_id	jenis_prod_hukum	judul_prod_hukum	dsr_prod_hukum	prod_hukum_rencana	no_prod_hukum	thn_prod_hukum	tanggal_pengajuan	tgl_penetapan_prod_hukum	tgl_diundangkan_prod_hukum	no_bd	tgl_bd	nomor_tambahan_lembaran_daerah_tld	tanggal_lembaran_daerah_ld	no_thn_reg	pd_pemrakarsa	status_produk_hukum	no_surat_penyampaian_gub	tgl_penyampaian_gub	metode_penyebarluasan	tgl_pelaksanaan_sosialisasi	narsum_sosialisasi	pd_narsum	mod_sosialisasi	tmp_sosialisasi
1	Peraturan Daerah	PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA ARTHA UTAMA DAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA ARTHA UTAMA	Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah	PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA ARTHA UTAMA DAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA ARTHA UTAMA	6	2022	15 Nopember 2022	15 Nopember 2022	15 Nopember 2022	-	-	6	15 Nopember 2022	189-6/2022	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	""	180/21829/436.1.2/2022	24 Nopember 2022	JDIH, Lembaran Daerah	""	""	""	""	""
2	Peraturan Walikota	PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN LEMBAGA PERMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pengurus Rukun Warga dan Pengurus Rukun Tetangga perlu ditinjau kembali	PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN LEMBAGA PERMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	112	2022	2 Nopember 2022	2 Nopember 2022	2 Nopember 2022	114	2 Nopember 2022	-	-	-	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	""	180/20862/436.1.2/2022	11 Nopember 2022	JDIH, Berita Daerah	""	""	""	""	""
3	Peraturan Walikota	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SURABAYA	dalam rangka optimalisasi penanggulangan dan penanganan bencana di Kota Surabaya	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SURABAYA	113	2022	2 Nopember 2022	2 Nopember 2022	2 Nopember 2022	115	2 Nopember 2022	-	-	-	Bagian Organisasi	""	180/20863/436.1.2/2022	11 Nopember 2022	JDIH, Berita Daerah	""	""	""	""	""
4	Peraturan Walikota	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 100 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TA 2022	dalam rangka pemulihan ekonomi daerah, pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat di Kota Surabaya serta agar pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu melakukan pergeseran anggaran antar Rincian Objek Belanja, antar Objek Belanja	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 100 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TA 2022	114	2022	4 Nopember 2022	4 Nopember 2022	4 Nopember 2022	116	4 Nopember 2022	-	-	-	BPKAD	""	180/21092/436.1.2/2022	15 Nopember 2022	JDIH, Berita Daerah	""	""	""	""	""
5	Peraturan Walikota	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PEMBUATAN JAMBAN  DI KOTA SURABAYA	sehubungan dengan adanya perubahan persyaratan penerima jamban, tahapan kegiatan pembuatan jamban, tugas dan tanggung jawab pelaksana pembuatan jamban	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PEMBUATAN JAMBAN  DI KOTA SURABAYA	115	2022	4 Nopember 2022	4 Nopember 2022	4 Nopember 2022	117	4 Nopember 2022	-	-	-	DLH	""	180/21091/436.1.2/202	15 Nopember 2022	JDIH, Berita Daerah	""	""	""	""	""
6	Peraturan Walikota	Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi izin Mendirikan bangunan	"> salah satu jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB/PBG adalah rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan, atau pengurangan yang meliputi renovasi ringan, renovasi sedang, dan renovasi berat;  
> kegiatan renovasi ringan merupakan kegiatan perubahan fungsi dan/atau perubahan yang bersifat nonstruktural terhadap bangunan lama, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2018."	Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi izin Mendirikan bangunan	116	2022	7 Nopember 2022	7 Nopember 2022	7 Nopember 2022	118	7 Nopember 2022	-	-	-	DPRKPP	""	180/21196/436.1.2/2022	16 Nopember 2022	JDIH, Berita Daerah	""	""	""	""	""
7	Peraturan Walikota	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA	dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di bidang perlindungan masyarakat di Kota Surabaya	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA	117	2022	7 Nopember 2022	7 Nopember 2022	7 Nopember 2022	119	7 Nopember 2022	-	-	-	BAG ORGANISASI	""	180/21198/436.1.2/2022	16 Nopember 2022	JDIH, Berita Daerah	""	""	""	""	""
8	Peraturan Walikota	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 100 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TA 2022	dalam rangka pemulihan ekonomi daerah, pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat di Kota Surabaya serta agar pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu melakukan pergeseran anggaran antar Rincian Objek Belanja, antar Objek Belanja	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 100 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TA 2022	118	2022	18 Nopember 2022	18 Nopember 2022	18 Nopember 2022	120	18 Nopember 2022	-	-	-	BPKAD	""	180/22202/436.1.2/2022	29 Nopember 2022	JDIH, Berita Daerah	""	""	""	""	""
9	Peraturan Walikota	PENYELENGGARAAN PROGRAM PADAT KARYA PADA URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEKERJAAN UMUM	dalam rangka pemulihan perekonomian Daerah dan percepatan penanggulangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja bagi keluarga miskin, perlu penyelenggaraan program Padat Karya pada urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	PENYELENGGARAAN PROGRAM PADAT KARYA PADA URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEKERJAAN UMUM	119	2022	18 Nopember 2022	18 Nopember 2022	18 Nopember 2022	121	18 Nopember 2022	-	-	-	DSDABM	""	180/22201/436.1.2/2022	29 Nopember 2022	JDIH, Berita Daerah	""	""	""	""	""
10	Peraturan Walikota	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA	sehubungan dengan ketidaktersediaan anggaran pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada tahun berjalan, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2022 perlu ditinjau kembali.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA	120	2022	21 Nopember 2022	21 Nopember 2022	21 Nopember 2022	122	21 Nopember 2022	-	-	-	BKPSDM	""	-	-	JDIH, Berita Daerah	""	""	""	""	""
11	Peraturan Walikota	BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN MULYOREJO, KECAMATAN DUKUH PAKIS, KECAMATAN SAWAHAN, KECAMATAN BULAK, KECAMATAN KENJERAN DAN KECAMATAN SEMAMPIR DALAM KOTA SURABAYA	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, serta berdasarkan hasil Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan di Kecamatan Benowo, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Pakal, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan Kecamatan Wonocolo	BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN MULYOREJO, KECAMATAN DUKUH PAKIS, KECAMATAN SAWAHAN, KECAMATAN BULAK, KECAMATAN KENJERAN DAN KECAMATAN SEMAMPIR DALAM KOTA SURABAYA	121	2022	21 Nopember 2022	21 Nopember 2022	21 Nopember 2022	123	21 Nopember 2022	-	-	-	BAG PEMERINTAHAN	""	-	-	JDIH, Berita Daerah	""	""	""	""	""
12	Peraturan Walikota	SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	122	2022	25 Nopember 2022	25 Nopember 2022	25 Nopember 2022	124	25 Nopember 2022	-	-	-	BPKAD	""	-	-	JDIH, Berita Daerah	""	""	""	""	""
13	Peraturan Walikota	TARIF PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA	berdasarkan ketentuan Pasal 7A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum	TARIF PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA	123	2022	29 Nopember 2022	29 Nopember 2022	29 Nopember 2022	125	29 Nopember 2022	-	-	-	BAG PEREKONOMIAN	""	-	-	JDIH, Berita Daerah	""	""	""	""	""
14	Keputusan Walikota	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR: 188.45/203/436.1.2/2022 TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA	dalam rangka penyesuaian perubahan namajabatan yang diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup danDinas Sosial serta meningkatkan efektivitas dan efisiensiserta profesionalisme sumber daya manusia aparatur yangmemadai pada setiap instansi	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR: 188.45/203/436.1.2/2022 TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA	188.45/495/436.1.2/2022	2022	01 Nopember 2022	01 Nopember 2022	01 Nopember 2022	-	-	-	-	-	Organisasi	""	-	-	JDIH	""	""	""	""	""
15	Keputusan Walikota	PENETAPAN FORMULASI / BESARAN SEWA BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA BERUPA RUANGAN KACA DAN RUANG ATM DI LANTAI 1 BANGUNAN EKS TUNJUNGAN CENTER YANG TERLETAK DI JALAN TUNJUNGAN NOMOR 3 SURABAYA	Ruangan Kaca dan Ruang ATM di Lantai 1 Bangunan EksTunjungan Center Jalan Tunjungan Nomor 3 Surabaya adalah barangmilik/dikuasai Pemerintah Kota Surabaya yang tercatat di dalam SIMBADAdengan Nomor Register 12345678-2009-112068-1, sehingga berdasarkanketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah jo. Pasal 112 ayat (2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang PedomanPengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik/dikuasai Pemerintah KotaSurabaya dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang tidak merugikanpemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsipenyelenggaraan pemerintah daerah;	PENETAPAN FORMULASI / BESARAN SEWA BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA BERUPA RUANGAN KACA DAN RUANG ATM DI LANTAI 1 BANGUNAN EKS TUNJUNGAN CENTER YANG TERLETAK DI JALAN TUNJUNGAN NOMOR 3 SURABAYA	188.45/496/436.1.2/2022	2022	01 Nopember 2022	01 Nopember 2022	01 Nopember 2022	-	-	-	-	-	BPKAD	""	-	-	JDIH	""	""	""	""	""
16	Keputusan Walikota	PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN	menambah Pegawai Pemerintah dengan PerjanjianKerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kebutuhan PegawaiPemerintah dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan PemerintahKota Surabaya Tahun Anggaran 2022	PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN	188.45/497/436.1.2/2022	2022	01 Nopember 2022	01 Nopember 2022	01 Nopember 2022	-	-	-	-	-	BKPSDM	""	-	-	JDIH	""	""	""	""	""
17	Keputusan Walikota	PENETAPAN FORMULASI/BESARAN SEWA BARANG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KOTA SURABAYA BERUPA SEBAGIAN TANAH SEMPADAN JALAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH OLEH PT. INTI DATA TELEMATIKA	rangkamengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerahyang belum/tidak digunakan untuk kepentinganpenyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah,Pemerintah Daerah dapat menyewakan barang milikdaerah dimaksud kepada pihak lain dalam waktu tertentudan menerima imbalan uang tunai	PENETAPAN FORMULASI/BESARAN SEWA BARANG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KOTA SURABAYA BERUPA SEBAGIAN TANAH SEMPADAN JALAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH OLEH PT. INTI DATA TELEMATIKA	188.45/498/436.1.2/2022	2022	01 Nopember 2022	01 Nopember 2022	01 Nopember 2022	-	-	-	-	-	DSDABM	""	-	-	JDIH	""	""	""	""	""
18	Keputusan Walikota	PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN ONE EAST RESIDENCES	pertelaan yang dibuat oleh PT. MNC Land Surabaya atasbangunan Rumah Susun Komersial Campuran One EastResidences dinilai telah memenuhi syarat untuk memperolehpengesahan dari Walikota Surabaya	PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN ONE EAST RESIDENCES	188.45/499/436.1.2/2022	2022	01 Nopember 2022	01 Nopember 2022	01 Nopember 2022	-	-	-	-	-	DPRKPP	""	-	-	JDIH	""	""	""	""	""
19	Keputusan Walikota	PENETAPAN FORMULASI/BESARAN SEWA BARANG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KOTA SURABAYA BERUPA SEBAGIAN TANAH SEMPADAN JALAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH OLEH PT. WOWRACK CEPAT TEKNOLOGI NUSANTARA	PT. Wowrack Cepat Teknologi Nusantara melalui surat Nomor: 001/S.Permohonan/Wownet/IV/2022, tanggal 12 April 2022 Perihal Ijin Pemasangan Kabel Fiber Optik, pada intinya mengajukan permohonan sewa barang milik/dikuasai Pemerintah Kota Surabaya berupa sebagian tanah sempadan jalan pada beberapa lokasi di Kota Surabaya	PENETAPAN FORMULASI/BESARAN SEWA BARANG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KOTA SURABAYA BERUPA SEBAGIAN TANAH SEMPADAN JALAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH OLEH PT. WOWRACK CEPAT TEKNOLOGI NUSANTARA	188.45/501/436.1.2/2022	2022	01 Nopember 2022	01 Nopember 2022	01 Nopember 2022	-	-	-	-	-	DSDABM	""	-	-	JDIH	""	""	""	""	""
20	Keputusan Walikota	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/213/436.1.2/2022 TENTANG PEMBERIAN HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	dalam rangka meningkatkan akses dan mutupendidikan pada satuan pendidikan yang terdiri atas Sekolah Dasar (SD) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Pendidikan Diniyah Formal (Setara SD/SMP) Swasta di Kota Surabaya, perlu memberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan dengan pemberian biaya pendidikan daerah dalam bentuk hibah	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/213/436.1.2/2022 TENTANG PEMBERIAN HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	188.45/502/436.1.2/2022	2022	04 Nopember 2022	04 Nopember 2022	04 Nopember 2022	-	-	-	-	-	Dispendik	""	-	-	JDIH	""	""	""	""	""
21	Keputusan Walikota	PENETAPAN NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022	berdasarkan nilai hasil pengawasan TimPengawas Kearsipan Internal yang telah diverifikasioleh Tim Pengawas Kearsipan Provinsi Jawa Timursebagaimana dinyatakan dalam Berita AcaraPenetapan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internaldi Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Nomor045/9585/119.6/2022 tanggal 17 Oktober 2022 danBerita Acara Nilai Hasil Pengawasan KearsipanInternal di Lingkungan Pemerintah Kota SurabayaNomor : 045/4362/436.7.17/2022, diperlukanPenetapan Nilai Hasil Pengawasan Internal diLingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022dengan Keputusan Walikota	PENETAPAN NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022	188.45/504/436.1.2/2022	2022	09 Nopember 2022	09 Nopember 2022	09 Nopember 2022	-	-	-	-	-	Dispursip	""	-	-	JDIH	""	""	""	""	""