_id data_penyusun kode_indikator nama_indikator metode_pengumpulan thn_terakhir_tersedia pd_pengampu nama_data_induk nama_urusan 1 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1245 Persentase potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Rungkut Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 2 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1246 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Pakal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 3 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1382 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Jambangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 4 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1382 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Jambangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 5 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1249 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Bubutan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 6 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1249 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Bubutan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 7 Indeks Budaya Lokal [6244] SKT750 Indeks Budaya Lokal "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Master Data Angka [998] PERENCANAAN [5.01] 8 Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang diusulkan pd tahun t [9392] SKT432 Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup [582] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 9 Jumlah lingkungan yang dibina [9414] SKT432 Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pembinaan Kader Lingkungan [583] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 10 Jumlah peserta yang paham materi lingkungan hidup [6256] SKT432 Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 11 Jumlah rumah [5434] SKT432 Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 12 Jumlah rumah sehat [5381] SKT432 Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 13 Panjang Jalan dalam Kondisi Baik [7089] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Indeks Kebinamargaan [673] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 14 Total panjang jalan [9517] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Indeks Kebinamargaan [673] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 15 Jumlah link (jaringan jalan) [5395] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 16 Jumlah node (simpul / persimpangan) [5396] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 17 Panjang jalan yang dibangun [5426] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Jalan Kota Surabaya [181] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 18 Panjang prasarana pejalan kaki yang dibangun [5427] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Trotoar (Pedestrian) SIGIS [316] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 19 Total panjang jalan [9517] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Indeks Kebinamargaan [673] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 20 Panjang saluran primer dan sekunder yang berfungsi dengan baik [7094] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 21 Total Panjang saluran primer dan sekunder [7095] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 22 Jumlah rumah pompa yang dioperasikan tahun t [7091] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Rumah pompa [185] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 23 total rumah pompa di Kota Surabaya t [7090] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Rumah pompa [185] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 24 Penurunan Luas Genangan [9565] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Penurunan Luas Genangan [649] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 25 Penurunan Luas Genangan [9565] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Penurunan Luas Genangan [649] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 26 Total Pengurangan Genangan 5 Tahun [9566] SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Penurunan Luas Genangan [649] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 27 Indeks Kedalaman Kemiskinan [9585] SKT484 Indeks Kedalaman Kemiskinan "" 2022 Dinas Sosial Master Data Angka [998] PERENCANAAN [5.01] 28 Indeks Kepedulian Sosial [9561] SKT646 Indeks Kepedulian Sosial "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Survei Kepedulian Sosial [652] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 29 Status mutu air memenuhi [9505] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 30 Status mutu air memenuhi [9505] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 31 Status mutu air tercemar berat [9508] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 32 Status mutu air tercemar sedang [9507] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 33 Status mutu air tercemar ringan [9506] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 34 Status mutu air tercemar berat [9508] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 35 Status mutu air memenuhi [9505] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 36 Status mutu air tercemar berat [9508] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 37 Status mutu air tercemar sedang [9507] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 38 Status mutu air tercemar ringan [9506] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 39 Status mutu air tercemar sedang [9507] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 40 Status mutu air memenuhi [9505] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 41 Status mutu air tercemar berat [9508] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 42 Status mutu air tercemar sedang [9507] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 43 Status mutu air tercemar ringan [9506] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 44 Status mutu air tercemar ringan [9506] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 45 Status mutu air memenuhi [9505] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 46 Status mutu air tercemar berat [9508] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 47 Status mutu air tercemar sedang [9507] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 48 Status mutu air tercemar ringan [9506] SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 49 Jumlah Luas Ruang Terbuka Hijau [9598] SKT798 Indeks Kualitas Lahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lahan [656] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 50 Luas Wilayah Kota Surabaya [9600] SKT798 Indeks Kualitas Lahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lahan [656] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 51 Nilai IEU [9504] SKT800 Indeks Kualitas Udara "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Udara Ambien dalam Baku Mutu [598] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 52 Nilai IPG (Indeks Pembangunan Gender) [6252] SKT640 Indeks Pembangunan Gender "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Master Data Angka [998] PERENCANAAN [5.01] 53 Persentase pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik fungsi dari sistem proteksi kebakaran [9804] SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 54 Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi [9805] SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 55 Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit [9806] SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 56 Persentase pelaksanaan tugas operasional dengan SDM secara baik [9807] SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 57 Persentase sarana prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik [9808] SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 58 Persentase Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk dan Aktif [9809] SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 59 Persentase Pelatihan Pencegahan dan pengurangan resiko bencana [9810] SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 60 Persentase Sarana Penanggulangan Bencana yang diadakan [9811] SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 61 Persentase Penanggulangan kejadian bencana [9812] SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 62 Persentase Penanganan Korban Bencana [9813] SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 63 Persentase pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik fungsi dari sistem proteksi kebakaran [9804] SKT236 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 64 Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi [9805] SKT236 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 65 Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit [9806] SKT236 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 66 Persentase pelaksanaan tugas operasional dengan SDM secara baik [9807] SKT236 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 67 Persentase sarana prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik [9808] SKT236 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 68 Persentase Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk dan Aktif [9809] SKT236 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 69 Persentase Pelatihan Pencegahan dan pengurangan resiko bencana [9810] SKT236 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 70 Persentase Sarana Penanggulangan Bencana yang diadakan [9811] SKT236 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 71 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1205 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Bulak Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 72 Persentase Penanggulangan kejadian bencana [9812] SKT236 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 73 Persentase Penanganan Korban Bencana [9813] SKT236 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 74 Harapan Lama Sekolah (HLS) [6234] SKT238 Indeks Pendidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Master Data Angka [998] PERENCANAAN [5.01] 75 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) [6235] SKT238 Indeks Pendidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Master Data Angka [998] PERENCANAAN [5.01] 76 Rata-rata load factor Suroboyo Bus [7129] SKT253 Indeks Penyelenggaraan Transportasi "" 2022 Dinas Perhubungan Angkutan Umum Kota Surabaya [451] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 77 Rata-rata load factor Bus Pelajar [7130] SKT253 Indeks Penyelenggaraan Transportasi "" 2022 Dinas Perhubungan Angkutan Umum Kota Surabaya [451] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 78 Jumlah jalan kewenangan kota tertentu yang memiliki V/C ratio <= 0.90 [7100] SKT253 Indeks Penyelenggaraan Transportasi "" 2022 Dinas Perhubungan Kecepatan rata-rata kendaraan [128] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 79 Jumlah jalan kewenangan kota tertentu [5231] SKT253 Indeks Penyelenggaraan Transportasi "" 2022 Dinas Perhubungan Kecepatan rata-rata kendaraan [128] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 80 Jumlah jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi [9212] SKT253 Indeks Penyelenggaraan Transportasi "" 2022 Dinas Perhubungan Transportasi Multimoda [511] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 81 Jumlah Target jaringan transportasi Multimoda yang ditentukan [9213] SKT253 Indeks Penyelenggaraan Transportasi "" 2022 Dinas Perhubungan Transportasi Multimoda [511] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 82 Jumlah penduduk [5487] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 83 Laju Timbulan Sampah [9586] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 84 Jumlah penduduk [5487] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 85 Laju Timbulan Sampah [9586] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 86 Reduksi TPS 3R [9587] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 87 Reduksi Berbasis Masyarakat [9588] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 88 Reduksi Termal Treatment [9589] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 89 Reduksi Lain-lain [9590] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 90 Jumlah penduduk [5487] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 91 Laju Timbulan Sampah [9586] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 92 Tingkat Pelayanan Sampah [9591] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 93 Lahan Urug Terkendali [9592] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 94 IPL TPA [9593] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 95 Buffer TPA [9594] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 96 GRK [9595] SKT801 Indeks Persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 97 Nilai indeks SPBE [9554] SKT224 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Nilai Indeks SPBE [647] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 98 Opini BPK [6309] SKT524 Opini BPK "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Master Data Angka [998] PERENCANAAN [5.01] 99 Total arus barang tanjung perak [9333] SKT754 Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Arus Barang Tanjung Perak [566] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 100 Total arus barang tanjung perak [9333] SKT754 Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Arus Barang Tanjung Perak [566] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 101 Total arus barang tanjung perak [9333] SKT754 Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Arus Barang Tanjung Perak [566] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 102 Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [5046] SKT540 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 103 Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [5046] SKT540 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 104 Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [5046] SKT540 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 105 Nilai PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum [6182] SKT749 Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata PDRB Kota Surabaya [344] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 106 Nilai PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum [6182] SKT749 Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata PDRB Kota Surabaya [344] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 107 Nilai PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum [6182] SKT749 Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata PDRB Kota Surabaya [344] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 108 Nilai PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor [6181] SKT752 Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan PDRB Kota Surabaya [344] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 109 Nilai PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor [6181] SKT752 Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan PDRB Kota Surabaya [344] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 110 Nilai PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor [6181] SKT752 Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan PDRB Kota Surabaya [344] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 111 Jumlah volume usaha koperasi [5238] SKT855 Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 112 Jumlah volume usaha koperasi [5238] SKT855 Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 113 Jumlah volume usaha koperasi [5238] SKT855 Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 114 Total omzet usaha mikro binaan [5246] SKT855 Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 115 Total omzet usaha mikro binaan [5246] SKT855 Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 116 Total omzet usaha mikro binaan [5246] SKT855 Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 117 Jumlah PMKS [5456] SKT456 Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk "" 2022 Dinas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 118 Jumlah penduduk [5487] SKT456 Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk "" 2022 Dinas Sosial Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 119 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan [5465] SKT491 Persentase tenaga kerja yang terserap "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan pencari kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 120 Jumlah pencari kerja yang terdaftar [5466] SKT491 Persentase tenaga kerja yang terserap "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan pencari kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 121 Skor Pola Pangan Harapan [5490] SKT721 Skor Pola Pangan Harapan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pola Pangan Harapan [233] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 122 Total jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang diberikan kepada PD [9196] TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 123 Indeks Bangga Kencana [9581] TPD636 Indeks Bangga Kencana "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 124 Capaian persentase terkait keolahragaan [9216] TPD755 Indeks daya saing keolahragaan dan kepemudaan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Indeks Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan [512] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 125 Capaian persentase terkait kepemudaan [9217] TPD755 Indeks daya saing keolahragaan dan kepemudaan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Indeks Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan [512] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 126 Jumlah unit Rusunawa yang dibangun/rehab [9557] TPD694 Indeks Keciptakaryaan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan rumah layak huni [620] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 127 Target unit Rusunawa yang dibangun/rehab [9559] TPD694 Indeks Keciptakaryaan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan rumah layak huni [620] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 128 Jumlah Rumah tidak layak huni yang dibangun/rehab [9556] TPD694 Indeks Keciptakaryaan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan rumah layak huni [620] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 129 Target Rumah tidak layak huni yang dibangun/rehab [9558] TPD694 Indeks Keciptakaryaan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan rumah layak huni [620] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 130 Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah [9768] TPD694 Indeks Keciptakaryaan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Bangunan Gedung Daerah [612] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 131 Jumlah penyerahan PSU secara administrasi dan fisik yang selesai ditangani [9487] TPD694 Indeks Keciptakaryaan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 132 jumlah perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan PSU yang telah ditetapkan [9498] TPD694 Indeks Keciptakaryaan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rencana Penyerahan PSU [629] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 133 Jumlah aparatur yang nilai kinerjanya minimal Baik [6080] TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 134 Jumlah pegawai aktif [7103] TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 135 Jumlah aparatur yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin [6081] TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 136 Jumlah pegawai aktif [7103] TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 137 Jumlah pegawai aktif yang telah mengikuti asesmen sd tahun (t) [9267] TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 138 Jumlah pegawai aktif [7103] TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 139 jumlah pegawai aktif yang penempatannya sesuai ABK [9272] TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 140 Jumlah pegawai aktif [7103] TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 141 jumlah pegawai aktif yg telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya [9459] TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 142 Jumlah pegawai aktif [7103] TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 143 Jumlah Laporan Hasil Laporan Pengawasan internal yang diselesaikan [9205] TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 144 Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan [9206] TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 145 Jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti [9198] TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 146 Total jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi [9199] TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 147 Jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti oleh PD [9195] TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 148 Jumlah PD yang dilakukan pendampingan tidak mengalami kasus berulang [9197] TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2022 Inspektorat Pendampingan [427] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 149 Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan RSUD [9441] TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2022 Inspektorat Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 150 Rata-rata nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah [7042] TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2022 Inspektorat Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 151 Realisasi Dokumen Rencana Tata Ruang [9544] TPD695 Indeks Penataan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 152 Target Dokumen Rencana Tata Ruang [9546] TPD695 Indeks Penataan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 153 Realisasi Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang [9547] TPD695 Indeks Penataan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 154 Target Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang [9548] TPD695 Indeks Penataan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 155 Realisasi Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [9549] TPD695 Indeks Penataan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 156 Target Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [9550] TPD695 Indeks Penataan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 157 Jumlah bangunan ber IMB sampai dengan tahun t [9803] TPD695 Indeks Penataan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Data Bangunan yang memiliki izin [641] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 158 Jumlah keseluruhan bangunan yang telah ditetapkan [9542] TPD695 Indeks Penataan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Data Bangunan yang memiliki izin [641] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 159 Luas tanah yang dibebaskan [9552] TPD781 Indeks Pertanahan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan tanah/lahan [646] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 160 Luas tanah rencana [9553] TPD781 Indeks Pertanahan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan tanah/lahan [646] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 161 Nilai Indeks Inovasi Daerah [9250] TPD637 Nilai Indeks Inovasi Daerah "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Master Data Angka [998] PERENCANAAN [5.01] 162 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD702 Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 163 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD669 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Wonokromo Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 164 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD657 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Bubutan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 165 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD672 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Pabean Cantian Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 166 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD667 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Sawahan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 167 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD665 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 168 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD686 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Tandes Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 169 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD714 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Simokerto Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 170 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD664 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Tegalsari Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 171 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD692 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Wiyung Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 172 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD674 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Semampir Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 173 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD701 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Sukomanunggal Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 174 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD675 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Asemrowo Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 175 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD698 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Benowo Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 176 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD703 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 177 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD693 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Tambaksari Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 178 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD711 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Mulyorejo Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 179 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD706 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Kenjeran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 180 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD700 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Pakal Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 181 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD666 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Sambikerep Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 182 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD709 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Krembangan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 183 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD661 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Lakarsantri Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 184 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD697 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Gubeng Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 185 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD659 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Genteng Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 186 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD670 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Gayungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 187 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD658 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Bulak Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 188 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD684 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Gunung Anyar Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 189 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD668 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Wonocolo Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 190 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD713 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Rungkut Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 191 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD685 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Sukolilo Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 192 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD671 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Karangpilang Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 193 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD660 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2022 Kec. Jambangan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 194 Nilai kepuasan masyarakat unit layanan admindukcapil [6328] TPD683 Nilai Kepuasan Masyarakat pada Layanan Administrasi Kependudukan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 195 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat [6208] TPD775 Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan "" 2022 Dinas Kesehatan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 196 Jumlah pelaku usaha industri yang patuh [9380] TPD741 Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan usaha "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Pelaku Usaha Industri [573] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 197 Jumlah pelaku usaha industri [9381] TPD741 Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan usaha "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Pelaku Usaha Industri [573] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 198 Realisasi pendapatan daerah yang dihitung [9241] TPD779 Persentase kontribusi Pendapatan terhadap APBD "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63] KEUANGAN [5.02] 199 Realisasi APBD [9242] TPD779 Persentase kontribusi Pendapatan terhadap APBD "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63] KEUANGAN [5.02] 200 Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup [6782] TPD555 Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tertib Sistem Tata Kearsipan [30] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 201 Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD) [5101] TPD555 Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 202 Jumlah BUMD keseluruhan [5123] TPD555 Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) [78] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 203 Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang dilaksanakan [9467] TPD867 Persentase pelaksanaan fungsi DPRD "" 2022 Sekretariat DPRD Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81] SEKRETARIAT DPRD [4.02] 204 Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang direncanakan [9468] TPD867 Persentase pelaksanaan fungsi DPRD "" 2022 Sekretariat DPRD Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81] SEKRETARIAT DPRD [4.02] 205 Pelanggaran perda yang diselesaikan [7143] TPD727 Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Pelanggaran Perda [452] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 206 Pelanggaran Perda yang ditangani [7144] TPD727 Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Pelanggaran Perda [452] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 207 Total hasil produksi perikanan budidaya [5052] TPD865 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pembudidaya Kelautan dan Perikanan [32] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 208 Total hasil produksi perikanan tangkap [9277] TPD865 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nelayan perikanan tangkap [31] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 209 Total hasil produksi perikanan budidaya [5052] TPD865 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pembudidaya Kelautan dan Perikanan [32] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 210 Total hasil produksi perikanan tangkap [9277] TPD865 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nelayan perikanan tangkap [31] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 211 Total hasil produksi perikanan budidaya [5052] TPD865 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pembudidaya Kelautan dan Perikanan [32] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 212 Total hasil produksi perikanan tangkap [9277] TPD865 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nelayan perikanan tangkap [31] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 213 Total produksi sektor pertanian [5055] TPD866 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Produktivitas Bidang Pertanian [45] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 214 Total produksi pertanian khusus tahun 2016 hingga 2020 [9509] TPD866 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Produktivitas Bidang Pertanian [45] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 215 Total produksi pertanian khusus tahun 2016 hingga 2020 [9509] TPD866 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Produktivitas Bidang Pertanian [45] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 216 Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani [5444] TPD726 Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Potensi Kejadian Anarkis [197] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 217 Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang anarkis [9839] TPD726 Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Potensi Kejadian Anarkis [197] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 218 Angka Kelahiran Total (TFR) [9580] SPD430 Angka Kelahiran Total (TFR) "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 219 Jumlah kematian bayi berumur <1 th [5360] SPD388 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup) "" 2022 Dinas Kesehatan Kematian Bayi [164] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 220 Jumlah sasaran kelahiran hidup [5332] SPD388 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup) "" 2022 Dinas Kesehatan Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 221 Jumlah Ibu hamil, bersalin, dan nifas yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas [5354] SPD387 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup) "" 2022 Dinas Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas [161] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 222 Jumlah sasaran kelahiran hidup [5332] SPD387 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup) "" 2022 Dinas Kesehatan Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 223 Jumlah siswa PAUD [5297] SPD180 APK PAUD "" 2022 Dinas Pendidikan Siswa PAUD [149] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 224 Jumlah penduduk usia 4-6 tahun [7084] SPD180 APK PAUD "" 2022 Dinas Pendidikan Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 225 Jumlah siswa SD/MI [5298] SPD182 APK SD/MI "" 2022 Dinas Pendidikan Siswa Sekolah Dasar atau setara [151] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 226 Jumlah penduduk usia 7-12 tahun [5506] SPD182 APK SD/MI "" 2022 Dinas Pendidikan Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 227 Jumlah siswa SMP/MTs [5304] SPD185 APK SMP/MTs "" 2022 Dinas Pendidikan Siswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 228 Jumlah penduduk usia 13-15 tahun [5504] SPD185 APK SMP/MTs "" 2022 Dinas Pendidikan Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 229 Jumlah Pegawai yang pernah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [7076] SPD771 Cakupan pegawai yang telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 230 Jumlah pegawai aktif [7103] SPD771 Cakupan pegawai yang telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 231 Total hasil produksi perikanan budidaya [5052] SPD626 Hasil Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pembudidaya Kelautan dan Perikanan [32] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 232 Total hasil produksi perikanan tangkap [9277] SPD626 Hasil Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nelayan perikanan tangkap [31] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 233 Capaian Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal [9324] SPD432 Indeks Pelayanan Penanaman Modal "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Indeks Pelayanan Penanaman Modal [548] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 234 Jumlah permohonan pemanfaatan data investasi penanaman modal yang valid [9801] SPD432 Indeks Pelayanan Penanaman Modal "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengawasan Pelaku Usaha [395] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 235 Jumlah permohonan pemanfaatan data investasi penanaman modal [9802] SPD432 Indeks Pelayanan Penanaman Modal "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengawasan Pelaku Usaha [395] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 236 Indeks pembangunan keluarga (ibangga) [9582] SPD507 Indeks pembangunan keluarga (ibangga) "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 237 Nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) [6321] SPD98 Indeks Pemberdayaan Gender "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Master Data Angka [998] PERENCANAAN [5.01] 238 Jumlah medali yang didapatkan atlet pada event olahraga regional, nasional dan/atau internasional [6036] SPD698 Indeks prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Atlet Kota Surabaya [1] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 239 Jumlah atlet yang dikirim ke event olahraga regional, nasional dan/atau internasional [6049] SPD698 Indeks prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Atlet Kota Surabaya [1] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 240 Jumlah jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi [9212] SPD243 Konektivitas jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi "" 2022 Dinas Perhubungan Transportasi Multimoda [511] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 241 Jumlah Target jaringan transportasi Multimoda yang ditentukan [9213] SPD243 Konektivitas jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi "" 2022 Dinas Perhubungan Transportasi Multimoda [511] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 242 Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [5046] SPD268 Nilai Investasi Daerah "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 243 Persentase Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk dan Aktif [9809] SPD64 Penanganan Bencana yang Terintegrasi "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 244 Persentase Pelatihan Pencegahan dan pengurangan resiko bencana [9810] SPD64 Penanganan Bencana yang Terintegrasi "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 245 Persentase Sarana Penanggulangan Bencana yang diadakan [9811] SPD64 Penanganan Bencana yang Terintegrasi "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 246 Persentase Penanggulangan kejadian bencana [9812] SPD64 Penanganan Bencana yang Terintegrasi "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 247 Persentase Penanganan Korban Bencana [9813] SPD64 Penanganan Bencana yang Terintegrasi "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 248 Persentase pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik fungsi dari sistem proteksi kebakaran [9804] SPD65 Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 249 Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi [9805] SPD65 Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 250 Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit [9806] SPD65 Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 251 Persentase pelaksanaan tugas operasional dengan SDM secara baik [9807] SPD65 Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 252 Persentase sarana prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik [9808] SPD65 Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 253 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD441 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Kenjeran Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 254 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD443 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Wonokromo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 255 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD451 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Genteng Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 256 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD517 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Tandes Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 257 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD161 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Sukolilo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 258 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD519 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Gunung Anyar Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 259 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD176 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Karangpilang Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 260 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD442 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Mulyorejo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 261 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD661 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Asemrowo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 262 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD384 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Bubutan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 263 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD484 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Bulak Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 264 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD139 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Semampir Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 265 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD436 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Lakarsantri Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 266 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD373 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 267 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD461 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Sawahan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 268 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD171 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Pabean Cantian Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 269 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD489 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Pakal Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 270 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD463 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Sambikerep Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 271 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD470 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Gayungan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 272 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD154 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 273 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD535 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Sukomanunggal Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 274 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD512 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Benowo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 275 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD440 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Gubeng Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 276 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD455 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Wiyung Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 277 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD549 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Wonocolo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 278 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD515 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Tambaksari Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 279 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD508 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Tegalsari Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 280 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD99 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Krembangan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 281 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD55 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Simokerto Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 282 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD530 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Jambangan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 283 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan [9536] SPD479 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2022 Kec. Rungkut Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 284 Jumlah UTTP yang bertanda tera sah [9273] SPD696 Persentase Alat UTTP bertanda tera sah "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 285 Jumlah potensi UTTP yang menjadi kewenangan [9834] SPD696 Persentase Alat UTTP bertanda tera sah "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 286 Jumlah aset tanah dan/atau bangunan yang terverifikasi pada sistem pengamanan dan pengelolaan aset [5494] SPD711 Persentase aset tanah dan bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan aset tanah dan bangunan "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235] KEUANGAN [5.02] 287 Jumlah total aset tanah dan/atau bangunan yang terdata [9564] SPD711 Persentase aset tanah dan bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan aset tanah dan bangunan "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235] KEUANGAN [5.02] 288 Masyarakat yang terjangkau informasi publik [9299] SPD338 Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Masyarakat yang terjangkau informasi publik [544] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 289 Jumlah Penduduk 13-65 Tahun [9599] SPD338 Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 290 Jumlah jenis seni budaya yang dikembangkan/dianggap lestari [9239] SPD689 Persentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kelompok Seni Budaya [18] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 291 Jumlah jenis seni budaya yang terdata [9240] SPD689 Persentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kelompok Seni Budaya [18] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 292 realisasi rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu [9830] SPD36 Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 293 target rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu [9831] SPD36 Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 294 realisasi rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain [9832] SPD36 Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 295 target rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain [9833] SPD36 Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 296 Realisasi pendapatan daerah yang dihitung [9241] SPD287 Persentase capaian realisasi pendapatan daerah "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63] KEUANGAN [5.02] 297 Target pendapatan daerah [9141] SPD287 Persentase capaian realisasi pendapatan daerah "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63] KEUANGAN [5.02] 298 Jumlah guru dan kepala sekolah yang memenuhi syarat sertifikasi [9437] SPD196 Persentase guru memenuhi syarat sertifikasi "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 299 Jumlah guru (non GTT) dan kepala sekolah yang belum bersertifikasi [9438] SPD196 Persentase guru memenuhi syarat sertifikasi "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 300 Jumlah guru PAUD (TK) yang memperoleh nilai PKG minimal B [9439] SPD706 Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik' "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 301 Jumlah guru SD yang memperoleh nilai PKG minimal B [6111] SPD706 Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik' "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 302 Jumlah guru SMP yang memperoleh nilai PKG minimal B [6108] SPD706 Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik' "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 303 Jumlah guru PAUD (TK) yang mendapat penilaian kinerja [6482] SPD706 Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik' "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 304 Jumlah guru SD yang mendapat penilaian kinerja [9155] SPD706 Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik' "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 305 Jumlah guru SMP yang mendapat penilaian kinerja [9154] SPD706 Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik' "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 306 Jumlah data terpublikasi [9306] SPD656 Persentase hasil analisa data yang terpublikasi "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Dokumen Statistik Sektoral [437] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20] 307 Jumlah data statistik yang dibutuhkan untuk publikasi [9303] SPD656 Persentase hasil analisa data yang terpublikasi "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Dokumen Statistik Sektoral [437] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20] 308 Jumlah jalan kewenangan kota tertentu yang memiliki V/C ratio <= 0.90 [7100] SPD424 Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio 0,90 "" 2022 Dinas Perhubungan Kecepatan rata-rata kendaraan [128] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 309 Jumlah jalan kewenangan kota tertentu [5231] SPD424 Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio 0,90 "" 2022 Dinas Perhubungan Kecepatan rata-rata kendaraan [128] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 310 Jumlah kajian yang menjadi dasar dalam proses perencanaan [7075] SPD768 Persentase kajian yang mendukung dalam kebijakan perencanaan "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] 311 Jumlah dokumen penelitian yang disusun [6421] SPD768 Persentase kajian yang mendukung dalam kebijakan perencanaan "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] 312 Jumlah dokumen pengembangan inovasi yang disusun [6426] SPD768 Persentase kajian yang mendukung dalam kebijakan perencanaan "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] 313 Jumlah kawasan cagar budaya yang dikembangkan [7060] SPD688 Persentase kawasan cagar budaya yang dikembangkan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Cagar budaya [19] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 314 Jumlah kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan [7061] SPD688 Persentase kawasan cagar budaya yang dikembangkan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Cagar budaya [19] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 315 Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan siaga aktif strata madya [9372] SPD386 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya "" 2022 Dinas Kesehatan Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 316 Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan siaga aktif strata purnama [9373] SPD386 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya "" 2022 Dinas Kesehatan Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 317 Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan siaga aktif strata mandiri [9374] SPD386 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya "" 2022 Dinas Kesehatan Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 318 Jumlah Kelurahan [5560] SPD386 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya "" 2022 Dinas Kesehatan Kelurahan Kota Surabaya [278] KECAMATAN [7.01] 319 Jumlah pelaku usaha perdagangan yang patuh [9257] SPD695 Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pelaku Usaha Perdagangan [465] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 320 Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi [9258] SPD695 Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pelaku Usaha Perdagangan [465] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 321 Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota yang disusun dan dilaporkan tepat waktu [6225] SPD372 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Kota [363] PERENCANAAN [5.01] 322 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu [7071] SPD372 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405] PERENCANAAN [5.01] 323 Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota [6226] SPD372 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Kota [363] PERENCANAAN [5.01] 324 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah [7072] SPD372 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405] PERENCANAAN [5.01] 325 Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah [9768] SPD58 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Bangunan Gedung Daerah [612] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 326 Rencana ketersediaan sarana dan prasaranan bangunan gedung milik pemerintah [9769] SPD58 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rencana Pembangunan Gedung Baru [668] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 327 Jumlah kejadian anarkis [5445] SPD652 Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Potensi Kejadian Anarkis [197] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 328 Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD [6140] SPD652 Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Potensi Kejadian Anarkis [197] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 329 Jumlah Laporan Hasil Laporan Pengawasan internal yang diselesaikan [9205] SPD490 Persentase Laporan Hasil Pengawasan internal yang diselesaikan "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 330 Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan [9206] SPD490 Persentase Laporan Hasil Pengawasan internal yang diselesaikan "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 331 Jumlah Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP [7106] SPD289 Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 332 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun [9142] SPD289 Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 333 Jumlah dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS [6430] SPD289 Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 334 Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun [6408] SPD289 Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 335 Jumlah PAUD (TK) yang terakreditasi [5252] SPD193 Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi "" 2022 Dinas Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 336 Jumlah SD/MI yang terakreditasi [5262] SPD193 Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Dasar/setara [141] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 337 Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi [5272] SPD193 Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 338 Jumlah PAUD (TK) [5251] SPD193 Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi "" 2022 Dinas Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 339 Jumlah SD [5257] SPD193 Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Dasar/setara [141] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 340 Jumlah MI [5255] SPD193 Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Dasar/setara [141] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 341 Jumlah SMP [5267] SPD193 Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 342 Jumlah MTs [5265] SPD193 Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 343 Jumlah lokasi/wilayah bersih dari sampah [9428] SPD705 Persentase lokasi/wilayah yang terjaga kebersihannya "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Terjaga Kebersihan [600] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 344 jumlah lokasi yang bebas pelanggaran perda dan perkada [9431] SPD324 Persentase lokasi yang bebas pelanggaran Perda dan Perkada "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Pelanggaran Perda [452] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 345 seluruh lokasi bebas pelanggaran perda dan perkada yang direncanakan [9429] SPD324 Persentase lokasi yang bebas pelanggaran Perda dan Perkada "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Rencana Penegakan Perda/Perkada [601] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 346 Jumlah peserta yang kesadaran lingkungan hidupnya meningkat [9415] SPD62 Persentase masyarakat yang kesadaran akan upaya pelestarian lingkungan hidupnya meningkat "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 347 Jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti pemberian materi lingkungan hidup [6257] SPD62 Persentase masyarakat yang kesadaran akan upaya pelestarian lingkungan hidupnya meningkat "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 348 Jumlah bangunan ber IMB sampai dengan tahun t [9803] SPD721 Persentase meningkatnya bangunan yang ber IMB "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Data Bangunan yang memiliki izin [641] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 349 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1205 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Bulak Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 350 Jumlah keseluruhan bangunan yang telah ditetapkan [9542] SPD721 Persentase meningkatnya bangunan yang ber IMB "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Data Bangunan yang memiliki izin [641] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 351 Jumlah museum yang telah distandardisasi [7063] SPD690 Persentase museum yang telah distandardisasi "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Museum Pemerintah Kota Surabaya [394] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 352 Jumlah museum yang dikelola [7062] SPD690 Persentase museum yang telah distandardisasi "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Museum Pemerintah Kota Surabaya [394] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 353 Jumlah narasi sejarah yang dipublikasikan [9236] SPD691 Persentase narasi sejarah yang dipublikasikan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Publikasi Narasi Sejarah [516] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 354 Jumlah narasi sejarah yang berhubungan dengan bangunan / peristiwa tentang sejarah perjuangan kepahlawanan / 10 Nopember di Surabaya tahun dasar [9237] SPD691 Persentase narasi sejarah yang dipublikasikan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Publikasi Narasi Sejarah [516] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 355 Panjang jalan yang diperbaki [9840] SPD142 Persentase panjang jalan kota yang diperbaiki "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Jalan Kota Surabaya [181] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 356 Total panjang jalan [9517] SPD142 Persentase panjang jalan kota yang diperbaiki "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Indeks Kebinamargaan [673] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 357 Jumlah kader kepemudaan yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan [9328] SPD699 Persentase partisipasi kader aktif kepemudaan dalam pembangunan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 358 Jumlah kader aktif kepemudaan [9329] SPD699 Persentase partisipasi kader aktif kepemudaan dalam pembangunan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 359 Jumlah PD yang dilakukan pendampingan tidak mengalami kasus berulang [9197] SPD417 Persentase PD yang didampingi tidak mengalami kasus berulang "" 2022 Inspektorat Pendampingan [427] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 360 Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan RSUD [9441] SPD417 Persentase PD yang didampingi tidak mengalami kasus berulang "" 2022 Inspektorat Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 361 Jumlah pegawai aktif yang dapat ditingkatkan kualitasnya [9579] SPD216 Persentase pegawai yang dapat ditingkatkan kualitasnya "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 362 Jumlah pegawai aktif [7103] SPD216 Persentase pegawai yang dapat ditingkatkan kualitasnya "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 363 Realisasi Dokumen Rencana Tata Ruang [9544] SPD54 Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 364 Target Dokumen Rencana Tata Ruang [9546] SPD54 Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 365 Realisasi Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang [9547] SPD54 Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 366 Target Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang [9548] SPD54 Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 367 Realisasi Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [9549] SPD54 Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 368 Target Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [9550] SPD54 Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 369 Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang dilaksanakan tepat waktu [9469] SPD374 Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi tepat waktu "" 2022 Sekretariat DPRD Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81] SEKRETARIAT DPRD [4.02] 370 Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang direncanakan [9468] SPD374 Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi tepat waktu "" 2022 Sekretariat DPRD Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81] SEKRETARIAT DPRD [4.02] 371 Jumlah usaha yang memenuhi syarat ketaatan terhadap kondisi baku mutu udara dalam pengelolaan lingkungan [9412] SPD719 Persentase pelaku kegiatan usaha yang memenuhi kondisi baku mutu udara terhadap pengelolaan lingkungan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Ketaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan [114] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 372 Jumlah berkas yang diselesaikan [9410] SPD44 Persentase pelayanan persetujuan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pelayanan Perizinan Lingkungan [593] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 373 jumlah berkas yang masuk [9411] SPD44 Persentase pelayanan persetujuan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pelayanan Perizinan Lingkungan [593] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 374 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Kota Surabaya [9183] SPD687 Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di Kota Surabaya "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kunjungan Wisatawan di Kota Surabaya [293] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 375 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Kota Surabaya [9183] SPD687 Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di Kota Surabaya "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kunjungan Wisatawan di Kota Surabaya [293] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 376 Jumlah penyerahan PSU secara administrasi dan fisik yang selesai ditangani [9487] SPD712 Persentase penanganan penyerahan PSU "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 377 jumlah perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan PSU yang telah ditetapkan [9498] SPD712 Persentase penanganan penyerahan PSU "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rencana Penyerahan PSU [629] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 378 Jumlah pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja [9388] SPD380 Persentase Pencari Kerja Yang mendapatkan peningkatan Kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan pencari kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 379 Jumlah pencari kerja yang telah meningkat kompetensinya [9852] SPD427 Persentase Pencari kerja Yang Telah Meningkat Kompetensinya "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan pencari kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 380 Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial [9452] SPD329 Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial "" 2022 Dinas Sosial Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 381 Jumlah data MBR yang telah disahkan [6157] SPD329 Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial "" 2022 Dinas Sosial Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 382 Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat [5482] SPD416 Persentase peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat "" 2022 Dinas Kesehatan Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 383 Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat [5482] SPD416 Persentase peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat "" 2022 Dinas Kesehatan Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 384 Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat [5482] SPD416 Persentase peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat "" 2022 Dinas Kesehatan Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 385 Jumlah indikator yang ditingkatkan dan/atau dipertahankan level kematangannya [9275] SPD332 Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Nilai target indikator SPBE [533] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 386 total seluruh indikator (kebijakan, tata kelola dan manajemen) yang menjadi kewenangan [9276] SPD332 Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Nilai target indikator SPBE [533] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 387 Jumlah pelaku usaha industri yang mengurus perizinan [9382] SPD662 Persentase peningkatan pelaku usaha yang mengurus perizinan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Pelaku Usaha Industri [573] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 388 Jumlah bibit penulis dan pendongeng yang dihasilkan [6375] SPD456 Persentase Penulis dan Pendongeng yang dihasilkan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bibit Pendongeng dan Penulis [610] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23] 389 Tingkat kecelakaan [5234] SPD425 Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas "" 2022 Dinas Perhubungan Tingkat kecelakaan lalu lintas [130] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 390 Tingkat kecelakaan [5234] SPD425 Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas "" 2022 Dinas Perhubungan Tingkat kecelakaan lalu lintas [130] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 391 Tingkat kecelakaan [5234] SPD425 Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas "" 2022 Dinas Perhubungan Tingkat kecelakaan lalu lintas [130] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 392 Lokasi Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur [9849] SPD710 Persentase penyediaan tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan umum "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pembebasan lahan/bangunan yang disediakan untuk kepentingan umum [236] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN [2.10] 393 Target penyediaan tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan umum [9492] SPD710 Persentase penyediaan tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan umum "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pembebasan lahan/bangunan yang disediakan untuk kepentingan umum [236] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN [2.10] 394 Jumlah penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan pada tahun t [9462] SPD723 Persentase penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Perusahaan Jasa Konstruksi [608] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 395 Jumlah target pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi pada tahun t [9463] SPD723 Persentase penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Perusahaan Jasa Konstruksi [608] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 396 penyelesaian permasalahan tanpa melalui jalur hukum [9551] SPD433 Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 397 Jumlah permasalahan perempuan dan anak pada [5409] SPD433 Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 398 jumlah permohonan yang selesai tepat waktu (pencatatan) [9314] SPD412 Persentase permohonan layanan Pencatatan Sipil yang selesai tepat waktu "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 399 jumlah permohonan yg diterbitkan (pencatatan) [9315] SPD412 Persentase permohonan layanan Pencatatan Sipil yang selesai tepat waktu "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 400 Jumlah permohonan yang selesai tepat waktu (pendaftaran) [9312] SPD396 Persentase permohonan layanan Pendaftaran Penduduk yang selesai tepat waktu "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 401 Jumlah permohonan yg diterbitkan (pendaftaran) [9313] SPD396 Persentase permohonan layanan Pendaftaran Penduduk yang selesai tepat waktu "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 402 Total omzet usaha mikro binaan [5246] SPD703 Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 403 Total omzet usaha mikro binaan [5246] SPD703 Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 404 Total omzet usaha mikro binaan [5246] SPD703 Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 405 Jumlah perusahaan dengan kondisi hubungan industrial yang harmonis (tidak memiliki kasus mogok kerja) [9385] SPD246 Persentase perusahaan dengan kondisi hubungan industrial yang harmonis "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Perusahaan di Kota Surabaya [221] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 406 Jumlah perusahaan [5473] SPD246 Persentase perusahaan dengan kondisi hubungan industrial yang harmonis "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Perusahaan di Kota Surabaya [221] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 407 Jumlah perusahaan yang memiliki syarat kerja layak [9384] SPD245 Persentase perusahaan yang memiliki Syarat Kerja Layak "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Perusahaan di Kota Surabaya [221] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 408 Jumlah perusahaan [5473] SPD245 Persentase perusahaan yang memiliki Syarat Kerja Layak "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Perusahaan di Kota Surabaya [221] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 409 Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan reunifikasi [6930] SPD346 Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat "" 2022 Dinas Sosial Reunifikasi PMKS [420] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 410 Jumlah PMKS yang mendapat pembinaan [9601] SPD346 Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat "" 2022 Dinas Sosial Pembinaan PMKS [657] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 411 Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan reunifikasi [6930] SPD346 Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat "" 2022 Dinas Sosial Reunifikasi PMKS [420] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 412 Jumlah PMKS yang mendapat pembinaan [9601] SPD346 Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat "" 2022 Dinas Sosial Pembinaan PMKS [657] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 413 Jumlah penghuni UPTD [9772] SPD346 Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat "" 2022 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 414 Jumlah PSKS yang responsif dalam penanganan masalah sosial [7157] SPD347 Persentase PSKS yang responsif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial "" 2022 Dinas Sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 415 Jumlah PSKS [5463] SPD347 Persentase PSKS yang responsif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial "" 2022 Dinas Sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 416 Jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti [9198] SPD394 Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 417 Total jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi [9199] SPD394 Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 418 Jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti oleh PD [9195] SPD764 Persentase rekomendasi pengawasan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 419 Total jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang diberikan kepada PD [9196] SPD764 Persentase rekomendasi pengawasan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 420 jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara [9426] SPD704 Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Taman dan Jalur Hijau [588] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 421 jumlah ruang terbuka hijau keseluruhan yang dikelola [9427] SPD704 Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Taman dan Jalur Hijau [588] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 422 Panjang saluran primer dan sekunder yang berfungsi dengan baik [7094] SPD34 Persentase sarana dan prasarana drainase berfungsi dengan baik dan siap operasional "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 423 Total Panjang saluran primer dan sekunder [7095] SPD34 Persentase sarana dan prasarana drainase berfungsi dengan baik dan siap operasional "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 424 Jumlah Puskesmas yang terakreditasi utama [6956] SPD393 Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 425 Jumlah Puskesmas yang terakreditasi paripurna [9178] SPD393 Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 426 Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya yang terakreditasi minimal utama [5334] SPD393 Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama "" 2022 Dinas Kesehatan Rumah Sakit Kota Surabaya [157] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 427 Jumlah Puskesmas Kota Surabaya [5326] SPD393 Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 428 Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya [5333] SPD393 Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama "" 2022 Dinas Kesehatan Rumah Sakit Kota Surabaya [157] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 429 Jumlah penanganan serangan [9300] SPD654 Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Sistem Keamanan Informasi [545] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 430 Jumlah serangan [9302] SPD654 Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Sistem Keamanan Informasi [545] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 431 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada pasar kerja formal [9377] SPD132 Persentase tenaga kerja yang terserap pada Pasar Kerja Formal "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan pencari kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 432 Jumlah pencari kerja yang terdaftar [5466] SPD132 Persentase tenaga kerja yang terserap pada Pasar Kerja Formal "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan pencari kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 433 Realisasi capaian pendapatan asli daerah dari retribusi IMB [9495] SPD720 Persentase tercapainya pendapatan asli daerah dari retribusi IMB "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi IMB [624] KEUANGAN [5.02] 434 Target pendapatan asli daerah dari retribusi IMB [9496] SPD720 Persentase tercapainya pendapatan asli daerah dari retribusi IMB "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi IMB [624] KEUANGAN [5.02] 435 Jumlah rumah layak huni yang dibangun/direhabilitasi [9485] SPD50 Persentase tercapainya penyediaan rumah layak huni "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan rumah layak huni [620] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 436 Kebutuhan rumah layak huni yang telah ditetapkan [9486] SPD50 Persentase tercapainya penyediaan rumah layak huni "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan rumah layak huni [620] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 437 Jumlah usaha yang memenuhi syarat ketaatan terhadap kondisi baku mutu air dalam pengelolaan lingkungan [9404] SPD43 Persentase tingkat pemenuhan ketaatan pelaku kegiatan usaha terhadap kondisi baku mutu air dalam pengelolaan lingkungan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Ketaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan [114] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 438 Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omzetnya [9256] SPD694 Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 439 Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran [7033] SPD694 Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 440 Jumlah peserta didik kesetaraan hasil outreach yang aktif di sekolah nonformal [9578] SPD632 Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan "" 2022 Dinas Pendidikan Anak Tidak Sekolah [659] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 441 Jumlah penduduk tidak sekolah yang terdata dari hasil outreach [9771] SPD632 Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan "" 2022 Dinas Pendidikan Anak Tidak Sekolah [659] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 442 Jumlah indikator program Sekretariat Daerah yang memiliki capaian lebih dari atau sama dengan 85% [9336] SPD92 Presentase keberhasilan penyelenggaraan program lingkup sekretariat daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407] PERENCANAAN [5.01] 443 Jumlah indikator program Sekretariat Daerah [9337] SPD92 Presentase keberhasilan penyelenggaraan program lingkup sekretariat daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407] PERENCANAAN [5.01] 444 Jumlah balita dengan status gizi stunting [6120] SPD389 Prevalensi Balita Stunting "" 2022 Dinas Kesehatan Balita [165] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 445 Jumlah balita ditimbang [5361] SPD389 Prevalensi Balita Stunting "" 2022 Dinas Kesehatan Balita [165] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 446 ASFR [9583] SPD637 Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 447 Rata-rata load factor Angkutan Trunk [7131] SPD91 Rata-rata Load Factor Angkutan Trunk dan Feeder "" 2022 Dinas Perhubungan Angkutan Umum Kota Surabaya [451] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 448 Rata-rata load factor Angkutan Feeder [7132] SPD91 Rata-rata Load Factor Angkutan Trunk dan Feeder "" 2022 Dinas Perhubungan Angkutan Umum Kota Surabaya [451] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 449 Rata-rata load factor Suroboyo Bus [7129] SPD426 Rata-rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya "" 2022 Dinas Perhubungan Angkutan Umum Kota Surabaya [451] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 450 Rata-rata load factor Bus Pelajar [7130] SPD426 Rata-rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya "" 2022 Dinas Perhubungan Angkutan Umum Kota Surabaya [451] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 451 Jumlah waktu respon gangguan [9310] SPD398 Rata-rata waktu tanggap (response time) "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Waktu Respon Gangguan [546] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 452 banyaknya laporan pengaduan layanan adminduk [9311] SPD398 Rata-rata waktu tanggap (response time) "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Waktu Respon Gangguan [546] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 453 Jumlah ketersediaan bahan pangan [6034] SPD590 Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penguatan cadangan pangan [234] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 454 Jumlah penduduk [5487] SPD590 Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 455 Jumlah kebutuhan bahan pangan pertahun perkapita [6253] SPD590 Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penguatan cadangan pangan [234] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 456 Jumlah bahan pangan segar yang disampling dan aman [5480] SPD590 Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 457 Jumlah bahan pangan segar yang disampling [5479] SPD590 Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 458 Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan [9562] SPD658 Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Survei Kepedulian Sosial [652] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 459 Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai sosial, kemanusiaan, keagamaan [9563] SPD225 Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai sosial, kemanusiaan, keagamaan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Survei Kepedulian Sosial [652] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 460 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD509 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Asemrowo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 461 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD533 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Benowo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 462 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD550 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Karangpilang Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 463 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD663 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Kenjeran Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 464 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD452 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Bubutan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 465 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD649 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Wonocolo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 466 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD453 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Sukolilo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 467 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD531 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Jambangan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 468 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD523 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Tambaksari Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 469 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD643 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Simokerto Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 470 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD487 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Bulak Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 471 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD488 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Semampir Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 472 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD610 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Sawahan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 473 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD492 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Rungkut Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 474 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD613 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Sambikerep Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 475 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD537 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Mulyorejo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 476 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD471 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Lakarsantri Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 477 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD513 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Pakal Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 478 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD172 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Pabean Cantian Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 479 Jumlah siswa SD/MI yang lulus ujian [5300] PKT223 Angka Kelulusan (AL) SD/MI "" 2022 Dinas Pendidikan Siswa Sekolah Dasar atau setara [151] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 480 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD475 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Gayungan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 481 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD478 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Krembangan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 482 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD540 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Sukomanunggal Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 483 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD641 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Gunung Anyar Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 484 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD491 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Wonokromo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 485 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD605 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Gubeng Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 486 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD603 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Genteng Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 487 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD640 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Tegalsari Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 488 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD472 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 489 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD445 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 490 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD459 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Wiyung Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 491 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum [9535] SPD522 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan Layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2022 Kec. Tandes Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 492 Jumlah link (jaringan jalan) [5395] SPD32 Tingkat konektivitas jalan terbangun "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 493 Jumlah node (simpul / persimpangan) [5396] SPD32 Tingkat konektivitas jalan terbangun "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 494 Jumlah volume usaha koperasi [5238] SPD701 Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 495 Jumlah volume usaha koperasi [5238] SPD701 Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 496 Jumlah volume usaha koperasi [5238] SPD701 Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 497 Tingkat stabilitas harga komoditas [9332] SPD693 Tingkat stabilitas harga komoditas "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tingkat Stabilitas Harga Komoditas [551] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 498 Jumlah kejadian kebakaran bangunan [5454] PKT80 Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lokasi Kejadian Kebakaran SIGIS [318] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 499 Jumlah penduduk [5487] PKT80 Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 500 Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti ujian [5301] PKT223 Angka Kelulusan (AL) SD/MI "" 2022 Dinas Pendidikan Siswa Sekolah Dasar atau setara [151] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 501 Jumlah siswa SMP/MTs yang lulus ujian [5306] PKT527 Angka Kelulusan SMP/MTS "" 2022 Dinas Pendidikan Siswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 502 Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti ujian [5308] PKT527 Angka Kelulusan SMP/MTS "" 2022 Dinas Pendidikan Siswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 503 Jumlah kelurahan yang memiliki bindu [5378] PKT668 Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) "" 2022 Dinas Kesehatan Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 504 Jumlah Kelurahan [5560] PKT668 Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) "" 2022 Dinas Kesehatan Kelurahan Kota Surabaya [278] KECAMATAN [7.01] 505 Jumlah Ibu Hamil K4 di fasilitas kesehatan [5345] PKT650 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 "" 2022 Dinas Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas [161] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 506 Jumlah sasaran ibu hamil [5358] PKT650 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 "" 2022 Dinas Kesehatan Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 507 Jumlah Penduduk Terlayani Air Bersih [9775] PKT1585 Cakupan layanan air minum jaringan perpipaan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Cakupan Layanan SPAM PDAM [661] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 508 Jumlah penduduk Kota Surabaya [9845] PKT1585 Cakupan layanan air minum jaringan perpipaan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Cakupan Layanan SPAM PDAM [661] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 509 Jumlah usila mendapat pelayanan kesehatan [9171] PKT651 Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila "" 2022 Dinas Kesehatan Pelayanan Lansia [166] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 510 Jumlah sasaran usila [9172] PKT651 Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila "" 2022 Dinas Kesehatan Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 511 Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan [5344] PKT649 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes) "" 2022 Dinas Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas [161] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 512 Jumlah sasaran ibu bersalin/nifas [5359] PKT649 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes) "" 2022 Dinas Kesehatan Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 513 Jumlah ketersediaan bahan pangan [6034] PKT706 Indeks Kecukupan Pangan Pokok "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penguatan cadangan pangan [234] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 514 Jumlah penduduk [5487] PKT706 Indeks Kecukupan Pangan Pokok "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 515 Jumlah kebutuhan bahan pangan pertahun perkapita [6253] PKT706 Indeks Kecukupan Pangan Pokok "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penguatan cadangan pangan [234] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 516 Total lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat [6630] PKT1379 Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lahan Aset untuk Pertanian [472] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 517 Total lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat tahun dasar [9777] PKT1379 Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lahan Aset untuk Pertanian [472] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 518 Kecepatan rata- rata per ruas jalan [5233] PKT733 Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota "" 2022 Dinas Perhubungan Kecepatan rata-rata kendaraan [128] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 519 jumlah respon terhadap permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking 1 x 24 [9175] PKT988 Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking 1 x 24 jam "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 520 Jumlah pengaduan yang diterima [6850] PKT988 Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking 1 x 24 jam "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 521 jumlah respon terhadap permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking 1 x 24 jam [9176] PKT1263 Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking 1 x 24 jam "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 522 Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9450] PKT1418 Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2022 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 523 Jumlah permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking yang dilaporkan [9177] PKT1263 Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking 1 x 24 jam "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 524 Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan yang selesai tepat waktu (jenjang SD/setara) [9163] PKT1262 Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Izin Operasional Sekolah [435] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 525 Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan yang selesai tepat waktu (jenjang SMP/setara) [9164] PKT1262 Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Izin Operasional Sekolah [435] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 526 Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan (jenjang SD/setara) [9165] PKT1262 Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Izin Operasional Sekolah [435] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 527 Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan (jenjang SMP/setara) [9166] PKT1262 Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Izin Operasional Sekolah [435] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 528 Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang tepat waktu [9326] PKT486 Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 529 Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang selesai [9327] PKT486 Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 530 Luas Jalan yang diperbaiki [7088] PKT26 Luas jalan yang diperbaiki "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Jalan Kota Surabaya [181] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 531 Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur [5499] PKT184 Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pembebasan lahan/bangunan yang disediakan untuk kepentingan umum [236] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN [2.10] 532 Median usia kawin pertama perempuan [9584] PKT1264 Median usia kawin pertama perempuan "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 533 Nilai Peringkat Puspaga [9560] PKT102 Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Peringkat Puspaga [651] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 534 Panjang jalan yang dibangun [5426] PKT27 Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Jalan Kota Surabaya [181] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 535 Panjang prasarana pejalan kaki yang dibangun [5427] PKT27 Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Trotoar (Pedestrian) SIGIS [316] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 536 Jumlah fasilitasi untuk pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal [9190] PKT692 Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 537 jumlah seluruh rekomendasi yang seharusnya dipenuhi [9191] PKT692 Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 538 Tambahan luasan Tahura yang dikelola [9301] PKT124 Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Taman Hutan Raya (Tahura) [450] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 539 Jumlah Proses Tender Pengadaan Barang/Jasa dari OPD yang terselesaikan [9361] PKT1566 Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa "" 2022 Sekretariat Daerah Tender Pengadaan Lelang Barang/Jasa [480] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 540 Jumlah usulan tender Pengadaan Barang/Jasa yang diproses [9363] PKT1566 Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa "" 2022 Sekretariat Daerah Tender Pengadaan Lelang Barang/Jasa [480] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 541 Jumlah koperasi yang mendapatkan permohonan izin usaha simpan pinjam tahun dasar [9836] PKT1504 Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 542 Jumlah koperasi yang mendapatkan permohonan izin usaha simpan pinjam [6625] PKT1504 Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 543 Jumlah koperasi aktif RAT [5264] PKT1504 Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 544 Anak Terlantar yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9451] PKT1418 Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2022 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 545 Jumlah kendaraan angkutan umum dalam trayek yang berizin dan beroperasi [6089] PKT289 Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan "" 2022 Dinas Perhubungan Izin Trayek Angkutan Umum (Program) [119] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 546 Jumlah angkutan umum yang beroperasi [6090] PKT289 Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan "" 2022 Dinas Perhubungan Izin Trayek Angkutan Umum (Program) [119] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 547 Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik [9472] PKT850 Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arsip Statis [422] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 548 Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik [9472] PKT850 Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arsip Statis [422] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 549 Jumlah arsip yang dilakukan proses penilaian dan direkomendasikan untuk dimusnahkan [9471] PKT1523 Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arsip Dinamis [421] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 550 Jumlah bahan pangan segar yang disampling dan aman [5480] PKT441 Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 551 Jumlah bahan pangan segar yang disampling [5479] PKT441 Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 552 Jumlah siswa PAUD [5297] PKT768 Persentase balita yang mengikuti PAUD "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Siswa PAUD [149] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 553 total jumlah balita [9254] PKT768 Persentase balita yang mengikuti PAUD "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 554 Jumlah bangunan ber IMB sampai dengan [5433] PKT67 Persentase bangunan yang ber IMB "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Bangunan Kota Surabaya [190] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 555 Jumlah keseluruhan bangunan yang belum ber IMB [9539] PKT67 Persentase bangunan yang ber IMB "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Data Bangunan yang memiliki izin [641] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 556 Jumlah cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian [9233] PKT1481 Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Cagar budaya [19] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 557 Jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan [9232] PKT1481 Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Cagar budaya [19] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 558 Jumlah kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani 24 jam [9375] PKT669 Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani 1 x 24 Jam "" 2022 Dinas Kesehatan Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 559 Jumlah kelurahan yang mengalami KLB [5379] PKT669 Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani 1 x 24 Jam "" 2022 Dinas Kesehatan Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 560 Jumlah Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi [7065] PKT416 Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Promosi Investasi [396] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 561 Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi [6384] PKT416 Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Promosi Investasi [396] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 562 Jumlah indikator program perangkat daerah mitra yang tercapai diatas 76% [7073] PKT1026 Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76% "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407] PERENCANAAN [5.01] 563 Jumlah Indikator Program Perangkat Daerah mitra [7074] PKT1026 Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76% "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407] PERENCANAAN [5.01] 564 Jumlah lokasi IPAL komunal yang dibangun [7092] PKT70 Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) SIGIS [118] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 565 Jumlah target pembangunan lokasi IPAL komunal [9364] PKT70 Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sistem Pengelolaan Air Limbah [561] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 566 Data indikator RPJMD yang disediakan [6054] PKT623 Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Data Perencanaan Pembangunan (Indikator RPJMD) [17] PERENCANAAN [5.01] 567 Data indikator RPJMD yang dibutuhkan [6055] PKT623 Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Data Perencanaan Pembangunan (Indikator RPJMD) [17] PERENCANAAN [5.01] 568 Jumlah data statistik yang dibutuhkan untuk publikasi [9303] PKT1406 Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Dokumen Statistik Sektoral [437] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20] 569 Jumlah data statistik dianalisa [9304] PKT1406 Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Dokumen Statistik Sektoral [437] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20] 570 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1130 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 571 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1130 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 572 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1130 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 573 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1130 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 574 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1187 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Wonocolo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 575 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1187 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Wonocolo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 576 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1187 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Wonocolo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 577 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1187 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Wonocolo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 578 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1148 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Jambangan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 579 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1148 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Jambangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 580 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1148 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Jambangan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 581 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1148 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Jambangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 582 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1178 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sukomanunggal Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 583 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1178 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sukomanunggal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 584 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1178 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sukomanunggal Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 585 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1178 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sukomanunggal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 586 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1144 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Wiyung Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 587 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1144 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Wiyung Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 588 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1144 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Wiyung Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 589 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1144 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Wiyung Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 590 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1186 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 591 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1186 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 592 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1186 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 593 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1186 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 594 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1185 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tegalsari Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 595 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1185 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tegalsari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 596 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1185 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tegalsari Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 597 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1185 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tegalsari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 598 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1241 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tandes Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 599 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1241 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tandes Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 600 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1241 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tandes Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 601 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1241 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tandes Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 602 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1181 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tambaksari Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 603 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1181 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tambaksari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 604 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1181 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tambaksari Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 605 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1181 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Tambaksari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 606 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1191 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Wonokromo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 607 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1191 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Wonokromo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 608 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1191 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Wonokromo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 609 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1191 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Wonokromo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 610 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1175 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sukolilo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 611 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1175 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sukolilo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 612 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1175 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sukolilo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 613 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1175 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sukolilo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 614 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1216 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Semampir Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 615 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1216 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Semampir Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 616 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1216 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Semampir Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 617 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1216 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Semampir Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 618 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1260 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 619 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1194 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sawahan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 620 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1194 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sawahan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 621 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1194 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sawahan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 622 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1194 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sawahan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 623 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1155 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Kenjeran Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 624 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1155 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Kenjeran Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 625 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1155 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Kenjeran Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 626 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1155 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Kenjeran Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 627 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1149 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Karangpilang Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 628 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1149 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Karangpilang Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 629 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1149 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Karangpilang Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 630 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1149 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Karangpilang Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 631 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1174 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Simokerto Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 632 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1174 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Simokerto Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 633 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1174 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Simokerto Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 634 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1174 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Simokerto Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 635 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1218 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Pakal Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 636 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1218 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Pakal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 637 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1218 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Pakal Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 638 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1218 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Pakal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 639 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1137 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Gubeng Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 640 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1137 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Gubeng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 641 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1137 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Gubeng Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 642 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1137 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Gubeng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 643 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1153 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Mulyorejo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 644 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1153 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Mulyorejo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 645 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1260 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 646 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1153 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Mulyorejo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 647 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1153 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Mulyorejo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 648 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1136 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Genteng Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 649 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1136 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Genteng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 650 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1136 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Genteng Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 651 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1136 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Genteng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 652 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1131 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Gayungan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 653 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1131 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Gayungan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 654 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1131 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Gayungan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 655 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1131 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Gayungan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 656 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1170 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sambikerep Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 657 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1170 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sambikerep Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 658 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1170 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sambikerep Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 659 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1170 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Sambikerep Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 660 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1120 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Bulak Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 661 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1120 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Bulak Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 662 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1120 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Bulak Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 663 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1120 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Bulak Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 664 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1125 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Bubutan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 665 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1125 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Bubutan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 666 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1125 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Bubutan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 667 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1125 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Bubutan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 668 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1161 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Pabean Cantian Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 669 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1161 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Pabean Cantian Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 670 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1161 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Pabean Cantian Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 671 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1161 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Pabean Cantian Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 672 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT971 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Wiyung Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 673 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1119 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Benowo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 674 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1119 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Benowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 675 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1119 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Benowo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 676 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1119 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Benowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 677 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1118 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Asemrowo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 678 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1118 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Asemrowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 679 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1118 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Asemrowo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 680 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1118 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Asemrowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 681 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1141 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Gunung Anyar Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 682 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1141 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Gunung Anyar Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 683 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1141 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Gunung Anyar Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 684 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1141 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Gunung Anyar Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 685 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1158 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Krembangan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 686 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1158 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Krembangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 687 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1158 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Krembangan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 688 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1158 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Krembangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 689 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT913 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Rungkut Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 690 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT913 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Rungkut Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 691 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT913 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Rungkut Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 692 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT913 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Rungkut Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 693 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi [9524] PKT1124 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Lakarsantri Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 694 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB [9528] PKT1124 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Lakarsantri Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 695 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan [9525] PKT1124 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Lakarsantri Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 696 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1124 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2022 Kec. Lakarsantri Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 697 Jumlah daya tarik dan destinasi wisata yang dikembangkan [6389] PKT1476 Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Objek dan daya tarik wisata (ODTW) [37] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 698 Jumlah daya tarik dan destinasi wisata yang dikembangkan [6389] PKT1476 Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Objek dan daya tarik wisata (ODTW) [37] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 699 Jumlah daya tarik dan destinasi wisata [7053] PKT1476 Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Objek dan daya tarik wisata (ODTW) [37] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 700 Jumlah daya tarik dan destinasi wisata [7053] PKT1476 Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Objek dan daya tarik wisata (ODTW) [37] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 701 Jumlah dokumen yang menjadi dasar dalam proses perencanaan industri [9387] PKT1513 Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dokumen Perencanaan Perindustrian [576] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 702 Jumlah dokumen data pelaku usaha sektor industri, kawasan industri dan analisisnya [6394] PKT1513 Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dokumen Perencanaan Perindustrian [576] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 703 Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan [6419] PKT674 Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 704 jumlah permohonan Dokumen Pencatatan Sipil yang masuk [9296] PKT674 Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 705 Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan [9308] PKT671 Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 706 jumlah permohonan dokumen pendaftaran penduduk yang masuk [9309] PKT671 Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 707 Jumlah event literasi yang diselenggarakan [5552] PKT270 Persentase event literasi yang diselenggarakan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Event Literasi [272] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23] 708 Jumlah puskesmas dengan nilai ASPAK lebih dari 70 [9434] PKT670 Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 709 Jumlah Puskesmas Kota Surabaya [5326] PKT670 Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 710 Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Puskesmas) [9430] PKT690 Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 711 Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Rumah Sakit) [6457] PKT690 Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu "" 2022 Dinas Kesehatan Rumah Sakit Kota Surabaya [157] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 712 Jumlah Puskesmas Kota Surabaya [5326] PKT690 Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 713 Jumlah rumah sakit yang memiliki izin [5335] PKT690 Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu "" 2022 Dinas Kesehatan Rumah Sakit Kota Surabaya [157] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 714 Jumlah fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi tepat guna yang dibangun [9408] PKT1425 Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Fasilitas Penampungan dan Pengelolaan Sampah Sementara [443] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 715 Jumlah fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi tepat guna [9409] PKT1425 Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Fasilitas Penampungan dan Pengelolaan Sampah Sementara [443] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 716 Jumlah guru PAUD (TK) yang kompeten [6001] PKT242 Persentase guru PAUD yang kompeten "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 717 Jumlah guru PAUD (KB) yang kompeten [5311] PKT242 Persentase guru PAUD yang kompeten "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 718 Jumlah guru PAUD (PPT) yang kompeten [6014] PKT242 Persentase guru PAUD yang kompeten "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 719 Jumlah guru PAUD (TPA) yang kompeten [6022] PKT242 Persentase guru PAUD yang kompeten "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 720 Jumlah guru PAUD [5310] PKT242 Persentase guru PAUD yang kompeten "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 721 Jumlah guru SD yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir [9577] PKT950 Persentase guru yang mendapat pengembangan karir "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 722 Jumlah guru SMP yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir [6481] PKT950 Persentase guru yang mendapat pengembangan karir "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 723 Jumlah guru SD [5312] PKT950 Persentase guru yang mendapat pengembangan karir "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 724 Jumlah guru SMP [5315] PKT950 Persentase guru yang mendapat pengembangan karir "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 725 Jumlah produk ekonomi kreatif yang bisa ditampilkan [9194] PKT1480 Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Pengembangan SDM Pelaku Ekonomi Kreatif [506] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 726 Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan [6942] PKT1480 Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Pengembangan SDM Pelaku Ekonomi Kreatif [506] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 727 Jumlah hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti [9279] PKT428 Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemantauan Orang Asing [475] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 728 jumlah total hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang dilaporkan/ditemukan [9280] PKT428 Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemantauan Orang Asing [475] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 729 Jumlah hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal [5013] PKT1482 Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Hotel, restoran dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal [20] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 730 Jumlah instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan [9446] PKT864 Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tertib Sistem Tata Kearsipan [30] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 731 Jumlah instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan [9446] PKT864 Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tertib Sistem Tata Kearsipan [30] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 732 Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD) [5101] PKT864 Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 733 Jumlah BUMD keseluruhan [5123] PKT864 Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) [78] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 734 Jumlah SD Negeri [5258] PKT864 Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sekolah Dasar/setara [141] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 735 Jumlah SMP Negeri [5268] PKT864 Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 736 Jumlah Kelurahan [5560] PKT864 Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kelurahan Kota Surabaya [278] KECAMATAN [7.01] 737 Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya [5333] PKT864 Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rumah Sakit Kota Surabaya [157] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 738 Jumlah intervensi ketersediaan komoditas [5068] PKT1489 Persentase intervensi ketersediaan komoditas "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Operasi Pasar [529] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 739 Jumlah kejadian gejolak harga [5069] PKT1489 Persentase intervensi ketersediaan komoditas "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Operasi Pasar [529] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 740 Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan [9376] PKT648 Persentase Jaminan Kesehatan "" 2022 Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan [159] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 741 Jumlah penduduk [5487] PKT648 Persentase Jaminan Kesehatan "" 2022 Dinas Kesehatan Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 742 Jenis informasi yang dimutakhirkan [9284] PKT721 Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Profil Kependudukan [538] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 743 Jumlah keseluruhan jenis informasi yang seharusnya dimutakhirkan [9285] PKT721 Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Profil Kependudukan [538] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 744 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT825 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Sukolilo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 745 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT825 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Sukolilo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 746 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1127 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Bulak Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 747 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1127 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Bulak Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 748 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT980 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Genteng Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 749 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT980 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Genteng Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 750 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1177 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Sukomanunggal Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 751 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1177 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Sukomanunggal Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 752 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1180 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Tambaksari Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 753 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1180 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Tambaksari Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 754 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1193 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Sawahan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 755 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1193 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Sawahan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 756 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1217 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Pakal Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 757 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1217 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Pakal Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 758 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1112 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Gayungan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 759 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1112 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Gayungan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 760 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1190 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Wonokromo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 761 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1190 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Wonokromo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 762 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1129 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 763 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1129 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 764 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1169 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Sambikerep Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 765 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT971 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Wiyung Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 766 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1169 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Sambikerep Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 767 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1099 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Wonocolo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 768 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1099 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Wonocolo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 769 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT966 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Wiyung Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 770 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT966 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Wiyung Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 771 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1140 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Gunung Anyar Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 772 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1140 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Gunung Anyar Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 773 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1123 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 774 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1123 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 775 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1160 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Pabean Cantian Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 776 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1160 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Pabean Cantian Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 777 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1147 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Jambangan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 778 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1147 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Jambangan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 779 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1104 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Benowo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 780 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1104 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Benowo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 781 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT842 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Simokerto Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 782 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT842 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Simokerto Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 783 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1111 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Gubeng Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 784 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1111 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Gubeng Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 785 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1157 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Krembangan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 786 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1157 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Krembangan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 787 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1154 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Kenjeran Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 788 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1154 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Kenjeran Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 789 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT935 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Semampir Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 790 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT935 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Semampir Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 791 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT946 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Asemrowo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 792 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT946 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Asemrowo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 793 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1184 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Tegalsari Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 794 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1184 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Tegalsari Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 795 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1091 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Bubutan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 796 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1091 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Bubutan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 797 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1166 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Rungkut Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 798 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1166 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Rungkut Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 799 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1094 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Karangpilang Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 800 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1094 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Karangpilang Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 801 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1226 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Tandes Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 802 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1226 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Tandes Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 803 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1152 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Mulyorejo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 804 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1152 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Mulyorejo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 805 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat [9533] PKT1122 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Lakarsantri Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 806 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan [9534] PKT1122 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2022 Kec. Lakarsantri Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 807 Jumlah jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial [7153] PKT901 Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial "" 2022 Dinas Sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 808 Jumlah jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan [7154] PKT901 Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial "" 2022 Dinas Sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 809 Jumlah sarana prasarana bangunan gedung milik Pemerintah Kota Surabaya yang berfungsi baik [9537] PKT59 Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Bangunan Gedung Milik Pemerintah [638] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 810 Jumlah keseluruhan bangunan gedung milik Pemerintah Kota Surabaya [9538] PKT59 Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Bangunan Gedung Milik Pemerintah [638] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 811 Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN [6355] PKT863 Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arsip Statis [422] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 812 Jumlah arsip statis [9470] PKT863 Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arsip Statis [422] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 813 Jumlah layanan yg telah berbasis IT [9289] PKT678 Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil Berbasis IT [540] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 814 jumlah layanan [9290] PKT678 Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil Berbasis IT [540] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 815 Jumlah PD/Lembaga yang telah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan [9287] PKT679 Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemanfaatan Data Kependudukan [287] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 816 Jumlah PD/Lembaga yang direncanakan melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan [9288] PKT679 Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemanfaatan Data Kependudukan [287] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 817 Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh [9413] PKT86 Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup [582] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 818 Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh [9413] PKT86 Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup [582] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 819 Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB [5521] PKT1294 Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 820 Jumlah pasangan usia subur [5519] PKT1294 Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 821 Waktu Respon dari Admin Media Center dan Admin PD di Aplikasi Wargaku [9330] PKT546 Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu 24 jam "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik [550] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 822 Tanggapan Pengaduan dari Admin Media Center dan Admin PD di Aplikasi Wargaku [9331] PKT546 Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu 24 jam "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik [550] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 823 Jumlah kegiatan yang serapan anggarannya lebih dari atau sama dengan 76% [5087] PKT115 Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya 76% "" 2022 Sekretariat Daerah Monitoring Realisasi Belanja PD [62] PERENCANAAN [5.01] 824 Jumlah kegiatan keseluruhan [5084] PKT115 Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya 76% "" 2022 Sekretariat Daerah Monitoring Realisasi Belanja PD [62] PERENCANAAN [5.01] 825 Jumlah spesies flora dan/atau fauna yang masih ada [9419] PKT44 Persentase kelestarian keanekaragaman hayati "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kelestarian Flora Fauna [597] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 826 Jumlah spesies flora dan/atau fauna yang masih ada [9419] PKT44 Persentase kelestarian keanekaragaman hayati "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kelestarian Flora Fauna [597] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 827 Jumlah kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai [9281] PKT738 Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nelayan perikanan tangkap [31] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 828 Jumlah kelompok nelayan [9282] PKT738 Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nelayan perikanan tangkap [31] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 829 Jumlah kelompok seni yang dikatakan layak tampil [9238] PKT1483 Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kelompok Seni Budaya [18] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 830 Jumlah kelompok seni terdaftar [9568] PKT1483 Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kelompok Seni Budaya [18] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 831 Jumlah Kelurahan Ramah Anak sampai dengan [5394] PKT775 Persentase Kelurahan Layak Anak "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Data Kelurahan Ramah Anak [225] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 832 Jumlah Kelurahan [5560] PKT775 Persentase Kelurahan Layak Anak "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kelurahan Kota Surabaya [278] KECAMATAN [7.01] 833 Jumlah peralatan dan alat besar dalam kondisi layak dan siap operasional [9828] PKT741 Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kendaraan dan Peralatan Alat Berat [567] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 834 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1346 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Genteng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 835 Jumlah peralatan dan alat besar keseluruhan [9829] PKT741 Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kendaraan dan Peralatan Alat Berat [567] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 836 Nilai Rata-rata Kepuasan Masyarakat Pengguna Angkutan Umum [7128] PKT196 Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya "" 2022 Dinas Perhubungan Angkutan Umum Kota Surabaya [451] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 837 Nilai rata-rata Kepuasan Masyarakat terhadap Prasarana dan Perlengkapan Jalan [9211] PKT732 Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya "" 2022 Dinas Perhubungan Kepuasan Masyarakat terhadap Prasarana dan Perlengkapan Jalan [509] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 838 Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi [9345] PKT98 Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi "" 2022 Sekretariat Daerah Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 839 Jumlah kerjasama luar negeri yang berlaku [9346] PKT98 Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi "" 2022 Sekretariat Daerah Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 840 Jumlah kerjasama luar negeri yang dievaluasi [9798] PKT105 Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan "" 2022 Sekretariat Daerah Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 841 Jumlah kerja sama dalam negeri yang dievaluasi [9799] PKT105 Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan "" 2022 Sekretariat Daerah Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 842 Jumlah kerjasama yang direncanakan dievaluasi [9348] PKT105 Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan "" 2022 Sekretariat Daerah Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 843 Jumlah data penduduk kementrian bersih [9417] PKT677 Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 844 Jumlah penduduk layanan [9418] PKT677 Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 845 Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi ketaatan terhadap aspek pengelolaan lingkungan [5220] PKT47 Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Ketaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan [114] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 846 Jumlah izin lingkup perdagangan yang tepat waktu [9334] PKT1492 Persentase ketepatan waktu pelayanan "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 847 Jumlah izin lingkup perdagangan yang selesai [9335] PKT1492 Persentase ketepatan waktu pelayanan "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 848 Pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu [5543] PKT69 Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 849 Pelayanan perizinan dan non perizinan keseluruhan [5542] PKT69 Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 850 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan tepat waktu [9355] PKT409 Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah [562] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 851 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan [6681] PKT409 Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah [562] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 852 Jumlah gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota yang dibayarkan tepat waktu [7056] PKT1072 Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 853 Jumlah gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota yang dibayarkan [7057] PKT1072 Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 854 Jumlah Walikota dan Wakil Walikota yang dibayarkan dana penunjang operasional tepat waktu [9137] PKT1072 Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH [469] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 855 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1346 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Genteng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 856 Jumlah Walikota dan Wakil Walikota yang dibayarkan dana penunjang operasional [9138] PKT1072 Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH [469] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 857 Jumlah surat masuk tersampaikan tepat waktu [9126] PKT522 Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor "" 2022 Sekretariat Daerah Proses Surat Masuk [477] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 858 Jumlah surat masuk [9127] PKT522 Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor "" 2022 Sekretariat Daerah Proses Surat Masuk [477] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 859 Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota yang disusun dan dilaporkan tepat waktu [6225] PKT619 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Kota [363] PERENCANAAN [5.01] 860 Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota [6226] PKT619 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Kota [363] PERENCANAAN [5.01] 861 Jumlah dokumen anggaran yang selesai tepat waktu [6064] PKT1528 Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 862 Jumlah dokumen anggaran yang disusun [6065] PKT1528 Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 863 Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan yang selesai tepat waktu [6062] PKT1535 Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 864 Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan yang disusun [6063] PKT1535 Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 865 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu [7071] PKT621 Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405] PERENCANAAN [5.01] 866 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah [7072] PKT621 Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405] PERENCANAAN [5.01] 867 Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan tepat waktu [9397] PKT84 Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pelayanan Perizinan Lingkungan [593] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 868 Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan (program) [9793] PKT84 Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pelayanan Perizinan Lingkungan [593] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 869 Jumlah OPD yang memiliki formasi pegawai sesuai ABK [9268] PKT295 Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesesuaian ABK [674] KEPEGAWAIAN [5.03] 870 Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD) [5101] PKT295 Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 871 Jumlah jenis obat dan perbekalan yang disediakan Dinas Kesehatan [5365] PKT687 Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan "" 2022 Dinas Kesehatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sarana kesehatan [169] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 872 Jumlah jenis obat dan perbekalan yang dibutuhkan Dinas Kesehatan [5357] PKT687 Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan "" 2022 Dinas Kesehatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sarana kesehatan [169] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 873 Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang ditingkatkan sarana prasarananya sampai dengan [5366] PKT688 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 874 Jumlah Puskesmas Kota Surabaya [5326] PKT688 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 875 Jumlah Puskesmas Pembantu Kota Surabaya [5285] PKT688 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 876 Jumlah pelaku usaha industri [9381] PKT1512 Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Pelaku Usaha Industri [573] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 877 Jumlah ketetapan obyek pajak hotel, restoran, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah [9821] PKT608 Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517] KEUANGAN [5.02] 878 Jumlah ketetapan obyek pajak PBBP2 BPHTB [9820] PKT608 Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) [665] KEUANGAN [5.02] 879 Jumlah obyek pajak hotel, resto, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah yang terdata [9246] PKT608 Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517] KEUANGAN [5.02] 880 Jumlah obyek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) [9822] PKT608 Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) [665] KEUANGAN [5.02] 881 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT837 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Genteng Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 882 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT837 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Genteng Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 883 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1306 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Simokerto Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 884 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1306 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Simokerto Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 885 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1359 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Gunung Anyar Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 886 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1359 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Gunung Anyar Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 887 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1319 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Wiyung Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 888 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1319 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Wiyung Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 889 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1403 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Gubeng Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 890 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1403 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Gubeng Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 891 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1284 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Semampir Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 892 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1284 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Semampir Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 893 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT993 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Pakal Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 894 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT993 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Pakal Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 895 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1335 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Gayungan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 896 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1335 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Gayungan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 897 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1073 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Sukomanunggal Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 898 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1073 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Sukomanunggal Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 899 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1330 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 900 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1330 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 901 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1301 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Sukolilo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 902 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1301 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Sukolilo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 903 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT904 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Sambikerep Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 904 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT904 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Sambikerep Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 905 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1392 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Tambaksari Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 906 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1392 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Tambaksari Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 907 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1069 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Tegalsari Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 908 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1069 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Tegalsari Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 909 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1296 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Tandes Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 910 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1296 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Tandes Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 911 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT822 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Krembangan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 912 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT822 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Krembangan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 913 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT899 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Lakarsantri Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 914 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT899 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Lakarsantri Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 915 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT887 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Pabean Cantian Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 916 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT887 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Pabean Cantian Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 917 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT836 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 918 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT836 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 919 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT845 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Mulyorejo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 920 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT845 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Mulyorejo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 921 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1255 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Benowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 922 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1426 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Benowo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 923 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1426 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Benowo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 924 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1343 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Wonokromo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 925 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1343 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Wonokromo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 926 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1414 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Asemrowo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 927 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1414 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Asemrowo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 928 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT954 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Jambangan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 929 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT954 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Jambangan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 930 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1399 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Wonocolo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 931 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1399 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Wonocolo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 932 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1371 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Bulak Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 933 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1371 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Bulak Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 934 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT804 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Bubutan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 935 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT804 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Bubutan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 936 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1325 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Sawahan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 937 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1325 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Sawahan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 938 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1088 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Karangpilang Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 939 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1088 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Karangpilang Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 940 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1326 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Rungkut Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 941 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1326 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Rungkut Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 942 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani [9519] PKT1202 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Kenjeran Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 943 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan [9518] PKT1202 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2022 Kec. Kenjeran Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 944 Jumlah koperasi yang mendapat pengawasan dan ber RAT [9148] PKT1505 Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT) "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 945 Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan [6624] PKT1505 Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT) "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 946 Lansia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9448] PKT1417 Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2022 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 947 Lansia Terlantar yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9449] PKT1417 Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2022 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 948 Jumlah lansia yang mendapatkan jaminan sosial [9603] PKT1265 Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 949 Jumlah Penduduk Usia 60 ke atas [9602] PKT1265 Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 950 Jumlah PAUD (TK) yang terakreditasi [5252] PKT1199 Persentase lembaga PAUD berkualitas "" 2022 Dinas Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 951 Jumlah PAUD (KB, PPT, TPA) yang berkualitas [9575] PKT1199 Persentase lembaga PAUD berkualitas "" 2022 Dinas Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 952 Jumlah PAUD [9576] PKT1199 Persentase lembaga PAUD berkualitas "" 2022 Dinas Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 953 Jumlah Lembaga/PKBM yang responsif [7151] PKT780 Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 954 Jumlah lembaga/PKBM se Kota Surabaya [7152] PKT780 Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 955 Jumlah Lembaga/PKBM yang responsif [7151] PKT774 Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 956 Jumlah lembaga/PKBM se Kota Surabaya [7152] PKT774 Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 957 jumlah lembaga pendidikan menengah difasilitasi pendidikan bidang politik [9457] PKT312 Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 958 Jumlah partai politik yang mendapatkan banpol [9473] PKT312 Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 959 Jumlah seluruh lembaga pendidikan menengah atas [9474] PKT312 Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekolah Menengah Atas/Setara [143] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 960 jumlah partai politik yang mendapatkan kursi di DPR [9458] PKT312 Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPR [676] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 961 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan [6538] PKT403 Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya "" 2022 Sekretariat Daerah Penataan Administrasi Pemerintahan [456] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 962 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan [6539] PKT403 Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya "" 2022 Sekretariat Daerah Penataan Administrasi Pemerintahan [456] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 963 Jumlah peserta yang paham materi lingkungan hidup [6256] PKT87 Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 964 Jumlah peserta yang paham materi lingkungan hidup [6256] PKT87 Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 965 jumlah MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial [9447] PKT555 Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial "" 2022 Dinas Sosial Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 966 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1246 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Pakal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 967 Jumlah data MBR yang telah disahkan [6157] PKT555 Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial "" 2022 Dinas Sosial Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 968 Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan [6754] PKT765 Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyuluhan Kebijakan Pengendalian Penduduk [510] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 969 Jumlah sekolah setingkat SLTP / MTS, yang mendapatkan materi kependudukan sampai terbentuk SSK [6988] PKT765 Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyuluhan Kebijakan Pengendalian Penduduk [510] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 970 Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD) [5101] PKT765 Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 971 Jumlah MTs [5265] PKT765 Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 972 Jumlah SMP [5267] PKT765 Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 973 Jumlah museum yang berhasil dikembangkan [9231] PKT1484 Persentase museum yang berhasil dikembangkan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Museum Pemerintah Kota Surabaya [394] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 974 Jumlah museum yang dikelola [7062] PKT1484 Persentase museum yang berhasil dikembangkan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Museum Pemerintah Kota Surabaya [394] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 975 Jumlah naskah kerjasama dalam negeri yang direalisasikan [9349] PKT99 Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan "" 2022 Sekretariat Daerah Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 976 Jumlah naskah kerjasama dalam negeri [9350] PKT99 Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan "" 2022 Sekretariat Daerah Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 977 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan [6774] PKT325 Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Organisasi Masyarakat (Ormas) [354] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 978 Jumlah organisasi kemasyarakatan [9480] PKT325 Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Organisasi Masyarakat (Ormas) [354] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 979 Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan capacity building di bidang ipoleksosbud [9540] PKT1295 Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Bidang IPOLEKSOSBUD [631] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 980 Jumlah organisasi perempuan di kota surabaya [9541] PKT1295 Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Organisasi Perempuan Kota Surabaya [643] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 981 Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan 30 Hari Kerja [9338] PKT114 Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses 30 Hari Kerja "" 2022 Sekretariat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [553] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 982 Jumlah pengadaan barang milik daerah yang diadakan 30 Hari Kerja [9339] PKT114 Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses 30 Hari Kerja "" 2022 Sekretariat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah [554] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 983 Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan [6775] PKT114 Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses 30 Hari Kerja "" 2022 Sekretariat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [553] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 984 Jumlah barang milik daerah yang diadakan [6361] PKT114 Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses 30 Hari Kerja "" 2022 Sekretariat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah [554] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 985 Jumlah partisipan yang meningkat wawasan kebangsaannya [9475] PKT308 Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pembinaan Potensi Masyarakat [604] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 986 Jumlah partisipan yang dinilai wawasan kebangsaannya [9851] PKT308 Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pembinaan Potensi Masyarakat [604] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 987 Jumlah pelaku usaha industri yang mendapat pemberdayaan [6816] PKT1512 Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Pelaku Usaha Industri [573] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 988 Jumlah peserta KB aktif [5523] PKT1293 Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 989 Jumlah pasangan usia subur [5519] PKT1293 Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 990 Jumlah PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi [9185] PKT1583 Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi "" 2022 Inspektorat Pendampingan [427] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 991 Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan RSUD [9441] PKT1583 Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi "" 2022 Inspektorat Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 992 Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah [6880] PKT695 Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah "" 2022 Inspektorat Pendampingan [427] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 993 Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan RSUD [9441] PKT695 Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah "" 2022 Inspektorat Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 994 Jumlah aparatur yang nilai kinerjanya minimal Baik [6080] PKT297 Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 995 Jumlah aparatur yang difasilitasi penilaian kinerja [6040] PKT297 Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 996 Jumlah aparatur yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin [6081] PKT1266 Persentase pegawai yang disiplin "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 997 Jumlah pegawai aktif [7103] PKT1266 Persentase pegawai yang disiplin "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 998 Jumlah pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [9260] PKT1277 Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [416] PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [5.04] 999 Jumlah orang yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis [6769] PKT1277 Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [416] PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [5.04] 1000 Jumlah pegawai aktif yang telah mengikuti asesmen sd tahun (t) [9267] PKT1584 Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 1001 Jumlah pegawai aktif [7103] PKT1584 Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 1002 Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang dilaksanakan [9467] PKT607 Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi "" 2022 Sekretariat DPRD Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81] SEKRETARIAT DPRD [4.02] 1003 Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang direncanakan [9468] PKT607 Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi "" 2022 Sekretariat DPRD Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81] SEKRETARIAT DPRD [4.02] 1004 Jumlah pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang produktif [7169] PKT593 Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemasaran Hasil Perikanan [474] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 1005 Jumlah pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan [7170] PKT593 Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemasaran Hasil Perikanan [474] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 1006 Jumlah pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi [9264] PKT1488 Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Distributor Perdagangan [367] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 1007 Jumlah pelaku usaha distribusi perdagangan [9265] PKT1488 Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Distributor Perdagangan [367] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 1008 Jumlah pelaku usaha industri yang diawasi perizinannya [6814] PKT1416 Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Pelaku Usaha Industri [573] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 1009 Jumlah pelaku usaha industri [9381] PKT1416 Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Pelaku Usaha Industri [573] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 1010 Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani [7146] PKT596 Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Pelanggaran Perda [452] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1011 jumlah pelanggaran Perda yang ditemukan dan/atau dilaporkan (Tibum) [7142] PKT596 Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Pelanggaran Perda [452] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1012 Jumlah pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti [7141] PKT654 Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Pelanggaran Perda [452] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1013 jumlah pelanggaran Perda yang ditemukan dan/atau dilaporkan (Gakda) [9440] PKT654 Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Pelanggaran Perda [452] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1014 Jumlah pelayanan non perizinan yang diterbitkan [9476] PKT43 Persentase pelayanan penataan ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1015 Jumlah permohonan pelayanan non perizinan [9477] PKT43 Persentase pelayanan penataan ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1016 Jumlah peraturan di bidang penataan ruang yang disahkan [9478] PKT43 Persentase pelayanan penataan ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1017 Jumlah target peraturan di bidang penataan ruang yang disahkan [9479] PKT43 Persentase pelayanan penataan ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1018 Luas Wilayah yang di update [9481] PKT43 Persentase pelayanan penataan ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1019 Luas Kota Surabaya [9482] PKT43 Persentase pelayanan penataan ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1020 Jumlah pelayanan tera yang tepat waktu [9270] PKT1493 Persentase pelayanan tera yang tepat waktu "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 1021 Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang [6348] PKT1493 Persentase pelayanan tera yang tepat waktu "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 1022 Jumlah lokasi sarana dan prasarana drainase yang dibangun (program) [9760] PKT28 Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1023 Jumlah lokasi prasarana drainase yang direhabilitasi (program) [9761] PKT28 Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1024 Jumlah lokasi pengerukan saluran (program) [9762] PKT28 Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1025 Jumlah lokasi drainase lingkungan yang dibangun (program) [9763] PKT28 Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1026 Jumlah target sarana dan prasarana drainase yang dibangun [9764] PKT28 Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1027 Jumlah target prasarana drainase yang direhabilitasi [9765] PKT28 Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1028 Jumlah target lokasi pengerukan saluran [9766] PKT28 Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1029 Jumlah target drainase lingkungan yang dibangun [9767] PKT28 Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1030 Jumlah perusahaan jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya pada tahun t [9461] PKT1539 Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Perusahaan Jasa Konstruksi [608] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 1031 Jumlah target perusahaan jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya [9460] PKT1539 Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Perusahaan Jasa Konstruksi [608] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 1032 Jumlah koleksi bahan pustaka yang diadakan [6617] PKT301 Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pengadaan Buku Layanan Baca [27] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23] 1033 Jumlah gangguan jaringan yang tertangani tepat waktu (Program) [9794] PKT543 Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani. "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gangguan terkait TIK [399] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1034 Jumlah gangguan aplikasi yang tertangani tepat waktu (Program) [9795] PKT543 Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani. "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gangguan terkait TIK [399] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1035 Jumlah laporan gangguan jaringan yang masuk (Program) [9796] PKT543 Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani. "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gangguan terkait TIK [399] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1036 Jumlah laporan gangguan aplikasi yang masuk (Program) [9797] PKT543 Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani. "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gangguan terkait TIK [399] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1037 Jumlah pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja [9221] PKT1500 Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 1038 Jumlah pemuda yang aktif sebagai pemuda pelopor [9226] PKT1500 Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 1039 Jumlah pemuda yang mendapat pembinaan kader anti kenakalan remaja [9227] PKT1500 Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 1040 Jumlah pemuda yang mendapat pembinaan pemuda pelopor [9228] PKT1500 Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 1041 Jumlah pemuda wirausahawan mandiri [9230] PKT1501 Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 1042 Jumlah pemuda binaan wirausaha mandiri [9229] PKT1501 Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 1043 Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata [9189] PKT1477 Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kunjungan Wisatawan di Objek Wisata [286] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 1044 Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata [9189] PKT1477 Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kunjungan Wisatawan di Objek Wisata [286] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 1045 Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata [9189] PKT1477 Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kunjungan Wisatawan di Objek Wisata [286] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 1046 Jumlah fasilitas olahraga yang dibangun baru dan/atau ditingkatkan [9218] PKT1498 Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Prasarana Olahraga [3] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 1047 Jumlah kasus pengawasan tujuan tertentu yang ditangani [9187] PKT693 Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 1048 Jumlah seluruh kasus pengawasan tujuan tertentu yang dilaporkan [9188] PKT693 Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 1049 Jumlah penyerahan PSU secara fisik yang selesai ditangani [9488] PKT73 Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1050 Jumlah perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan PSU secara fisik yang telah ditetapkan [9497] PKT73 Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rencana Penyerahan PSU [629] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1051 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT888 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Pabean Cantian Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1052 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT888 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Pabean Cantian Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1053 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1195 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Tegalsari Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1054 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1195 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Tegalsari Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1055 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1092 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Karangpilang Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1056 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1092 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Karangpilang Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1057 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1303 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Simokerto Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1058 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1303 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Simokerto Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1059 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1211 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Kenjeran Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1060 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1211 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Kenjeran Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1061 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1329 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Sawahan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1062 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1329 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Sawahan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1063 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1074 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Sukomanunggal Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1064 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1074 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Sukomanunggal Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1065 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT962 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Jambangan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1066 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT962 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Jambangan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1067 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1516 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Benowo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1068 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1516 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Benowo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1069 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT896 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1070 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT896 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1071 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT914 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Sambikerep Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1072 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT914 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Sambikerep Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1073 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT806 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Bubutan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1074 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT806 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Bubutan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1075 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT995 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Pakal Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1076 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT995 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Pakal Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1077 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1372 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Bulak Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1078 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1372 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Bulak Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1079 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1360 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Gunung Anyar Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1080 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1360 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Gunung Anyar Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1081 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1404 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Gubeng Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1082 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1404 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Gubeng Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1083 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1336 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Gayungan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1084 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1336 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Gayungan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1085 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT846 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Mulyorejo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1086 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT846 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Mulyorejo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1087 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT840 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Genteng Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1088 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT840 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Genteng Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1089 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1297 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Tandes Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1090 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1297 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Tandes Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1091 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1393 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Tambaksari Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1092 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1393 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Tambaksari Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1093 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1321 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Wiyung Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1094 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1321 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Wiyung Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1095 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT833 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Krembangan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1096 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT833 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Krembangan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1097 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1344 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Wonokromo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1098 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1344 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Wonokromo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1099 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1337 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Rungkut Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1100 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1337 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Rungkut Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1101 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1302 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Sukolilo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1102 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1302 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Sukolilo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1103 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1285 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Semampir Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1104 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1285 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Semampir Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1105 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT919 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Lakarsantri Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1106 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT919 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Lakarsantri Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1107 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1400 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Wonocolo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1108 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1400 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Wonocolo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1109 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1415 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Asemrowo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1110 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1415 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Asemrowo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1111 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [6932] PKT1358 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1112 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [6931] PKT1358 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1113 Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap <= 15 menit [5452] PKT81 Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lokasi Kejadian Kebakaran SIGIS [318] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1114 Jumlah total kejadian kebakaran tahun (t) [9208] PKT81 Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lokasi Kejadian Kebakaran SIGIS [318] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1115 Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan batas wilayah [6168] PKT341 Persentase pendataan batas wilayah kecamatan "" 2022 Sekretariat Daerah Kecamatan Kota Surabaya [277] KECAMATAN [7.01] 1116 Jumlah kecamatan [5125] PKT341 Persentase pendataan batas wilayah kecamatan "" 2022 Sekretariat Daerah Kecamatan Kota Surabaya [277] KECAMATAN [7.01] 1117 Jumlah lembaga pendidikan nonformal/kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan [9596] PKT244 Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) [146] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1118 Jumlah lembaga pendidikan nonformal/kesetaraan yang mengajukan izin penyelenggaraan [9597] PKT244 Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) [146] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1119 Jumlah obyek pajak hotel, resto, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah yang terdaftar di sistem online [9245] PKT740 Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517] KEUANGAN [5.02] 1120 Jumlah obyek pajak hotel, resto, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah yang terdata [9246] PKT740 Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517] KEUANGAN [5.02] 1121 Jumlah pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit [9158] PKT481 Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Data Bencana Alam Non Kebakaran [209] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1122 Jumlah Pengaduan Kedaruratan pada Command Center [9159] PKT481 Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Data Bencana Alam Non Kebakaran [209] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1123 Jumlah lokasi pengangkutan sampah 1 hari [5213] PKT494 Persentase pengangkutan sampah ke TPA 1 hari "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Tempat Penampungan Sementara SIGIS [317] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1124 Jumlah lokasi pengangkutan sampah [5187] PKT494 Persentase pengangkutan sampah ke TPA 1 hari "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Tempat Penampungan Sementara SIGIS [317] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1125 Jumlah penghuni rusun yang sesuai dengan kriteria pada tahun (t) [9843] PKT37 Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya (Program) [678] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 1126 total penghuni rusun pada tahun (t) [9844] PKT37 Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya (Program) [678] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 1127 Jumlah sampah yang diolah di TPS 3R [7101] PKT496 Persentase pengolahan sampah di TPS 3R "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Tempat Penampungan Sementara SIGIS [317] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1128 Jumlah sampah yang masuk TPS 3R [7102] PKT496 Persentase pengolahan sampah di TPS 3R "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Tempat Penampungan Sementara SIGIS [317] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1129 Jumlah lokasi penanganan limbah B3/spesifik [9465] PKT1518 Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Penanganan Limbah B3/Sampah Spesifik [611] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1130 Jumlah satgas tangguh bencana mandiri yang terbentuk [9156] PKT1207 Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pembinaan Mitigasi Bencana [386] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1131 Jumlah lembaga yang mendapat sosialisasi tentang mitigasi [9157] PKT1207 Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pembinaan Mitigasi Bencana [386] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1132 Jumlah pelaku usaha mikro yang diukur kinerja usahanya [9255] PKT1511 Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1133 Jumlah lokasi rumah susun sederhana sewa yang dibangun/direhabilitasi [7097] PKT42 Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya (Program) [678] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 1134 Jumlah Lokasi Rumah susun [7098] PKT42 Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya (Program) [678] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 1135 Jumlah lingkungan yang dibina [9414] PKT1519 Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pembinaan Kader Lingkungan [583] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1136 Jumlah lingkungan yang dibina [9414] PKT1519 Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pembinaan Kader Lingkungan [583] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1137 Jumlah hasil analisa yang memenuhi mutu kelas air [9424] PKT41 Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1138 Jumlah seluruh analisa dalam 1 tahun [9425] PKT41 Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1139 jumlah hasil monitoring udara ambien dalam waktu tertentu yang memenuhi baku mutu [9422] PKT183 Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Udara Ambien dalam Baku Mutu [598] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1140 Jumlah seluruh hari monitoring dalam 1 tahun [9423] PKT183 Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Udara Ambien dalam Baku Mutu [598] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1141 Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9453] PKT1420 Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2022 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1142 Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diproses [7163] PKT338 Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1143 Penyandang Disabilitas yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9454] PKT1420 Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2022 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1144 Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perkeretaapian [6570] PKT395 Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian "" 2022 Dinas Perhubungan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1145 Jumlah target Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perkeretaapian [9420] PKT395 Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian "" 2022 Dinas Perhubungan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1146 Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan [6569] PKT392 Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan "" 2022 Dinas Perhubungan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1147 Jumlah Target Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan [9421] PKT392 Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan "" 2022 Dinas Perhubungan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1148 Jumlah permasalahan guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang ditangani [9573] PKT1525 Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1149 Jumlah permasalahan guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang diterima [9574] PKT1525 Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1150 Jumlah penyuluh pertanian yang memenuhi standar kualifikasi [7134] PKT505 Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyuluh pertanian [48] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1151 Jumlah total penyuluh pertanian [7135] PKT505 Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyuluh pertanian [48] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1152 Jumlah PD yang memiliki kesesuaian analisis jabatan dengan review kelembagaan [9342] PKT713 Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan "" 2022 Sekretariat Daerah Pendampingan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan [556] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1153 Jumlah PD yang dilakukan review kelembagaan [9343] PKT713 Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan "" 2022 Sekretariat Daerah Pendampingan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan [556] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1154 Jumlah instansi yang memiliki nilai akuntabilitas kinerjanya minimal A [6183] PKT711 Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A "" 2022 Sekretariat Daerah Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintahan [346] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1155 Jumlah seluruh instansi yang dinilai akuntabilitas kinerjanya [6184] PKT711 Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A "" 2022 Sekretariat Daerah Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintahan [346] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1156 Jumlah perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi [9527] PKT1031 Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi [722] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1157 Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD) [5101] PKT1031 Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1158 perangkat daerah yang data gender dan anak yang tersedia [9545] PKT103 Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyusunan Data Terpilah [482] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 1159 Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD) [5101] PKT103 Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1160 Jumlah perangkat daerah yang responsif gender [6885] PKT101 Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perangkat Daerah Responsif Gender [361] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 1161 Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD) [5101] PKT101 Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1162 Jumlah sasaran rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki [5212] PKT1534 Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rumah tapak tidak layak huni (Program RSDK dan Sanitasi) [195] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 1163 Jumlah perbaikan rumah tapak tidak layak huni yang direncanakan [9490] PKT1534 Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rencana Rumah Tidak Layak Huni [677] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 1164 Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diajukan [7164] PKT338 Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1165 Jumlah permasalahan hukum yang selesai ditindaklanjuti [9356] PKT310 Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti "" 2022 Sekretariat Daerah Permasalahan Hukum yang Masuk dan Ditindaklanjuti [74] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1166 Jumlah permasalahan hukum keseluruhan [5109] PKT310 Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti "" 2022 Sekretariat Daerah Permasalahan Hukum yang Masuk dan Ditindaklanjuti [74] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1167 Jumlah perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah yang terakreditasi [9444] PKT276 Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Layanan Baca Pemerintah Kota Surabaya [26] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23] 1168 Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi [6621] PKT1507 Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1169 Jumlah koperasi aktif RAT [5264] PKT1507 Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1170 Jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi [9149] PKT1506 Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi. "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pengurus Koperasi Aktif [488] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1171 Jumlah pengurus/pengelola koperasi yang berRAT [9150] PKT1506 Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi. "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pengurus Koperasi Aktif [488] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1172 Jumlah kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [5471] PKT160 Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [220] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 1173 Jumlah kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [5471] PKT160 Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [220] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 1174 Jumlah kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [5471] PKT160 Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [220] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 1175 Jumlah pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha [9253] PKT1510 Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1176 Jumlah pelaku usaha mikro di Surabaya [9464] PKT1510 Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1177 Jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan [5474] PKT354 Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Perusahaan di Kota Surabaya [221] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 1178 Jumlah perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) [6317] PKT354 Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Perusahaan di Kota Surabaya [221] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 1179 Jumlah perusahaan [5473] PKT354 Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Perusahaan di Kota Surabaya [221] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 1180 Jumlah perusahaan yang menyampaikan data ketenagakerjaan [9386] PKT748 Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Perusahaan di Kota Surabaya [221] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 1181 Jumlah perusahaan [5473] PKT748 Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Perusahaan di Kota Surabaya [221] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 1182 Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek dan menyampaikan LKPM [9841] PKT516 Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 1183 Jumlah Perusahaan yang mengikuti Bimbingan Teknis [7064] PKT516 Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 1184 Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus sertifikasi kompetensi [9389] PKT746 Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan pencari kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 1185 Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensI [5470] PKT746 Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan pencari kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 1186 Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan [5467] PKT206 Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan pencari kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 1187 Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensI [5470] PKT206 Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan pencari kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 1188 Jumlah peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata [7058] PKT1479 Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Pengembangan SDM Kepariwisataan [508] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 1189 Jumlah peserta pelatihan kepariwisataan [7059] PKT1479 Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Pengembangan SDM Kepariwisataan [508] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 1190 Peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya [9522] PKT1347 Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya (dp5a) [721] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1191 jumlah peserta UPPKA [9523] PKT1347 Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya (dp5a) [721] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1192 Jumlah populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan [5059] PKT314 Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Data Pengobatan Hewan [51] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1193 Jumlah populasi hewan ternak [9778] PKT314 Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Data Pengobatan Hewan [51] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1194 Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditangani [9483] PKT1396 Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Potensi Kejadian Anarkis [197] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1195 Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD [6140] PKT1396 Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Potensi Kejadian Anarkis [197] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1196 Jumlah potensi konflik umat beragama yang difasilitasi [9484] PKT327 Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Potensi Kejadian Anarkis [197] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1197 Jumlah potensi konflik umat beragama [9491] PKT327 Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Potensi Kejadian Anarkis [197] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1198 jumlah lembaga dan atau wilayah rawan narkoba yang mendapatkan pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba [9837] PKT327 Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Potensi Kejadian Anarkis [197] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1199 jumlah lembaga dan atau wilayah rawan narkoba yang mendapatkan pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang di rekomendasikan oleh BNN [9838] PKT327 Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang direkomendasikan oleh BNN [675] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 1200 Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi [7155] PKT900 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial "" 2022 Dinas Sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1201 Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang seharusnya dibina dan berpartisipasi [7156] PKT900 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial "" 2022 Dinas Sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1202 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1252 Persentase potensi usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Gubeng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1203 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1252 Persentase potensi usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Gubeng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1204 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1245 Persentase potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Rungkut Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1205 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1219 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Pabean Cantian Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1206 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1219 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Pabean Cantian Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1207 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1300 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Tegalsari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1208 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1300 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Tegalsari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1209 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1003 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Tandes Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1210 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1003 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Tandes Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1211 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1581 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Tambaksari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1212 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1581 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Tambaksari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1213 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1256 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Gayungan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1214 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1256 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Gayungan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1215 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1394 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Sukolilo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1216 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1394 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Sukolilo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1217 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1305 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Gunung Anyar Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1218 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1305 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Gunung Anyar Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1219 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1308 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Simokerto Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1220 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1308 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Simokerto Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1221 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1579 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Mulyorejo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1222 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1579 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Mulyorejo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1223 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1250 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1224 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1250 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1225 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1322 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Sawahan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1226 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1322 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Sawahan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1227 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1253 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Kenjeran Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1228 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1253 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Kenjeran Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1229 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1580 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Sukomanunggal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1230 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1580 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Sukomanunggal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1231 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1243 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Karangpilang Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1232 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1243 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Karangpilang Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1233 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1529 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Krembangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1234 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1529 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Krembangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1235 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1255 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Benowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1236 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1230 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Sambikerep Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1237 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1230 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Sambikerep Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1238 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1413 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Asemrowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1239 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1413 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Asemrowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1240 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1370 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Semampir Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1241 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1370 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Semampir Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1242 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1342 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Wonokromo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1243 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1342 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Wonokromo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1244 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1132 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Lakarsantri Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1245 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1132 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Lakarsantri Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1246 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [6934] PKT1398 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Wonocolo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1247 Jumlah Potensi Usaha yang didata [9502] PKT1398 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2022 Kec. Wonocolo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1248 Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas [6935] PKT1150 Persentase PPNS yang dibina "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) [454] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1249 Jumlah PPNS seluruh Kota Surabaya [7140] PKT1150 Persentase PPNS yang dibina "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) [454] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1250 Jumlah produk hukum yang dipublikasi [6943] PKT311 Persentase produk hukum yang disebarluaskan "" 2022 Sekretariat Daerah Penetapan, Penyebarluasan dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah [72] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1251 Jumlah produk hukum yang ditetapkan [9359] PKT311 Persentase produk hukum yang disebarluaskan "" 2022 Sekretariat Daerah Penetapan, Penyebarluasan dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah [72] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1252 Jumlah Puskesmas Kota Surabaya yang memiliki izin operasional [5327] PKT667 Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1253 Jumlah Puskesmas Kota Surabaya [5326] PKT667 Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1254 Jumlah Puskesmas yang terakreditasi utama [6956] PKT666 Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1255 Jumlah Puskesmas yang terakreditasi paripurna [9178] PKT666 Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1256 Jumlah Puskesmas Kota Surabaya [5326] PKT666 Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1257 Jumlah rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan [9357] PKT306 Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan "" 2022 Sekretariat Daerah Penetapan, Penyebarluasan dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah [72] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1258 Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun [6963] PKT306 Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan "" 2022 Sekretariat Daerah Penetapan, Penyebarluasan dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah [72] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1259 Jumlah rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan [6071] PKT758 Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan "" 2022 Sekretariat Daerah Rekomendasi kajian/evaluasi di sektor kesejahteraan rakyat [79] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1260 Jumlah rekomendasi kajian/evaluasi keseluruhan yang dihasilkan [5130] PKT758 Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan "" 2022 Sekretariat Daerah Rekomendasi kajian/evaluasi di sektor kesejahteraan rakyat [79] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1261 Jumlah rekomendasi jalan dan saluran yang dimanfaatkan oleh pihak lain [9370] PKT1530 Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surat Nilai Sewa Tanah (Program) [663] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1262 Jumlah aset yang tercatat dalam SIMBADA Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (Program) [9800] PKT1530 Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surat Nilai Sewa Tanah (Program) [663] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1263 Jumlah rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti [6231] PKT614 Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] 1264 Jumlah rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang dihasilkan [6232] PKT614 Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] 1265 Jumlah rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh PD [9192] PKT691 Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 1266 total jumlah rekomendasi pengawasan internal yang diberikan kepada PD [9193] PKT691 Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah "" 2022 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 1267 Jumlah permohonan rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu [7093] PKT33 Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pelayanan Rekomendasi Teknis Lainnya [376] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1268 Jumlah permohonan rekomendasi teknis yang diproses [6270] PKT33 Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pelayanan Rekomendasi Teknis Lainnya [376] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1269 Jumlah rumah pompa yang dioperasikan tahun t [7091] PKT36 Persentase rumah pompa yang beroperasi "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Rumah pompa [185] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1270 total rumah pompa di Kota Surabaya t [7090] PKT36 Persentase rumah pompa yang beroperasi "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Rumah pompa [185] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1271 Jumlah rumah sehat [5381] PKT653 Persentase Rumah Sehat "" 2022 Dinas Kesehatan Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1272 Jumlah rumah [5434] PKT653 Persentase Rumah Sehat "" 2022 Dinas Kesehatan Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1273 Jumlah rumusan kebijakan di bidang pengawasan yang ditindaklanjuti [9186] PKT694 Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti "" 2022 Inspektorat Kebijakan [428] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 1274 Jumlah rumusan kebijakan Bidang Pengawasan yang diusulkan [9200] PKT694 Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti "" 2022 Inspektorat Kebijakan [428] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 1275 Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat [5482] PKT709 Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan "" 2022 Dinas Kesehatan Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 1276 Jumlah sampel makanan yang diperiksa [5481] PKT709 Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan "" 2022 Dinas Kesehatan Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 1277 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] PKT1473 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Sekretariat Daerah Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1278 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] PKT1473 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Sekretariat Daerah Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1279 Jumlah penerima beasiswa dari keluarga MBR [6206] PKT1502 Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Penerima Beasiswa Pendidikan [357] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1280 Jumlah penerima beasiswa [6207] PKT1502 Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Penerima Beasiswa Pendidikan [357] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1281 Jumlah petugas satpol PP yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM [6927] PKT1143 Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Peningkatan Kapasitas Petugas Satpol PP [201] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1282 Jumlah seluruh aparatur Satpol PP [6147] PKT1143 Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Petugas Satpol PP [666] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1283 Jumlah SD yang terakreditasi A [9512] PKT217 Persentase SD terakreditasi minimal B "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Dasar/setara [141] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1284 Jumlah SD yang terakreditasi B [9513] PKT217 Persentase SD terakreditasi minimal B "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Dasar/setara [141] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1285 Jumlah SD [5257] PKT217 Persentase SD terakreditasi minimal B "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Dasar/setara [141] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1286 Jumlah sentra wisata kuliner yang beroperasi secara optimal [5240] PKT1509 Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Sentra wisata kuliner Pemerintah Kota Surabaya [135] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1287 Jumlah sentra wisata kuliner [5245] PKT1509 Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Sentra wisata kuliner Pemerintah Kota Surabaya [135] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1288 Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi [9179] PKT689 Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi "" 2022 Dinas Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan [423] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1289 Jumlah Sistem Informasi Kesehatan [9180] PKT689 Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi "" 2022 Dinas Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan [423] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1290 Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pembinaan sejarah lokal yang memahami materi [9234] PKT1485 Persentase siswa yang memahami materi sejarah "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Pemahaman Sejarah [515] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 1291 Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pembinaan sejarah lokal [9235] PKT1485 Persentase siswa yang memahami materi sejarah "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Pemahaman Sejarah [515] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 1292 Jumlah SMP yang terakreditasi A [9514] PKT231 Persentase SMP terakreditasi minimal B "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1293 Jumlah SMP yang terakreditasi B [9515] PKT231 Persentase SMP terakreditasi minimal B "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1294 Jumlah SMP [5267] PKT231 Persentase SMP terakreditasi minimal B "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1295 Realisasi penerimaan pajak daerah yang ditagih [5090] PKT436 Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63] KEUANGAN [5.02] 1296 Ketetapan pajak daerah yang ditagih [6058] PKT436 Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63] KEUANGAN [5.02] 1297 Piutang pajak daerah yang ditagih [6059] PKT436 Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63] KEUANGAN [5.02] 1298 Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik [7147] PKT1520 Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik "" 2022 Dinas Sosial Taman Makam Pahlawan [417] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1299 Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola [7148] PKT1520 Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik "" 2022 Dinas Sosial Taman Makam Pahlawan [417] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1300 Jumlah tanah aset yang diproses sertifikasI [7107] PKT195 Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235] KEUANGAN [5.02] 1301 Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan [7020] PKT708 Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas "" 2022 Dinas Kesehatan SDM Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya [464] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1302 Jumlah tenaga kesehatan Pemerintah Kota Surabaya [9278] PKT708 Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas "" 2022 Dinas Kesehatan SDM Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya [464] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1303 Jumlah BUMD yang berhasil dibina [6070] PKT29 Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD "" 2022 Sekretariat Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) [78] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1304 Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi [6380] PKT29 Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD "" 2022 Sekretariat Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) [78] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1305 Jumlah siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD (Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah) yang dilaksanakan [9402] PKT29 Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD "" 2022 Sekretariat Daerah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian [563] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1306 Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah [6632] PKT29 Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD "" 2022 Sekretariat Daerah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian [563] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1307 Jumlah siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD (pelaksanaan kebijakan perekonomian) yang dilaksanakan [9403] PKT29 Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD "" 2022 Sekretariat Daerah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian [563] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1308 Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian [6649] PKT29 Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD "" 2022 Sekretariat Daerah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian [563] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1309 Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlaksana sesuai standar [5135] PKT1096 Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar. "" 2022 Sekretariat Daerah Fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1310 Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang teragendakan [5134] PKT1096 Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar. "" 2022 Sekretariat Daerah Fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1311 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] PKT1475 Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1312 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] PKT1475 Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1313 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] PKT1475 Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1314 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] PKT1475 Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1315 Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9455] PKT1419 Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2022 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1316 Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial [9456] PKT1419 Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2022 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1317 Jumlah unit penyelenggara pelayanan yang disurvei dan minimal mutu pelayanannya kategori baik [6209] PKT710 Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik "" 2022 Sekretariat Daerah Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1318 Jumlah unit penyelenggara pelayanan yang disurvei [6210] PKT710 Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik "" 2022 Sekretariat Daerah Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1319 Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) Aktif [9379] PKT645 Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif "" 2022 Dinas Kesehatan Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1320 Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) [9378] PKT645 Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif "" 2022 Dinas Kesehatan Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1321 Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran [7033] PKT1491 Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1322 Jumlah pelaku usaha mikro di Surabaya [9464] PKT1491 Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1323 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT791 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Krembangan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1324 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT791 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Krembangan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1325 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT884 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Pabean Cantian Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1326 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT884 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Pabean Cantian Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1327 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT1054 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Karangpilang Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1328 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT1054 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Karangpilang Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1329 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT777 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1330 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT777 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1331 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT944 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Asemrowo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1332 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT944 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Asemrowo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1333 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT849 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Sawahan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1334 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT849 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Sawahan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1335 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT1138 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Gunung Anyar Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1336 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT1138 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Gunung Anyar Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1337 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT1021 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Gayungan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1338 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT1021 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Gayungan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1339 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT1145 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Jambangan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1340 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT1145 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Jambangan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1341 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT898 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Bulak Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1342 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT898 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Bulak Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1343 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT1057 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Sukomanunggal Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1344 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT1057 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Sukomanunggal Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1345 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT788 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Gubeng Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1346 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT788 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Gubeng Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1347 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT1224 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Tandes Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1348 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT1224 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Tandes Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1349 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT969 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Tegalsari Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1350 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT969 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Tegalsari Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1351 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT960 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Bubutan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1352 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT960 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Bubutan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1353 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT861 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Sambikerep Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1354 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT861 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Sambikerep Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1355 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT801 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Kenjeran Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1356 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT801 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Kenjeran Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1357 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT1214 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Pakal Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1358 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT1214 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Pakal Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1359 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT835 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Simokerto Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1360 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT835 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Simokerto Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1361 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT785 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Lakarsantri Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1362 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT785 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Lakarsantri Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1363 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT838 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Wiyung Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1364 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT838 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Wiyung Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1365 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT938 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Wonokromo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1366 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT938 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Wonokromo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1367 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT851 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Mulyorejo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1368 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT851 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Mulyorejo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1369 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT897 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Semampir Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1370 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT897 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Semampir Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1371 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT797 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Sukolilo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1372 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT797 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Sukolilo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1373 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT1017 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Benowo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1374 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT1017 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Benowo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1375 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT983 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Tambaksari Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1376 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT983 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Tambaksari Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1377 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT1097 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Wonocolo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1378 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT1097 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Wonocolo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1379 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT1167 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Rungkut Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1380 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT1167 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Rungkut Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1381 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT853 Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1382 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT853 Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1383 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD [9604] PKT817 Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Genteng Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1384 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan [9605] PKT817 Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan "" 2022 Kec. Genteng Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1385 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada pada tahun berjalan (t) [7138] PKT1405 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Layanan Akibat Penegakan Perda/Perkada [455] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1386 Jumlah Warga Negara yang seharusnya memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada pada tahun berjalan (t) [7139] PKT1405 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Layanan Akibat Penegakan Perda/Perkada [455] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1387 Jumlah balita dengan status gizi buruk [5347] PKT652 Prevalensi Balita Gizi Buruk "" 2022 Dinas Kesehatan Balita [165] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1388 Jumlah balita ditimbang [5361] PKT652 Prevalensi Balita Gizi Buruk "" 2022 Dinas Kesehatan Balita [165] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1389 Jumlah guru SD [5312] PKT257 Rasio Guru/ Murid jenjang SD "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1390 Jumlah peserta didik SD [6302] PKT257 Rasio Guru/ Murid jenjang SD "" 2022 Dinas Pendidikan Siswa Sekolah Dasar atau setara [151] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1391 Jumlah guru SMP [5315] PKT258 Rasio Guru/ Murid jenjang SMP "" 2022 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1392 Jumlah peserta didik SMP [9511] PKT258 Rasio Guru/ Murid jenjang SMP "" 2022 Dinas Pendidikan Siswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1393 Jumlah kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata [9209] PKT1478 Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kesepakatan dengan stakeholder pariwisata [39] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 1394 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT523 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran "" 2022 Sekretariat Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1395 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT523 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran "" 2022 Sekretariat Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1396 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT523 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran "" 2022 Sekretariat Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1397 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT715 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Inspektorat Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1398 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT715 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Inspektorat Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1399 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT715 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Inspektorat Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1400 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT761 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1401 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT761 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1402 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT761 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1403 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT429 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1404 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT429 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1405 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT429 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1406 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT615 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Sosial Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1407 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT615 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Sosial Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1408 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT615 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Sosial Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1409 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1582 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Pendidikan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1410 Luas panen khusus padi [5054] PKT126 Tingkat Produktivitas Pertanian "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Produktivitas Bidang Pertanian [45] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1411 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1582 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Pendidikan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1412 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1582 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Pendidikan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1413 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1410 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Asemrowo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1414 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1410 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Asemrowo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1415 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1410 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Asemrowo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1416 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT756 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1417 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT756 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1418 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT756 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1419 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1422 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Benowo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1420 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1422 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Benowo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1421 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1422 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Benowo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1422 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1389 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Bubutan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1423 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1389 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Bubutan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1424 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1389 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Bubutan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1425 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1364 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Bulak Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1426 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1364 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Bulak Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1427 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1364 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Bulak Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1428 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT760 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1429 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT760 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1430 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT760 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1431 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1377 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1432 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1377 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1433 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1377 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1434 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2609 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gubeng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1435 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1311 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Gayungan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1436 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1311 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Gayungan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1437 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1311 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Gayungan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1438 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1331 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Genteng Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1439 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1331 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Genteng Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1440 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1331 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Genteng Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1441 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1572 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Pakal Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1442 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1572 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Pakal Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1443 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1572 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Pakal Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1444 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1401 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Gubeng Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1445 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1401 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Gubeng Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1446 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1401 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Gubeng Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1447 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1318 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Pabean Cantian Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1448 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1318 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Pabean Cantian Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1449 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1318 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Pabean Cantian Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1450 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1568 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Gunung Anyar Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1451 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1568 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Gunung Anyar Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1452 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1568 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Gunung Anyar Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1453 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1508 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1454 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1508 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1455 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1508 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1456 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT609 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Sekretariat DPRD Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1457 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT609 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Sekretariat DPRD Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1458 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT609 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Sekretariat DPRD Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1459 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1385 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Sambikerep Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1460 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1385 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Sambikerep Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1461 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1385 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Sambikerep Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1462 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT727 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1463 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT727 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1464 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT727 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1465 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1380 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Jambangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1466 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1380 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Jambangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1467 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1380 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Jambangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1468 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT698 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Karangpilang Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1469 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT698 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Karangpilang Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1470 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT698 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Karangpilang Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1471 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1570 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Kenjeran Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1472 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1570 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Kenjeran Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1473 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1570 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Kenjeran Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1474 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1315 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Sawahan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1475 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1315 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Sawahan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1476 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1315 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Sawahan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1477 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1281 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Semampir Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1478 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1281 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Semampir Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1479 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1281 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Semampir Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1480 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT371 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Simokerto Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1481 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT371 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Simokerto Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1482 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT371 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Simokerto Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1483 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2233 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Mulyorejo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1484 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1313 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Sukolilo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1485 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1313 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Sukolilo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1486 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1313 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Sukolilo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1487 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1361 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Wonocolo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1488 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1361 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Wonocolo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1489 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1361 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Wonocolo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1490 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1340 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Wonokromo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1491 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1340 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Wonokromo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1492 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1340 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Wonokromo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1493 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT701 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1494 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT701 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1495 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT701 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1496 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1387 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Tambaksari Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1497 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1387 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Tambaksari Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1498 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1387 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Tambaksari Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1499 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1487 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1500 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1487 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1501 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1487 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1502 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1275 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Tandes Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1503 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1275 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Tandes Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1504 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1275 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Tandes Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1505 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1323 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Tegalsari Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1506 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1323 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Tegalsari Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1507 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1323 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Tegalsari Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1508 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1327 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Wiyung Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1509 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1327 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Wiyung Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1510 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1327 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Wiyung Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1511 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1332 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Lakarsantri Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1512 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1332 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Lakarsantri Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1513 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1332 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Lakarsantri Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1514 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1338 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Rungkut Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1515 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1338 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Rungkut Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1516 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1338 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Rungkut Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1517 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT592 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Krembangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1518 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT592 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Krembangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1519 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT592 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Krembangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1520 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1208 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1521 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1208 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1522 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1208 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1523 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT707 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Kesehatan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1524 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT707 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Kesehatan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1525 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT707 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Kesehatan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1526 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT644 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1527 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT644 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1528 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT644 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1529 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1567 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1530 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1567 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1531 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1567 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1532 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1574 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1533 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1574 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1534 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1574 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1535 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT560 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1536 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT560 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1537 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT560 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1538 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT1576 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Sukomanunggal Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1539 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT1576 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Sukomanunggal Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1540 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT1576 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Sukomanunggal Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1541 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT528 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1542 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT528 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1543 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT528 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1544 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT881 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1545 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT881 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1546 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT881 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1547 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT783 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Mulyorejo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1548 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT783 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Mulyorejo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1549 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK980 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Semampir Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1550 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT783 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2022 Kec. Mulyorejo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1551 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT641 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1552 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT641 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1553 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT641 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1554 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT736 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1555 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT736 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1556 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT736 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1557 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT551 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1558 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT551 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1559 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT551 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1560 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT116 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Perhubungan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1561 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT116 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Perhubungan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1562 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT116 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Perhubungan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1563 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT117 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1564 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT117 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1565 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT117 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1566 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT385 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1567 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT385 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1568 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT385 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1569 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran [5165] PKT93 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1570 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan [5163] PKT93 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1571 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran [5164] PKT93 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1572 Total produksi sektor pertanian khusus padi [9776] PKT126 Tingkat Produktivitas Pertanian "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Produktivitas Bidang Pertanian [45] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1573 Kapasitas operasional IPAL (Sentra Wisata Kuliner, Rumah Susun, Puskesmas, IPLT) [6088] PKT1522 Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) SIGIS [118] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1574 Jumlah koridor pelayanan angkutan umum penumpang [7127] K126 Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya "" 2022 Dinas Perhubungan Angkutan Umum Kota Surabaya [451] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1575 Jumlah dokumen penelitian yang disusun [6421] K728 Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi yang disusun "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] 1576 Jumlah dokumen pengembangan inovasi yang disusun [6426] K728 Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi yang disusun "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] 1577 Jumlah dokumen perencanaan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun [6437] K170 Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Jalan [658] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1578 Jumlah dokumen pengawasan teknis jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun [6424] K170 Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Jalan [658] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1579 Jumlah dokumen perencanaan sistem drainase perkotaan yang disusun [6445] K181 Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Drainase [557] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1580 Jumlah dokumen pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun [6453] K181 Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Drainase [557] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1581 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun [6438] K1205 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490] PERENCANAAN [5.01] 1582 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun [6439] K1205 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490] PERENCANAAN [5.01] 1583 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun [6440] K744 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang disusun "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490] PERENCANAAN [5.01] 1584 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun [6441] K744 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang disusun "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490] PERENCANAAN [5.01] 1585 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun [6442] K1377 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490] PERENCANAAN [5.01] 1586 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang disusun [6443] K1377 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490] PERENCANAAN [5.01] 1587 Jumlah dokumen sengketa bangunan aset yang ditangani [7115] K1866 Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kasus tanah dan bangunan yang ditangani [520] KEUANGAN [5.02] 1588 Jumlah dokumen sengketa tanah aset yang ditangani [7116] K1866 Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kasus tanah dan bangunan yang ditangani [520] KEUANGAN [5.02] 1589 Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Rumah Sakit) [6457] K830 Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau "" 2022 Dinas Kesehatan Rumah Sakit Kota Surabaya [157] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1590 Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Puskesmas) [9430] K830 Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau "" 2022 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1591 Jumlah kegiatan penanganan sampah yang dilakukan [9406] K1719 Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Penanganan Sampah [594] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1592 Jumlah jenis kegiatan terkait peningkatan pemuda pelopor [9224] K1846 Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor dan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 1593 Jumlah jenis kegiatan terkait peningkatan pemuda kader anti kenakalan remaja [9225] K1846 Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor dan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 1594 Jumlah kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata [6574] K1816 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dilaksanakan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Pengembangan SDM Kepariwisataan [508] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 1595 Jumlah pelatihan dasar SDM kepariwisataan [6817] K1816 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dilaksanakan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Pengembangan SDM Kepariwisataan [508] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 1596 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun [9142] K655 Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 1597 Jumlah dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS [6430] K655 Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 1598 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD [6647] K655 Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 1599 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD [6619] K655 Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 1600 jumlah lembaga pendidikan menengah difasilitasi pendidikan bidang politik [9457] K358 Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 1601 Jumlah partai politik yang mendapatkan banpol [9473] K358 Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 1602 Jumlah data yang dikonsolidasi [6857] K1957 Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 1603 Jumlah data yang diidentifikasi status kependudukannya [9416] K1957 Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 1604 Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan pelayanan antar kerja [6921] K203 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bimbingan Teknis Pelayanan Antarkerja [571] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 1605 Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis penyuluhan dan bimbingan jabatan [6922] K203 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bimbingan Teknis Pelayanan Antarkerja [571] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 1606 Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi perluasan kesempatan kerja [6923] K203 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bimbingan Teknis Pelayanan Antarkerja [571] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 1607 Jumlah sarana kedinasan pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang direalisasikan [9291] K1906 jumlah sarana kedinasan pengadaan peralatan dan mesin lainnya "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [541] KEUANGAN [5.02] 1608 Jumlah sarana kedinasan pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang direncanakan [9292] K1906 jumlah sarana kedinasan pengadaan peralatan dan mesin lainnya "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [541] KEUANGAN [5.02] 1609 Jumlah sektor usaha di sektor toko swalayan yang difasilitasi [6998] K1831 Jumlah sektor usaha di sektor pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pelaku Usaha Perdagangan [465] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 1610 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] K377 Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1611 Jumlah sektor usaha di sektor pasar rakyat yang difasilitasi [7175] K1831 Jumlah sektor usaha di sektor pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pelaku Usaha Perdagangan [465] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 1612 Jumlah sektor usaha di sektor pusat perbelanjaan yang difasilitasi [7176] K1831 Jumlah sektor usaha di sektor pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pelaku Usaha Perdagangan [465] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 1613 Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan [7137] K2143 Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Layanan Akibat Penegakan Perda/Perkada [455] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1614 Jumlah jawaban terhadap permohonan informasi publik ke PPID Kota Surabaya 17 hari kerja [7120] K1265 Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID 17 hari kerja "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Pelayanan PPID [439] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1615 Jumlah permohonan informasi publik ke PPID Kota Surabaya [7121] K1265 Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID 17 hari kerja "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Pelayanan PPID [439] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1616 Jumlah kegiatan pelatihan dengan memberdayakan masyarakat di wilayah Kota Surabaya [9202] K73 Kegiatan pelatihan dengan memberdayakan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sosialisasi, dan Pelatihan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan [408] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1617 Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan yang selesai tepat waktu (jenjang SD/setara) [9163] K1911 Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Izin Operasional Sekolah [435] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1618 Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan (jenjang SD/setara) [9165] K1911 Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Izin Operasional Sekolah [435] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1619 Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan yang selesai tepat waktu (jenjang SMP/setara) [9164] K1912 Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Izin Operasional Sekolah [435] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1620 Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan (jenjang SMP/setara) [9166] K1912 Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan "" 2022 Dinas Pendidikan Izin Operasional Sekolah [435] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1621 Total luas pembebasan lahan/ tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur [9369] K169 Luas lahan/tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan infrastruktur "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pembebasan Lahan/Tanah [570] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1622 Jumlah PD, Unit Kerja, dan BUMD yang sistem kearsipannya dievaluasi [9445] K1046 PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tertib Sistem Tata Kearsipan [30] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 1623 Rata-rata lama penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah [9134] K1913 Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah "" 2022 Dinas Pendidikan Anak Tidak Sekolah [659] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1624 Jumlah tenaga operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan terlatih [7081] K66 Pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Petugas Pemadam Kebakaran [218] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1625 Jumlah PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda yang mendapatkan Jaminan Kesehatan [6781] K1440 Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda "" 2022 Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan [159] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1626 Jumlah PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda yang mendapatkan Jaminan Kesehatan [6781] K1440 Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda "" 2022 Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan [159] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1627 Jumlah lokasi untuk penyelenggaraan prasarana jalan [9201] K614 Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya "" 2022 Dinas Perhubungan Perlengkapan Jalan dan Prasarana Jalan [122] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1628 Jumlah aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola [6362] K243 Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235] KEUANGAN [5.02] 1629 Total aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola [7159] K243 Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235] KEUANGAN [5.02] 1630 Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan [6423] K1918 Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan "" 2022 Sekretariat Daerah Tender Pengadaan Lelang Barang/Jasa [480] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1631 Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang masuk [9128] K1918 Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan "" 2022 Sekretariat Daerah Tender Pengadaan Lelang Barang/Jasa [480] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1632 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] K377 Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1633 Jumlah hewan sehat [9305] K369 Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Data Pengobatan Hewan [51] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1634 Jumlah populasi hewan [5058] K369 Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Data Pengobatan Hewan [51] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1635 Jumlah jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan yang terbangun [6254] K1910 Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Rumah tapak tidak layak huni (Program RSDK dan Sanitasi) [195] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 1636 Jumlah target jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan [6255] K1910 Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Rumah tapak tidak layak huni (Program RSDK dan Sanitasi) [195] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 1637 Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan gaji dan/atau tunjangan [6610] K631 Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1638 Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan dana penunjang operasional [6609] K631 Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH [469] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1639 Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang direncanakan mendapatkan gaji dan/atau tunjangan [7161] K631 Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1640 Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang direncanakan mendapatkan dana penunjang operasional [7162] K631 Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH [469] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1641 Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlaksana sesuai standar [5135] K90 Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1642 Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang teragendakan [5134] K90 Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah "" 2022 Sekretariat Daerah Fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1643 Jumlah Usaha yang Sesuai dengan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Surabaya [9167] K537 Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peta Potensi dan Peluang Usaha [499] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 1644 Total jumlah usaha yang berpeluang investasi [9168] K537 Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peta Potensi dan Peluang Usaha [499] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 1645 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1218 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tambaksari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1646 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K824 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kesehatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1647 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K824 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kesehatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1648 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K824 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kesehatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1649 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K809 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1650 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K809 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1651 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K809 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1652 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1850 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1653 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1850 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1654 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1850 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1655 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K850 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1656 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K850 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1657 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K850 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1658 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K751 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1659 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K751 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1660 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K751 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1661 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1887 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1662 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1887 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1663 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1887 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1664 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K285 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perhubungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1665 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K285 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perhubungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1666 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K285 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perhubungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1667 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K289 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1668 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K289 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1669 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K289 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1670 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K630 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1671 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K630 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1672 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K630 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1673 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K914 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1674 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K914 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1675 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K914 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1676 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K768 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1677 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K768 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1678 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K768 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1679 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1142 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonokromo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1680 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1142 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonokromo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1681 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1142 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonokromo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1682 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1094 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wiyung Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1683 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1094 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wiyung Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1684 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1094 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wiyung Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1685 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K609 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1686 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K609 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1687 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K609 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1688 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1228 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tegalsari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1689 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1228 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tegalsari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1690 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1228 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tegalsari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1691 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1218 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tambaksari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1692 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1218 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tambaksari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1693 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K601 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukomanunggal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1694 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K601 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukomanunggal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1695 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K601 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukomanunggal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1696 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1378 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Lakarsantri Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1697 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1378 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Lakarsantri Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1698 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1378 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Lakarsantri Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1699 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K573 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukolilo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1700 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K573 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukolilo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1701 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K573 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukolilo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1702 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K163 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Simokerto Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1703 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K163 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Simokerto Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1704 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K163 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Simokerto Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1705 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K697 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Semampir Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1706 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K697 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Semampir Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1707 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K697 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Semampir Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1708 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1196 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tandes Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1709 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1196 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tandes Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1710 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1196 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tandes Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1711 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1236 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sawahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1712 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1236 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sawahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1713 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1236 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sawahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1714 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1253 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sambikerep Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1715 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1253 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sambikerep Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1716 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1253 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sambikerep Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1717 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K775 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Rungkut Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1718 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K775 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Rungkut Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1719 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K775 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Rungkut Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1720 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1288 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pakal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1721 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1288 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pakal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1722 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1288 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pakal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1723 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K346 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pabean Cantian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1724 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K346 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pabean Cantian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1725 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K346 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pabean Cantian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1726 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1292 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Mulyorejo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1727 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1292 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Mulyorejo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1728 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1292 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Mulyorejo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1729 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1574 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Krembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1730 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1574 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Krembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1731 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1574 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Krembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1732 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1417 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Kenjeran Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1733 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1417 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Kenjeran Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1734 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1417 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Kenjeran Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1735 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K805 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Karangpilang Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1736 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K805 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Karangpilang Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1737 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K805 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Karangpilang Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1738 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1362 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonocolo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1739 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1362 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonocolo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1740 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1362 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonocolo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1741 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1415 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Jambangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1742 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1415 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Jambangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1743 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1415 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Jambangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1744 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1297 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gunung Anyar Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1745 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1297 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gunung Anyar Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1746 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1297 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gunung Anyar Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1747 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1449 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gubeng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1748 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1449 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gubeng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1749 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1449 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gubeng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1750 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1233 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Genteng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1751 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1233 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Genteng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1752 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1233 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Genteng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1753 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1248 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gayungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1754 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1248 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gayungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1755 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1248 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gayungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1756 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1212 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1757 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1212 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1758 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1212 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1759 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1416 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bulak Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1760 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1416 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bulak Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1761 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1416 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bulak Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1762 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1114 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bubutan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1763 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1114 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bubutan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1764 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1114 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bubutan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1765 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K388 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1766 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K388 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1767 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K388 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1768 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1252 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Benowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1769 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1252 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Benowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1770 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1252 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Benowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1771 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K502 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Asemrowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1772 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K502 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Asemrowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1773 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K502 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Asemrowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1774 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K819 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Inspektorat Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1775 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K819 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Inspektorat Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1776 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K819 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Inspektorat Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1777 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K858 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1778 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K858 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1779 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K858 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1780 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K909 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1781 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K909 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1782 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K909 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1783 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K490 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1784 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K490 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1785 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K490 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1786 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K870 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1787 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K870 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1788 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K870 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1789 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1219 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sosial Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1790 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1219 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sosial Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1791 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1219 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sosial Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1792 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1838 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1793 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1838 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1794 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1838 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1795 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K757 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1796 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K757 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1797 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K757 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1798 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1409 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1799 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1409 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1800 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1409 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1801 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K75 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1802 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K75 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1803 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K75 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1804 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K1179 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1805 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K1179 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1806 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K1179 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1807 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K325 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1808 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K325 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1809 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K325 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1810 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K531 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1811 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K531 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1812 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K531 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1813 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K449 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pendidikan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1814 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K449 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pendidikan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1815 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K449 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pendidikan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1816 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu [7050] K895 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1817 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] K895 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1818 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] K895 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1819 Jumlah berkas perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu [7165] K386 Persentase ketepatan waktu penerbitan berkas perizinan dan non perizinan lingkup pertanian yang diproses "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1820 Jumlah berkas perizinan dan non perizinan yang diterbitkan [7168] K386 Persentase ketepatan waktu penerbitan berkas perizinan dan non perizinan lingkup pertanian yang diproses "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1821 Jumlah dokumen evaluasi PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu [6056] K332 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah [60] PERENCANAAN [5.01] 1822 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun [6432] K332 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah [60] PERENCANAAN [5.01] 1823 Jumlah persetujuan lingkungan yang diterbitkan tepat waktu [7136] K1919 Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pelayanan Perizinan Lingkungan [593] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1824 Jumlah persetujuan lingkungan yang diterbitkan [6899] K1919 Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Pelayanan Perizinan Lingkungan [593] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1825 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] K1885 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1826 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] K1885 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1827 Jumlah surat masuk tersampaikan tepat waktu [9126] K913 Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran "" 2022 Sekretariat Daerah Proses Surat Masuk [477] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1828 Jumlah surat masuk [9127] K913 Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran "" 2022 Sekretariat Daerah Proses Surat Masuk [477] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1829 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran [9815] K913 Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran "" 2022 Sekretariat Daerah Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1830 Jumlah gaji dan tunjangan DPRD yang dibayarkan tepat waktu [7054] K899 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD "" 2022 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1831 Jumlah gaji dan tunjangan DPRD yang dibayarkan [7055] K899 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD "" 2022 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1832 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] K851 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1833 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] K851 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1834 Jumlah gangguan jaringan yang tertangani tepat waktu [7066] K1267 Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO 1 x 24 jam b. Jaringan FO 3 x 24 jam "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gangguan terkait TIK [399] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1835 Jumlah laporan gangguan jaringan yang masuk [7067] K1267 Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO 1 x 24 jam b. Jaringan FO 3 x 24 jam "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gangguan terkait TIK [399] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1836 Jumlah gangguan aplikasi yang tertangani tepat waktu [7068] K1266 Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi 1 x 24 jam "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gangguan terkait TIK [399] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1837 Jumlah laporan gangguan aplikasi yang masuk [7069] K1266 Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi 1 x 24 jam "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gangguan terkait TIK [399] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1838 jumlah pengaduan permasalahan lingkungan hidup [9394] K180 Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Permasalahan Lingkungan Hidup [585] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1839 Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani [6891] K180 Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Permasalahan Lingkungan Hidup [585] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1840 Jumlah materi peningkatan kapasitas SDM adminduk yang diberikan [9531] K813 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan Melalui Media Cetak dan Elektronik [636] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 1841 Jumlah materi peningkatan kapasitas SDM adminduk yang direncanakan [9532] K813 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan Melalui Media Cetak dan Elektronik [636] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 1842 Jumlah realisasi bantuan keuangan yang dicairkan [7112] K1383 Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer dan Dana Darurat [429] KEUANGAN [5.02] 1843 Jumlah bantuan keuangan yang diajukan [7111] K1383 Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer dan Dana Darurat [429] KEUANGAN [5.02] 1844 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] K426 Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik "" 2022 Dinas Perhubungan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1845 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] K426 Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik "" 2022 Dinas Perhubungan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1846 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] K1413 Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1847 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] K1413 Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1848 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] K670 Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1849 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2877 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Asemrowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1850 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] K670 Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1851 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] K769 Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1852 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] K769 Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1853 Realisasi bagi hasil retribusi [9247] K1388 Persentase realisasi bagi hasil retribusi "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer dan Dana Darurat [429] KEUANGAN [5.02] 1854 Anggaran bagi hasil retribusi [9248] K1388 Persentase realisasi bagi hasil retribusi "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer dan Dana Darurat [429] KEUANGAN [5.02] 1855 Realisasi dana darurat dan mendesak [7113] K1387 Persentase realisasi dana darurat dan mendesak "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer dan Dana Darurat [429] KEUANGAN [5.02] 1856 Anggaran dana darurat dan mendesak [7114] K1387 Persentase realisasi dana darurat dan mendesak "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer dan Dana Darurat [429] KEUANGAN [5.02] 1857 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] K433 Persentase sarana dan prasarana pendukung perkantoran dalam kondisi baik dan ketepatan waktu dalam pemenuhannya "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1858 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] K433 Persentase sarana dan prasarana pendukung perkantoran dalam kondisi baik dan ketepatan waktu dalam pemenuhannya "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1859 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] K844 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1860 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] K844 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1861 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] K444 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1862 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] K444 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1863 Akumulasi luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi [9399] K2146 Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Taman dan Jalur Hijau [588] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1864 Jumlah formasi yang terpenuhi pada Pengadaan ASN [7045] K750 Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Formasi kebutuhan ASN [387] KEPEGAWAIAN [5.03] 1865 Jumlah kebutuhan yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI [9266] K750 Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Formasi kebutuhan ASN [387] KEPEGAWAIAN [5.03] 1866 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang dibina dan diawasi (Rumah Sakit) [6458] SK1358 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang dibina dan diawasi "" 2022 Dinas Kesehatan Rumah Sakit Kota Surabaya [157] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1867 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang dibina dan diawasi (Klinik Utama) [9283] SK1358 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang dibina dan diawasi "" 2022 Dinas Kesehatan Prasarana Kesehatan Lainnya [158] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1868 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2742 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Simokerto Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1869 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2742 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Simokerto Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1870 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2634 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Sambikerep Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1871 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2634 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Sambikerep Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1872 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2877 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Asemrowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1873 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2883 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Benowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1874 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2883 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Benowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1875 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2834 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Bulak Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1876 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2834 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Bulak Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1877 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK1513 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Bubutan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1878 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK1513 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Bubutan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1879 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2829 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Genteng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1880 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2829 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Genteng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1881 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK1617 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1882 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK1617 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1883 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2793 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Gayungan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1884 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2793 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Gayungan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1885 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2870 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Gubeng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1886 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2870 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Gubeng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1887 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2751 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Gunung Anyar Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1888 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2751 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Gunung Anyar Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1889 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2285 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Jambangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1890 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2285 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Jambangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1891 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2477 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Karangpilang Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1892 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2477 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Karangpilang Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1893 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK3088 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Kenjeran Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1894 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK3088 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Kenjeran Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1895 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2848 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Krembangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1896 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2848 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Krembangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1897 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK1689 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Lakarsantri Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1898 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK1689 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Lakarsantri Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1899 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK3086 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Mulyorejo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1900 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK3086 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Mulyorejo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1901 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2761 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Pabean Cantian Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1902 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2761 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Pabean Cantian Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1903 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK3087 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Pakal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1904 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK3087 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Pakal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1905 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2780 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Rungkut Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1906 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2780 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Rungkut Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1907 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2783 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Sawahan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1908 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2783 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Sawahan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1909 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2803 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Wonokromo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1910 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2803 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Wonokromo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1911 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2866 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Wonocolo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1912 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2866 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Wonocolo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1913 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2764 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Wiyung Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1914 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2764 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Wiyung Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1915 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK3084 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1916 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK3084 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1917 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2728 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Tegalsari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1918 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2728 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Tegalsari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1919 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2694 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Tandes Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1920 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2694 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Tandes Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1921 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2847 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Tambaksari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1922 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2847 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Tambaksari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1923 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK3083 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Sukomanunggal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1924 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK3083 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Sukomanunggal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1925 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2723 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Sukolilo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1926 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2723 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Sukolilo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1927 Jumlah frekuensi pendataan/sosialisasi usaha ekonomi masyarakat [9773] SK2827 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Semampir Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1928 Jumlah frekuensi pendampingan usaha ekonomi masyarakat [6464] SK2827 Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat "" 2022 Kec. Semampir Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1929 Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang dilaksanakan [6548] SK2981 Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang dilaksanakan "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Monitoring Daya Tarik Wisata [549] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 1930 Jumlah kegiatan program publik yang dilaksanakan di Museum 10 November [6579] SK2993 Jumlah kegiatan program publik yang dilaksanakan di Museum 10 November dan dr. Soetomo "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Museum Pemerintah Kota Surabaya [394] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 1931 Jumlah kegiatan program publik yang dilaksanakan di Museum dr Sutomo [9875] SK2993 Jumlah kegiatan program publik yang dilaksanakan di Museum 10 November dan dr. Soetomo "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Museum Pemerintah Kota Surabaya [394] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 1932 Jumlah konten informasi yang diupload di media sosial Bangga Surabaya yang dikelola oleh Dinkominfo per tahun [6618] SK913 Jumlah konten informasi yang diupload di media sosial yang dikelola oleh Dinkominfo per tahun "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Komunikasi Publikasi [537] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1933 Jumlah konten informasi yang diupload di media sosial Sapawarga yang dikelola oleh Dinkominfo per tahun [9293] SK913 Jumlah konten informasi yang diupload di media sosial yang dikelola oleh Dinkominfo per tahun "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Komunikasi Publikasi [537] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1934 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD [6647] SK801 Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 1935 Jumlah lembaga pendidikan kesetaraan yang dibina [6692] SK440 jumlah Lembaga nonformal/kesetaraan yang dibina "" 2022 Dinas Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) [146] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1936 Jumlah lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang dibina [9570] SK440 jumlah Lembaga nonformal/kesetaraan yang dibina "" 2022 Dinas Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) [145] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1937 Jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah jenjang SD/setara [6696] SK1453 jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Dasar/setara [141] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1938 Jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah jenjang SMP/setara [9569] SK1453 jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah "" 2022 Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1939 Jumlah objek pajak yang dilakukan pengendalian (penagihan dan pengawasan) dan pemeriksaan [6764] SK734 Jumlah Objek Pajak Penagihan, Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan serta pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, PPJ dan Pajak Parkir yang dilayani "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517] KEUANGAN [5.02] 1940 Jumlah pasar rakyat yang mendapatkan persetujuan teknis dan pengawasan [9261] SK3005 Jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pelaku Usaha Perdagangan [465] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 1941 Jumlah pusat perbelanjaan yang mendapatkan persetujuan teknis dan pengawasan [9262] SK3005 Jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pelaku Usaha Perdagangan [465] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 1942 Jumlah toko swalayan yang mendapatkan persetujuan teknis dan pengawasan [9263] SK3005 Jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pelaku Usaha Perdagangan [465] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 1943 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Bidang Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah [6795] SK654 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Organisasi Masyarakat (Ormas) [354] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 1944 Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang teragendakan [5134] SK160 Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar "" 2022 Sekretariat Daerah Fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1945 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Bidang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Daerah [9489] SK654 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Organisasi Masyarakat (Ormas) [354] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 1946 Jumlah data yang dikonsolidasi [6857] SK3162 Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 1947 Jumlah data yang diidentifikasi status kependudukannya [9416] SK3162 Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 1948 jumlah murid dan atau guru yang difasilitasi pendidikan bidang politik [9442] SK475 Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 1949 jumlah perwakilan partai politik [9443] SK475 Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 1950 Jumlah sarana dan prasarana sistem persandian perkotaan yang dikelola [7124] SK924 Jumlah sarana dan prasarana sistem persandian perkotaan yang dikelola "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Sarana Prasarana Sistem Persandian Perkotaan [446] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN [2.21] 1951 Jumlah kasus bangunan aset yang ditangani [7117] SK335 Jumlah sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kasus tanah dan bangunan yang ditangani [520] KEUANGAN [5.02] 1952 Jumlah kasus tanah aset yang ditangani [9249] SK335 Jumlah sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kasus tanah dan bangunan yang ditangani [520] KEUANGAN [5.02] 1953 Jumlah wilayah updating peta Informasi Penataan Ruang [9543] SK137 Jumlah wilayah updating peta Informasi Penataan Ruang "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Peta Informasi Penataan Ruang [644] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1954 Kelurahan layak anak yang dibina dan dikembangkan [9174] SK1464 Kelurahan layak anak yang dibina dan dikembangkan "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Data Kelurahan Ramah Anak [225] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 1955 Jumlah monitoring penyediaan benih/bibit ternak [9298] SK891 Monitoring penyediaan benih/bibit ternak "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kebutuhan dan Penyediaan Sarana Budidaya Peternakan [42] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1956 Jumlah instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan [9446] SK1658 PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tertib Sistem Tata Kearsipan [30] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 1957 Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Selama 12 Bulan [7087] SK209 Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Selama 12 Bulan "" 2022 Dinas Perhubungan Pengawasan dan Pengendalian lalu Lintas [414] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1958 Jumlah bangunan gedung yang terperiksa sistem proteksi kebakaran berita acara pemeriksaan dan/atau rekomendasi [9203] SK142 Pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik fungsi dari sistem proteksi kebakaran "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemeriksaan Sistem Proteksi Kebakaran [409] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1959 Jumlah peningkatan kompetensi aparatur Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan [7078] SK140 Peningkatan kompetensi aparatur "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sosialisasi, dan Pelatihan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan [408] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1960 Perizinan Angkutan Umum Perkotaan yang diselenggarakan selama 12 bulan [9162] SK210 Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Umum Perkotaan "" 2022 Dinas Perhubungan Perizinan Angkutan Umum (Sub Kegiatan) [497] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1961 Penyelenggaraan Perparkiran di Wilayah Kota Surabaya (Baik Lokasi Parkir TJU maupun PTK) [7085] SK1396 Penyelenggaraan Perparkiran di Wilayah Kota Surabaya (Baik Lokasi Parkir TJU maupun PTK) "" 2022 Dinas Perhubungan Perijinan Penyelenggaraan dan Pembangunan Parkir [411] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1962 Jumlah Dokumen Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang disusun setiap tahun [9160] SK414 Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang Dilaksanakan "" 2022 Dinas Perhubungan Perencanaan Angkutan [486] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1963 Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlaksana sesuai standar [5135] SK160 Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar "" 2022 Sekretariat Daerah Fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1964 Jumlah berkas perizinan dan non perizinan yang mendapatkan penilaian kelayakan dan pertimbangan teknis yang terbit tepat waktu [7167] SK508 Persentase ketepatan waktu pemberian penilaian kelayakan dan pemberian petimbangan teknis izin usaha lingkup pertanian "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1965 Jumlah berkas perizinan dan non perizinan yang mendapatkan penilaian kelayakan dan pertimbangan teknis yang diterbitkan [7166] SK508 Persentase ketepatan waktu pemberian penilaian kelayakan dan pemberian petimbangan teknis izin usaha lingkup pertanian "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1966 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] SK613 Persentase ketersediian sarana dan prasarana pendukung perkantoran dan yang terpelihara "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1967 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] SK613 Persentase ketersediian sarana dan prasarana pendukung perkantoran dan yang terpelihara "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1968 Jumlah gaji dan tunjangan DPRD yang dibayarkan tepat waktu [7054] SK1048 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD "" 2022 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1969 Jumlah gaji dan tunjangan DPRD yang dibayarkan [7055] SK1048 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD "" 2022 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1970 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1233 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1971 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1233 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1972 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1233 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1973 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1233 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1974 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1433 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1975 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1433 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1976 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1433 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1977 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1433 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1978 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK199 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perhubungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1979 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK199 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perhubungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1980 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK199 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perhubungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1981 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK199 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perhubungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1982 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK645 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pendidikan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1983 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK645 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pendidikan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1984 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK645 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pendidikan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1985 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK645 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pendidikan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1986 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK144 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1987 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK144 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1988 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK144 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1989 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK144 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1990 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK724 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1991 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK724 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1992 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK724 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1993 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK724 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Lingkungan Hidup Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1994 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK748 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1995 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK748 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1996 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK748 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1997 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK748 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1998 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK422 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1999 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK422 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2000 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK422 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2001 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK422 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2002 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1187 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2003 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1187 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2004 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1187 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2005 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1187 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2006 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2062 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sosial Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2007 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2062 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sosial Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2008 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2062 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sosial Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2009 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2062 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sosial Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2010 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK3150 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2011 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK3150 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2012 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK3150 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2013 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK3150 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2014 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK678 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2015 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK678 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2016 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK678 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2017 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK678 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2018 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1327 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Inspektorat Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2019 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1327 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Inspektorat Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2020 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1327 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Inspektorat Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2021 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1327 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Inspektorat Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2022 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK916 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2023 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK916 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2024 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK916 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2025 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK916 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2026 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK711 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Asemrowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2027 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK711 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Asemrowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2028 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK711 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Asemrowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2029 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK711 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Asemrowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2030 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2158 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Benowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2031 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2158 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Benowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2032 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2158 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Benowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2033 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2158 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Benowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2034 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1825 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bubutan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2035 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1825 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bubutan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2036 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1825 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bubutan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2037 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1825 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bubutan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2038 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1390 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2039 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1390 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2040 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1390 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2041 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1390 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2042 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2571 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bulak Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2043 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2571 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bulak Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2044 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2571 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bulak Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2045 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2571 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Bulak Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2046 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2102 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Genteng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2047 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2102 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Genteng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2048 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2102 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Genteng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2049 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2102 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Genteng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2050 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2098 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2051 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2098 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2052 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2098 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2053 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2098 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Dukuh Pakis Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2054 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1333 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kesehatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2055 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1333 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kesehatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2056 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1333 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kesehatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2057 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1333 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kesehatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2058 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2137 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gayungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2059 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2137 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gayungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2060 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2137 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gayungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2061 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2137 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gayungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2062 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2609 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gubeng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2063 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2609 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gubeng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2064 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2609 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gubeng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2065 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1854 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gunung Anyar Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2066 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1854 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gunung Anyar Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2067 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1854 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gunung Anyar Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2068 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1854 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Gunung Anyar Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2069 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2588 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Jambangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2070 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2588 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Jambangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2071 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2588 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Jambangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2072 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2588 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Jambangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2073 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2474 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Karangpilang Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2074 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2474 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Karangpilang Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2075 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2474 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Karangpilang Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2076 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2474 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Karangpilang Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2077 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2587 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Kenjeran Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2078 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2587 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Kenjeran Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2079 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2587 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Kenjeran Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2080 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2587 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Kenjeran Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2081 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2665 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Krembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2082 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2665 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Krembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2083 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2665 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Krembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2084 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2665 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Krembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2085 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2472 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Lakarsantri Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2086 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2472 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Lakarsantri Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2087 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2472 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Lakarsantri Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2088 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2472 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Lakarsantri Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2089 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2233 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Mulyorejo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2090 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2233 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Mulyorejo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2091 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2233 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Mulyorejo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2092 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK458 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pabean Cantian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2093 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK458 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pabean Cantian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2094 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK458 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pabean Cantian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2095 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK458 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pabean Cantian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2096 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2227 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pakal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2097 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2227 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pakal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2098 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2227 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pakal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2099 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2227 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Pakal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2100 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1258 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Rungkut Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2101 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1258 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Rungkut Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2102 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1258 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Rungkut Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2103 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1258 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Rungkut Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2104 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2654 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sambikerep Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2105 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2654 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sambikerep Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2106 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2654 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sambikerep Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2107 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2654 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sambikerep Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2108 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1044 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2109 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1044 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2110 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1044 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2111 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1044 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2112 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1316 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2113 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1316 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2114 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1316 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2115 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1316 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2116 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK980 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Semampir Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2117 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK980 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Semampir Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2118 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK980 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Semampir Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2119 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK875 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2120 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK875 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2121 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK875 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2122 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK875 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2123 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK3092 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2124 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK3092 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2125 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK3092 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2126 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK3092 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2127 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1426 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2128 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1426 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2129 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1426 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2130 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1426 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2131 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1231 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonokromo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2132 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1231 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonokromo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2133 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1231 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonokromo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2134 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1231 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonokromo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2135 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2424 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sawahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2136 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2424 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sawahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2137 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2424 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sawahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2138 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2424 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sawahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2139 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2526 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonocolo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2140 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2526 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonocolo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2141 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2526 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonocolo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2142 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2526 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wonocolo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2143 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1377 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2144 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1377 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2145 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1377 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2146 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1377 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2147 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK772 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2148 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK772 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2149 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK772 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2150 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK772 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2151 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2096 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wiyung Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2152 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2096 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wiyung Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2153 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2096 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wiyung Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2154 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2096 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Wiyung Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2155 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK3080 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2156 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK3080 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2157 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK3080 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2158 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK3080 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Pendapatan Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2159 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1155 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2160 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1155 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2161 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1155 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2162 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1155 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tenggilis Mejoyo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2163 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK211 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2164 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK211 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2165 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK211 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2166 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK211 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2167 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2097 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tegalsari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2168 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2097 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tegalsari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2169 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2097 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tegalsari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2170 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2097 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tegalsari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2171 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK511 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2172 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK511 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2173 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK511 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2174 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK511 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2175 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2002 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tandes Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2176 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2002 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tandes Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2177 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2002 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tandes Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2178 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2002 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tandes Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2179 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK2068 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tambaksari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2180 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK2068 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tambaksari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2181 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK2068 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tambaksari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2182 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK2068 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Tambaksari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2183 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK250 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Simokerto Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2184 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK250 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Simokerto Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2185 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK250 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Simokerto Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2186 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK250 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Simokerto Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2187 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK827 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukomanunggal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2188 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK827 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukomanunggal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2189 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK827 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukomanunggal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2190 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK827 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukomanunggal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2191 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK803 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukolilo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2192 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK803 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukolilo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2193 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK803 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukolilo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2194 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK803 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Kec. Sukolilo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2195 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan [7051] SK1561 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2196 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan [7052] SK1561 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2197 Jumlah anggaran gaji ASN [7048] SK1561 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2198 Jumlah anggaran tunjangan ASN [7049] SK1561 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2199 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] SK3034 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 2200 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] SK3034 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran "" 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 2201 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] SK1379 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 2202 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] SK1379 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran "" 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 2203 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] SK79 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran "" 2022 Sekretariat Daerah Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 2204 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] SK79 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran "" 2022 Sekretariat Daerah Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 2205 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] SK1189 Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi baik "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 2206 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] SK1189 Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi baik "" 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 2207 Jumlah realisasi bantuan keuangan yang dicairkan [7112] SK808 Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer dan Dana Darurat [429] KEUANGAN [5.02] 2208 Jumlah bantuan keuangan yang diajukan [7111] SK808 Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer dan Dana Darurat [429] KEUANGAN [5.02] 2209 Realisasi bagi hasil retribusi [9247] SK932 Persentase realisasi bagi hasil retribusi "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer dan Dana Darurat [429] KEUANGAN [5.02] 2210 Anggaran bagi hasil retribusi [9248] SK932 Persentase realisasi bagi hasil retribusi "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer dan Dana Darurat [429] KEUANGAN [5.02] 2211 Realisasi dana darurat dan mendesak [7113] SK830 Persentase realisasi dana darurat dan mendesak "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer dan Dana Darurat [429] KEUANGAN [5.02] 2212 Anggaran dana darurat dan mendesak [7114] SK830 Persentase realisasi dana darurat dan mendesak "" 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer dan Dana Darurat [429] KEUANGAN [5.02] 2213 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai [5169] SK616 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 2214 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD [5168] SK616 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik "" 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 2215 Sosialisasi administasi kependudukan yang dilaksanakan [9529] SK1319 Persentase sosialisasi administasi kependudukan melalui media cetak dan elektronik "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan Melalui Media Cetak dan Elektronik [636] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 2216 Target sosialisasi administasi kependudukan [9530] SK1319 Persentase sosialisasi administasi kependudukan melalui media cetak dan elektronik "" 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan Melalui Media Cetak dan Elektronik [636] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 2217 Jumlah surat masuk tersampaikan tepat waktu [9126] SK2339 Persentase surat masuk yang tersampaikan tepat waktu "" 2022 Sekretariat Daerah Proses Surat Masuk [477] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 2218 Jumlah surat masuk [9127] SK2339 Persentase surat masuk yang tersampaikan tepat waktu "" 2022 Sekretariat Daerah Proses Surat Masuk [477] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 2219 Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan yang terpelihara dan berfungsi selayaknya (tahun t) [7079] SK138 Sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan yang terpelihara dan berfungsi selayaknya "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Data Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran [207] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 2220 Jumlah sosialisasi dan simulasi yang dilaksanakan kepada instansi pemeritah, swasta dan masyarakat umum. (tahun t) [7077] SK143 Sosialisasi dan simulasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang dilaksanakan "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sosialisasi, dan Pelatihan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan [408] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 2221 Transportasi Pelajar yang Diselenggarakan [7086] SK345 Transportasi Pelajar yang Diselenggarakan "" 2022 Dinas Perhubungan Angkutan Umum Kota Surabaya [451] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 2222 Jumlah unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan Penyelamatan yang dilakukan pengadaan (tahun t) [7080] SK139 Unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan Penyelamatan yang dilakukan pengadaan sesuai dengan kebutuhan "" 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Data Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran [207] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05]