_id	jenis_prod_hukum	judul_prod_hukum	dsr_prod_hukum	prod_hukum_rencana	no_prod_hukum	thn_prod_hukum	tgl_selesai_disusun	tgl_penetapan_prod_hukum	tgl_diundangkan_prod_hukum	no_bd	tgl_bd	nomor_tambahan_lembaran_daerah_tld	tanggal_lembaran_daerah_ld	no_thn_reg	pd_pemrakarsa	status_produk_hukum	no_surat_penyampaian_gub	tgl_penyampaian_gub	metode_penyebarluasan	tgl_pelaksanaan_sosialisasi	narsum_sosialisasi	pd_narsum	mod_sosialisasi	tmp_sosialisasi
1	Peraturan Daerah	PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	agar upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien dan terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara pemerintah Daerah, pelaku usaha dan seluruh lapisan elemen masyarakat	PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	2	2024	21 Mei 2024	21 Mei 2024	21 Mei 2024	-	-	2	21 Mei 2024	58-2/2024	Dinas Sosial	""	100.3/10317/436.1.2/2024	29 Mei 2024	Lembaran Daerah, JDIH	""	""	""	""	""
2	Peraturan Walikota	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 135 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	dalam rangka pemulihan ekonomi daerah, pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat di Kota Surabaya serta agar pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu melakukan pergeseran anggaran antar Rincian Objek Belanja dan antar Objek Belanja	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 135 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	4	2024	12 Januari 2024	12 Januari 2024	12 Januari 2024	5	12 Januari 2024	-	-	-	BPKAD	""	100.3/4393/436.1.2/2024	29 Februari 2024	Berita Daerah, JDIH	""	""	""	""	""
3	Peraturan Walikota	STANDAR PELAYANAN MINIMALRUMAH SAKIT UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA HUSADA KOTA SURABAYA	berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Standar Pelayanan Minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	STANDAR PELAYANAN MINIMALRUMAH SAKIT UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA HUSADA KOTA SURABAYA	30	2024	22 Maret 2024	22 Maret 2024	22 Maret 2024	31	22 Maret 2024	-	-	-	RSUD BDH, Dinas Kesehatan	""	100.3/6529/436.1.2/2024	1 April 2024	Berita Daerah, JDIH	""	""	""	""	""
4	Peraturan Walikota	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 58 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN RUMAH IBADAT DAN PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK RUMAH IBADAT	berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Nomor 200.6.5/e-227/Polpum perihal Penjelasan Terhadap Frasa Masyarakat Setempat, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Rumah Ibadat perlu ditinjau kembali	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 58 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN RUMAH IBADAT DAN PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK RUMAH IBADAT	31	2024	22 Maret 2024	22 Maret 2024	22 Maret 2024	32	22 Maret 2024	-	-	-	BAKESBANGPOL	""	100.3/6530/436.1.2/2024	1 April 2024	Berita Daerah, JDIH	""	""	""	""	""
5	Peraturan Walikota	PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK	kasus perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, gangguan kesehatan reproduksi, risiko kematian ibu dan anak, stunting, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, risiko kemiskinan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak	PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK	32	2024	28 Maret 2024	28 Maret 2024	28 Maret 2024	33	28 Maret 2024	-	-	-	DP3AP2KB	""	100.3/6950/436.1.2/2024	5 April 2024	Berita Daerah, JDIH	""	""	""	""	""