{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"jenis_prod_hukum","type":"text"},{"id":"judul_prod_hukum","type":"text"},{"id":"dsr_prod_hukum","type":"text"},{"id":"prod_hukum_rencana","type":"text"},{"id":"no_prod_hukum","type":"numeric"},{"id":"thn_prod_hukum","type":"numeric"},{"id":"tanggal_pengajuan","type":"text"},{"id":"tgl_penetapan_prod_hukum","type":"text"},{"id":"tgl_diundangkan_prod_hukum","type":"text"},{"id":"no_bd","type":"text"},{"id":"tgl_bd","type":"text"},{"id":"nomor_tambahan_lembaran_daerah_tld","type":"text"},{"id":"tanggal_lembaran_daerah_ld","type":"text"},{"id":"no_thn_reg","type":"text"},{"id":"pd_pemrakarsa","type":"text"},{"id":"status_produk_hukum","type":"text"},{"id":"no_surat_penyampaian_gub","type":"text"},{"id":"tgl_penyampaian_gub","type":"text"},{"id":"metode_penyebarluasan","type":"text"},{"id":"tgl_pelaksanaan_sosialisasi","type":"text"},{"id":"narsum_sosialisasi","type":"text"},{"id":"pd_narsum","type":"text"},{"id":"mod_sosialisasi","type":"text"},{"id":"tmp_sosialisasi","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Peraturan Walikota","TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA","bahwa sehubungan dengan telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah","TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA",60,2023,"20 Juni 2023","20 Juni 2023","20 Juni 2023","60","20 Juni 2023","-","-","-","ORGANISASI","","100.3/14224/436.1.2/2023","3 Juli 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [2,"Peraturan Daerah","KEPEMUDAAN","bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, adil, partisipatif, dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka diperlukan pembangunan kepemudaan, sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan Daerah dan Nasional serta memiliki daya saing dalam berbagai kegiatan di tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional","KEPEMUDAAN",4,2023,"08 September 2023","08 September 2023","08 September 2023","-","-","4","08 September 2023","128-4/2023","DISBUDPORAPAR","","100.3/20403/436.1.2/2023","19 September 2023","JDIH, Lembaran Daerah","","","","",""],
    [3,"Peraturan Walikota","PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SURABAYA","bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, maka perlu mengatur mekanisme penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Surabaya","PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SURABAYA",15,2023,"20 Februari 2023","20 Februari 2023","20 Februari 2023","15","20 Februari 2023","-","-","-","BPKAD","","100.3/5184/436.1.2/2023","01 Maret 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [4,"Peraturan Walikota","PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN PELAJARAN 2023/2024","berdasarkan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024","PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN PELAJARAN 2023/2024",44,2023,"08 Mei 2023","08 Mei 2023","08 Mei 2023","44","08 Mei 2023","-","-","-","Dinas Pendidikan","","100.3/10941/436.1.2/2023","19 Mei 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [5,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 129 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023","bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi daerah, pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat di Kota Surabaya serta agar pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu melakukan pergeseran anggaran antar Rincian Objek Belanja, antar Objek Belanja","PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 129 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023",45,2023,"19 Mei 2023","19 Mei 2023","19 Mei 2023","45","19 Mei 2023","-","-","-","BPKAD","","100.3/11763/436.1.2/2023","30 Mei 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [6,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA","bahwa dalam rangka evaluasi peningkatan kinerja dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Kota Surabaya","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA",46,2023,"19 Mei 2023","19 Mei 2023","19 Mei 2023","46","19 Mei 2023","-","-","-","BKPSDM","","100.3/11505/436.1.2/2023","26 Mei 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [7,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 77 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN\nKELUARGA BERENCANA KOTA SURABAYA","bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di bidang perlindungan perempuan dan anak telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 77 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN\nKELUARGA BERENCANA KOTA SURABAYA",47,2023,"19 Mei 2023","19 Mei 2023","19 Mei 2023","47","19 Mei 2023","-","-","-","BAG. ORGANISASI","","100.3/11506/436.1.2/2023","26 Mei 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [8,"Peraturan Walikota","PENYELENGGARAAN POS PELAYANAN TERPADU","bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan melalui layanan sosial dasar","PENYELENGGARAAN POS PELAYANAN TERPADU",59,2023,"14 Juni 2023","14 Juni 2023","14 Juni 2023","59","14 Juni 2023","-","-","-","DINKES","","100.3/13745/436.1.2/2023","23 Juni 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [9,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 133 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURABAYA","bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 133 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURABAYA",48,2023,"19 Mei 2023","19 Mei 2023","19 Mei 2023","48","19 Mei 2023","-","-","-","BAG. ORGANISASI","","100.3/11507/436.1.2/2023","26 Mei 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [10,"Peraturan Walikota","TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2023","bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/1884/OTDA tanggal 31 Maret 2023 hal Percepatan Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah","TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2023",49,2023,"31 Mei 2023","31 Mei 2023","31 Mei 2023","49","31 Mei 2023","-","-","-","BKPSDM","","100.3/12501/436.1.2/2023","09 Juni 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [11,"Peraturan Walikota","PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN DENDA ADMINISTRATIF PELAKSANAAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN DI LAPANGAN PADA SAAT PENGAJUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN/PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-78 TAHUN","bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, Walikota berwenang memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran denda administratif dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi dan/atau kondisi Objek Retribusi serta dalam rangka memperingati hari-hari tertentu","PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN DENDA ADMINISTRATIF PELAKSANAAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN DI LAPANGAN PADA SAAT PENGAJUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN/PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-78 TAHUN",50,2023,"05 Juni 2023","05 Juni 2023","05 Juni 2023","50","05 Juni 2023","-","-","-","DPRKPP","","100.3/12873/436.1.2/2023","14 Juni 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [12,"Peraturan Walikota","PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DI BIDANG PASAR RAKYAT","bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (7), Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian, perlu mengatur mengenai kriteria dan persyaratan pendirian Pasar Rakyat, kewajiban, larangan bagi pengelola dan pedagang","PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DI BIDANG PASAR RAKYAT",51,2023,"05 Juni 2023","05 Juni 2023","05 Juni 2023","51","05 Juni 2023","-","-","-","DINKOPDAG","","100.3/12874/436.1.2/2023","14 Juni 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [13,"Peraturan Walikota","PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KOTA SURABAYA","bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya perizinan dan non perizinan dan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam hal pemberian kemudahan, kepastian dan percepatan waktu pengurusan perizinan dan non perizinan bagi pemohon","PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KOTA SURABAYA",52,2023,"05 Juni 2023","05 Juni 2023","05 Juni 2023","52","05 Juni 2023","-","-","-","DPMPTSP","","100.3/12875/436.1.2/2023","14 Juni 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [14,"Peraturan Walikota","PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA","bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah","PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA",54,2023,"05 Juni 2023","05 Juni 2023","05 Juni 2023","54","05 Juni 2023","-","-","-","Inspektorat","","100.3/12876/436.1.2/2023","14 Juni 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [15,"Peraturan Walikota","GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2023-2048","bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu menetapkan kebijakan pembangunan Kependudukan jangka panjang secara efektif dan terukur","GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2023-2048",55,2023,"08 Juni 2023","08 Juni 2023","08 Juni 2023","55","08 Juni 2023","-","-","-","DP3AKB","","100.3/13310/436.1.2/2023","19 Juni 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [16,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN PENYERAHAN KONTRIBUSI PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA PEMANFAATAN KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN MAKSIMUM UNTUK BANGUNAN TINGGI DAN PENAMBAHAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG","bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap perizinan yang telah diterbitkan sebelum dan sesudah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038, serta dalam rangka memberikan kemanfaatan umum sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik","PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN PENYERAHAN KONTRIBUSI PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA PEMANFAATAN KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN MAKSIMUM UNTUK BANGUNAN TINGGI DAN PENAMBAHAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG",56,2023,"08 Juni 2023","08 Juni 2023","08 Juni 2023","56","08 Juni 2023","-","-","-","DPRKPP","","100.3/13311/436.1.2/2023","19 Juni 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [17,"Peraturan Walikota","SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA","perubahan substansi","SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA",57,2023,"14 Juni 2023","14 Juni 2023","14 Juni 2023","57","14 Juni 2023","-","-","-","DISPURSIP","","100.3/13744/436.1.2/2023","23 Juni 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [18,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 129 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 (Revisi 5)","bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi daerah, pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat di Kota Surabaya serta agar pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu melakukan pergeseran anggaran antar Rincian Objek Belanja, antar Objek Belanja","PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 129 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 (Revisi 5)",68,2023,"07 Juli 2023","07 Juli 2023","07 Juli 2023","68","07 Juli 2023","-","-","-","BPKAD","","100.3/15495/436.1.2/2023","18 Juli 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [19,"Peraturan Walikota","RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024","bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)","RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024",69,2023,"10 Juli 2023","10 Juli 2023","10 Juli 2023","69","10 Juli 2023","-","-","-","BAPPEDALITBANG","","100.3/15496/436.1.2/2023","18 Juli 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [20,"Peraturan Walikota","RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PARKIR TEPI JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA","bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penerapan Badan Layanan Umum Daerah harus memenuhi syarat substantif, teknis dan administratif;","RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PARKIR TEPI JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA",73,2023,"13 Juli 2023","13 Juli 2023","13 Juli 2023","73","13 Juli 2023","-","-","-","DISHUB","","100.3/15954/436.1.2/2023","24 Juli 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [21,"Peraturan Walikota","TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN","bahwa dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan ketentuan mengenai Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat","TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN",76,2023,"13 Juli 2023","13 Juli 2023","13 Juli 2023","76","13 Juli 2023","-","-","-","BAPENDA","","100.3/15955/436.1.2/2023","24 Juli 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""]
]}