{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"jenis_prod_hukum","type":"text"},{"id":"judul_prod_hukum","type":"text"},{"id":"dsr_prod_hukum","type":"text"},{"id":"prod_hukum_rencana","type":"text"},{"id":"no_prod_hukum","type":"numeric"},{"id":"thn_prod_hukum","type":"numeric"},{"id":"tanggal_pengajuan","type":"text"},{"id":"tgl_penetapan_prod_hukum","type":"text"},{"id":"tgl_diundangkan_prod_hukum","type":"text"},{"id":"no_bd","type":"numeric"},{"id":"tgl_bd","type":"text"},{"id":"nomor_tambahan_lembaran_daerah_tld","type":"text"},{"id":"tanggal_lembaran_daerah_ld","type":"text"},{"id":"no_thn_reg","type":"text"},{"id":"pd_pemrakarsa","type":"text"},{"id":"status_produk_hukum","type":"text"},{"id":"no_surat_penyampaian_gub","type":"text"},{"id":"tgl_penyampaian_gub","type":"text"},{"id":"metode_penyebarluasan","type":"text"},{"id":"tgl_pelaksanaan_sosialisasi","type":"text"},{"id":"narsum_sosialisasi","type":"text"},{"id":"pd_narsum","type":"text"},{"id":"mod_sosialisasi","type":"text"},{"id":"tmp_sosialisasi","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2023","dengan adanya perubahan prioritas pembangunan daerah serta kerangka ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2023 dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2023",78,2023,"1 Agustus 2023","1 Agustus 2023","1 Agustus 2023",78,"1 Agustus 2023","-","-","-","BAPPEDALITBANG","","100.3/16606/436.1.2/2023","1 Agustus 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [2,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN","dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang bangunan terutama dalam tahap pemanfaatan bangunan agar dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN",79,2023,"1 Agustus 2023","1 Agustus 2023","1 Agustus 2023",79,"1 Agustus 2023","-","-","-","DPRKPP","","100.3/16607/436.1.2/2023","1 Agustus 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [3,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 67 TAHUN 2023 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DAN/ATAU BUNGA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE 78","dalam rangka menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 67 TAHUN 2023 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DAN/ATAU BUNGA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE 78",80,2023,"9 Agustus 2023","9 Agustus 2023","9 Agustus 2023",80,"9 Agustus 2023","-","-","-","BAPENDA","","100.3/17191/436.1.2/2023","9 Agustus 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [4,"Peraturan Walikota","STANDAR PELAYANAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA","dalam rangka evaluasi terhadap kewenangan atas penyelenggaraan pelayanan kelurahan","STANDAR PELAYANAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA",81,2023,"9 Agustus 2023","9 Agustus 2023","9 Agustus 2023",81,"9 Agustus 2023","-","-","-","BAPEMKESRA","","100.3/17192/436.1.2/2023","9 Agustus 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [5,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA HUSADA KOTA SURABAYA","menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1380/2023 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Untuk Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dan Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA HUSADA KOTA SURABAYA",82,2023,"9 Agustus 2023","9 Agustus 2023","9 Agustus 2023",82,"9 Agustus 2023","-","-","-","ORGANISASI","","100.3/17193/436.1.2/2023","9 Agustus 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [6,"Peraturan Walikota","PROGRAM PADAT KARYA DI KOTA SURABAYA","dalam rangka pemulihan perekonomian daerah, percepatan penanggulangan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja, Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan Program Padat Karya yang melibatkan keluarga miskin dalam pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya","PROGRAM PADAT KARYA DI KOTA SURABAYA",83,2023,"9 Agustus 2023","9 Agustus 2023","9 Agustus 2023",83,"9 Agustus 2023","-","-","-","BAPPEDALITBANG","","100.3/17194/436.1.2/2023","9 Agustus 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [7,"Peraturan Walikota","SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA","dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat","SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA",84,2023,"9 Agustus 2023","9 Agustus 2023","9 Agustus 2023",84,"9 Agustus 2023","-","-","-","DINKES","","100.3/17195/436.1.2/2023","9 Agustus 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [8,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 105 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAN/ATAU BANTUAN MODAL USAHA YANG BERSUMBER DARI DANA \nBAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KOTA SURABAYA","optimalisasi pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari dana Bagi Hasil Tembakau di Kota Surabaya","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 105 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAN/ATAU BANTUAN MODAL USAHA YANG BERSUMBER DARI DANA \nBAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KOTA SURABAYA",85,2023,"9 Agustus 2023","9 Agustus 2023","9 Agustus 2023",85,"9 Agustus 2023","-","-","-","DINSOS","","100.3/17195/436.1.2/2023","9 Agustus 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [9,"Peraturan Walikota","TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH","sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021","TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH",87,2023,"23 Agustus 2023","23 Agustus 2023","23 Agustus 2023",87,"23 Agustus 2023","-","-","-","BPKAD","","100.3/18141/436.1.2/2023","2023-08-23 00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [10,"Peraturan Walikota","PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH KEPADA MASYARAKAT PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN TANAH DALAM RANGKA HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-78","untuk meringankan beban masyarakat Kota Surabaya dan meningkatkan kesadaran masyarakat pemegang Izin Pemakaian Tanah dalam melakukan pembayaran retribusi Izin Pemakaian Tanah, perlu memberikan pembebasan sanksi administratif retribusi Izin Pemakaian Tanah kepada masyarakat pemegang Izin Pemakaian Tanah","PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH KEPADA MASYARAKAT PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN TANAH DALAM RANGKA HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-78",88,2023,"25 Agustus 2023","25 Agustus 2023","25 Agustus 2023",88,"25 Agustus 2023","-","-","-","BPKAD","","100.3/18344/436.1.2/2023","25 Agustus 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [11,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 129 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023","dalam rangka pemulihan ekonomi daerah, pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat di Kota Surabaya serta agar pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu melakukan pergeseran anggaran antar Rincian Objek Belanja, antar Objek Belanja","PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 129 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023",89,2023,"25 Agustus 2023","25 Agustus 2023","25 Agustus 2023",89,"25 Agustus 2023","-","-","-","BPKAD","","100.3/18348/436.1.2/2023","25 Agustus 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [12,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA SURABAYA","dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di bidang perumahan terkait pengelolaan rumah susun telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA SURABAYA",90,2023,"25 Agustus 2023","25 Agustus 2023","25 Agustus 2023",90,"25 Agustus 2023","-","-","-","BAGIAN ORGANISASI","","100.3/18345/436.1.2/2023","25 Agustus 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [13,"Peraturan Walikota","PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH KEPADA MASYARAKAT PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN TANAH KARENA DAMPAK PENYEBARAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SURABAYA","wabah pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) telah menimbulkan dampak sosial, ekonomi bagi masyarakat, oleh sebab itu Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan stimulus berupa pembebasan sanksi administratif Retribusi Izin Pemakaian Tanah agar tidak menambah beban masyarakat","PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH KEPADA MASYARAKAT PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN TANAH KARENA DAMPAK PENYEBARAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SURABAYA",91,2023,"25 Agustus 2023","25 Agustus 2023","25 Agustus 2023",91,"25 Agustus 2023","-","-","-","BPKAD","","100.3/18346/436.1.2/2023","25 Agustus 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [14,"Peraturan Walikota","PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK \nKOTA SURABAYA","optimalisasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) bagi Penduduk Kota Surabaya","PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK \nKOTA SURABAYA",92,2023,"25 Agustus 2023","25 Agustus 2023","25 Agustus 2023",92,"25 Agustus 2023","-","-","-","DINKES","","100.3/18346/436.1.2/2023","25 Agustus 2023","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [15,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN PEMAKAIAN RUMAH SUSUN","dalam rangka menjamin kepastian hukum, memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan meningkatkan pelayanan di bidang rumah susun serta sehubungan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan dinamika perkembangan kebutuhan hukum","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN PEMAKAIAN RUMAH SUSUN",93,2023,"2023-09-05 00:00:00","2023-09-05 00:00:00","2023-09-05 00:00:00",93,"2023-09-05 00:00:00","-","-","-","DPRKPP","","100.3/19136/436.1.2/2023","2023-09-05 00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [16,"Peraturan Walikota","PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA HARI KESAKTIAN PANCASILA","menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010","PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA HARI KESAKTIAN PANCASILA",94,2023,"2023-11-09 00:00:00","2023-11-09 00:00:00","2023-11-09 00:00:00",94,"2023-11-09 00:00:00","-","-","-","Bapenda","","100.3/19645/436.1.2/2023","2023-11-09 00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [17,"Peraturan Walikota","PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA PAJAK DAERAH KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA HARI KESAKTIAN PANCASILA","dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA PAJAK DAERAH KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA HARI KESAKTIAN PANCASILA",95,2023,"2023-09-25 00:00:00","2023-09-25 00:00:00","2023-09-25 00:00:00",95,"2023-09-25 00:00:00","-","-","-","Bapenda","","100.3/1274/436.1.2/2023","2023-09-25 00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [18,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PEMBAYARAN LISTRIK KEPADA LANJUT USIA TUNGGAL KELUARGA MISKIN DI KOTA SURABAYA","dalam rangka pemberian bantuan berupa layanan fasilitas pembebasan biaya tagihan listrik kepada lanjut usia tunggal keluarga miskin di Kota Surabaya","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PEMBAYARAN LISTRIK KEPADA LANJUT USIA TUNGGAL KELUARGA MISKIN DI KOTA SURABAYA",96,2023,"2023-09-08 00:00:00","2023-09-08 00:00:00","2023-09-08 00:00:00",96,"2023-09-08 00:00:00","-","-","-","Dinsos","","100.3/19464/436.1.2/2023","2023-09-08 00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [19,"Peraturan Walikota","PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN MEMUTUS MATA RANTAI PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA SURABAYA","telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia dan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/197/436.1.2/2023 tentang Penetapan berakhirnya status pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya","PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN MEMUTUS MATA RANTAI PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA SURABAYA",97,2023,"2023-09-08 00:00:00","2023-09-08 00:00:00","2023-09-08 00:00:00",97,"2023-09-08 00:00:00","-","-","-","BPBD","","100.3/19464/436.1.2/2023","2023-09-08 00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [20,"Peraturan Walikota","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","dalam rangka pengoptimalan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Kota Surabaya","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN",98,2023,"2023-09-11 00:00:00","2023-09-11 00:00:00","2023-09-11 00:00:00",98,"2023-09-11 00:00:00","-","-","-","DISPENDUKCAPIL","","100.3/19646/436.1.2/2023","2023-09-11 00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""],
    [21,"Peraturan Walikota","PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA \nNOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN BIDANG METROLOGI LEGAL","dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian, perlu mengatur ketentuan mengenai tera, tera ulang dan pengawasan UTTP dan BDKT","PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA \nNOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN BIDANG METROLOGI LEGAL",99,2023,"2023-09-11 00:00:00","2023-09-11 00:00:00","2023-09-11 00:00:00",99,"2023-09-11 00:00:00","-","-","-","DINKOPDAG","","100.3/19646/436.1.2/2023","2023-09-11 00:00:00","JDIH, Berita Daerah","","","","",""]
]}