{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"jenis_prod_hukum","type":"text"},{"id":"judul_prod_hukum","type":"text"},{"id":"dsr_prod_hukum","type":"text"},{"id":"prod_hukum_rencana","type":"text"},{"id":"no_prod_hukum","type":"numeric"},{"id":"thn_prod_hukum","type":"numeric"},{"id":"tanggal_pengajuan","type":"text"},{"id":"tgl_penetapan_prod_hukum","type":"text"},{"id":"tgl_diundangkan_prod_hukum","type":"text"},{"id":"no_bd","type":"numeric"},{"id":"tgl_bd","type":"text"},{"id":"nomor_tambahan_lembaran_daerah_tld","type":"text"},{"id":"tanggal_lembaran_daerah_ld","type":"text"},{"id":"no_thn_reg","type":"text"},{"id":"pd_pemrakarsa","type":"text"},{"id":"status_produk_hukum","type":"text"},{"id":"no_surat_penyampaian_gub","type":"text"},{"id":"tgl_penyampaian_gub","type":"timestamp"},{"id":"metode_penyebarluasan","type":"text"},{"id":"tgl_pelaksanaan_sosialisasi","type":"text"},{"id":"narsum_sosialisasi","type":"text"},{"id":"pd_narsum","type":"text"},{"id":"mod_sosialisasi","type":"text"},{"id":"tmp_sosialisasi","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 123 TAHUN 2022 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA","untuk mengakomodir pembebasan tarif pemakaian air minum bagi Lanjut Usia Tunggal dan Warakawuri","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 123 TAHUN 2022 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA",100,2023,"2023-08-31 00:00:00","2023-08-31 00:00:00","2023-08-31 00:00:00",100,"2023-08-31 00:00:00","-","-","-","PEREKONOMIAN","","100.3/19647/436.1.2/2023","2023-09-11T00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [2,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KOTA SURABAYA","dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya perizinan dan non perizinan, perlu ditambahkan perizinan praktik Tukang Gigi dalam Peraturan Walikota","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KOTA SURABAYA",101,2023,"2023-09-01 00:00:00","2023-09-01 00:00:00","2023-09-01 00:00:00",101,"2023-09-01 00:00:00","-","-","-","DINKES","","100.3/19748/436.1.2/2023","2023-09-12T00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [3,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR","dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan dalam pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kota Surabaya","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR",102,2023,"2023-09-07 00:00:00","2023-09-07 00:00:00","2023-09-07 00:00:00",102,"2023-09-07 00:00:00","-","-","-","DISHUB","","100.3/20274/436.1.2/2023","2023-09-18T00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [4,"Peraturan Walikota","SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI","untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya","SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI",104,2023,"2023-09-18 00:00:00","2023-09-18 00:00:00","2023-09-18 00:00:00",104,"2023-09-18 00:00:00","-","-","-","BAGIAN ORGANISASI","","100.3/21094/436.1.2/2023","2023-09-27T00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [5,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN APARATUR SIPIL NEGARA","dalam rangka kelancaran, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN APARATUR SIPIL NEGARA",105,2023,"2023-09-18 00:00:00","2023-09-18 00:00:00","2023-09-18 00:00:00",105,"2023-09-18 00:00:00","-","-","-","BPBJ AP","","100.3/21095/436.1.2/2023","2023-09-27T00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [6,"Peraturan Walikota","Sekolah Orang Tua hebat","dalam rangka memutus mata rantai kejadian stunting dan mempersiapkan generasi emas Tahun 2045 dan untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara optimal, sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, diperlukan upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, pemenuhan hak dan perlindungan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan","Sekolah Orang Tua hebat",106,2023,"2023-09-25 00:00:00","2023-09-25 00:00:00","2023-09-25 00:00:00",106,"2023-09-25 00:00:00","-","-","-","DP3AP2KB","","100.3/22424/436.1.2/2023","2023-10-03T00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [7,"Peraturan Walikota","PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH KEPADA MASYARAKAT PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN TANAH DALAM RANGKA HARI KESAKTIAN PANCASILA","berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah, dalam rangka hari-hari tertentu, Walikota dapat memberikan pengurangan retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota","PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH KEPADA MASYARAKAT PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN TANAH DALAM RANGKA HARI KESAKTIAN PANCASILA",107,2023,"2023-09-29 00:00:00","2023-09-29 00:00:00","2023-09-29 00:00:00",107,"2023-09-29 00:00:00","-","-","-","BPKAD","","100.3/23660/436.1.2/2023","2023-10-10T00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [8,"Peraturan Walikota","IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA","dalam rangka pelaksanaan kewajiban Aparatur Sipil Negara untuk menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, maka kehidupan ASN harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya","IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA",109,2023,"2 Oktober 2023","2 Oktober 2023","2 Oktober 2023",109,"2 Oktober 2023","-","-","-","BKPSDM","","100.3/23764/436.1.2/2023","2023-10-11T00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [9,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BIAYA JASA PELAYANAN/HONORARIUM \nBAGI WARGA PELAYAN MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA","sehubungan dengan efektifitas pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya terhadap tenaga pendidik","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BIAYA JASA PELAYANAN/HONORARIUM \nBAGI WARGA PELAYAN MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA",110,2023,"6 Oktober 2023","6 Oktober 2023","6 Oktober 2023",110,"6 Oktober 2023","-","-","-","DISPENDIK","","100.3/23946/436.1.2/2023","2023-10-13T00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [10,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN APARATUR SIPIL NEGARA","dalam rangka kelancaran, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN APARATUR SIPIL NEGARA",111,2023,"17 Oktober 2023","17 Oktober 2023","17 Oktober 2023",111,"17 Oktober 2023","-","-","-","BPKAD","","100.3/25008/436.1.2/2023","2023-10-26T00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [11,"Peraturan Walikota","TATA CARA PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN SATUAN RUMAH SUSUN","dalam rangka percepatan pelaksanaan percepatan pelayanan rekomendasi pertelaan, pengesahan pertelaan dan akta pemisahan serta dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada masyarakat","TATA CARA PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN SATUAN RUMAH SUSUN",112,2023,"17 Oktober 2023","17 Oktober 2023","17 Oktober 2023",112,"17 Oktober 2023","-","-","-","DPRKPP","","100.3/25009/436.1.2/2023","2023-10-26T00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [12,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN APARATUR SIPIL NEGARA","adanya Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023 hal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah","PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN APARATUR SIPIL NEGARA",113,2023,"27 Oktober 2023","27 Oktober 2023","27 Oktober 2023",113,"27 Oktober 2023","-","-","-","BPBAJ","","100.3/25968/436.1.2/2023","2023-11-07T00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [13,"Peraturan Walikota","PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA RETRIBUSI PEMAKAIAN RUMAH SUSUN DALAM RANGKA MEMPERINGATI \nHARI PAHLAWAN","dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan penundaan pembayaran yang diatur dengan Peraturan Walikota","PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA RETRIBUSI PEMAKAIAN RUMAH SUSUN DALAM RANGKA MEMPERINGATI \nHARI PAHLAWAN",115,2023,"31 Oktober 2023","31 Oktober 2023","31 Oktober 2023",115,"31 Oktober 2023","-","-","-","DPRKPP","","100.3/26164/436.1.2/2023","2023-11-09T00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [14,"Peraturan Walikota","PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DI BIDANG PERDAGANGAN","untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian agar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah guna mendorong terciptanya kualitas hidup yang baik dan pemajuan kesejahteraan umum serta pelaksanaan ketentuan Pasal 41, Pasal 62 ayat (6), Pasal 69 ayat (7) huruf c, Pasal 87 ayat (4), Pasal 88 ayat (5), Pasal 104 dan Pasal 106 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian, perlu disusun peraturan walikota yang mengatur tentang penyelenggaraan bidang perdagangan","PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DI BIDANG PERDAGANGAN",116,2023,"2023-11-03 00:00:00","2023-11-03 00:00:00","2023-11-03 00:00:00",116,"2023-11-03 00:00:00","-","-","-","Dinkopdag","","100.3/26528/436.1.2/2023","2023-11-14T00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [15,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN","dalam upaya percepatan realisasi pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan /Persetujuan Bangunan Gedung","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN",117,2023,"2023-11-03 00:00:00","2023-11-03 00:00:00","2023-11-03 00:00:00",117,"2023-11-03 00:00:00","-","-","-","DPRKPP","","100.3/26529/436.1.2/2023","2023-11-14T00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [16,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN","dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung agar pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung dapat dilaksanakan secara lebih optimal, efektif dan efisien","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN",118,2023,"2023-11-03 00:00:00","2023-11-03 00:00:00","2023-11-03 00:00:00",118,"2023-11-03 00:00:00","-","-","-","DPRKPP","","100.3/26530/436.1.2/2023","2023-11-14T00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [17,"Peraturan Walikota","PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DAN DOKTER MITRA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH","dalam upaya fleksibilitas pelayanan medis kepada masyarakat dengan menerima dokter mitra","PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DAN DOKTER MITRA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH",121,2023,"2023-11-10 00:00:00","2023-11-10 00:00:00","2023-11-10 00:00:00",118,"2023-11-10 00:00:00","-","-","-","RSUD M SOEWANDHIE","","100.3/27115/436.1.2/2023","2023-11-14T00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""]
]}