<data>
<row _id="1"><tanggal>2 Desember 2024
(1)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di Kantor BNN Kota Surabaya Jl. Ngagel Madya No. 22 Surabaya</lokasi><kelurahan>Baratajaya</kelurahan><kecamatan>Gubeng</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>DPP AMI (Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia) dan GEMPAR (Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>30</jml_massa><tuntutan>1. BNN Kota Surabaya wajib aktif dan menindak tegas tempat hiburan malam (diskotik) yang tidak taat dengan aturan mengingat Kota Surabaya sudah masuk radar sebagai Kota Darurat Narkoba.
2. BNN Kota Surabaya hanya berani melakukan operasi atau razia di tempat hiburan malam (diskotik) kelas menengah ke bawah dan BNN Kota Surabaya tidak punya nyali untuk melakukan operasi atau razia di tempat hiburan malam (diskotik) menengah ke atas.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Abdul Azis</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Gartap III Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Budi Hercahyono</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>9271011604690008</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="2"><tanggal>2 Desember 2024
(2)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di Kantor Disbudpar Prov. Jatim Jl. Wisata Menanggal Surabaya</lokasi><kelurahan>Dukuh Menanggal</kelurahan><kecamatan>Gayungan</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>DPP AMI (Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia) dan GEMPAR (Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>30</jml_massa><tuntutan>1. Seharusnya hiburan malam yang ada di Kota Surabaya alangkah lebih baik untuk ditutup permanen karena telah merusak mental para penerus bangsa di Kota Surabaya.
2. Kami mohon kepada Disbudpar Prov. Jatim untuk melakukan pengecekan secara langsung terhadap seluruh tempat hiburan malam di Kota Surabaya agar mengetahui pasti yang sebenarnya terjadi mengingat beberapa tempat hiburan malam juga tidak memiliki ijin resmi operasional dan wajib dilakukan penyegelan permanen.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Abdul Azis</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Kodim 0832 Surabaya Selatan</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Mukhammad Khoiri</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3578223004750003</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="3"><tanggal>2 Desember 2024
(3)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di Kantor DPRD Kota
Surabaya Jl. Yos Sudarso No. 18-22 Surabaya</lokasi><kelurahan>Embong Kaliasin</kelurahan><kecamatan>Genteng</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>DPP AMI (Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia) dan GEMPAR (Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>30</jml_massa><tuntutan>1. Kami datang ke Kantor DPRD Kota Surabaya untuk menyampaikan
fakta-fakta yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat karena banyaknya tempat hiburan malam di Kota Surabaya sehingga ini sangatlah miris karena hampir seluruh tempat hiburan malam yang ada di Kota Surabaya tidak memiliki ijin operasional.
2. Tempat hiburan malam di Kota Surabaya sesuai fakta yang kami dapat bahwa lokasi tersebut telah menjadi sarang peredaran atau penyalahgunaan narkoba dan banyaknya anak di bawah umur telah mengonsumsi minuman keras / beralkohol.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Abdul Azis</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Kodim 0830 Surabaya Utara</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Iwandono</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3201172410760001</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="4"><tanggal>2 Desember 2024
(4)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di Kantor Satpol PP Kota
Surabaya Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 6 Surabaya</lokasi><kelurahan>Ketabang</kelurahan><kecamatan>Genteng</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>DPP AMI (Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia) dan GEMPAR (Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>30</jml_massa><tuntutan>1. Satpol PP Kota Surabaya memiliki tugas yang jelas untuk menegakkan Peraturan Daerah di Kota Surabaya sehingga apabila terdapat tempat hiburan malam yang melanggar kelengkapan administrasi maka wajib dilakukan penindakan.
2. Tidak hanya tempat hiburan malam, kami juga memiliki data panti pijat plus-plus yang seharusnya ditindak tegas oleh Satpol PP Kota Surabaya mengingat Kota Surabaya memiliki predikat layak anak dan tidak ada lagi tempat bagi para pengusaha nakal yang telah berusaha menggelapkan pajak.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Abdul Azis</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Polrestabes Kota Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Edi Hartono</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3509212904770007</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="5"><tanggal>2 Desember 2024
(5)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya Jl. Gubernur Suryo No. 7 Surabaya</lokasi><kelurahan>Embong Kaliasin</kelurahan><kecamatan>Genteng</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>Aliansi Surabaya
Cinta Damai</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>25</jml_massa><tuntutan>1. Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum harus lebih tegas dalam mengantisipasi berdirinya organisasi-organisasi MAKAR di Kota Surabaya agar wilayah ini tetap dalam kondisi damai.
2. Pemerintah Kota Surabaya juga harus lebih tegas dalam mengarahkan dan mendidik mahasiswa papua yang menuntut ilmu di Kota Surabaya agar tidak terpengaruh untuk ikut serta dalam gerakan yang bertujuan mendirikan organisasi MAKAR.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Zainal Abidin</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Politik</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Nasional</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>BINDA Jawa Timur</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Bambang Pramono Duto</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3515182901690002</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="6"><tanggal>2 Desember 2024
(6)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di depan Gedung Negara Grahadi Jl. Gubernur Suryo No. 7 Surabaya</lokasi><kelurahan>Embong Kaliasin</kelurahan><kecamatan>Genteng</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>AMP KKS (Aliansi Mahasiswa Papua
Komite Kota Surabaya), IPMAPA (Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua) dan FRI-WP (Front Rakyat Indonesia untuk West Papua)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>Mahasiswa</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>100</jml_massa><tuntutan>1. Kami hari ini turun ke jalan untuk menuntut para pejabat yang ada di Indonesia agar Rakyat Papua Barat mendapatkan lagi haknya serta kesejahteraannya, tanah kami telah direbut oleh pihak asing dan dijadikan bisnis untuk memperkaya diri sendiri sedangkan hingga saat ini Rakyat Papua masih menderita.
b. Kami harap para pejabat negara mengerti atau mengetahui bahwa tanah Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah namun diambil dan masyarakat dibunuh, kami juga berharap para oknum TNI/Polri dapat melihat kembali yang anda bunuh adalah masyarakat tanah Papua.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Yulius Magai</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Politik</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Nasional</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Polrestabes Kota Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Edi Hartono</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3509212904770007</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="7"><tanggal>2 Desember 2024
(7)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di Pengadilan Tinggi Surabaya Jl. Sumatera No. 42 Surabaya</lokasi><kelurahan>Gubeng</kelurahan><kecamatan>Gubeng</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>Perkumpulan Kompak Viral
Bangkit Bersama</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>100</jml_massa><tuntutan>1. Segera kembalikan hak aset korban yang telah disita sesuai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Putra Wibowo Pak Polisi dan Pak Jaksa wajib wajib membela Hak &amp; Kepentingan Korban.
2. Cabut Kasus Pidana atas nama terdakwa Putra Wibowo dan banding kalau gak dicabut akan melakukan aksi unjuk rasa setiap hari dan pasang tenda di Kejaksaan.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Rico Suroso</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Lantamal V Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Alex Hamid Rusli</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3201060206750002</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="8"><tanggal>2 Desember 2024
(8)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di Kantor Kejari Surabaya Jl. Raya Sukomanunggal No. 1 Surabaya</lokasi><kelurahan>Sukomanunggal</kelurahan><kecamatan>Sukomanunggal</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>Perkumpulan Kompak Viral
Bangkit Bersama</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>100</jml_massa><tuntutan>1. Kedatangan kami dari Perkumpulan Kompak Viral Bangkit Bersama hanya menanyakan kepada Kejari Surabaya untuk segera mencabut banding kasus pidana dengan terdakwa atas nama Putra Wibowo.
2. Terdakwa atas nama Putra Wibowo merupakan korban dan sudah menerima atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 November 2024 namun terdapat motif yang janggal karena Pengadilan Negeri Surabaya melaksanakan banding sepihak.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Rico Suroso</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Kodim 0830 Surabaya Utara</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Iwandono</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3201172410760001</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="9"><tanggal>3 Desember 2024
(1)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di depan Diskotik Black Owl Jl.Basuki Rahmad 80 Surabaya</lokasi><kelurahan>Tegalsari</kelurahan><kecamatan>Tegalsari</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>Aliansi Madura Indonesia (AMI)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>50</jml_massa><tuntutan>1. Kami berharap kepada pihak dari Diskotik Black Owl agar segera melengkapi perizinan, kami mendengar dan mengetahui bahwa diskotik disini belum memenuhi perizinan yang resmi.
2. Bahwa kami berharap kepada pihak Black Owl agar disini tidak terjadi peredaran Narkoba atau pengoplosan minuman - minuman keras.
3. Kami berharap kepada pimpinan Black Owl agar dapat melarang anak dibawah umur untuk masuk ke dalam Diskotik, karena itu bisa merusak generasi bangsa.
4. Kami juga mengingatkan agar di dalam Diskotik tidak adanya penjualan manusia (Wanita).</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Baihaqi Akbar</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Kantor Imigrasi Kota Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Muhammad Novrian Jaya</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3171072404860001</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="10"><tanggal>3 Desember 2024
(2)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di di Valhalla Spectaclub Jl. Kombespol M. Duryat Kota Surabaya</lokasi><kelurahan>Embong Kaliasin</kelurahan><kecamatan>Genteng</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>Aliansi Madura Indonesia (AMI)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>30</jml_massa><tuntutan>Valhalla merupakan salah satu Tempat Hiburan Malam yang tidak memiliki izin dan dikelola oleh pengusaha nakal yg tidak mau membayar pajak kepada negara dengan izin usaha resto namun pada kenyataanya adalah THM yg diduga menjadi peredaran dan sarang Narkoba serta prostitusi.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Baihaqi Akbar</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Bea Cukai Kota Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Dadik Widodo</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3175070206740007</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="11"><tanggal>4 Desember 2024
(1)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di depan Diskotik Koowlon Plaza Surabaya Jl. Pemuda No. 31-37 Lt. 5 Kota Surabaya</lokasi><kelurahan>Embong Kaliasin</kelurahan><kecamatan>Genteng</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>Aliansi Madura Indonesia (AMI)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>30</jml_massa><tuntutan>1. Kami miris banyak diskotik di kota Surabaya, karena dapat merusak generasi muda dan marak pengedaran atau pemakai Narkoba serta minuman keras.
2. Mendesak Pemerintah Kota Surabaya segera melakukan pengawasan ketat terhadap tempat hiburan malam, memastikan tempat yang beroperasi tidak terlibat kegiatan ilegal.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Baihaqi Akbar</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Dirjen Pajak Kanwil DJP Jatim I</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Suhadiyan Syah Alam</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3513051706800002</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="12"><tanggal>4 Desember 2024
(2)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di Top Ten Club Coyote Bar Tunjungan Plaza Surabaya</lokasi><kelurahan>Kedungdoro</kelurahan><kecamatan>Tegalsari</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>Aliansi Madura Indonesia (AMI)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>30</jml_massa><tuntutan>1. Kami miris banyak diskotik di kota Surabaya, karena dapat merusak generasi muda dan marak pengedaran atau pemakai Narkoba serta minuman keras.
2. Mendesak Pemerintah Kota Surabaya segera melakukan pengawasan ketat terhadap tempat hiburan malam, memastikan tempat yang beroperasi tidak terlibat kegiatan ilegal.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Baihaqi Akbar</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Lanud muljono</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Andhi Ika Hayuardi</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3321140405880001</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="13"><tanggal>4 Desember 2024
(3)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di depan Shellter Jl. Raya Nginden No. 102 Kota Surabaya</lokasi><kelurahan>Baratajaya</kelurahan><kecamatan>Gubeng</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>Aliansi Madura Indonesia (AMI)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>30</jml_massa><tuntutan>1. Kami menduga kuat di Shellter banyak minuman ilegal, peredaran Narkoba dan ada indikasi jual beli narkoba.
2. Diduga banyak anak di bawah umur yang dibolehkan masuk Shellter dan ada perdagangan manusia.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Baihaqi Akbar</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Kodim 0831 Surabaya Timur</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Ahmad Kamil</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3571191202740001</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="14"><tanggal>5 Desember 2024
(1)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di Kanwil BPN Prov Jatim Jl. Gayung Kebonsari 60 Surabaya</lokasi><kelurahan>Gayungan</kelurahan><kecamatan>Gayungan</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>AKSI (Aliansi Korban Surat Ijo)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>Warga</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>7</jml_massa><tuntutan>Meminta penjelasan dasar hukum diterbitkannya 39 HGB (Hak Guna Bangunan) di atas HPL (Hak Pengelolaan Lahan).</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Saleh Al Hasni</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Kota Surabaya</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Lanmar Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Tri Hendrawan Wahyu Abadi</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3578291409650003</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="15"><tanggal>5 Desember 2024
(2)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di depan kantor DPRD Prov Jatim Jl Indrapura No 1 Surabaya</lokasi><kelurahan>Krembangan Selatan</kelurahan><kecamatan>Krembangan</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>Jaringan Kawal Jawa Timur
(JAKA JATIM)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>100</jml_massa><tuntutan>Meminta usut tuntas kasus dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Musfiq</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Kejaksaan Negeri Tanjung Perak</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>I Made Agus Mahendra Iswara</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>5171041402890006</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="16"><tanggal>5 Desember 2024
(3)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>disamping Pom Bensin Kel. Kalijudan Jl. Dr. Ir H. Sukarno Surabaya</lokasi><kelurahan>Kalijudan</kelurahan><kecamatan>Mulyorejo</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>DPW FSPMI (Dewan Pimpinan Wilayah
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>Buruh/Karyawan</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>50</jml_massa><tuntutan>Agar paguyuban / Sdr. Ipin tidak melakukan intimidasi/kekerasan
baik terhadap orang ataupun barang terutama kepada PKL yang sudah kontrak di tanah tersebut karena kami selaku pembela sudah melakukan upaya hukum terkait hak atas tanah.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Ahmad Chikam</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Pasmar Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Lisben Situmorang</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3515130512700010</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="17"><tanggal>9 Desember 2024
(1)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di Kantor DPMPTSP Prov Jatim jalan Pahlwan No 116 Kota Surabaya</lokasi><kelurahan>Krembangan Selatan</kelurahan><kecamatan>Krembangan</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>Aliansi Madura Indonesia (AMI)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>50</jml_massa><tuntutan>1. Meminta Gubenur Jawa Timur untuk segera memerintahkan dinas terkait untuk menutup seluruh RHU/diskotik yang tidak memiliki izin, khususnya yang ada di Kota Surabaya.
2. Meminta DPMPTSP Provinsi Jawa Timur untuk segera menutup seluruh RHU/diskotik yang tidak memiliki izin, khususnya yang ada di Kota Surabaya. Meminta Satpol PP Provinsi Jawa Timur dan Satpol PP Kota Surabaya untuk segera melakukan tindakan tegas dengan menutup dan menyegel seluruh RHU/diskotik yang tidak memiliki izin.
3. Meminta BNN Kota Surabaya segera melaku test urine kepada seluruh pengunjung dan karyawan diskotik Se-Kota Surabaya.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Baihaqi Akbar</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Kantor Imigrasi Tanjung Perak</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Arief Setiawan</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3276061401780006</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="18"><tanggal>9 Desember 2024
(2)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di depan Kantor DPRD Jawa Timur jalan Indrapura Surabaya</lokasi><kelurahan>Krembangan Selatan</kelurahan><kecamatan>Krembangan</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>Aliansi Madura Indonesia (AMI)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>50</jml_massa><tuntutan>1. Kami dari Aliansi Madura Indonesia ingin mengadukan tentang fungsi dari Rekreasi Hiburan Umum (RHU) yang di salahgunakan peruntukanya.
2. Surabaya darurat narkoba, makanya DPRD Prov Jatim agar memberikan solusi terhadap kasus- kasus tersebut.
3. Banyak diskotik yang tidak memiliki ijin dan di sinyalir diskotik tersebut di jadikan tempat transaksi narkoba.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Baihaqi Akbar</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Polrestabes Kota Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Edi Hartono</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3509212904770007</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="19"><tanggal>9 Desember 2024
(3)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di depan Kantor DPRD Jawa Timur jalan Indrapura Surabaya</lokasi><kelurahan>Krembangan Selatan</kelurahan><kecamatan>Krembangan</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>DPW LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Jawa Timur</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>11</jml_massa><tuntutan>1. LSM GMBI mendukung penuh progam pemerintah pusat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi.
2. LSM GMBI menuntut penegakan Supremasi Hukum sebagai perwujudan dari bela Negara.
3. LSM GMBI meminta kepada aparat penegak Hukum untuk konsisten dan komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Sugeng SP</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Nasional</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Kejaksaan Negeri Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Putu Arya Wibisana</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3578021505810002</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="20"><tanggal>9 Desember 2024
(4)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di depan Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya</lokasi><kelurahan>Alun-alun Contong</kelurahan><kecamatan>Bubutan</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>DPW LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Jawa Timur</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>11</jml_massa><tuntutan>1. LSM GMBI mendukung penuh progam pemerintah pusat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi.
2. LSM GMBI menuntut penegakan Supremasi Hukum sebagai perwujudan dari bela Negara.
3. LSM GMBI meminta kepada aparat penegak Hukum untuk konsisten dan komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Sugeng SP</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Nasional</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Polres Tj. Perak</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Amir Mahmud</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3578151209740003</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="21"><tanggal>10 Desember 2024
(1)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di Club Deluxe Surabaya Gedung Siola Lt. 6 Jl. Tunjungan No. 1-3 Surabaya</lokasi><kelurahan>Genteng</kelurahan><kecamatan>Genteng</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>AMI (Aliansi Madura Indonesia)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>30</jml_massa><tuntutan>1. Di dalam Mall SIOLA Surabaya ada diskotik yang tidak memiliki ijin, menjadi sarang peredaran narkoba, pengoplosan miras dan jual beli perempuan.
2. Pemerintah Kota Surabaya hanya berani menindak PKL.
3. Berharap kepada pimpinan club deluxe agar dapat melarang anak dibawah umur untuk masuk ke dalam Diskotik.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Baihaqi Akbar</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Polrestabes Kota Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Edi Hartono</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3509212904770007</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="22"><tanggal>10 Desember 2024
(2)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di depan 9 Heaven Karaoke &amp; Resto Surabaya Jl. Ngagel Jaya No. 78 Kota Surabaya</lokasi><kelurahan>Pucang Sewu</kelurahan><kecamatan>Gubeng</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>AMI (Aliansi Madura Indonesia)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>30</jml_massa><tuntutan>1. Tempat hiburan kota Surabaya banyak yang tidak memiliki Surat izin dan banyak anak dibawah umur yang diperbolehkan masuk.
2. Anak-anak dan mahasiswa telah dipengaruh minuman oplosan di tempat hiburan Kota Surabaya, kami menduga tempat hiburan di kota Surabaya menjadi tempat peredaran narkoba dan perdangan manusia.
3. Kami menuntut meminta tmpat hiburan yang RHU tidak memiliki Izin untuk agar segera ditutup.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Baihaqi Akbar</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Kodim 0831 Surabaya Timur</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Ahmad Kamil</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3571191202740001</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="23"><tanggal>10 Desember 2024
(3)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di depan Kantor Club Komplek Pertokoan Plaza Indo Lt. IV-V Jl. Semut Madya Kota Surabaya</lokasi><kelurahan>Bongkaran</kelurahan><kecamatan>Pabean Cantian</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>AMI (Aliansi Madura Indonesia)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>30</jml_massa><tuntutan>1. Bahwa Diskotik Kantor tidak memiliki surat ijin dan banyak anak dibawah umur yang diperbolehkan masuk.
2. Anak-anak dan mahasiswa telah dipengaruh minuman oplosan di tempat hiburan, kami menduga Diskotik Kantor menjadi tempat peredaran narkoba dan perdagangan manusia.
3. Kami menuntut agar Diskotik yang tidak memiliki Izin agar mengurus surat ijin.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Baihaqi Akbar</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Polres Tj. Perak</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Amir Mahmud</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3578151209740003</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="24"><tanggal>11 Desember 2024
(1)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di depan JW Club dan Karaoke Jl. Kalibokor Selatan No. 144 Kota Surabaya</lokasi><kelurahan>Baratajaya</kelurahan><kecamatan>Gubeng</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>AMI (Aliansi Madura Indonesia)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>30</jml_massa><tuntutan>1. Satpol PP Kota Surabaya Cemen dan takut untuk menindas tegas tempat Hiburan Malam (Diskotik) yang tidak mempunyai izin.
2. Tutup Permanen tempat Hiburan Malam yang diduga menjadi tempat perdagangan Manusia.
3. Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya gagal total memerangi peredaran penyalahgunaan Narkotika ditempat hiburan malam Diskotik.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Baihaqi Akbar</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Kodim 0831 Surabaya Timur</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Ahmad Kamil</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3571191202740001</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="25"><tanggal>11 Desember 2024
(2)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di depan Vertique Club Jl. Basuki Rahmat No. 23C Kota Surabaya</lokasi><kelurahan>Embong Kaliasin</kelurahan><kecamatan>Genteng</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>AMI (Aliansi Madura Indonesia)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>30</jml_massa><tuntutan>Menginginkan di dalam Diskotik tidak adanya peredaran Narkoba atau jual miras oplosan dan jual beli manusia, minta pihak dari manajemen diskotik harus segera melengkapi surat perijinan sesuai prosedur yang berlaku dan melarang anak di bawah umur masuk ke dalam Diskotik karena bisa merusak generasi muda dari pihak manager dari Vertique Club sudah memenuhi sarat untuk surat perijinan lengkap.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Baihaqi Akbar</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Kodim 0832 Surabaya Selatan</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Mukhammad Khoiri</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3578223004750003</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="26"><tanggal>11 Desember 2024
(3)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di depan HW Tiger Club
Jl.Basuki Rahmat No. 21-23 Kota Surabaya</lokasi><kelurahan>Embong Kaliasin</kelurahan><kecamatan>Genteng</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>AMI (Aliansi Madura Indonesia)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>30</jml_massa><tuntutan>Kami mendesak agar Pemerintah Kota Surabaya segera melakukan pengawasan ketat terhadap tempat-tempat hiburan malam, memastikan bahwa tempat yang beroperasi tidak terlibat dalam
kegiatan ilegal, aparat penegak hukum bekerja lebih tegas dan serius dalam memberantas peredaran narkoba serta tindak pidana prostitusi yang meresahkan.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Baihaqi Akbar</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Polrestabes Kota Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Edi Hartono</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3509212904770007</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="27"><tanggal>11 Desember 2024
(4)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di depan Royal KTV Jl. Embong Malang No. 33-35 Kota Surabaya</lokasi><kelurahan>Kedungdoro</kelurahan><kecamatan>Tegalsari</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>AMI (Aliansi Madura Indonesia)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>30</jml_massa><tuntutan>1. Keprihatinan dugaan adanya diskotik yang beroperasi tanpa izin dan menjadi tempat peredaran Narkoba, perdagangan manusia, serta penggelapan pajak.
2. Banyak diskotik di Surabaya yang tidak memiliki ijin meskipun sudah beroperasi selama bertahun-tahun.
3. Aliansi Madura Indonesia sangat menyesalkan adanya diskotik yang membiarkan anak-anak di bawah umur masuk dan Hal tersebut bertentangan dengan komitmen WaliKota Surabaya yang menjadikan kota ini sebagai kota ramah anak.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Baihaqi Akbar</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Polrestabes Kota Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Edi Hartono</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3509212904770007</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="28"><tanggal>11 Desember 2024
(5)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di depan Blue Fish Club dan KTV Jl. Tegalsari No. 97 Kota Surabaya</lokasi><kelurahan>Tegalsari</kelurahan><kecamatan>Tegalsari</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>AMI (Aliansi Madura Indonesia)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>30</jml_massa><tuntutan>1. Keprihatinan dugaan adanya diskotik yang beroperasi tanpa izin dan menjadi tempat peredaran Narkoba, perdagangan manusia, serta penggelapan pajak.
2. Banyak diskotik di Surabaya yang tidak memiliki ijin meskipun sudah beroperasi selama bertahun-tahun.
3. Aliansi Madura Indonesia sangat menyesalkan adanya diskotik yang membiarkan anak-anak di bawah umur masuk dan Hal tersebut bertentangan dengan komitmen WaliKota Surabaya yang menjadikan kota ini sebagai kota ramah anak.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Baihaqi Akbar</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Polrestabes Kota Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Edi Hartono</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3509212904770007</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="29"><tanggal>2024-12-15 00:00:00</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di depan Kantor PT. KAI Daop 8 Jl. Gubeng Masjid No. 39 Kota Surabaya</lokasi><kelurahan>Pacar Keling</kelurahan><kecamatan>Tambaksari</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>Aliansi Penghuni Rumah
dan Tanah Negara (APRTN) Indonesia DPC Kota Surabaya</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>200</jml_massa><tuntutan>1. Menolak kriminalisasi terhadap warga dalam konflik agraria.
2. Perlindungan hukum dan pengayoman terhadap warga yang di intimidasi oleh PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Daop 8 Surabaya.
3. Menyerahkan kembali rumah Jl. Penataran 7 kepada penghuninya menunggu proses hukum selesai.
4. Melaporkan ke Polda Jatim Sdr. Wisnu Pramudyo selaku Executive Vice President PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Achmad Syafi'i, SH.</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Nasional</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Kodim 0831 Surabaya Timur</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Ahmad Kamil</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3571191202740001</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="30"><tanggal>16 Desember 2024
(1)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di Apartemen Bale Hinggil Jl. Dr. Ir. H. Soekarno/Jl. Medokan Semampir Indah No. 63 Kota Surabaya</lokasi><kelurahan>Medokan Semampir</kelurahan><kecamatan>Sukolilo</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>Penghuni Apartemen Bale
Hinggil</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>Warga</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>15</jml_massa><tuntutan>Akses utama menuju unit-unit apartemen diblokir oleh pihak pengelola yang beralasan 100 warga diblokir akses liftnya karena tidak menyepakati kenaikan service charge</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Hery Sentosa S.T.</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Kota Surabaya</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Kodim 0831 Surabaya Timur</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Ahmad Kamil</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3571191202740001</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="31"><tanggal>16 Desember 2024
(2)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di PT. WOM Finance Rungkut Jl. Rungkut Industri Kidul No. 17 Kota Surabaya</lokasi><kelurahan>Rungkut Kidul</kelurahan><kecamatan>Rungkut</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>ARSAS (Asli Arek Suroboyo)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>25</jml_massa><tuntutan>1. Sdr. Hilmi (Debitur PT WOM Finance Rungkut) yang bekerja sebagai driver ojol mobil terlambat membayar angsuran kredit mobil belum 1 bulan.
2. PT. WOM Finance melakukan penarikan mobil kredit tersebut di pinggir jalan
3. Sdr. Hilmi bersama dengan kelompok Arsas (Asli Arek Suroboyo) melakukan aksi unras karena penarikan mobil kredit dipinggir jalan yang tidak sesuai dengan aturan</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Heri</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Kodim 0831 Surabaya Timur</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Ahmad Kamil</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3571191202740001</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="32"><tanggal>16 Desember 2024
(3)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di depan kantor BNI 46 Surabaya JI. Ahmad Yani Kota Surabaya</lokasi><kelurahan>Menanggal</kelurahan><kecamatan>Gayungan</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>Paguyuban Pekerja PT. Jaya Sakti Barutama</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>Buruh/Karyawan</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>30</jml_massa><tuntutan>1. Pekerja PT. JSB juga punya hak atas palit yang terjadi
2. Berikan hak-hak pekerja sesuai peraturan UU
3. BNI 46 jangan rampas hak hak PT JSB.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Wahyu Ari Hernawan</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Kodim 0832 Surabaya Selatan</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Mukhammad Khoiri</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3578223004750003</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="33"><tanggal>16 Desember 2024
(4)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di Asrama Kamasan III Jl Kalasan No. 10 Kota Surabaya</lokasi><kelurahan>Pacar Keling</kelurahan><kecamatan>Tambaksari</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK Surabaya</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>Mahasiswa</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>15</jml_massa><tuntutan>1. Pemerintah Indonesia telah menciptakan konflik horizontal melalui partai politik praktis, konflik antara Militer Indonesia dan TPN-PB, perampasan tanah masyarakat adat dan eksploitasi sumber daya baik alam maupun manusia.
2. Konflik horizontal melalui partai politik praktis menciptakan perang suku antara masyarakat dan masyarakat.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Yulius Magai</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Politik</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Nasional</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Kodim 0831 Surabaya Timur</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Ahmad Kamil</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3571191202740001</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="34"><tanggal>17 Desember 2024
(1)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di Kantor Bappeda Jatim Jl. Pahlawan 102-108 Surabaya</lokasi><kelurahan>Alun-alun Contong</kelurahan><kecamatan>Bubutan</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>30</jml_massa><tuntutan>Agar diusut tuntas kasus dana hibah Pemprov Jatim.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Musfiq</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Polrestabes Kota Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Edi Hartono</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3509212904770007</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="35"><tanggal>17 Desember 2024
(2)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di depan Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Kota Surabaya</lokasi><kelurahan>Alun-alun Contong</kelurahan><kecamatan>Bubutan</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>Gesper (Gerakan Serikat Pekerja) Jatim</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>Buruh/Karyawan</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>700</jml_massa><tuntutan>Agar ditetapkan upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jatim th 2025 berdasarkan Putusan MK No.168/PUU-XXI/2023 jo Permenaker RI No 16 Tahun 2024.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Dendi Prayitno</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Ekonomi</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Nasional</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Polrestabes Kota Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Edi Hartono</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3509212904770007</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="36"><tanggal>17 Desember 2024
(3)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di depan Gedung Negara Grahadi Jl. Gubernur Suryo Surabaya</lokasi><kelurahan>Embong Kaliasin</kelurahan><kecamatan>Genteng</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>Gesper (Gerakan Serikat Pekerja) Jatim</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>Buruh/Karyawan</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>700</jml_massa><tuntutan>Agar ditetapkan upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jatim th 2025 berdasarkan Putusan MK No.168/PUU-XXI/2023 jo Permenaker RI No 16 Tahun 2024.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Dendi Prayitno</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Ekonomi</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Nasional</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Polrestabes Kota Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Edi Hartono</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3509212904770007</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="37"><tanggal>2024-12-18 00:00:00</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di depan Gedung Negara Grahadi Jl. Gubernur Suryo No. 7 Kota Surabaya</lokasi><kelurahan>Embong Kaliasin</kelurahan><kecamatan>Genteng</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>Gesper (Gerakan Serikat Pekerja) Jatim</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>Buruh/Karyawan</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>200</jml_massa><tuntutan>1. Tetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebesar 6,5 %
2. Tetapkan Upah Minimum Sektoral sesuai dengan Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten unsur Pekerja.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Dony Ariyanto</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Ekonomi</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Nasional</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Polrestabes Kota Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Edi Hartono</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3509212904770007</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="38"><tanggal>2024-12-19 00:00:00</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di Kantor ATR BPN 2 Jl. Krembangan Surabaya</lokasi><kelurahan>Krembangan Selatan</kelurahan><kecamatan>Krembangan</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>Pok. A2PSIS</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>Warga</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>10</jml_massa><tuntutan>Mempertanyakan serta meminta penjelasan penggunaan dasar hukum atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah dalam penerbitan Sertifikat HGB Diatas HPL atas SK HPL (8 April 1997) yang diberikan oleh Menteri Negara Agraria kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang didasarkan Surat Menteri ATR/Ka.BPN RI yang ditujukan kepada
Walikota Surabaya dengan Nomor AT.02/2153/XII/2022, tertanggal 1 Desember 2022 Hal Tindak lanjut Penyelesaian Permasalahan Izin Pemakaian Tanah (IPT).</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Saleh
Alhasani</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Kota Surabaya</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Kodim 0830 Surabaya Utara</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Iwandono</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3201172410760001</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="39"><tanggal>20 Desember 2024
(1)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di depan Gedung Negara Grahadi Jl. Gubernur Suryo No. 7 Surabaya</lokasi><kelurahan>Embong Kaliasin</kelurahan><kecamatan>Genteng</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>AMP KKS (Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Surabaya) dan
IPMAPA (Ikatan Pemuda Mahasiswa Papua)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>Mahasiswa</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>16</jml_massa><tuntutan>Memperingati 63 tahun Tri Komando Rakyat (TRIKORA) 19 Desember 1961, tolak transmigrasi, tolak PSN dan menuntut Pemerintah Indonesia untuk adili, tangkap dan usut tuntas pelaku pembunuhan Tobias Silak serta berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Hengky Yogi</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Politik</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Nasional</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Polrestabes Kota Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Edi Hartono</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3509212904770007</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="40"><tanggal>20 Desember 2024
(2)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di depan Pintu Timur Gedung Balaikota Surabaya Jl. Sedap Malam Surabaya</lokasi><kelurahan>Ketabang</kelurahan><kecamatan>Genteng</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>kelompok Jamaah Ansharu Syariah (JAS) Kota Surabaya</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>4</jml_massa><tuntutan>Mensosialisasikan Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Ahmad Andi</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Kota Surabaya</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Polrestabes Kota Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Edi Hartono</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3509212904770007</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="41"><tanggal>23 Desember 2024
(1)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di Kanwilkumham Jatim Jl. Kayoon No. 50-52 Surabaya</lokasi><kelurahan>Embong Kaliasin</kelurahan><kecamatan>Genteng</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>AMI (Aliansi Madura Indonesia)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>100</jml_massa><tuntutan>1. Meminta Kepada Bapak Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan RI Dan Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Untuk Segera Mencopot Dan Memecat Kalapas Dan KPLP Lapas Kelas II A Jember.
2. Meminta Kepada Bapak Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan RI Dan Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Untuk Segera Mencopot Dan Memecat Kalapas Dan KPLP Lapas KELAS IIA Sidoarjo.</tuntutan><nama_korlap>Sdr Baihaqi Akbar</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Nasional</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Polrestabes Kota Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Edi Hartono</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3509212904770007</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="42"><tanggal>23 Desember 2024
(2)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di Kantor Bappeda Jatim Jl. Pahlawan 102-108 Surabaya</lokasi><kelurahan>Alun-alun Contong</kelurahan><kecamatan>Bubutan</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>40</jml_massa><tuntutan>Agar diusut tuntas kasus dana hibah Pemprov Jatim</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Musfiq</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Polrestabes Kota Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Edi Hartono</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3509212904770007</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="43"><tanggal>23 Desember 2024
(3)</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di Depan kantor Gubernur Jawa Timur Jl. Pahlawan No.110 Surabaya</lokasi><kelurahan>Alun-alun Contong</kelurahan><kecamatan>Bubutan</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>Serikat Pekerja/Serikat Buruh Gresik yang
tergabung SEKBER (Sekretariat Bersama)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>Buruh/Karyawan</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>300</jml_massa><tuntutan>1. Gubernur Jawa Timur wajib menetapkan UMK tahun 2025 untuk daerah Ring 1 (Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan) minimal sebesar 6,5% sesuai dengan Permenaker No 16 Tahun 2024.
2. Revisi SK Gubernur Jawa Timur No 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024/ tentang upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2025.</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Salim</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Ekonomi</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Polrestabes Kota Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Edi Hartono</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3509212904770007</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="44"><tanggal>2024-12-24 00:00:00</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di depan Kantor ATR/BPN Kanta I Kota Surabaya Jl. Taman Puspa Raya No. 10 Kota Surabaya</lokasi><kelurahan>Sambikerep</kelurahan><kecamatan>Sambikerep</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>Arek - Arek Pejuang Surat Ijo Surabaya (A2PSIS)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>Warga</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>10</jml_massa><tuntutan>Meminta penjelasan dasar hukum diterbitkannya 39 HGB di atas HPL</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Saleh Al Husaeni</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Kota Surabaya</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Polrestabes Kota Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Edi Hartono</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3509212904770007</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="45"><tanggal>2024-12-27 00:00:00</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di Hotel Wyndham Jl. Basuki Rahmat Nomor 67 - 73 Kota Surabaya</lokasi><kelurahan>Embong Kaliasin</kelurahan><kecamatan>Genteng</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>Aliansi Madura Indonesia (AMI)</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>LSM/Ormas</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>30</jml_massa><tuntutan>Adanya kegiatan pengantar tugas dan pisah sambut Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dari pejabat lama (Bapak. Dr, Heni Yuwono, Bc.IP., S.Sos., M.Si.) kepada pejabat baru (Bapak. Haris Sukamto, AKS., SH., MH.) dan mengingatkan kepada Pimpinan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur yang baru agar mengevaluasi anggotanya agar berdinas lebih baik lagi untuk mencegah banyaknya peredaran dan pengendalian Narkoba di dalam lapas yang ada di wilayah Jawa Timur</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Baihaqi Akbar</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Provinsi Jawa Timur</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Polrestabes Kota Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Edi Hartono</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3509212904770007</nik_anggota_lembaga></row>
<row _id="46"><tanggal>2024-12-29 00:00:00</tanggal><nama_keg>Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat</nama_keg><lokasi>di Taman Bungkul Jl. Raya Darmo Surabaya</lokasi><kelurahan>Darmo</kelurahan><kecamatan>Wonokromo</kecamatan><nama_komunitas_pelaku>BEM - SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia) Jatim dan BEMNUS (Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara) Jatim</nama_komunitas_pelaku><jenis_komunitas_pelaku>Mahasiswa</jenis_komunitas_pelaku><jml_massa>80</jml_massa><tuntutan>Tolak kenaikan PPN 12% di Negara Indonesia</tuntutan><nama_korlap>Sdr. Aulia Thariq Akbar</nama_korlap><klasifikasi_bidang>Sosial Budaya</klasifikasi_bidang><klasifikasi_kejadian>Tidak</klasifikasi_kejadian><tujuan_permasalahan>Nasional</tujuan_permasalahan><konflik_tertangani>Ya</konflik_tertangani><jumlah_korban_luka>Nihil</jumlah_korban_luka><jumlah_korban_meninggal>Nihil</jumlah_korban_meninggal><nama_lembaga_pelaksana_pemantapan>Polrestabes Kota Surabaya</nama_lembaga_pelaksana_pemantapan><nama_anggota_lembaga>Edi Hartono</nama_anggota_lembaga><nik_anggota_lembaga>3509212904770007</nik_anggota_lembaga></row>
</data>
