_id data_penyusun kode_indikator nama_indikator metode_pengumpulan thn_terakhir_tersedia pd_pengampu nama_data_induk nama_urusan 1 Total Pengurangan Genangan 5 Tahun SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Penurunan Luas Genangan [649] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 2 Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang diusulkan pd tahun t SKT432 Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup [582] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 3 Jumlah lingkungan yang dibina SKT432 Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Pembinaan Kader Lingkungan [583] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 4 Jumlah rumah sehat SKT432 Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 5 Jumlah rumah SKT432 Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 6 Jumlah PMKS SKT456 Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk "" 2023 Dinas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [211] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 7 Jumlah penduduk SKT456 Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk "" 2023 Dinas Sosial Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 8 Indeks Kedalaman Kemiskinan SKT484 Indeks Kedalaman Kemiskinan "" 2023 Dinas Sosial Master Data Angka [998] PERENCANAAN [5.01] 9 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan SKT491 Persentase tenaga kerja yang terserap "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 10 Jumlah pencari kerja yang terdaftar SKT491 Persentase tenaga kerja yang terserap "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 11 Opini BPK SKT524 Opini BPK "" 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Master Data Angka [998] PERENCANAAN [5.01] 12 Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) SKT540 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah "" 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Realisasi Investasi [758] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 13 Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) SKT540 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah "" 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Realisasi Investasi [758] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 14 Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) SKT540 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah "" 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Realisasi Investasi [758] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 15 Nilai IPG (Indeks Pembangunan Gender) SKT640 Indeks Pembangunan Gender "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Master Data Angka [998] PERENCANAAN [5.01] 16 Indeks Kepedulian Sosial SKT646 Indeks Kepedulian Sosial "" 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Survei Kepedulian Sosial [652] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 17 Persentase pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik fungsi dari sistem proteksi kebakaran SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 18 Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 19 Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 20 Persentase pelaksanaan tugas operasional dengan SDM secara baik SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 21 Persentase sarana prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 22 Persentase Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk dan Aktif SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 23 Persentase Pelatihan Pencegahan dan pengurangan resiko bencana SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 24 Persentase Sarana Penanggulangan Bencana yang diadakan SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 25 Persentase Penanggulangan kejadian bencana SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 26 Persentase Penanganan Korban Bencana SKT717 Indeks Penanggulangan Bencana "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 27 Skor Pola Pangan Harapan SKT721 Skor Pola Pangan Harapan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pola Pangan Harapan [233] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 28 Nilai PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum SKT749 Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata PDRB Kota Surabaya [344] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 29 Nilai PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum SKT749 Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata PDRB Kota Surabaya [344] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 30 Nilai PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum SKT749 Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata PDRB Kota Surabaya [344] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 31 Indeks Budaya Lokal SKT750 Indeks Budaya Lokal "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Master Data Angka [998] PERENCANAAN [5.01] 32 Nilai PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor SKT752 Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan PDRB Kota Surabaya [344] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 33 Nilai PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor SKT752 Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan PDRB Kota Surabaya [344] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 34 Nilai PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor SKT752 Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan PDRB Kota Surabaya [344] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 35 Total arus barang tanjung perak SKT754 Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Arus Barang Tanjung Perak [566] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 36 Total arus barang tanjung perak SKT754 Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Arus Barang Tanjung Perak [566] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 37 Total arus barang tanjung perak SKT754 Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Arus Barang Tanjung Perak [566] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 38 Jumlah Luas Ruang Terbuka Hijau SKT798 Indeks Kualitas Lahan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lahan [656] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 39 Luas Wilayah Kota Surabaya SKT798 Indeks Kualitas Lahan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lahan [656] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 40 Status mutu air memenuhi SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 41 Status mutu air memenuhi SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 42 Status mutu air tercemar berat SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 43 Status mutu air tercemar sedang SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 44 Status mutu air tercemar ringan SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 45 Status mutu air tercemar berat SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 46 Status mutu air memenuhi SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 47 Status mutu air tercemar berat SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 48 Status mutu air tercemar sedang SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 49 Status mutu air tercemar ringan SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 50 Status mutu air tercemar sedang SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 51 Status mutu air memenuhi SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 52 Status mutu air tercemar berat SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 53 Status mutu air tercemar ringan SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 54 Status mutu air tercemar ringan SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 55 Status mutu air memenuhi SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 56 Status mutu air tercemar berat SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 57 Status mutu air tercemar sedang SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 58 Status mutu air tercemar ringan SKT799 Indeks Kualitas Air "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Status Mutu Air [599] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 59 Nilai IEU SKT800 Indeks Kualitas Udara "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Udara Ambien dalam Baku Mutu [598] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 60 Jumlah penduduk SKT801 Indeks Persampahan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 61 Laju Timbulan Sampah SKT801 Indeks Persampahan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 62 Jumlah penduduk SKT801 Indeks Persampahan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 63 Laju Timbulan Sampah SKT801 Indeks Persampahan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 64 Reduksi TPS 3R SKT801 Indeks Persampahan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 65 Reduksi Berbasis Masyarakat SKT801 Indeks Persampahan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 66 Reduksi Termal Treatment SKT801 Indeks Persampahan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 67 Reduksi Lain-lain SKT801 Indeks Persampahan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 68 Jumlah penduduk SKT801 Indeks Persampahan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 69 Laju Timbulan Sampah SKT801 Indeks Persampahan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 70 Tingkat Pelayanan Sampah SKT801 Indeks Persampahan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 71 Lahan Urug Terkendali SKT801 Indeks Persampahan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 72 IPL TPA SKT801 Indeks Persampahan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 73 Buffer TPA SKT801 Indeks Persampahan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 74 GRK SKT801 Indeks Persampahan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Persampahan [655] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 75 Jumlah volume usaha koperasi SKT855 Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 76 Jumlah volume usaha koperasi SKT855 Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 77 Jumlah volume usaha koperasi SKT855 Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 78 Total omzet usaha mikro binaan SKT855 Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 79 Total omzet usaha mikro binaan SKT855 Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 80 Total omzet usaha mikro binaan SKT855 Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 81 Jumlah aparatur yang nilai kinerjanya minimal Baik TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 82 Jumlah pegawai aktif TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 83 Jumlah aparatur yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 84 Jumlah pegawai aktif TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 85 Jumlah pegawai aktif yang telah mengikuti asesmen sd tahun (t) TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 86 Jumlah pegawai aktif TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 87 jumlah pegawai aktif yang penempatannya sesuai ABK TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 88 Jumlah pegawai aktif TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 89 jumlah pegawai aktif yg telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 90 Jumlah pegawai aktif TPD549 Indeks Kualitas Pegawai "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 91 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat TPD553 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Hasil Survey Bidang Perpustakaan dan Kearsipan [628] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23] 92 Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup TPD555 Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tertib Sistem Tata Kearsipan [30] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 93 Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD) TPD555 Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 94 Jumlah BUMD yang diawasi TPD555 Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) [78] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 95 Indeks Bangga Kencana TPD636 Indeks Bangga Kencana "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 96 Nilai Indeks Inovasi Daerah TPD637 Nilai Indeks Inovasi Daerah "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Master Data Angka [998] PERENCANAAN [5.01] 97 Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP TPD655 Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Master Data Angka [998] PERENCANAAN [5.01] 98 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD657 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Bubutan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 99 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD658 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Bulak Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 100 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD659 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Genteng Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 101 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD660 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Jambangan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 102 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD661 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Lakarsantri Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 103 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD664 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Tegalsari Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 104 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD665 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 105 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD666 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Sambikerep Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 106 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD667 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Sawahan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 107 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD668 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Wonocolo Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 108 Target Dokumen Rencana Tata Ruang TPD695 Indeks Penataan Ruang "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 109 Realisasi Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang TPD695 Indeks Penataan Ruang "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 110 Target Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang TPD695 Indeks Penataan Ruang "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 111 Realisasi Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota TPD695 Indeks Penataan Ruang "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 112 Target Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota TPD695 Indeks Penataan Ruang "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 113 Jumlah bangunan ber IMB sampai dengan tahun t TPD695 Indeks Penataan Ruang "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Data Bangunan yang memiliki izin [641] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 114 Jumlah keseluruhan bangunan yang telah ditetapkan TPD695 Indeks Penataan Ruang "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Data Bangunan yang memiliki izin [641] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 115 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD697 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Gubeng Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 116 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD698 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Benowo Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 117 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD700 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Pakal Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 118 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD701 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Sukomanunggal Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 119 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat bidang perizinan TPD702 Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan "" 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Master Data Angka [998] PERENCANAAN [5.01] 120 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD703 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 121 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD706 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Kenjeran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 122 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD709 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Krembangan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 123 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD711 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Mulyorejo Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 124 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD713 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Rungkut Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 125 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD714 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Simokerto Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 126 Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani TPD726 Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan "" 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Potensi Kejadian Anarkis [197] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 127 Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang anarkis TPD726 Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan "" 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Potensi Kejadian Anarkis [197] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 128 Pelanggaran perda yang diselesaikan TPD727 Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan "" 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Pelanggaran Perda [452] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 129 Pelanggaran Perda yang ditangani TPD727 Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan "" 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Pelanggaran Perda [452] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 130 Jumlah pelaku usaha industri yang patuh TPD741 Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan usaha "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Pelaku Usaha Industri [573] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 131 Jumlah pelaku usaha industri TPD741 Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan usaha "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Pelaku Usaha Industri [573] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 132 Jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti oleh PD TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2023 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 133 Total jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang diberikan kepada PD TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2023 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 134 Jumlah PD yang dilakukan pendampingan tidak mengalami kasus berulang TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2023 Inspektorat Pendampingan [427] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 135 Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan RSUD TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2023 Inspektorat Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 136 Rata-rata nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2023 Inspektorat Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 137 Jumlah link (jaringan jalan) SPD32 Tingkat konektivitas jalan terbangun "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 138 Jumlah node (simpul / persimpangan) SPD32 Tingkat konektivitas jalan terbangun "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 139 Panjang saluran primer dan sekunder yang berfungsi dengan baik SPD34 Persentase sarana dan prasarana drainase berfungsi dengan baik dan siap operasional "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 140 Total Panjang saluran primer dan sekunder SPD34 Persentase sarana dan prasarana drainase berfungsi dengan baik dan siap operasional "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 141 realisasi rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu SPD36 Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 142 target rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu SPD36 Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 143 realisasi rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain SPD36 Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 144 target rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain SPD36 Persentase capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan infrastruktur kota yang terintegrasi [670] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 145 Jumlah usaha yang memenuhi syarat ketaatan terhadap kondisi baku mutu air dalam pengelolaan lingkungan SPD43 Persentase tingkat pemenuhan ketaatan pelaku kegiatan usaha terhadap kondisi baku mutu air dalam pengelolaan lingkungan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Ketaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan [114] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 146 Jumlah berkas yang diselesaikan SPD44 Persentase pelayanan persetujuan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Pelayanan Perizinan Lingkungan [593] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 147 jumlah berkas yang masuk SPD44 Persentase pelayanan persetujuan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Pelayanan Perizinan Lingkungan [593] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 148 Jumlah rumah layak huni yang dibangun/direhabilitasi SPD50 Persentase tercapainya penyediaan rumah layak huni "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan rumah layak huni [620] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 149 Jumlah rumah layak huni yang dibangun/direhabilitasi SPD50 Persentase tercapainya penyediaan rumah layak huni "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan rumah layak huni [620] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 150 Kebutuhan rumah layak huni yang telah ditetapkan SPD50 Persentase tercapainya penyediaan rumah layak huni "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan rumah layak huni [620] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 151 Realisasi Dokumen Rencana Tata Ruang SPD54 Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 152 Target Dokumen Rencana Tata Ruang SPD54 Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 153 Realisasi Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang SPD54 Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 154 Nilai SAKIP PD SPD66 Nilai SAKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan "" 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 155 Rata-rata load factor Angkutan Trunk SPD91 Rata-rata Load Factor Angkutan Trunk dan Feeder "" 2023 Dinas Perhubungan Angkutan Umum Kota Surabaya [451] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 156 Rata-rata load factor Angkutan Feeder SPD91 Rata-rata Load Factor Angkutan Trunk dan Feeder "" 2023 Dinas Perhubungan Angkutan Umum Kota Surabaya [451] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 157 Jumlah indikator program Sekretariat Daerah yang memiliki capaian lebih dari atau sama dengan 85% SPD92 Presentase keberhasilan penyelenggaraan program lingkup sekretariat daerah "" 2023 Sekretariat Daerah Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407] PERENCANAAN [5.01] 158 Jumlah indikator program Sekretariat Daerah SPD92 Presentase keberhasilan penyelenggaraan program lingkup sekretariat daerah "" 2023 Sekretariat Daerah Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407] PERENCANAAN [5.01] 159 Nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) SPD98 Indeks Pemberdayaan Gender "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Master Data Angka [998] PERENCANAAN [5.01] 160 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD99 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Krembangan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 161 Nilai SAKIP PD SPD115 Nilai SAKIP Dinas Perhubungan "" 2023 Dinas Perhubungan Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 162 Nilai SAKIP PD SPD119 Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 163 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada pasar kerja formal SPD132 Persentase tenaga kerja yang terserap pada Pasar Kerja Formal "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 164 Jumlah pencari kerja yang terdaftar SPD132 Persentase tenaga kerja yang terserap pada Pasar Kerja Formal "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 165 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD139 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Semampir Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 166 Panjang jalan yang diperbaki SPD142 Persentase panjang jalan kota yang diperbaiki "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Jalan Kota Surabaya [181] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 167 Total panjang jalan SPD142 Persentase panjang jalan kota yang diperbaiki "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Indeks Kebinamargaan [673] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 168 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD154 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 169 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD161 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Sukolilo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 170 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD171 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Pabean Cantian Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 171 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD172 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Pabean Cantian Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 172 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD176 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Karangpilang Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 173 Jumlah siswa PAUD SPD180 APK PAUD "" 2023 Dinas Pendidikan Siswa PAUD [149] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 174 Jumlah penduduk usia 4-6 tahun SPD180 APK PAUD "" 2023 Dinas Pendidikan Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 175 Jumlah siswa SD/MI SPD182 APK SD/MI "" 2023 Dinas Pendidikan Siswa Sekolah Dasar atau setara [151] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 176 Jumlah penduduk usia 7-12 tahun SPD182 APK SD/MI "" 2023 Dinas Pendidikan Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 177 Jumlah siswa SMP/MTs SPD185 APK SMP/MTs "" 2023 Dinas Pendidikan Siswa Sekolah Menengah Pertama atau Setara [152] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 178 Jumlah penduduk usia 13-15 tahun SPD185 APK SMP/MTs "" 2023 Dinas Pendidikan Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 179 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun SPD289 Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah "" 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 180 Jumlah dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS SPD289 Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah "" 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 181 Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun SPD289 Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah "" 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 182 Hasil Penilaian Akreditasi RSUD dr. Mohamad Soewandhie SPD304 Hasil Penilaian Akreditasi RSUD dr. Mohamad Soewandhie "" 2023 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Rumah Sakit Kota Surabaya [157] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 183 jumlah lokasi yang bebas pelanggaran perda dan perkada SPD324 Persentase lokasi yang bebas pelanggaran Perda dan Perkada "" 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Pelanggaran Perda [452] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 184 seluruh lokasi bebas pelanggaran perda dan perkada yang direncanakan SPD324 Persentase lokasi yang bebas pelanggaran Perda dan Perkada "" 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Rencana Penegakan Perda/Perkada [601] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 185 Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial SPD329 Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial "" 2023 Dinas Sosial Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 186 Jumlah data MBR yang telah disahkan SPD329 Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial "" 2023 Dinas Sosial Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya [223] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 187 Jumlah indikator yang ditingkatkan dan/atau dipertahankan level kematangannya SPD332 Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Nilai target indikator SPBE [533] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 188 total seluruh indikator (kebijakan, tata kelola dan manajemen) yang menjadi kewenangan SPD332 Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Nilai target indikator SPBE [533] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 189 Masyarakat yang terjangkau informasi publik SPD338 Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Masyarakat yang terjangkau informasi publik [544] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 190 Jumlah Penduduk 13-65 Tahun SPD338 Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 191 Nilai SAKIP PD SPD340 Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 192 Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan reunifikasi SPD346 Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat "" 2023 Dinas Sosial Reunifikasi PMKS [420] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 193 Jumlah PMKS yang mendapat pembinaan SPD346 Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat "" 2023 Dinas Sosial Pembinaan PMKS [657] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 194 Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan reunifikasi SPD346 Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat "" 2023 Dinas Sosial Reunifikasi PMKS [420] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 195 Jumlah PMKS yang mendapat pembinaan SPD346 Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat "" 2023 Dinas Sosial Pembinaan PMKS [657] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 196 Jumlah penghuni UPTD SPD346 Persentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat "" 2023 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 197 Jumlah PSKS yang responsif dalam penanganan masalah sosial SPD347 Persentase PSKS yang responsif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial "" 2023 Dinas Sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 198 Jumlah PSKS SPD347 Persentase PSKS yang responsif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial "" 2023 Dinas Sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 199 Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota yang disusun dan dilaporkan tepat waktu SPD372 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Kota [363] PERENCANAAN [5.01] 200 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu SPD372 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405] PERENCANAAN [5.01] 201 Jumlah Puskesmas yang terakreditasi paripurna SPD393 Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama "" 2023 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 202 Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya yang terakreditasi minimal utama SPD393 Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama "" 2023 Dinas Kesehatan Rumah Sakit Kota Surabaya [157] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 203 Jumlah Puskesmas Kota Surabaya SPD393 Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama "" 2023 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 204 Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya SPD393 Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama "" 2023 Dinas Kesehatan Rumah Sakit Kota Surabaya [157] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 205 Jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti SPD394 Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah "" 2023 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 206 Total jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi SPD394 Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah "" 2023 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 207 Jumlah permohonan yang selesai tepat waktu (pendaftaran) SPD396 Persentase permohonan layanan Pendaftaran Penduduk yang selesai tepat waktu "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 208 Jumlah permohonan yg diterbitkan (pendaftaran) SPD396 Persentase permohonan layanan Pendaftaran Penduduk yang selesai tepat waktu "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 209 Jumlah waktu respon gangguan SPD398 Rata-rata waktu tanggap (response time) "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Waktu Respon Gangguan [546] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 210 banyaknya laporan pengaduan layanan adminduk SPD398 Rata-rata waktu tanggap (response time) "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Waktu Respon Gangguan [546] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 211 Nilai SAKIP PD SPD400 Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 212 jumlah permohonan yang selesai tepat waktu (pencatatan) SPD412 Persentase permohonan layanan Pencatatan Sipil yang selesai tepat waktu "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 213 jumlah permohonan yg diterbitkan (pencatatan) SPD412 Persentase permohonan layanan Pencatatan Sipil yang selesai tepat waktu "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 214 Nilai SAKIP PD SPD413 Nilai SAKIP Dinas Kesehatan "" 2023 Dinas Kesehatan Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 215 Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat SPD416 Persentase peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat "" 2023 Dinas Kesehatan Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 216 Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat SPD416 Persentase peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat "" 2023 Dinas Kesehatan Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 217 Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat SPD416 Persentase peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat "" 2023 Dinas Kesehatan Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 218 Jumlah PD yang dilakukan pendampingan tidak mengalami kasus berulang SPD417 Persentase PD yang didampingi tidak mengalami kasus berulang "" 2023 Inspektorat Pendampingan [427] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 219 Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan RSUD SPD417 Persentase PD yang didampingi tidak mengalami kasus berulang "" 2023 Inspektorat Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 220 Nilai SAKIP PD SPD423 Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 221 Jumlah jalan kewenangan kota tertentu yang memiliki V/C ratio <= 0.90 SPD424 Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio 0,90 "" 2023 Dinas Perhubungan Kecepatan rata-rata kendaraan [128] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 222 Jumlah jalan kewenangan kota tertentu SPD424 Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio 0,90 "" 2023 Dinas Perhubungan Kecepatan rata-rata kendaraan [128] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 223 Tingkat kecelakaan SPD425 Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas "" 2023 Dinas Perhubungan Tingkat kecelakaan lalu lintas [130] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 224 Tingkat kecelakaan SPD425 Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas "" 2023 Dinas Perhubungan Tingkat kecelakaan lalu lintas [130] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 225 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD452 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Bubutan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 226 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD453 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Sukolilo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 227 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD455 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Wiyung Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 228 Jumlah bibit penulis dan pendongeng yang dihasilkan SPD456 Persentase Penulis dan Pendongeng yang dihasilkan "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bibit Pendongeng dan Penulis [610] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23] 229 Nilai indeks pelayanan kearsipan SPD458 indeks pelayanan kearsipan "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Hasil Survey Bidang Perpustakaan dan Kearsipan [628] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23] 230 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD459 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Wiyung Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 231 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD461 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Sawahan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 232 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD463 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Sambikerep Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 233 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD470 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Gayungan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 234 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD471 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Lakarsantri Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 235 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD472 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 236 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD475 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Gayungan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 237 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD478 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Krembangan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 238 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD479 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Rungkut Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 239 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD484 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Bulak Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 240 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD487 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Bulak Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 241 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD488 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Semampir Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 242 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD489 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Pakal Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 243 Jumlah Laporan Hasil Laporan Pengawasan internal yang diselesaikan SPD490 Persentase Laporan Hasil Pengawasan internal yang diselesaikan "" 2023 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 244 Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan SPD490 Persentase Laporan Hasil Pengawasan internal yang diselesaikan "" 2023 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 245 Total omzet usaha mikro binaan SPD703 Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 246 jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara SPD704 Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Taman dan Jalur Hijau [588] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 247 jumlah ruang terbuka hijau keseluruhan yang dikelola SPD704 Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Taman dan Jalur Hijau [588] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 248 Jumlah lokasi/wilayah bersih dari sampah SPD705 Persentase lokasi/wilayah yang terjaga kebersihannya "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Terjaga Kebersihan [600] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 249 Jumlah guru PAUD (TK) yang memperoleh nilai PKG minimal B SPD706 Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik' "" 2023 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 250 Jumlah guru SD yang memperoleh nilai PKG minimal B SPD706 Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik' "" 2023 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 251 Jumlah guru SMP yang memperoleh nilai PKG minimal B SPD706 Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik' "" 2023 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 252 Jumlah guru PAUD (TK) yang mendapat penilaian kinerja SPD706 Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik' "" 2023 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 253 Jumlah guru SD yang mendapat penilaian kinerja SPD706 Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik' "" 2023 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 254 Jumlah guru SMP yang mendapat penilaian kinerja SPD706 Persentase Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja minimal 'Baik' "" 2023 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 255 Nilai BOR (Bed Occupancy Rate) SPD707 Bed Occupancy Rate (BOR) "" 2023 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Pencapaian SPM Kesehatan [173] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 256 Lokasi Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur SPD710 Persentase penyediaan tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan umum "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pembebasan lahan/bangunan yang disediakan untuk kepentingan umum [236] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN [2.10] 257 Target penyediaan tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan umum SPD710 Persentase penyediaan tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan umum "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pembebasan lahan/bangunan yang disediakan untuk kepentingan umum [236] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN [2.10] 258 Jumlah aset tanah dan/atau bangunan yang terverifikasi pada sistem pengamanan dan pengelolaan aset SPD711 Persentase aset tanah dan bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan aset tanah dan bangunan "" 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235] KEUANGAN [5.02] 259 Jumlah total aset tanah dan/atau bangunan yang terdata SPD711 Persentase aset tanah dan bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan aset tanah dan bangunan "" 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235] KEUANGAN [5.02] 260 Jumlah penyerahan PSU secara administrasi dan fisik yang selesai ditangani SPD712 Persentase penanganan penyerahan PSU "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 261 Jumlah penyerahan PSU secara administrasi dan fisik yang selesai ditangani SPD712 Persentase penanganan penyerahan PSU "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 262 jumlah perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan PSU yang telah ditetapkan SPD712 Persentase penanganan penyerahan PSU "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rencana Penyerahan PSU [629] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 263 Jumlah usaha yang memenuhi syarat ketaatan terhadap kondisi baku mutu udara dalam pengelolaan lingkungan SPD719 Persentase pelaku kegiatan usaha yang memenuhi kondisi baku mutu udara terhadap pengelolaan lingkungan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Ketaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan [114] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 264 Realisasi capaian pendapatan asli daerah dari retribusi IMB SPD720 Persentase tercapainya pendapatan asli daerah dari retribusi IMB "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi IMB [624] KEUANGAN [5.02] 265 Target pendapatan asli daerah dari retribusi IMB SPD720 Persentase tercapainya pendapatan asli daerah dari retribusi IMB "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi IMB [624] KEUANGAN [5.02] 266 Jumlah bangunan ber IMB sampai dengan tahun t SPD721 Persentase meningkatnya bangunan yang ber IMB "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Data Bangunan yang memiliki izin [641] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 267 Jumlah keseluruhan bangunan yang telah ditetapkan SPD721 Persentase meningkatnya bangunan yang ber IMB "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Data Bangunan yang memiliki izin [641] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 268 Jumlah penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan pada tahun t SPD723 Persentase penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Perusahaan Jasa Konstruksi [608] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 269 Jumlah target pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi pada tahun t SPD723 Persentase penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Perusahaan Jasa Konstruksi [608] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 270 Nilai SAKIP PD SPD724 Nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 271 Nilai SAKIP PD SPD725 Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah "" 2023 Badan Pendapatan Daerah Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 272 Nilai SAKIP PD SPD726 Nilai SAKIP Dinas Pendidikan "" 2023 Dinas Pendidikan Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 273 Nilai SAKIP PD SPD727 Nilai SAKIP Dinas Sosial "" 2023 Dinas Sosial Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 274 Nilai SAKIP PD SPD728 Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 275 Nilai SAKIP PD SPD729 Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya "" 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 276 Nilai SAKIP PD SPD731 Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik "" 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 277 Nilai SAKIP PD SPD732 Nilai SAKIP Sekretariat DPRD "" 2023 Sekretariat DPRD Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 278 Nilai SAKIP PD SPD733 Nilai SAKIP Kecamatan Bubutan "" 2023 Kec. Bubutan Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 279 Nilai SAKIP PD SPD734 Nilai SAKIP Kecamatan Bulak "" 2023 Kec. Bulak Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 280 Nilai SAKIP PD SPD735 Nilai SAKIP Kecamatan Dukuh Pakis "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 281 Nilai SAKIP PD SPD736 Nilai SAKIP Kecamatan Asemrowo "" 2023 Kec. Asemrowo Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 282 Nilai SAKIP PD SPD737 Nilai SAKIP Kecamatan Benowo "" 2023 Kec. Benowo Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 283 Nilai SAKIP PD SPD738 Nilai SAKIP Kecamatan Gubeng "" 2023 Kec. Gubeng Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 284 Nilai SAKIP PD SPD739 Nilai SAKIP Kecamatan Gunung Anyar "" 2023 Kec. Gunung Anyar Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 285 Nilai SAKIP PD SPD740 Nilai SAKIP Kecamatan Kenjeran "" 2023 Kec. Kenjeran Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 286 Nilai SAKIP PD SPD741 Nilai SAKIP Kecamatan Krembangan "" 2023 Kec. Krembangan Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 287 Nilai SAKIP PD SPD742 Nilai SAKIP Kecamatan Mulyorejo "" 2023 Kec. Mulyorejo Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 288 Nilai SAKIP PD SPD753 Nilai SAKIP Kecamatan Lakarsantri "" 2023 Kec. Lakarsantri Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 289 Nilai SAKIP PD SPD743 Nilai SAKIP Kecamatan Rungkut "" 2023 Kec. Rungkut Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 290 Nilai SAKIP PD SPD744 Nilai SAKIP Kecamatan Pakal "" 2023 Kec. Pakal Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 291 Nilai SAKIP PD SPD745 Nilai SAKIP Kecamatan Gayungan "" 2023 Kec. Gayungan Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 292 Nilai SAKIP PD SPD746 Nilai SAKIP Kecamatan Sukolilo "" 2023 Kec. Sukolilo Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 293 Nilai SAKIP PD SPD747 Nilai SAKIP Kecamatan Genteng "" 2023 Kec. Genteng Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 294 Nilai SAKIP PD SPD748 Nilai SAKIP Kecamatan Sukomanunggal "" 2023 Kec. Sukomanunggal Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 295 Nilai SAKIP PD SPD749 Nilai SAKIP Kecamatan Tambaksari "" 2023 Kec. Tambaksari Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 296 Nilai SAKIP PD SPD750 Nilai SAKIP Kecamatan Jambangan "" 2023 Kec. Jambangan Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 297 Nilai SAKIP PD SPD751 Nilai SAKIP Kecamatan Karangpilang "" 2023 Kec. Karangpilang Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 298 Nilai SAKIP PD SPD752 Nilai SAKIP Kecamatan Tandes "" 2023 Kec. Tandes Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 299 Nilai SAKIP PD SPD754 Nilai SAKIP Kecamatan Tenggilis Mejoyo "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 300 Nilai SAKIP PD SPD755 Nilai SAKIP Kecamatan Pabean Cantian "" 2023 Kec. Pabean Cantian Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 301 Nilai SAKIP PD SPD756 Nilai SAKIP Kecamatan Wiyung "" 2023 Kec. Wiyung Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 302 Nilai SAKIP PD SPD757 Nilai SAKIP Kecamatan Sambikerep "" 2023 Kec. Sambikerep Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 303 Nilai SAKIP PD SPD758 Nilai SAKIP Kecamatan Sawahan "" 2023 Kec. Sawahan Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 304 Nilai SAKIP PD SPD759 Nilai SAKIP Kecamatan Semampir "" 2023 Kec. Semampir Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 305 Nilai SAKIP PD SPD760 Nilai SAKIP Kecamatan Simokerto "" 2023 Kec. Simokerto Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 306 Nilai SAKIP PD SPD761 Nilai SAKIP Kecamatan Tegalsari "" 2023 Kec. Tegalsari Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 307 Nilai SAKIP PD SPD762 Nilai SAKIP Kecamatan Wonocolo "" 2023 Kec. Wonocolo Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 308 Nilai SAKIP PD SPD763 Nilai SAKIP Kecamatan Wonokromo "" 2023 Kec. Wonokromo Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 309 Jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti oleh PD SPD764 Persentase rekomendasi pengawasan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah "" 2023 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 310 Total jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang diberikan kepada PD SPD764 Persentase rekomendasi pengawasan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah "" 2023 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 311 Rata-rata nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah SPD765 Rata-rata nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah "" 2023 Inspektorat Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 312 Nilai SAKIP PD SPD766 Nilai SAKIP Inspektorat "" 2023 Inspektorat Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 313 Jumlah kajian yang menjadi dasar dalam proses perencanaan SPD768 Persentase kajian yang mendukung dalam kebijakan perencanaan "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] 314 Jumlah dokumen penelitian yang disusun SPD768 Persentase kajian yang mendukung dalam kebijakan perencanaan "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] 315 Jumlah dokumen pengembangan inovasi yang disusun SPD768 Persentase kajian yang mendukung dalam kebijakan perencanaan "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] 316 Nilai SAKIP PD SPD769 Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Diklat "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 317 Nilai SAKIP PD SPD770 Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 318 Jumlah Pegawai yang pernah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning SPD771 Cakupan pegawai yang telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 319 Jumlah pegawai aktif SPD771 Cakupan pegawai yang telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 320 Luas Jalan yang diperbaiki PKT26 Luas jalan yang diperbaiki "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Jalan Kota Surabaya [181] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 321 Panjang jalan yang dibangun PKT27 Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Jalan Kota Surabaya [181] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 322 Nilai SAKIP Kota Surabaya dari hasil evaluasi KemenPAN dan RB SKT199 Nilai SAKIP "" 2023 Sekretariat Daerah Master Data Angka [998] PERENCANAAN [5.01] 323 Nilai indeks SPBE SKT224 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Nilai Indeks SPBE [647] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 324 Panjang Jalan dalam Kondisi Baik SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Indeks Kebinamargaan [673] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 325 Total panjang jalan SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Indeks Kebinamargaan [673] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 326 Jumlah link (jaringan jalan) SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 327 Jumlah node (simpul / persimpangan) SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Jalan Kota Surabaya (sasaran) [672] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 328 Panjang prasarana pejalan kaki yang dibangun SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Trotoar (Pedestrian) SIGIS [316] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 329 Panjang prasarana pejalan kaki yang dibangun SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Trotoar (Pedestrian) SIGIS [316] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 330 Panjang saluran primer dan sekunder yang berfungsi dengan baik SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 331 Total Panjang saluran primer dan sekunder SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Panjang saluran primer dan sekunder Kota Surabaya [671] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 332 Jumlah rumah pompa yang dioperasikan tahun t SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Rumah pompa [185] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 333 total rumah pompa di Kota Surabaya t SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Rumah pompa [185] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 334 Penurunan Luas Genangan SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Penurunan Luas Genangan [649] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 335 Penurunan Luas Genangan SKT233 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Penurunan Luas Genangan [649] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 336 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD669 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Wonokromo Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 337 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD670 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Gayungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 338 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD671 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Karangpilang Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 339 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD672 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Pabean Cantian Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 340 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD674 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Semampir Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 341 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD675 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Asemrowo Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 342 Nilai kepuasan masyarakat unit layanan admindukcapil TPD683 Nilai Kepuasan Masyarakat pada Layanan Administrasi Kependudukan "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 343 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD684 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Gunung Anyar Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 344 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD685 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Sukolilo Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 345 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD686 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Tandes Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 346 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD692 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Wiyung Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 347 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD693 Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan "" 2023 Kec. Tambaksari Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 348 Jumlah unit Rusunawa yang dibangun/rehab TPD694 Indeks Keciptakaryaan "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan rumah layak huni [620] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 349 Jumlah unit Rusunawa yang dibangun/rehab TPD694 Indeks Keciptakaryaan "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan rumah layak huni [620] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 350 Target unit Rusunawa yang dibangun/rehab TPD694 Indeks Keciptakaryaan "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan rumah layak huni [620] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 351 Jumlah Rumah tidak layak huni yang dibangun/rehab TPD694 Indeks Keciptakaryaan "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan rumah layak huni [620] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 352 Jumlah Rumah tidak layak huni yang dibangun/rehab TPD694 Indeks Keciptakaryaan "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan rumah layak huni [620] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 353 Target Rumah tidak layak huni yang dibangun/rehab TPD694 Indeks Keciptakaryaan "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan rumah layak huni [620] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 354 Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah TPD694 Indeks Keciptakaryaan "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Bangunan Gedung Daerah [612] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 355 Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah TPD694 Indeks Keciptakaryaan "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Bangunan Gedung Daerah [612] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 356 Jumlah penyerahan PSU secara administrasi dan fisik yang selesai ditangani TPD694 Indeks Keciptakaryaan "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 357 Jumlah penyerahan PSU secara administrasi dan fisik yang selesai ditangani TPD694 Indeks Keciptakaryaan "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 358 jumlah perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan PSU yang telah ditetapkan TPD694 Indeks Keciptakaryaan "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rencana Penyerahan PSU [629] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 359 Realisasi Dokumen Rencana Tata Ruang TPD695 Indeks Penataan Ruang "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 360 Capaian persentase terkait keolahragaan TPD755 Indeks daya saing keolahragaan dan kepemudaan "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Indeks Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan [512] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 361 Capaian persentase terkait kepemudaan TPD755 Indeks daya saing keolahragaan dan kepemudaan "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Indeks Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan [512] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 362 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD773 Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan "" 2023 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 363 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD774 Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan "" 2023 RSUD Bhakti Dharma Husada Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 364 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat TPD775 Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan "" 2023 Dinas Kesehatan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 365 Realisasi pendapatan daerah yang dihitung TPD779 Persentase kontribusi Pendapatan terhadap APBD "" 2023 Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63] KEUANGAN [5.02] 366 Realisasi APBD TPD779 Persentase kontribusi Pendapatan terhadap APBD "" 2023 Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63] KEUANGAN [5.02] 367 Luas tanah yang dibebaskan TPD781 Indeks Pertanahan "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan tanah/lahan [646] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 368 Luas tanah yang dibebaskan TPD781 Indeks Pertanahan "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan tanah/lahan [646] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 369 Luas tanah rencana TPD781 Indeks Pertanahan "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan tanah/lahan [646] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 370 Total hasil produksi perikanan budidaya TPD865 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pembudidaya Kelautan dan Perikanan [32] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 371 Total hasil produksi perikanan tangkap TPD865 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nelayan perikanan tangkap [31] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 372 Total hasil produksi perikanan budidaya TPD865 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pembudidaya Kelautan dan Perikanan [32] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 373 Total hasil produksi perikanan tangkap TPD865 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nelayan perikanan tangkap [31] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 374 Total hasil produksi perikanan budidaya TPD865 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pembudidaya Kelautan dan Perikanan [32] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 375 Total hasil produksi perikanan tangkap TPD865 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nelayan perikanan tangkap [31] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 376 Total produksi sektor pertanian TPD866 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Produktivitas Bidang Pertanian [45] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 377 Total produksi pertanian khusus tahun 2016 hingga 2020 TPD866 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Produktivitas Bidang Pertanian [45] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 378 Total produksi pertanian khusus tahun 2016 hingga 2020 TPD866 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Produktivitas Bidang Pertanian [45] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 379 Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang dilaksanakan TPD867 Persentase pelaksanaan fungsi DPRD "" 2023 Sekretariat DPRD Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81] SEKRETARIAT DPRD [4.02] 380 Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang direncanakan TPD867 Persentase pelaksanaan fungsi DPRD "" 2023 Sekretariat DPRD Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81] SEKRETARIAT DPRD [4.02] 381 Jumlah Laporan Hasil Laporan Pengawasan internal yang diselesaikan TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2023 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 382 Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2023 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 383 Jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2023 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 384 Total jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi TPD872 Indeks kualitas pengawasan "" 2023 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 385 Target Wilayah Updating Peta Informasi Penataan Ruang SPD54 Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 386 Realisasi Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota SPD54 Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 387 Target Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota SPD54 Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pelayanan Penataan Ruang [618] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 388 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD55 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Simokerto Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 389 Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah SPD58 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Bangunan Gedung Daerah [612] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 390 Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah SPD58 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Bangunan Gedung Daerah [612] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 391 Rencana ketersediaan sarana dan prasaranan bangunan gedung milik pemerintah SPD58 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rencana Pembangunan Gedung Baru [668] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 392 Rencana ketersediaan sarana dan prasaranan bangunan gedung milik pemerintah SPD58 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rencana Pembangunan Gedung Baru [668] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 393 Jumlah peserta yang kesadaran lingkungan hidupnya meningkat SPD62 Persentase masyarakat yang kesadaran akan upaya pelestarian lingkungan hidupnya meningkat "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 394 Jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti pemberian materi lingkungan hidup SPD62 Persentase masyarakat yang kesadaran akan upaya pelestarian lingkungan hidupnya meningkat "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup [370] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 395 Persentase Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk dan Aktif SPD64 Penanganan Bencana yang Terintegrasi "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 396 Persentase Pelatihan Pencegahan dan pengurangan resiko bencana SPD64 Penanganan Bencana yang Terintegrasi "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 397 Persentase Sarana Penanggulangan Bencana yang diadakan SPD64 Penanganan Bencana yang Terintegrasi "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 398 Persentase Penanggulangan kejadian bencana SPD64 Penanganan Bencana yang Terintegrasi "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 399 Persentase Penanganan Korban Bencana SPD64 Penanganan Bencana yang Terintegrasi "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 400 Persentase pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik fungsi dari sistem proteksi kebakaran SPD65 Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi "" 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 401 Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi SPD65 Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi "" 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 402 Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit SPD65 Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi "" 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 403 Persentase pelaksanaan tugas operasional dengan SDM secara baik SPD65 Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi "" 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 404 Persentase sarana prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik SPD65 Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi "" 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks Penanggulangan Bencana [662] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 405 Jumlah PAUD (TK) yang terakreditasi SPD193 Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi "" 2023 Dinas Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 406 Jumlah SD/MI yang terakreditasi SPD193 Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi "" 2023 Dinas Pendidikan Sekolah Dasar/setara [141] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 407 Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi SPD193 Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi "" 2023 Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 408 Jumlah PAUD (TK) SPD193 Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi "" 2023 Dinas Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 409 Jumlah SD SPD193 Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi "" 2023 Dinas Pendidikan Sekolah Dasar/setara [141] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 410 Jumlah MI SPD193 Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi "" 2023 Dinas Pendidikan Sekolah Dasar/setara [141] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 411 Jumlah SMP SPD193 Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi "" 2023 Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 412 Jumlah MTs SPD193 Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi "" 2023 Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 413 Jumlah guru dan kepala sekolah yang memenuhi syarat sertifikasi SPD196 Persentase guru memenuhi syarat sertifikasi "" 2023 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 414 Jumlah guru (non GTT) dan kepala sekolah yang belum bersertifikasi SPD196 Persentase guru memenuhi syarat sertifikasi "" 2023 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 415 Jumlah pegawai aktif yang dapat ditingkatkan kualitasnya SPD216 Persentase pegawai yang dapat ditingkatkan kualitasnya "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 416 Jumlah pegawai aktif SPD216 Persentase pegawai yang dapat ditingkatkan kualitasnya "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 417 Nilai SAKIP PD SPD218 Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 418 Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai sosial, kemanusiaan, keagamaan SPD225 Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai sosial, kemanusiaan, keagamaan "" 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Survei Kepedulian Sosial [652] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 419 Jumlah jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi SPD243 Konektivitas jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi "" 2023 Dinas Perhubungan Transportasi Multimoda [511] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 420 Jumlah Target jaringan transportasi Multimoda yang ditentukan SPD243 Konektivitas jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi "" 2023 Dinas Perhubungan Transportasi Multimoda [511] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 421 Jumlah perusahaan yang memiliki syarat kerja layak SPD245 Persentase perusahaan yang memiliki Syarat Kerja Layak "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Perusahaan di Kota Surabaya [221] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 422 Jumlah perusahaan SPD245 Persentase perusahaan yang memiliki Syarat Kerja Layak "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Perusahaan di Kota Surabaya [221] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 423 Jumlah perusahaan dengan kondisi hubungan industrial yang harmonis (tidak memiliki kasus mogok kerja) SPD246 Persentase perusahaan dengan kondisi hubungan industrial yang harmonis "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Perusahaan di Kota Surabaya [221] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 424 Jumlah perusahaan SPD246 Persentase perusahaan dengan kondisi hubungan industrial yang harmonis "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Perusahaan di Kota Surabaya [221] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 425 Nilai SAKIP PD SPD254 Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 426 Nilai realisasi investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) SPD268 Nilai Investasi Daerah "" 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Realisasi Investasi [758] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 427 Nilai SAKIP PD SPD281 Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 428 Realisasi pendapatan daerah yang dihitung SPD287 Persentase capaian realisasi pendapatan daerah "" 2023 Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63] KEUANGAN [5.02] 429 Target pendapatan daerah SPD287 Persentase capaian realisasi pendapatan daerah "" 2023 Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kota Surabaya [63] KEUANGAN [5.02] 430 Jumlah Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP SPD289 Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah "" 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 431 Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota SPD372 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Kota [363] PERENCANAAN [5.01] 432 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah SPD372 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405] PERENCANAAN [5.01] 433 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD373 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 434 Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang dilaksanakan tepat waktu SPD374 Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi tepat waktu "" 2023 Sekretariat DPRD Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81] SEKRETARIAT DPRD [4.02] 435 Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang direncanakan SPD374 Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi tepat waktu "" 2023 Sekretariat DPRD Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81] SEKRETARIAT DPRD [4.02] 436 Jumlah pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja SPD380 Persentase Pencari Kerja Yang mendapatkan peningkatan Kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 437 Jumlah pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja SPD380 Persentase Pencari Kerja Yang mendapatkan peningkatan Kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 438 Jumlah pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja tahun dasar SPD380 Persentase Pencari Kerja Yang mendapatkan peningkatan Kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kompetensi Tenaga Kerja [723] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 439 Jumlah pencari kerja yang terdaftar SPD380 Persentase Pencari Kerja Yang mendapatkan peningkatan Kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 440 Nilai SAKIP PD SPD383 Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 441 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD384 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Bubutan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 442 Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan siaga aktif strata madya SPD386 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya "" 2023 Dinas Kesehatan Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 443 Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan siaga aktif strata purnama SPD386 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya "" 2023 Dinas Kesehatan Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 444 Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan siaga aktif strata mandiri SPD386 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya "" 2023 Dinas Kesehatan Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 445 Jumlah Kelurahan SPD386 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya "" 2023 Dinas Kesehatan Kelurahan Kota Surabaya [278] KECAMATAN [7.01] 446 Jumlah Ibu hamil, bersalin, dan nifas yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas SPD387 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup) "" 2023 Dinas Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas [161] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 447 Jumlah sasaran kelahiran hidup SPD387 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup) "" 2023 Dinas Kesehatan Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 448 Jumlah kematian bayi berumur <1 th SPD388 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup) "" 2023 Dinas Kesehatan Kematian Bayi [164] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 449 Jumlah sasaran kelahiran hidup SPD388 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup) "" 2023 Dinas Kesehatan Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 450 Jumlah balita dengan status gizi stunting SPD389 Prevalensi Balita Stunting "" 2023 Dinas Kesehatan Balita [165] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 451 Jumlah balita ditimbang SPD389 Prevalensi Balita Stunting "" 2023 Dinas Kesehatan Balita [165] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 452 Jumlah Puskesmas yang terakreditasi utama SPD393 Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama "" 2023 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 453 Tingkat kecelakaan SPD425 Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas "" 2023 Dinas Perhubungan Tingkat kecelakaan lalu lintas [130] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 454 Rata-rata load factor Suroboyo Bus SPD426 Rata-rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya "" 2023 Dinas Perhubungan Angkutan Umum Kota Surabaya [451] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 455 Rata-rata load factor Bus Pelajar SPD426 Rata-rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya "" 2023 Dinas Perhubungan Angkutan Umum Kota Surabaya [451] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 456 Jumlah pencari kerja yang telah meningkat kompetensinya SPD427 Persentase Pencari kerja Yang Telah Meningkat Kompetensinya "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 457 Jumlah pencari kerja yang telah meningkat kompetensinya SPD427 Persentase Pencari kerja Yang Telah Meningkat Kompetensinya "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 458 Jumlah pencari kerja yang telah meningkat kompetensinya tahun dasar SPD427 Persentase Pencari kerja Yang Telah Meningkat Kompetensinya "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kompetensi Tenaga Kerja [723] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 459 Jumlah pencari kerja yang terdaftar SPD427 Persentase Pencari kerja Yang Telah Meningkat Kompetensinya "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 460 Angka Kelahiran Total (TFR) SPD430 Angka Kelahiran Total (TFR) "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 461 Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang tepat waktu SPD432 Indeks Pelayanan Penanaman Modal "" 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 462 Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang selesai SPD432 Indeks Pelayanan Penanaman Modal "" 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 463 Jumlah permohonan pemanfaatan data investasi penanaman modal yang valid SPD432 Indeks Pelayanan Penanaman Modal "" 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengawasan Pelaku Usaha [395] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 464 Jumlah permohonan pemanfaatan data investasi penanaman modal SPD432 Indeks Pelayanan Penanaman Modal "" 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengawasan Pelaku Usaha [395] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 465 penyelesaian permasalahan tanpa melalui jalur hukum SPD433 Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 466 Jumlah permasalahan perempuan dan anak pada SPD433 Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 467 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD436 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Lakarsantri Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 468 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD440 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Gubeng Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 469 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD441 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Kenjeran Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 470 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD442 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Mulyorejo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 471 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD443 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Wonokromo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 472 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD445 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 473 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD451 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Genteng Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 474 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD491 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Wonokromo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 475 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD492 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Rungkut Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 476 Indeks pembangunan keluarga (ibangga) SPD507 Indeks pembangunan keluarga (ibangga) "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 477 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD508 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Tegalsari Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 478 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD509 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Asemrowo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 479 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD512 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Benowo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 480 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD513 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Pakal Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 481 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD515 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Tambaksari Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 482 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD517 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Tandes Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 483 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD519 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Gunung Anyar Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 484 Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Bhakti Dharma Husada SPD520 Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Bhakti Dharma Husada "" 2023 RSUD Bhakti Dharma Husada Rumah Sakit Kota Surabaya [157] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 485 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD522 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan Layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Tandes Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 486 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD523 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Tambaksari Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 487 Nilai SAKIP RSUD SPD526 Nilai SAKIP RSUD Bhakti Dharma Husada "" 2023 RSUD Bhakti Dharma Husada Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 488 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD530 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Jambangan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 489 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD531 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Jambangan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 490 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD533 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Benowo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 491 Nilai SAKIP RSUD SPD534 Nilai SAKIP RSUD dr. Mohamad Soewandhie "" 2023 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 492 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD535 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Sukomanunggal Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 493 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD537 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Mulyorejo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 494 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD540 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Sukomanunggal Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 495 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD549 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Wonocolo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 496 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD550 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Karangpilang Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 497 Jumlah pengunjung/pemustaka yang memanfaatkan layanan baca/literasi SPD586 Jumlah pengunjung/pemustaka yang memanfaatkan layanan baca/literasi "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Layanan Baca Pemerintah Kota Surabaya [26] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23] 498 Jumlah ketersediaan bahan pangan SPD590 Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penguatan cadangan pangan [234] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 499 Jumlah penduduk SPD590 Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 500 Jumlah kebutuhan bahan pangan pertahun perkapita SPD590 Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penguatan cadangan pangan [234] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 501 Jumlah bahan pangan segar yang disampling dan aman SPD590 Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 502 Jumlah bahan pangan segar yang disampling SPD590 Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 503 Nilai SAKIP PD SPD596 Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 504 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD603 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Genteng Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 505 Nilai SAKIP PD SPD604 Nilai SAKIP Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 506 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD605 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Gubeng Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 507 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD610 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Sawahan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 508 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD613 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Sambikerep Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 509 Total produksi sektor pertanian SPD625 Jumlah hasil produksi sektor pertanian "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Produktivitas Bidang Pertanian [45] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 510 Total hasil produksi perikanan budidaya SPD626 Hasil Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pembudidaya Kelautan dan Perikanan [32] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 511 Total hasil produksi perikanan tangkap SPD626 Hasil Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nelayan perikanan tangkap [31] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 512 Jumlah peserta didik kesetaraan hasil outreach yang aktif di sekolah nonformal SPD632 Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan "" 2023 Dinas Pendidikan Anak Tidak Sekolah [659] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 513 Jumlah penduduk tidak sekolah yang terdata dari hasil outreach SPD632 Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan "" 2023 Dinas Pendidikan Anak Tidak Sekolah [659] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 514 ASFR SPD637 Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 515 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD640 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Tegalsari Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 516 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD641 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Gunung Anyar Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 517 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD643 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Simokerto Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 518 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD649 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Wonocolo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 519 Jumlah kejadian anarkis SPD652 Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan "" 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Potensi Kejadian Anarkis [197] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 520 Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD SPD652 Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan "" 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Potensi Kejadian Anarkis [197] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 521 Jumlah penanganan serangan SPD654 Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Sistem Keamanan Informasi [545] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 522 Jumlah serangan SPD654 Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Sistem Keamanan Informasi [545] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 523 Jumlah data terpublikasi SPD656 Persentase hasil analisa data yang terpublikasi "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Dokumen Statistik Sektoral [437] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20] 524 Jumlah data statistik yang dibutuhkan untuk publikasi SPD656 Persentase hasil analisa data yang terpublikasi "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Dokumen Statistik Sektoral [437] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20] 525 Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan SPD658 Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan "" 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Survei Kepedulian Sosial [652] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 526 Rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kecamatan dan kelurahan SPD661 Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan "" 2023 Kec. Asemrowo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 527 Jumlah pelaku usaha industri yang mengurus perizinan SPD662 Persentase peningkatan pelaku usaha yang mengurus perizinan "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Pelaku Usaha Industri [573] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 528 Nilai kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum SPD663 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum "" 2023 Kec. Kenjeran Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 529 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Kota Surabaya SPD687 Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di Kota Surabaya "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kunjungan Wisatawan di Kota Surabaya [293] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 530 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Kota Surabaya SPD687 Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di Kota Surabaya "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kunjungan Wisatawan di Kota Surabaya [293] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 531 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Kota Surabaya SPD687 Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di Kota Surabaya "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kunjungan Wisatawan di Kota Surabaya [293] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 532 Jumlah kawasan cagar budaya yang dikembangkan SPD688 Persentase kawasan cagar budaya yang dikembangkan "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Cagar budaya [19] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 533 Jumlah kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan SPD688 Persentase kawasan cagar budaya yang dikembangkan "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Cagar budaya [19] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 534 Jumlah jenis seni budaya yang dikembangkan/dianggap lestari SPD689 Persentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kelompok Seni Budaya [18] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 535 Jumlah jenis seni budaya yang terdata SPD689 Persentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kelompok Seni Budaya [18] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 536 Jumlah museum yang telah distandardisasi SPD690 Persentase museum yang telah distandardisasi "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Museum Pemerintah Kota Surabaya [394] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 537 Jumlah museum yang dikelola SPD690 Persentase museum yang telah distandardisasi "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Museum Pemerintah Kota Surabaya [394] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 538 Jumlah narasi sejarah yang dipublikasikan SPD691 Persentase narasi sejarah yang dipublikasikan "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Publikasi Narasi Sejarah [516] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 539 Jumlah narasi sejarah yang dipublikasikan SPD691 Persentase narasi sejarah yang dipublikasikan "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Publikasi Narasi Sejarah [516] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 540 Jumlah narasi sejarah yang berhubungan dengan bangunan / peristiwa tentang sejarah perjuangan kepahlawanan / 10 Nopember di Surabaya tahun dasar SPD691 Persentase narasi sejarah yang dipublikasikan "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Publikasi Narasi Sejarah [516] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 541 Tingkat stabilitas harga komoditas SPD693 Tingkat stabilitas harga komoditas "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tingkat Stabilitas Harga Komoditas [551] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 542 Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omzetnya SPD694 Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 543 Jumlah usaha mikro yang ditingkatkan aksesibilitas pemasarannya SPD694 Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 544 Jumlah pelaku usaha perdagangan yang patuh SPD695 Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pelaku Usaha Perdagangan [465] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 545 Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi SPD695 Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pelaku Usaha Perdagangan [465] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 546 Jumlah UTTP yang bertanda tera sah SPD696 Persentase Alat UTTP bertanda tera sah "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 547 Jumlah potensi UTTP yang menjadi kewenangan SPD696 Persentase Alat UTTP bertanda tera sah "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 548 Jumlah medali yang didapatkan atlet pada event olahraga regional, nasional dan/atau internasional SPD698 Indeks prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Atlet Kota Surabaya [1] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 549 Jumlah atlet yang dikirim ke event olahraga regional, nasional dan/atau internasional SPD698 Indeks prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Atlet Kota Surabaya [1] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 550 Jumlah kader kepemudaan yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan SPD699 Persentase partisipasi kader aktif kepemudaan dalam pembangunan "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 551 Jumlah kader aktif kepemudaan SPD699 Persentase partisipasi kader aktif kepemudaan dalam pembangunan "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 552 Nilai SAKIP PD SPD700 Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 553 Jumlah volume usaha koperasi SPD701 Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 554 Jumlah volume usaha koperasi SPD701 Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 555 Jumlah volume usaha koperasi SPD701 Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 556 Nilai SAKIP PD SPD702 Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Penilaian SAKIP Perangkat Daerah [384] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 557 Total omzet usaha mikro binaan SPD703 Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 558 Total omzet usaha mikro binaan SPD703 Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 559 Jumlah pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang produktif PKT593 Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemasaran Hasil Perikanan [474] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 560 Jumlah pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan PKT593 Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemasaran Hasil Perikanan [474] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 561 Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani PKT596 Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani "" 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Pelanggaran Perda [452] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 562 jumlah pelanggaran Perda yang ditemukan dan/atau dilaporkan (Tibum) PKT596 Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani "" 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Pelanggaran Perda [452] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 563 Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang dilaksanakan PKT607 Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi "" 2023 Sekretariat DPRD Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81] SEKRETARIAT DPRD [4.02] 564 Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Surabaya yang direncanakan PKT607 Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi "" 2023 Sekretariat DPRD Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81] SEKRETARIAT DPRD [4.02] 565 Jumlah ketetapan obyek pajak hotel, restoran, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah PKT608 Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan "" 2023 Badan Pendapatan Daerah Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517] KEUANGAN [5.02] 566 Jumlah ketetapan obyek pajak PBBP2 BPHTB PKT608 Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan "" 2023 Badan Pendapatan Daerah Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) [665] KEUANGAN [5.02] 567 Jumlah obyek pajak hotel, resto, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah yang terdata PKT608 Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan "" 2023 Badan Pendapatan Daerah Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517] KEUANGAN [5.02] 568 Jumlah obyek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PKT608 Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan "" 2023 Badan Pendapatan Daerah Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) [665] KEUANGAN [5.02] 569 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT609 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Sekretariat DPRD Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 570 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT609 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Sekretariat DPRD Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 571 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT609 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Sekretariat DPRD Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 572 Jumlah rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti PKT614 Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] 573 Jumlah rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang dihasilkan PKT614 Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] 574 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT615 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Sosial Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 575 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT615 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Sosial Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 576 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT615 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Sosial Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 577 Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota yang disusun dan dilaporkan tepat waktu PKT619 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Kota [363] PERENCANAAN [5.01] 578 Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota PKT619 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Kota [363] PERENCANAAN [5.01] 579 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu PKT621 Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405] PERENCANAAN [5.01] 580 Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah PKT621 Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kota [405] PERENCANAAN [5.01] 581 Data indikator RPJMD yang disediakan PKT623 Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Data Perencanaan Pembangunan (Indikator RPJMD) [17] PERENCANAAN [5.01] 582 Data indikator RPJMD yang dibutuhkan PKT623 Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Data Perencanaan Pembangunan (Indikator RPJMD) [17] PERENCANAAN [5.01] 583 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT641 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 584 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT641 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 585 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT641 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 586 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT644 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 587 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT644 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 588 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT644 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 589 Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) Aktif PKT645 Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif "" 2023 Dinas Kesehatan Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 590 Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) PKT645 Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif "" 2023 Dinas Kesehatan Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 591 Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan PKT648 Persentase Jaminan Kesehatan "" 2023 Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan [159] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 592 Jumlah penduduk PKT648 Persentase Jaminan Kesehatan "" 2023 Dinas Kesehatan Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 593 Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan PKT649 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes) "" 2023 Dinas Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas [161] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 594 Jumlah sasaran ibu bersalin/nifas PKT649 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes) "" 2023 Dinas Kesehatan Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 595 Jumlah Ibu Hamil K4 di fasilitas kesehatan PKT650 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 "" 2023 Dinas Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas [161] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 596 Jumlah sasaran ibu hamil PKT650 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 "" 2023 Dinas Kesehatan Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 597 Jumlah usila mendapat pelayanan kesehatan PKT651 Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila "" 2023 Dinas Kesehatan Pelayanan Lansia [166] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 598 Jumlah sasaran usila PKT651 Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila "" 2023 Dinas Kesehatan Sasaran Usila, Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Bersalin [299] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 599 Jumlah balita dengan status gizi buruk PKT652 Prevalensi Balita Gizi Buruk "" 2023 Dinas Kesehatan Balita [165] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 600 Jumlah balita ditimbang PKT652 Prevalensi Balita Gizi Buruk "" 2023 Dinas Kesehatan Balita [165] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 601 Jumlah rumah sehat PKT653 Persentase Rumah Sehat "" 2023 Dinas Kesehatan Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 602 Jumlah rumah PKT653 Persentase Rumah Sehat "" 2023 Dinas Kesehatan Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 603 Jumlah pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti PKT654 Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti "" 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Pelanggaran Perda [452] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 604 jumlah pelanggaran Perda yang ditemukan dan/atau dilaporkan (Gakda) PKT654 Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti "" 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Pelanggaran Perda [452] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 605 Jumlah Puskesmas yang terakreditasi utama PKT666 Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama "" 2023 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 606 Jumlah Puskesmas yang terakreditasi paripurna PKT666 Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama "" 2023 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 607 Jumlah Puskesmas Kota Surabaya PKT666 Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama "" 2023 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 608 Jumlah Puskesmas Kota Surabaya yang memiliki izin operasional PKT667 Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional "" 2023 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 609 Jumlah Puskesmas Kota Surabaya PKT667 Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional "" 2023 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 610 Jumlah kelurahan yang memiliki bindu PKT668 Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) "" 2023 Dinas Kesehatan Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 611 Jumlah Kelurahan PKT668 Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) "" 2023 Dinas Kesehatan Kelurahan Kota Surabaya [278] KECAMATAN [7.01] 612 Jumlah kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani 24 jam PKT669 Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani 1 x 24 Jam "" 2023 Dinas Kesehatan Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 613 Jumlah kelurahan yang mengalami KLB PKT669 Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani 1 x 24 Jam "" 2023 Dinas Kesehatan Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pandemi [175] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 614 Jumlah puskesmas dengan nilai ASPAK lebih dari 70 PKT670 Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar "" 2023 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 615 Jumlah Puskesmas Kota Surabaya PKT670 Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar "" 2023 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 616 Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan PKT671 Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 617 jumlah permohonan dokumen pendaftaran penduduk yang masuk PKT671 Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 618 Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan PKT674 Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 619 jumlah permohonan Dokumen Pencatatan Sipil yang masuk PKT674 Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 620 Jumlah data penduduk kementrian bersih PKT677 Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 621 Jumlah penduduk layanan PKT677 Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan [596] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 622 Jumlah layanan yg telah berbasis IT PKT678 Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil Berbasis IT [540] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 623 jumlah layanan PKT678 Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil Berbasis IT [540] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 624 Jumlah PD/Lembaga yang telah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan PKT679 Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemanfaatan Data Kependudukan [287] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 625 Jumlah PD/Lembaga yang direncanakan melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan PKT679 Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemanfaatan Data Kependudukan [287] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 626 Jumlah jenis obat dan perbekalan yang disediakan Dinas Kesehatan PKT687 Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan "" 2023 Dinas Kesehatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sarana kesehatan [169] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 627 Jumlah jenis obat dan perbekalan yang dibutuhkan Dinas Kesehatan PKT687 Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan "" 2023 Dinas Kesehatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sarana kesehatan [169] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 628 Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang ditingkatkan sarana prasarananya sampai dengan PKT688 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu "" 2023 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 629 Jumlah Puskesmas Kota Surabaya PKT688 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu "" 2023 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 630 Jumlah Puskesmas Pembantu Kota Surabaya PKT688 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu "" 2023 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 631 Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi PKT689 Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi "" 2023 Dinas Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan [423] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 632 Jumlah Sistem Informasi Kesehatan PKT689 Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi "" 2023 Dinas Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan [423] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 633 Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Puskesmas) PKT690 Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu "" 2023 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 634 Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Rumah Sakit) PKT690 Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu "" 2023 Dinas Kesehatan Rumah Sakit Kota Surabaya [157] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 635 Jumlah Puskesmas Kota Surabaya PKT690 Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu "" 2023 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 636 Jumlah rumah sakit yang memiliki izin PKT690 Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu "" 2023 Dinas Kesehatan Rumah Sakit Kota Surabaya [157] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 637 Jumlah rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh PD PKT691 Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah "" 2023 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 638 total jumlah rekomendasi pengawasan internal yang diberikan kepada PD PKT691 Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah "" 2023 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 639 Jumlah fasilitasi untuk pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal PKT692 Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi "" 2023 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 640 jumlah seluruh rekomendasi yang seharusnya dipenuhi PKT692 Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi "" 2023 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 641 Jumlah kasus pengawasan tujuan tertentu yang ditangani PKT693 Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu "" 2023 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 642 Jumlah seluruh kasus pengawasan tujuan tertentu yang dilaporkan PKT693 Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu "" 2023 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 643 Jumlah rumusan kebijakan di bidang pengawasan yang ditindaklanjuti PKT694 Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti "" 2023 Inspektorat Kebijakan [428] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 644 Jumlah rumusan kebijakan Bidang Pengawasan yang diusulkan PKT694 Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti "" 2023 Inspektorat Kebijakan [428] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 645 Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah PKT695 Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah "" 2023 Inspektorat Pendampingan [427] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 646 Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan RSUD PKT695 Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah "" 2023 Inspektorat Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 647 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT698 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Karangpilang Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 648 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT698 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Karangpilang Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 649 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT698 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Karangpilang Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 650 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT701 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 651 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT701 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 652 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT701 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 653 Jumlah ketersediaan bahan pangan PKT706 Indeks Kecukupan Pangan Pokok "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penguatan cadangan pangan [234] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 654 Jumlah penduduk PKT706 Indeks Kecukupan Pangan Pokok "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 655 Jumlah kebutuhan bahan pangan pertahun perkapita PKT706 Indeks Kecukupan Pangan Pokok "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penguatan cadangan pangan [234] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 656 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT707 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Kesehatan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 657 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT707 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Kesehatan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 658 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT707 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Kesehatan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 659 Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan PKT708 Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas "" 2023 Dinas Kesehatan SDM Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya [464] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 660 Jumlah tenaga kesehatan Pemerintah Kota Surabaya PKT708 Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas "" 2023 Dinas Kesehatan SDM Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya [464] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 661 Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat PKT709 Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan "" 2023 Dinas Kesehatan Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 662 Jumlah sampel makanan yang diperiksa PKT709 Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan "" 2023 Dinas Kesehatan Pemeriksaan sample pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan [232] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 663 Jumlah unit penyelenggara pelayanan yang disurvei dan minimal mutu pelayanannya kategori baik PKT710 Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik "" 2023 Sekretariat Daerah Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 664 Jumlah unit penyelenggara pelayanan yang disurvei PKT710 Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik "" 2023 Sekretariat Daerah Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 665 Jumlah instansi yang memiliki nilai akuntabilitas kinerjanya minimal A PKT711 Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A "" 2023 Sekretariat Daerah Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintahan [346] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 666 Jumlah seluruh instansi yang dinilai akuntabilitas kinerjanya PKT711 Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A "" 2023 Sekretariat Daerah Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintahan [346] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 667 Jumlah PD yang memiliki kesesuaian analisis jabatan dengan review kelembagaan PKT713 Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan "" 2023 Sekretariat Daerah Pendampingan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan [556] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 668 Jumlah PD yang dilakukan review kelembagaan PKT713 Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan "" 2023 Sekretariat Daerah Pendampingan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan [556] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 669 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT715 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Inspektorat Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 670 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT715 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Inspektorat Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 671 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT715 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Inspektorat Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 672 Jenis informasi yang dimutakhirkan PKT721 Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Profil Kependudukan [538] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 673 Jumlah keseluruhan jenis informasi yang seharusnya dimutakhirkan PKT721 Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Profil Kependudukan [538] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 674 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT727 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 675 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT727 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 676 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT727 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 677 Nilai rata-rata Kepuasan Masyarakat terhadap Prasarana dan Perlengkapan Jalan PKT732 Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya "" 2023 Dinas Perhubungan Kepuasan Masyarakat terhadap Prasarana dan Perlengkapan Jalan [509] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 678 Kecepatan rata- rata per ruas jalan PKT733 Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota "" 2023 Dinas Perhubungan Kecepatan rata-rata kendaraan [128] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 679 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT736 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 680 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT736 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 681 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT736 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 682 Jumlah kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai PKT738 Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nelayan perikanan tangkap [31] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 683 Jumlah kelompok nelayan PKT738 Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nelayan perikanan tangkap [31] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 684 Jumlah obyek pajak hotel, resto, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah yang terdaftar di sistem online PKT740 Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir "" 2023 Badan Pendapatan Daerah Sistem Online Pajak [753] KEUANGAN [5.02] 685 Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir PKT740 Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir "" 2023 Badan Pendapatan Daerah Sistem Online Pajak [753] KEUANGAN [5.02] 686 Jumlah peralatan dan alat besar dalam kondisi layak dan siap operasional PKT741 Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kendaraan dan Peralatan Alat Berat [567] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 687 Jumlah peralatan dan alat besar keseluruhan PKT741 Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kendaraan dan Peralatan Alat Berat [567] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 688 Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus sertifikasi kompetensi PKT746 Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 689 Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi PKT746 Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Angkatan Kerja dan Pencari Kerja [219] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 690 Jumlah perusahaan yang menyampaikan data ketenagakerjaan PKT748 Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Perusahaan di Kota Surabaya [221] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 691 Jumlah perusahaan PKT748 Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Perusahaan di Kota Surabaya [221] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 692 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT756 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 693 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT756 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 694 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT756 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 695 Jumlah rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan PKT758 Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan "" 2023 Sekretariat Daerah Rekomendasi kajian/evaluasi Bina Mental Spiritual [79] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 696 Jumlah rekomendasi kajian/evaluasi keseluruhan yang dihasilkan PKT758 Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan "" 2023 Sekretariat Daerah Rekomendasi kajian/evaluasi Bina Mental Spiritual [79] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 697 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT760 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 698 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT853 Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 699 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT760 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 700 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT760 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 701 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT761 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 702 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT761 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 703 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT761 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 704 Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan PKT765 Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyuluhan Kebijakan Pengendalian Penduduk [510] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 705 Jumlah sekolah setingkat SLTP / MTS, yang mendapatkan materi kependudukan sampai terbentuk SSK PKT765 Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyuluhan Kebijakan Pengendalian Penduduk [510] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 706 Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD) PKT765 Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 707 Jumlah MTs PKT765 Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 708 Jumlah SMP PKT765 Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 709 Jumlah siswa PAUD PKT768 Persentase balita yang mengikuti PAUD "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Siswa PAUD [149] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 710 total jumlah balita PKT768 Persentase balita yang mengikuti PAUD "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 711 Jumlah Lembaga/PKBM yang responsif PKT774 Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 712 Jumlah lembaga/PKBM se Kota Surabaya PKT774 Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 713 Jumlah Kelurahan Ramah Anak sampai dengan PKT775 Persentase Kelurahan Layak Anak "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Data Kelurahan Ramah Anak [225] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 714 Jumlah Kelurahan PKT775 Persentase Kelurahan Layak Anak "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kelurahan Kota Surabaya [278] KECAMATAN [7.01] 715 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT777 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 716 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT777 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 717 Jumlah Lembaga/PKBM yang responsif PKT780 Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 718 Jumlah lembaga/PKBM se Kota Surabaya PKT780 Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 719 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT783 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Mulyorejo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 720 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT783 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Mulyorejo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 721 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT783 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Mulyorejo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 722 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT785 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Lakarsantri Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 723 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT785 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Lakarsantri Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 724 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT788 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Gubeng Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 725 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT788 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Gubeng Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 726 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT791 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Krembangan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 727 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT791 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Krembangan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 728 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT797 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Sukolilo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 729 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT797 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Sukolilo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 730 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT799 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Gubeng Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 731 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT800 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 732 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT801 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Kenjeran Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 733 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT801 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Kenjeran Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 734 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT804 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Bubutan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 735 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT804 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Bubutan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 736 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT806 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Bubutan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 737 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT806 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Bubutan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 738 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT807 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Bubutan Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 739 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT811 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Wonokromo Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 740 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT817 Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Genteng Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 741 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT817 Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Genteng Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 742 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT818 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Sukolilo Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 743 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT822 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Krembangan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 744 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT822 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Krembangan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 745 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT825 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Sukolilo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 746 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT825 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Sukolilo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 747 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT833 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Krembangan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 748 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT833 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Krembangan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 749 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT835 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Simokerto Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 750 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT835 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Simokerto Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 751 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT836 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 752 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT836 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 753 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT837 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Genteng Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 754 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT837 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Genteng Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 755 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT838 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Wiyung Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 756 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT838 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Wiyung Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 757 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT840 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Genteng Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 758 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT840 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Genteng Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 759 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT842 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Simokerto Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 760 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT842 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Simokerto Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 761 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT843 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Wiyung Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 762 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT845 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Mulyorejo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 763 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT845 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Mulyorejo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 764 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT846 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Mulyorejo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 765 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT846 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Mulyorejo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 766 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT849 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Sawahan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 767 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT849 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Sawahan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 768 Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik PKT850 Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arsip Statis [422] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 769 Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik PKT850 Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arsip Statis [422] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 770 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT851 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Mulyorejo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 771 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT851 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Mulyorejo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 772 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT853 Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 773 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT857 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Sawahan Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 774 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT861 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Sambikerep Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 775 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT861 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Sambikerep Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 776 Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN PKT863 Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arsip Statis [422] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 777 Jumlah arsip statis PKT863 Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arsip Statis [422] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 778 Jumlah instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan PKT864 Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tertib Sistem Tata Kearsipan [30] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 779 Jumlah instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan PKT864 Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tertib Sistem Tata Kearsipan [30] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 780 Jumlah instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan PKT864 Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tertib Sistem Tata Kearsipan [30] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 781 Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD) PKT864 Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 782 Jumlah BUMD yang diawasi PKT864 Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) [78] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 783 Jumlah SD Negeri PKT864 Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sekolah Dasar/setara [141] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 784 Jumlah SMP Negeri PKT864 Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sekolah Menengah Pertama/setara [142] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 785 Jumlah Kelurahan PKT864 Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kelurahan Kota Surabaya [278] KECAMATAN [7.01] 786 Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya PKT864 Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rumah Sakit Kota Surabaya [157] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 787 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT875 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Lakarsantri Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 788 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT877 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 789 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT881 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 790 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT881 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 791 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT881 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 792 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT882 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Gayungan Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 793 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT884 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Pabean Cantian Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 794 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT884 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Pabean Cantian Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 795 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT885 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Pabean Cantian Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 796 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT887 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Pabean Cantian Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 797 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT887 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Pabean Cantian Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 798 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT888 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Pabean Cantian Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 799 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT888 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Pabean Cantian Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 800 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT892 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Krembangan Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 801 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT896 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 802 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT896 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 803 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT897 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Semampir Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 804 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT897 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Semampir Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 805 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT898 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Bulak Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 806 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT898 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Bulak Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 807 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT899 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Lakarsantri Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 808 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT899 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Lakarsantri Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 809 Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi PKT900 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial "" 2023 Dinas Sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 810 Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang seharusnya dibina dan berpartisipasi PKT900 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial "" 2023 Dinas Sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 811 Jumlah jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial PKT901 Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial "" 2023 Dinas Sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 812 Jumlah jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan PKT901 Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial "" 2023 Dinas Sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [213] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 813 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT902 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Kenjeran Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 814 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT904 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Sambikerep Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 815 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT904 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Sambikerep Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 816 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT913 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Rungkut Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 817 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT913 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Rungkut Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 818 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT913 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Rungkut Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 819 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT913 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Rungkut Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 820 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT914 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Sambikerep Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 821 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT914 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Sambikerep Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 822 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT915 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Bulak Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 823 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT916 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Genteng Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 824 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT919 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Lakarsantri Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 825 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT919 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Lakarsantri Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 826 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT920 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Rungkut Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 827 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT935 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Semampir Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 828 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT935 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Semampir Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 829 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT938 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Wonokromo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 830 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT938 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Wonokromo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 831 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT944 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Asemrowo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 832 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT944 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Asemrowo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 833 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT946 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Asemrowo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 834 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT946 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Asemrowo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 835 Jumlah guru SD yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir PKT950 Persentase guru yang mendapat pengembangan karir "" 2023 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 836 Jumlah guru SMP yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir PKT950 Persentase guru yang mendapat pengembangan karir "" 2023 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 837 Jumlah guru SD PKT950 Persentase guru yang mendapat pengembangan karir "" 2023 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 838 Jumlah guru SMP PKT950 Persentase guru yang mendapat pengembangan karir "" 2023 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 839 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT954 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Jambangan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 840 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT954 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Jambangan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 841 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT959 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Asemrowo Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 842 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT960 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Bubutan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 843 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT960 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Bubutan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 844 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT962 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Jambangan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 845 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT962 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Jambangan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 846 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT966 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Wiyung Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 847 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT966 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Wiyung Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 848 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT969 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Tegalsari Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 849 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT969 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Tegalsari Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 850 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT970 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Pakal Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 851 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT971 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Wiyung Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 852 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT971 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Wiyung Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 853 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT980 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Genteng Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 854 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT980 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Genteng Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 855 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT983 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Tambaksari Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 856 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT983 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Tambaksari Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 857 jumlah respon terhadap permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking 1 x 24 PKT988 Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking 1 x 24 jam "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 858 Jumlah pengaduan anak yang diterima PKT988 Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking 1 x 24 jam "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 859 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT993 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Pakal Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 860 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT993 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Pakal Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 861 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT995 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Pakal Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 862 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT995 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Pakal Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 863 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT997 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Tandes Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 864 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1003 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Tandes Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 865 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1003 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Tandes Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 866 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT1017 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Benowo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 867 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT1017 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Benowo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 868 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT1018 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Tambaksari Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 869 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT1021 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Gayungan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 870 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT1021 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Gayungan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 871 Jumlah indikator program perangkat daerah mitra yang tercapai diatas 76% PKT1026 Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76% "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407] PERENCANAAN [5.01] 872 Jumlah Indikator Program Perangkat Daerah mitra PKT1026 Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76% "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407] PERENCANAAN [5.01] 873 Jumlah perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi PKT1031 Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi [722] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 874 Jumlah 58 Perangkat Daerah (PD) PKT1031 Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 875 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT1043 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Mulyorejo Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 876 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT1054 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Karangpilang Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 877 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT1054 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Karangpilang Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 878 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT1057 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Sukomanunggal Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 879 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT1057 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Sukomanunggal Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 880 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT1066 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Benowo Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 881 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT1069 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Tegalsari Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 882 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT1069 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Tegalsari Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 883 Jumlah gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota yang dibayarkan tepat waktu PKT1072 Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah "" 2023 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 884 Jumlah gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota yang dibayarkan PKT1072 Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah "" 2023 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 885 Jumlah Walikota dan Wakil Walikota yang dibayarkan dana penunjang operasional tepat waktu PKT1072 Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah "" 2023 Sekretariat Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH [469] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 886 Jumlah Walikota dan Wakil Walikota yang dibayarkan dana penunjang operasional PKT1072 Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah "" 2023 Sekretariat Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH [469] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 887 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT1073 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Sukomanunggal Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 888 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT1073 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Sukomanunggal Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 889 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT1074 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Sukomanunggal Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 890 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT1074 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Sukomanunggal Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 891 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT1084 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Jambangan Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 892 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT1088 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Karangpilang Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 893 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT1088 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Karangpilang Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 894 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT1091 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Bubutan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 895 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT1091 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Bubutan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 896 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT1092 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Karangpilang Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 897 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT1092 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Karangpilang Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 898 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT1094 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Karangpilang Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 899 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT1094 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Karangpilang Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 900 Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlaksana sesuai standar PKT1096 Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar. "" 2023 Sekretariat Daerah Fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 901 Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang teragendakan PKT1096 Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar. "" 2023 Sekretariat Daerah Fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 902 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT1097 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Wonocolo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 903 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT1097 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Wonocolo Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 904 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT1099 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Wonocolo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 905 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT1099 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Wonocolo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 906 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT1101 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Karangpilang Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 907 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT1104 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Benowo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 908 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT1104 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Benowo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 909 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT1111 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Gubeng Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 910 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT1111 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Gubeng Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 911 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT1112 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Gayungan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 912 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT1112 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Gayungan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 913 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1118 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Asemrowo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 914 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1118 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Asemrowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 915 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1118 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Asemrowo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 916 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1118 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Asemrowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 917 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1119 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Benowo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 918 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1119 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Benowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 919 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1119 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Benowo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 920 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1119 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Benowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 921 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1120 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Bulak Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 922 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1120 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Bulak Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 923 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1120 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Bulak Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 924 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1120 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Bulak Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 925 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT1122 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Lakarsantri Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 926 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT1122 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Lakarsantri Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 927 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT1123 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 928 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT1123 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 929 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1124 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Lakarsantri Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 930 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1124 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Lakarsantri Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 931 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1124 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Lakarsantri Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 932 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1124 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Lakarsantri Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 933 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1125 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Bubutan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 934 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1125 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Bubutan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 935 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1125 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Bubutan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 936 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1125 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Bubutan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 937 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT1127 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Bulak Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 938 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT1127 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Bulak Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 939 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT1129 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 940 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT1129 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 941 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1130 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 942 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1130 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 943 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1130 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 944 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1130 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 945 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1131 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Gayungan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 946 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1131 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Gayungan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 947 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1131 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Gayungan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 948 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1131 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Gayungan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 949 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1132 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Lakarsantri Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 950 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1132 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Lakarsantri Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 951 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1136 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Genteng Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 952 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1136 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Genteng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 953 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1136 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Genteng Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 954 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1136 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Genteng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 955 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1137 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Gubeng Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 956 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1137 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Gubeng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 957 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1137 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Gubeng Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 958 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1137 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Gubeng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 959 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT1138 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Gunung Anyar Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 960 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT1138 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Gunung Anyar Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 961 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT1140 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Gunung Anyar Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 962 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT1140 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Gunung Anyar Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 963 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1141 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Gunung Anyar Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 964 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1141 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Gunung Anyar Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 965 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1141 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Gunung Anyar Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 966 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1141 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Gunung Anyar Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 967 Jumlah petugas satpol PP yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM PKT1143 Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya "" 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Peningkatan Kapasitas Petugas Satpol PP [201] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 968 Jumlah seluruh aparatur Satpol PP PKT1143 Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya "" 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Peningkatan Kapasitas Petugas Satpol PP [201] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 969 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1144 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Wiyung Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 970 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1144 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Wiyung Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 971 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1144 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Wiyung Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 972 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1144 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Wiyung Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 973 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT1145 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Jambangan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 974 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT1145 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Jambangan Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 975 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT1147 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Jambangan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 976 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT1147 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Jambangan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 977 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1148 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Jambangan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 978 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1148 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Jambangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 979 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1148 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Jambangan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 980 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1148 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Jambangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 981 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1149 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Karangpilang Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 982 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1149 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Karangpilang Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 983 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1149 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Karangpilang Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 984 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1149 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Karangpilang Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 985 Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas PKT1150 Persentase PPNS yang dibina "" 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) [454] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 986 Jumlah PPNS seluruh Kota Surabaya PKT1150 Persentase PPNS yang dibina "" 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) [454] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 987 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT1152 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Mulyorejo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 988 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT1152 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Mulyorejo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 989 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1153 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Mulyorejo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 990 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1153 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Mulyorejo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 991 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1153 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Mulyorejo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 992 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1153 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Mulyorejo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 993 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT1154 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Kenjeran Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 994 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT1154 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Kenjeran Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 995 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1155 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Kenjeran Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 996 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1155 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Kenjeran Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 997 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1155 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Kenjeran Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 998 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1155 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Kenjeran Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 999 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT1157 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Krembangan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1000 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT1157 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Krembangan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1001 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1158 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Krembangan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1002 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1158 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Krembangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1003 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1158 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Krembangan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1004 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1158 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Krembangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1005 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT1160 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Pabean Cantian Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1006 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT1160 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Pabean Cantian Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1007 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1161 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Pabean Cantian Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1008 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1161 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Pabean Cantian Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1009 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1161 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Pabean Cantian Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1010 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1161 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Pabean Cantian Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1011 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT1166 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Rungkut Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1012 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT1166 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Rungkut Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1013 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT1167 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Rungkut Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1014 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT1167 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Rungkut Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1015 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT1169 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Sambikerep Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1016 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT1169 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Sambikerep Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1017 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1170 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Sambikerep Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1018 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1170 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Sambikerep Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1019 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1170 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Sambikerep Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1020 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1170 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Sambikerep Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1021 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1174 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Simokerto Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1022 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1174 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Simokerto Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1023 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1174 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Simokerto Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1024 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1174 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Simokerto Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1025 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1175 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Sukolilo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1026 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1175 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Sukolilo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1027 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1175 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Sukolilo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1028 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1175 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Sukolilo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1029 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT1177 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Sukomanunggal Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1030 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT1177 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Sukomanunggal Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1031 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1178 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Sukomanunggal Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1032 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1178 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Sukomanunggal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1033 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1178 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Sukomanunggal Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1034 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1178 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Sukomanunggal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1035 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT1180 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Tambaksari Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1036 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT1180 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Tambaksari Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1037 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1181 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Tambaksari Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1038 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1181 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Tambaksari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1039 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1181 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Tambaksari Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1040 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1181 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Tambaksari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1041 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT1184 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Tegalsari Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1042 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT1184 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Tegalsari Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1043 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1185 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Tegalsari Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1044 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1185 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Tegalsari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1045 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1185 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Tegalsari Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1046 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1185 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Tegalsari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1047 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1186 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1048 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1186 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1049 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1186 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1050 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1186 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1051 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1187 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Wonocolo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1052 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1187 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Wonocolo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1053 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1187 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Wonocolo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1054 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1187 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Wonocolo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1055 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT1190 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Wonokromo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1056 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT1190 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Wonokromo Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1057 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1191 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Wonokromo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1058 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1191 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Wonokromo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1059 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1191 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Wonokromo Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1060 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1191 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Wonokromo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1061 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT1193 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Sawahan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1062 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT1193 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Sawahan Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1063 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1194 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Sawahan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1064 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1194 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Sawahan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1065 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1194 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Sawahan Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1066 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1194 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Sawahan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1067 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT1195 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Tegalsari Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1068 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT1195 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Tegalsari Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1069 Jumlah PAUD (TK) yang terakreditasi PKT1199 Persentase lembaga PAUD berkualitas "" 2023 Dinas Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1070 Jumlah PAUD (KB, PPT, TPA) yang berkualitas PKT1199 Persentase lembaga PAUD berkualitas "" 2023 Dinas Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1071 Jumlah PAUD PKT1199 Persentase lembaga PAUD berkualitas "" 2023 Dinas Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [139] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1072 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT1202 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Kenjeran Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1073 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT1202 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Kenjeran Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1074 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1205 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Bulak Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1075 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1205 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Bulak Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1076 Jumlah satgas tangguh bencana mandiri yang terbentuk PKT1207 Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pembinaan Mitigasi Bencana [386] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1077 Jumlah lembaga yang mendapat sosialisasi tentang mitigasi PKT1207 Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pembinaan Mitigasi Bencana [386] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1078 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1208 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1079 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1208 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1080 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1208 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1081 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT1211 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Kenjeran Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1082 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT1211 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Kenjeran Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1083 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT1214 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Pakal Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1084 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT1214 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Pakal Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1085 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1216 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Semampir Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1086 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1216 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Semampir Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1087 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1216 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Semampir Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1088 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1216 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Semampir Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1089 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT1217 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Pakal Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1090 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT1217 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Pakal Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1091 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1218 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Pakal Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1092 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1218 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Pakal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1093 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1218 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Pakal Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1094 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1218 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Pakal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1095 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1219 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Pabean Cantian Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1096 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1219 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Pabean Cantian Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1097 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan OPD PKT1224 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Tandes Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1098 Jumlah usulan sesuai BA Musrenbang Kecamatan yang diajukan PKT1224 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan "" 2023 Kec. Tandes Usulan Musrenbang [653] PERENCANAAN [5.01] 1099 Jumlah layanan di Kecamatan yang dinilai baik oleh Masyarakat PKT1226 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Tandes Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1100 Jumlah layanan di Kecamatan yang diselenggarakan PKT1226 Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat "" 2023 Kec. Tandes Penilaian Masyarakat terhadap Layanan di Kecamatan dan Kelurahan [637] KECAMATAN [7.01] 1101 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT1229 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Sambikerep Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1102 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1230 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Sambikerep Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1103 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1230 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Sambikerep Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1104 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi PKT1241 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Tandes Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1105 Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB PKT1241 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Tandes Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1106 Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan PKT1241 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Tandes Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1107 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1241 Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah "" 2023 Kec. Tandes Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1108 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1243 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Karangpilang Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1109 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1243 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Karangpilang Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1110 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1245 Persentase potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Rungkut Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1111 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1245 Persentase potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Rungkut Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1112 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1246 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Pakal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1113 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1246 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Pakal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1114 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1249 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Bubutan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1115 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1249 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Bubutan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1116 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1250 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1117 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1250 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1118 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1252 Persentase potensi usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Gubeng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1119 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1252 Persentase potensi usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Gubeng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1120 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1253 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Kenjeran Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1121 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1253 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Kenjeran Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1122 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1255 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Benowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1123 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1255 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Benowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1124 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1256 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Gayungan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1125 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1256 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Gayungan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1126 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1260 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1127 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1260 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1128 Jumlah indikator SPM yang dicapai PKT1261 Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target "" 2023 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Pencapaian SPM Kesehatan [173] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1129 Jumlah seluruh indikator SPM PKT1261 Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target "" 2023 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Pencapaian SPM Kesehatan [173] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1130 Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan yang selesai tepat waktu (jenjang SD/setara) PKT1262 Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan "" 2023 Dinas Pendidikan Izin Operasional Sekolah [435] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1131 Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan yang selesai tepat waktu (jenjang SMP/setara) PKT1262 Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan "" 2023 Dinas Pendidikan Izin Operasional Sekolah [435] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1132 Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan (jenjang SD/setara) PKT1262 Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan "" 2023 Dinas Pendidikan Izin Operasional Sekolah [435] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1133 Jumlah pelayanan perizinan bidang pendidikan (jenjang SMP/setara) PKT1262 Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan "" 2023 Dinas Pendidikan Izin Operasional Sekolah [435] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1134 Jumlah peserta KB aktif PKT1293 Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 1135 jumlah respon terhadap permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking 1 x 24 jam PKT1263 Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking 1 x 24 jam "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 1136 Jumlah permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking yang dilaporkan PKT1263 Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking 1 x 24 jam "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 1137 Median usia kawin pertama perempuan PKT1264 Median usia kawin pertama perempuan "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Master Data Angka Pengendalian Penduduk dan KB [654] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 1138 Jumlah usila mendapat pelayanan kesehatan PKT1265 Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pelayanan Lansia [166] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1139 Jumlah Penduduk Usia 60 ke atas PKT1265 Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Data Penduduk Kota Surabaya [237] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 1140 Jumlah aparatur yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PKT1266 Persentase pegawai yang disiplin "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 1141 Jumlah pegawai aktif PKT1266 Persentase pegawai yang disiplin "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 1142 Jumlah sarana prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang disediakan PKT1270 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit "" 2023 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Sarana dan Prasarana RSUD [168] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1143 Jumlah sarana prasarana sesuai standar PKT1270 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit "" 2023 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Sarana dan Prasarana RSUD [168] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1144 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1275 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Tandes Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1145 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1275 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Tandes Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1146 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1275 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Tandes Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1147 Jumlah pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning PKT1277 Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [416] PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [5.04] 1148 Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/e-learning PKT1277 Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [416] PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [5.04] 1149 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1281 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Semampir Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1150 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1281 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Semampir Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1151 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1281 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Semampir Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1152 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT1284 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Semampir Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1153 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT1284 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Semampir Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1154 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT1285 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Semampir Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1155 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT1285 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Semampir Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1156 Jumlah pasangan usia subur PKT1293 Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 1157 Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB PKT1294 Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 1158 Jumlah pasangan usia subur PKT1294 Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB [242] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 1159 Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan capacity building di bidang ipoleksosbud PKT1295 Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Bidang IPOLEKSOSBUD [631] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 1160 Jumlah organisasi perempuan di kota surabaya PKT1295 Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Organisasi Perempuan Kota Surabaya [643] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 1161 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT1296 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Tandes Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1162 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT1296 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Tandes Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1163 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT1297 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Tandes Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1164 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT1297 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Tandes Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1165 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT1299 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Tegalsari Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1166 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1300 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Tegalsari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1167 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1300 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Tegalsari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1168 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT1301 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Sukolilo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1169 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT1301 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Sukolilo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1170 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT1302 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Sukolilo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1171 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT1302 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Sukolilo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1172 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT1303 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Simokerto Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1173 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT1303 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Simokerto Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1174 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT1304 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Gunung Anyar Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1175 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1305 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Gunung Anyar Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1176 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1305 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Gunung Anyar Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1177 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT1306 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Simokerto Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1178 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT1306 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Simokerto Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1179 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT1307 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Simokerto Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1180 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1308 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Simokerto Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1181 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1308 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Simokerto Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1182 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1311 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Gayungan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1183 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1311 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Gayungan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1184 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1311 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Gayungan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1185 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1313 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Sukolilo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1186 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1313 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Sukolilo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1187 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1313 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Sukolilo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1188 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1315 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Sawahan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1189 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1315 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Sawahan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1190 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1315 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Sawahan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1191 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1318 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Pabean Cantian Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1192 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1318 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Pabean Cantian Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1193 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1318 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Pabean Cantian Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1194 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT1319 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Wiyung Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1195 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT1319 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Wiyung Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1196 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT1321 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Wiyung Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1197 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT1321 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Wiyung Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1198 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1322 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Sawahan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1199 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1322 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Sawahan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1200 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1323 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Tegalsari Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1201 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1323 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Tegalsari Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1202 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1323 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Tegalsari Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1203 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT1325 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Sawahan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1204 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT1325 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Sawahan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1205 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT1326 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Rungkut Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1206 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT1326 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Rungkut Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1207 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1327 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Wiyung Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1208 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1327 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Wiyung Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1209 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1327 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Wiyung Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1210 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT1329 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Sawahan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1211 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT1329 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Sawahan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1212 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT1330 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1213 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT1330 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1214 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1331 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Genteng Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1215 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1331 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Genteng Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1216 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1331 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Genteng Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1217 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1332 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Lakarsantri Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1218 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1332 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Lakarsantri Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1219 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1332 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Lakarsantri Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1220 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT1335 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Gayungan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1221 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT1335 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Gayungan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1222 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT1336 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Gayungan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1223 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT1336 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Gayungan Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1224 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT1337 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Rungkut Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1225 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT1337 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Rungkut Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1226 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1338 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Rungkut Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1227 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1338 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Rungkut Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1228 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1338 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Rungkut Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1229 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1340 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Wonokromo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1230 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1340 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Wonokromo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1231 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1340 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Wonokromo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1232 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1342 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Wonokromo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1233 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1342 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Wonokromo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1234 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT1343 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Wonokromo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1235 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT1343 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Wonokromo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1236 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT1344 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Wonokromo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1237 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT1344 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Wonokromo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1238 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1346 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Genteng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1239 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1346 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Genteng Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1240 Peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya PKT1347 Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya (dp5a) [721] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1241 jumlah peserta UPPKA PKT1347 Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penduduk Miskin Kota Surabaya (dp5a) [721] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1242 Jumlah sarana prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada yang disediakan PKT1350 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit "" 2023 RSUD Bhakti Dharma Husada Sarana dan Prasarana RSUD [168] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1243 Jumlah sarana prasarana sesuai standar PKT1350 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit "" 2023 RSUD Bhakti Dharma Husada Sarana dan Prasarana RSUD [168] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1244 Jumlah indikator SPM yang dicapai PKT1352 Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target "" 2023 RSUD Bhakti Dharma Husada Pencapaian SPM Kesehatan [173] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1245 Jumlah seluruh indikator SPM PKT1352 Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target "" 2023 RSUD Bhakti Dharma Husada Pencapaian SPM Kesehatan [173] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1246 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT1358 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1247 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT1358 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1248 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT1359 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Gunung Anyar Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1249 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT1359 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Gunung Anyar Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1250 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT1360 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Gunung Anyar Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1251 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT1360 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Gunung Anyar Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1252 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1361 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Wonocolo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1253 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1361 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Wonocolo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1254 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1361 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Wonocolo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1255 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1364 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Bulak Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1256 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1364 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Bulak Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1257 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1364 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Bulak Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1258 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT1369 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Semampir Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1259 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1370 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Semampir Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1260 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1370 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Semampir Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1261 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT1371 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Bulak Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1262 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT1371 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Bulak Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1263 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT1372 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Bulak Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1264 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT1372 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Bulak Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1265 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1377 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1266 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1377 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1267 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1377 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1268 Total lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat tahun dasar PKT1379 Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lahan Aset untuk Pertanian [472] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1269 Total lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat PKT1379 Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lahan Aset untuk Pertanian [472] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1270 Total lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat PKT1379 Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lahan Aset untuk Pertanian [472] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1271 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1380 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Jambangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1272 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1380 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Jambangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1273 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1380 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Jambangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1274 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1382 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Jambangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1275 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1382 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Jambangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1276 Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan PKT1383 Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pembudidaya Pekarangan [542] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1277 Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan PKT1383 Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pembudidaya Pekarangan [542] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1278 Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan PKT1383 Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pembudidaya Pekarangan [542] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1279 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1385 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Sambikerep Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1280 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1385 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Sambikerep Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1281 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1385 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Sambikerep Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1282 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1387 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Tambaksari Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1283 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1387 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Tambaksari Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1284 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1387 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Tambaksari Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1285 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1389 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Bubutan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1286 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1389 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Bubutan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1287 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1389 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Bubutan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1288 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT1392 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Tambaksari Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1289 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT1392 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Tambaksari Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1290 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT1393 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Tambaksari Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1291 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT1393 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Tambaksari Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1292 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1394 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Sukolilo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1293 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1394 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Sukolilo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1294 Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditangani PKT1396 Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti "" 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Potensi Kejadian Anarkis [197] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1295 Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUD PKT1396 Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti "" 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Potensi Kejadian Anarkis [197] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1296 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT1397 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Wonocolo Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1297 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1398 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Wonocolo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1298 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1398 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Wonocolo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1299 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT1399 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Wonocolo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1300 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT1399 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Wonocolo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1301 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT1400 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Wonocolo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1302 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT1400 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Wonocolo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1303 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1401 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Gubeng Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1304 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1401 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Gubeng Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1305 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1401 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Gubeng Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1306 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT1403 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Gubeng Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1307 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT1403 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Gubeng Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1308 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT1404 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Gubeng Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1309 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT1404 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Gubeng Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1310 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada pada tahun berjalan (t) PKT1405 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada "" 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Layanan Akibat Penegakan Perda/Perkada [455] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1311 Jumlah Warga Negara yang seharusnya memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada pada tahun berjalan (t) PKT1405 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada "" 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Layanan Akibat Penegakan Perda/Perkada [455] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1312 Jumlah data statistik yang dibutuhkan untuk publikasi PKT1406 Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Dokumen Statistik Sektoral [437] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20] 1313 Jumlah data statistik dianalisa PKT1406 Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Dokumen Statistik Sektoral [437] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20] 1314 Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan PKT1407 Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan "" 2023 Sekretariat Daerah Pelaksanaan SIMPROLAMAS [559] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1315 Kecepatan waktu pelaporan outreach PKT1409 Kecepatan waktu pelaporan outreach "" 2023 Sekretariat Daerah Pelaksanaan Outreach [558] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1316 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1410 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Asemrowo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1317 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1410 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Asemrowo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1318 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1410 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Asemrowo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1319 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1413 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Asemrowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1320 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1413 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Asemrowo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1321 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT1414 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Asemrowo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1322 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT1414 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Asemrowo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1323 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT1415 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Asemrowo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1324 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT1415 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Asemrowo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1325 Jumlah pelaku usaha industri yang patuh PKT1416 Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Pelaku Usaha Industri [573] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 1326 Jumlah pelaku usaha industri PKT1416 Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Pelaku Usaha Industri [573] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 1327 Jumlah anggaran gaji ASN PKT1475 Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN "" 2023 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1328 Lansia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial PKT1417 Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2023 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1329 Lansia Terlantar yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial PKT1417 Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2023 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1330 Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial (Kalijudan) PKT1418 Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2023 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1331 Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial (Kampung Anak Negeri) PKT1418 Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2023 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1332 Anak Terlantar yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial (Kalijudan) PKT1418 Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2023 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1333 Anak Terlantar yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial (Kampung Anak Negeri) PKT1418 Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2023 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1334 Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial PKT1419 Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2023 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1335 Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial PKT1419 Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2023 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1336 Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial PKT1420 Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2023 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1337 Penyandang Disabilitas yang Seharusnya Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial PKT1420 Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial "" 2023 Dinas Sosial Penghuni UPTD Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial [418] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1338 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1422 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Benowo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1339 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1422 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Benowo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1340 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1422 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Benowo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1341 Jumlah fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi tepat guna yang dibangun PKT1425 Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Fasilitas Penampungan dan Pengelolaan Sampah Sementara [443] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1342 Jumlah fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi tepat guna PKT1425 Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Fasilitas Penampungan dan Pengelolaan Sampah Sementara [443] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1343 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani PKT1426 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Benowo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1344 Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan PKT1426 Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan "" 2023 Kec. Benowo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1345 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai PKT1473 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik "" 2023 Sekretariat Daerah Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1346 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD PKT1473 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik "" 2023 Sekretariat Daerah Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1347 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan PKT1475 Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN "" 2023 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1348 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan PKT1475 Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN "" 2023 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1349 Jumlah anggaran tunjangan ASN PKT1475 Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN "" 2023 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1350 Jumlah daya tarik dan destinasi wisata yang dikembangkan PKT1476 Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Objek dan daya tarik wisata (ODTW) [37] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 1351 Jumlah daya tarik dan destinasi wisata yang dikembangkan PKT1476 Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Objek dan daya tarik wisata (ODTW) [37] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 1352 Jumlah daya tarik dan destinasi wisata yang dikembangkan PKT1476 Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Objek dan daya tarik wisata (ODTW) [37] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 1353 Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata PKT1477 Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kunjungan Wisatawan di Objek Wisata [286] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 1354 Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata PKT1477 Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kunjungan Wisatawan di Objek Wisata [286] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 1355 Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata PKT1477 Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kunjungan Wisatawan di Objek Wisata [286] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 1356 Jumlah kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata PKT1478 Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kesepakatan dengan stakeholder pariwisata [39] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 1357 Jumlah peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata PKT1479 Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Pengembangan SDM Kepariwisataan [508] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 1358 Jumlah peserta pelatihan kepariwisataan PKT1479 Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Pengembangan SDM Kepariwisataan [508] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 1359 Jumlah produk ekonomi kreatif yang bisa ditampilkan PKT1480 Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Pengembangan SDM Pelaku Ekonomi Kreatif [506] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 1360 Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan PKT1480 Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Pengembangan SDM Pelaku Ekonomi Kreatif [506] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA [3.26] 1361 Jumlah cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian PKT1481 Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Cagar budaya [19] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 1362 Jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan PKT1481 Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Cagar budaya [19] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 1363 Jumlah hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal PKT1482 Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Hotel, restoran dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal [20] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 1364 Jumlah kelompok seni yang dikatakan layak tampil PKT1483 Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kelompok Seni Budaya [18] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 1365 Jumlah kelompok seni terdaftar PKT1483 Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kelompok Seni Budaya [18] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 1366 Jumlah museum yang berhasil dikembangkan PKT1484 Persentase museum yang berhasil dikembangkan "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Museum Pemerintah Kota Surabaya [394] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 1367 Jumlah museum yang dikelola PKT1484 Persentase museum yang berhasil dikembangkan "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Museum Pemerintah Kota Surabaya [394] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 1368 Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pembinaan sejarah lokal yang memahami materi PKT1485 Persentase siswa yang memahami materi sejarah "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Pemahaman Sejarah [515] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 1369 Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pembinaan sejarah lokal PKT1485 Persentase siswa yang memahami materi sejarah "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Pemahaman Sejarah [515] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN [2.22] 1370 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1487 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1371 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1487 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1372 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1487 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1373 Jumlah pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi PKT1488 Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Distributor Perdagangan [367] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 1374 Jumlah pelaku usaha distribusi perdagangan PKT1488 Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Distributor Perdagangan [367] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 1375 Jumlah intervensi ketersediaan komoditas PKT1489 Persentase intervensi ketersediaan komoditas "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Operasi Pasar [529] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 1376 Jumlah kejadian gejolak harga PKT1489 Persentase intervensi ketersediaan komoditas "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Operasi Pasar [529] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 1377 Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran PKT1491 Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1378 Jumlah pelaku usaha mikro di Surabaya PKT1491 Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1379 Jumlah izin lingkup perdagangan yang tepat waktu PKT1492 Persentase ketepatan waktu pelayanan "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Perizinan Perdagangan [760] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 1380 Jumlah izin lingkup perdagangan yang selesai PKT1492 Persentase ketepatan waktu pelayanan "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Perizinan Perdagangan [760] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 1381 Jumlah pelayanan tera yang tepat waktu PKT1493 Persentase pelayanan tera yang tepat waktu "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 1382 Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang PKT1493 Persentase pelayanan tera yang tepat waktu "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Sarana Perdagangan (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) [56] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 1383 Jumlah fasilitas olahraga yang dibangun baru dan/atau ditingkatkan PKT1498 Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Prasarana Olahraga [3] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 1384 Jumlah prestasi atlit di regional, nasional dan/atau internasional PKT1499 Jumlah prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Atlet Kota Surabaya [1] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 1385 Jumlah pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja PKT1500 Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 1386 Jumlah pemuda yang aktif sebagai pemuda pelopor PKT1500 Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 1387 Jumlah pemuda yang mendapat pembinaan kader anti kenakalan remaja PKT1500 Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 1388 Jumlah pemuda yang mendapat pembinaan pemuda pelopor PKT1500 Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 1389 Jumlah pemuda wirausahawan mandiri PKT1501 Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 1390 Jumlah pemuda binaan wirausaha mandiri PKT1501 Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Partisipasi Kepemudaan [514] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [2.19] 1391 Jumlah penerima beasiswa dari keluarga MBR PKT1502 Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Penerima Beasiswa Pendidikan [357] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1392 Jumlah penerima beasiswa PKT1502 Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah "" 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Penerima Beasiswa Pendidikan [357] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1393 Jumlah koperasi yang mendapatkan permohonan izin usaha simpan pinjam tahun dasar PKT1504 Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1394 Jumlah koperasi yang mendapatkan permohonan izin usaha simpan pinjam PKT1504 Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1395 Jumlah koperasi yang mendapatkan permohonan izin usaha simpan pinjam PKT1504 Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1396 Jumlah koperasi aktif RAT PKT1504 Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1397 Jumlah koperasi yang mendapat pengawasan dan ber RAT PKT1505 Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT) "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1398 Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan PKT1505 Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT) "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1399 Jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi PKT1506 Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi. "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pengurus Koperasi Aktif [488] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1400 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan PKT1506 Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi. "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1401 Jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi PKT1506 Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi. "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pengurus Koperasi Aktif [488] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1402 Jumlah pengurus/pengelola koperasi yang berRAT PKT1506 Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi. "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pengurus Koperasi Aktif [488] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1403 Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi PKT1507 Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1404 Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi PKT1507 Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1405 Jumlah koperasi aktif RAT PKT1507 Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Koperasi [132] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1406 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1508 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1407 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1508 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1408 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1508 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1409 Jumlah sentra wisata kuliner yang beroperasi secara optimal PKT1509 Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Sentra wisata kuliner Pemerintah Kota Surabaya [135] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1410 Jumlah sentra wisata kuliner PKT1509 Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Sentra wisata kuliner Pemerintah Kota Surabaya [135] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1411 Jumlah pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha PKT1510 Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1412 Jumlah rekomendasi jalan dan saluran yang dimanfaatkan oleh pihak lain PKT1530 Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surat Nilai Sewa Tanah (Program) [663] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1413 Jumlah pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha PKT1510 Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1414 Jumlah pelaku usaha mikro di Surabaya PKT1510 Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1415 Jumlah pelaku usaha mikro yang meningkat skala kinerja usahanya PKT1511 Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya "" 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Usaha Mikro [136] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH [2.17] 1416 Jumlah pelaku usaha industri yang mendapat pemberdayaan PKT1512 Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Pelaku Usaha Industri [573] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 1417 Jumlah pelaku usaha industri PKT1512 Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Data Pelaku Usaha Industri [573] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 1418 Jumlah dokumen yang menjadi dasar dalam proses perencanaan industri PKT1513 Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dokumen Perencanaan Perindustrian [576] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 1419 Jumlah dokumen data pelaku usaha sektor industri, kawasan industri dan analisisnya PKT1513 Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dokumen Perencanaan Perindustrian [576] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 1420 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas PKT1516 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Benowo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1421 Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani PKT1516 Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan "" 2023 Kec. Benowo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1422 Jumlah lokasi penanganan limbah B3/spesifik PKT1518 Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Penanganan Limbah B3/Sampah Spesifik [611] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1423 Jumlah lingkungan yang dibina PKT1519 Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Pembinaan Kader Lingkungan [583] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1424 Jumlah lingkungan yang dibina PKT1519 Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Pembinaan Kader Lingkungan [583] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1425 Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik PKT1520 Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik "" 2023 Dinas Sosial Taman Makam Pahlawan [417] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1426 Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola PKT1520 Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik "" 2023 Dinas Sosial Taman Makam Pahlawan [417] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1427 Kapasitas operasional IPAL (Sentra Wisata Kuliner, Rumah Susun, Puskesmas, IPLT) PKT1522 Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) SIGIS [118] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1428 Jumlah arsip yang dilakukan proses penilaian dan direkomendasikan untuk dimusnahkan PKT1523 Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arsip Dinamis [421] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 1429 Jumlah permasalahan guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang ditangani PKT1525 Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan "" 2023 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1430 Jumlah permasalahan guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang diterima PKT1525 Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan "" 2023 Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan [155] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN [1.01] 1431 Rata-rata penilaian produk inovasi di wilayah kecamatan PKT1526 Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi "" 2023 Kec. Sukomanunggal Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1432 Jumlah dokumen anggaran yang selesai tepat waktu PKT1528 Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran "" 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 1433 Jumlah dokumen anggaran yang disusun PKT1528 Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran "" 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 1434 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1529 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Krembangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1435 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1529 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Krembangan Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1436 Jumlah aset yang tercatat dalam SIMBADA Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (Program) PKT1530 Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surat Nilai Sewa Tanah (Program) [663] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1437 Jumlah sasaran rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki PKT1534 Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rumah tapak tidak layak huni (Program RSDK dan Sanitasi) [195] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 1438 Jumlah perbaikan rumah tapak tidak layak huni yang direncanakan PKT1534 Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rencana Rumah Tidak Layak Huni [677] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 1439 Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan yang selesai tepat waktu PKT1535 Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya "" 2023 Badan Pendapatan Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 1440 Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan yang disusun PKT1535 Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya "" 2023 Badan Pendapatan Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 1441 Jumlah perusahaan jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya pada tahun t PKT1539 Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Perusahaan Jasa Konstruksi [608] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 1442 Jumlah target perusahaan jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya PKT1539 Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Perusahaan Jasa Konstruksi [608] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 1443 Jumlah Proses Tender Pengadaan Barang/Jasa dari OPD yang terselesaikan PKT1566 Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa "" 2023 Sekretariat Daerah Tender Pengadaan Lelang Barang/Jasa [480] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1444 Jumlah usulan tender Pengadaan Barang/Jasa yang diproses PKT1566 Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa "" 2023 Sekretariat Daerah Tender Pengadaan Lelang Barang/Jasa [480] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1445 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1567 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Badan Pendapatan Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1446 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1567 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Badan Pendapatan Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1447 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1567 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Badan Pendapatan Daerah Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1448 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1568 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Gunung Anyar Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1449 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1568 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Gunung Anyar Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1450 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1568 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Gunung Anyar Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1451 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1570 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Kenjeran Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1452 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1570 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Kenjeran Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1453 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1570 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Kenjeran Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1454 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1572 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Pakal Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1455 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1572 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Pakal Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1456 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1572 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Pakal Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1457 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1574 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1458 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1574 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1459 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1574 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1460 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1576 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Sukomanunggal Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1461 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1576 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Sukomanunggal Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1462 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1576 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Kec. Sukomanunggal Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1463 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1579 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Mulyorejo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1464 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1579 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Mulyorejo Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1465 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1580 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Sukomanunggal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1466 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1580 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Sukomanunggal Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1467 Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi PKT1581 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Tambaksari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1468 Jumlah Potensi Usaha yang didata PKT1581 Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi "" 2023 Kec. Tambaksari Potensi Usaha Masyarakat [623] KECAMATAN [7.01] 1469 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran PKT1582 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Pendidikan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1470 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kedinasan PKT1582 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Pendidikan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1471 Data Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran PKT1582 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan "" 2023 Dinas Pendidikan Data Hasil Survei Kepuasan Karyawan [93] KEUANGAN [5.02] 1472 Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi PKT1583 Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi "" 2023 Inspektorat Pendampingan [427] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 1473 Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan RSUD PKT1583 Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi "" 2023 Inspektorat Profil Perangkat Daerah Kota Surabaya [70] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1474 Jumlah pegawai aktif yang telah mengikuti asesmen sd tahun (t) PKT1584 Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 1475 Jumlah pegawai aktif PKT1584 Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya [90] KEPEGAWAIAN [5.03] 1476 Jumlah Realisasi Implementasi Program Pokok PKK PKT1586 Persentase Implementasi Program Pokok PKK dimasyarakat "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) [751] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA [2.13] 1477 Jumlah Program Pokok PKK PKT1586 Persentase Implementasi Program Pokok PKK dimasyarakat "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) [751] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA [2.13] 1478 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K9 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 RSUD Bhakti Dharma Husada Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1479 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K9 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 RSUD Bhakti Dharma Husada Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1480 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K9 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 RSUD Bhakti Dharma Husada Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1481 Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang diadakan K10 Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit "" 2023 RSUD Bhakti Dharma Husada Alat Kesehatan (Alkes), Penunjang Medik, dan Sarana Kesehatan Lainnya [457] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1482 Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang diadakan dari DBHCHT K10 Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit "" 2023 RSUD Bhakti Dharma Husada Alat Kesehatan (Alkes), Penunjang Medik, dan Sarana Kesehatan Lainnya [457] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1483 Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang direncanakan K10 Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit "" 2023 RSUD Bhakti Dharma Husada Alat Kesehatan (Alkes), Penunjang Medik, dan Sarana Kesehatan Lainnya [457] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1484 Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase perkotaan K16 Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase [555] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1485 Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian K17 Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian "" 2023 Sekretariat Daerah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian [563] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1486 Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses K20 Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pelayanan Rekomendasi Teknis Lainnya [376] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1487 Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara tahun (t) K23 Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Rumah pompa [185] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1488 Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun (Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota) K25 Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Jalan Kota Surabaya [181] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1489 Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh K28 Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rumah susun dikelola Pemerintah Kota Surabaya [194] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 1490 Jumlah ijin/sewa rumah susun dan rumah aset Pemerintah Kota Surabaya K35 Jumlah Unit Hunian rumah susun Pemerintah Kota Surabaya "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Unit Rumah Susun [460] KEUANGAN [5.02] 1491 Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan K39 Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Bangunan Gedung Daerah [612] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1492 Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan K46 Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [617] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1493 Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses K55 Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Permohonan SLF [614] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1494 Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan telah disahkan K57 Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan disahkan "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Dokumen Penataan Bangunan [625] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1495 Jumlah pendataan dan penyelenggaraan bangunan yang dimasukkan ke dalam peta K58 Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan dan pengawasan bangunan yang dilaksanakan "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pendataan dan Pengawasan Bangunan [613] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1496 jumlah lokasi pengawasan bangunan yang di tindak lanjuti K58 Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan dan pengawasan bangunan yang dilaksanakan "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pendataan dan Pengawasan Bangunan [613] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1497 Jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun K60 jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Rumah Tangga yang terfasilitasi Tangki Septik [734] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [1.04] 1498 Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun K63 Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Dokumen Pemanfaatan Rencana Ruang Kota [617] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1499 Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses K64 Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas [619] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1500 Jumlah tenaga operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan terlatih K66 Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih "" 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Petugas Pemadam Kebakaran [218] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1501 Jumlah surat rekomendasi pemeriksaan sistem proteksi kebakaran telah terperiksa dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan K71 Jumlah berkas pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan/gedung "" 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemeriksaan Sistem Proteksi Kebakaran [409] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1502 Jumlah kegiatan pelatihan dengan memberdayakan masyarakat di wilayah Kota Surabaya K73 Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi "" 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sosialisasi, dan Pelatihan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan [408] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1503 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K75 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1504 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K75 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1505 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K75 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1506 Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlaksana sesuai standar K90 Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah "" 2023 Sekretariat Daerah Fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1507 Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang teragendakan K90 Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah "" 2023 Sekretariat Daerah Fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [82] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1508 Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun K94 Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Dokumen Kajian Pemeliharaan Lingkungan Hidup [589] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1509 Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah K95 Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perangkat Daerah Responsif Gender [361] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 1510 Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota K96 Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Bidang IPOLEKSOSBUD [631] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 1511 perangkat daerah yang data gender dan anak yang tersedia K98 Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyusunan Data Terpilah [482] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 1512 jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim K103 jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim [113] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1513 Jenis kejadian bencana yang ditangani dengan cepat K104 Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Data Bencana Alam Non Kebakaran [209] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1514 Jumlah kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan K105 Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kelurahan Tangguh Bencana [210] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1515 Jumlah koridor pelayanan angkutan umum penumpang K126 Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya "" 2023 Dinas Perhubungan Angkutan Umum Kota Surabaya [451] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1516 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR K127 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR "" 2023 Dinas Perhubungan Pengujian KIR [127] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1517 Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian K137 Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian THR (Kebun Raya Mangrove) [450] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1518 Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani K139 Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kelompok tani Pembudidaya Pertanian [46] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1519 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K155 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1520 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K155 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1521 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K155 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1522 Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang diusulkan pd tahun t K159 Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang di usulkan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup [582] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1523 Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun K160 Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kualitas Air dan Kualitas Udara Ambien Sesaat [592] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1524 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K163 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Simokerto Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1525 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K163 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Simokerto Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1526 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K163 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Simokerto Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1527 Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun K164 Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kualitas udara [111] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1528 Jumlah lokasi pembebasan lahan/ tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur K169 Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pembebasan Lahan/Tanah [570] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1529 Jumlah dokumen perencanaan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun K170 Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Jalan [658] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1530 Jumlah dokumen pengawasan teknis jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun K170 Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Jalan [658] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1531 Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan K173 Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Pelayanan Perizinan Lingkungan [593] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1532 Jumlah obyek kegiatan usaha yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya K178 Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Ketaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan [114] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1533 jumlah pengaduan permasalahan lingkungan hidup K180 Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Permasalahan Lingkungan Hidup [585] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1534 Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani K180 Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Permasalahan Lingkungan Hidup [585] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1535 Jumlah dokumen perencanaan sistem drainase perkotaan yang disusun K181 Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Drainase [557] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1536 Jumlah dokumen pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun K181 Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Drainase [557] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1537 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran K184 Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan "" 2023 Kec. Krembangan Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1538 Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak K193 Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kendaraan dan Peralatan Alat Berat [567] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1539 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran K194 Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan "" 2023 Kec. Sukomanunggal Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1540 Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis K203 Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Penta latas [756] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 1541 Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan yang tertuang dalam dokumen tahapan pengadaan tanah dan/atau bangunan K234 Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Dokumen Pengadaan Tanah [621] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [1.03] 1542 Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi K235 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Penyediaan Barjas Sarpras [725] KEUANGAN [5.02] 1543 Jumlah aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola K243 Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola "" 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235] KEUANGAN [5.02] 1544 Total aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola K243 Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola "" 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Surabaya [235] KEUANGAN [5.02] 1545 Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi K259 Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Penta latas [756] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 1546 Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI K268 Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI [579] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 1547 Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi K276 Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Penta latas [756] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 1548 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran K280 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran "" 2023 Dinas Pendidikan Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1549 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K285 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Perhubungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1550 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K285 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Perhubungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1551 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K285 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Perhubungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1552 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K289 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1553 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K289 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1554 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K289 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1555 Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan K317 Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan "" 2023 Dinas Perhubungan pelaksanaan Abdi Yasa Teladan [498] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1556 Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan K320 Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan "" 2023 Dinas Perhubungan Perencanaan Angkutan [486] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1557 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K325 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1558 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K325 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1559 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K325 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1560 Jumlah dokumen evaluasi PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu K332 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah [60] PERENCANAAN [5.01] 1561 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun K332 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah [60] PERENCANAAN [5.01] 1562 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K346 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Pabean Cantian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1563 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K346 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Pabean Cantian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1564 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K346 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Pabean Cantian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1565 Jumlah peserta Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan K348 Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan "" 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pembinaan Potensi Masyarakat [604] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 1566 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K407 Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan "" 2023 Kec. Simokerto Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1567 jumlah lembaga pendidikan menengah difasilitasi pendidikan bidang politik K358 Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik "" 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 1568 Jumlah partai politik yang mendapatkan banpol K358 Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik "" 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemantapan Bidang Pendidikan Politik dan Lembaga Partai Politik [605] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 1569 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran K359 Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan "" 2023 Kec. Sukolilo Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1570 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan K360 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan "" 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Organisasi Masyarakat (Ormas) [354] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 1571 Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya K368 Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budayaerumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pertahanan ekonomi, sosial dan budaya "" 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Organisasi Masyarakat (Ormas) [354] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 1572 Jumlah hewan sehat K369 Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Data Pengobatan Hewan [51] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1573 Jumlah populasi hewan K369 Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Data Pengobatan Hewan [51] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1574 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai K377 Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1575 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD K377 Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1576 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K380 Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan "" 2023 Kec. Sukolilo Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1577 Jumlah berkas perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu K386 Persentase ketepatan waktu penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha sektor pertanian dan perikanan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1578 Jumlah berkas perizinan dan non perizinan yang diterbitkan K386 Persentase ketepatan waktu penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha sektor pertanian dan perikanan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian [473] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1579 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K387 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1580 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K388 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1581 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K388 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1582 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K388 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1583 Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis K390 Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [416] PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [5.04] 1584 Jumlah orang yang mendapatkan Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional K391 Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning [416] PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [5.04] 1585 Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan batas wilayah K393 Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan "" 2023 Sekretariat Daerah Kecamatan Kota Surabaya [277] KECAMATAN [7.01] 1586 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K398 Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum "" 2023 Dinas Perhubungan Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1587 Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian K410 Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Layanan Kepegawaian [432] KEPEGAWAIAN [5.03] 1588 Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan K413 Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan "" 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Penyediaan Barjas Sarpras [725] KEUANGAN [5.02] 1589 Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja K423 Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kesempatan kerja yang dapat diinformasikan [220] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 1590 Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan K424 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Penyediaan Barjas Sarpras [725] KEUANGAN [5.02] 1591 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai K426 Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik "" 2023 Dinas Perhubungan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1592 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD K426 Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik "" 2023 Dinas Perhubungan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1593 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K428 Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan "" 2023 Kec. Sukomanunggal Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1594 Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor K433 Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor "" 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Penyediaan Barjas Sarpras [725] KEUANGAN [5.02] 1595 Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas K437 Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas "" 2023 Dinas Perhubungan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas [413] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1596 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai K444 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1597 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD K444 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1598 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K449 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Pendidikan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1599 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K449 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Pendidikan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1600 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K449 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Pendidikan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1601 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran K453 Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan "" 2023 Kec. Semampir Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1602 Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan K455 Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan "" 2023 Dinas Perhubungan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1603 Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perkeretaapian K456 Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta Rencana Induk Perkeretaapian "" 2023 Dinas Perhubungan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor [415] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1604 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan K461 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan "" 2023 Sekretariat Daerah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah [562] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1605 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar K470 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Laporan pengawasan keamanan pangan segar [532] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 1606 Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap K472 Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyediaan Sarana Perikanan [534] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 1607 Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial K474 Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional "" 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemantauan Orang Asing [475] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [8.01] 1608 Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan K484 Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyediaan Sarana Perikanan [534] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 1609 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K490 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1610 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K490 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1611 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K490 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1612 Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan K491 Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemberdayaan Pembudidaya Perikanan [535] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 1613 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K494 Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan "" 2023 Kec. Asemrowo Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1614 Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan K495 Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Monitoring harga komoditas pangan [231] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN [3.30] 1615 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K500 Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu "" 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1616 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K502 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Asemrowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1617 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K502 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Asemrowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1618 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K502 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Asemrowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1619 Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap K503 Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan [536] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 1620 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan K513 Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Penyediaan Barjas Sarpras [725] KEUANGAN [5.02] 1621 Jumlah jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal K515 Jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Diversifikasi Pangan [531] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN [2.09] 1622 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K528 Persentase penyediaan jasa penunjang umum "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1623 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K531 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1624 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K531 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1625 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K531 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1626 Jumlah Usaha yang Sesuai dengan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Surabaya K537 Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha "" 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peta Potensi dan Peluang Usaha [499] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 1627 Total jumlah usaha yang berpeluang investasi K537 Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha "" 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peta Potensi dan Peluang Usaha [499] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 1628 Jumlah kerja sama luar negeri yang difasilitasi K538 Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi "" 2023 Sekretariat Daerah Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya [83] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1629 Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun K551 Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun "" 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 1630 Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi K555 Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi "" 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Promosi Investasi [396] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 1631 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K560 Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan "" 2023 Kec. Pabean Cantian Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1632 Jumlah kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan K561 Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Fasilitas Penampungan dan Pengelolaan Sampah Sementara [443] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP [2.11] 1633 Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal K566 Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal "" 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Data Informasi Investasi Penanaman Modal [502] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 1634 jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan K570 jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan "" 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan [261] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 1635 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K573 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Sukolilo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1636 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K573 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Sukolilo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1637 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K573 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Sukolilo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1638 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K601 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Sukomanunggal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1639 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K601 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Sukomanunggal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1640 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K601 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Sukomanunggal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1641 Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti bimtek/pelatihan K602 Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyuluh pertanian [48] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1642 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K609 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1643 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K609 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1644 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K609 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1645 Jumlah lokasi untuk penyelenggaraan prasarana jalan K614 Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya "" 2023 Dinas Perhubungan Perlengkapan Jalan dan Prasarana Jalan [122] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1646 Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan K615 Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan "" 2023 Dinas Perhubungan Terminal [126] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1647 Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum ikut bimtek K616 Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek "" 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) [256] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL [2.18] 1648 Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor K619 Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah "" 2023 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1649 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K630 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1650 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K630 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1651 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K630 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1652 Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan gaji dan/atau tunjangan K631 Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah "" 2023 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1653 Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan dana penunjang operasional K631 Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah "" 2023 Sekretariat Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH [469] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1654 Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang direncanakan mendapatkan gaji dan/atau tunjangan K631 Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah "" 2023 Sekretariat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1655 Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang direncanakan mendapatkan dana penunjang operasional K631 Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah "" 2023 Sekretariat Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH [469] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1656 Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan K642 Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pembudidaya Peternakan [49] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN [3.27] 1657 Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur K644 Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kinerja Disiplin ASN [433] KEPEGAWAIAN [5.03] 1658 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun K655 Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun "" 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 1659 Jumlah dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS K655 Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun "" 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 1660 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD K655 Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun "" 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 1661 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD K655 Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun "" 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 1662 Jumlah laporan dana transfer yang disusun tepat waktu pada Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monnitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya K656 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya "" 2023 Badan Pendapatan Daerah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah [66] KEUANGAN [5.02] 1663 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K660 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran "" 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1664 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah K663 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah "" 2023 Badan Pendapatan Daerah Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) [665] KEUANGAN [5.02] 1665 Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah K664 Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah "" 2023 Badan Pendapatan Daerah Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517] KEUANGAN [5.02] 1666 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah K665 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah "" 2023 Badan Pendapatan Daerah Objek Pajak Daerah Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Hiburan, Reklame dan Air Tanah [517] KEUANGAN [5.02] 1667 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai K670 Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1668 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD K670 Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik "" 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1669 Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan K676 Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Penta latas [756] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 1670 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K697 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Semampir Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1671 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K697 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Semampir Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1672 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K697 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Semampir Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1673 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K705 Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan "" 2023 Kec. Krembangan Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1674 Jumlah sentra ikan yang dikelola K706 Jumlah sentra ikan yang dikelola "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemasaran Hasil Perikanan [474] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN [3.25] 1675 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran K722 Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan "" 2023 Kec. Simokerto Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1676 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun K724 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Kota [363] PERENCANAAN [5.01] 1677 Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi Bappedalitbang yang disusun K726 Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappedalitbang [496] PERENCANAAN [5.01] 1678 Jumlah dokumen penelitian yang disusun K728 Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] 1679 Jumlah dokumen pengembangan inovasi yang disusun K728 Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota [368] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [5.05] 1680 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K730 Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor "" 2023 Dinas Sosial Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1681 Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah K731 Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah [407] PERENCANAAN [5.01] 1682 Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan K732 Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Data Perencanaan Pembangunan (Indikator RPJMD) [17] PERENCANAAN [5.01] 1683 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran K735 Persentase ketersediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor "" 2023 Dinas Sosial Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1684 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun K744 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490] PERENCANAAN [5.01] 1685 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun K744 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490] PERENCANAAN [5.01] 1686 Jumlah formasi yang terpenuhi pada Pengadaan ASN K750 Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Formasi kebutuhan ASN [387] KEPEGAWAIAN [5.03] 1687 Jumlah kebutuhan yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI K750 Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya "" 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Formasi kebutuhan ASN [387] KEPEGAWAIAN [5.03] 1688 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K751 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1689 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K751 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1690 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K751 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1691 Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun K756 Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah [60] PERENCANAAN [5.01] 1692 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K757 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1693 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K757 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1694 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K757 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1695 Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor K758 Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [458] KEUANGAN [5.02] 1696 Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah K759 Jumlah jenis pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya "" 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [458] KEUANGAN [5.02] 1697 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K768 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1698 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K768 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1699 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K768 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1700 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai K769 Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik "" 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1701 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD K769 Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik "" 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1702 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K770 Persentase penyediaan jasa penunjang umum "" 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1703 Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) K772 Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) "" 2023 Dinas Kesehatan Data Kelurahan Siaga Aktif dan Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) [174] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1704 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K775 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Rungkut Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1705 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K775 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Rungkut Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1706 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K775 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Rungkut Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1707 Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal K799 Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal "" 2023 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 1708 Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan K800 Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan "" 2023 Inspektorat Kebijakan [428] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 1709 Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah K801 Jumlah laporan yang dihasilkan dalam hal pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah "" 2023 Inspektorat Pendampingan [427] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 1710 Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu K802 Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu "" 2023 Inspektorat Pengawasan [426] INSPEKTORAT DAERAH [6.01] 1711 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K805 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Karangpilang Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1712 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K805 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Karangpilang Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1713 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K805 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Karangpilang Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1714 Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan melalui pelayanan pendaftaran penduduk yang berasal dari Inisiatif Pemohon K808 Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk [239] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 1715 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K809 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1716 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K809 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1717 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K809 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1718 Jumlah arsip yang dialihmediakan K1030 Arsip yang dialih mediakan "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arsip Statis [422] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 1719 Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun K810 Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah [60] PERENCANAAN [5.01] 1720 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K815 Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan "" 2023 Kec. Karangpilang Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1721 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran K816 Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan "" 2023 Kec. Karangpilang Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1722 Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK) K818 Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK) "" 2023 Dinas Kesehatan Data Rumah Tangga BerPHBS atau Rumah Sehat [176] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1723 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K819 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Inspektorat Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1724 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K819 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Inspektorat Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1725 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K819 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Inspektorat Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1726 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran K820 Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor "" 2023 Inspektorat Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1727 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K822 Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah "" 2023 Inspektorat Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1728 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K824 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Kesehatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1729 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K824 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Kesehatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1730 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K824 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Kesehatan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1731 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K826 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran "" 2023 Dinas Kesehatan Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1732 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran K827 Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran "" 2023 Dinas Kesehatan Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1733 Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan K829 Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan "" 2023 Dinas Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan [423] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1734 Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Rumah Sakit) K830 Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau "" 2023 Dinas Kesehatan Rumah Sakit Kota Surabaya [157] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1735 Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Puskesmas) K830 Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau "" 2023 Dinas Kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Gudang Farmasi Kota Surabaya [156] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1736 Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan K831 Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan "" 2023 Dinas Kesehatan SDM Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya [464] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1737 Jumlah PIRT yang dibina K832 Jumlah PIRT yang dibina "" 2023 Dinas Kesehatan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) [177] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [1.02] 1738 Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan analisis jabatan sesuai kelembagaan yang berlaku K833 Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku "" 2023 Sekretariat Daerah Pendampingan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan [556] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1739 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K843 Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1740 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai K844 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1741 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD K844 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1742 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan K845 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan "" 2023 Sekretariat Daerah Penataan Administrasi Pemerintahan [456] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1743 Jumlah berkas permohonan pencatatan sipil yang diterbitkan melalui permohonan pencatatan sipil yang berasal dari Inisiatif Pemohon K846 Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen pencatatan sipil [238] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 1744 Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan K848 Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan "" 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Profil Kependudukan [538] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [2.12] 1745 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K850 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1746 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K850 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1747 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K850 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1748 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD yang layak pakai K851 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1749 Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) keseluruhan yang kewenangan pemeliharaannya di Sekretariat PD K851 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Aset Barang Pemerintah Kota Surabaya [100] KEUANGAN [5.02] 1750 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K858 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1751 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K858 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1752 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K858 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1753 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran K867 Persentase pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan "" 2023 Dinas Lingkungan Hidup Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1754 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K870 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1755 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K870 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1756 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K870 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1757 Jumlah Berkas Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang dikeluarkan K871 Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir "" 2023 Dinas Perhubungan Laporan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir [733] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN [2.15] 1758 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K872 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1759 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran K873 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1760 Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan K875 Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Komunikasi Publikasi [537] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1761 Jumlah sektor yang dianalisa K880 Jumlah sektor yang dianalisa "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Dokumen Statistik Sektoral [437] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK [2.20] 1762 Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan K888 Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Hubinsyaker [755] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 1763 Nilai Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K889 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran "" 2023 Sekretariat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Barjas Bagian Umprok [764] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1764 Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas K891 Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas "" 2023 Sekretariat DPRD Rancangan Peraturan Daerah dan Kajian Kebijakan [726] SEKRETARIAT DPRD [4.02] 1765 Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas K892 Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas "" 2023 Sekretariat DPRD Peningkatan Kapasitas DPRD [615] SEKRETARIAT DPRD [4.02] 1766 Jumlah dokumen pelaksanaan reses K893 Jumlah dokumen pelaksanaan reses "" 2023 Sekretariat DPRD Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81] SEKRETARIAT DPRD [4.02] 1767 Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat K894 Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat "" 2023 Sekretariat DPRD Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81] SEKRETARIAT DPRD [4.02] 1768 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K895 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1769 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K895 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1770 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K895 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1771 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K896 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran "" 2023 Sekretariat DPRD Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1772 Rata-rata waktu penyiapan Kelengkapan sarana dan prasarana rapat K897 Rata-rata waktu penyiapan Kelengkapan sarana dan prasarana rapat "" 2023 Sekretariat DPRD Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81] SEKRETARIAT DPRD [4.02] 1773 Rata-rata waktu Penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas K898 Rata-rata waktu Penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas "" 2023 Sekretariat DPRD Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81] SEKRETARIAT DPRD [4.02] 1774 Jumlah gaji dan tunjangan DPRD yang dibayarkan tepat waktu K899 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD "" 2023 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1775 Jumlah gaji dan tunjangan DPRD yang dibayarkan K899 Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD "" 2023 Sekretariat DPRD Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1776 Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas K900 Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas "" 2023 Sekretariat DPRD Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Surabaya [81] SEKRETARIAT DPRD [4.02] 1777 Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota K905 Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Hubinsyaker [755] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN [3.31] 1778 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K909 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1779 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K909 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1780 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K909 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1781 Jumlah surat masuk tersampaikan tepat waktu K913 Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran "" 2023 Sekretariat Daerah Proses Surat Masuk [477] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1782 Jumlah surat masuk K913 Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran "" 2023 Sekretariat Daerah Proses Surat Masuk [477] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1783 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan K913 Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran "" 2023 Sekretariat Daerah Penyediaan Barjas Sarpras [725] KEUANGAN [5.02] 1784 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan K913 Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran "" 2023 Sekretariat Daerah Penyediaan Barjas Sarpras [725] KEUANGAN [5.02] 1785 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K914 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1786 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K914 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1787 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K914 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1788 Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada K916 Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada "" 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Pelanggaran Perda [452] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT [1.05] 1789 Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor K917 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran "" 2023 Dinas Pendidikan Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1790 Persentase Penyediaan Konsumsi, Peralatan dan Perlengkapan Kantor K920 Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor "" 2023 Dinas Pendidikan Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1791 Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan K923 Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyuluhan Kebijakan Pengendalian Penduduk [510] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [2.14] 1792 Nilai Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K925 Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran "" 2023 Sekretariat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Barjas Bagian Umprok [764] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1793 Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan K933 Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 1794 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran K934 Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran "" 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1795 Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun K935 Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun "" 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dokumen Pelaporan Kegiatan dan/atau Subkegiatan Bidang Penta latas [756] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA [2.07] 1796 Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan K936 Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) [230] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 1797 Jumlah kegiatan tindak lanjut yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak K937 Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemenuhan Indikator Kota Layak Anak (KLA) [227] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 1798 Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak K938 Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemenuhan Indikator Kota Layak Anak (KLA) [227] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 1799 Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan K941 Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622] KECAMATAN [7.01] 1800 Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus K942 Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan Perempuan dan Anak yang Ditangani [228] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [2.08] 1801 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan K944 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Lembaga Masyarakat Kelurahan [481] KECAMATAN [7.01] 1802 Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan K945 Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan "" 2023 Kec. Bubutan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622] KECAMATAN [7.01] 1803 Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat K946 Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505] KECAMATAN [7.01] 1804 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K947 Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan "" 2023 Kec. Mulyorejo Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1805 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran K948 Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan "" 2023 Kec. Mulyorejo Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1806 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan K950 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan "" 2023 Kec. Bubutan Lembaga Masyarakat Kelurahan [481] KECAMATAN [7.01] 1807 Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat K953 Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat "" 2023 Kec. Bubutan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505] KECAMATAN [7.01] 1808 Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan K954 Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan "" 2023 Kec. Lakarsantri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622] KECAMATAN [7.01] 1809 Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan K955 Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan "" 2023 Kec. Gubeng Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622] KECAMATAN [7.01] 1810 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan K956 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan "" 2023 Kec. Gubeng Lembaga Masyarakat Kelurahan [481] KECAMATAN [7.01] 1811 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait K957 Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan "" 2023 Kec. Krembangan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622] KECAMATAN [7.01] 1812 Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat K959 Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat "" 2023 Kec. Gubeng Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505] KECAMATAN [7.01] 1813 Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan K960 Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan "" 2023 Kec. Mulyorejo Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622] KECAMATAN [7.01] 1814 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan K961 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan "" 2023 Kec. Krembangan Lembaga Masyarakat Kelurahan [481] KECAMATAN [7.01] 1815 Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan K962 Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan "" 2023 Kec. Wonokromo Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622] KECAMATAN [7.01] 1816 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran K963 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran "" 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1817 Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan K964 Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan "" 2023 Kec. Sukolilo Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622] KECAMATAN [7.01] 1818 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya K968 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya "" 2023 Kec. Gubeng Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1819 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait K969 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait "" 2023 Kec. Kenjeran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622] KECAMATAN [7.01] 1820 Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat K970 Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat "" 2023 Kec. Wonokromo Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505] KECAMATAN [7.01] 1821 Jumlah lokasi berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan K971 Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan "" 2023 Kec. Bubutan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1822 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran K975 Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1823 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K980 Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1824 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan K983 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan "" 2023 Kec. Kenjeran Lembaga Masyarakat Kelurahan [481] KECAMATAN [7.01] 1825 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya K984 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya "" 2023 Kec. Bubutan Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1826 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya K985 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya "" 2023 Kec. Wonokromo Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1827 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya K1450 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya "" 2023 Kec. Sukomanunggal Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1828 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan K986 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan "" 2023 Kec. Sukolilo Lembaga Masyarakat Kelurahan [481] KECAMATAN [7.01] 1829 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya K990 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya "" 2023 Kec. Sukolilo Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1830 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan K991 Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan "" 2023 Kec. Krembangan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1831 Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan K992 Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan "" 2023 Kec. Genteng Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622] KECAMATAN [7.01] 1832 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan K994 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan "" 2023 Kec. Lakarsantri Lembaga Masyarakat Kelurahan [481] KECAMATAN [7.01] 1833 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan K995 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan "" 2023 Kec. Genteng Lembaga Masyarakat Kelurahan [481] KECAMATAN [7.01] 1834 Jumlah jenis buku yang disediakan K1005 Jenis buku yang disediakan "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pengadaan Buku Layanan Baca [27] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23] 1835 Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan K1008 Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan "" 2023 Kec. Wiyung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622] KECAMATAN [7.01] 1836 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan K1009 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan "" 2023 Kec. Mulyorejo Lembaga Masyarakat Kelurahan [481] KECAMATAN [7.01] 1837 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan K1010 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan "" 2023 Kec. Wiyung Lembaga Masyarakat Kelurahan [481] KECAMATAN [7.01] 1838 Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat K1011 Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat "" 2023 Kec. Wiyung Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505] KECAMATAN [7.01] 1839 Jumlah lokasi berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan K1014 Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan "" 2023 Kec. Mulyorejo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1840 Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan K1015 Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan "" 2023 Kec. Simokerto Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622] KECAMATAN [7.01] 1841 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas K1016 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas "" 2023 Kec. Mulyorejo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1842 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan K1017 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan "" 2023 Kec. Simokerto Lembaga Masyarakat Kelurahan [481] KECAMATAN [7.01] 1843 Jumlah lokasi berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan K1018 Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan "" 2023 Kec. Genteng Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1844 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas K1022 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas "" 2023 Kec. Genteng Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1845 Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan K1023 Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan "" 2023 Kec. Sawahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622] KECAMATAN [7.01] 1846 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan K1025 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan "" 2023 Kec. Sawahan Lembaga Masyarakat Kelurahan [481] KECAMATAN [7.01] 1847 Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat K1026 Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat "" 2023 Kec. Sawahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505] KECAMATAN [7.01] 1848 Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya K1027 Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arsip Dinamis [421] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 1849 Jumlah bibit penulis dan pendongeng yang dihasilkan K1028 Jumlah bibit penulis dan pendongeng "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bibit Pendongeng dan Penulis [610] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23] 1850 Nilai tingkat kepuasan pemustaka K1031 Tingkat Kepuasan Pemustaka "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Hasil Survey Bidang Perpustakaan dan Kearsipan [628] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23] 1851 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait K1033 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622] KECAMATAN [7.01] 1852 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya K1034 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1853 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya K1039 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya "" 2023 Kec. Wiyung Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1854 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan K1041 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Lembaga Masyarakat Kelurahan [481] KECAMATAN [7.01] 1855 Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN K1044 Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arsip Statis [422] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 1856 Jumlah PD, Unit Kerja, dan BUMD yang sistem kearsipannya dievaluasi K1046 PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tertib Sistem Tata Kearsipan [30] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN [2.24] 1857 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K1049 Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan "" 2023 Kec. Tandes Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1858 Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina K1052 Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Layanan Baca Pemerintah Kota Surabaya [26] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN [2.23] 1859 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan K1053 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505] KECAMATAN [7.01] 1860 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan K1058 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan "" 2023 Kec. Gayungan Lembaga Masyarakat Kelurahan [481] KECAMATAN [7.01] 1861 Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat K1059 Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat "" 2023 Kec. Gayungan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505] KECAMATAN [7.01] 1862 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran K1060 Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan "" 2023 Kec. Wiyung Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1863 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya K1063 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya "" 2023 Kec. Sawahan Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1864 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya K1069 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya "" 2023 Kec. Lakarsantri Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1865 Persentase Penyediaan Konsumsi, Peralatan dan Perlengkapan Kantor K1070 Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1866 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran K1071 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1867 Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor K1072 Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor "" 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1868 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya K1075 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya "" 2023 Kec. Gayungan Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1869 Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan K1076 Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan "" 2023 Kec. Pabean Cantian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622] KECAMATAN [7.01] 1870 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan K1077 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan "" 2023 Kec. Pabean Cantian Lembaga Masyarakat Kelurahan [481] KECAMATAN [7.01] 1871 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya K1081 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya "" 2023 Kec. Pabean Cantian Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1872 Jumlah lokasi berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan K1082 Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan "" 2023 Kec. Pabean Cantian Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1873 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas K1083 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas "" 2023 Kec. Pabean Cantian Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1874 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya K1084 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1875 Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan K1085 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait "" 2023 Kec. Rungkut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622] KECAMATAN [7.01] 1876 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya K1087 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya "" 2023 Kec. Krembangan Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1877 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan K1089 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan "" 2023 Kec. Rungkut Lembaga Masyarakat Kelurahan [481] KECAMATAN [7.01] 1878 Jumlah lokasi berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan K1093 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1879 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K1094 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Wiyung Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1880 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K1094 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Wiyung Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1881 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K1094 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Wiyung Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1882 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K1095 Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan "" 2023 Kec. Wiyung Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1883 Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan K1096 Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan "" 2023 Kec. Semampir Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622] KECAMATAN [7.01] 1884 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait K1097 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait "" 2023 Kec. Bulak Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622] KECAMATAN [7.01] 1885 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas K1098 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional "" 2023 Kec. Tenggilis Mejoyo Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1886 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan K1100 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan "" 2023 Kec. Bulak Lembaga Masyarakat Kelurahan [481] KECAMATAN [7.01] 1887 Jumlah lokasi berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan K1101 Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan "" 2023 Kec. Lakarsantri Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1888 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan K1102 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang DilaksanakanBidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat "" 2023 Kec. Bulak Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505] KECAMATAN [7.01] 1889 Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat K1103 Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat "" 2023 Kec. Semampir Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505] KECAMATAN [7.01] 1890 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas K1104 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas "" 2023 Kec. Lakarsantri Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1891 Jumlah lokasi berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan K1110 Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan "" 2023 Kec. Sambikerep Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1892 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan K1112 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan "" 2023 Kec. Rungkut Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505] KECAMATAN [7.01] 1893 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K1114 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Bubutan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1894 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K1114 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Bubutan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1895 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K1114 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Bubutan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1896 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya K1117 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya "" 2023 Kec. Bulak Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1897 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas K1121 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas "" 2023 Kec. Sambikerep Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1898 Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan K1129 Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan "" 2023 Kec. Pakal Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622] KECAMATAN [7.01] 1899 Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan K1131 Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan "" 2023 Kec. Sambikerep Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622] KECAMATAN [7.01] 1900 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya K1133 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya "" 2023 Kec. Rungkut Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1901 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya K1136 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya "" 2023 Kec. Kenjeran Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1902 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan K1139 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan "" 2023 Kec. Sambikerep Lembaga Masyarakat Kelurahan [481] KECAMATAN [7.01] 1903 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan K1141 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan "" 2023 Kec. Pakal Lembaga Masyarakat Kelurahan [481] KECAMATAN [7.01] 1904 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K1142 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Wonokromo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1905 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K1142 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Wonokromo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1906 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K1142 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Wonokromo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1907 Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR K1143 Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR "" 2023 Dinas Sosial Pemutakhiran data PMKS dan MBR [606] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1908 Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial K1144 Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial "" 2023 Dinas Sosial Koordinasi dan Monitoring Intervensi Sosial [607] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL [1.06] 1909 Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat K1148 Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat "" 2023 Kec. Pakal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505] KECAMATAN [7.01] 1910 Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan K1149 Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan "" 2023 Kec. Asemrowo Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622] KECAMATAN [7.01] 1911 Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat K1151 Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat "" 2023 Kec. Asemrowo Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505] KECAMATAN [7.01] 1912 Jumlah lokasi berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan K1155 Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan "" 2023 Kec. Jambangan Penertiban pelanggaran K3 (Perda) di Kecamatan [202] KECAMATAN [7.01] 1913 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan K1158 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan "" 2023 Kec. Semampir Lembaga Masyarakat Kelurahan [481] KECAMATAN [7.01] 1914 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan K1163 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan "" 2023 Kec. Asemrowo Lembaga Masyarakat Kelurahan [481] KECAMATAN [7.01] 1915 Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan K1169 Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan "" 2023 Kec. Tegalsari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622] KECAMATAN [7.01] 1916 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K1171 Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan "" 2023 Kec. Bubutan Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1917 Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat K1172 Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat "" 2023 Kec. Tegalsari Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505] KECAMATAN [7.01] 1918 Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi K1173 Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi "" 2023 Kec. Bulak Penyediaan Barjas Sarpras [725] KEUANGAN [5.02] 1919 Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan K1176 Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan "" 2023 Kec. Bulak Penyediaan Barjas Sarpras [725] KEUANGAN [5.02] 1920 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K1178 Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan "" 2023 Kec. Wonokromo Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1921 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K1179 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1922 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K1179 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1923 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K1179 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1924 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya K1180 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya "" 2023 Kec. Pakal Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1925 Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP K1182 Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP "" 2023 Sekretariat Daerah Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintahan [346] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1926 Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan K1183 Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan "" 2023 Sekretariat Daerah Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik [358] SEKRETARIAT DAERAH [4.01] 1927 Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan K1184 Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan "" 2023 Kec. Benowo Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622] KECAMATAN [7.01] 1928 Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan K1189 Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan "" 2023 Kec. Tambaksari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622] KECAMATAN [7.01] 1929 Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat K1191 Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat "" 2023 Kec. Genteng Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505] KECAMATAN [7.01] 1930 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K1196 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Tandes Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1931 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K1196 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Tandes Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1932 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K1196 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Tandes Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1933 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K1198 Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan "" 2023 Kec. Tegalsari Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1934 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya K1203 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya "" 2023 Kec. Mulyorejo Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1935 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun K1205 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490] PERENCANAAN [5.01] 1936 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun K1205 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun "" 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Bidang Sektoral Bappedalitbang [490] PERENCANAAN [5.01] 1937 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya K1208 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya "" 2023 Kec. Genteng Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1938 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas K1211 Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas "" 2023 Kec. Pakal Potensi Konflik Sosial di Lingkup Kecamatan dan Kelurahan [630] KECAMATAN [7.01] 1939 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K1212 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1940 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K1212 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1941 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K1212 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1942 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K1218 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Tambaksari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1943 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K1218 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Tambaksari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1944 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K1218 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Tambaksari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1945 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K1219 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Sosial Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1946 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K1219 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Sosial Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1947 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K1219 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Dinas Sosial Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1948 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K1220 Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan "" 2023 Kec. Tambaksari Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1949 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K1228 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Tegalsari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1950 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K1228 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Tegalsari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1951 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K1228 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Tegalsari Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1952 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K1229 Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan "" 2023 Kec. Dukuh Pakis Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1953 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K1233 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Genteng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1954 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K1233 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Genteng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1955 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K1233 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Genteng Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1956 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K1234 Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan "" 2023 Kec. Sawahan Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1957 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K1236 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Sawahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1958 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K1236 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Sawahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1959 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K1236 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Sawahan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1960 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan K1239 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan "" 2023 Kec. Tambaksari Lembaga Masyarakat Kelurahan [481] KECAMATAN [7.01] 1961 Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor K1241 Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah "" 2023 RSUD Bhakti Dharma Husada Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1962 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya K1244 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya "" 2023 Kec. Tambaksari Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1963 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan K1246 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan "" 2023 Kec. Benowo Lembaga Masyarakat Kelurahan [481] KECAMATAN [7.01] 1964 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K1248 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Gayungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1965 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K1248 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Gayungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1966 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K1248 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Gayungan Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1967 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K1249 Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan "" 2023 Kec. Gayungan Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1968 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K1252 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Benowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1969 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K1252 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Benowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1970 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K1252 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Benowo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1971 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K1253 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Sambikerep Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1972 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K1253 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Sambikerep Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1973 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K1253 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Sambikerep Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1974 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K1256 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran "" 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1975 Jumlah jawaban terhadap permohonan informasi publik ke PPID Kota Surabaya 17 hari kerja K1265 Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID 17 hari kerja "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Pelayanan PPID [439] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1976 Jumlah permohonan informasi publik ke PPID Kota Surabaya K1265 Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID 17 hari kerja "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Pelayanan PPID [439] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1977 Jumlah gangguan aplikasi yang tertangani tepat waktu K1266 Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi 1 x 24 jam "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Gangguan terkait TIK [399] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1978 Jumlah laporan gangguan aplikasi yang masuk K1266 Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi 1 x 24 jam "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Gangguan terkait TIK [399] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1979 Jumlah gangguan jaringan yang tertangani tepat waktu K1267 Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO 1 x 24 jam b. Jaringan FO 3 x 24 jam "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Gangguan terkait TIK [399] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1980 Jumlah laporan gangguan jaringan yang masuk K1267 Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO 1 x 24 jam b. Jaringan FO 3 x 24 jam "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Gangguan terkait TIK [399] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1981 Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika K1268 Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengawasan Keamanan Informasi [445] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN [2.21] 1982 Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan dalam satu tahun K1269 Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Koordinasi komunikasi sandi [648] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN [2.21] 1983 jumlah pusat data yang dikelola dan dimonitor K1271 Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Pusat Data [398] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1984 Jumlah pusat data yang telah ada K1271 Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring "" 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Pusat Data [398] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [2.16] 1985 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K1273 Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan "" 2023 Kec. Genteng Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1986 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran K1274 Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan "" 2023 Kec. Genteng Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1987 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K1276 Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan "" 2023 Kec. Benowo Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1988 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya K1282 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya "" 2023 Kec. Tandes Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1989 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya K1283 Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya "" 2023 Kec. Asemrowo Pengembangan Inovasi Wilayah [660] KECAMATAN [7.01] 1990 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K1285 Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan "" 2023 Kec. Rungkut Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1991 Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan K1287 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkaitt "" 2023 Kec. Gunung Anyar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan [622] KECAMATAN [7.01] 1992 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K1288 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Pakal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1993 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K1288 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Pakal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1994 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K1288 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Pakal Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1995 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran K1289 Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan "" 2023 Kec. Pakal Pengadaan Barang dan Jasa serta Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya [404] KEUANGAN [5.02] 1996 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan K1290 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan "" 2023 Kec. Gunung Anyar Lembaga Masyarakat Kelurahan [481] KECAMATAN [7.01] 1997 Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu K1292 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Mulyorejo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1998 Jumlah gaji ASN yang dibayarkan K1292 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Mulyorejo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 1999 Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan K1292 Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN "" 2023 Kec. Mulyorejo Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya [388] KEUANGAN [5.02] 2000 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan K1293 Jumlah Dokumen non perijinan usaha yang dilaksanakan "" 2023 Kec. Gunung Anyar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan [505] KECAMATAN [7.01]