{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"jenis_prod_hukum","type":"text"},{"id":"judul_prod_hukum","type":"text"},{"id":"dsr_prod_hukum","type":"text"},{"id":"prod_hukum_rencana","type":"text"},{"id":"no_prod_hukum","type":"numeric"},{"id":"thn_prod_hukum","type":"numeric"},{"id":"tanggal_pengajuan","type":"text"},{"id":"tgl_penetapan_prod_hukum","type":"text"},{"id":"tgl_diundangkan_prod_hukum","type":"text"},{"id":"no_bd","type":"text"},{"id":"tgl_bd","type":"text"},{"id":"nomor_tambahan_lembaran_daerah_tld","type":"text"},{"id":"tanggal_lembaran_daerah_ld","type":"text"},{"id":"no_thn_reg","type":"text"},{"id":"pd_pemrakarsa","type":"text"},{"id":"status_produk_hukum","type":"text"},{"id":"no_surat_penyampaian_gub","type":"text"},{"id":"tgl_penyampaian_gub","type":"text"},{"id":"metode_penyebarluasan","type":"text"},{"id":"tgl_pelaksanaan_sosialisasi","type":"text"},{"id":"narsum_sosialisasi","type":"text"},{"id":"pd_narsum","type":"text"},{"id":"mod_sosialisasi","type":"text"},{"id":"tmp_sosialisasi","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Peraturan Daerah","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK","penyesuaian terhadap UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK",3,2023,"17 Mei 2023","17 Mei 2023","17 Mei 2023","-","-","3","17 Mei 2023","57-3/2023","DP3AKB","","100.3/11504/436.1.2/2023","26 Mei 2023","JDIH, Lembaran Daerah","","","","",""],
    [2,"Peraturan Walikota","PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN MILIK","dalam penyelenggaraan Rumah Susun, perlu dilakukan pengurusan kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan bagian bersama, benda bersama, tanah bersama, dan penghunian melalui sebuah Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun yang dibentuk oleh pemilik Rumah Susun, guna terwujudnya hak setiap orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak, aman, harmonis dan terjangkau serta dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Susun","PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN MILIK",19,2023,"28 Februari 2023","28 Februari 2023","28 Februari 2023","19","28 Februari 2023","-","-","-","DPRKPP","","100.3/7977/436.1.2/2023","2023-04-03 00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [3,"Peraturan Walikota","BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN MULYOREJO, KECAMATAN DUKUH PAKIS, KECAMATAN SAWAHAN, KECAMATAN BULAK, KECAMATAN KENJERAN DAN KECAMATAN SEMAMPIR DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA","menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan, diperlukan pengaturan batas Kelurahan dan Kecamatan, serta diperlukan pengesahan terhadap hasil kegiatan penetapan dan penegasan batas","BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN MULYOREJO, KECAMATAN DUKUH PAKIS, KECAMATAN SAWAHAN, KECAMATAN BULAK, KECAMATAN KENJERAN DAN KECAMATAN SEMAMPIR DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA",26,2023,"15 Maret 2023","15 Maret 2023","15 Maret 2023","26","15 Maret 2023","-","-","-","BAG PEMERINTAHAN DAN KESRA","","100.3/8141/436.1.2/2023","2023-04-05 00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [4,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN","dalam rangka evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN",28,2023,"15 Maret 2023","15 Maret 2023","15 Maret 2023","28","15 Maret 2023","-","-","-","DSDABM & PEMERINTAHAN","","100.3/7230/436.1.2/2023","24 Maret 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [5,"Peraturan Walikota","PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA \nNOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DALAM BENTUK TINJA","dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi pengolahan limbah cair dalam bentuk tinja ;dalam rangka evaluasi pelayanan dan memperhatikan indeks harga serta terjadinya perkembangan perekonomian di Kota Surabaya","PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA \nNOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DALAM BENTUK TINJA",29,2023,"15 Maret 2023","15 Maret 2023","15 Maret 2023","29","15 Maret 2023","-","-","-","DSDABM","","100.3/7231/436.1.2/2023","24 Maret 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""]
]}