Peraturan DaerahPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA SURABAYAbahwa untuk menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja dan kondisi riil Daerah dilakukan penataan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisienPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA SURABAYA3202412 Juli 202412 Juli 202412 Juli 2024--312 Juli 202487-3/2024OrganisasiLembaran Daerah, JDIH Peraturan DaerahPENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMANbahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas bagi masyarakat serta untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan PermukimanPENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN4202412 Juli 202412 Juli 202412 Juli 2024--412 Juli 202489-4/2024DPRKPPLembaran Daerah, JDIH Peraturan WalikotaPENAMBAHAN DETAIL RINCIAN OBJEK PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN PARKIR TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PARKIR TEPI JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYAberdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan mengenai tambahan layanan atas rincian objek pelayanan yang diberikan oleh BLUD setelah berlakunya Peraturan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan WalikotaPENAMBAHAN DETAIL RINCIAN OBJEK PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN PARKIR TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PARKIR TEPI JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA37202401 April 202401 April 202401 April 20243801 April 2024---DISHUBBerita Daerah, JDIH Peraturan WalikotaPerubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukandalam rangka evaluasi pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi kependudukan, serta optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembaliPerubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan38202401 April 202401 April 202401 April 20243901 April 2024---DISPENDUKBerita Daerah, JDIH Peraturan WalikotaPENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN SAMBIKEREP, KECAMATAN LAKARSANTRI DAN KECAMATAN PABEAN CANTIAN DALAM WILAYAH KOTA SURABAYAuntuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan, diperlukan pengaturan batas Kelurahan dan Kecamatan serta pengesahan terhadap hasil kegiatan penetapan dan penegasan batasPENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN SAMBIKEREP, KECAMATAN LAKARSANTRI DAN KECAMATAN PABEAN CANTIAN DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA39202401 April 202401 April 202401 April 20244001 April 2024---BAPEMKESRABerita Daerah, JDIH