, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah","PKT608","Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan","",2023,"Badan Pendapatan Daerah","Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517]","KEUANGAN [5.02]"],
    [821,"Jumlah ketetapan obyek pajak PBBP2 BPHTB","PKT608","Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan","",2023,"Badan Pendapatan Daerah","Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) [665]","KEUANGAN [5.02]"],
    [822,"Jumlah obyek pajak hotel, resto, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah yang terdata","PKT608","Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan","",2023,"Badan Pendapatan Daerah","Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517]","KEUANGAN [5.02]"],
    [823,"Jumlah obyek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)","PKT608","Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan","",2023,"Badan Pendapatan Daerah","Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) [665]","KEUANGAN [5.02]"],
    [824,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT609","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Sekretariat DPRD","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [825,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT609","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Sekretariat DPRD","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [826,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT609","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Sekretariat DPRD","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [827,"Jumlah rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti","PKT614","Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]","PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05]"],
    [828,"Jumlah rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang dihasilkan","PKT614","Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]","PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05]"],
    [829,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT615","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Sosial","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [830,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT615","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Sosial","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [831,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT615","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Sosial","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [832,"Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota yang disusun dan dilaporkan tepat waktu","PKT619","Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Dokumen Perencanaan Kota [363]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [833,"Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota","PKT619","Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Dokumen Perencanaan Kota [363]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [834,"Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu","PKT621","Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [835,"Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah","PKT621","Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [836,"Data indikator RPJMD yang disediakan","PKT623","Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Data Perencanaan Pembangunan (Indikator RPJMD) [17]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [837,"Data indikator RPJMD yang dibutuhkan","PKT623","Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Data Perencanaan Pembangunan (Indikator RPJMD) [17]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [838,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT641","Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [839,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT641","Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [840,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT641","Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [841,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT644","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [842,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT644","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [843,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT644","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [844,"Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) Aktif","PKT645","Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif","",2023,"Dinas Kesehatan","Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [845,"Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat)","PKT645","Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif","",2023,"Dinas Kesehatan","Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [846,"Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan","PKT648","Persentase Jaminan Kesehatan","",2023,"Dinas Kesehatan","Jaminan Kesehatan [159]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [847,"Jumlah penduduk","PKT648","Persentase Jaminan Kesehatan","",2023,"Dinas Kesehatan","Data Penduduk Kota Surabaya [237]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [848,"Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan","PKT649","Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)","",2023,"Dinas Kesehatan","Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas [161]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [849,"Jumlah sasaran ibu bersalin/nifas","PKT649","Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)","",2023,"Dinas Kesehatan","Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [850,"Jumlah Ibu Hamil K4 di fasilitas kesehatan","PKT650","Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4","",2023,"Dinas Kesehatan","Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas [161]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [851,"Jumlah sasaran ibu hamil","PKT650","Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4","",2023,"Dinas Kesehatan","Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [852,"Jumlah usila mendapat pelayanan kesehatan","PKT651","Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila","",2023,"Dinas Kesehatan","Pelayanan Lansia [166]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [853,"Jumlah sasaran usila","PKT651","Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila","",2023,"Dinas Kesehatan","Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [854,"Jumlah balita dengan status gizi buruk","PKT652","Prevalensi Balita Gizi Buruk","",2023,"Dinas Kesehatan","Balita [165]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [855,"Jumlah balita ditimbang","PKT652","Prevalensi Balita Gizi Buruk","",2023,"Dinas Kesehatan","Balita [165]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [856,"Jumlah rumah sehat","PKT653","Persentase Rumah Sehat","",2023,"Dinas Kesehatan","Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [857,"Jumlah rumah","PKT653","Persentase Rumah Sehat","",2023,"Dinas Kesehatan","Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [858,"Jumlah pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti","PKT654","Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti","",2023,"Satuan Polisi Pamong Praja","Penegakan Pelanggaran Perda [452]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [859,"jumlah pelanggaran Perda yang ditemukan dan/atau dilaporkan (Gakda)","PKT654","Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti","",2023,"Satuan Polisi Pamong Praja","Penegakan Pelanggaran Perda [452]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [860,"Jumlah Puskesmas yang terakreditasi utama","PKT666","Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama","",2023,"Dinas Kesehatan","Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [861,"Jumlah Puskesmas yang terakreditasi paripurna","PKT666","Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama","",2023,"Dinas Kesehatan","Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [862,"Jumlah Puskesmas Kota Surabaya","PKT666","Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama","",2023,"Dinas Kesehatan","Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [863,"Jumlah Puskesmas Kota Surabaya yang memiliki izin operasional","PKT667","Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional","",2023,"Dinas Kesehatan","Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [864,"Jumlah Puskesmas Kota Surabaya","PKT667","Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional","",2023,"Dinas Kesehatan","Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [865,"Jumlah kelurahan yang memiliki bindu","PKT668","Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)","",2023,"Dinas Kesehatan","Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [866,"Jumlah Kelurahan","PKT668","Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)","",2023,"Dinas Kesehatan","Kelurahan Kota Surabaya [278]","KECAMATAN [7.01]"],
    [867,"Jumlah kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani  24 jam","PKT669","Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani  1 x 24 Jam","",2023,"Dinas Kesehatan","Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [868,"Jumlah kelurahan yang mengalami KLB","PKT669","Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani  1 x 24 Jam","",2023,"Dinas Kesehatan","Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [869,"Jumlah puskesmas dengan nilai ASPAK lebih dari 70","PKT670","Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar","",2023,"Dinas Kesehatan","Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [870,"Jumlah Puskesmas Kota Surabaya","PKT670","Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar","",2023,"Dinas Kesehatan","Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [871,"Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan","PKT671","Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [872,"jumlah permohonan dokumen pendaftaran penduduk yang masuk","PKT671","Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [873,"Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan","PKT674","Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [874,"jumlah permohonan Dokumen Pencatatan Sipil yang masuk","PKT674","Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [875,"Jumlah data penduduk kementrian bersih","PKT677","Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [876,"Jumlah penduduk layanan","PKT677","Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [877,"Jumlah layanan yg telah berbasis IT","PKT678","Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Pencatatan Sipil Berbasis IT [540]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [878,"jumlah layanan","PKT678","Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Pencatatan Sipil Berbasis IT [540]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [879,"Jumlah PD/Lembaga yang telah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan","PKT679","Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Pemanfaatan Data Kependudukan [287]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [880,"Jumlah PD/Lembaga yang direncanakan melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan","PKT679","Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Pemanfaatan Data Kependudukan [287]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [881,"Jumlah jenis obat dan perbekalan yang disediakan Dinas Kesehatan","PKT687","Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan","",2023,"Dinas Kesehatan","Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sarana kesehatan [169]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [882,"Jumlah jenis obat dan perbekalan yang dibutuhkan Dinas Kesehatan","PKT687","Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan","",2023,"Dinas Kesehatan","Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sarana kesehatan [169]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [883,"Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang ditingkatkan sarana prasarananya sampai dengan","PKT688","Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu","",2023,"Dinas Kesehatan","Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [884,"Jumlah Puskesmas Kota Surabaya","PKT688","Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu","",2023,"Dinas Kesehatan","Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [885,"Jumlah Puskesmas Pembantu Kota Surabaya","PKT688","Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu","",2023,"Dinas Kesehatan","Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [886,"Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi","PKT689","Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi","",2023,"Dinas Kesehatan","Sistem Informasi Kesehatan [423]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [887,"Jumlah Sistem Informasi Kesehatan","PKT689","Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi","",2023,"Dinas Kesehatan","Sistem Informasi Kesehatan [423]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [888,"Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Puskesmas)","PKT690","Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu","",2023,"Dinas Kesehatan","Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [889,"Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Rumah Sakit)","PKT690","Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu","",2023,"Dinas Kesehatan","Rumah Sakit Kota Surabaya [157]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [890,"Jumlah Puskesmas Kota Surabaya","PKT690","Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu","",2023,"Dinas Kesehatan","Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [891,"Jumlah rumah sakit yang memiliki izin","PKT690","Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu","",2023,"Dinas Kesehatan","Rumah Sakit Kota Surabaya [157]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [892,"Jumlah rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh PD","PKT691","Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah","",2023,"Inspektorat","Pengawasan [426]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [893,"total jumlah rekomendasi pengawasan internal yang diberikan kepada PD","PKT691","Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah","",2023,"Inspektorat","Pengawasan [426]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [894,"Jumlah fasilitasi untuk pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal","PKT692","Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi","",2023,"Inspektorat","Pengawasan [426]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [895,"jumlah seluruh rekomendasi yang seharusnya dipenuhi","PKT692","Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi","",2023,"Inspektorat","Pengawasan [426]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [896,"Jumlah kasus pengawasan tujuan tertentu yang ditangani","PKT693","Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu","",2023,"Inspektorat","Pengawasan [426]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [897,"Jumlah seluruh kasus pengawasan tujuan tertentu yang dilaporkan","PKT693","Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu","",2023,"Inspektorat","Pengawasan [426]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [898,"Jumlah rumusan kebijakan di bidang pengawasan yang ditindaklanjuti","PKT694","Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti","",2023,"Inspektorat","Kebijakan [428]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [899,"Jumlah rumusan kebijakan Bidang Pengawasan yang diusulkan","PKT694","Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti","",2023,"Inspektorat","Kebijakan [428]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [900,"Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah","PKT695","Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah","",2023,"Inspektorat","Pendampingan [427]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [901,"Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan RSUD","PKT695","Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah","",2023,"Inspektorat","Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [902,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT698","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Karangpilang","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [903,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT698","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Karangpilang","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [904,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT698","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Karangpilang","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [905,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT701","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [906,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT701","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [907,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT701","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [908,"Jumlah ketersediaan bahan pangan","PKT706","Indeks Kecukupan Pangan Pokok","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Penguatan cadangan pangan [234]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]"],
    [909,"Jumlah penduduk","PKT706","Indeks Kecukupan Pangan Pokok","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Data Penduduk Kota Surabaya [237]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [910,"Jumlah kebutuhan bahan pangan pertahun perkapita","PKT706","Indeks Kecukupan Pangan Pokok","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Penguatan cadangan pangan [234]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]"],
    [911,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT707","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Kesehatan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [912,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT707","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Kesehatan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [913,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT707","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Kesehatan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [914,"Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan","PKT708","Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas","",2023,"Dinas Kesehatan","SDM Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya [464]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [915,"Jumlah tenaga kesehatan Pemerintah Kota Surabaya","PKT708","Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas","",2023,"Dinas Kesehatan","SDM Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya [464]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [916,"Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat","PKT709","Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan","",2023,"Dinas Kesehatan","Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]"],
    [917,"Jumlah sampel makanan yang diperiksa","PKT709","Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan","",2023,"Dinas Kesehatan","Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]"],
    [918,"Jumlah unit penyelenggara pelayanan yang disurvei dan minimal mutu pelayanannya kategori baik","PKT710","Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik","",2023,"Sekretariat Daerah","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [919,"Jumlah unit penyelenggara pelayanan yang disurvei","PKT710","Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik","",2023,"Sekretariat Daerah","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [920,"Jumlah instansi yang memiliki nilai akuntabilitas kinerjanya minimal A","PKT711","Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A","",2023,"Sekretariat Daerah","Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintahan [346]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [921,"Jumlah seluruh instansi yang dinilai akuntabilitas kinerjanya","PKT711","Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A","",2023,"Sekretariat Daerah","Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintahan [346]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [922,"Jumlah PD yang memiliki kesesuaian analisis jabatan dengan review kelembagaan","PKT713","Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan","",2023,"Sekretariat Daerah","Pendampingan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan [556]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [923,"Jumlah PD yang dilakukan review kelembagaan","PKT713","Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan","",2023,"Sekretariat Daerah","Pendampingan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan [556]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [924,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT715","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Inspektorat","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [925,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT715","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Inspektorat","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [926,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT715","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Inspektorat","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [927,"Jenis informasi yang dimutakhirkan","PKT721","Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Profil Kependudukan [538]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [928,"Jumlah keseluruhan jenis informasi yang seharusnya dimutakhirkan","PKT721","Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Profil Kependudukan [538]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [929,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT727","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [930,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT727","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [931,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT727","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [932,"Nilai rata-rata Kepuasan Masyarakat terhadap Prasarana dan Perlengkapan Jalan","PKT732","Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya","",2023,"Dinas Perhubungan","Kepuasan Masyarakat terhadap Prasarana dan Perlengkapan Jalan [509]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [933,"Kecepatan rata- rata per ruas jalan","PKT733","Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota","",2023,"Dinas Perhubungan","Kecepatan rata-rata kendaraan [128]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [934,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT736","Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [935,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT736","Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [936,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT736","Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [937,"Jumlah kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai","PKT738","Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Nelayan perikanan tangkap [31]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]"],
    [938,"Jumlah kelompok nelayan","PKT738","Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Nelayan perikanan tangkap [31]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]"],
    [939,"Jumlah obyek pajak hotel, resto, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah yang terdaftar di sistem online","PKT740","Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir","",2023,"Badan Pendapatan Daerah","Sistem Online Pajak [753]","KEUANGAN [5.02]"],
    [940,"Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir","PKT740","Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir","",2023,"Badan Pendapatan Daerah","Sistem Online Pajak [753]","KEUANGAN [5.02]"],
    [941,"Jumlah peralatan dan alat besar dalam kondisi layak dan siap operasional","PKT741","Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Kendaraan dan Peralatan Alat Berat [567]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [942,"Jumlah peralatan dan alat besar keseluruhan","PKT741","Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Kendaraan dan Peralatan Alat Berat [567]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [943,"Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus sertifikasi kompetensi","PKT746","Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [944,"Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi","PKT746","Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [945,"Jumlah perusahaan yang menyampaikan data ketenagakerjaan","PKT748","Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Perusahaan di Kota Surabaya [221]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]"],
    [946,"Jumlah perusahaan","PKT748","Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Perusahaan di Kota Surabaya [221]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]"],
    [947,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT756","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [948,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT756","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [949,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT756","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [950,"Jumlah rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan","PKT758","Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan","",2023,"Sekretariat Daerah","Rekomendasi kajian/evaluasi Bina Mental Spiritual [79]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [951,"Jumlah rekomendasi kajian/evaluasi keseluruhan yang dihasilkan","PKT758","Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan","",2023,"Sekretariat Daerah","Rekomendasi kajian/evaluasi Bina Mental Spiritual [79]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [952,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT760","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [953,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT760","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [954,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT760","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [955,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT761","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Satuan Polisi Pamong Praja","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [956,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT761","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Satuan Polisi Pamong Praja","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [957,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT761","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Satuan Polisi Pamong Praja","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [958,"Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan","PKT765","Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Penyuluhan Kebijakan Pengendalian Penduduk [510]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]"],
    [959,"Jumlah sekolah setingkat SLTP / MTS, yang mendapatkan materi kependudukan sampai terbentuk SSK","PKT765","Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Penyuluhan Kebijakan Pengendalian Penduduk [510]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]"],
    [960,"Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD)","PKT765","Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [961,"Jumlah MTs","PKT765","Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Sekolah Menengah Pertama/setara [142]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [962,"Jumlah SMP","PKT765","Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Sekolah Menengah Pertama/setara [142]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [963,"Jumlah siswa PAUD","PKT768","Persentase balita yang mengikuti PAUD","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Siswa PAUD [149]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [964,"total jumlah balita","PKT768","Persentase balita yang mengikuti PAUD","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Data Penduduk Kota Surabaya [237]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [965,"Jumlah Lembaga/PKBM yang responsif","PKT774","Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]"],
    [966,"Jumlah lembaga/PKBM se Kota Surabaya","PKT774","Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]"],
    [967,"Jumlah Kelurahan Ramah Anak sampai dengan","PKT775","Persentase Kelurahan Layak Anak","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Data Kelurahan Ramah Anak [225]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]"],
    [968,"Jumlah Kelurahan","PKT775","Persentase Kelurahan Layak Anak","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Kelurahan Kota Surabaya [278]","KECAMATAN [7.01]"],
    [969,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT777","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [970,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT777","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [971,"Jumlah Lembaga/PKBM yang responsif","PKT780","Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]"],
    [972,"Jumlah lembaga/PKBM se Kota Surabaya","PKT780","Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]"],
    [973,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT783","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Mulyorejo","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [974,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT783","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Mulyorejo","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [975,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT783","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Mulyorejo","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [976,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT785","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Lakarsantri","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [977,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT785","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Lakarsantri","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [978,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT788","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Gubeng","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [979,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT788","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Gubeng","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [980,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT791","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Krembangan","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [981,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT791","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Krembangan","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [982,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT797","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Sukolilo","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [983,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT797","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Sukolilo","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [984,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT799","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Gubeng","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [985,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT800","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [986,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT801","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Kenjeran","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [987,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT801","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Kenjeran","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [988,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT804","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Bubutan","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [989,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT804","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Bubutan","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [990,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT806","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Bubutan","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [991,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT806","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Bubutan","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [992,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT807","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Bubutan","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [993,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT811","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Wonokromo","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [994,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT817","Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Genteng","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [995,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT817","Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Genteng","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [996,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT818","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Sukolilo","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [997,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT822","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Krembangan","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [998,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT822","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Krembangan","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [999,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT825","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Sukolilo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1000,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT825","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Sukolilo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1001,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT833","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Krembangan","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1002,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT833","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Krembangan","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1003,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT835","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Simokerto","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1004,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT835","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Simokerto","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1005,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT836","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1006,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT836","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1007,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT837","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Genteng","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1008,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT837","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Genteng","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1009,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT838","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Wiyung","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1010,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT838","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Wiyung","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1011,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT840","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Genteng","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1012,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT840","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Genteng","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1013,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT842","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Simokerto","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1014,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT842","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Simokerto","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1015,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT843","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Wiyung","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1016,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT845","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Mulyorejo","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1017,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT845","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Mulyorejo","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1018,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT846","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Mulyorejo","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1019,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT846","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Mulyorejo","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1020,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT849","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Sawahan","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1021,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT849","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Sawahan","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1022,"Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik","PKT850","Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Arsip Statis [422]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]"],
    [1023,"Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik","PKT850","Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Arsip Statis [422]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]"],
    [1024,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT851","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Mulyorejo","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1025,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT851","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Mulyorejo","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1026,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT853","Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1027,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT853","Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1028,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT857","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Sawahan","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1029,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT861","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Sambikerep","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1030,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT861","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Sambikerep","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1031,"Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN","PKT863","Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Arsip Statis [422]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]"],
    [1032,"Jumlah arsip statis","PKT863","Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Arsip Statis [422]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]"],
    [1033,"Jumlah instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan","PKT864","Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Tertib Sistem Tata Kearsipan [30]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]"],
    [1034,"Jumlah instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan","PKT864","Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Tertib Sistem Tata Kearsipan [30]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]"],
    [1035,"Jumlah instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan","PKT864","Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Tertib Sistem Tata Kearsipan [30]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]"],
    [1036,"Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD)","PKT864","Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [1037,"Jumlah BUMD yang diawasi","PKT864","Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) [78]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [1038,"Jumlah SD Negeri","PKT864","Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Sekolah Dasar/setara [141]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [1039,"Jumlah SMP Negeri","PKT864","Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Sekolah Menengah Pertama/setara [142]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [1040,"Jumlah Kelurahan","PKT864","Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Kelurahan Kota Surabaya [278]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1041,"Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya","PKT864","Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Rumah Sakit Kota Surabaya [157]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [1042,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT875","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Lakarsantri","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1043,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT877","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1044,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT881","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1045,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT881","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1046,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT881","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1047,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT882","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Gayungan","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1048,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT884","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1049,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT884","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1050,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT885","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1051,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT887","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1052,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT887","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1053,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT888","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1054,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT888","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1055,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT892","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Krembangan","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1056,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT896","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1057,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT896","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1058,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT897","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Semampir","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1059,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT897","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Semampir","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1060,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT898","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Bulak","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1061,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT898","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Bulak","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1062,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT899","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Lakarsantri","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1063,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT899","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Lakarsantri","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1064,"Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi","PKT900","Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial","",2023,"Dinas Sosial","Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1065,"Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang seharusnya dibina dan berpartisipasi","PKT900","Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial","",2023,"Dinas Sosial","Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1066,"Jumlah jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial","PKT901","Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial","",2023,"Dinas Sosial","Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1067,"Jumlah jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan","PKT901","Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial","",2023,"Dinas Sosial","Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1068,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT902","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Kenjeran","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1069,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT904","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Sambikerep","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1070,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT904","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Sambikerep","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1071,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT913","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Rungkut","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1072,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT913","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Rungkut","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1073,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT913","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Rungkut","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1074,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT913","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Rungkut","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1075,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT914","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Sambikerep","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1076,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT914","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Sambikerep","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1077,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT915","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Bulak","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1078,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT916","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Genteng","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1079,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT919","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Lakarsantri","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1080,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT919","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Lakarsantri","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1081,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT920","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Rungkut","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1082,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT935","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Semampir","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1083,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT935","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Semampir","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1084,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT938","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Wonokromo","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1085,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT938","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Wonokromo","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1086,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT944","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Asemrowo","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1087,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT944","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Asemrowo","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1088,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT946","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Asemrowo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1089,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT946","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Asemrowo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1090,"Jumlah guru SD yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir","PKT950","Persentase guru yang mendapat pengembangan karir","",2023,"Dinas Pendidikan","Guru dan Tenaga Kependidikan [155]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [1091,"Jumlah guru SMP yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir","PKT950","Persentase guru yang mendapat pengembangan karir","",2023,"Dinas Pendidikan","Guru dan Tenaga Kependidikan [155]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [1092,"Jumlah guru SD","PKT950","Persentase guru yang mendapat pengembangan karir","",2023,"Dinas Pendidikan","Guru dan Tenaga Kependidikan [155]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [1093,"Jumlah guru SMP","PKT950","Persentase guru yang mendapat pengembangan karir","",2023,"Dinas Pendidikan","Guru dan Tenaga Kependidikan [155]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [1094,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT954","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Jambangan","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1095,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT954","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Jambangan","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1096,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT959","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Asemrowo","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1097,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT960","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Bubutan","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1098,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT960","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Bubutan","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1099,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT962","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Jambangan","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1100,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT962","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Jambangan","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1101,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT966","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Wiyung","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1102,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT966","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Wiyung","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1103,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT969","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Tegalsari","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1104,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT969","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Tegalsari","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1105,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT970","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Pakal","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1106,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT971","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Wiyung","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1107,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT971","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Wiyung","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1108,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT980","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Genteng","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1109,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT980","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Genteng","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1110,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT983","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Tambaksari","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1111,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT983","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Tambaksari","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1112,"jumlah respon terhadap permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking  1 x 24","PKT988","Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking  1 x 24 jam","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]"],
    [1113,"Jumlah pengaduan anak yang diterima","PKT988","Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking  1 x 24 jam","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]"],
    [1114,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT993","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Pakal","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1115,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT993","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Pakal","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1116,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT995","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Pakal","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1117,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT995","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Pakal","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1118,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT997","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Tandes","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1119,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1003","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Tandes","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1120,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1003","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Tandes","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1121,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT1017","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Benowo","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1122,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT1017","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Benowo","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1123,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT1018","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Tambaksari","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1124,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT1021","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Gayungan","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1125,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT1021","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Gayungan","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1126,"Jumlah indikator program perangkat daerah mitra yang tercapai diatas 76%","PKT1026","Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1127,"Jumlah Indikator Program Perangkat Daerah mitra","PKT1026","Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1128,"Jumlah perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi","PKT1031","Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi [722]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]"],
    [1129,"Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD)","PKT1031","Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [1130,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT1043","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Mulyorejo","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1131,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT1054","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Karangpilang","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1132,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT1054","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Karangpilang","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1133,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT1057","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1134,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT1057","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1135,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT1066","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Benowo","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1136,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT1069","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Tegalsari","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1137,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT1069","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Tegalsari","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1138,"Jumlah gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota yang dibayarkan tepat waktu","PKT1072","Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah","",2023,"Sekretariat Daerah","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1139,"Jumlah gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota yang dibayarkan","PKT1072","Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah","",2023,"Sekretariat Daerah","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1140,"Jumlah Walikota dan Wakil Walikota yang dibayarkan dana penunjang operasional tepat waktu","PKT1072","Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah","",2023,"Sekretariat Daerah","Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH [469]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [1141,"Jumlah Walikota dan Wakil Walikota yang dibayarkan dana penunjang operasional","PKT1072","Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah","",2023,"Sekretariat Daerah","Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH [469]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [1142,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT1073","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1143,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT1073","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1144,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT1074","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1145,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT1074","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1146,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT1084","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Jambangan","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1147,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT1088","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Karangpilang","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1148,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT1088","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Karangpilang","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1149,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT1091","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Bubutan","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1150,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT1091","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Bubutan","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1151,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT1092","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Karangpilang","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1152,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT1092","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Karangpilang","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1153,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT1094","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Karangpilang","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1154,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT1094","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Karangpilang","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1155,"Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlaksana sesuai standar","PKT1096","Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.","",2023,"Sekretariat Daerah","Fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [1156,"Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang teragendakan","PKT1096","Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.","",2023,"Sekretariat Daerah","Fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [1157,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT1097","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Wonocolo","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1158,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT1097","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Wonocolo","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1159,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT1099","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Wonocolo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1160,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT1099","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Wonocolo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1161,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT1101","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Karangpilang","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1162,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT1104","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Benowo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1163,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT1104","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Benowo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1164,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT1111","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Gubeng","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1165,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT1111","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Gubeng","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1166,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT1112","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Gayungan","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1167,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT1112","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Gayungan","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1168,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1118","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Asemrowo","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1169,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1118","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Asemrowo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1170,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1118","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Asemrowo","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1171,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1118","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Asemrowo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1172,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1119","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Benowo","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1173,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1119","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Benowo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1174,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1119","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Benowo","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1175,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1119","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Benowo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1176,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1120","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Bulak","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1177,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1120","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Bulak","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1178,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1120","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Bulak","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1179,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1120","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Bulak","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1180,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT1122","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Lakarsantri","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1181,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT1122","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Lakarsantri","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1182,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT1123","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1183,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT1123","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1184,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1124","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Lakarsantri","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1185,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1124","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Lakarsantri","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1186,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1124","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Lakarsantri","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1187,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1124","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Lakarsantri","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1188,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1125","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Bubutan","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1189,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1125","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Bubutan","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1190,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1125","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Bubutan","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1191,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1125","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Bubutan","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1192,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT1127","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Bulak","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1193,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT1127","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Bulak","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1194,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT1129","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1195,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT1129","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1196,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1130","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1197,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1130","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1198,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1130","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1199,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1130","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1200,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1131","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Gayungan","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1201,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1131","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Gayungan","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1202,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1131","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Gayungan","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1203,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1131","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Gayungan","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1204,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1132","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Lakarsantri","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1205,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1132","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Lakarsantri","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1206,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1136","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Genteng","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1207,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1136","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Genteng","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1208,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1136","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Genteng","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1209,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1136","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Genteng","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1210,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1137","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Gubeng","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1211,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1137","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Gubeng","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1212,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1137","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Gubeng","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1213,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1137","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Gubeng","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1214,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT1138","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Gunung Anyar","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1215,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT1138","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Gunung Anyar","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1216,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT1140","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Gunung Anyar","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1217,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT1140","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Gunung Anyar","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1218,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1141","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Gunung Anyar","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1219,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1141","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Gunung Anyar","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1220,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1141","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Gunung Anyar","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1221,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1141","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Gunung Anyar","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1222,"Jumlah petugas satpol PP yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM","PKT1143","Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya","",2023,"Satuan Polisi Pamong Praja","Peningkatan Kapasitas Petugas Satpol PP [201]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [1223,"Jumlah seluruh aparatur Satpol PP","PKT1143","Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya","",2023,"Satuan Polisi Pamong Praja","Peningkatan Kapasitas Petugas Satpol PP [201]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [1224,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1144","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Wiyung","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1225,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1144","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Wiyung","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1226,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1144","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Wiyung","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1227,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1144","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Wiyung","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1228,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT1145","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Jambangan","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1229,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT1145","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Jambangan","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1230,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT1147","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Jambangan","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1231,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT1147","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Jambangan","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1232,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1148","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Jambangan","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1233,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1148","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Jambangan","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1234,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1148","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Jambangan","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1235,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1148","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Jambangan","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1236,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1149","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Karangpilang","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1237,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1149","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Karangpilang","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1238,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1149","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Karangpilang","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1239,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1149","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Karangpilang","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1240,"Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas","PKT1150","Persentase PPNS yang dibina","",2023,"Satuan Polisi Pamong Praja","Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) [454]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [1241,"Jumlah PPNS seluruh Kota Surabaya","PKT1150","Persentase PPNS yang dibina","",2023,"Satuan Polisi Pamong Praja","Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) [454]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [1242,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT1152","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Mulyorejo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1243,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT1152","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Mulyorejo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1244,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1153","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Mulyorejo","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1245,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1153","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Mulyorejo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1246,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1153","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Mulyorejo","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1247,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1153","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Mulyorejo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1248,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT1154","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Kenjeran","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1249,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT1154","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Kenjeran","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1250,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1155","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Kenjeran","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1251,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1155","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Kenjeran","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1252,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1155","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Kenjeran","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1253,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1155","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Kenjeran","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1254,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT1157","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Krembangan","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1255,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT1157","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Krembangan","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1256,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1158","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Krembangan","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1257,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1158","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Krembangan","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1258,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1158","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Krembangan","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1259,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1158","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Krembangan","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1260,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT1160","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1261,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT1160","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1262,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1161","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1263,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1161","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1264,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1161","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1265,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1161","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1266,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT1166","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Rungkut","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1267,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT1166","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Rungkut","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1268,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT1167","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Rungkut","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1269,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT1167","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Rungkut","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1270,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT1169","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Sambikerep","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1271,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT1169","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Sambikerep","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1272,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1170","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Sambikerep","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1273,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1170","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Sambikerep","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1274,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1170","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Sambikerep","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1275,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1170","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Sambikerep","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1276,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1174","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Simokerto","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1277,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1174","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Simokerto","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1278,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1174","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Simokerto","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1279,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1174","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Simokerto","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1280,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1175","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Sukolilo","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1281,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1175","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Sukolilo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1282,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1175","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Sukolilo","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1283,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1175","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Sukolilo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1284,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT1177","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1285,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT1177","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1286,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1178","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1287,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1178","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1288,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1178","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1289,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1178","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1290,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT1180","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Tambaksari","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1291,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT1180","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Tambaksari","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1292,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1181","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Tambaksari","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1293,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1181","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Tambaksari","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1294,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1181","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Tambaksari","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1295,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1181","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Tambaksari","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1296,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT1184","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Tegalsari","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1297,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT1184","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Tegalsari","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1298,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1185","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Tegalsari","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1299,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1185","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Tegalsari","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1300,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1185","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Tegalsari","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1301,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1185","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Tegalsari","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1302,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1186","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1303,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1186","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1304,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1186","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1305,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1186","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1306,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1187","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Wonocolo","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1307,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1187","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Wonocolo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1308,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1187","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Wonocolo","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1309,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1187","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Wonocolo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1310,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT1190","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Wonokromo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1311,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT1190","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Wonokromo","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1312,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1191","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Wonokromo","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1313,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1191","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Wonokromo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1314,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1191","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Wonokromo","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1315,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1191","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Wonokromo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1316,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT1193","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Sawahan","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1317,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT1193","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Sawahan","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1318,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1194","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Sawahan","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1319,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1194","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Sawahan","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1320,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1194","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Sawahan","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1321,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1194","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Sawahan","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1322,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT1195","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Tegalsari","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1323,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT1195","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Tegalsari","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1324,"Jumlah PAUD (TK) yang terakreditasi","PKT1199","Persentase lembaga PAUD berkualitas","",2023,"Dinas Pendidikan","Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [1325,"Jumlah PAUD (KB, PPT, TPA) yang berkualitas","PKT1199","Persentase lembaga PAUD berkualitas","",2023,"Dinas Pendidikan","Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [1326,"Jumlah PAUD","PKT1199","Persentase lembaga PAUD berkualitas","",2023,"Dinas Pendidikan","Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [1327,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT1202","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Kenjeran","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1328,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT1202","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Kenjeran","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1329,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1205","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Bulak","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1330,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1205","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Bulak","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1331,"Jumlah satgas tangguh bencana mandiri yang terbentuk","PKT1207","Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Pembinaan Mitigasi Bencana [386]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [1332,"Jumlah lembaga yang mendapat sosialisasi tentang mitigasi","PKT1207","Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Pembinaan Mitigasi Bencana [386]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [1333,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1208","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1334,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1208","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1335,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1208","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1336,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT1211","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Kenjeran","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1337,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT1211","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Kenjeran","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1338,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT1214","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Pakal","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1339,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT1214","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Pakal","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1340,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1216","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Semampir","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1341,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1216","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Semampir","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1342,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1216","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Semampir","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1343,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1216","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Semampir","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1344,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT1217","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Pakal","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1345,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT1217","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Pakal","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1346,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1218","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Pakal","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1347,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1218","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Pakal","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1348,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1218","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Pakal","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1349,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1218","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Pakal","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1350,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1219","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1351,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1219","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1352,"Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD","PKT1224","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Tandes","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1353,"Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan","PKT1224","Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan","",2023,"Kec. Tandes","Usulan Musrenbang [653]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1354,"Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat","PKT1226","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Tandes","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1355,"Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan","PKT1226","Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat","",2023,"Kec. Tandes","Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1356,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT1229","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Sambikerep","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1357,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1230","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Sambikerep","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1358,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1230","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Sambikerep","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1359,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi","PKT1241","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Tandes","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1360,"Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB","PKT1241","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Tandes","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1361,"Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan","PKT1241","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Tandes","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1362,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1241","Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah","",2023,"Kec. Tandes","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1363,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1243","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Karangpilang","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1364,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1243","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Karangpilang","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1365,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1245","Persentase potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Rungkut","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1366,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1245","Persentase potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Rungkut","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1367,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1246","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Pakal","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1368,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1246","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Pakal","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1369,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1249","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Bubutan","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1370,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1249","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Bubutan","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1371,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1250","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1372,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1250","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1373,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1252","Persentase potensi usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Gubeng","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1374,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1252","Persentase potensi usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Gubeng","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1375,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1253","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Kenjeran","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1376,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1253","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Kenjeran","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1377,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1255","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Benowo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1378,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1255","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Benowo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1379,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1256","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Gayungan","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1380,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1256","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Gayungan","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1381,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1260","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1382,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1260","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1383,"Jumlah indikator SPM yang dicapai","PKT1261","Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target","",2023,"RSUD dr. Mohamad Soewandhie","Pencapaian SPM Kesehatan [173]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [1384,"Jumlah seluruh indikator SPM","PKT1261","Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target","",2023,"RSUD dr. Mohamad Soewandhie","Pencapaian SPM Kesehatan [173]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [1385,"Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan yang selesai tepat waktu (jenjang SD/setara)","PKT1262","Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan","",2023,"Dinas Pendidikan","Izin Operasional Sekolah [435]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [1386,"Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan yang selesai tepat waktu (jenjang SMP/setara)","PKT1262","Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan","",2023,"Dinas Pendidikan","Izin Operasional Sekolah [435]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [1387,"Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan (jenjang SD/setara)","PKT1262","Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan","",2023,"Dinas Pendidikan","Izin Operasional Sekolah [435]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [1388,"Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan (jenjang SMP/setara)","PKT1262","Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan","",2023,"Dinas Pendidikan","Izin Operasional Sekolah [435]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [1389,"jumlah respon terhadap permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking  1 x 24 jam","PKT1263","Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking  1 x 24 jam","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]"],
    [1390,"Jumlah permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking yang dilaporkan","PKT1263","Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking  1 x 24 jam","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]"],
    [1391,"Median usia kawin pertama perempuan","PKT1264","Median usia kawin pertama perempuan","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]"],
    [1392,"Jumlah usila mendapat pelayanan kesehatan","PKT1265","Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Pelayanan Lansia [166]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [1393,"Jumlah Penduduk Usia 60 ke atas","PKT1265","Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Data Penduduk Kota Surabaya [237]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [1394,"Jumlah aparatur yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin","PKT1266","Persentase pegawai yang disiplin","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]","KEPEGAWAIAN [5.03]"],
    [1395,"Jumlah pegawai aktif","PKT1266","Persentase pegawai yang disiplin","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]","KEPEGAWAIAN [5.03]"],
    [1396,"Jumlah sarana prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang disediakan","PKT1270","Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit","",2023,"RSUD dr. Mohamad Soewandhie","Sarana dan Prasarana RSUD [168]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [1397,"Jumlah sarana prasarana sesuai standar","PKT1270","Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit","",2023,"RSUD dr. Mohamad Soewandhie","Sarana dan Prasarana RSUD [168]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [1398,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1275","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Tandes","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1399,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1275","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Tandes","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1400,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1275","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Tandes","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1401,"Jumlah pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning","PKT1277","Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [416]","PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [5.04]"],
    [1402,"Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/e-learning","PKT1277","Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [416]","PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [5.04]"],
    [1403,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1281","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Semampir","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1404,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1281","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Semampir","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1405,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1281","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Semampir","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1406,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT1284","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Semampir","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1407,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT1284","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Semampir","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1408,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT1285","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Semampir","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1409,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT1285","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Semampir","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1410,"Jumlah peserta KB aktif","PKT1293","Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]"],
    [1411,"Jumlah pasangan usia subur","PKT1293","Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]"],
    [1412,"Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB","PKT1294","Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]"],
    [1413,"Jumlah pasangan usia subur","PKT1294","Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]"],
    [1414,"Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan capacity building di bidang ipoleksosbud","PKT1295","Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Pemberdayaan Perempuan Bidang IPOLEKSOSBUD [631]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]"],
    [1415,"Jumlah organisasi perempuan di kota surabaya","PKT1295","Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Organisasi Perempuan Kota Surabaya [643]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]"],
    [1416,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT1296","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Tandes","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1417,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT1296","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Tandes","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1418,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT1297","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Tandes","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1419,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT1297","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Tandes","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1420,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT1299","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Tegalsari","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1421,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1300","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Tegalsari","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1422,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1300","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Tegalsari","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1423,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT1301","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Sukolilo","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1424,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT1301","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Sukolilo","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1425,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT1302","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Sukolilo","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1426,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT1302","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Sukolilo","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1427,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT1303","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Simokerto","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1428,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT1303","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Simokerto","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1429,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT1304","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Gunung Anyar","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1430,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1305","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Gunung Anyar","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1431,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1305","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Gunung Anyar","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1432,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT1306","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Simokerto","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1433,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT1306","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Simokerto","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1434,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT1307","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Simokerto","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1435,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1308","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Simokerto","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1436,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1308","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Simokerto","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1437,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1311","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Gayungan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1438,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1311","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Gayungan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1439,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1311","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Gayungan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1440,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1313","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Sukolilo","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1441,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1313","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Sukolilo","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1442,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1313","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Sukolilo","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1443,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1315","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Sawahan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1444,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1315","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Sawahan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1445,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1315","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Sawahan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1446,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1318","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1447,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1318","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1448,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1318","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1449,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT1319","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Wiyung","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1450,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT1319","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Wiyung","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1451,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT1321","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Wiyung","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1452,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT1321","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Wiyung","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1453,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1322","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Sawahan","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1454,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1322","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Sawahan","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1455,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1323","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Tegalsari","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1456,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1323","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Tegalsari","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1457,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1323","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Tegalsari","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1458,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT1325","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Sawahan","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1459,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT1325","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Sawahan","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1460,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT1326","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Rungkut","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1461,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT1326","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Rungkut","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1462,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1327","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Wiyung","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1463,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1327","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Wiyung","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1464,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1327","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Wiyung","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1465,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT1329","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Sawahan","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1466,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT1329","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Sawahan","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1467,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT1330","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1468,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT1330","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1469,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1331","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Genteng","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1470,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1331","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Genteng","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1471,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1331","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Genteng","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1472,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1332","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Lakarsantri","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1473,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1332","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Lakarsantri","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1474,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1332","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Lakarsantri","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1475,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT1335","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Gayungan","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1476,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT1335","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Gayungan","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1477,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT1336","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Gayungan","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1478,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT1336","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Gayungan","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1479,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT1337","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Rungkut","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1480,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT1337","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Rungkut","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1481,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1338","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Rungkut","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1482,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1338","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Rungkut","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1483,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1338","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Rungkut","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1484,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1340","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Wonokromo","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1485,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1340","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Wonokromo","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1486,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1340","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Wonokromo","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1487,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1342","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Wonokromo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1488,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1342","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Wonokromo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1489,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT1343","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Wonokromo","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1490,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT1343","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Wonokromo","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1491,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT1344","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Wonokromo","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1492,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT1344","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Wonokromo","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1493,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1346","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Genteng","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1494,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1346","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Genteng","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1495,"Peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya","PKT1347","Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya (dp5a) [721]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1496,"jumlah peserta UPPKA","PKT1347","Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya (dp5a) [721]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1497,"Jumlah sarana prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada yang disediakan","PKT1350","Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit","",2023,"RSUD Bhakti Dharma Husada","Sarana dan Prasarana RSUD [168]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [1498,"Jumlah sarana prasarana sesuai standar","PKT1350","Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit","",2023,"RSUD Bhakti Dharma Husada","Sarana dan Prasarana RSUD [168]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [1499,"Jumlah indikator SPM yang dicapai","PKT1352","Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target","",2023,"RSUD Bhakti Dharma Husada","Pencapaian SPM Kesehatan [173]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [1500,"Jumlah seluruh indikator SPM","PKT1352","Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target","",2023,"RSUD Bhakti Dharma Husada","Pencapaian SPM Kesehatan [173]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [1501,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT1358","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1502,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT1358","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1503,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT1359","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Gunung Anyar","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1504,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT1359","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Gunung Anyar","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1505,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT1360","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Gunung Anyar","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1506,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT1360","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Gunung Anyar","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1507,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1361","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Wonocolo","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1508,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1361","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Wonocolo","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1509,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1361","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Wonocolo","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1510,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1364","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Bulak","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1511,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1364","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Bulak","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1512,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1364","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Bulak","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1513,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT1369","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Semampir","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1514,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1370","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Semampir","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1515,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1370","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Semampir","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1516,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT1371","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Bulak","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1517,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT1371","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Bulak","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1518,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT1372","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Bulak","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1519,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT1372","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Bulak","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1520,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1377","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1521,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1377","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1522,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1377","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1523,"Total lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat tahun dasar","PKT1379","Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Lahan Aset untuk Pertanian [472]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [1524,"Total lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat","PKT1379","Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Lahan Aset untuk Pertanian [472]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [1525,"Total lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat","PKT1379","Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Lahan Aset untuk Pertanian [472]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [1526,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1380","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Jambangan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1527,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1380","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Jambangan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1528,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1380","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Jambangan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1529,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1382","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Jambangan","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1530,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1382","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Jambangan","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1531,"Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan","PKT1383","Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pembudidaya Pekarangan [542]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [1532,"Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan","PKT1383","Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pembudidaya Pekarangan [542]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [1533,"Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan","PKT1383","Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pembudidaya Pekarangan [542]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [1534,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1385","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Sambikerep","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1535,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1385","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Sambikerep","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1536,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1385","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Sambikerep","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1537,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1387","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Tambaksari","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1538,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1387","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Tambaksari","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1539,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1387","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Tambaksari","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1540,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1389","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Bubutan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1541,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1389","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Bubutan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1542,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1389","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Bubutan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1543,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT1392","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Tambaksari","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1544,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT1392","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Tambaksari","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1545,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT1393","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Tambaksari","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1546,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT1393","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Tambaksari","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1547,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1394","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Sukolilo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1548,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1394","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Sukolilo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1549,"Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditangani","PKT1396","Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Potensi Kejadian Anarkis [197]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [1550,"Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD","PKT1396","Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Potensi Kejadian Anarkis [197]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [1551,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT1397","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Wonocolo","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1552,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1398","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Wonocolo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1553,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1398","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Wonocolo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1554,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT1399","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Wonocolo","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1555,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT1399","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Wonocolo","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1556,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT1400","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Wonocolo","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1557,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT1400","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Wonocolo","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1558,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1401","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Gubeng","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1559,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1401","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Gubeng","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1560,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1401","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Gubeng","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1561,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT1403","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Gubeng","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1562,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT1403","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Gubeng","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1563,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT1404","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Gubeng","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1564,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT1404","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Gubeng","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1565,"Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada pada tahun berjalan (t)","PKT1405","Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada","",2023,"Satuan Polisi Pamong Praja","Layanan Akibat Penegakan Perda/Perkada [455]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [1566,"Jumlah Warga Negara yang seharusnya memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada pada tahun berjalan (t)","PKT1405","Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada","",2023,"Satuan Polisi Pamong Praja","Layanan Akibat Penegakan Perda/Perkada [455]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [1567,"Jumlah data statistik yang dibutuhkan untuk publikasi","PKT1406","Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Dokumen Statistik Sektoral [437]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20]"],
    [1568,"Jumlah data statistik dianalisa","PKT1406","Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Dokumen Statistik Sektoral [437]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20]"],
    [1569,"Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan","PKT1407","Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan","",2023,"Sekretariat Daerah","Pelaksanaan SIMPROLAMAS [559]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [1570,"Kecepatan waktu pelaporan outreach","PKT1409","Kecepatan waktu pelaporan outreach","",2023,"Sekretariat Daerah","Pelaksanaan Outreach [558]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [1571,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1410","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Asemrowo","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1572,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1410","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Asemrowo","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1573,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1410","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Asemrowo","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1574,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1413","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Asemrowo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1575,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1413","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Asemrowo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1576,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT1414","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Asemrowo","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1577,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT1414","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Asemrowo","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1578,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT1415","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Asemrowo","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1579,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT1415","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Asemrowo","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1580,"Jumlah pelaku usaha industri yang patuh","PKT1416","Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Data Pelaku Usaha Industri [573]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]"],
    [1581,"Jumlah pelaku usaha industri","PKT1416","Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Data Pelaku Usaha Industri [573]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]"],
    [1582,"Lansia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial","PKT1417","Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial","",2023,"Dinas Sosial","Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1583,"Lansia Terlantar yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial","PKT1417","Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial","",2023,"Dinas Sosial","Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1584,"Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial (Kalijudan)","PKT1418","Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial","",2023,"Dinas Sosial","Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1585,"Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial (Kampung Anak Negeri)","PKT1418","Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial","",2023,"Dinas Sosial","Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1586,"Anak Terlantar yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial (Kalijudan)","PKT1418","Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial","",2023,"Dinas Sosial","Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1587,"Anak Terlantar yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial (Kampung Anak Negeri)","PKT1418","Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial","",2023,"Dinas Sosial","Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1588,"Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial","PKT1419","Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial","",2023,"Dinas Sosial","Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1589,"Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial","PKT1419","Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial","",2023,"Dinas Sosial","Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1590,"Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial","PKT1420","Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial","",2023,"Dinas Sosial","Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1591,"Penyandang Disabilitas yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial","PKT1420","Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial","",2023,"Dinas Sosial","Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1592,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1422","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Benowo","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1593,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1422","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Benowo","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1594,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1422","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Benowo","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1595,"Jumlah fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi tepat guna yang dibangun","PKT1425","Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Fasilitas Penampungan dan Pengelolaan Sampah Sementara [443]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [1596,"Jumlah fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi tepat guna","PKT1425","Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Fasilitas Penampungan dan Pengelolaan Sampah Sementara [443]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [1597,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani","PKT1426","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Benowo","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1598,"Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan","PKT1426","Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan","",2023,"Kec. Benowo","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1599,"Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai","PKT1473","Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik","",2023,"Sekretariat Daerah","Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1600,"Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD","PKT1473","Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik","",2023,"Sekretariat Daerah","Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1601,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","PKT1475","Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN","",2023,"Sekretariat Daerah","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1602,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","PKT1475","Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN","",2023,"Sekretariat Daerah","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1603,"Jumlah anggaran gaji ASN","PKT1475","Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN","",2023,"Sekretariat Daerah","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1604,"Jumlah anggaran tunjangan ASN","PKT1475","Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN","",2023,"Sekretariat Daerah","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1605,"Jumlah daya tarik dan destinasi wisata yang dikembangkan","PKT1476","Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Objek dan daya tarik wisata (ODTW) [37]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]"],
    [1606,"Jumlah daya tarik dan destinasi wisata yang dikembangkan","PKT1476","Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Objek dan daya tarik wisata (ODTW) [37]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]"],
    [1607,"Jumlah daya tarik dan destinasi wisata yang dikembangkan","PKT1476","Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Objek dan daya tarik wisata (ODTW) [37]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]"],
    [1608,"Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata","PKT1477","Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Kunjungan Wisatawan di Objek Wisata [286]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]"],
    [1609,"Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata","PKT1477","Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Kunjungan Wisatawan di Objek Wisata [286]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]"],
    [1610,"Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata","PKT1477","Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Kunjungan Wisatawan di Objek Wisata [286]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]"],
    [1611,"Jumlah kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata","PKT1478","Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Kesepakatan dengan stakeholder pariwisata [39]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]"],
    [1612,"Jumlah peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata","PKT1479","Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Pengembangan SDM Kepariwisataan [508]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]"],
    [1613,"Jumlah peserta pelatihan kepariwisataan","PKT1479","Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Pengembangan SDM Kepariwisataan [508]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]"],
    [1614,"Jumlah produk ekonomi kreatif yang bisa ditampilkan","PKT1480","Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Pengembangan SDM Pelaku Ekonomi Kreatif [506]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]"],
    [1615,"Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan","PKT1480","Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Pengembangan SDM Pelaku Ekonomi Kreatif [506]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26]"],
    [1616,"Jumlah cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian","PKT1481","Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Cagar budaya [19]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]"],
    [1617,"Jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan","PKT1481","Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Cagar budaya [19]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]"],
    [1618,"Jumlah hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal","PKT1482","Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Hotel, restoran dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal [20]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]"],
    [1619,"Jumlah kelompok seni yang dikatakan layak tampil","PKT1483","Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Kelompok Seni Budaya [18]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]"],
    [1620,"Jumlah kelompok seni terdaftar","PKT1483","Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Kelompok Seni Budaya [18]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]"],
    [1621,"Jumlah museum yang berhasil dikembangkan","PKT1484","Persentase museum yang berhasil dikembangkan","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Museum Pemerintah Kota Surabaya [394]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]"],
    [1622,"Jumlah museum yang dikelola","PKT1484","Persentase museum yang berhasil dikembangkan","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Museum Pemerintah Kota Surabaya [394]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]"],
    [1623,"Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pembinaan sejarah lokal yang memahami materi","PKT1485","Persentase siswa yang memahami materi sejarah","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Pemahaman Sejarah [515]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]"],
    [1624,"Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pembinaan sejarah lokal","PKT1485","Persentase siswa yang memahami materi sejarah","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Pemahaman Sejarah [515]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22]"],
    [1625,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1487","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1626,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1487","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1627,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1487","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1628,"Jumlah pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi","PKT1488","Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Distributor Perdagangan [367]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]"],
    [1629,"Jumlah pelaku usaha distribusi perdagangan","PKT1488","Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Distributor Perdagangan [367]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]"],
    [1630,"Jumlah intervensi ketersediaan komoditas","PKT1489","Persentase intervensi ketersediaan komoditas","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Operasi Pasar [529]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]"],
    [1631,"Jumlah kejadian gejolak harga","PKT1489","Persentase intervensi ketersediaan komoditas","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Operasi Pasar [529]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]"],
    [1632,"Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran","PKT1491","Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Usaha Mikro [136]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [1633,"Jumlah pelaku usaha mikro di Surabaya","PKT1491","Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Usaha Mikro [136]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [1634,"Jumlah izin lingkup perdagangan yang tepat waktu","PKT1492","Persentase ketepatan waktu pelayanan","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Perizinan Perdagangan [760]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]"],
    [1635,"Jumlah izin lingkup perdagangan yang selesai","PKT1492","Persentase ketepatan waktu pelayanan","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Perizinan Perdagangan [760]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]"],
    [1636,"Jumlah pelayanan tera yang tepat waktu","PKT1493","Persentase pelayanan tera yang tepat waktu","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]"],
    [1637,"Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang","PKT1493","Persentase pelayanan tera yang tepat waktu","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]"],
    [1638,"Jumlah fasilitas olahraga yang dibangun baru dan/atau ditingkatkan","PKT1498","Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Prasarana Olahraga [3]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]"],
    [1639,"Jumlah prestasi atlit di regional, nasional dan/atau internasional","PKT1499","Jumlah prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Atlet Kota Surabaya [1]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]"],
    [1640,"Jumlah pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja","PKT1500","Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Partisipasi Kepemudaan [514]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]"],
    [1641,"Jumlah pemuda yang aktif sebagai pemuda pelopor","PKT1500","Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Partisipasi Kepemudaan [514]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]"],
    [1642,"Jumlah pemuda yang mendapat pembinaan kader anti kenakalan remaja","PKT1500","Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Partisipasi Kepemudaan [514]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]"],
    [1643,"Jumlah pemuda yang mendapat pembinaan pemuda pelopor","PKT1500","Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Partisipasi Kepemudaan [514]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]"],
    [1644,"Jumlah pemuda wirausahawan mandiri","PKT1501","Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Partisipasi Kepemudaan [514]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]"],
    [1645,"Jumlah pemuda binaan wirausaha mandiri","PKT1501","Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Partisipasi Kepemudaan [514]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19]"],
    [1646,"Jumlah penerima beasiswa dari keluarga MBR","PKT1502","Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Penerima Beasiswa Pendidikan [357]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [1647,"Jumlah penerima beasiswa","PKT1502","Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah","",2023,"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata","Penerima Beasiswa Pendidikan [357]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [1648,"Jumlah koperasi yang mendapatkan permohonan izin usaha simpan pinjam tahun dasar","PKT1504","Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Koperasi [132]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [1649,"Jumlah koperasi yang mendapatkan permohonan izin usaha simpan pinjam","PKT1504","Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Koperasi [132]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [1650,"Jumlah koperasi yang mendapatkan permohonan izin usaha simpan pinjam","PKT1504","Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Koperasi [132]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [1651,"Jumlah koperasi aktif RAT","PKT1504","Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Koperasi [132]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [1652,"Jumlah koperasi yang mendapat pengawasan dan ber RAT","PKT1505","Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Koperasi [132]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [1653,"Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan","PKT1505","Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Koperasi [132]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [1654,"Jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi","PKT1506","Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Pengurus Koperasi Aktif [488]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [1655,"Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan","PKT1506","Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Koperasi [132]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [1656,"Jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi","PKT1506","Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Pengurus Koperasi Aktif [488]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [1657,"Jumlah pengurus/pengelola koperasi yang berRAT","PKT1506","Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Pengurus Koperasi Aktif [488]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [1658,"Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi","PKT1507","Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Koperasi [132]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [1659,"Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi","PKT1507","Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Koperasi [132]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [1660,"Jumlah koperasi aktif RAT","PKT1507","Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Koperasi [132]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [1661,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1508","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1662,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1508","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1663,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1508","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1664,"Jumlah sentra wisata kuliner yang beroperasi secara optimal","PKT1509","Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Sentra wisata kuliner Pemerintah Kota Surabaya [135]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [1665,"Jumlah sentra wisata kuliner","PKT1509","Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Sentra wisata kuliner Pemerintah Kota Surabaya [135]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [1666,"Jumlah pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha","PKT1510","Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Usaha Mikro [136]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [1667,"Jumlah pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha","PKT1510","Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Usaha Mikro [136]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [1668,"Jumlah pelaku usaha mikro di Surabaya","PKT1510","Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Usaha Mikro [136]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [1669,"Jumlah pelaku usaha mikro yang meningkat skala kinerja usahanya","PKT1511","Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya","",2023,"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan","Usaha Mikro [136]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17]"],
    [1670,"Jumlah pelaku usaha industri yang mendapat pemberdayaan","PKT1512","Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Data Pelaku Usaha Industri [573]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]"],
    [1671,"Jumlah pelaku usaha industri","PKT1512","Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Data Pelaku Usaha Industri [573]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]"],
    [1672,"Jumlah dokumen yang menjadi dasar dalam proses perencanaan industri","PKT1513","Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Dokumen Perencanaan Perindustrian [576]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]"],
    [1673,"Jumlah dokumen data pelaku usaha sektor industri, kawasan industri dan analisisnya","PKT1513","Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Dokumen Perencanaan Perindustrian [576]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]"],
    [1674,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","PKT1516","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Benowo","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1675,"Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani","PKT1516","Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan","",2023,"Kec. Benowo","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1676,"Jumlah lokasi penanganan limbah B3/spesifik","PKT1518","Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Penanganan Limbah B3/Sampah Spesifik [611]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [1677,"Jumlah lingkungan yang dibina","PKT1519","Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Pembinaan Kader Lingkungan [583]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [1678,"Jumlah lingkungan yang dibina","PKT1519","Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Pembinaan Kader Lingkungan [583]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [1679,"Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik","PKT1520","Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik","",2023,"Dinas Sosial","Taman Makam Pahlawan [417]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1680,"Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola","PKT1520","Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik","",2023,"Dinas Sosial","Taman Makam Pahlawan [417]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [1681,"Kapasitas operasional IPAL (Sentra Wisata Kuliner, Rumah Susun, Puskesmas, IPLT)","PKT1522","Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) SIGIS [118]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [1682,"Jumlah arsip yang dilakukan proses penilaian dan direkomendasikan untuk dimusnahkan","PKT1523","Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Arsip Dinamis [421]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]"],
    [1683,"Jumlah permasalahan guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang ditangani","PKT1525","Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan","",2023,"Dinas Pendidikan","Guru dan Tenaga Kependidikan [155]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [1684,"Jumlah permasalahan guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang diterima","PKT1525","Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan","",2023,"Dinas Pendidikan","Guru dan Tenaga Kependidikan [155]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01]"],
    [1685,"Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan","PKT1526","Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1686,"Jumlah dokumen anggaran yang selesai tepat waktu","PKT1528","Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1687,"Jumlah dokumen anggaran yang disusun","PKT1528","Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1688,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1529","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Krembangan","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1689,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1529","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Krembangan","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1690,"Jumlah rekomendasi jalan dan saluran yang dimanfaatkan oleh pihak lain","PKT1530","Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Surat Nilai Sewa Tanah (Program) [663]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [1691,"Jumlah aset yang tercatat dalam SIMBADA Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (Program)","PKT1530","Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Surat Nilai Sewa Tanah (Program) [663]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [1692,"Jumlah sasaran rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki","PKT1534","Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Rumah tapak tidak layak huni (Program RSDK dan Sanitasi) [195]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]"],
    [1693,"Jumlah perbaikan rumah tapak tidak layak huni yang direncanakan","PKT1534","Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Rencana Rumah Tidak Layak Huni [677]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]"],
    [1694,"Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan yang selesai tepat waktu","PKT1535","Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya","",2023,"Badan Pendapatan Daerah","Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1695,"Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan yang disusun","PKT1535","Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya","",2023,"Badan Pendapatan Daerah","Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1696,"Jumlah perusahaan jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya pada tahun t","PKT1539","Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Perusahaan Jasa Konstruksi [608]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]"],
    [1697,"Jumlah target perusahaan jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya","PKT1539","Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Perusahaan Jasa Konstruksi [608]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]"],
    [1698,"Jumlah Proses Tender Pengadaan Barang/Jasa dari OPD yang terselesaikan","PKT1566","Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa","",2023,"Sekretariat Daerah","Tender Pengadaan Lelang Barang/Jasa [480]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [1699,"Jumlah usulan tender Pengadaan Barang/Jasa yang diproses","PKT1566","Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa","",2023,"Sekretariat Daerah","Tender Pengadaan Lelang Barang/Jasa [480]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [1700,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1567","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Badan Pendapatan Daerah","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1701,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1567","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Badan Pendapatan Daerah","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1702,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1567","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Badan Pendapatan Daerah","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1703,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1568","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Gunung Anyar","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1704,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1568","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Gunung Anyar","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1705,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1568","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Gunung Anyar","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1706,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1570","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Kenjeran","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1707,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1570","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Kenjeran","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1708,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1570","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Kenjeran","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1709,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1572","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Pakal","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1710,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1572","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Pakal","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1711,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1572","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Pakal","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1712,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1574","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1713,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1574","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1714,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1574","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1715,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1576","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1716,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1576","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1717,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1576","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1718,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1579","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Mulyorejo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1719,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1579","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Mulyorejo","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1720,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1580","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1721,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1580","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1722,"Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi","PKT1581","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Tambaksari","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1723,"Jumlah Potensi Usaha yang didata","PKT1581","Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi","",2023,"Kec. Tambaksari","Potensi Usaha Masyarakat [623]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1724,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran","PKT1582","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Pendidikan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1725,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan","PKT1582","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Pendidikan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1726,"Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran","PKT1582","Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan","",2023,"Dinas Pendidikan","Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1727,"Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi","PKT1583","Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi","",2023,"Inspektorat","Pendampingan [427]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [1728,"Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan RSUD","PKT1583","Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi","",2023,"Inspektorat","Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [1729,"Jumlah pegawai aktif yang telah mengikuti asesmen sd tahun (t)","PKT1584","Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]","KEPEGAWAIAN [5.03]"],
    [1730,"Jumlah pegawai aktif","PKT1584","Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90]","KEPEGAWAIAN [5.03]"],
    [1731,"Jumlah Realisasi Implementasi Program Pokok PKK","PKT1586","Persentase Implementasi Program Pokok PKK dimasyarakat","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) [751]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA [2.13]"],
    [1732,"Jumlah Program Pokok PKK","PKT1586","Persentase Implementasi Program Pokok PKK dimasyarakat","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) [751]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA [2.13]"],
    [1733,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K9","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"RSUD Bhakti Dharma Husada","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1734,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K9","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"RSUD Bhakti Dharma Husada","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1735,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K9","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"RSUD Bhakti Dharma Husada","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1736,"Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang diadakan","K10","Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit","",2023,"RSUD Bhakti Dharma Husada","Alat Kesehatan (Alkes), Penunjang Medik, dan Sarana Kesehatan Lainnya [457]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [1737,"Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang diadakan dari DBHCHT","K10","Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit","",2023,"RSUD Bhakti Dharma Husada","Alat Kesehatan (Alkes), Penunjang Medik, dan Sarana Kesehatan Lainnya [457]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [1738,"Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang direncanakan","K10","Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit","",2023,"RSUD Bhakti Dharma Husada","Alat Kesehatan (Alkes), Penunjang Medik, dan Sarana Kesehatan Lainnya [457]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [1739,"Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase perkotaan","K16","Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [1740,"Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian","K17","Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian","",2023,"Sekretariat Daerah","Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian [563]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [1741,"Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses","K20","Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Pelayanan Rekomendasi Teknis Lainnya [376]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [1742,"Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara tahun (t)","K23","Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Rumah pompa [185]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [1743,"Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun (Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota)","K25","Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Jalan Kota Surabaya [181]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [1744,"Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh","K28","Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Rumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya [194]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]"],
    [1745,"Jumlah ijin/sewa rumah susun dan rumah aset Pemerintah Kota Surabaya","K35","Jumlah Unit Hunian rumah susun Pemerintah Kota Surabaya","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Unit Rumah Susun [460]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1746,"Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan","K39","Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Bangunan Gedung Daerah [612]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [1747,"Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan","K46","Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [617]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [1748,"Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses","K55","Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Permohonan SLF [614]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [1749,"Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan telah disahkan","K57","Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan disahkan","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Dokumen Penataan Bangunan [625]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [1750,"Jumlah pendataan dan penyelenggaraan bangunan yang dimasukkan ke dalam peta","K58","Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan dan pengawasan bangunan yang dilaksanakan","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Pendataan dan Pengawasan Bangunan [613]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [1751,"jumlah lokasi pengawasan bangunan yang di tindak lanjuti","K58","Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan dan pengawasan bangunan yang dilaksanakan","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Pendataan dan Pengawasan Bangunan [613]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [1752,"Jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun","K60","jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Rumah Tangga yang terfasilitasi Tangki Septik [734]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04]"],
    [1753,"Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun","K63","Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [617]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [1754,"Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses","K64","Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [1755,"Jumlah tenaga operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan terlatih","K66","Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Petugas Pemadam Kebakaran [218]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [1756,"Jumlah surat rekomendasi pemeriksaan sistem proteksi kebakaran telah terperiksa dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan","K71","Jumlah berkas pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan/gedung","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Pemeriksaan Sistem Proteksi Kebakaran [409]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [1757,"Jumlah kegiatan pelatihan dengan memberdayakan masyarakat di wilayah Kota Surabaya","K73","Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Sosialisasi, dan Pelatihan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan [408]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [1758,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K75","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1759,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K75","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1760,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K75","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1761,"Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlaksana sesuai standar","K90","Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah","",2023,"Sekretariat Daerah","Fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [1762,"Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang teragendakan","K90","Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah","",2023,"Sekretariat Daerah","Fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [1763,"Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun","K94","Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen Kajian Pemeliharaan Lingkungan Hidup [589]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [1764,"Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah","K95","Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Perangkat Daerah Responsif Gender [361]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]"],
    [1765,"Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota","K96","Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Pemberdayaan Perempuan Bidang IPOLEKSOSBUD [631]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]"],
    [1766,"perangkat daerah yang data gender dan anak yang tersedia","K98","Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Penyusunan Data Terpilah [482]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]"],
    [1767,"jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim","K103","jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim [113]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [1768,"Jenis kejadian bencana yang ditangani dengan cepat","K104","Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Data Bencana Alam Non Kebakaran [209]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [1769,"Jumlah kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan","K105","Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Kelurahan Tangguh Bencana [210]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [1770,"Jumlah koridor pelayanan angkutan umum penumpang","K126","Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya","",2023,"Dinas Perhubungan","Angkutan Umum Kota Surabaya [451]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [1771,"Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR","K127","Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR","",2023,"Dinas Perhubungan","Pengujian KIR [127]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [1772,"Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian","K137","Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","THR (Kebun Raya Mangrove) [450]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [1773,"Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani","K139","Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Kelompok tani Pembudidaya Pertanian [46]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [1774,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K155","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"RSUD dr. Mohamad Soewandhie","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1775,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K155","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"RSUD dr. Mohamad Soewandhie","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1776,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K155","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"RSUD dr. Mohamad Soewandhie","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1777,"Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang diusulkan pd tahun t","K159","Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang di usulkan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup [582]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [1778,"Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun","K160","Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Kualitas Air dan Kualitas Udara Ambien Sesaat [592]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [1779,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K163","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Simokerto","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1780,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K163","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Simokerto","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1781,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K163","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Simokerto","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1782,"Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun","K164","Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Kualitas udara [111]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [1783,"Jumlah lokasi pembebasan lahan/ tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur","K169","Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Pembebasan Lahan/Tanah [570]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [1784,"Jumlah dokumen perencanaan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun","K170","Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Jalan [658]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [1785,"Jumlah dokumen pengawasan teknis jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun","K170","Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Jalan [658]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [1786,"Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan","K173","Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Pelayanan Perizinan Lingkungan [593]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [1787,"Jumlah obyek kegiatan usaha yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya","K178","Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Ketaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan [114]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [1788,"jumlah pengaduan permasalahan lingkungan hidup","K180","Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Permasalahan Lingkungan Hidup [585]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [1789,"Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani","K180","Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Permasalahan Lingkungan Hidup [585]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [1790,"Jumlah dokumen perencanaan sistem drainase perkotaan yang disusun","K181","Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Drainase [557]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [1791,"Jumlah dokumen pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun","K181","Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Drainase [557]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [1792,"Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran","K184","Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan","",2023,"Kec. Krembangan","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1793,"Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak","K193","Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Kendaraan dan Peralatan Alat Berat [567]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [1794,"Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran","K194","Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1795,"Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis","K203","Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Penta latas [756]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [1796,"Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan yang tertuang dalam dokumen tahapan pengadaan tanah dan/atau bangunan","K234","Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Dokumen Pengadaan Tanah [621]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03]"],
    [1797,"Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi","K235","Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Penyediaan Barjas Sarpras [725]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1798,"Jumlah aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola","K243","Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1799,"Total aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola","K243","Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1800,"Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi","K259","Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Penta latas [756]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [1801,"Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI","K268","Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI [579]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [1802,"Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi","K276","Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Penta latas [756]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [1803,"Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran","K280","Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran","",2023,"Dinas Pendidikan","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1804,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K285","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Perhubungan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1805,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K285","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Perhubungan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1806,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K285","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Perhubungan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1807,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K289","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1808,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K289","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1809,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K289","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1810,"Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan","K317","Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan","",2023,"Dinas Perhubungan","pelaksanaan Abdi Yasa Teladan [498]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [1811,"Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan","K320","Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan","",2023,"Dinas Perhubungan","Perencanaan Angkutan [486]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [1812,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K325","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1813,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K325","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1814,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K325","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1815,"Jumlah dokumen evaluasi PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu","K332","Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah [60]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1816,"Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun","K332","Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah [60]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1817,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K346","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1818,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K346","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1819,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K346","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1820,"Jumlah peserta Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan","K348","Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Pembinaan Potensi Masyarakat [604]","KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]"],
    [1821,"jumlah lembaga pendidikan menengah difasilitasi pendidikan bidang politik","K358","Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605]","KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]"],
    [1822,"Jumlah partai politik yang mendapatkan banpol","K358","Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605]","KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]"],
    [1823,"Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran","K359","Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan","",2023,"Kec. Sukolilo","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1824,"Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan","K360","Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Organisasi Masyarakat (Ormas) [354]","KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]"],
    [1825,"Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya","K368","Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budayaerumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pertahanan ekonomi, sosial dan budaya","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Organisasi Masyarakat (Ormas) [354]","KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]"],
    [1826,"Jumlah hewan sehat","K369","Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Data Pengobatan Hewan [51]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [1827,"Jumlah populasi hewan","K369","Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Data Pengobatan Hewan [51]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [1828,"Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai","K377","Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1829,"Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD","K377","Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1830,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K380","Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan","",2023,"Kec. Sukolilo","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1831,"Jumlah berkas perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu","K386","Persentase ketepatan waktu penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha sektor pertanian dan perikanan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [1832,"Jumlah berkas perizinan dan non perizinan yang diterbitkan","K386","Persentase ketepatan waktu penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha sektor pertanian dan perikanan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [1833,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K387","Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1834,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K388","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1835,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K388","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1836,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K388","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1837,"Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis","K390","Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [416]","PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [5.04]"],
    [1838,"Jumlah orang yang mendapatkan Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional","K391","Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [416]","PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [5.04]"],
    [1839,"Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan batas wilayah","K393","Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan","",2023,"Sekretariat Daerah","Kecamatan Kota Surabaya [277]","KECAMATAN [7.01]"],
    [1840,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K398","Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum","",2023,"Dinas Perhubungan","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1841,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K407","Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan","",2023,"Kec. Simokerto","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1842,"Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian","K410","Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Layanan Kepegawaian [432]","KEPEGAWAIAN [5.03]"],
    [1843,"Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan","K413","Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Penyediaan Barjas Sarpras [725]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1844,"Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja","K423","Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [220]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [1845,"Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan","K424","Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Penyediaan Barjas Sarpras [725]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1846,"Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai","K426","Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik","",2023,"Dinas Perhubungan","Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1847,"Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD","K426","Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik","",2023,"Dinas Perhubungan","Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1848,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K428","Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1849,"Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor","K433","Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor","",2023,"Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Penyediaan Barjas Sarpras [725]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1850,"Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas","K437","Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas","",2023,"Dinas Perhubungan","Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas [413]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [1851,"Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai","K444","Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1852,"Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD","K444","Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1853,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K449","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Pendidikan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1854,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K449","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Pendidikan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1855,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K449","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Pendidikan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1856,"Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran","K453","Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan","",2023,"Kec. Semampir","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1857,"Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan","K455","Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan","",2023,"Dinas Perhubungan","Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [1858,"Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perkeretaapian","K456","Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta Rencana Induk Perkeretaapian","",2023,"Dinas Perhubungan","Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [1859,"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan","K461","Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan","",2023,"Sekretariat Daerah","Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah [562]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [1860,"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar","K470","Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Laporan pengawasan keamanan pangan segar [532]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]"],
    [1861,"Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap","K472","Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Penyediaan Sarana Perikanan [534]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]"],
    [1862,"Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial","K474","Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Pemantauan Orang Asing [475]","KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01]"],
    [1863,"Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan","K484","Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Penyediaan Sarana Perikanan [534]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]"],
    [1864,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K490","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1865,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K490","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1866,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K490","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1867,"Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan","K491","Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pemberdayaan Pembudidaya Perikanan [535]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]"],
    [1868,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K494","Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan","",2023,"Kec. Asemrowo","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1869,"Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan","K495","Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Monitoring harga komoditas pangan [231]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30]"],
    [1870,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K500","Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu","",2023,"Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1871,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K502","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Asemrowo","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1872,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K502","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Asemrowo","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1873,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K502","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Asemrowo","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1874,"Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap","K503","Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan [536]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]"],
    [1875,"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan","K513","Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Penyediaan Barjas Sarpras [725]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1876,"Jumlah jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal","K515","Jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Diversifikasi Pangan [531]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09]"],
    [1877,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K528","Persentase penyediaan jasa penunjang umum","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1878,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K531","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1879,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K531","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1880,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K531","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1881,"Jumlah Usaha yang Sesuai dengan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Surabaya","K537","Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Peta Potensi dan Peluang Usaha [499]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]"],
    [1882,"Total jumlah usaha yang berpeluang investasi","K537","Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Peta Potensi dan Peluang Usaha [499]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]"],
    [1883,"Jumlah kerja sama luar negeri yang difasilitasi","K538","Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi","",2023,"Sekretariat Daerah","Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [1884,"Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun","K551","Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1885,"Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi","K555","Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Promosi Investasi [396]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]"],
    [1886,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K560","Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1887,"Jumlah kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan","K561","Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Fasilitas Penampungan dan Pengelolaan Sampah Sementara [443]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11]"],
    [1888,"Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal","K566","Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Data Informasi Investasi Penanaman Modal [502]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]"],
    [1889,"jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan","K570","jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]"],
    [1890,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K573","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Sukolilo","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1891,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K573","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Sukolilo","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1892,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K573","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Sukolilo","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1893,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K601","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1894,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K601","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1895,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K601","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Sukomanunggal","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1896,"Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti bimtek/pelatihan","K602","Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Penyuluh pertanian [48]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [1897,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K609","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1898,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K609","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1899,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K609","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1900,"Jumlah lokasi untuk penyelenggaraan prasarana jalan","K614","Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya","",2023,"Dinas Perhubungan","Perlengkapan Jalan dan Prasarana Jalan [122]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [1901,"Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan","K615","Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan","",2023,"Dinas Perhubungan","Terminal [126]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [1902,"Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum ikut bimtek","K616","Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18]"],
    [1903,"Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor","K619","Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah","",2023,"RSUD dr. Mohamad Soewandhie","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1904,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K630","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Sekretariat Daerah","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1905,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K630","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Sekretariat Daerah","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1906,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K630","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Sekretariat Daerah","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1907,"Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan gaji dan/atau tunjangan","K631","Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah","",2023,"Sekretariat Daerah","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1908,"Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan dana penunjang operasional","K631","Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah","",2023,"Sekretariat Daerah","Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH [469]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [1909,"Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang direncanakan mendapatkan gaji dan/atau tunjangan","K631","Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah","",2023,"Sekretariat Daerah","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1910,"Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang direncanakan mendapatkan dana penunjang operasional","K631","Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah","",2023,"Sekretariat Daerah","Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH [469]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [1911,"Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan","K642","Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pembudidaya Peternakan [49]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27]"],
    [1912,"Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur","K644","Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Kinerja Disiplin ASN [433]","KEPEGAWAIAN [5.03]"],
    [1913,"Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun","K655","Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1914,"Jumlah dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS","K655","Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1915,"Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD","K655","Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1916,"Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD","K655","Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1917,"Jumlah laporan dana transfer yang disusun tepat waktu pada Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monnitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya","K656","Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya","",2023,"Badan Pendapatan Daerah","Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1918,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K660","Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1919,"Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah","K663","Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah","",2023,"Badan Pendapatan Daerah","Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) [665]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1920,"Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah","K664","Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah","",2023,"Badan Pendapatan Daerah","Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1921,"Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah","K665","Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah","",2023,"Badan Pendapatan Daerah","Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1922,"Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai","K670","Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1923,"Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD","K670","Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik","",2023,"Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1924,"Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan","K676","Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Penta latas [756]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [1925,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K697","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Semampir","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1926,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K697","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Semampir","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1927,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K697","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Semampir","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1928,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K705","Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan","",2023,"Kec. Krembangan","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1929,"Jumlah sentra ikan yang dikelola","K706","Jumlah sentra ikan yang dikelola","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pemasaran Hasil Perikanan [474]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25]"],
    [1930,"Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran","K722","Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan","",2023,"Kec. Simokerto","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1931,"Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun","K724","Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Dokumen Perencanaan Kota [363]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1932,"Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi Bappedalitbang yang disusun","K726","Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappedalitbang [496]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1933,"Jumlah dokumen penelitian yang disusun","K728","Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]","PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05]"],
    [1934,"Jumlah dokumen pengembangan inovasi yang disusun","K728","Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368]","PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05]"],
    [1935,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K730","Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor","",2023,"Dinas Sosial","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1936,"Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah","K731","Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1937,"Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan","K732","Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Data Perencanaan Pembangunan (Indikator RPJMD) [17]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1938,"Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran","K735","Persentase ketersediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor","",2023,"Dinas Sosial","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1939,"Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun","K744","Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1940,"Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun","K744","Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1941,"Jumlah formasi yang terpenuhi pada Pengadaan ASN","K750","Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Formasi kebutuhan ASN [387]","KEPEGAWAIAN [5.03]"],
    [1942,"Jumlah kebutuhan yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI","K750","Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya","",2023,"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Formasi kebutuhan ASN [387]","KEPEGAWAIAN [5.03]"],
    [1943,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K751","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1944,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K751","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1945,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K751","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1946,"Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun","K756","Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah [60]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1947,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K757","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1948,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K757","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1949,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K757","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1950,"Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor","K758","Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [458]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1951,"Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah","K759","Jumlah jenis pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya","",2023,"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [458]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1952,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K768","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1953,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K768","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1954,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K768","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1955,"Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai","K769","Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1956,"Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD","K769","Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1957,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K770","Persentase penyediaan jasa penunjang umum","",2023,"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1958,"Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)","K772","Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)","",2023,"Dinas Kesehatan","Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [1959,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K775","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Rungkut","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1960,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K775","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Rungkut","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1961,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K775","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Rungkut","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1962,"Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal","K799","Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal","",2023,"Inspektorat","Pengawasan [426]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [1963,"Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan","K800","Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan","",2023,"Inspektorat","Kebijakan [428]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [1964,"Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah","K801","Jumlah laporan yang dihasilkan dalam hal pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah","",2023,"Inspektorat","Pendampingan [427]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [1965,"Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu","K802","Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu","",2023,"Inspektorat","Pengawasan [426]","INSPEKTORAT DAERAH [6.01]"],
    [1966,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K805","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Karangpilang","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1967,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K805","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Karangpilang","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1968,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K805","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Karangpilang","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1969,"Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan melalui pelayanan pendaftaran penduduk yang berasal dari Inisiatif Pemohon","K808","Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [1970,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K809","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1971,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K809","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1972,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K809","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1973,"Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun","K810","Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah [60]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [1974,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K815","Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan","",2023,"Kec. Karangpilang","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1975,"Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran","K816","Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan","",2023,"Kec. Karangpilang","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1976,"Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)","K818","Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)","",2023,"Dinas Kesehatan","Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [1977,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K819","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Inspektorat","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1978,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K819","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Inspektorat","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1979,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K819","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Inspektorat","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1980,"Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran","K820","Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor","",2023,"Inspektorat","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1981,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K822","Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah","",2023,"Inspektorat","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1982,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K824","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Kesehatan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1983,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K824","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Kesehatan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1984,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K824","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Kesehatan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1985,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K826","Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","",2023,"Dinas Kesehatan","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1986,"Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran","K827","Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran","",2023,"Dinas Kesehatan","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1987,"Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan","K829","Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan","",2023,"Dinas Kesehatan","Sistem Informasi Kesehatan [423]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [1988,"Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Rumah Sakit)","K830","Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau","",2023,"Dinas Kesehatan","Rumah Sakit Kota Surabaya [157]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [1989,"Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Puskesmas)","K830","Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau","",2023,"Dinas Kesehatan","Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [1990,"Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan","K831","Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan","",2023,"Dinas Kesehatan","SDM Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya [464]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [1991,"Jumlah PIRT yang dibina","K832","Jumlah PIRT yang dibina","",2023,"Dinas Kesehatan","Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) [177]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02]"],
    [1992,"Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan analisis jabatan sesuai kelembagaan yang berlaku","K833","Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku","",2023,"Sekretariat Daerah","Pendampingan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan [556]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [1993,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K843","Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1994,"Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai","K844","Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1995,"Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD","K844","Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]","KEUANGAN [5.02]"],
    [1996,"Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan","K845","Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan","",2023,"Sekretariat Daerah","Penataan Administrasi Pemerintahan [456]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [1997,"Jumlah berkas permohonan pencatatan sipil yang diterbitkan melalui permohonan pencatatan sipil yang berasal dari Inisiatif Pemohon","K846","Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [1998,"Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan","K848","Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan","",2023,"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Profil Kependudukan [538]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12]"],
    [1999,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K850","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2000,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K850","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2001,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K850","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2002,"Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai","K851","Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2003,"Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD","K851","Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2004,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K858","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2005,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K858","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2006,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K858","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2007,"Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran","K867","Persentase pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan","",2023,"Dinas Lingkungan Hidup","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2008,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K870","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2009,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K870","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2010,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K870","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2011,"Jumlah Berkas Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang dikeluarkan","K871","Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir","",2023,"Dinas Perhubungan","Laporan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir [733]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15]"],
    [2012,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K872","Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2013,"Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran","K873","Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2014,"Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan","K875","Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Komunikasi Publikasi [537]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]"],
    [2015,"Jumlah sektor yang dianalisa","K880","Jumlah sektor yang dianalisa","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Dokumen Statistik Sektoral [437]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20]"],
    [2016,"Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan","K888","Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Hubinsyaker [755]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]"],
    [2017,"Nilai Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K889","Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","",2023,"Sekretariat Daerah","Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Barjas Bagian Umprok [764]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [2018,"Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas","K891","Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas","",2023,"Sekretariat DPRD","Rancangan Peraturan Daerah dan Kajian Kebijakan [726]","SEKRETARIAT DPRD [4.02]"],
    [2019,"Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas","K892","Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas","",2023,"Sekretariat DPRD","Peningkatan Kapasitas DPRD [615]","SEKRETARIAT DPRD [4.02]"],
    [2020,"Jumlah dokumen pelaksanaan reses","K893","Jumlah dokumen pelaksanaan reses","",2023,"Sekretariat DPRD","Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]","SEKRETARIAT DPRD [4.02]"],
    [2021,"Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat","K894","Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat","",2023,"Sekretariat DPRD","Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]","SEKRETARIAT DPRD [4.02]"],
    [2022,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K895","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Sekretariat DPRD","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2023,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K895","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Sekretariat DPRD","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2024,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K895","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Sekretariat DPRD","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2025,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K896","Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","",2023,"Sekretariat DPRD","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2026,"Rata-rata waktu penyiapan Kelengkapan sarana dan prasarana rapat","K897","Rata-rata waktu penyiapan Kelengkapan sarana dan prasarana rapat","",2023,"Sekretariat DPRD","Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]","SEKRETARIAT DPRD [4.02]"],
    [2027,"Rata-rata waktu Penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas","K898","Rata-rata waktu Penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas","",2023,"Sekretariat DPRD","Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]","SEKRETARIAT DPRD [4.02]"],
    [2028,"Jumlah gaji dan tunjangan DPRD yang dibayarkan tepat waktu","K899","Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD","",2023,"Sekretariat DPRD","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2029,"Jumlah gaji dan tunjangan DPRD yang dibayarkan","K899","Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD","",2023,"Sekretariat DPRD","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2030,"Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas","K900","Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas","",2023,"Sekretariat DPRD","Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81]","SEKRETARIAT DPRD [4.02]"],
    [2031,"Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota","K905","Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Hubinsyaker [755]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31]"],
    [2032,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K909","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2033,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K909","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2034,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K909","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2035,"Jumlah surat masuk tersampaikan tepat waktu","K913","Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran","",2023,"Sekretariat Daerah","Proses Surat Masuk [477]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [2036,"Jumlah surat masuk","K913","Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran","",2023,"Sekretariat Daerah","Proses Surat Masuk [477]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [2037,"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan","K913","Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran","",2023,"Sekretariat Daerah","Penyediaan Barjas Sarpras [725]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2038,"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan","K913","Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran","",2023,"Sekretariat Daerah","Penyediaan Barjas Sarpras [725]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2039,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K914","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Satuan Polisi Pamong Praja","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2040,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K914","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Satuan Polisi Pamong Praja","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2041,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K914","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Satuan Polisi Pamong Praja","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2042,"Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada","K916","Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada","",2023,"Satuan Polisi Pamong Praja","Penegakan Pelanggaran Perda [452]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]"],
    [2043,"Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor","K917","Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","",2023,"Dinas Pendidikan","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2044,"Persentase Penyediaan Konsumsi, Peralatan dan Perlengkapan Kantor","K920","Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor","",2023,"Dinas Pendidikan","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2045,"Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan","K923","Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Penyuluhan Kebijakan Pengendalian Penduduk [510]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14]"],
    [2046,"Nilai Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K925","Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","",2023,"Sekretariat Daerah","Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Barjas Bagian Umprok [764]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [2047,"Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan","K933","Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]"],
    [2048,"Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran","K934","Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran","",2023,"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2049,"Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun","K935","Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun","",2023,"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja","Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Penta latas [756]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07]"],
    [2050,"Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan","K936","Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]"],
    [2051,"Jumlah kegiatan tindak lanjut yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak","K937","Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Pemenuhan Indikator Kota Layak Anak (KLA) [227]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]"],
    [2052,"Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak","K938","Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Pemenuhan Indikator Kota Layak Anak (KLA) [227]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]"],
    [2053,"Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","K941","Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2054,"Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus","K942","Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08]"],
    [2055,"Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","K944","Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2056,"Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","K945","Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","",2023,"Kec. Bubutan","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2057,"Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat","K946","Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2058,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K947","Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan","",2023,"Kec. Mulyorejo","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2059,"Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran","K948","Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan","",2023,"Kec. Mulyorejo","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2060,"Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","K950","Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","",2023,"Kec. Bubutan","Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2061,"Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat","K953","Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat","",2023,"Kec. Bubutan","Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2062,"Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","K954","Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","",2023,"Kec. Lakarsantri","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2063,"Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","K955","Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","",2023,"Kec. Gubeng","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2064,"Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","K956","Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","",2023,"Kec. Gubeng","Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2065,"Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait","K957","Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","",2023,"Kec. Krembangan","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2066,"Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat","K959","Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat","",2023,"Kec. Gubeng","Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2067,"Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","K960","Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","",2023,"Kec. Mulyorejo","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2068,"Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","K961","Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","",2023,"Kec. Krembangan","Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2069,"Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","K962","Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","",2023,"Kec. Wonokromo","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2070,"Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran","K963","Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran","",2023,"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2071,"Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","K964","Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","",2023,"Kec. Sukolilo","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2072,"Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","K968","Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","",2023,"Kec. Gubeng","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2073,"Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait","K969","Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait","",2023,"Kec. Kenjeran","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2074,"Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat","K970","Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat","",2023,"Kec. Wonokromo","Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2075,"Jumlah lokasi berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan","K971","Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan","",2023,"Kec. Bubutan","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2076,"Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran","K975","Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2077,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K980","Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2078,"Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","K983","Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","",2023,"Kec. Kenjeran","Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2079,"Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","K984","Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","",2023,"Kec. Bubutan","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2080,"Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","K985","Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","",2023,"Kec. Wonokromo","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2081,"Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","K986","Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","",2023,"Kec. Sukolilo","Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2082,"Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","K990","Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","",2023,"Kec. Sukolilo","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2083,"Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan","K991","Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan","",2023,"Kec. Krembangan","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2084,"Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","K992","Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","",2023,"Kec. Genteng","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2085,"Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","K994","Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","",2023,"Kec. Lakarsantri","Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2086,"Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","K995","Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","",2023,"Kec. Genteng","Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2087,"Jumlah jenis buku yang disediakan","K1005","Jenis buku yang disediakan","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Pengadaan Buku Layanan Baca [27]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]"],
    [2088,"Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","K1008","Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","",2023,"Kec. Wiyung","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2089,"Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","K1009","Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","",2023,"Kec. Mulyorejo","Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2090,"Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","K1010","Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","",2023,"Kec. Wiyung","Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2091,"Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat","K1011","Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat","",2023,"Kec. Wiyung","Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2092,"Jumlah lokasi berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan","K1014","Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan","",2023,"Kec. Mulyorejo","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2093,"Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","K1015","Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","",2023,"Kec. Simokerto","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2094,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","K1016","Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","",2023,"Kec. Mulyorejo","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2095,"Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","K1017","Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","",2023,"Kec. Simokerto","Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2096,"Jumlah lokasi berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan","K1018","Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan","",2023,"Kec. Genteng","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2097,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","K1022","Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","",2023,"Kec. Genteng","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2098,"Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","K1023","Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","",2023,"Kec. Sawahan","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2099,"Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","K1025","Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","",2023,"Kec. Sawahan","Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2100,"Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat","K1026","Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat","",2023,"Kec. Sawahan","Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2101,"Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya","K1027","Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Arsip Dinamis [421]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]"],
    [2102,"Jumlah bibit penulis dan pendongeng yang dihasilkan","K1028","Jumlah bibit penulis dan pendongeng","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Bibit Pendongeng dan Penulis [610]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]"],
    [2103,"Jumlah arsip yang dialihmediakan","K1030","Arsip yang dialih mediakan","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Arsip Statis [422]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]"],
    [2104,"Nilai tingkat kepuasan pemustaka","K1031","Tingkat Kepuasan Pemustaka","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Hasil Survey Bidang Perpustakaan dan Kearsipan [628]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]"],
    [2105,"Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait","K1033","Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2106,"Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","K1034","Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2107,"Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","K1039","Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","",2023,"Kec. Wiyung","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2108,"Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","K1041","Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2109,"Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN","K1044","Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Arsip Statis [422]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]"],
    [2110,"Jumlah PD, Unit Kerja, dan BUMD yang sistem kearsipannya dievaluasi","K1046","PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Tertib Sistem Tata Kearsipan [30]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24]"],
    [2111,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K1049","Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan","",2023,"Kec. Tandes","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2112,"Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina","K1052","Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Layanan Baca Pemerintah Kota Surabaya [26]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23]"],
    [2113,"Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan","K1053","Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2114,"Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","K1058","Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","",2023,"Kec. Gayungan","Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2115,"Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat","K1059","Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat","",2023,"Kec. Gayungan","Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2116,"Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran","K1060","Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan","",2023,"Kec. Wiyung","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2117,"Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","K1063","Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","",2023,"Kec. Sawahan","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2118,"Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","K1069","Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","",2023,"Kec. Lakarsantri","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2119,"Persentase Penyediaan Konsumsi, Peralatan dan Perlengkapan Kantor","K1070","Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2120,"Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran","K1071","Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2121,"Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor","K1072","Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor","",2023,"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2122,"Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","K1075","Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","",2023,"Kec. Gayungan","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2123,"Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","K1076","Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2124,"Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","K1077","Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2125,"Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","K1081","Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2126,"Jumlah lokasi berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan","K1082","Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2127,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","K1083","Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","",2023,"Kec. Pabean Cantian","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2128,"Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","K1084","Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2129,"Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","K1085","Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait","",2023,"Kec. Rungkut","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2130,"Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","K1087","Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","",2023,"Kec. Krembangan","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2131,"Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","K1089","Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","",2023,"Kec. Rungkut","Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2132,"Jumlah lokasi berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan","K1093","Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2133,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K1094","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Wiyung","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2134,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K1094","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Wiyung","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2135,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K1094","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Wiyung","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2136,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K1095","Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan","",2023,"Kec. Wiyung","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2137,"Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","K1096","Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","",2023,"Kec. Semampir","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2138,"Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait","K1097","Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait","",2023,"Kec. Bulak","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2139,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","K1098","Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional","",2023,"Kec. Tenggilis Mejoyo","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2140,"Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","K1100","Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","",2023,"Kec. Bulak","Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2141,"Jumlah lokasi berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan","K1101","Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan","",2023,"Kec. Lakarsantri","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2142,"Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan","K1102","Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang DilaksanakanBidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat","",2023,"Kec. Bulak","Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2143,"Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat","K1103","Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat","",2023,"Kec. Semampir","Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2144,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","K1104","Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","",2023,"Kec. Lakarsantri","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2145,"Jumlah lokasi berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan","K1110","Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan","",2023,"Kec. Sambikerep","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2146,"Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan","K1112","Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan","",2023,"Kec. Rungkut","Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2147,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K1114","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Bubutan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2148,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K1114","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Bubutan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2149,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K1114","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Bubutan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2150,"Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","K1117","Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","",2023,"Kec. Bulak","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2151,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","K1121","Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","",2023,"Kec. Sambikerep","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2152,"Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","K1129","Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","",2023,"Kec. Pakal","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2153,"Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","K1131","Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","",2023,"Kec. Sambikerep","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2154,"Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","K1133","Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","",2023,"Kec. Rungkut","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2155,"Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","K1136","Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","",2023,"Kec. Kenjeran","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2156,"Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","K1139","Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","",2023,"Kec. Sambikerep","Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2157,"Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","K1141","Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","",2023,"Kec. Pakal","Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2158,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K1142","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Wonokromo","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2159,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K1142","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Wonokromo","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2160,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K1142","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Wonokromo","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2161,"Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR","K1143","Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR","",2023,"Dinas Sosial","Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [2162,"Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial","K1144","Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial","",2023,"Dinas Sosial","Koordinasi dan Monitoring Intervensi Sosial [607]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06]"],
    [2163,"Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat","K1148","Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat","",2023,"Kec. Pakal","Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2164,"Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","K1149","Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","",2023,"Kec. Asemrowo","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2165,"Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat","K1151","Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat","",2023,"Kec. Asemrowo","Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2166,"Jumlah lokasi berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan","K1155","Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan","",2023,"Kec. Jambangan","Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2167,"Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","K1158","Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","",2023,"Kec. Semampir","Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2168,"Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","K1163","Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","",2023,"Kec. Asemrowo","Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2169,"Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","K1169","Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","",2023,"Kec. Tegalsari","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2170,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K1171","Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan","",2023,"Kec. Bubutan","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2171,"Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat","K1172","Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat","",2023,"Kec. Tegalsari","Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2172,"Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi","K1173","Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi","",2023,"Kec. Bulak","Penyediaan Barjas Sarpras [725]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2173,"Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan","K1176","Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan","",2023,"Kec. Bulak","Penyediaan Barjas Sarpras [725]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2174,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K1178","Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan","",2023,"Kec. Wonokromo","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2175,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K1179","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2176,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K1179","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2177,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K1179","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2178,"Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","K1180","Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","",2023,"Kec. Pakal","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2179,"Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP","K1182","Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP","",2023,"Sekretariat Daerah","Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintahan [346]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [2180,"Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan","K1183","Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan","",2023,"Sekretariat Daerah","Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358]","SEKRETARIAT DAERAH [4.01]"],
    [2181,"Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","K1184","Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","",2023,"Kec. Benowo","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2182,"Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","K1189","Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","",2023,"Kec. Tambaksari","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2183,"Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat","K1191","Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat","",2023,"Kec. Genteng","Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2184,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K1196","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Tandes","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2185,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K1196","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Tandes","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2186,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K1196","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Tandes","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2187,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K1198","Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan","",2023,"Kec. Tegalsari","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2188,"Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","K1203","Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","",2023,"Kec. Mulyorejo","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2189,"Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun","K1205","Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [2190,"Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun","K1205","Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun","",2023,"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan","Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490]","PERENCANAAN [5.01]"],
    [2191,"Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","K1208","Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","",2023,"Kec. Genteng","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2192,"Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","K1211","Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas","",2023,"Kec. Pakal","Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2193,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K1212","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2194,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K1212","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2195,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K1212","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2196,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K1218","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Tambaksari","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2197,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K1218","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Tambaksari","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2198,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K1218","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Tambaksari","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2199,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K1219","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Sosial","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2200,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K1219","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Sosial","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2201,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K1219","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Dinas Sosial","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2202,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K1220","Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan","",2023,"Kec. Tambaksari","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2203,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K1228","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Tegalsari","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2204,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K1228","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Tegalsari","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2205,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K1228","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Tegalsari","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2206,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K1229","Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan","",2023,"Kec. Dukuh Pakis","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2207,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K1233","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Genteng","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2208,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K1233","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Genteng","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2209,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K1233","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Genteng","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2210,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K1234","Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan","",2023,"Kec. Sawahan","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2211,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K1236","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Sawahan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2212,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K1236","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Sawahan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2213,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K1236","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Sawahan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2214,"Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","K1239","Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","",2023,"Kec. Tambaksari","Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2215,"Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor","K1241","Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah","",2023,"RSUD Bhakti Dharma Husada","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2216,"Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","K1244","Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","",2023,"Kec. Tambaksari","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2217,"Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","K1246","Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","",2023,"Kec. Benowo","Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2218,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K1248","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Gayungan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2219,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K1248","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Gayungan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2220,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K1248","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Gayungan","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2221,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K1249","Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan","",2023,"Kec. Gayungan","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2222,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K1252","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Benowo","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2223,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K1252","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Benowo","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2224,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K1252","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Benowo","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2225,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K1253","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Sambikerep","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2226,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K1253","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Sambikerep","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2227,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K1253","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Sambikerep","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2228,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K1256","Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","",2023,"Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2229,"Jumlah jawaban terhadap permohonan informasi publik ke PPID Kota Surabaya  17 hari kerja","K1265","Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID  17 hari kerja","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Pelayanan PPID [439]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]"],
    [2230,"Jumlah permohonan informasi publik ke PPID Kota Surabaya","K1265","Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID  17 hari kerja","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Pelayanan PPID [439]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]"],
    [2231,"Jumlah gangguan aplikasi yang tertangani tepat waktu","K1266","Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi  1 x 24 jam","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Gangguan terkait TIK [399]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]"],
    [2232,"Jumlah laporan gangguan aplikasi yang masuk","K1266","Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi  1 x 24 jam","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Gangguan terkait TIK [399]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]"],
    [2233,"Jumlah gangguan jaringan yang tertangani tepat waktu","K1267","Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO  1 x 24 jam b. Jaringan FO  3 x 24 jam","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Gangguan terkait TIK [399]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]"],
    [2234,"Jumlah laporan gangguan jaringan yang masuk","K1267","Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO  1 x 24 jam b. Jaringan FO  3 x 24 jam","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Gangguan terkait TIK [399]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]"],
    [2235,"Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika","K1268","Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Pengawasan Keamanan Informasi [445]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN [2.21]"],
    [2236,"Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan dalam satu tahun","K1269","Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Koordinasi komunikasi sandi [648]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN [2.21]"],
    [2237,"jumlah pusat data yang dikelola dan dimonitor","K1271","Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Pusat Data [398]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]"],
    [2238,"Jumlah pusat data yang telah ada","K1271","Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring","",2023,"Dinas Komunikasi dan Informatika","Pusat Data [398]","URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16]"],
    [2239,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K1273","Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan","",2023,"Kec. Genteng","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2240,"Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran","K1274","Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan","",2023,"Kec. Genteng","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2241,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K1276","Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan","",2023,"Kec. Benowo","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2242,"Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","K1282","Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","",2023,"Kec. Tandes","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2243,"Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","K1283","Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya","",2023,"Kec. Asemrowo","Pengembangan Inovasi Wilayah [660]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2244,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K1285","Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan","",2023,"Kec. Rungkut","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2245,"Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan","K1287","Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkaitt","",2023,"Kec. Gunung Anyar","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622]","KECAMATAN [7.01]"],
    [2246,"Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu","K1288","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Pakal","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2247,"Jumlah gaji ASN yang dibayarkan","K1288","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Pakal","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2248,"Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan","K1288","Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN","",2023,"Kec. Pakal","Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2249,"Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran","K1289","Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan","",2023,"Kec. Pakal","Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404]","KEUANGAN [5.02]"],
    [2250,"Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","K1290","Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan","",2023,"Kec. Gunung Anyar","Lembaga Masyarakat Kelurahan [481]","KECAMATAN [7.01]"]
]}