{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"jenis_prod_hukum","type":"text"},{"id":"judul_prod_hukum","type":"text"},{"id":"dsr_prod_hukum","type":"text"},{"id":"prod_hukum_rencana","type":"text"},{"id":"no_prod_hukum","type":"numeric"},{"id":"thn_prod_hukum","type":"numeric"},{"id":"tanggal_pengajuan","type":"timestamp"},{"id":"tgl_penetapan_prod_hukum","type":"timestamp"},{"id":"tgl_diundangkan_prod_hukum","type":"timestamp"},{"id":"no_bd","type":"text"},{"id":"tgl_bd","type":"text"},{"id":"nomor_tambahan_lembaran_daerah_tld","type":"text"},{"id":"tanggal_lembaran_daerah_ld","type":"text"},{"id":"no_thn_reg","type":"text"},{"id":"pd_pemrakarsa","type":"text"},{"id":"status_produk_hukum","type":"text"},{"id":"no_surat_penyampaian_gub","type":"text"},{"id":"tgl_penyampaian_gub","type":"text"},{"id":"metode_penyebarluasan","type":"text"},{"id":"tgl_pelaksanaan_sosialisasi","type":"text"},{"id":"narsum_sosialisasi","type":"text"},{"id":"pd_narsum","type":"text"},{"id":"mod_sosialisasi","type":"text"},{"id":"tmp_sosialisasi","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA","dalam rangka pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa warga Kota Surabaya yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa","PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA",96,2022,"2022-09-27T00:00:00","2022-09-27T00:00:00","2022-09-27T00:00:00","98","27 Sep 2022","-","-","-","Dinas Kebuyaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata","","180/17797/436.1.2/2022","04 Oktober 2022","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [2,"Peraturan Daerah","PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021","dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021",4,2022,"2022-09-22T00:00:00","2022-09-22T00:00:00","2022-09-22T00:00:00","-","-","4","22 September 2022","126-4/2022","BPKAD","","180/17615/436.1.2/2022","2022-09-30 00:00:00","JDIH, Lembaran Daerah","","","","",""],
    [3,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 70 TAHUN 2010 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME","pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dalam pencantuman logo perusahaan atau produk perusahaan harus tetap melakukan pembayaran pajak guna melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 70 TAHUN 2010 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME",86,2022,"2022-09-02T00:00:00","2022-09-02T00:00:00","2022-09-02T00:00:00","87","02 Sep 2022","-","-","-","DPRKPP","","180/16245/436.1.2/2022","2022-09-13 00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [4,"Peraturan Walikota","PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH DAN PENGADAAN BARANG/JASA","telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah","PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH DAN PENGADAAN BARANG/JASA",87,2022,"2022-09-12T00:00:00","2022-09-12T00:00:00","2022-09-12T00:00:00","88","12 Sep 2022","-","-","-","BPBJ Adpem","","180/16909/436.1.2/2022","2022-09-21 00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [5,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN PERWALI NO 55 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI HGB DIATAS HPL","dalam rangka penyempurnaan ketentuan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL)","PERUBAHAN PERWALI NO 55 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI HGB DIATAS HPL",88,2022,"2022-09-16T00:00:00","2022-09-16T00:00:00","2022-09-16T00:00:00","90","16 Sep 2022","-","-","-","BPKAD","","180/17345/436.1.2/2022","2022-09-27 00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [6,"Peraturan Walikota","PEDOMAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM","untuk memberikan petunjuk pelaksanaan tahapan persiapan pada kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar agar dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan pedoman persiapan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum","PEDOMAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM",89,2022,"2022-09-16T00:00:00","2022-09-16T00:00:00","2022-09-16T00:00:00","91","16 Sep 2022","-","-","-","Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan","","180/17347/436.1.2/2022","2022-09-27 00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [7,"Peraturan Walikota","PEDOMAN AUDIT KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA","berdasarkan pernyataan nomor 3040 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan kegiatan audit intern agar pelaksanaan audit intern dapat dilakukan secara ekonomi, efisien dan efektif","PEDOMAN AUDIT KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA",90,2022,"2022-09-16T00:00:00","2022-09-16T00:00:00","2022-09-16T00:00:00","92","16 Sep 2022","-","-","-","INSPEKTORAT","","180/17348/436.1.2/2022","2022-09-27 00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [8,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN SATUAN RUMAH SUSUN","dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengesahan Pertelaan","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN SATUAN RUMAH SUSUN",91,2022,"2022-09-16T00:00:00","2022-09-16T00:00:00","2022-09-16T00:00:00","93","16 Sep 2022","-","-","-","DPRKPP","","180/17346/436.1.2/2022","2022-09-27 00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [9,"Peraturan Walikota","PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021","untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021","PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021",92,2022,"2022-09-22T00:00:00","2022-09-22T00:00:00","2022-09-22T00:00:00","94","22 Sep 2022","-","-","-","BPKAD","","180/17615/436.1.2/2022","2022-09-30 00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [10,"Peraturan Walikota","TATA KEARSIPAN DAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA","peningkatan dan evaluasi pelaksanaan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya","TATA KEARSIPAN DAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA",93,2022,"2022-09-26T00:00:00","2022-09-26T00:00:00","2022-09-26T00:00:00","95","26 Sep 2022","-","-","-","DISPURSIP","","180/17795/436.1.2/2022","04 Oktober 2022","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [11,"Peraturan Walikota","TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH","sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta penyempurnaan ketentuan mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah","TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH",94,2022,"2022-09-26T00:00:00","2022-09-26T00:00:00","2022-09-26T00:00:00","96","26 Sep 2022","-","-","-","Badan Pendapatan Daerah","","180/17616/436.1.2/2022","2022-09-30 00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [12,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PRESTASI KERJA KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA","untuk mengakomodir ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara terkait penilaian perilaku kerja menggunakan Nilai Dasar ASN BerAKHLAK","PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PRESTASI KERJA KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA",95,2022,"2022-09-26T00:00:00","2022-09-26T00:00:00","2022-09-26T00:00:00","97","26 Sep 2022","-","-","-","BKPSDM","","180/17796/436.1.2/2022","04 Oktober 2022","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [13,"Peraturan Walikota","TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B KOTA SURABAYA","untuk mendukung kemudahan dalam pengaturan terkait tarif di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B milik Pemerintah Kota Surabaya","TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B KOTA SURABAYA",97,2022,"2022-09-30T00:00:00","2022-09-30T00:00:00","2022-09-30T00:00:00","99","30 Sep 2022","-","-","-","DINKES","","180/17798/436.1.2/2022","04 Oktober 2022","JDIH, Berita Daerah","","","","",""]
]}