_id	jenis_prod_hukum	judul_prod_hukum	dsr_prod_hukum	prod_hukum_rencana	no_prod_hukum	thn_prod_hukum	tgl_selesai_disusun	tgl_penetapan_prod_hukum	tgl_diundangkan_prod_hukum	no_bd	tgl_bd	nomor_tambahan_lembaran_daerah_tld	tanggal_lembaran_daerah_ld	no_thn_reg	pd_pemrakarsa	status_produk_hukum	no_surat_penyampaian_gub	tgl_penyampaian_gub	metode_penyebarluasan	tgl_pelaksanaan_sosialisasi	narsum_sosialisasi	pd_narsum	mod_sosialisasi	tmp_sosialisasi
1	Peraturan Walikota	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 135 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	adanya permasalahan mendesak meliputi penanganan banjir dan pemenuhan layanan dasar yang belum cukup teralokasikan kebutuhan anggarannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, penguatan prioritas pembangunan untuk pemulihan ekonomi daerah serta agar pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu melakukan pergeseran anggaran antar Rincian Objek Belanja, antar Objek Belanja, antar jenis, antar kelompok, antar sub kegiatan, antar kegiatan, antar program, antar unit organisasi dan antar organisasi.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 135 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	8	2024	25 Januari 2024	25 Januari 2024	25 Januari 2024	9	25 Januari 2024	-	-	-	BPKAD	AKTIF	""	""	JDIH, Berita Daerah	""	""	""	""	""
2	Peraturan Walikota	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 135 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	dalam rangka pemulihan ekonomi daerah, pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat di Kota Surabaya serta agar pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu melakukan pergeseran anggaran antar Rincian Objek Belanja, antar Objek Belanja.	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 135 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	16	2024	27 Pebruari 2024	27 Pebruari 2024	27 Pebruari 2024	17	27 Pebruari 2024	-	-	-	BPKAD	AKTIF	""	""	JDIH, Berita Daerah	""	""	""	""	""
3	Peraturan Walikota	PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BIDANG PAJAK DAERAH	dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4, Pasal 130, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 160, Pasal 163, Pasal 166, Pasal 177, Pasal 178 dan Pasal 184 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023	PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BIDANG PAJAK DAERAH	33	2024	28 Maret 2024	28 Maret 2024	28 Maret 2024	34	28 Maret 2024	-	-	-	BPKAD	AKTIF	""	""	Berita Daerah, JDIH	""	""	""	""	""
4	Peraturan Walikota	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 133 TAHUN 2023 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA	untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 133 TAHUN 2023 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA	34	2024	1 April 2024	1 April 2024	1 April 2024	35	1 April 2024	-	-	-	BKPSDM	AKTIF	""	""	Berita Daerah, JDIH	""	""	""	""	""
5	Peraturan Walikota	PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN/MENANGGUHKAN/ MENOLAK PERMINTAAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA	berdasarkan ketentuan romawi II huruf A angka 3 Lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti	PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN/MENANGGUHKAN/ MENOLAK PERMINTAAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA	36	2024	1 April 2024	1 April 2024	1 April 2024	37	1 April 2024	-	-	-	BKPSDM	AKTIF	""	""	Berita Daerah, JDIH	""	""	""	""	""