Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik

Perizinan yang kewenangannya didelegasikan PTSP Prima adalah perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

  • kode_provinsi : menyatakan kode wilayah administrasi provinsi sesuai dengan kode referensi wilayah yang berlaku di Indonesia sebagai identitas pembeda untuk setiap wilayah provinsi dalam dataset.

  • nama_provinsi : menyatakan nama provinsi sebagai wilayah administrasi tingkat provinsi yang menjadi cakupan data jumlah perizinan berbasis elektronik.

  • kode_kota : menyatakan kode wilayah administrasi kabupaten/kota sesuai dengan kode referensi wilayah yang berlaku di Indonesia sebagai identitas pembeda antar wilayah kabupaten/kota.

  • nama_kota : menyatakan nama kabupaten/kota sebagai wilayah administrasi yang menjadi cakupan pengumpulan data jumlah perizinan yang kewenangannya telah didelegasikan kepada PTSP Prima berbasis elektronik.

  • perizinan_berbasis_elektronik : menyatakan jenis atau kategori layanan perizinan yang proses penerbitan dan pengelolaannya dilakukan melalui sistem berbasis elektronik serta kewenangannya telah didelegasikan kepada PTSP Prima.

  • jumlah : menyatakan jumlah perizinan berbasis elektronik yang diterbitkan atau diproses berdasarkan jenis perizinan, wilayah administrasi, dan periode pelaporan.

  • periode : menyatakan periode waktu pencatatan data jumlah perizinan berbasis elektronik, yaitu bulan pengumpulan atau pelaporan data perizinan.

  • tahun : menyatakan tahun periode pengumpulan atau publikasi data jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik.

Date și Resurse

Metadata

Cîmp Valoare
Last Updated august 6, 2026, 16:30 (+0700)
Creat decembrie 27, 2024, 09:02 (+0700)
Formulasi Jumlah perizinan yang kewenangannya di OSS dan SSW Alfa
Jenis Perizinan Usaha Utama Jenis perizinan yang diberikan oleh lembaga berwenang atas usaha utama yang dimiliki
Periode Bulanan
Satuan Satuan Perizinan
Tahun 2025
Tingkat Kedalaman Kota
Urusan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal